PENJELASAN MEKANISME PENYUSUNAN. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman SEMARANG, 5 JUNI 2014

PENJELASAN

MEKANISME PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman SEMARANG, 5 JUNI 2014

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERA CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

1

1 2

OUTLINE

PENDAHULUAN

MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

2

1

PENDAHULUAN

Sosialisasi Sosialisasi Kegiatan Kegiatan Penyusunan Penyusunan Rencana Rencana Pembangunan Pembangunan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan Kawasan Permukiman Permukiman 2014 ||

3

PASAL 32 – UU No.26/2007 • Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya • Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana PASAL 98 – PP No.15/2010 • Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan kegiatan pelaksanaan rencana pembangunan • Dalam pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun rencana induk masing-masing sektor sebagai acuan pelaksanaan pembangunan fisik

Pasal 15 UU No.1/2011 Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas menyusun RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN perumahan dan KAWASAN PERMUKIMAN Pasal 64 UU No.1/2011 Perencanaan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan permukiman

perlunya penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman dan infrastruktur pelayananan dasar permukiman perlunya pembinaan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota Fasilitasi perencanaan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang PP No. 38/2007 Urusan Pemerintah Sub Bidang Perkotaan dan Perdesaan Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

4

Pendahuluan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman  Pasal 15 huruf c : “Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas menyusun RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN perumahan dan KAWASAN PERMUKIMAN” Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan PEMERINTAH KAB/KOTA

menyusun

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN Lingkup TUGAS dan KEWENANGAN DITJEN CIPTA KARYA


5

Pendahuluan Kebutuhan Pengembangan LEGALITAS AMANAH DALAM UU NO.1/2011

2010 .... 2013

Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

PENGEMBANGAN LINGKUP SUBSTANSI

PENGEMBANGAN CAKUPAN WILAYAH

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

2014

2014

Implementasi substansi pengembangan ini akan diterapkan pada tahun 2015, namun pada tahun 2014 ini menjadi tahap penjajakan dan persiapan untuk pengembangan substansi tersebut Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

6

2

MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

Sosialisasi Sosialisasi Kegiatan Kegiatan Penyusunan Penyusunan Rencana Rencana Pembangunan Pembangunan dan Pengembangan dan Pengembangan Kawasan Kawasan Permukiman Permukiman 2014 ||

7

Lingkup Apa yang menjadi batasan lingkup wilayah RP2KP?? Kegiatan penyusunan RP2KP dilakukan pada lingkup wilayah administrasi kota dan wilayah administrasi kabupaten, dengan fokus pada kawasan yang diarahkan dalam RTRW kota/kab. sebagai kawasan permukiman perkotaan. RP2KP dipresentasikan dalam

skala 1:25.000


8

Lingkup Apa Perbedaan RP2KP Administrasi Kota dan Administrasi Kabupaten?? Lingkup Kota mencakup keseluruhan kawasan permukiman di wilayah administrasi kota yang ditetapkan dalam RTRW kota yang bersangkutan

Perkotaan Surakarta

Kawasan Perkotaan Kab. Semarang

Lingkup Kabupaten mencakup kawasan

di dalam wilayah administrasi kabupaten yang didefinisikan sebagai kawasan permukiman perkotaan oleh RTRW kabupaten yang bersangkutan. Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

9

Lingkup Apa saja lingkup substansi RP2KP dan Sejauhmana kedalamannya??

Substansi yang diharapkan dari kegiatan penyusunan RP2KP berupa strategi pembangunan yang diturunkan dan didetailkan dalam bentuk program. Strategi pembangunan dalam RP2KP memuat langkahlangkah riil dan terukur yang harus diambil untuk

merealisasikan tujuan

pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang diatur dalam kebijakan.

SUMBER DAYA YANG DIMILIKI DAERAH

(dana, lahan, komitmen masyarakat, sumber daya aparatur, dll)

TUJUAN DAN KEBIJAKAN

Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

STRATEGI

KEBUTUHAN PENANGANAN

(yang dirumuskan berdasarkan kondisi eksisting permasalahan)

TARGET CAPAIAN

yang diharapkan pada akhir tahun implementasi

PROGRAM


10

Lingkup • •

DOKUMEN RP2KP

• • • • • • • • •

DOKUMEN

PENYELENGGARAAN

• •

Indikasi arah pengembangan kota serta pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan Rumusan kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas Identifikasi Kawasan Permukiman prioritas Rumusan tujuan dan kebijakan Rumusan strategi Analisis keterkaitan antar strategi dalam skema manajemen pembangunan perkotaan Analisis konsekuensi penerapan strategi Rumusan program Analisis dampak penerapan program Dokumen spasial (PETA) Catatan proses penyelenggaraan penyusunan RP2KP Kumpulan materi proses penyelenggaraan penyusunan RP2KP Catatan kesepakatan yang dihasilkan dalam tiap tahap


11

PERSIAPAN

PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP)

BULAN 1

BULAN 2

BULAN 3

BULAN 4

1.1 SOSIALISASI

3.2 PEURMUSAN KRITERIA DAN INDIKATOR PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

2.3 KAJIAN ISU-ISU PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

2.4 KAJIAN POTENSI, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

3.1 PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

O-2

3.3 PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

O-4

4.1 PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

O-3

O-5

4.2 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KORELASI STRATEGI DALAM SKEMA MANAJEMEN PEMBANGUNAN PERKOTAAN 4.3. ANALISIS KONSEKUENSI ATAU IMPLIKASI PENERAPAN STRATEGI PEMBANGUNAN

2 PERMASALAHAN

IDENTIFIKASI POTENSI DAN

3

PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

PRA-FGD 1 KONSOLIDASI Penyusunan di Tingkat Provinsi

BULAN 7

3.4 PENYUSUNAN RANCANGAN SK BUPATI/ WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

2.1 KAJIAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAB/KOTA 2.2 PERUMUSAN INDIKASI ARAH PENGEMBANGAN KAB/KOTA SERTA PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

1 PERSIAPAN

BULAN 6

TAHAPAN PENYUSUNAN RP2KP

1.2 PERSIAPAN DAN PEMANTAPAN RENCANA KERJA

O-1

BULAN 5

SOSIALISASI

FGD 1 Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan

PRA-FGD 2

4

4.4 PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM SKALA KAB/ KOTA DAN KAWASAN SEBAGAI ARAHAN KEBUTUHAN PROGRAM INVESTASI

O-6

4.5 ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PROGRAM PEMBANGUNAN

FGD 2 Identifikasi Kawasan Permukiman Prioritas

5.2 PENYUSUNAN MATERI VISUALISASI SPPIP

O-7

PERUMUSAN STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

PRA-FGD 3

5.1 PENYEMPURNAAN STRATEGI DAN PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM SKALA KOTA DAN KAWASAN

5 SOSIALISASI

FINALISASI DAN

PRA-FGD 4 FGD 3 Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

KOLOKIUM FGD 4 Perumusan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

KONSULTASI PUBLIK

DISEMINASI


12

Proses dan Prosedur I. PERSIAPAN

SUB KEGIATAN

1.1 SOSIALISASI

1 SOSIALISASI 1.2 PERSIAPAN DAN PEMANTAPAN RENCANA KERJA

2

PERSIAPAN DAN PEMANTAPAN RENCANA KERJA

OUTPUT (O-1) O-1



Kesamaan pemahaman mengenai proses, prosedur, dan produk dari kegiatan penyusunan RP2KP  Rencana kerja dan metodologi yang telah disepakati  Data dan informasi : KONSOLIDASI - pembangunan dan pengembangan kota Penyusunan diTingkat Provinsi - pembangunan permukiman dan infrastruktur bidang Cipta Kegiatan untuk menyiapkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Karya. RP2KP secara teknis maupun non *) pemanfaatan peta yang ada dari RTRW atau penyediaan peta teknis yang akan melandasi rangkaian sesuai dengan ketentuan dalam penyusunan RP2KP pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan


13

Proses dan Prosedur MEKANISME PELAPORAN HASIL SOSIALISASI KEGIATAN SOSIALISASI PENYUSUNAN RP2KP DAN RPKPP

Materi Pelaporan:  Prosiding Sosialisasi  Pemahaman umum penyusunan RP2KP Kota/Kab  Pemahaman proses dan prosedur penyusunan RP2KP Kota/Kab  Kebutuhan Data/Informasi Kota/Kab terkait penyusunan RP2KP kota/kab

PROSIDING SOSIALISASI

Laporan Kepada Bupati/ Walikota

Laporan Kepada Tim Teknis/Korwil


14

Proses dan Prosedur KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN KONSOLIDASI TINGKAT PROVINSI Menyamakan pemahaman proses penyusunan RP2KP dan TUJUAN : keluarannya di antara kota/kabupaten di provinsi yang bersangkutan PENYELENGGARA : Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Semua perwakilan kota/kabupaten yang melakukan kegiatan penyusunan RP2KP di provinsi yang berangkutan. Perwakilan tersebut PESERTA DAN meliputi : PENDUKUNG • Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) • Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman • Tenaga ahli pendamping minimal 1 (satu) hari pada bulan ke-1(satu) setelah SPMK, WAKTU PELAKSANAAN : (setelah dilakukan kegiatan sosialisasi)

TEMPAT PELAKSANAAN : Tempat pelaksanaan ditentukan oleh masing-masing Satker Provinsi Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

15

Proses dan Prosedur

Ilustrasi jadwal kerja

Ilustrasi rencana kerja


16

Proses dan Prosedur SUB KEGIATAN

I. PERSIAPAN

O-1 2.1 KAJIAN KEBIJAKAN STRATEGI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA/KAB

2.2 PERUMUSAN INDIKASI ARAH PENGEMBANGAN KOTA SERTA PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

2.3 KAJIAN ISU-ISU PERMUKIMAN DAN INFRASTURKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

2.4 KAJIAN POTENSI PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

O-2

1

KAJIAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

2

PERUMUSAN INDIKASI ARAH PENGEMBANGAN KOTA SERTA PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR

3

KAJIAN ISU-ISU PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

4

KAJIAN ISU-ISU PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

OUTPUT (O-2) • Matriks & peta spasial indikasi arah pengembangan kota; • Matriks & peta spasial pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan; • Isu-isu permukiman dan infrastruktur perkotaan • Matriks dan peta spasial potensi, permasalahan serta tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan


17

Proses dan Prosedur ILUSTRASI ARAH PENGEMBANGAN KOTA

5 1

1

Penataan Sempadan Sungai dan Rel Kereta Api

2

Pengendalian perkembangan pusat kota dan konservasi heritage

3

Pengembangan baru dengan tetap mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan

4

Penataan kawasan dan pengembangan industri rumah tangga

5

Pengembangan kawasan pendidikan

4 4

2

3 Ilustrasi Arah Pengembangan Kota RP2KP Kota Malang


18

Proses dan Prosedur ILUSTRASI ARAH PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN 5 3

2 7 3

1

1

Perkembangan permukiman vertikal

2

Penataan permukiman di kawasan peruntukan non permukiman

3

Penanganan perumahan dan perbaikan lingkungan permukiman

4

Penyediaan infrastruktur untuk mendorong perkembangan permukiman baru

5

Pengembangan perumahan dan pemerataan penyediaan untuk mendukung kawasan pendidikan

6

Penanganan kawasan permukiman tidak layak huni

7

Konservasi kawasan permukiman bersejarah

6 4

Ilustrasi Arah Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Malang


19

Proses dan Prosedur ILUSTRASI RUMUSAN ISU-ISU PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Ilustrasi Matriks Isu Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Surakarta Ilustrasi Peta Isu Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kabupaten Halmahera Utara Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

20

Proses dan Prosedur ILUSTRASI RUMUSAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN

1 2 3 4

Apabila tidak direncanakan dengan baik akan mendorong pembangunan yang tidak terarah

perlu adanya kebijakan yang MENDORONG dan MENGARAHKAN pembangunan permukiman baru

PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN (drainase dan sanitasi terpadu) kawasan permukiman kumuh

Apabila tidak diperbaiki akan memperparah kondisi yang ada

perlu adanya PERBAIKAN infrastruktur dan PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN permukiman kumuh

PENYEDIAAN SARANA pengolahan sampah dari hulu ke hilir

Apabila tidak disediakan maka akan menyebabkan tpengolahan sampah menjadi tidak efektif dan efisien

perlu upaya untuk PENYEDIAN sarana pengolahan sampah yang TERPADU

PENYEDIAAN BUFFER zone di sekitar TPS

Apabila tidak diadakan akan mengganggu lingkungan sekitar

perlu upaya untuk MENYEDIAKAN buffer zone di sekitar TPA

PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BARU di timur dan tenggara

Ilustrasi Rumusan Kebutuhan Pembangunan RP2KP Kota Malang Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

21

Proses dan Prosedur III. PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN

SUB KEGIATAN

3.4 PENYUSUNAN RANCANGAN SK BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS 3.2 PERUMUSAN KRITERIA DAN INDIKATOR PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

II. IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN

3.3 INDIKASI KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

3.1 PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

1

PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN

2

PERUMUSAN KRITERIA DAN INDIKATOR PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS

3

INDIKASI KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

O-4

III. PERUMUSAN STRATEGI & PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

OUTPUT (O-3)

• Kebutuhan pembangunan permukiman dan Infrastruktur perkotaan • Rumusan tujuan dan kebijakan Matriks kriteria FGD 2 FGD 1 Pra-FGD 1 Pra-FGD 2 Identifikasi Kawasan dan indikator penentuan kawasan prioritas Permukiman Prioritas Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan • Peta sebaran permukiman dan permasalahannya Permukiman Perkotaan • Peta sebaran kawasan permukiman prioritas Perumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang diturunkan dari visi dan • Daftar skala prioritas kawasan penanganan. misi pengembangan kota/kabupaten yang tercantum dalam • Rancangan SK Bupati/Walikota tentang penetapan dokumen perencanaan pembangunan. kawasan permukiman prioritas O-2

O-3


22

Proses dan Prosedur 3.1 Perumusan Tujuan & Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur

KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN Pra-FGD 1 TUJUAN : Membahas : Rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan beserta landasan perumusannya sebelum disepakati dalam FGD 1 PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN kegiatan Pra-FGD melibatkan keseluruhan anggota Pokjanis dan tenaga ahli : PENDUKUNG pendukung WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang PELAKSANAAN disusun TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP PELAKSANAAN


23

Proses dan Prosedur 3.1 Perumusan Tujuan & Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur

KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN FGD 1 TUJUAN : Kesepakatan dari semua stakeholder : Rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN : Minimal 15 (lima belas) orang, yang terdiri peserta dan pendukung PENDUKUNG Peserta :  Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan  Akademisi  Tokoh Masyarakat Pendukung :  Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan  Tim Teknis Provinsi  Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman  Tenaga Ahli Pendamping WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

24

Proses dan Prosedur PENYELENGGARA POKJANIS KOTA/KAB DAN PEMANGKU KOTA

KEGIATAN

NARASUMBER

FGD 1

KORWIL DJCK/ KMP/TIM TEKNIS

RP2KP

PENDUKUNG TIM TENAGA AHLI PENDAMPING

• Mengorganisasi kegiatan • Pengambil keputusan mengenai dokumen kebijakan yang perlu dipertimbangkan dalam proses penyusunan RP2KP • Pensintesa arah kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan • Memberikan pemahaman terkait proses dan prosedur serta keluaran substansi pada tahapan FGD 1 • Membantu/mendampingi pokjanis dalam proses rekapitulasi kebijakan dan strategi pembangunan • Mendampingi Pokjanis melakukan proses sinkronisasi kebijakan dan strategi


25

Proses dan Prosedur Langkah 1: MENYUSUN KERANGKA ACUAN KEGIATAN PRA-FGD 1 DAN FGD 1 TIM TENAGA AHLI MENYUSUN KAK PRA-FGD 1 DAN FGD 1 SEBAGAI ACUAN BERSAMA PELAKSANAAN KEGIATAN

KAK DISEPAKATI ANTARA POKJANIS DENGAN TIM TENAGA AHLI DAN DIKOORDINASIKAN PELAKSANAANNYA

Langkah 2: MENYELENGGARAKAN PRA-FGD 1

POKJANIS DAN TIM TENAGA AHLI MELAKUKAN DISKUSI INTERNAL UNTUK PERSIAPAN MATERI FGD 1

MATERI DISKUSI ANTARA LAIN : (1) POTENSI DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR; (2) ISU STRATEGIS; (3) ARAH PENGEMBANGAN KOTA DAN ARAH PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

Langkah 3: MENYELENGGARAKAN FGD 1 POKJANIS DAN TIM TENAGA AHLI MELAKUKAN DISKUSI FGD MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN KOTA/KAB YANG LEBIH LUAS MATERI DISKUSI ANTARA LAIN : (1) ISU STRATEGIS PERENCANAAN PEMB.-PENYELENGGARAN PEMB.TARGET PEMBANGUNAN; DAN (2) RUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN

KETENTUAN FGD 1 INSTRUMEN PENDUKUNG :

 Tabel dan Peta arahan sinkronisasi kebijakan strategi  Peta arah pengembangan kota ; dan peta pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan  Matriks isu pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan  Matriks kebutuhan pembangunan permukiamn dan infrastruktur perkotaan

OUTPUT:

 KESEPAKATAN PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN  NOTULENSI DAN BERITA ACARA KEGIATAN FGD 1

PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS DISEPAKATI BERSAMA DALAM BENTUK BERITA ACARA


26

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG (kebijakan spasial)

KONDISI EKSISTING (gambaran wilayah)

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (kebijakan sektoral)

permukiman & infrastruktur perkotaan

ARAH KEBIJAKAN SPASIAL

KARAKTERISTIK POTENSI DAN PERMASALAHAN

permukiman & infrastruktur perkotaan

ISU STRATEGIS BERDASARKAN KEBIJAKAN SPASIAL

ISU STRATEGIS BERDASARKAN POTENSI DAN PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS BERDASARKAN KEBIJAKAN SEKTORAL

ARAH KEBIJAKAN SEKTORAL

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN ARAHAN PENGEMBANGAN KOTA TASIKMALAYA

TUJUAN

GAGASAN MASA DEPAN

KEBIJAKAN

STRATEGI (skala kota dan kawasan) harus selaras/sinkron

PROGRAM (skala kota dan kawasan)

harus selaras/sinkron

Ilustrasi Kerangka Perumusan Tujuan dan Kebijakan RP2KP Kota Tasikmalaya


27

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN “Mewujudkan Pembangunan Permukiman Kota Tasikmalaya yang Aman, Nyaman, Sehat, Produktif, dan Berwawasan Lingkungan” Aman Nyaman Sehat Produktif Berwawasan Lingkungan

Pembangunan permukiman yang menjamin kepastian bermukim untuk jangka panjang Layanan fasilitas pendukung permukiman, termasuk sarana lingkungan yang layak memadai dan dapat diandalkan Didukung infrastruktur penunjang kesehatan lingkungan sesuai dengan standar kelayakan hunian kawasan permukiman yang sehat Pengembangan permukiman yang terintegrasi dengan industri kreatif yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat &kota pada umumnya

Penataan kawasan permukiman yang serasi dengan kondisi fisik alami dengan memperhatikan aspek daya dukung lingkungan 28

Ilustrasi Rumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Tasikmalaya Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

28

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN TUJUAN “Mewujudkan Pembangunan Permukiman Kota Tasikmalaya yang Aman, Nyaman, Sehat, Produktif, dan Berwawasan Lingkungan”

KEBIJAKAN Mendorong legalitas kawasan permukiman Meningkatkan kualitas kawasan permukiman di pusat kota Tasikmalaya melalui penanganan kawasan kumuh dan optimalisasi layanan infrastuktur Meningkatkan pelayanan air bersih dan infrastruktur sanitasi lingkungan Integrasi pembangunan kawasan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada kawasan pertanian, perikanan dan potensi industri rumah tangga Pembangunan kawasan perumahan baru dengan layanan infrastruktur yang layak dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan upaya pengendalian tata ruang

Ilustrasi Rumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Tasikmalaya Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

29

Proses dan Prosedur MEKANISME PELAPORAN BERITA ACARA HASIL FGD 1 Perumusan Tujuan dan Kebijakan

Pra FGD 1

FGD 1

Materi Pelaporan:  Berita Acara Penyelenggaraan FGD 1  Dokumen Hasil Kesepakatan FGD 1  Lampiran Dokumen Penyelenggaraan : proses penyusunan RP2KP hingga pelaksanaan FGD 1

BERITA ACARA FGD 1




30

Proses dan Prosedur 3.2 – 3.3 Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas

KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN Pra-FGD 2 TUJUAN : Pembahasan: kriteria dan indikator penentuan kawasan prioritas, beserta indikasi kawasan permukiman prioritasnya PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN : kegiatan Pra-FGD melibatkan keseluruhan anggota Pokjanis dan tenaga PENDUKUNG ahli pendukung WAKTU PELAKSANAAN : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun TEMPAT PELAKSANAAN : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP


31

Proses dan Prosedur 3.2 – 3.3 Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN FGD 2 TUJUAN : Kesepakatan stakeholder : Penentuan kriteria dan indikator serta penentuan kawasan permukiman prioritas PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN : Minimal 15 (lima belas) orang, yang terdiri : PENDUKUNG Peserta :  Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan  Akademisi  Tokoh Masyarakat Pendukung :  Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan  Tim Teknis Provinsi  Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman  Tenaga Ahli Pendamping WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

32


KEGIATAN

NARASUMBER

FGD 2


RP2KP


• Mengorganisasi kegiatan • Pengambil keputusan terhadap dasar pertimbangan serta kriteria dan indikator yang digunakan dalam penentuan kawasan prioritas • Memberikan pemahaman terkait proses dan prosedur serta substansi pada tahapan FGD 2 • Membantu/mendampingi pokjanis dalam mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan serta rumusan kriteria dan indikator yang sesuai untuk digunakan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas


33





MATERI DISKUSI ANTARA LAIN : (1) DASAR PERTIMBANGAN PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS; (2) INDIKASI KRITERIA DAN INDIKATOR; (3) GAMBARAN SPASIAL SEBARAN DAN KARAKTERISTIK KAWASAN PERMUKIMAN

Langkah 3: MENYELENGGARAKAN FGD 2 POKJANIS DAN TIM TENAGA AHLI MELAKUKAN DISKUSI FGD MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN KOTA/KAB YANG LEBIH LUAS

MATERI DISKUSI ANTARA LAIN : (1) PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS; DAN (2) SKALA PRIORITAS PENANGANAN KAWASAN


 Tabel indikasi kiriteria dan indikator sebagai dasar pertimbangan penentuaan kawasan prioritas  Peta sebaran permukiman dan infrastruktur perkotaan  Peta indikasi awal kawasan permukiman prioritas  Profil kawasan permukiman prioritas

OUTPUT:

 KESEPAKATAN PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS  KESEPAKATAN SKALA PRIORITAS PENANGANAN KAWASAN  NOTULENSI DAN BERITA ACARA KEGIATAN FGD 2

PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS DISEPAKATI BERSAMA DALAM BENTUK BERITA ACARA


34

Proses dan Prosedur ILUSTRASI PELAKSANAAN FGD 2 Kesepakatan dicapai melalui analisis variabel dan indikator serta simulasi dan diskusi teknis


35

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS IDENTIFIKASI ISSUE, POTENSI, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR IDENTIFIKASI TIPOLOGI DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KOTA SURAKARTA

PERUMUSAN KRITERIA DAN INDIKATOR PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS

KAJIAN DAN KEBIJAKAN SEKTORAL RENCANA INDUK SISTEM KOTA SURAKARTA

ANALISIS SKORING (METODE DELPHI)

URUTAN SKOR PER KELURAHAN

SINKRONISASI DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA, PRIORITAS, RENCANA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN CITY DEVELOPMENT STRATEGIES KOTA SURAKARTA

Ilustrasi Kerangka Perumusan Proses Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas RP2KP Kota Surakarta

VERIFIKASI KONDISI DI LAPANGAN

INDIKASI KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS RP2KP KOTA SURAKARTA


36

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS No 1

3

Komponen (K) Urgenitas Penanganan

Karakteristik Permukiman

Bobot K 20%

20%

Kriteria Penilaian Tingkat kepadatan penduduk netto (jumlah penduduk per luas kawasan permukiman)

Kawasan permukiman yang berada dalam kawasan rawan bencana karakteristik perkembangan permukiman Kota Surakarta, yaitu permukiman tradisional, permukiman kumuh, serta permukiman kawasan perbatasan

Bobot IP 50%

50% 33.33%

33.33% 33.33%

3

Dominasi permasalahan infrastruktur di bidang keciptakaryaan

30%

Tingkat pelayanan infrastruktur lingkungan permukiman dan kondisi permasalahan infrastruktur bidang keciptakaryaan, dengan parameter sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) infrastruktur permukiman perkotaan

20%

20%

20%

20%

20%


Parameter Penilaian Kepadatan rendah (<50 jiwa/Ha) Kepadatan sedang (50-150 jiwa/Ha) Kepadatan tinggi (150-250 Ha/jiwa) Kepadatan sangat tinggi (>250 Ha/jiwa) Tidak berada pada kawasan yang rawan terhadap bencana Berada pada kawasan yang rawan terhadap bencana Kawasan diluar atau bukan kawasan permukiman tradisional Kawasan permukiman tradisional Bukan merupakan kawasan kumuh Kawasan merupakan kawasan kumuh Bukan kawasan perbatasan Kawasan perbatasan 80% kondisi jalan pada kawasan baik 60% kondisi jalan pada kawasan baik <50% kondisi jalan pada kawasan baik 80% jaringan drainase berfungsi baik, dan tidak ada banjir atau genangan 50% jaringan drainase berfungsi baik <50% jaringan drainase berfungsi baik, terdapat banjir atau genangan 70% penduduk terlayani sampah 50% penduduk terlayani sampah <50% penduduk yang terlayani sampah, belum dikelola baik swadaya & pemerintah

Skor 1 3 5 7 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 5 1 3 5 1 3 5

80% penduduk terlayani air bersih 50%-70% penduduk terlayani air bersih, baik dari PDAM maupun Sumur pribadi <50% penduduk terlayani air bersih dan masih ada yang belum mendapat akses air bersih Resiko sanitasi rendah Resiko sanitasi kurang

1 3 5


1 3

37

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS PETA PEMBOBOTAN KAWASAN PERMUKIMAN

Ilustrasi Kerangka Perumusan Proses Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas RP2KP Kota Surakarta Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

38

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS PETA KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS



39

Proses dan Prosedur MEKANISME PELAPORAN BERITA ACARA HASIL FGD 2 Penentuan Kriteria dan Indikator serta Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas

Pra FGD 2

FGD 2


BERITA ACARA FGD 2




40

Proses dan Prosedur 3.4 Perumusan Rancangan SK Bupati/Walikota Tentang Penetapan Kawasan Permukiman Prioritas

ILUSTRASI RANCANGAN SK BUPATI/WALIKOTA BUPATI/WALIKOTA ............................... KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA ............. NOMOR : ........................... TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS DI KABUPATEN/KOTA ........................ BUPATI/WALIKOTA ......................,

Menimbang

:

a.

bahwa

setiap

orang

berhak

untuk

bertempat

tinggal

dan

mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat; b.

bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman

kumuh

merupakan

tanggung

jawab

pemerintah

kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan; c.

bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

Mengingat

: 1.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor

4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Ilustrasi Rancangan SK Bupat/Walikota Tentang Penetapan Kawasan Permukiman Prioritas


41

Proses dan Prosedur IV. PERUMUSAN STRATEGI & PROGRAM PEMBANGUNAN III. PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

4.1 PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

O-4

O-3

4.2 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KORELASI STRATEGI DALAM SKEMA MANAJEMEN PEMBANGUNAN PERKOTAAN O-5

Pra- FGD 3 Perumusan Strategi FGD 3 Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

SUB KEGIATAN 1

PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN

2

ANALISIS KORELASI STRATEGI

3

ANALISIS KONSEKUENSI STRATEGI

4

PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN

5

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PROGRAM

4.3 ANALISIS KONSEKUENSI ATAU IMPLIKASI PENERAPAN STRATEGI PEMBANGUNAN

4.4 PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM SKALA KOTA DAN KAWASAN SEBAGAI ARAHAN KEBUTUHAN PROGRAM INVESTASI

O-6

4.5 ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Pra- FGD 4 FGD 4 Perumusan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

V. FINALISASI DAN SOSIALISASI

KOLOKIUM

OUTPUT (O-5 DAN O-6) • Tabel strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan • Matriks analisis korelasi strategi pembangunan • Matriks konsekuensi dan dampak strategi pembangunan • Matriks program pembangunan dalam skala kota dan kawasan • Peta strategi dan program pembangunan


42

Proses dan Prosedur 4.1 Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN Pra-FGD 3 TUJUAN : Pembahasan: rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan beserta landasan perumusannya PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN : kegiatan Pra-FGD melibatkan keseluruhan anggota Pokjanis dan tenaga ahli PENDUKUNG pendukung WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang PELAKSANAAN disusun TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP PELAKSANAAN


43

Proses dan Prosedur 4.1 Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN FGD 3 TUJUAN : Kesepakatan stakeholder : Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman pada skala kota maupun kawasan PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN : Minimal 15 (lima belas) orang, yang terdiri : PENDUKUNG Peserta :  Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan  Akademisi  Tokoh Masyarakat Pendukung :  Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan  Tim Teknis Provinsi  Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman  Tenaga Ahli Pendamping WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

44


KEGIATAN

NARASUMBER

FGD 3


RP2KP


• Mengorganisasi kegiatan • Pengambil keputusan terhadap dasar pertimbangan penetapan strategi yang menjadi acuan dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di kota/kabupaten • Memberikan pemahaman terkait proses dan prosedur serta keluaran substansi pada tahapan FGD 3 • Membantu/mendampingi pokjanis dalam mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan serta rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan di kota/kabupaten, target capaian dan sumber daya yang dimiliki kota/kab.


45





MATERI DISKUSI ANTARA LAIN : (1) DASAR PERTIMBANGAN KONSEP STRATEGI; (2) GAMBARAN SPASIAL KONSEP STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA DAN KAWASAN PRIORITAS

Langkah 3: MENYELENGGARAKAN FGD 3 POKJANIS DAN TIM TENAGA AHLI MELAKUKAN DISKUSI FGD MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN KOTA/KAB

PENETAPAN RUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN SECARA BERSAMA DALAM BENTUK BERITA ACARA


 Tabel Tujuan dan Kebijakan hasil FGD 1  Konsep Penanganan Kawasan Prioritas  Tabel korelasi/keterkaitan konsep strategi pembangunan dengan tujuan dan kebijakan  Peta spasial konsep strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada skala kota  Peta spasial konsep strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada skala kawasan prioritas

OUTPUT:

 KESEPAKATAN RUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN SKALA KOTA DAN SKALA KAWASAN  NOTULENSI DAN BERITA ACARA KEGIATAN FGD 3


46

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Ilustrasi Kerangka Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Pematang Siantar Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

47


Ilustrasi Matriks Keterkaitan Strategi RP2KP Kota Pematang Siantar Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

48

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN STRATEGI PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM Tahun 2010 2011 2012 2017 2022 2027 2032

Jumlah Jumlah Rumah Kebutuhan Air Bersih Penduduk (Jiwa) Tangga (KK) (l/detik) 606,855 151,714 169.49 618,143 154,536 172.65 629,640 157,410 175.86 690,416 172,604 351.06 757,058 189,264 553.64 830,132 207,533 834.37 910,261 227,565 1,131.27

2012-2017 Tingkat Pelayanan Air Bersih Perpipaan 40% 2017-2022 Tingkat Pelayanan Air Bersih Perpipaan 55% 2022-2027 Tingkat Pelayanan Air Bersih Perpipaan 70%

2027-2032

Ilustrasi Analisis Spasial Kebutuhan Strategi RP2KP Kota Tasikmalaya

Tingkat Pelayanan Air Bersih Perpipaan 85%


49



50


Ilustrasi Analisis Korelasi Strategi Pembangunan RP2KP Kota Pematang Siantar Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

51

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN PETA STRATEGI PEMBANGUNAN Skala Kota


52

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN KAJIAN PROFIL Kawasan Permukiman Prioritas

Ilustrasi Kajian Profil Kawasan RP2KP Kota Pematang Siantar Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

53

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN KAJIAN KONSEP DAN STRATEGI Kawasan Permukiman Prioritas

Ilustrasi Kajian Konsep dan Strategi Kawasan RP2KP Kota Pematang Siantar Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

54


Ilustrasi Kerangka Kajian Implikasi Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Pematang Siantar


55

Proses dan Prosedur MEKANISME PELAPORAN BERITA ACARA HASIL FGD 3 Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Pra FGD 3

FGD 3


BERITA ACARA FGD 3




56

Proses dan Prosedur 4.3 Perumusan Program Pembangunan Skala Kota dan Skala Kawasan

KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN Pra-FGD 4 TUJUAN : Pembahasan: rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan beserta landasan perumusannya sebelum disepakati dalam FGD 4 PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN : kegiatan Pra-FGD melibatkan keseluruhan anggota Pokjanis dan tenaga ahli PENDUKUNG pendukung WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang PELAKSANAAN disusun TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP PELAKSANAAN


57

Proses dan Prosedur 4.3 Perumusan Program Pembangunan Skala Kota dan Skala Kawasan KETERANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN FGD 4 TUJUAN : Kesepakatan stakeholder : Strategi program pembangunan sebagai pelaksanaan strategi dan arahan kebutuhan program investasi RP2KP PENYELENGGARA : Pokjanis PESERTA DAN : Minimal 15 (lima belas) orang, yang terdiri : PENDUKUNG Peserta :  Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan  Akademisi  Tokoh Masyarakat Pendukung :  Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan  Tim Teknis Provinsi  Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman  Tenaga Ahli Pendamping WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

58


KEGIATAN

NARASUMBER

FGD 4


RP2KP


• Mengorganisasi kegiatan • Pengambil keputusan terhadap dasar pertimbangan penetapan program yang aplikatif, riil, dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam pembangunan perkotaan • Memberikan pemahaman terkait proses dan prosedur serta keluaran substansi pada tahapan FGD 4 • Membantu/mendampingi pokjanis dalam mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan, inovasi, serta rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang sesuai menjawab kebutuhan pembangunan perkotaan.


59





MATERI DISKUSI ANTARA LAIN : (1) DASAR PERTIMBANGAN KONSEP PROGRAM PEMBANGUNAN; (2) KEBUTUHAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA DAN KAWASAN PRIORITAS

Langkah 3: MENYELENGGARAKAN FGD 4 POKJANIS DAN TIM TENAGA AHLI MELAKUKAN DISKUSI FGD MELIBATKAN PEMANGKU KEPENTINGAN KOTA/KAB

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN SECARA BERSAMA DALAM BENTUK BERITA ACARA


 Konsep Kebutuhan Program Pembangunan Kota dan Program Penanganan Kawasan Prioritas  Matriks analisis korelasi strategi pembangunan Matriks konsekuensi dan implikasi strategi pembangunan permukiman  Matriks analisis dampak penerapan program  Peta spasial strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada skala kota dan skala kawasan prioritas

OUTPUT:

 KESEPAKATAN RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN SKALA KOTA DAN SKALA KAWASAN  NOTULENSI DAN BERITA ACARA KEGIATAN FGD 4


60

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN

Ilustrasi Kerangka Perumusan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Pematang Siantar Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

61

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN STRATEGI

PROGRAM

1. Mengembangkan 1.1 Kawasan Permukiman 1.2 Baru di bagian Utara dan Barat Kota dengan 1.3 konsep Lingkungan Hunian Berimbang 1.4 (1:2:3)

Keterangan

Lokasi

Penyiapan Lahan Kasiba Lisiba Penyusunan PerencanaanTeknis Kasiba Lisiba

RSH bagi MBR (4.300 unit) dan Kec. Siantar Martoba Komersial (1.440 unit) dengan Kec. Siantar Martoba, Penyiapan Lahan untuk Kasiba/Lisiba Pembangunan Rumah RSH bagi MBR seluas 132,5 ha Kec. Siantar Martoba, Kec. Siantar Sitalasari Fasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Pembangunan rumah swadaya (11.247 Kota Pematangsiantar Rumah Swadaya bagi MBR unit) 1.6 Study Kelayakan Pembangunan Rumah Kota Pematangsiantar Susun Sewa 1.7 Study Kelayakan Pembangunan Rumah Vertikal 1.8 Pembangunan Rumah / RUSUN Sewa 1.9 Pembangunan Rumah Vertikal

1.10. Pencadangan Lahan Kota 2. Meningkatkan 2.1 Inventarisasi Kepemilikan Lahan dan Pengaturan Bangunan Pemanfaatan Lahan dan Pengendalian di Pusat 2.2 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Kota Lingkungan

Kota Pematangsiantar Pembangunan rumah sewa (213 unit) Kota Pematangsiantar bagi masyarakat tidak mampu membeli Menunjang kegiatan sosial dan ekonomi Kota Pematangsiantar berupa rumah vertikal perdagangan & jasa pusat kota 3 unit hunian dan vertikal mahasiswa 8 unit hunian Kota Pematangsiantar Kota Pematangsiantar

Kota Pematangsiantar

2.3 Penyusunan Peraturan Ijin Mendirikan Bangunan

Kota Pematangsiantar

2.5 Penataan Permukiman Kumuh di Pusat Kota

Kec. Siantar Utara, kec. Siantar Barat, Kec. Siantar Timur, Kec. Siantar Selatan

Periode 5 Tahun Ke I II 2013 2014 2015 2016 2017

III

IV

Pelaku

Sumber Pendanaan

Setdako Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim, Swasta Bappeda, Dinas Tarukim, Swasta Bappeda, Dinas Tarukim, Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim, Swasta Bappeda, Dinas Tarukim, Swasta

APBD APBD, APBN

Setdako Setdako, Bappeda, BPN, Dinas Tarukim, Badan PIT Dinas Tarukim, Badan PIT Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim, Dinas Kebersihan, BLH

APBD APBD

APBD, APBN, Swasta APBD, APBN, Swasta APBD, APBN APBD, APBN APBD, APBN, Swasta APBD, APBN, Swasta

APBD, APBN

APBD APBD, APBN

3. dst…..

Ilustrasi Matriks Indikasi Program Pembangunan Skala Kota RP2KP Kota Pematang Siantar Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

62

Proses dan Prosedur ILUSTRASI HASIL PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN STRATEGI

PROGRAM

Lokasi 1

Mengamankan dan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Menata Sempadan Sosialisasi Rencana Kawasan dan Peraturan Garis Sempadan Sungai Sungai Penyiapan Masyarakat Pembebasan Lahan di Sempadan Sungai Konsolidasi Lahan Pelaksanaan Penataan Kawasan Sempadan Sungai Membuat Ruang Terbuka Perencanaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Publik di Sempadan Sungai Hijau Pada Kawasan Penataan dan Pembangunan Kawasan Sempadan Sungai Penyiapan Lembaga Pengelolaan pada RTH dan Ruang Publik di Sempadan Sungai Menata dan Inventarisasi Rumah tidak Layak Huni Meningkatkan Kualitas Sosialisasi Kegiatan Peningkatan kualitas Rumah Permukiman Penyiapan Masyarakat Fasilitasi Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pelaksanaan Pembangunan untuk Peningkatan Kualitas Rumah Meningkatkan Kualitas Pengembangan Jalan Lingkungan dan Sekunder dan Kuantitas Infrastruktur Peningkatan Prasarana dan Sarana Air Minum Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengelohan Limbah Komunal Peningkatan Kualitas Sarana Drainase Peremajaan Prasarana dan Sarana Persampahan Pembangunan dan Pengembangan RTH dan Ruang Publik Mengatur Pertumbuhan Peraturan Pemanfaatan dan Pengendalian Lahan dan Bangunan dan Perkembangan Sosialisasi Peraturan Pemanfaatan Lahan Permukiman Penyiapan Stock House untuk Penduduk dari Sempadan Sungai Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Lahan Bersama Masyarakat Meningkatkan Kapasitas Sosialisasi Kegiatan Penataan Kawasan terkait Permukiman dan Infrastruktur Masyarakat Sosialisasi terkait Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan Pelatihan Masyarakat Terkait Pengolahan Persampahan dangan Pola 3R Pelatihan Masyarakat Terkait Pengolahan Limbah dan Pencemaranya Pelatihan Masyarakat terkait Perawatan dan Perbaikan Drainase Pelatihan Masyarakat Terkait Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Yang Sehat

Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan Kel. Tomuan

2

Periode 5 Tahun Ke I II 3 4 5

III

IV

Pelaku

Sumber Pendanaan

Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim BLH, Dinas Kebersihan Bappeda, BLH, Dinas Kebersihan BLH, Dinas Kebersihan Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim Bappeda, Dinas Tarukim Dinas Tarukim, Dinas Bina Marga

APBD, APBN APBD APBD APBD APBD APBD, APBN APBD APBD, APBN APBD, APBN APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD, APBN PDAM APBD, APBN BLH, Dinas Kebersihan APBD, APBN Dinas Bina Marga APBD, APBN Dinas Kebersihan APBD, APBN BLH, Dinas Kebersihan APBD, APBN Bappeda, Dinas Tarukim APBD Bappeda, Dinas Tarukim APBD Bappeda, Dinas Tarukim APBD, APBN Bappeda, Dinas Tarukim, Swasta APBD, Swasta Bappeda, Dinas Tarukim APBD Bappeda, Dinas Kesehatan APBD Dinas Kebersihan, BLH APBD BLH, Dinas Kebersihan APBD Dinas Bina Marga APBD Dinas Tarukim APBD

Ilustrasi Matriks Indikasi Program Pembangunan Skala Kawasan RP2KP Kota Pematang Siantar Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

63


Ilustrasi Kerangka Kajian Dampak Penerapan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan RP2KP Kota Pematang Siantar


64


Ilustrasi Peta Program Pembangunan RP2KP Kota Solok Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

65


Ilustrasi Peta Program Pembangunan RP2KP Kota Solok Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

66

Proses dan Prosedur MEKANISME PELAPORAN BERITA ACARA HASIL FGD 4 Perumusan Program Pembangunan

Pra FGD 4

FGD 4


BERITA ACARA FGD 4




67

Proses dan Prosedur V. FINALISASI DAN SOSIALISASI IV. PERUMUSAN STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

5.1 PENYEMPURNAAN STRATEGI DAN PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM SKALA KOTA DAN KAWASAN

TUJUAN 5.2 PENYUSUNAN MATERI VISUALISASI SPPIP

O-7

KONSULTASI PUBLIK

SUB KEGIATAN 1 PENYEMPURNAAN STRATEGI DAN PROGRAM 2

PENYUSUNAN VISUALISASI MATERI

Penyempurnaan strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan hasil masukan dari kolokium dan konsultasi publik

DISEMINASI

OUTPUT (O-7)

• Dampak penerapan program pembangunan • Strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang telah disempurnakan. • Materi visualisasi RP2KP yang informatif, menarik dan mudah dimengerti • Diseminasi hasil RP2KP


68

Proses dan Prosedur KETENTUAN KONSULTASI PUBLIK TUJUAN : Menjaring masukan terhadap strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan METODE : Pemaparan hasil dan diskusi terbuka LANGKAH- :  Menyiapkan materi pemaparan dan pembahasan LANGKAH  Melakukan diskusi untuk mendapatkan masukan  Melakukan penyempurnaan berdasarkan masukan dari konsultasi OUTPUT : Masukan terhadap pencapaian kegiatan RP2KP WAKTU : Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP PESERTA : Melibatkan 40 (empat puluh) orang peserta dan pendukung. Peserta mewakili unsur :  Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya,  Akademisi Pendukung mewakili unsur :  Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya,  Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman  Tim Teknis Provinsi  Tenaga ahli pendamping PENYELENGGARA : Pokjanis

KONSULTASI PUBLIK = penjaringan masukan terhadap muatan RP2KP dalam bentuk konsultasi kepada pemangku kepentingan kota/kabupaten termasuk masyarakat Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 2014 |

69

Proses dan Prosedur KETENTUAN DISEMINASI TUJUAN : Mensosialisasikan seluruh hasil kegiatan dan produk RP2KP yang telah disepakati, kepada dinas/instansi terkait dan stakeholder/pemangku kepentingan daerah lainnya. PENYELENGGARA : Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) BENTUK : Seminar PESERTA : 40 (empat puluh) orang peserta yang mewakili unsur:  Perwakilan masyarakat  Legislatif (DPRD kota/kabupaten)  Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan  Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang Cipta Karya, Permukiman, dan Perencanaan  Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman  Tim Teknis Provinsi  Akademisi WAKTU : 1 hari pada bulan ketujuh atau pada akhir kegiatan PELAKSANAAN TEMPAT : di kota/kabupaten tempat penyusunan RP2KP


70

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERA CIPTA KARYA DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

terima kasih

Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Pembangunan Pengembangan Sosialisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan danRencana Pengembangan Kawasandan Permukiman 2014 |Kawasa 71

PENJELASAN MEKANISME PENYUSUNAN. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman SEMARANG, 5 JUNI 2014

Recommend Documents