PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN UNIT

PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN UNIT

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA JUNI 2011

Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Unit

DAFTAR ISI Daftar Isi ............................................................................................................................... Kata Pengantar ..................................................................................................................... I. PENDAHULUAN .......................................................................................................... II. TUJUAN ..................................................................................................................... III. PERSYARATAN PENGUSUL ....................................................................................... IV. MEKANISME IMPLEMENTASI .................................................................................. V. KOMPONEN PEMBIAYAAN........................................................................................ VI. FORMAT RENCANA IMPLEMENTASI TAHUN 2011/2012 ......................................... VII. ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM ...................................................................... VIII. JADWAL PELAKSANAAN TAHUN 2011/2012 .........................................................

1 2 3 5 5 6 7 9 12 14

Daftar Lampiran Lampiran 1. Contoh Halaman Sampul dan Lembar Pengesahan .................................. 15 Lampiran 2. Indikator Rencana Strategi UMS Tahun 2009-2013.................................. 17 Lampiran 3. Standar Akreditasi Institusi ....................................................................... 24 Lampiran 4. Daftar Mata Anggaran UMS ...................................................................... 52 Lampiran 5. Stratifikasi Jabatan Struktural di UMS ...................................................... 56 Lampiran 6. Ketentuan tarif perjalanan dinas UMS...................................................... 57 Lampiran 7. Ketentuan tarif sopir dan BBM dalam pelayanan perjalanan dinas UMS. 60 Lampiran 8. Ketentuan tarif kepanitiaan pengadaan barang UMS .............................. 63 Lampiran 9. Ketentuan tarif rapat UMS ........................................................................ 66 Lampiran 10. Ketentuan tarif seminar dan workshop/pelatihan ................................. 66 Lampiran 11. SK Rektor UMS No 049/IV/2011 Tentang Tim Pelaksana Penguatan Program Studi UMS ....................................................................................................... 68 Lampiran 12. Daftar Unit .............................................................................................. 69

Program Penguatan Program Studi Universitas Muhammadiyah Surakarta

1


KATA PENGANTAR

Assalaamu’alaikum Wr. Wb. Program penguatan program studi yang sudah diawali pada tahun 2010/2011, dipandang memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan sebuah program studi. Evaluasi terhadap program ini menunjukkan besarnya keinginan dari hampir semua program studi agar program ini dilanjutkan dan dikembangkan tidak hanya pada bidang akademik, namun juga mencakup bidang keuangan, sarana dan prasarana, kemahasiswaan maupun bidang kerjasama. Selain hal itu, pimpinan universitas juga menilai bahwa program ini dapat menjadi salah satu jalan bagi UMS untuk mewujudkan visi dan misi UMS yang sudah disusun dalam bentuk Renstra tahun 2009-2013. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program, namun secara keseluruhan program ini mampu membawa perubahan dalam dinamika pengembangan UMS, terutama dimulainya budaya perencanaan dan pelaporan secara sistematis. Panduan Rencana Implementasi Tahun 2011/2012 ini disusun untuk memberikan petunjuk yang lebih detail dan lebih terarah bagi unit pengusul. Tim penyusun sudah mempertimbangkan beberapa aspek yang dinilai perlu untuk disampaikan dalam panduan, sehingga program studi atau fakultas dapat lebih mudah menyusun rencana implementasinya. Pemanfaatan sistem pengajuan dan pelaporan kegiatan secara online, merupakan salah satu upaya dari universitas untuk menuju kepada tata kelola berbasis elektronik (e-governance) yang diharapkan mampu membawa UMS menjadi organisasi yang modern dan efisien. Selaku pimpinan UMS, saya mengapresiasi semua upaya dan peran serta aktif dari segenap pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini, utamanya kepada semua dosen, pimpinan program studi/fakultas, pimpinan lembaga-lembaga pendukung, dan tim pelaksana. Semoga semua kegiatan yang kita laksanakan akan membawa manfaat yang besar bagi UMS khususnya, serta untuk umat pada umumnya. Amiin. Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Mei 2011 Rektor

Prof. Dr. Bambang Setiaji


2


PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN UNIT TAHUN 2011/2012 I. PENDAHULUAN Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) didirikan pada Tahun 1981 hasil penggabungan IKIP Muhammadiyah Surakarta dan Institut Agama Islam Muhammadiyah. Peralihan tersebut disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No: 0330/O/ DIKTI/1981. Penyelenggara pendidikan tinggi UMS, yaitu Persyarikatan Muhammadiyah, memiliki status badan hukum berdasar Besluit Pemerintah Hindia Belanda No. 81 Tahun 1914, No. 40 Tahun 1920 dan No. 36 Tahun 1921, serta Surat Dirjen Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman RI No. J.A.5/160/4 Tanggal 8 September 1971. UMS memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan aktivitas pendidikan tinggi. UMS bertekad menjadikan Wacana Keilmuan dan KeIslaman sebagai filosofi penyelenggaraan dan pengembangan institusi pendidikan tinggi. Penjabarannya dalam Visi UMS untuk menjadi Pusat Pendidikan Islam dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (Ipteks) yang Islami dan memberikan arah perubahan. Misi UMS adalah: (1) mengembangkan Ipteks sebagai bagian dari ibadah kepada Allah (integrated); dan (2) mengembangkan sumberdaya berdasarkan nilai-nilai keIslaman dan memberi arah perubahan dalam rangka mewujudkan masyarakat utama. Visi Misi UMS mengarahkan keberadaan UMS secara spesifik, yaitu dengan tujuan UMS untuk (Tujuan 1) menjadi universitas yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan menghasilkan lulusan berkualitas yang mengamalkan nilai-nilai Islam; dan (Tujuan 2) menjadi universitas yang sustainable (berkelanjutan) dengan tata kelola yang baik. Selanjutnya dari kedua tujuan, dijabarkan dalam bentuk sasaran sebagai berikut: 1. Penguatan reputasi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk menuju universitas terbaik di Indonesia (Tujuan 1) 2. Mewujudkan proses pembelajaran berbasis penelitian dan ketrampilan (Tujuan 1) 3. Membangun pondasi menuju universitas berkelas internasional (Tujuan 1) 4. Sebagai pelopor pendidikan Islami dan pengembangan umat (Tujuan 1) 5. Pemantapan pengelolaan asset (Tujuan 2) 6. Penataan kelembagaan dan kepegawaian (Tujuan 2) 7. Optimalisasi IT untuk pengelolaan lembaga (Tujuan 2) 8. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan (Tujuan 2) Komitmen UMS untuk mewujudkan dua tujuannya, direpresentasikan dengan kebijakan dan sasaran mutu yang bertumpu pada program studi. Kebijakan Mutu UMS adalah UMS berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam keilmuan dan ketrampilan, serta mengembangkan riset bidang IPTEKS yang dikenal secara internasional, sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman dan perundangan yang berlaku dengan mengupayakan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Sasaran Mutu UMS adalah standar mutu yang diturunkan dari kebijakan mutu UMS yang bersifat strategis, spesifik, dapat diukur, realistis, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran Mutu yang ditetapkan secara internal oleh UMS tertera sebagai berikut:


3


1. Mahasiswa lulus tepat waktu (≤ 4 tahun untuk S-1) minimal 10%. 2. Lulusan bekerja pada bidang yang relevan dengan waktu tunggu 1 tahun minimal 40%, dan bekerja sebagai wirausahawan (menciptakan lapangan kerja) dalam satu tahun pertama minimal 5%. 3. Lulusan memiliki skor Tes Kompetensi Bahasa Inggris ≥ 450 minimal 50%.Skor yang digunakan berdasar skala skor TOEIC (Test of English International Communication). 4. Lulusan bisa mengaplikasikan Paket Office (Word Processor, Spread Sheet, Software Presentasi) minimal 95%. 5. Lulusan memiliki IPK ≥ 3,00 minimal 65%. 6. Lulusan memiliki nilai AIK (Al-Islam Kemuhammadiyahan) ≥ B Minimal 90%. 7. Dosen melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat ≥ 1 kali dalam 1 tahun minimal 50%. 8. Dosen melakukan publikasi ilmiah dalam media terakreditasi ≥ 2 kali dalam 1 tahun minimal 25%. Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi, memiliki karakteristik seperti terlihat pada Gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1. Karakteristik institusi Pendidikan Tinggi (UMS) Program studi dan fakultas adalah bagian dari institusi yang secara langsung melaksanakan proses perubahan input (calon mahasiswa) menjadi output (lulusan), sedangkan unit yang lain yang berada di bawah koordinasi manajemen tiap bidang berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan proses. Dibutuhkan koordinasi yang intensif dan selaras agar pelaksanaan proses dapat sesuai dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan. Perbaikan proses harus terus dilakukan secara berkesinambungan. Rapat Kerja Pimpinan (RAKERPIM) Bidang Akademik UMS Tahun 2011 telah mengamanatkan untuk melanjutkan program penguatan program studi yang diperluas ke semua bidang. Selain hal tersebut, juga diperlukan perubahan pada tata kelola pelaksanaan agar dapat berjalan lebih baik.


4


Untuk mewujudkan dari kedua tujuan yang ada dalam Renstra, UMS menentukan beberapa prioritas program pengembangan, meliputi: 1. Program Peningkatan Akreditasi Program Studi 2. Program Kerja Sama dan Pembinaan Sekolah Mitra 3. Program Kerja Sama dengan instansi/perusahaan/Perguruan Tinggi 4. Program Riset Unggulan Program Studi 5. Program Peningkatan Kualitas Pembelajaran berbasis Elektronik (E-Learning) 6. Program Peningkatan Soft Skill Mahasiswa dan lulusan Progam Peningkatan Akreditasi Program Studi telah dimulai tahun 2010 dengan dicanangkannya program Penguatan Program studi tahun 2010-2014 yang berlanjut hingga sekarang. Terkait dengan peningkatan akreditasi ditargetkan 1. semua program studi yang belum terakreditasi atau terakreditasi terakreditasi C, dapat memperoleh akreditasi B pada tahun 2013, 2. semua program studi yang sudah terakreditasi A, maka harus dapat mempertahankan status akreditasinya 3. semua program studi yang saat ini mendapatkan status akreditasi B, diharapkan mampu meraih status akreditasi A pada pengajuan selanjutnya. Sedangkan untuk program 2-6 akan dimulai tahun 2011, yang akan dijadikan sebagai program khusus pengembangan oleh unit-unit terkait. Diharapkan dengan model sinergi antara program studi /fakultas dan unit-unit pendukung, proses pengembangan UMS dapat lebih terarah. Semua unit pendukung, dalam waktu dekat juga akan diminta untuk membuat Rencana Pengembangan Unit (RPU), yang mencakup pengembangan unitnya sendiri maupun untuk mendukung pengembangan program studi dan fakultas. Pengembangan Unit yang akan dilakukan, mengacu kepada Rencana Strategi UMS tahun 2009-2013 dan Standar Akreditasi Institusi yang mencakup 15 standar berdasarkan bidang pengembangan yang akan dilakukan. Setiap aktivitas pengembangan yang akan dilakukan oleh unit, harus mengacu kepada kedua dokumen tersebut, sehingga diharapkan akan terjadi keselarasan arah pengembangan.

II. TUJUAN Tujuan dibuatnya rencana pengembangan unit adalah: 1. tersusunnya evaluasi diri unit yang menunjukkan kesenjangan kondisi ideal yang dituju dengan yang ada saat ini, 2. berjalannya program unit yang berbasis aktivitas untuk mengatasi akar permasalahan yang ada, serta dapat mendukung aktivitas pengembangan akademik yang dilakukan oleh program studi dan fakultas.

III. PERSYARATAN PENGUSUL Usulan program dari unit atau lembaga dapat disetujui untuk dijalankan bila memenuhi persyaratan berikut: 1. kepatuhan kepada peraturan dan kebijakan yang berlaku di UMS, 2. bersedia mengikuti sistem dan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan pengadaan barang/jasa UMS sebagai bagian kontrak pelaksanaan pengembangan unit atau lembaga.


5


IV. MEKANISME IMPLEMENTASI Secara garis besar, mekanisme implementasi pengembangan unit atau lembaga akan terbagi menjadi beberapa aktivitas 1. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri a. Evaluasi diri dibuat untuk mengetahui kondisi aktual unit/lembaga saat ini. b. Unit/lembaga membuat penilaian kondisi unit/lembaga berdasarkan borang akreditasi institusi. 2. Penyusunan Rencana Pengembangan Unit/lembaga (RPU) Berdasarkan hasil evaluasi diri, renstra UMS dan standar akreditasi institusi, unit membut rencana pengembangan tahun 2011-2014, dengan mempertimbangkan ajuan pengembangan oleh program studi/fakultas yang diajukan melewati mekanisme RPPS/RPF. 3. Penyusunan Rencana Implementasi Tahunan (RIT) 2011/2012. a. Rencana implementasi berisi jadwal kegiatan beserta kebutuhan anggaran nyata dan detail yang dibutuhkan dalam waktu satu tahun b. RIT dibuat dengan periodisasi bulanan 4. Review dokumen. Review dilaksanakan dalam bentuk desk evaluation oleh reviewer. 5. Penyampaian hasil review, revisi dan negosiasi anggaran a. Reviewer menyampaikan hasil review kepada unit atau lembaga, dan langsung dilakukan proses klarifikasi. Proses klarifikasi dilakukan melalui presentasi oleh unit atau lembaga, dan dapat dihadiri oleh unit yang lain dan program studi atau fakultas. b. Proses penyampaian hasil review, revisi dan negosiasi akan dilakukan dalam waktu 1 hari. c. Kesepakatan negosiasi akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Negosiasi yang ditandatangani oleh Reviewer dan Pimpinan unit atau lembaga. 6. Penandatanganan Kontrak. a. Penandatangan kontrak dilakukan setelah hasil revisi mendapatkan persetujuan dari reviewer b. Dokumen yang sudah disetujui, selanjutnya dijilid soft cover warna kuning dan dikumpulkan selambat-lambatnya 7 hari setelah negosiasi. c. Dokumen kontrak ditandatangani oleh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Unit atau Lembaga. 7. Pencairan anggaran a. Pencairan anggaran untuk unit atau lembaga tetap harus mendapat otorisasi dari wakil rektor terkait, sebagai bagian dari pengendalian dan monitoring aktivitas dan keuangan. b. Pengajuan pencairan anggaran dilakukan setiap 3 bulan, tetapi proses pencairan akan dilakukan secara bulanan. c. Pencairan dana akan dilakukan jika unit sudah menyelesaikan SPJ keuangan sampai dengan 3 bulan sebelum bulan pencairan. Misalnya, untuk pencairan bulan Juli 2011, unit atau lembaga telah menyelesaikan SPJ sampai dengan bulan Maret 2011. d. Jika sebuah aktivitas memiliki durasi pelaksanaan lebih dari 1 bulan maka pencairan anggaran dibuat secara bertahap sesuai kebutuhan. 8. Pelaksanaan kegiatan pengembangan a. Kegiatan dilakukan berdasarkan RIT yang telah disepakati b. Dalam hal kegiatan tidak bisa terlaksana sesuai jadwal, maka dimungkinkan untuk menggantinya hingga akhir tahun c. Semua kegiatan harus terdokumentasi


6


9. Pelaporan a. Keuangan Pelaporan keuangan dilakukan oleh setiap unit atau lembaga dengan mempertimbangkan peraturan penyusunan SPJ dari Kantor Keuangan b. Kegiatan i. Secara periodik (setiap bulan), unit atau lembaga harus melaporkan kegiatan bulanan ke dalam jurnal kegiatan unit atau lembaga yang direncanakan dilakukan secara online ii. Laporan kegiatan akan terbagi menjadi 3 lapis: internal manajemen, internal manajemen + dosen + mahasiswa, publik (dapat diakses lewat website) oleh masyarakat luas. iii. Pada akhir tahun, semua unit atau lembaga harus melaporkan secara tertulis keseluruhan aktivitas pengembangan pada tahun yang bersangkutan. 10. Monitoring, Evaluasi dan Audit. a. Untuk menjamin keterlaksanaan kegiatan, maka akan diadakan monitoring pada pertengahan periode anggaran (Januari) b. Evaluasi dilakukan secara periodik setiap tahun, dengan membandingkan indikator yang tercapai dengan target, dan keterserapan anggaran. c. Anggaran yang tidak terserap akan dikembalikan ke Universitas. d. Audit dilakukan pada akhir tahun anggaran untuk mengetahui pemakaian anggaran secara benar berdasarkan ajuan yang telah dibuat dalam RIT

V. KOMPONEN PEMBIAYAAN A. Pengembangan Kelembagaan 1. Rapat rutin, sebulan sekali. Komponen yang dibiayai meliputi: transport peserta dan konsumsi. Durasi rapat rutin adalah 2-3 jam. 2. Rapat kerja, satu kali dalam satu tahun. Komponen yang dibiayai meliputi: transport peserta, konsumsi, bahan habis pakai, kepanitiaan, tim perumus. Durasi rapat kerja adalah 6-8 jam. 3. Seminar/Kajian, setahun maksimal dua kali. Biaya didasarkan pada satuan biaya yang ditetapkan untuk UMS sebagaimana terlampir. Komponen yang dibiayai meliputi: honor pembicara, transportasi dan akomodasi pembicara, moderator, konsumsi (snack), seminar kit standar (map, blocknote, dan ballpoint), dekorasi dan perlengkapan, kesekretariatan, kepanitiaan. Jika kegiatan seminar membutuhkan dana tambahan untuk pencetakan prosiding, promosi seminar, konsumsi (makan) peserta, seminar kit non standar (misal: tas, map ekslusif), maka biayanya harus diambilkan dari kontribusi peserta atau sponsor. 4. Aktivitas asosiasi, setahun maksimal empat kali. Biaya didasarkan pada satuan biaya perjalanan dinas dan biaya pendaftaran pertemuan. 5. Technical assistance, setahun maksimal sekali. Pagu biaya maksimal Rp. 15.000.000,-. 6. Studi banding, setahun maksimal sekali.


7


Komponen yang dibiayai meliputi transport pulang-pergi peserta studi banding, penginapan, kenang-kenangan, lumpsum peserta (meliputi transport lokal, uang makan dan uang saku). Peserta studi banding dibatasi hanya untuk pejabat atau karyawan yang berkepentingan langsung. 7. Perintisan dan Pelaksanaan Kerja Sama. Komponen yang dibiayai meliputi: transport pulang-pergi peserta, penginapan, kenangkenangan, lumpsum peserta (meliputi transport lokal, uang makan dan uang saku), perumusan dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Selain itu dimungkinkan untuk mengundang lembaga/instansi yang terkait, dengan komponen biaya: konsumsi, transport dan akomodasi tamu. B. Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) 1. In house training, setahun satu kali dengan berorientasi pada output berupa produk atau kerampilan yang dapat disimulasikan pada saat akhir training. Komponen yang dibiayai meliputi: biaya fasilitator (honor, transportasi dan akomodasi), transport peserta, konsumsi, dekorasi dan perlengkapan, training kit, kesekretariatan, kepanitiaan 2. Pengiriman Staf, jumlah staf yang dikirim dalam satu tahun maksimal separuh dari jumlah staf pada tiap unit. Komponen biaya ini dapat digunakan untuk membiayai pendaftaran, uang saku, transportasi, dan akomodasi. Uang saku, transportasi dan akomodasi, mengacu kepada standar biaya perjalanan dinas UMS. Pagu maksimal tiap staf unit yang dikirim adalah Rp. 1.500.000,-. C. Pengembangan Layanan Secara umum, bentuk pengembangan layanan merupakan pengembangan system informasi dan pengembangan sarana dan prasaran untuk mendukung layanan yang akan dikembangkan. Pengembangan layanan berdasarkan evaluasi layanan utama yang dilakukan oleh unit selama ini dalam rangka perbaikan layanan. Misalnya, pembuatan panduan bagi pengguna layanan yang dibuat dalam bentuk yang mudah diakses oleh pengguna, komputerisasi layanan, pengembangan sistem informasi dan dokumentasi, pengembangan web, pengembangan sistem manajemen, pembuatan panduan, pelatihan dan lain sebagainya. Pagu anggaran disesuaikan berdasarkan proporsi anggaran dan prioritas kegiatan. Bentuk pengembangan layanan dapat berupa: 1. Layanan kepada mahasiswa 2. Layanan kepada dosen/ karyawan 3. Layanan kepada unit terkait/ program studi/ fakultas/ universitas 4. Layanan kepada pihak eksternal Keberhasilan pengembangan layanan harus dapat menunjukkan peningkatan pencapaian sasaran mutu unit dan kepuasan pengguna layanan. Unit harus mengidentifikasi siapa pengguna layanan dan bentuk layanan yang diberikan oleh unit. Setiap unit kerja dapat membuat rencana pengembangan layanan berdasarkan tugas utama unit, sehingga tidak semua bentuk layanan harus dibuat rencana pengembangannya.


8


VI. FORMAT RENCANA PENGEMBANGAN UNIT HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGESAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RANGKUMAN EKSEKUTIF SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN DESKRIPSI TUGASNYA BAB I : EVALUASI DIRI A. Kelembagaan - Kelengkapan dan kesesuaian Struktur Organisasi sesuai dengan tugas unit - Standardisasi pelayanan unit yang telah dibakukan dalam bentuk prosedur-prosedur yang disahkan pimpinan - Tugas dan Wewenang setiap staf unit dijabarkan dan dievaluasi terhadap tugas utama unit B. Sumberdaya Manusia - Kompetensi SDM yang diperlukan dengan yang tersedia - Kinerja SDM yang diukur dari pelaksanaan tugas - Pengembangan SDM yang pernah dilakukan dan diperlukan C. Sistem Informasi pendukung Layanan - Ketersediaan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas unit - Tingkat pemanfaatan sistem informasi yang sudah tersedia dalam pelaksanaan tugas unit dan pelayanan kepada pengguna D. Sarana dan Prasarana pendukung Layanan - Ketercukupan dan kesesuaian sarana prasarana dengan tugas unit - Pemanfaatan dan perawatan sarana

BAB II: RENCANA PENGEMBANGAN UNIT 2011-2014 1. Rencana Pengembangan a) Rencana Pengembangan Kelembagaan, upaya mewujudkan sistem manajemen yang baik dan memenuhi prinsip good governance university dalam menjalankan aktivitas utama unit. b) Rencana Pengembangan Sumberdaya Manusia, upaya untuk memenuhi kompetensi dan ketercukupan jumlah sumberdaya manusia yang seharusnya dimiliki oleh unit. c) Rencana Pengembangan Sistem Informasi untuk mendukung layanan, upaya untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi, sistem dokumentasi, serta dijitalisasi dokumen dalam melaksanakan aktivitas unit. d) Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mendukung layanan, upaya memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang tugas utama unit.


9


RENCANA PENGEMBANGAN UNIT UNIT ..................................................................

1 2 3

2011/2012 2012/2013 Ganjil Genap Ganjil Genap I. KELEMBAGAAN

Aktivitas Pengembangan

No

2013/2014 Ganjil Genap

Pembuatan SOP unit ...

Unit Terkait QAC

...... II. SUMBERDAYA MANUSIA

1 2 3

Pelatihan administrasi untuk karyawan

HRD BAU

...... III. SISTEM INFORMASI PENDUKUNG LAYANAN

1 2 3

1 2 3

Pengembangan SI unit Updating data dan informasi ...... IV. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG LAYANAN Peningkatan sarana untuk layanan dosen

IT IT PMB

IT MAINTENANCE

......

2. Indikator Kinerja, merupakan target kinerja yang harus dicapai terkait dengan aktivitas utama unit yang dinyatakan secara spesifik, operasional, dan terukur. Indikator kinerja dapat diperoleh dari standar akreditasi institusi atau renstra UMS tahun 2009-2013 yang sesuai dengan unit masingmasing, namun setiap unit juga dimungkinkan untuk menambahkan indikator lain di luar dari kedua dokumen di atas. INDIKATOR KINERJA PENGEMBANGAN UNIT UNIT ...............................................

No. 1 2 1 2

Indikator Kinerja

Baseline 2011/2012 I. KELEMBAGAAN 20% 90% Tersusunnya SOP pelayanan unit ... ..... II. SUMBERDAYA MANUSIA

Target Capaian Akhir 2012/2013 2013/2014 100%

100%

..... III. SISTEM INFORMASI PENDUKUNG LAYANAN

1 2

..... IV. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG LAYANAN

1 2

.....


10


BAB III: RENCANA IMPLEMENTASI TAHUN 2011/2012 RENCANA IMPLEMENTASI TAHUN 2011/2012 UNIT .................................................................

No

Aktivitas Pengembangan

PIC

Nomor Indikator

Kebutuhan dana Tahun 2011/2012 (dalam ribuan rupiah) MA Juli Ags Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Pengembangan Kelembagaan

Juni TOTAL 0 0 0 0

1 2 3 Sub Total Pengembangan Kelembagaan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1 2 3 Sub Total Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengembangan Sistem Informasi Pendukung Layanan 1 2 3 Sub Total Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Layanan 1 2 3 Sub Total Pengembangan Sarana dan Prasarana 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

LAMPIRAN

No

1. Daftar Staf dan jabatannya Nama

NIK/NIP

Pendidikan (SD/SMP/SMA/ Diploma/S1/S2/S3)

Jabatan

1 2 3 Dst 2. Rencana Pelatihan Staf Tahun 2011/2012 No 1 2 3 Dst

Nama

NIK/NIP

Jabatan


Rencana Pelatihan

11

0 0 0 0 0


No 1 2 3 Dst

3. Daftar System Informasi yang sudah tersedia untuk mendukung aktivitas pelayanan Nama System Informasi Aktivitas yang didukung Keterangan

4. Daftar Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh unit untuk mendukung aktivitas pelayanan No Nama Sarana/prasarana Aktivitas yang didukung Keterangan 1 2 3 Dst Dokumen keseluruhan ditulis dengan menggunakan huruf Times new Roman atau Arial atau Calibri, ukuran 12, spasi 1 dan dicetak di atas kertas ukuran A4 dan disusun menggunakan perwajahan dan tata tulis yang konsisten. Dokumen dicetak rangkap 2, dan ditata dalam binder clip yang dimasukkan ke dalam map plastik warna hijau. Dokumen dikumpulkan paling lambat Selasa, 26 Juli 2011, sebelum jam 16.00 WIB ke kantor Tim Pelaksana Penguatan Program Studi (Sebelah Timur QAC). Softcopy dokumen dikirimkan dalam bentuk CD, dalam format *.doc dan *.xls. VII. ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM Untuk melaksanakan Program Penguatan Unit/Lembaga, dibutuhkan peran serta aktif dari segenap civitas akademika program studi, pimpinan program studi, pimpinan fakultas, lembaga-lembaga pendukung serta pimpinan universitas. Adapun peran dan tanggung jawab dari tiap-tiap elemen adalah sebagai berikut: 1. Wakil Rektor a. Mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing b. Memberikan persetujuan pencairan anggaran terhadap ajuan pencairan yang dilakukan oleh program studi/fakultas/unit c. Mengeluarkan kebijakan yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan pengembangan pada bidang masing-masing. 2. Quality Assurance Center (QAC) a. Mengkoordinir proses pelaksanaan program di tingkat universitas, sejak dari aktivitas penyusunan RPPS hingga pelaporan b. Melakukan monitoring pelaksanaan pada pertengahan periode c. Mengevaluasi kinerja program studi pada akhir tahun d. Melakukan audit terhadap aktivitas yang dilakukan 3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) a. Memonitor aktivitas penelitian dan pengabdian kolaboratif untuk semua program studi b. Memberi masukan kepada program studi terkait dengan penelitian dan pengabdian kolaboratif c. Menyediakan panduan penelitian dan pengabdian kolaboratif


12


4. Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Pembelajaran (P3AI) a. Memonitor aktivitas pengembangan kurikulum, PBM dsb b. Memberikan masukan kepada program studi untuk aktivitas pengembangan kurikulum dan PBM. c. Menyediakan panduan pengembangan pembelajaran 5. Language Center (LC) a. Memonitor aktivitas pengembangan bahasa asing, terutama peningkatan kemampuan bahasa Inggris b. Memberikan masukan kepada program studi untuk aktivitas pengembangan kemampuan bahasa asing dosen dan mahasiswa 6. Biro Administrasi Akademik (BAA) a. Menyediakan data-data akademik pendukung penyusunan dan pelaksanaan kegiatan b. Mengkoordinir penyusunan kompilasi laporan 7. Unit Information Technology (IT) a. Menyediakan perangkat lunak pendukung pelaporan dan monitoring secara online b. Memberikan dukungan layanan perawatan dan perbaikan system monitoring dan evaluasi online. c. Menyediakan panduan pelaporan dan monitoring online 8. Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar (LPID) a. Memonitor pelaksanaan pengembangan ilmu-ilmu dasar oleh program studi b. Mengkoordinir pelaksanaan pengembangan 9. Perpustakaan a. Memonitor pelaksanaan pengadaan bahan pustaka b. Memberi masukan dan informasi kepada berkaitan dengan pengadaan bahan pustaka baik yang buku maupun jurnal. 10. Biro Administrasi Umum a. Mengkoordinir proses pengadaan barang dan jasa di tingkat universitas b. Menginventaris aset yang dibeli baik oleh program studi, fakultas maupun unit 11. Biro Keuangan a. Melakukan proses pencairan anggaran berdasarkan ajuan dari program studi, fakultas dan unit b. Mengevaluasi laporan penggunaan anggaran dari program studi, fakultas dan unit 12. Biro Pengembangan PESMA KHMM, Kantor Internasional, Pengembangan SDM a. Mengkoordinir pelaksanaan pelatihan karyawan dan dosen (khusus bahasa Inggris) b. Membuat standar pengembangan kelas internasional c. Mengkoordinir pelaksanaan perintisan kerja sama internasional 13. Unit Maintenance a. Mengkoordinir pelaksanaan perbaikan dan perawatan ruang dan gedung


13


VIII. JADWAL PELAKSANAAN TAHUN 2011/2012 KEGIATAN Sosialisasi Panduan Raker Unit Pengumpulan Proposal RPU Desk Evaluation Revisi Proposal dan Negosiasi Kontrak Pengajuan Pencairan Pencairan Anggaran Pelaporan Kegiatan dan Keuangan (on line) Pelaporan SPJ Keuangan Monev ½ Tahun Perubahan Kegiatan dan Anggaran Persetujuan Perubahan Monev Pelaksanaan 2011/2012 Tindak Lanjut Monev

WAKTU Jum’at, 17 Juni 2011 18 Juni – 25 Juli 2011 Selasa, 26 Juli 2011 Rabu, 27 Juli 2011 Jum’at & Sabtu, 29-30 Juli 2011 Awal Agustus 2011 Awal Agustus 2011, Akhir September 2011, Akhir Desember 2011, dan Akhir Maret 2012 Sebelum tanggal 10 setiap bulan Tiap akhir kegiatan Tiap akhir bulan (baik terlaksana atau tidak) Januari 2012 Januari 2012 Februari 2012 Agustus 2012 Agustus 2012


14


LAMPIRAN 1. CONTOH HALAMAN SAMPUL DAN LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA PENGEMBANGAN UNIT TAHUN 2011 - 2014

UNIT/LEMBAGA................................................ UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA JUNI 2011


15


HALAMAN PENGESAHAN

Rencana Pengembangan Unit ...................... Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2011 – 2014 telah disetujui dan disahkan sebagai dokumen resmi pengembangan unit pada : Hari ................... Tanggal ................................

Mengetahui Wakil Rektor I/II/III/IV*

Ketua/Kepala Unit/Lembaga ......

Nama Lengkap

Nama Lengkap


16


LAMPIRAN 2. INDIKATOR RENCANA STRATEGI UMS TAHUN 2009-2013 Indikator Pelaksanaan Strategi tiap Bidang Renstra UMS 2009-2013

Format penulisan indikator yang diambil dari renstra UMS : R-X1.X2.X3.X4 Keterangan: R menunjukkan indikator berasal dari Renstra UMS Digit pertama (X1) menunjukkan Tujuan Digit kedua (X2) menunjukkan Sasaran Digit ketiga (X3) menunjukkan Strategi Digit keempat (X4) menunjukkan Indikator. Contoh: R-1.1.1.a berarti menunjukkan indikator dari renstra dari tujuan ke-1, sasaran ke-1, dan strategi ke-1, dan indikator a, yaitu: Jumlah program studi yang mendapatkan status akreditasi A dari BAN PT. Tujuan 1: Menjadi Universitas yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dan menghasilkan lulusan berkualitas yang mengamalkan nilai-nilai islam. Sasaran 1. Penguatan reputasi pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat untuk menuju Universitas terbaik di Indonesia. Strategi 1. PENINGKATKAN STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI. Indikator a. Jumlah program studi yang mendapatkan status akreditasi A dari BAN PT b. Jumlah program studi dan lembaga yang mendapat status akreditasi dari ISO c. Jumlah artikel dosen yang dimuat dalam jurnal akreditasi nasional d. Jumlah dosen yang diundang untuk menjadi pembicara kunci dalam kegiatan ilmiah skala nasional. e. Jumlah dosen yang menjadi dosen tamu di Universitas terkemuka lainnya f. Jumlah buku yang ditulis oleh dosen dan diterbitkan secara nasional 2. PENINGKATAN KUALITAS MAHASISWA DENGAN SECARA BERTAHAP MENINGKATKAN KUALITAS INPUT MAHASISWA DAN MENETAPKAN KUOTA RASIONAL UNTUK MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN Indikator a. Peningkatan rasio pendaftar dan mahasiswa dari 1 : 2 menjadi 1 : 3. b. Peningkatan rasio pendaftar fresh graduated terhadap mahasiswa program pasca sarjana 3. PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN YANG MENEKANKAN PADA PENINGKATAN SOFT SKILL DIIKUTI DENGAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN Indikator a. Terbentuknya lembaga pengembangan soft skill b. Integrasi pengembangan soft skill dengan kurikulum yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran.


17


c. Mengembangkan budaya ilmiah dan akhlakul karimah kepada mahasiswa dalam rangka pembentukan karakter unggul mahasiswa. d. Masa tenggang untuk bekerja e. Daya serap alumni 4. PERCEPATAN PERTUMBUHAN PENELITIAN MULTIDISIPLIN DAN PENINGKATAN MUTU PENELITIAN SERTA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HKI. Indikator a. Peningkatan rasio penelitian dosen pertahun b. Peningkatan penelitian yang mendapatkan paten c. Peningkatan pendanaan penelitian dari luar perguruan tinggi 5. PENINGKATAN KEGIATAN PENELITIAN YANG RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT, DALAM RANGKA MENYELESAIKAN BERBAGAI MASALAH BANGSA MELALUI TAHAPAN INKUBASI HASIL PENELITIAN DAN IMPELEMENTASI HASIL PENELITIAN MELALUI PROGRAM PROMOSI DAN PEMASARAN. Indikator a. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan oleh industri b. Jumlah penelitian yang mengangkat problem dan keunggulan lokal (Indonesia) c. Jumlah pengabdian masyarakat berbasis penelitian d. Layanan laboratorium yang terakreditasi e. Adanya inkubasi hasil penelitian untuk pengembangan lanjut terhadap penelitian unggul 6. PENYELENGGARAAN KEGIATAN ILMIAH BERSKALA NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL Indikator a. Jumlah kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional yang diadakan sebagai sarana peningkatan reputasi dosen 2. Pemanfaatan hasil penelitian dalam proses pembelajaran 7. PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBELAJARAN BERBASIS PENELITIAN DOSEN MAUPUN PENELITIAN LAIN DILUAR UMS YANG RELEVAN. Indikator a. Jumlah jurnal online yang dilanggan b. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan dalam proses pembelajaran 8. PENGEMBANGAN PROGRAM PENELITIAN YANG RELEVAN DENGAN ARAH PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI YANG DIMANFAATKAN SEBAGAI BAHAN PEMBELAJARAN. Indikator a. Jumlah grup penelitian dalam setiap program studi b. Jumlah penelitian yang dihasilkan oleh grup penelitian c. Jumlah program studi dengan arah pengembangan penelitian terpadu d. Jumlah penelitian dosen pengampu yang dimanfaatka dalam pembelajaran 9. PROGRAM PEMBERIAN DUKUNGAN FASILITAS PENELITIAN UNTUK SKRIPSI (S1), TESIS (S2) DAN DISERTASI (S3) DARI BERBAGAI SUMBER. Indikator a. Peningkatan sarana laboratorium


18


b. Pengembangan laboratorium terpadu c. Data base sarana laboratorium yang dapat dimanfaatkan lintas program studi d. Peningkatan dukungan finansial 10. PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBELAJARAN BERBASISI KETRAMPILAN DAN VOKASI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN SERTA UMS UNTUK MENYELESAIKAN PERSOALAN PEMBANGUNAN Indikator a. Jumlah dan kelengkapan teaching laboratory untuk program studi yang mengutamakan ketrampilan. b. Jumlah program studi yang mengembangkan konsep teaching laborator. 3. Membangun pondasi menuju Universitas berkelas internasional 11. MENGEMBANGKAN PROGRAM UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS DOSEN YANG MEMENUHI KUALIFIKASI INTERNASIONAL Indikator a. Peningkatan kemampuan berbahasa inggris b. Jurnal kelas berstandat internasional (kelas internasional) c. Jumlah dosen yang menjadi visiting professor di Universitas mitra di luar negeri. d. Jumlah visiting professor dari luar negeri 12. PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN SILABI SECARA BERKELANJUTAN UNTUK MEMENUHI STANDAR INTERNASIONAL SECARA BERTAHAP, SERTA MEMILIH FOKOS PROGRAM STUDI YANG MEMPUNYAI DAYA TARIK INTERNASIONAL DENGAN UPAYA MENGANGKAT KEUNGGULAN LOKAL KETINGKAT DUNIA. Indikator a. Pengembangan kurikulum untuk yang mengacu pada kurikulum internasional. b. Program studi yang mengembangkan keunggulan lokal yang ditawarkan secara internasional c. Jumlah mahasiswa asing yang mengikuti kelas internasional 13. PENINGKATAN KERJA SAMA DENGAN UNIVERSITAS ASING YANG DIARAHKAN PADA KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENINGKATAN MUTU PROSES PENDIDIKAN DAN KERJASAMA PENELITIAN. Indikator a. Jumlah mitra PT internasional b. Jumlah penyelenggara program kaloborasi dengan PT asing c. Jumlah kerjasama dosen dengan PT asing dalam bidang penelitian dan pengembangan pendidikan d. Jumlah dana asing yang digunakan dalam kegitan penelitian bersama

14. INTERNASIONALISASI HASIL PENELITIAN SECARA BERTAHAP DIMULAI DENGAN PENERBITAN SALAH SATU JURNAL TERAKREDITASI MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS YANG DIPUBLIKASIKAN SECARA OLINE (OPEN ACCES) DAN MENDORONG DOSEN UNTUK MEMPUBLIKASIKAN HASIL PENELITIAN DIJURNAL INTERNASIONAL.


19


Indikator a. Jumlah jurnal UMS yang dapat diakses oleh masyarakat ilmiah secara internasional b. Jumlah artikel dosen yang dimuat di jurnal internasional c. Jumlah dosen yang menjadi reviewer jurnal asing d. Rintisan jurnal yang terakreditasi nasional menjadi jurnal internasional 4. Sebagai pelopor pendidikan islam dan pengembangan umat 15. STRATEGI INTERNAL, PENGUATAN PENGAMALAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM LEMBAGA MELALUI KEGIATAN YANG TERSTRUKTUR UNTUK KARYAWAN DAN MAHASISWA DAN SECARA BERTAHAP DIKEMBANGKAN KURIKULUM YANG MENANAMKAN NILAI-NILAI ISLAM DALAM KEGITAN PEMBELAJARAN MAHASISWA. Indikator a. Pelaksanaan kegitan ke-islaman ditingkat fakultas melibatkan dosen, karyawan danmahasiswa b. Penegakan aturan disiplin karyawan dan mahasiswa pada tingkat fakultas c. Jumlah mata kuliah yang memasukan nilai -nilai islam secara eksplisit dalam proses pembelajaran 16. PENGEMBANGAN ILMU DAN TEORI BERBASIS NILAI-NILAI ISLAM UNTUK BIDANG-BIDANG YANG RELEVAN YANG MEWARNAI DINAMIKA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA. Indikator a. Jumlah karya ilmiah yang relevan berbasis teori islam yang ditulis oleh dosen UMS 17. MENGEMBANGKAN PROGRAM YANG MEMPOSISIKAN UMS SEBAGAI PELOPOR LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MEGEMBANGKAN PROGRAM PENDIDIKAN DIBAWAHNYA SEBAGAI LEMBAGA YANG BERKUALITAS DAN AKUNTABEL. Indikator a. Pengembangan model pendidikan dan manajemen pendidikan dasar sampai menengah atas yang mencerminkan pendidikan islam yang berkualitas, khususnya pada lembaga pendidikan Muhammadiyah b. Jumlah sekolah berbasis islam, khususnya Muhammadiyah yang menjadi mitra untuk pengembangan model pendidikan islam 18. MENGEMBANGKAN PROGRAM YANG MEMPOSISIKAN UMS SEBAGAI PENGEMBANGAN POTENSI UMAT ISLAM DIMASYARAKAT. Indikator a. Jumlah masjid/ pesantren binaan untuk mengembangkan potensi umat b. Jumlah organisasi islam binaan sebagai wadah pengembangan potensi umat

PELOPOR

19. MENGEMBANGKAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SEBAGAI PUSAT PELAYANAN UMAT YANG ISLAMI. Indikator a. Adanya rintisan Rumah Sakit pendidikan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang islami


20


Tujuan 2 : Terwujudnya Universitas yang berkelanjutan (suntainable) dengan tata kelola yang baik Sasaran 1. Pemantapan pengelolaan aset Strategis 1. PROGRAM INDENTIFIKASI DAN EVALUASI MENYELURUH TERHADAP KEGITAN PENGELOLAAN ASET YANG DILAKUKAN UMS SAAT INI Indikator a. Tersusunya laporan menyeluruh tentang pengelolaan aset UMS 2. PENYUSUNAN STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENGELOLAAN ASET Indikator a. Tersusunnya SOP pengelolaan aset b. Adanya sistem informasi terpadu tentang pengelolaan aset 3. PENGUATAN FUNGSI LEMBAGA AUDITOR INTERNAL DALAM PENGELOLAAN ASET Indikator a. Ditetapkannya aset sebagai salah satu item yang di-audit 2. Penataan kelembagaan dan kepegawaian 4. PENATAAN ORGANISASI UMS YANG MEMENUHI STANDAR GOOD GOVERNANCE Indikator a. Struktur organisasi yang mengacu pada standar good govermence (trasparansi, akuntabilitas dan partisipasi) 5. ANALISIS DAN EVALUASI KOMPETENSI DAN DISKRIPSI TUGAS (HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB) SETIAP JABATAN SAMPAI PADA UNIT-UNIT PELAKSANAAN Indikator a. Pedoman yang memuat tentang diskripsi tugas dan kompetensi yang diperlukan pada setiap posisi sampai pada unit-unit pelaksanaan b. Pedoman pelatihan untuk peningkatan kompetensi karyawan c. Pedoman evaluasi pelaksanaan tugas oleh pejabat di lingkungan UMS 6. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN SENTRALISASI ANTARA UNIVERSITAS DAN UNIT-UNIT PELAKSANA Indikator a. Pedoman otonomi pada unit-unit pelaksanaan b. Pedoman sentralisasi yang tidak bertentangan dengan otonomi pada unit-unit pelaksana 7. MENGEMBANGKAN SISTEM MONITORING DAN PENILAIAN KARYAWAN UNTUK EVALUASI KARIR DAN KINERJA KARYAWAN Indikator a. Instrumen penilaian kinerja b. Pedoman perencanan karir


21


8. EVALUASI DAN PENINGKATAN PENGARSIPAN DATA-DATA KARYAWAN Indikator a. SOP pengarsipan data-data karyawan b. Sistem informasi data-data karyawan 9. MENINGKATKAN SISTEM KESEJAHTERAAN KARYAWAN Indikator a. Sistem kompensasi berbasisi kinerja (reward and punishment) b. Jaminan pesiun karyawan c. Jaminan kesehatan karyawan dan keluarga d. Jaminan kecelakaan kerja karyawan 3. Optimalisasi IT untuk pengelolaan Lembaga 10. MEMPERLUAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IT Indikator a. Laporan evaluasi dan rencana pengembangan infrastruktur IT b. Evaluasi dan rencana peningkatan bandwidth 11. MENYEMPURNAKAN MANAJEMEN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS YANG LENGKAP, AKURAT DAN MUTAKHIR Indikator a. Meningkatnya prosentase penggunaan jaringan dan internet untuk mendukung pekerjaan b. Sistem manajemen akses c. Prosedur perluasan jaringan d. Pengembangan dan pelembagaan pengelolaan web 12. MENGEMBANGKAN E-LEARNING Indikator a. Jurnal fakultas/ jurusan yang menerapkan e-learning 13. MENGEMBANGKAN E-MANAGEMENT BAIK DALAM BIDANG AKADEMIK MAUPUN NON AKADEMIK Indikator a. Rancangan pengembangan e-management 14. MEMPERTAHANKAN DAN MENGEMBANGKAN PERPUSTAKAAN BERBASIS IT Indikator a. Laporan evaluasi dan rencana pengembangan perpustakaan berbasis IT b. Peningkatan akses jurnal baik dari sisi pengguna maupun jenis jurnal 4. Peningkatan trasparansi dan akuntabilitas tatakelola keuangan 15. MENGKAJI POS-POS MATA ANGGARAN, MERUMUSKAN STANDAR EFISIENSI DAN AKUNTABILITAS PENGELUARAN KEUANGAN YANG DIDASARKAN PADA ASAS PEMERATAAN Indikator a. Tersusunnya RAB yang trasparan, akuntabel, efisien yang memperhatikan keadilan dan pemerataan pada setiap unit pelaksana


22


b. Terselesaikannya laporan keuangan periode sebelumnya c. Tersusunnya standar efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 16. MENYUSUN SISTEM AKUNTANSI YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL SESUAI STANDAR BAKU DAN MAUPUN MENDUKUNG PENGEMBANGAN Indikator a. Sistem pelaporan keuangan yang akuntabel b. Pelaporan dana non budgeter yang terkelola oleh unit 17. MENINGKATKAN FUNGSI DAN KUALITAS SISTEM AUDIT INTERNAL Indikator a. Menurunnya hasil temuan pelanggaran dari hasil audit baik dari segi jumlah maupun nilai b. Terselenggaranya sistem akuntansi yang standar c. Tidak lanjut terhadap temuan hasil audit d. Keterlibatan komisi disiplin dalam tindak lanjut terhadap temian hasil audit 18. MENGEMBANGKAN PENDANAAN YANG MENDUKUNG PROGRAM PENGEMBANGAN, KEBERLANJUTAN DAN MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK. Indikator a. Peningkatan sumber pendanaan di luar SPP mahasiswa b. Rintisan sumber dana dari alumni c. Pedoman pengelolaan unit-unit usaha dibawah LWT (Lembaga Wakaf Tunai) d. Peningkatan jumlah dana abadi.


23


LAMPIRAN 3. STANDAR AKREDITASI INSTITUSI


24


AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

KUMPULAN INSTRUMEN STANDAR AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

JAKARTA 2007


25


STANDAR-1. KEPEMIMPINAN

KOMPONEN/PARAMETER

1.1. Perguruan tinggi menerapkan mekanisme pemilihan pemimpin yang berdasarkan kepatutan dan kepantasan

1.2. Perguruan tinggi melaksanakan rencana strategis perguruan tinggi yang mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi, yang tercermin dalam bentuk program-program yang terintegrasi pada semua unit kerja. 1.3 Perguruan tinggi melakukan sosialissasi tentang rencana strategis yang telah dikembangkan kepada komunitas institusi.

HARKAT DAN PERINGKAT BAIK CUKUP 3 2

SANGAT BAIK 4 Badan normatif tertinggi di perguruan tinggi merumuskan dan melaksanakan sistem dan mekanisme pemilihan pimpinan berdasarkan kepatutan dan kepantasan secara konsisten dalam bentuk kebijakan, peraturan, kualifikasi/kriteria, prosedur yang jelas dan terdokumentasi dengan baik Unit-unit kerja memiliki buktibukti program yang terintegrasi yang sejalan dengan rencana strategi perguruan tinggi dan ada bukti-bukti pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam bentuk laporan Renstra disosialisasikan kepada: (1) Seluruh Pimpinan unit (2) Dosen (3) Mahasiswa (4) Karyawan (5) External Stakeholder Dengan cara: (1) Pertemuan khusus (2) Media cetak (3) Media elektronik

KURANG 1

Badan normatif tertinggi di perguruan tinggi merumuskan dan melaksanakan sistem dan mekanisme pemilihan pimpinan berdasarkan kepatutan dan kepantasan secara konsisten dalam bentuk kebijakan, peraturan, kualifikasi/kriteria, prosedur yang jelas tetapi tidak terdokumentasikan dengan baik Unit-unit kerja memiliki buktibukti program yang terintegrasi yang sejalan dengan rencana strategi perguruan tinggi dan ada bukti-bukti pelaksanaan, tanpa ada monitoring dan evaluasi

Badan normatif tertinggi di perguruan tinggi merumuskan dan melaksanakan sistem dan mekanisme pemilihan pimpinan berdasarkan kepatutan dan kepantasan, tetapi tidak mudah ditemukan dalam bentuk kebijakan, peraturan, kualifikasi/kriteria, prosedur, dan tidak terdokementasi Unit-unit kerja memiliki buktibukti program yang terintegrasi yang sejalan dengan rencana strategi perguruan tinggi tanpa ada bukti-bukti pelaksanaan

Badan normatif tertinggi tidak dilibatkan dalam perumusan sistem dan mekanisme pemilihan pimpinan

Renstra disosialisasikan kepada: (6) Seluruh Pimpinan unit (7) Dosen (8) Mahasiswa (9) Karyawan (10) External Stakeholder Dengan cara: (1) Media cetak (2) Media elektronik

Renstra disosialisasikan kepada: (11) Seluruh Pimpinan unit (12) Karyawan Dengan cara: (1) Media cetak (2) Media elektronik

Renstra tidak disosialisasikan kepada: (13) Seluruh Pimpinan unit (14) Dosen (15) Mahasiswa (16) Karyawan (17) External Stakeholder


Unit kerja hanya memiliki dokumen yang berisi renstra yang mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi

26


HARKAT DAN PERINGKAT SANGAT BAIK BAIK CUKUP KURANG 4 3 2 1 1.4 Perguruan tinggi memiliki sistem Adanya mekanisme monitoring danAdanya mekanisme monitoring dan Adanya mekanisme monitoring danTidak ad mekanisme monitoring monitoring dan evaluasi yang efektif. evaluasi tahunan kinerja evaluasi tahunan kinerja evaluasi tahunan kinerja dan evaluasi tahunan pelaksanaan Renstra yang pelaksanaan Renstra yang pelaksanaan Renstra yang kinerja pelaksanaan hasilnya terdokumentasi dan hasilnya terdokumentasi, tetapi hasilnya, tetapi tidak Renstra. ditindaklanjuti tidak ditindaklanjuti terdokumentasi dan tidak ditindaklanjuti KOMPONEN/PARAMETER

STANDAR-2. KEMAHASISWAAN KOMPONEN/PARAMETER 2.1 Perguruan tinggi memilki unit-unit pelayanan mahasiswa yang dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan 2.2 Perguruan tinggi menyediakan unitunit layanan yang dimanfaatkan oleh mahasiswa.

2.3 Perguruan tinggi memilki kode etik mahasiswa dan melakukan sosialisasi.

2.4.1 Perguruan tinggi meningkatkan partisipasi dan prestasi mahasiswa

SANGAT BAIK 4 Ada semua unit (5 jenis) pelayanan mahasiswa.

Ada bukti pelayanan mahasiswa yang didukung denga tersedianya: (1) dana (2) sarana dan prasarana (3) pembimbingan (4) agenda kegiatan yang terdokumentasi dengan baik Ada bukti kode etik tertulis serta bukti sosialisasi melalui: (1) Pertemuan khusus (2) Media cetak (3) Media elektronik yang terdokumentasi dengan baik Ada bukti partisipasi dan prestasi pada semua kegiatan

HARKAT DAN PERINGKAT BAIK CUKUP 3 2 Ada sebagian besar (3-4 jenis) Ada sebagian unit (1-2 jenis) unit pelayanan mahasiswa pelayanan mahasiswa

Ada bukti pelayanan mahasiswa yang didukung denga tersedianya: (1) dana (2) sarana dan prasarana (3) pembimbingan (4) agenda kegiatan tetapi tidak terdokumentasi dengan baik Ada bukti kode etik tertulis dan tersosialisasi melalui: (1) Pertemuan khusus (2) Media cetak (3) Media elektroniktetapi tidak ada bukti yang terdokumentasi dengan baik Ada bukti partisipasi dan prestasi pada semua kegiatan


KURANG 1 Tidak adanya unit pelayanan mahasiswa

Ada bukti pelayanan mahasiswa, tetapi tidak didukung dengan dana meskipun tersedia: (1) sarana dan prasarana (2) pembimbingan (3) agenda kegiatan

Tidak ada bukti pelayanan mahasiswa

Ada bukti kode etik tertulis, tetapi tidak tersosialisasi.

Tidak ada kode etik mahasiswa secara tertulis

Ada bukti partisipasi dan prestasi pada semua kegiatan

Tidak ada partisipasi dan prestasi pada semua

27


KOMPONEN/PARAMETER dalam kegiatan ilmiah mahasiswa dan dalam bidang minat dan bakat di tingkat lokal/ nasional/ regional/ global.

2.4.2 Partisipasi dan prestasi mahasiswa : Prestasi dalam kegiatan ilmiah nasional atau internasional (selama 3 tahun terakhir) Prestasi dalam bidang minat dan bakat (olahraga, seni dan lain-lain) ditingkat nasional atau internasional (selama 3 tahun terakhir) 2.5 Perguruan tinggi melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan aktivitas kemahasiswaan.

SANGAT BAIK 4 mahasiswa, yaitu: (1) Penalaran (2) Bakat (3) Minat (4) Seni Pada tingkat nasional dan internasional

HARKAT DAN PERINGKAT BAIK CUKUP 3 2 mahasiswa, yaitu: mahasiswa, yaitu: (1) Penalaran (1) Penalaran (2) Bakat (2) Bakat (3) Minat (3) Minat (4) Seni (4) Seni Pada tingkat nasional pada tingkat lokal

KURANG 1 kegiatan mahasiswa

> 5 kali juara tingkat nasional atau 1 kali juara di tingkat internasional > 5 kali juara tingkat nasional atau 1 kali juara di tingkat internasional

5-4 kali juara tingkat nasional


≤ 1 kali juara tingkat nasional



≤ 1 kali juara tingkat nasional

Memiliki instrumen untuk mengukur kepuasan mahasiswa dan hasilnya digunakan untuk perbaikan kinerja yang relevan secara berkelanjutan.

Memiliki instrumen untuk mengukur kepuasan mahasiswa dan hasilnya digunakan untuk perbaikan kinerja yang relevan, tetapi tidak secara berkelanjutan.

Memiliki instrumen untuk mengukur kepuasan mahasiswa, tetapi hasilnya tidak digunakan untuk perbaikan kinerja yang relevan.

Tidak memiliki instrumen untuk mengukur kepuasan mahasiswa.

STANDAR-3. SUMBERDAYA MANUSIA

KOMPONEN/PARAMETER 3.1 Perguruan tinggi memiliki sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup sub-sub sistem perencanaan, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan karir, penghargaan dan sanksi, remunerasi, pemberhentian pegawai, yang

SANGAT BAIK 4 Ada dokumen tertulis tentang sistem: (1) perencanaan, (2) rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai (3) orientasi dan penempatan pegawai, (4) pengembangan karir,

HARKAT DAN PERINGKAT BAIK CUKUP 3 2 Ada dokumen tertulis tentang Ada dokumen tertulis tentang sistem: sistem: (1) perencanaan, (1) perencanaan, (2) rekrutmen, seleksi, dan (2) rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai pemberhentian pegawai (3) orientasi dan penempatan (3) orientasi dan penempatan pegawai, pegawai, (4) pengembangan karir, (4) pengembangan karir,


KURANG 1 Tidak ada dokumen tertulis tentang sistem: (1) perencanaan, (2) rekrutmen, seleksi, dan pemberhentian pegawai (3) orientasi dan penempatan pegawai, (4) pengembangan karir,

28


KOMPONEN/PARAMETER transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi, keadilan, dan kesejahteraan.

3.2. Kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen 3.2.1. Rasio dosen tetap dan mahasiswa

3.2.2 Dosen tetap berpendidikan minimal magister 3.2.3 Dosen tetap bergelar doktor untuk universitas, institut dan sekolah tinggi, sedangkan untuk politeknik dan akademi, dosen tetap bersertifikasi keahlian sesuai bidangnya.

SANGAT BAIK 4 (5) remunerasi, penghargaan, dan sanksi, yang transparan dan akuntabel berbasis pada meritokrasi.

3.3 Perguruan tinggi melakukan survey kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

KURANG 1 (5) remunerasi, penghargaan, dan sanksi .

Rasio dosen tetap dan mahasiswa berbanding antara 1: ≤10 sampai 1:15 Lebih dari 80% dosen telah berpendidikan minimal magister

Rasio dosen tetap dan mahasiswa berbanding antara 1:16 sampai 1:20 Antara 71-80% dosen telah berpendidikan minimal magister

Rasio dosen tetap dan mahasiswa berbanding antara 1:21 sampai 1:30 Antara 60-70% dosen telah berpendidikan minimal magister

Rasio dosen tetap dan mahasiswa berbanding antara 1: >30 Kurang dari 60% dosen telah berpendidikan minimal magister

Lebih dari 35% dosen tetap bergelar doktor lulusan program studi/institusi yang diakui oleh Dikti

Lebih dari 15% sampai dengan 25% dosen tetap bergelar doktor lulusan program studi/institusi yang diakui oleh Dikti. Antara 55% - 80% dosen tetap bersertifikasi keahlian sesuai dengan bidangnya.

Kurang dari 15% dosen tetap bergelar doktor lulusan program studi/institusi yang diakui oleh Dikti.

Lebih dari 20% dari dosen tetap

Lebih dari 25% sampai dengan 35% dosen tetap bergelar doktor lulusan program studi/institusi yang diakui oleh Dikti. Antara 55% sampai 80% dosen tetap bersertifikasi keahlian sesuai dengan bidangnya. Antara 15% -20% dari dosen tetap

Antara 10% - 14% dari dosen tetap

<10% dari dosen tetap

Lebih dari 50% dari dosen tetap Memiliki instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung dan hasilnya digunakan untuk perbaikan kinerja yang relevan secara berkelanjutan.

Antara 40% -50% dari dosen tetap Memiliki instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung dan hasilnya digunakan untuk perbaikan kinerja yang relevan, tetapi tidak berkelanjutan.

Antara 30% - 39% dari dosen tetap Memiliki instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung, tetapi hasilnya tidak digunakan untuk perbaikan kinerja yang relevan.

Lebih dari 80% dosen tetap bersertifikasi keahlian sesuai dengan bidangnya. 3.2.4.Untuk universitas, institut dan sekolah tinggi, jumlah guru besar tetap, sedangkan untuk politeknik dan akademi, jumlah lektor kepala,

HARKAT DAN PERINGKAT BAIK CUKUP 3 2 (5) remunerasi, penghargaan, (5) remunerasi, penghargaan, dan sanksi, yang berbasis dan sanksi, tetapi tidak pada meritokrasi, tetapi transparan dan akuntabel tidak transparan dan serta tidak berbasis pada akuntabel. meritokrasi.


Lebih dari 80% dosen tetap bersertifikasi keahlian sesuai dengan bidangnya.

<30% dari dosen tetap Tidak memiliki instrumen untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung.

29


KOMPONEN/PARAMETER 3.4. Perguruan tinggi memiliki Kode etik dosen dan tenaga kependidikan.

3.4 Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan

SANGAT BAIK 4 Ada kode etik tertulis serta bukti sosialisasi melalui: (1) Pertemuan khusus (2) Media cetak (3) Media elektronik yang terdokumentasi dengan baik Lebih dari 70% tenaga kependidikan bersertifikat

HARKAT DAN PERINGKAT BAIK CUKUP 3 2 Ada kode etik tertulis serta Ada kode etik tertulis, tetapi bukti sosialisasi melalui: tidak ada bukti sosialisasi. (1) Pertemuan khusus (2) Media cetak (3) Media elektronik tetapi tidak ada bukti yang terdokumentasi dg baik 61-70 % tenaga kependidikan 51-60% tenaga kependidikan bersertifikat bersertifikat

KURANG 1 Tidak ada kode etik mahasiswa secara tertulis

≤50% tenaga kependidikan bersertifikat

STANDAR-4. KURIKULUM

KOMPONEN/PARAMETER

SANGAT BAIK 4

4.1 Perguruan tinggi memiliki kebijakan, peraturan, pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala dan berkesinambungan.

Ada (1) kebijakan, (2) peraturan, (3) pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum berkala. Ada alokasi dana dalam anggaran institusi dan sumber daya yang jelas, memadai, dan realisasi yang sesuai jadwal untuk semua program studi

4.2 Perguruan tinggi memiliki komitmenn untuk mengalokasikan anggaran dan mempersiapkan sumberdaya yang dapat digunakan oleh program studi untuk merencanakan melaksanakan, mengembangkan, memutakhirkan kurikulum.

HARKAT DAN PERINGKAT BAIK CUKUP 3 2 Ada Ada kebijakan, tetapi tidak ada (1) kebijakan, (1) peraturan, (2) peraturan, tetapi tidak (2) pedoman atau buku ada pedoman atau panduan yang buku panduan yang memfasilitasi program memfasilitasi program studi untuk melakukan studi untuk melakukan perencanaan, perencanaan, pengembangan, dan pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum pemutakhiran berkala. kurikulum berkala. Ada alokasi dana dalam Ada alokasi dana dalam anggaran institusi dan anggaran institusi dan sumber daya yang jelas dan sumber daya yang jelas, memadai, tetapi realisasi tetapi tidak memadai dan tidak sesuai jadwal tidak terjadwal


KURANG 1 Tidak ada (1) kebijakan, (2) peraturan, (3) pedoman atau buku panduan yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum berkala. Tidak ada alokasi dana dalam anggaran institusi dan sumber daya.

30


KOMPONEN/PARAMETER 4.3 Perguruan tinggi memiliki bukti berupa data dan laporan yang menunjukkan bahwa program studi telah merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan memutakhirkan kurikulum.

SANGAT BAIK 4 Ada bukti tertulis tentang analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum program studi dan melakukan tindaklanjut untuk penjaminan mutu secara berkesinambungan.

HARKAT DAN PERINGKAT BAIK CUKUP 3 2 Ada bukti tertulis tentang Ada bukti tertulis tentang analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum pemutakhiran kurikulum program studi, tetapi tidak program studi, tetapi tidak dianalisis dan dievaluasi. ada tindaklanjut.

KURANG 1 Tidak ada bukti tertulis tentang analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum program studi.

STANDAR-5. PRASARANA DAN SARANA

KOMPONEN/PARAMETER 5.1 Perguruan tinggi memiliki sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi, mencakup sistem inventarisasi yang lengkap. Sistem pengelolaan tersebut mencakup pula pola pelaporan secara berkala dari unit pelaksana kepada pihak manajemen serta dapat dipergunakan sebagai informasi bagi para pengguna (mahasiswa dan dosen).

5.2 Perguruan tinggi memiliki kebijakan, pedoman, panduan, dan peraturan yang jelas tentang keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan prasarana di tingkat institusi. Bukti pelaksanaan dari kebijakan tersebut harus dapat dilacak dari peraturan yang lebih rinci

SANGAT BAIK 4 Ada sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang terdokumentasi mengenai: (1) perencanaan, (2) pengadaan, (3) pemeliharaan, (4) pemutakhiran, (5) penghapusan (6) resource sharing dengan sistem pelaporan secara berkala yang memanfaatkan teknologi informasi atau secara manual Ada dokumen tertulis mengenai: (1) kebijakan, (2) peraturan, (3) pedoman atau buku panduan yang jelas

HARKAT DAN PERINGKAT BAIK CUKUP KURANG 3 2 1 Ada sistem pengelolaan Ada sistem pengelolaan Tidak ada sistem sarana dan prasarana yang sarana dan prasarana yang pengelolaan sarana dan terdokumentasi mengenai: terdokumentasi tetapi tidak prasarana yang (1) perencanaan, lengkap mencakup semua terdokumentasi (2) pengadaan, aspek mengenai: (3) pemeliharaan, (1) perencanaan, (4) pemutakhiran, (2) pengadaan, (5) penghapusan (3) pemeliharaan, (6) resource sharing tetapi (4) pemutakhiran, tidak ada sistem (5) penghapusan pelaporan secara (6) resource sharing dan berkala tidak ada sistem pelaporan secara berkala Ada dokumen tertulis Ada dokumen tertulis, tetapi Tidak ada dokumen tertulis mengenai: tidak lengkap mengenai: mengenai: (1) kebijakan, (1) kebijakan, (1) kebijakan, (2) peraturan, (2) peraturan, (2) peraturan, (3) pedoman atau buku (3) pedoman atau buku (3) pedoman atau buku panduan yang jelas panduan yang berkaitan panduan


31


KOMPONEN/PARAMETER dan aplikatif serta laporan berkala di tingkat laboratorium/studio/ perpustakaan dan tempattempat lain di mana kegiatan dilaksanakan.

5.3 Perguruan tinggi mempunyai dokumen kepemilikan, hibah, sewa, atau pinjam melalui kesepakatan atau perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara perguruan tinggi dan pihak terkait.

SANGAT BAIK 4 berkaitan dengan keamanan dan keselamatan penggunaan sarana dan prasarana serta tersosialisasi dengan baik 80% - 100% sarana dan prasarana dimiliki institusi/negara/ yayasan, yang dibuktikan dengan dokumen yang sah, di mana sisanya dibuktikan dengan dokumen perjanjian sewa/pinjam yang sah.

HARKAT DAN PERINGKAT BAIK CUKUP 3 2 berkaitan dengan dengan keamanan dan keamanan dan keselamatan keselamatan penggunaan sarana dan penggunaan sarana dan prasarana prasarana, tetapi tidak tersosialisasi dengan baik 60% - 79% sarana dan 40% - 59% sarana dan prasarana dimiliki prasarana dimiliki institusi/negara/ yayasan, institusi/negara/ yayasan, yang dibuktikan dengan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah, di mana dokumen yang sah, di mana sisanya dibuktikan dengan sisanya dibuktikan dengan dokumen perjanjian dokumen perjanjian sewa/pinjam yang sah. sewa/pinjam yang sah..

KURANG 1

<40% sarana dan prasarana dimiliki institusi/negara/ yayasan, yang dibuktikan dengan dokumen yang sah, di mana sisanya dibuktikan dengan dokumen perjanjian sewa/pinjam yang sah.

STANDAR-6. PENDANAAN

KOMPONEN/PARAMETER 6.1 Perguruan tinggi memiliki laporan audit keuangan yang memuat keandalan sumber pendanaan dan pemanfaatannya.

6.2 Perguruan tinggi memiliki bukti mengenai proporsi dana yang dialokasikan untuk pengembangan program akademik dibandingkan dengan investasi pada aspek fisik,

SANGAT BAIK 4 Ada bukti laporan audit keuangan yang dilakukan secara berkala oleh auditor yang kompeten dan hasilnya dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh perguruan tinggi Ada laporan audit mengenai proporsi dana yang dialokasikan untuk pengembangan akademik >25%.

HARKAT DAN PERINGKAT BAIK CUKUP 3 2 Ada bukti laporan audit keuangan Ada bukti laporan audit keuangan yang dilakukan secara berkala oleh yang dilakukan secara berkala auditor yang kompeten dan oleh auditor yang kompeten, hasilnya dipublikasikan, tetapi tidak tetapi hasilnya tidak ditindaklanjuti oleh perguruan tinggi dipublikasikan dan tidak ditindaklanjuti oleh perguruan tinggi Ada laporan audit mengenai Ada laporan audit mengenai proporsi dana yang dialokasikan proporsi dana yang dialokasikan untuk pengembangan akademik untuk pengembangan akademik antara 21- 25% antara 15- 20%


KURANG 1 Tidak ada bukti laporan audit keuangan yang dilakukan secara berkala oleh auditor yang kompeten. Ada laporan audit mengenai proporsi dana yang dialokasikan untuk pengembangan

32


KOMPONEN/PARAMETER sarana dan prasarana. 6.3 Perguruan tinggi harus mempunyai sistem montoring dan evaluasi pendanaan secara internal yang akuntabel dengan terhadap semua unit kerja dengan persetujuan dari pimpinan yang berwenang.

6.4 Perguruan tinggi memiliki mekanisme penetapan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa serta laporan proses pengambilan keputusan.

6.5 Perguruan tinggi mampu memperoleh dukungan dana untuk program akademik dari luar institusi

HARKAT DAN PERINGKAT BAIK 3

SANGAT BAIK 4 Ada mekanisme monitoring dan evaluasi pendanaan serta kinerja, yang akuntabel dengan persetujuan pimpinan yang berwenang yang dilakukan secara berkala, yang hasilnya didokumentasikan dan ditindaklanjuti Ada mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kemampuan stakeholders >50% dari total dana berasal dari luar institusi

Ada mekanisme monitoring dan evaluasi pendanaan serta kinerja, yang akuntabel dengan persetujuan pimpinan yang berwenang yang dilakukan secara berkala, yang hasilnya didokumentasikan, tetapi tidak ditindaklanjuti Ada mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa, tetapi tidak berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mempertimbangkan kemampuan stakeholders 26-50% dari total dana berasal dari luar institusi.


CUKUP 2

Ada mekanisme monitoring dan evaluasi pendanaan serta kinerja, yang akuntabel dengan persetujuan pimpinan yang berwenang yang dilakukan secara berkala, tetapi hasilnya tidak didokumentasikan dan tidak ditindaklanjuti Ada mekanisme tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa, tetapi tidak terdokumentasi

<25% dari total dana berasal dari luar institusi

KURANG 1 akademik <15% Tidak ada mekanisme monitoring dan evaluasi pendanaan serta kinerja

Tidak ada mekanisme tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa.

tidak ada dukungan dana yang berasal dari luar institusi

33


STANDAR-7. TATA PAMONG

KOMPONEN/PARAMETER 7.1 Perguruan tinggi telah memiliki unit tatapamong dalam bentuk dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan institusi serta peraturan yang berlaku lengkap dengan fungsi dan wewenang yang jelas.

7.2 Perguruan tinggi memiliki rencana strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi yang

SANGAT BAIK 4 Kelengkapan struktur tatapamong digambarkan oleh antara lain, unsur-unsur (1). pimpinan institusi (2). majelis wali amanat atau dewan penyantun (3). senat peguruan tinggi/ senat akademik (4). lembaga-lembaga (lembaga penelitian, lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga pengkajian pendidikan, dll) (5). pelaksana admnistrasi (biro, dan bagian) (6). pelaksana penjaminan mutu (7). dewan audit (8). penunjang (upt) (9). pelaksana akademik (fakultas, jurusan/ departemen/bagian, program studi, laboratorium, dll) dilengkapi dengan fungsi dan wewenang masing-masing secara tertulis & tersosialisasi serta berfungsi dengan baik. Adanya bukti tertulis tentang rencana strategis perguruan tinggi yang dirumuskan

HARKAT DAN PERINGKAT BAIK CUKUP 3 2 Kelengkapan struktur Kelengkapan struktur tatapamong tatapamong digambarkan oleh digambarkan oleh antara lain, antara lain, unsur-unsur unsur-unsur (1). pimpinan institusi (1). pimpinan institusi (2). majelis wali amanat atau (2). majelis wali amanat atau dewan penyantun dewan penyantun (3). senat peguruan tinggi/ (3). senat peguruan tinggi/ senat senat akademik akademik (4). lembaga-lembaga (4). lembaga-lembaga (lembaga (lembaga penelitian, penelitian, lembaga lembaga pengabdian pengabdian kepada kepada masyarakat, masyarakat, lembaga lembaga pengkajian pengkajian pendidikan, dll) pendidikan, dll) (5). pelaksana admnistrasi (biro, (5). pelaksana admnistrasi dan bagian) (biro, dan bagian) (6). pelaksana penjaminan mutu (6). pelaksana penjaminan (7). dewan audit mutu (8). penunjang (upt) (7). dewan audit (9). pelaksana akademik (8). penunjang (upt) (fakultas, (9). pelaksana akademik jurusan/departemen/bagian, (fakultas, jurusan/departeprogram studi, laboratorium, men/bagian,program dll) dilengkapi dengan fungsi studi, laboratorium, dll) dan wewenang masingdilengkapi dengan fungsi masing secara tertulis, tetapi dan wewenang masingtidak disosialisasikan. masing secara tertulis & tersosialisasi dengan baik tetapi tidak berfungsi.

Adanya bukti tertulis tentang rencana strategis perguruan tinggi yang dirumuskan melalui


Adanya bukti tertulis tentang rencana strategis perguruan tinggi, tetapi tidak dirumuskan

KURANG 1 Kelengkapan struktur tatapamong digambarkan oleh antara lain, unsur-unsur (1). pimpinan institusi (2). majelis wali amanat atau dewan penyantun (3). senat peguruan tinggi/ senat akademik (4). lembaga-lembaga (lembaga penelitian, lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga pengkajian pendidikan, dll) (5). pelaksana admnistrasi (biro, dan bagian) (6). pelaksana penjaminan mutu (7). dewan audit (8). penunjang (upt) (9). pelaksana akademik (fakultas, jurusan/departemen/bagian,program studi, laboratorium, dll) tidak ada deskripsi fungsi dan wewenang masing-masing.

Tidak memiliki rencana strategis perguruan tinggi yang terdokumentasi.

34


KOMPONEN/PARAMETER dirumuskan melalui pendekatan yang sistemik dan sistematik dengan mengintegrasikan kepentingan seluruh stakeholders, dipublikasikan dengan baik sehingga semua sivitas akademika dapat dengan mudah mengaksesnya. 7.3 Perguruan tinggi mengembangkan SOP yang memberikan gambaran jelas tentang mekanisme untuk melakukan perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakan-kebijakan perguruan tinggi bagi setiap unit tatapamong.

7.4 Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada stakeholders sebagai bentuk akuntabilitas publik

SANGAT BAIK 4 melalui studi yang komprehensif, dipublikasikan dengan baik dan dijadikan rujukan oleh semua unit tata pamong.

Perguruan tinggi harus menunjukkan dokumen tentang : (1). Adanya SOP mengenai perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakankebijakan perguruan tinggi. (2). Adanya sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan perguruan tinggi (3). Adanya laporan bulanan/ semesteran mengenai hail monitoring dan evaluasi Adanya tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua stakeholders, minimal setiap tahun.

HARKAT DAN PERINGKAT BAIK CUKUP 3 2 studi yang komprehensif, melalui studi yang komprehensif, dipublikasikan tetapi tidak dan tidak dipublikasikan. dijadikan rujukan oleh unit tata pamong.

KURANG 1

Perguruan tinggi harus menunjukkan dokumen tentang: (1). Adanya SOP mengenai perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakankebijakan perguruan tinggi. (2). Adanya sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan perguruan tinggi (3). Adanya laporan bulanan/ semesteran mengenai hail monitoring dan evaluasitetapi tidak ada tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi

Perguruan tinggi harus menunjukkan dokumen tentang : (1). Adanya SOP mengenai perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakankebijakan perguruan tinggi. (2). Adanya sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan perguruan tinggi tidak ada laporan bulanan/ semesteran dan tidak ada tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi

Tidak adanya SOP mengenai perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakankebijakan perguruan tinggi. Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan setiap kebijakan perguruan tinggi

Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala, tetapi hanya untuk internal stakeholders.

Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya kepada internal stakeholders, tetapi tidak dilakukan secara berkala.

Perguruan tinggi tidak menyebarluaskan hasil kinerjanya kepada stakeholders.


35


STANDAR-8. SISTEM PENGELOLAAN

KOMPONEN/PARAMETER


SANGAT BAIK 4

8.1 Perguruan tinggi memiliki rancangan dan analisa jabatan, job description, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk menggambarkan terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit-unit kerja

Ada bukti bahwa perguruan tinggi memiliki (1).rancangan dan analisa jabatan, (2).uraian tugas, (3).prosedur kerja, (4).program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan efektifitas dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja

8.2 Perguruan tinggi memiliki proses manajemen yang memungkinkan unit-unit kerja menjalankan seluruh fungsi-fungsi manajemen

Ada bukti bahwa perguruan tinggi memiliki proses manajemen yang memungkinkan unit-unit kerja menjalankan seluruh fungsifungsi manajemen dalam upaya untuk : (1). perbaikan proses layanan sesuai dengan standar layanan (2). pencegahan terjadinya masalah dan tindakan perbaikan terhadap kesalahan secara terintegrasi (3). memonitor dan mengevaluasi aliansi dan partnership (4). secara sistematik

Ada bukti bahwa perguruan tinggi memiliki (1). rancangan dan analisa jabatan, (2). uraian tugas, (3). prosedur kerja, yang menggambarkan efektifitas dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja, tetapi tidak ada program peningkatan kompetensi manajerial perguruan tinggi Ada bukti bahwa perguruan tinggi memiliki proses manajemen yang memungkinkan unit-unit kerja menjalankan sebagian besar (3 dari 5) upaya untuk : (1). perbaikan proses layanan sesuai dengan standar layanan (2). pencegahan terjadinya masalah dan tindakan perbaikan terhadap kesalahan secara terintegrasi (3). memonitor dan mengevaluasi aliansi dan partnership (4). secara sistematik memfasilitasi dan


KURANG 1

Ada bukti bahwa perguruan tinggi memiliki (1). rancangan dan analisa jabatan, (2). uraian tugas, (3). prosedur kerja, tetapi tidak menggambarkan efektifitas dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja

Tidak ada bukti bahwa perguruan tinggi memiliki (1). rancangan dan analisa jabatan, (2). uraian tugas, (3). prosedur kerja, (4). program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja

Ada bukti bahwa perguruan tinggi memiliki proses manajemen yang memungkinkan unit-unit kerja menjalankan sebagian (2 dari 5) upaya untuk : (1). perbaikan proses layanan sesuai dengan standar layanan (2). pencegahan terjadinya masalah dan tindakan perbaikan terhadap kesalahan secara terintegrasi (3). memonitor dan mengevaluasi aliansi dan partnership (4). secara sistematik memfasilitasi dan

Ada bukti bahwa perguruan tinggi memiliki proses manajemen yang memungkinkan unit-unit kerja menjalankan sebagian kecil (1 dari 5) upaya untuk : (1). perbaikan proses layanan sesuai dengan standar layanan (2). pencegahan terjadinya masalah dan tindakan perbaikan terhadap kesalahan secara terintegrasi (3). memonitor dan mengevaluasi aliansi dan partnership (4). secara sistematik

36



SANGAT BAIK 4

KOMPONEN/PARAMETER

8.3 Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja.

KURANG 1

memfasilitasi dan mendorong unit kerja untuk melakukan benchmarking (5). menciptakan pola kerja lintas fungsi dan lintas unit kerja

mendorong unit kerja untuk melakukan benchmarking (5). menciptakan pola kerja lintas fungsi dan lintas unit kerja

mendorong unit kerja untuk melakukan benchmarking (5). menciptakan pola kerja lintas fungsi dan lintas unit kerja

memfasilitasi dan mendorong unit kerja untuk melakukan benchmarking (5). menciptakan pola kerja lintas fungsi dan lintas unit kerja

Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, dan hasil pengukurannya digunakan serta didesiminasikan dengan baik.

Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja tiap unit kerja, dan hasilnya digunakan tetapi tidak didesiminasikan.

Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja tiap unit kerja tetapi hasilnya tidak digunakan serta tidak didesiminasikan.

Perguruan tinggi tidak memiliki kriteria dan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja unit kerjanya.

STANDAR-9. SISTEM PEMBELAJARAN

KOMPONEN/PARAMETER

SANGAT BAIK 4

9.1 Perguruan tinggi mengembangkan sistem pembelajaran sesuai dengan visi, misi dan tujuan institusi serta dipublikasikan di dalam pedoman akademik serta dijadikan acuan oleh semua unit pelaksana pembelajaran.

Ada bukti bahwa perguruan tinggi mengembangkan sistem pembelajaran sesuai dengan visi, misi dan tujuan institusi, meliputi aspek-aspek : (1). pengembangan yang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan (2). mengakomodasikan kebutuhan stakeholders dalam proses pengembangan (3). metode diseminasi kepada unit

HARKAT DAN PERINGKAT BAIK 3 Ada bukti bahwa perguruan tinggi mengembangkan sistem pembelajaran sesuai dengan visi, misi dan tujuan institusi, meliputi aspek-aspek : (1). pengembangan yang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan (2). mengakomodasikan kebutuhan stakeholders dalam proses pengembangan tapi tidak terdokumentasi dengan


CUKUP 2

KURANG 1

Ada bukti bahwa perguruan tinggi mengembangkan sistem pembelajaran sesuai dengan visi, misi dan tujuan institusi, meliputi pengembangan yang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan, tetapi tidak mengakomodasikan kebutuhan stakeholders dalam proses pengembangan serta

Tidak ada bukti bahwa perguruan tinggi mengembangkan sistem pembelajaran sesuai dengan visi, misi dan tujuan institusi.

37


KOMPONEN/PARAMETER

9.2 Perguruan tinggi memiliki unit atau lembaga yang mempunyai fungsi mengkaji dan mengembangkan sistem dan mutu pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.


SANGAT BAIK 4 pelaksana pembelajaran yang terdokumentasi dengan baik, dipublikasikan di dalam pedoman akademik serta dijadikan acuan oleh semua unit pelaksana pembelajaran Perguruan tinggi memiliki unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran, melaksanakan fungsinya dengan baik serta hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.

baik.

9.3 Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpusat dan dapat diakses serta dimanfaatkan untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran.

Ada bukti bahwa perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpusat, antara lain perpustakaan, ruang multimedia, laboratorium bahasa, pusat komputer, self access learning, dll., dan dapat diakses serta dimanfaatkan oleh minimal untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran.

Perguruan tinggi tidak memiliki unit atau lembaga yang khusus berfungsi untuk mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran, tetapi fungsinya dilaksanakan oleh unit/lembaga yang sudah ada serta hasilnya dimanfaatkan oleh institusi. Ada bukti bahwa perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpusat, antara lain perpustakaan, ruang multimedia, laboratorium bahasa, pusat komputer, self access learning, dll., tetapi dan dapat diakses serta dimanfaatkan untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran.

9.4 Kondisi fisik dan layanan perpustakaan di tingkat institusi memperhatikan aspek-aspek berikut :

Kondisi fisik dan layanan di tingkat institusi telah memenuhi 9- 12 aspek

Kondisi fisik dan layanan di tingkat institusi telah memenuhi 7-8 dari 12 aspek


CUKUP 2

KURANG 1

tidak diseminasi kepada unit pelaksana pembelajaran

Perguruan tinggi mengkaji dan mengembangkan sistem serta mutu pembelajaran, dilaksanakan oleh unit/lembaga yang sudah ada tetapi hasilnya tidak dimanfaatkan oleh institusi.

Perguruan tinggi tidak melakukan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran.

Ada bukti bahwa perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpusat, antara lain perpustakaan, ruang multimedia, laboratorium bahasa, pusat komputer, self access learning, dll., dan dapat diakses serta dimanfaatkan untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran.

Ada bukti bahwa perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang terpusat, antara lain perpustakaan, ruang multimedia, laboratorium bahasa, pusat komputer, self access learning, dll., dan dapat diakses serta dimanfaatkan untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kondisi fisik dan layanan di tingkat institusi telah memenuhi 2 dari 12 aspek

Kondisi fisik dan layanan di tingkat institusi telah memenuhi 3-6 dari 12 aspek

38


KOMPONEN/PARAMETER

SANGAT BAIK 4


CUKUP 2

KURANG 1

a. Ukuran ruangan yang memadai b. Kondisi ruangan yang memenuhi syarat keamanan (alat pemadam kebakaran), kesehatan dan kenyamanan (suhu, pencahayaan, sirkulasi udara) c. Dilengkapi peralatan bantu bagi pengunjung (mesin photo-copy, alat pencari katalog buku) d. Jenis dan bahan putaka lengkap (buku teks bahasa Indonesia dan bahasa asing, jurnal luar dan dalam negeri, e-journals, bahan audio video) e. Memiliki layanan antar perpustakaan f. Memiliki layanan e-library dengan perputakaan di fakultas/jurusan/prodi g. Rasio buku dengan jumlah mahasiswa memadai (1:10 sampai 1:20) h. Rasio buku teks terbitan 5 tahun terakhir dibandingkan dengan total jumlah buku i. Waktu layanan perpustakaan menacapai 8 – 10 jam sehari j. mempunyai program pemeliharaan perpustakaan secara berkala (fumigasi, kebersihan) k. memiliki ruang diskusi untuk kelompok belajar mahasiswa


39


KOMPONEN/PARAMETER 9.5 Sistem Pembelajaran menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang objektif, adil dan akuntabel dicerminkan dari adanya evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.


SANGAT BAIK 4 Ada bukti bahwa perguruan tinggi memiliki peraturan yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang adil dan akuntabel serta objektif, direalisasikan dalam : (1). seleksi mahasiswa masuk (2). layanan dalam proses pembelajaran (3). syarat kelulusan dan dilaksanakan secara konsisten, dimonitor serta dievaluasi secara berkala.

Ada bukti bahwa perguruan tinggi memiliki peraturan yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang adil dan akuntabel serta objektif, direalisasikan dalam : (1). seleksi mahasiswa masuk (2). layanan dalam proses pembelajaran (3). syarat kelulusan dan dilaksanakan secara konsisten, tetapi tidak dimonitor.

CUKUP 2

KURANG 1

Ada bukti bahwa perguruan tinggi memiliki peraturan yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang adil dan akuntabel serta objektif, direalisasikan dalam : (1). seleksi mahasiswa masuk (2). layanan dalam proses pembelajaran (3). syarat kelulusan tetapi tidak dilaksanakan secara konsisten dan tidak dimonitor.

Tidak memiliki peraturan yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang adil dan akuntabel

STANDAR-10. SUASANA AKADEMIK

KOMPONEN/PARAMETER

SANGAT BAIK 4

10.1 Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan program institusi yang mendorong pengembangan suasana akademik dalam bentuk pemberian penghargaan bagi dosen dan mahasiswa.

Ada kebijakan tertulis untuk memberi penghargaan yang mendorong pengembangan suasana akademik dalam bentuk: 1. pemberian angka kredit bagi dosen untuk promosi jabatan fungsional 2. piagam penghargaan 3. tanda jasa 4. kenaikan pangkat istimewa 5. finansial

HARKAT DAN PERINGKAT BAIK CUKUP 3 2 Ada kebijakan tertulis untuk memberi penghargaan yang mendorong pengembangan suasana akademik dalam bentuk: 1. pemberian angka kredit bagi dosen untuk promosi jabatan fungsional 2. piagam penghargaan 3. tanda jasa 4. kenaikan pangkat istimewa


Ada kebijakan tertulis untuk memberi penghargaan yang mendorong pengembangan suasana akademik dalam bentuk: 1. pemberian angka kredit bagi dosen untuk promosi jabatan fungsional 2. piagam 3. tanda jasa

KURANG 1 Ada kebijakan tertulis untuk memberi penghargaan yang mendorong pengembangan suasana akademik dalam bentuk: 1. pemberian angka kredit bagi dosen untuk promosi jabatan fungsional

40


KOMPONEN/PARAMETER 10.2 Perguruan tinggi melaksanakan program institusi yang terjadwal untuk meraih keunggulan akademik di dalam dan di luar kampus yang meningkatkan gairah dan suasana akademik. 10.2.1 Pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa penyediaan dana oleh institusi, untuk meraih unggulan akademik didalam dan diluar kampus;

10.2.2 Pelaksanaan program. institusi yang terjadwal, berupa penyelenggaraan seminar, lokakarya, simposium, demonstrasi/pameran, dan lomba karya ilmiah dosen dan mahasiswa


SANGAT BAIK 4

KURANG 1

Ada bukti pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa penyediaan dana yang memadai dan dialokasikan secara khusus oleh institusi, untuk meraih unggulan akademik didalam dan diluar kampus, yang pelaksanaannya dimonitor, dievaluasi, ditindaklanjuti serta didokumentasikan dengan baik.

Ada bukti pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa penyediaan dana yang memadai tetapi tidak dialokasikan secara khusus oleh institusi, untuk meraih unggulan akademik didalam dan diluar kampus, yang pelaksanaannya dimonitor, dievaluasi, ditindaklanjuti serta didokumentasikan dengan baik.

Ada bukti pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa penyediaan dana yang tidak memadai oleh institusi, untuk meraih unggulan akademik didalam dan diluar kampus, yang pelaksanaannya dimonitor, dievaluasi, ditindaklanjuti serta didokumentasikan dengan baik.

Tidak ada bukti pelaksanaan program institusi yang terjadwal, dan tidak ada dana..

Ada bukti pelaksanaan program institusi yang terjadwal berupa penyelenggaraan seminar, lokakarya, simposium, demonstrasi/pameran, dan lomba karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang; masing-masing >5 kali dalam setahun, yang pelaksanaannya dimonitor, dievaluasi, ditindaklanjuti serta didokumentasikan dengan baik.

Ada bukti pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa penyelenggaraan seminar, lokakarya, simposium, demonstrasi/pameran, dan lomba karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang; masing-masing 3-5 kali dalam setahun, yang pelaksanaannya dimonitor, dievaluasi, ditindaklanjuti didokumentasikan dengan baik.

Ada bukti pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa penyelenggaraan seminar, lokakarya, simposium, demonstrasi/pameran, dan lomba karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang; masingmasing 1-2 kali dalam setahun yang pelaksanaannya dimonitor, dievaluasi, ditindaklanjuti didokumentasikan dengan baik

Tidak ada bukti pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa penyelenggaraan seminar, lokakarya, simposium, demonstrasi/pameran, dan lomba karya ilmiah dosen dan mahasiswa.


41


SANGAT BAIK 4

KOMPONEN/PARAMETER 10.2.3. Pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa keikutsertaan dalam forum ilmiah di tingkat nasional dan internasional;


Ada bukti pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa keikutsertaan untuk presentasi lisan dalam forum ilmiah di tingkat nasional dan internasional; masing-masing >5 kali dalam setahun, yang pelaksanaannya dimonitor, dievaluasi, ditindaklanjuti serta didokumentasikan dengan baik.

Ada bukti pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa keikutsertaan untuk presentasi lisan dalam forum ilmiah di tingkat nasional dan internasional; masing-masing 3-5 kali dalam setahun, yang pelaksanaannya dimonitor, dievaluasi, ditindaklanjuti dan didokumentasikan dengan baik.

Ada bukti pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa keikutsertaan untuk presentasi lisan dalam forum ilmiah di tingkat nasional dan internasional; masing-masing 12 kali dalam setahun yang pelaksanaannya dimonitor, dievaluasi, ditindaklanjuti dan didokumentasikan dengan baik.

KURANG 1 Tidak ada bukti pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa keikutsertaan dalam forum ilmiah di tingkat nasional dan internasional; yang pelaksanaannya dimonitor, dievaluasi, ditindaklanjuti dan didokumentasikan dengan baik.

STANDAR-11. SISTEM INFORMASI

KOMPONEN/PARAMETER 11.1

Perguruan tinggi memiliki blue print yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi termasuk sistem yang mengatur aliran data, otorisasi akses data, dan sistem disaster recovery.


SANGAT BAIK 4 Ada bukti Perguruan tinggi memiliki (1) sarana dan prasarana yang mencukupi (2) ada unit pengelola di tingkat institusi (3) sistem aliran data dan otorisasi akses data, (4) sistem disaster recovery (5) blue print pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi.

Ada bukti Perguruan tinggi memiliki (1) sarana dan prasarana yang mencukupi (2) ada unit pengelola di tingkat institusi (3) sistem aliran data dan otorisasi akses data, (4) sistem disaster recovery


Ada bukti Perguruan tinggi memiliki (1) sarana dan prasarana yang mencukupi (2) ada unit pengelola di tingkat institusi (3) sistem aliran data dan otorisasi akses data,

KURANG 1 Ada bukti Perguruan tinggi memiliki (1) sarana dan prasarana yang mencukupi (2) ada unit pengelola di tingkat institusi

42


KOMPONEN/PARAMETER 1.2

Perguruan tinggi memiliki sistem pendukung pengambilan keputusan (Decisison Support System) membantu pimpinan dalam melakukan perencanaan dan analisa evaluasi diri dengan lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih obyektif.

11.3 Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan perguruan tinggi, aset, sarana dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, dosen dan tenaga pendukung.

11.4 Perguruan tinggi memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah


SANGAT BAIK 4 Ada sistem pendukung pengambilan keputusan yang meliputi: (1) Pangkalan data (2) Data yang terolah menjadi informasi (3) Sistem Analisis Pengambilan Keputusan yang mengolah informasi past experiences, mensimulasi dan mengevaluasi alternatif keputusan yang akan diambil Sistem informasi merupakan basis data dan informasi yang mencakup (1) administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, (2) sumber daya manusia (3) aset, sarana dan prasarana, (4) keuangan perguruan tinggi, (5) sistem pembelajaran Ada bukti bahwa sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah yang meliputi:

KURANG 1

Ada sistem pendukung pengambilan keputusan yang meliputi: (1) Pangkalan data (2) Data yang terolah menjadi informasi

Ada sistem pendukung pengambilan keputusan yang hanya berupa pangkalan data

Sistem informasi merupakan basis data dan informasi yang mencakup (1) administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, (2) sumber daya manusia (3) aset, sarana dan prasarana, (4) keuangan perguruan tinggi,

Sistem informasi merupakan basis data dan informasi yang mencakup (1) administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan, (2) sumber daya manusia

Sistem informasi merupakan basis data dan informasi yang hanya mencakup administrasi akademik, profil mahasiswa dan lulusan,

Ada bukti bahwa sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah yang meliputi: (1) Website institusi (2) Fasilitas internet

Ada bukti bahwa sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah yang meliputi: (1) Website institusi (2) Fasilitas internet

Ada bukti bahwa sistem informasi yang dikembangkan telah dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah yang meliputi:


Tidak memiliki sistem pendukung pengambilan keputusan.

(1) Website institusi

43


KOMPONEN/PARAMETER

SANGAT BAIK 4 (1) Website institusi (2) Fasilitas internet (3) Alamat e-mail dosen dan mahasiswa (4) jaringan lokal (5) Jaringan nirkabel

11.5 Perguruan tinggi memiliki kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai.


>0.75 Kbps/mhs

(3) Alamat e-mail dosen dan mahasiswa (4) jaringan lokal

(3) Alamat e-mail dosen dan mahasiswa

0.5 - 0.75 Kbps/mhs

0.25 – 0.49 Kbps/mhs

KURANG 1 (2) Fasilitas internet

< 0.25 Kbps/mhs

STANDAR-12. SISTEM JAMINAN MUTU

KOMPONEN/PARAMETER 12.1 Perguruan tinggi menjalankan sistem penjaminan mutu yang didukung dengan adanya bukti-bukti berupa manual mutu, dan pelaksanaannya. 12.1.1 Keberadaan Manual Mutu


SANGAT BAIK 4

Ada bukti bahwa Perguruan Tinggi memiliki Manual Mutu yang lengkap meliputi: a. Pernyataan Mutu b. Kebijakan Mutu c. Standar Mutu d. Prosedur Mutu e. Instruksi Kerja f. Sasaran Mutu dan terintegrasi dalam suatu sistem dokumen

Ada bukti bahwa Perguruan Tinggi memiliki Manual Mutu yang lengkap, meliputi: a. Pernyataan mutu b. Kebijakan Mutu c. Standar Mutu d. Prosedur Mutu e. Instruksi Kerja f. Sasaran Mutu tetapi tidak terintegrasi dalam suatu sistem dokumen


Ada bukti bahwa Perguruan Tinggi memiliki Manual Mutu yang hanya meliputi: a. Pernyataan Mutu b. Kebijakan mutu c. Standar Mutu d. Prosedur Mutu e. Instruksi Kerja

KURANG 1

Tidak ada bukti bahwa perguruan tinggi memiliki Manual Mutu.

44


KOMPONEN/PARAMETER


SANGAT BAIK 4

KURANG 1

12.1.2 Implementasi penjaminan mutu.

Penjaminan mutu sudah berjalan diseluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisa dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev/audit.

Penjaminan mutu sudah berjalan tetapi tidak diseluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisa dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev/audit.

Penjaminan mutu sudah berjalan yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisa dan evaluasi, tindakan perbaikan tetapi tidak ada bukti dalam bentuk laporan monev/audit.

Perguruan tinggi tidak dapat menunjukkan bahwa Penjaminan mutu berjalan.

12.2.1 Perguruan tinggi menetapkan sasaran mutu, memonitor dan mengevaluasi pencapaiannya, minimal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ada rumusan sasaran mutu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dan pencapaiannya dimonitor serta dievaluasi.

Ada rumusan sasaran mutu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi, tetapi pencapaiannya dimonitor serta dievaluasi.

Tidak ada rumusan sasaran mutu.

12.2.2 Perguruan tinggi merekrut calon mahasiswa yang bermutu

Rasio pelamar dibanding yang diterima >4:1

Rasio pelamar dibanding yang diterima antara 3:1 dan 4:1

12.2.3 Perguruan tinggi memiliki daya tarik institusi bagi calon mahasiswa dari berbagai daerah di indonesia dan luar negeri 12.3.Perguruan tinggi memiliki rekaman data yang diolah menjadi informasi untuk memungkinkan pelacakan kembali data dan informasi yang diperlukan serta memberikan peringatan dini kepada pihak yang melakukan tindakan perbaikan.

Mahasiswa berasal dari > 30% propinsi di Indonesia dan luar negeri.

Mahasiswa berasal dari 30-21% propinsi di Indonesia dan luar negeri.

Ada rumusan sasaran mutu di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tetapi tidak terdokumentasi dan pencapaiannya tidak dimonitor dan tidak dievaluasi. Rasio pelamar dibanding yang diterima antara 1:1 dan 2:1 Mahasiswa berasal dari 2011% propinsi di Indonesia.

Memiliki bukti rekaman data yang diolah menjadi informasi yang bisa dilacak dan digunakan untuk memberikan peringatan dini untuk tindakan perbaikan.

Memiliki bukti rekaman data yang diolah menjadi informasi yang bisa dilacak tetapi tidak digunakan untuk memberikan peringatan dini untuk tindakan perbaikan.

Memiliki bukti rekaman data tetapi belum diolah menjadi informasi yang bisa dilacak tetapi tidak digunakan untuk memberikan peringatan dini untuk tindakan perbaikan.

Tidak memiliki bukti rekaman data dan informasi yang bisa dilacak dengan mudah dan digunakan untuk memberikan peringatan dini untuk tindakan perbaikan.


.

Rasio pelamar dibanding yang diterima kurang 1:1 Mahasiswa berasal ≤10% dari propinsi di Indonesia.

45


KOMPONEN/PARAMETER 12.4. Perguruan tinggi memiliki komitmen institusi untuk menyediakan dana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta akreditasi, secara terus menerus.


SANGAT BAIK 4 Ada dana yang memadai dialokasikan secara khusus untuk menjamin upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu internal serta akreditasi.

Ada dana yang memadai tetapi tidak dialokasikan secara khusus untuk menjamin upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu internal serta akreditasi.

Ada dana tetapi tidak memadai untuk menjamin upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu internal serta akreditasi.

KURANG 1 Tidak ada dana yang dialokasikan untuk menjamin upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu internal serta akreditasi.

STANDAR-13. LULUSAN

KOMPONEN/PARAMETER 13.1 Perguruan tinggi memiliki angka efisiensi edukasi yang ideal.

13.2 Masa tunggu lulusan untuk bekerja relatif singkat.

13.3 Perguruan tinggi memiliki upaya-upaya dalam melakukan pelacakan lulusan secara periodik.


SANGAT BAIK 4 Angka efisiensi edukasi pertahun (lulusan pertahun dari seluruh mahasiswa): > 23% untuk program S1 dan D4 > 46% untuk program S2 dan D2 > 27% untuk program S3 > 32% untuk program D3

Ada bukti bahwa rata-rata masa tunggu lulusan untuk bekerja: < 3 bulan Bukti pelacakan alumni yang sistematis, dan alumni 3 tahun terakhir terlacak >30%

Angka efisiensi edukasi pertahun (lulusan pertahun dari seluruh mahasiswa): 21%-23% untuk program S1 dan D4 42%-46% untuk program S2 dan D2 25%-27% untuk program S3 30%-32% untuk program D3

Ada bukti bahwa rata-rata masa tunggu lulusan untuk bekerja: 3 – 6 bulan Bukti pelacakan alumni yang sistematis, dan alumni 3 tahun terakhir terlacak 20%-30%


Angka efisiensi edukasi pertahun (lulusan pertahun dari seluruh mahasiswa): 18%- 20% untuk program S1 dan D4 36%-40% untuk program S2 dan D2 22%-25% untuk program S3 27%-29% untuk program D3 Ada bukti bahwa rata-rata masa tunggu lulusan untuk bekerja: 6 – 12 bulan Bukti pelacakan alumni yang sistematis, dan alumni 3 tahun terakhir terlacak 10%-20%

KURANG 1 Angka efisiensi edukasi pertahun (lulusan pertahun dari seluruh mahasiswa): <18% untuk program S1 dan D4 <36% untuk program S2 dan D2 <22% untuk program S3 <27% untuk program D3

Ada bukti bahwa rata-rata masa tunggu lulusan untuk bekerja: > 12 bulan Bukti pelacakan alumni yang sistematis, dan alumni 3 tahun terakhir terlacak <10.

46


KOMPONEN/PARAMETER

SANGAT BAIK 4

13.4 Perguruan tinggi memiliki mekanisme yang menjamin evaluasi hasil pelacakan lulusan digunakan sebagai umpan balik bagi institusi dalam menentukan kebijakan akademik

Adanya bukti bahwa hasil pelacakan alumni dievaluasi yang hasilnya secara konsisten digunakan sebagai umpan balik bagi institusi dalam menentukan kebijakan akademik Ada bukti kebijakan tertuliis dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja (2) menyelenggarakan bursa kerja secara berkala (3) pelatihan melamar kerja (4) layanan penempatan kerja.

13.5 Perguruan tinggi memberikan layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan

HARKAT DAN PERINGKAT BAIK CUKUP 3 2 Adanya bukti bahwa hasil pelacakan alumni dievaluasi tetapi hasilnya tidak secara konsisten digunakan sebagai umpan balik bagi institusi dalam menentukan kebijakan akademik Ada bukti kebijakan tertuliis dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja (2) menyelenggarakan bursa kerja secara berkala (3) pelatihan melamar kerja


Adanya bukti bahwa hasil pelacakan alumni dievaluasi tetapi hasilnya tidak digunakan sebagai umpan balik bagi institusi dalam menentukan kebijakan akademik Ada bukti kebijakan tertuliis dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja (2) menyelenggarakan bursa kerja secara berkala

KURANG 1 Tidak ada bukti evaluasi, dan pemanfaatan hasil pelacakan alumni.

Ada bukti kebijakan tertuliis dan program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja

47


STANDAR-14. PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOMPONEN/PARAMETER 14.1. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berisi ketentuan tentang prosedur standar perencanaan serta implementasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 14.1.1 Pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan oleh institusi dan dipublikasikan, mencakup beberapa aspek berikut : a. Kebijakan dasar penelitian yang meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi, penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intektual b. Rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan, peraturan pengusulan proposal dan pelaksanaan penelitian, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian c. Monitoring dan evaluasi untuk penjaminan mutu penelitian d. Pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat dan industri


SANGAT BAIK 4

Ada pedoman pengelolaan penelitian yang mencakup 4 aspek, terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak

Ada pedoman pengelolaan penelitian yang mencakup aspek kebijakan dasar, rencana dan pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi secara terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak


Ada pedoman pengelolaan penelitian yang mencakup aspek kebijakan dasar, rencana dan pelaksanaan penelitian, terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak

KURANG 1

Ada pedoman pengelolaan penelitian yang mencakup paling tidak salah satu aspek

48



KOMPONEN/PARAMETER

SANGAT BAIK 4

KURANG 1

14.1.2 Pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh institusi dan dipublikasikan, mencakup beberapa aspek berikut: a. Kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang meliputi antara lain: visi dan misi, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, paten & hak kekayaan intektual b. Rencana dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup agenda tahunan, peraturan pengusulan proposal dan pelaksanaan, keterlibatan mahasiswa c. Monitoring dan evaluasi untuk penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat d. Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh masyarakat dan industri

Ada pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup 4 aspek, terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak

Ada pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup aspek kebijakan dasar, rencana dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi secara terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak

Ada pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup aspek kebijakan dasar, rencana dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak

Ada pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang mencakup paling tidak salah satu aspek

14.1.3.1 Dipublikasikan dalam jurnal yang memiliki reputasi dan prosiding ilmiah internasional

Ada bukti bahwa hasil penelitian selama 3 tahun terakhir >10 % per tahun

Ada bukti bahwa hasil penelitian selama 3 tahun terakhir 6%-10 % per tahun

Ada bukti bahwa hasil penelitian selama 3 tahun terakhir <1%-5 % per tahun

14.1.3.1 Dipublikasikan dalam jurnal dan prosiding ilmiah nasional terakreditasi

Ada bukti bahwa hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama 5 th terakhir >35 % per th

Ada bukti bahwa hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama 5 tahun terakhir 21%-35 % per tahun

Ada bukti bahwa hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama 5 tahuan terakhir <5%-20% per tahun

14.1.4 Pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penelitian

Ada bukti bahwa pengabdian masyarakat dilaksanakan 5 tahun terakhir >5% per tahun Ada > 5 karya inovatif yang mendapat penghargaan

Ada bukti bahwa pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir 3-5% per tahun Ada 3-5 karya inovatif yang mendapat penghargaan

Ada bukti bahwa pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir 1-2% per tahun Ada 1-2 karya inovatif yang mendapat penghargaan

Tidak ada bukti hasil penelitian yang dipublikasikan selama 3 th terakhir Tidak ada bukti hasil penelitian & pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan selama 5 th terakhir Tidak ada bukti pengabdian masy. terkait penelitian 5 th terakhir Tidak ada karya inovatif yang

14.1.3 Publikasi hasil-hasil penelitian *)

14.1.5 Penghargaan karya inovatif dosen dan/ mahasiswa dalam 5 tahun terakhir


49


KOMPONEN/PARAMETER


SANGAT BAIK 4

14.1.6 Jumlah dosen yang menulis buku ajar yang diterbitkan selama 5 tahun terakhir

> 20% dosen menulis buku yang diterbitkan

11 - 20% dosen menulis buku yang diterbitkan

<10% dosen menulis buku yang diterbitkan

14.2 Perguruan tinggi memfasilitasi agar karyakarya ilmiah dosen memperoleh paten/hak cipta

> 10 karya dipatenkan/ dimintakan hak cipta dalam 5 tahun terakhir

6– 10 karya dipatenkan/ dimintakan hak cipta dalam 5 tahun terakhir

1–5 karya dipatenkan/ dimintakan hak cipta dalam 5 tahun terakhir

14.3 Perguruan tinggi memacu dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

> 25% dosen terlibat per tahun

11 - 25% dosen terlibat per tahun

<10% dosen terlibat per tahun


KURANG 1 mendapat penghargaan tidak ada dosen yang menulis buku yang diterbitkan tidak ada karya dipatenkan/ dimintakan hak cipta dalam 5 tahun terakhir tidak ada dosen terlibat

50


STANDAR-15. PROGRAM STUDI KOMPONEN/PARAMETER 15.1. Perguruan tinggi memiliki pedoman pembukaan dan penutupan program studi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan dapat diakses dengan mudah. 15.2 Perguruan tinggi memiliki data dan informasi tentang peringkat serta masa berlaku akreditasi nasional/internasional dari semua program studi 15.3. Jumlah PS program sarjana (untuk universitas, institut, dan sekolah tinggi) dan program diploma III (untuk akademi dan politeknik) terakreditasi A


SANGAT BAIK 4

CUKUP 2

KURANG 1

Ada bukti tertulis peraturan insitusi mengenai pembukaan dan penutupan program studi yang disusun dengan jelas, dipublikasikan secara luas dan mudah diakses oleh semua pihak Ada data dan informasi tertulis tentang akreditasi semua program studi, didokumentasikan dan dipublikasi

Ada bukti tertulis peraturan insitusi mengenai pembukaan dan penutupan program studi yang disusun dengan jelas, dipublikasikan secara terbatas serta tidak mudah diakses oleh semua pihak Ada data dan informasi tertulis tentang akreditasi semua program studi, didokumentasikan tetapi tidak dipublikasikan secara luas.

Ada bukti tertulis peraturan insitusi mengenai pembukaan dan penutupan program studi yang disusun dengan jelas, tetapi tidak dipublikasikan. Ada data dan informasi tertulis tentang akreditasi semua program studi tetapi tidak didokumentasikan dengan baik

Tidak ada bukti tertulis peraturan insitusi mengenai pembukaan dan penutupan program studi. Tidak ada data dan informasi tertulis tentang akreditasi program studi.

> 60% berperingkat akreditasi A

41 – 60% berperingkat akreditasi A

21 – 40% berperingkat akreditasi A

≤20% berperingkat akreditasi A


51


LAMPIRAN 4. DAFTAR MATA ANGGARAN KODE MA

Rutin/Non

Bidang

Nama Mata Anggaran

1.01.00.00

RUTIN

1

Program Akademik

1.01.01.00

RUTIN

1

Pelaksanaan Kegiatan Akademik

1.01.01.01

RUTIN

1

Pelaksanaan Praktikum (hr asisten, biaya barang habis pakai)

1.01.01.02

RUTIN

1

Pelaksanaan KP / PPL / PKL / KKL / MAGANG / Micro Teaching

1.01.01.03

RUTIN

1

Pelaksanaan Ujian Tengah Semester

1.01.01.04

RUTIN

1

Pelaksanaan Ujian Akhir Semester

1.01.01.05

RUTIN

1

Penyusunan Buku Panduan Akademik/Praktikum

1.01.01.06

RUTIN

1

Pembimbingan KRS (PA)

1.01.01.07

RUTIN

1

Pembimbingan & Ujian Skripsi / Akhir

1.01.01.08

RUTIN

1

Wisuda/Pelepasan/Penyumpahan

1.01.01.09

RUTIN

1

Pembimbingan dan Ujian Tesis (Pasca Sarjana)

1.01.02.00

RUTIN

1

Pelaksanaan Pelayanan Akademik

1.01.02.01

RUTIN

1

Pembuatan Ijazah/ Sertifikat/Transkrip Nilai

1.01.02.02

RUTIN

1

Pembuatan KRS

1.01.02.03

RUTIN

1

Pengiriman KHS

1.01.02.04

RUTIN

1

Pembuatan Jadwal

1.01.03.00

RUTIN

1

Pemeliharaan Fasilitas Akademik

1.01.03.01

RUTIN

1

Pemeliharaan Alat Lab.

1.01.04.00

RUTIN

1

Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru

1.01.04.01

RUTIN

1

Promosi Mahasiswa Baru

1.01.04.02

RUTIN

1

Pendaftaran Mahasiswa Baru

1.01.04.03

RUTIN

1

Pengembalian Dana Mahasiswa

1.01.05.00

RUTIN

1

Pemeliharaan Licensi

1.01.05.01

RUTIN

1

Pembayaran Licensi

1.01.06.00

RUTIN

1

Pemeliharaan Home Page & Jaringan

1.01.06.01

RUTIN

1

Langganan Internet

1.01.06.02

RUTIN

1

Updating Home Page

1.01.06.03

RUTIN

1

Updating Hardware & Network

1.01.07.00

RUTIN

1

Perjalanan Dinas Bidang I

2.01.09.00

RUTIN

2

Perjalanan Dinas Bidang II

2.01.10.00

RUTIN

2

Operasional

3.01.00.00

RUTIN

3

Prog.Peningkatan Kualitas Kemahasiswaan

3.01.01.00

RUTIN

3

Pelaksanaan Pelayanan Mahasiswa Baru

3.01.01.01

RUTIN

3

Program Pengenalan Akademik

3.01.02.00

RUTIN

3

Perjalanan Dinas Bidang III

4.01.00.00

RUTIN

4

Program Kerjasama, Kehumasan, Al Islam & Kemuhammadiyahan

4.01.01.00

RUTIN

4

Mentoring dan Kemuhammadiyahan

4.01.01.01

RUTIN

4

Mentoring Al Islam Kemuhammadiyahan (Baitul Arqom)


52


4.01.01.02

RUTIN

4

Pelaksananaan PBM di Pondok

4.01.02.00

RUTIN

4

Perjalanan Dinas Bidang IV

1.02.00.00

NON RUTIN

1

Program Peningkatan Kualitas Akademik

1.02.01.00

NON RUTIN

1

Peningkatan Kualitas Akademik Dosen

1.02.01.04

NON RUTIN

1

Workshop/Pelatihan (Upgrading Bhs Asing)

1.02.01.05

NON RUTIN

1

Pengiriman Seminar/Lokakarya Akademik

1.02.01.06

NON RUTIN

1

Pengiriman Workshop/Pelatihan

1.02.01.07

NON RUTIN

1

Penyempurnaan Kurikulum / Sarana Pengajaran (GBPP, SAP, SILABI, TRANSPARAN SHEET MENGAJAR, dll)

1.02.01.08

NON RUTIN

1

Penyusunan Buku Ajar

1.02.01.12

NON RUTIN

1

Pendirian Program Studi

1.02.01.13

NON RUTIN

1

Sertifikasi Dosen

1.02.02.00

NON RUTIN

1

Sosialisasi Produk Ilmiah Dosen

1.02.02.01

NON RUTIN

1

Akreditasi Jurnal/Majalah

1.02.02.02

NON RUTIN

1

Penerbitan Jurnal/Majalah

1.02.02.03

NON RUTIN

1

Pemuatan karya dosen di media massa

1.02.03.00

NON RUTIN

1

Pengadaan Sarana Pembelajaran

1.02.03.01

NON RUTIN

1

Pengadaan Komputer

1.02.03.02

NON RUTIN

1

Pengadaan LCD TV

1.02.03.03

NON RUTIN

1

Pengadaan Sound System

1.02.03.04

NON RUTIN

1

Pengadaan AC

1.02.03.05

NON RUTIN

1

Pengadaan Buku

1.02.03.06

NON RUTIN

1

Pengadaan Meja & Kursi Perkuliahan / Praktikum

1.02.03.07

NON RUTIN

1

Pengadaan White Board/Papan Tulis

1.02.03.08

NON RUTIN

1

Pengadaan Alat Lab

1.02.05.00

NON RUTIN

1

Peningkatan Mutu

1.02.05.01

NON RUTIN

1

Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu

1.02.05.02

NON RUTIN

1

Audit Mutu/Akreditasi

1.02.05.03

NON RUTIN

1

Program Hibah Kompetisi (Dana Pendamping)

1.02.06.00

NON RUTIN

1

Peningkatan Pelayanan Informasi & Data Terintegrasi

1.02.06.01

NON RUTIN

1

Perbaikan Sarana Sistem Informasi (website)

1.02.06.02

NON RUTIN

1

Pengembangan Sistem Administrasi Akademik Terintegrasi

1.02.06.03

NON RUTIN

1

Pembuatan Software

1.02.06.04

NON RUTIN

1

Pengembangan Cash Management Dengan Bukopin

1.02.07.00

NON RUTIN

1

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1.02.07.01

NON RUTIN

1

Penelitian Dosen(kolaboratif Dosen & Mahasiswa)

1.02.07.02

NON RUTIN

1

Penelitian Reguler

1.02.07.03

NON RUTIN

1

Pengabdian kepada masyarakat

1.02.07.04

NON RUTIN

1

Pengabdian Kolaboratif

1.02.08.00

NON RUTIN

1

Konsolidasi Organisasi Bidang I

2.02.00.00

NON RUTIN

2

Program Peningkatan Kualitas Adm. Umum & Keuangan, Belanja Barang & Aset


53


2.02.01.00

NON RUTIN

2

Peningkatan Kualitas Sistem Pelayanan

2.02.01.01

NON RUTIN

2

Penyusunan/Penyempurnaan Sistem Administrasi Keuangan

2.02.01.02

NON RUTIN

2

Penyusunan/Penyempurnaan Sistem Administrasi Akademik

2.02.01.03

NON RUTIN

2

Penyusunan/Penyempurnaan SOP Administrasi Keuangan

2.02.01.04

NON RUTIN

2

Penyusunan/Penyempurnaan SOP Administrasi Akademik

2.02.02.00

NON RUTIN

2

Pengembangan Kualitas Sumber Daya Karyawan

2.02.02.01

NON RUTIN

2

Kursus/Pelatihan/Baitul Arqom

2.02.02.02

NON RUTIN

2

Pengiriman Kursus/Pelatihan

2.02.02.03

NON RUTIN

2

Program Restrukturisasi

2.02.02.04

NON RUTIN

2

Kenaikan Pangkat

2.02.02.05

NON RUTIN

2

Studi Karyawan Administrasi

2.02.03.00

NON RUTIN

2

Pengadaan Sarana Kantor

2.02.03.01

NON RUTIN

2

Pengadaan Alat Kantor-Komputer & Pheriperalnya

2.02.03.02

NON RUTIN

2

Pengadaan Alat Kantor-Non Komputer

2.02.03.03

NON RUTIN

2

Pengadaan Alat Kantor-Furniture

2.02.03.04

NON RUTIN

2

Pengadaan Kendaraan (roda 2 & roda 4)

2.02.03.05

NON RUTIN

2

Subsidi Pembelian Kendaraan

2.02.04.00

NON RUTIN

2

Pembayaran Institusional Fee

2.02.04.01

NON RUTIN

2

Pembayaran Institusional Fee Kerjasama (ke Universitas Lain)

2.02.04.02

NON RUTIN

2

Pembayaran Konsultan Universitas

2.02.05.00

NON RUTIN

2

Pembayaran Iuran Asosiasi/Institusi

2.02.05.01

NON RUTIN

2

Pembayaran Iuran Asosiasi

2.02.06.00

NON RUTIN

2

Pengadaan Aset

2.02.06.01

NON RUTIN

2

Tanah (Pembelian dan Pengurusan Sertifikat)

2.02.06.02

NON RUTIN

2

Pembangunan Aset

2.02.07.00

NON RUTIN

2

Konsolidasi Organisasi Bidang II

3.02.00.00

NON RUTIN

3

Prog.Peningkatan Kualitas Kemahasiswaan

3.02.01.00

NON RUTIN

3

Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan

3.02.01.01

NON RUTIN

3

Pembinaan BEM

3.02.01.02

NON RUTIN

3

Pembinaan Senat Mahasiswa

3.02.01.03

NON RUTIN

3

Pembinaan UKM

3.02.01.04

NON RUTIN

3

Pembinaan HMJ

3.02.02.00

NON RUTIN

3

Peningkatan Kualitas Akademik Mahasiswa

3.02.02.01

NON RUTIN

3

Diskusi Ilmiah Mahasiswa

3.02.02.02

NON RUTIN

3

Seminar/Lokakarya Regional / Nasional Akademik Mahasiswa

3.02.02.03

NON RUTIN

3

Seminar/Lokakarya Nasional Akademik Mahasiswa

3.02.02.04

NON RUTIN

3

Pengiriman Diskusi Ilmiah Mahasiswa

3.02.02.05

NON RUTIN

3

Pengiriman Seminar/Lokakarya Regional /Nasional Akademik Mahasiswa

3.02.02.06

NON RUTIN

3

Pengiriman Seminar/Lokakarya Nasional Akademik Mahasiswa

3.02.02.07

NON RUTIN

3

Pembentukan Kelompok Studi

3.02.02.08

NON RUTIN

3

Workshop/Pelatihan Mahasiswa


54


3.02.02.09

NON RUTIN

3

Penelitian Reguler Mahasiswa

3.02.02.10

NON RUTIN

3

Penelitian Kompetisi Mahasiswa

3.02.02.11

NON RUTIN

3

Penerbitan Karya Ilmiah & Informasi Mahasiswa

3.02.03.00

NON RUTIN

3

Pengembangan Minat, Bakat, dan Prestasi Mahasiswa

3.02.03.01

NON RUTIN

3

Lomba bidang olahraga

3.02.03.02

NON RUTIN

3

Lomba bidang akademik

3.02.03.03

NON RUTIN

3

Lomba bidang seni

3.02.03.04

NON RUTIN

3

Lomba bidang kewiraswastaan (enterpreunership)

3.02.04.00

NON RUTIN

3

Peningkatan Kualitas Hubungan Dengan Alumni

3.02.04.01

NON RUTIN

3

Pelacakan informasi alumni

3.02.04.02

NON RUTIN

3

Pemberdayaan alumni dalam rangka promosi

3.02.05.00

NON RUTIN

3

Pengadaan Sarana Kemahasiswaan

3.02.05.01

NON RUTIN

3

Pengadaan Sarana OlahRaga

3.02.05.02

NON RUTIN

3

Pengadaan Sarana DrumBand

3.02.05.03

NON RUTIN

3

Pengadaan Sarana Musik

3.02.05.04

NON RUTIN

3

Pengadaan Identitas Almamater

3.02.05.05

NON RUTIN

3

Pengadaan Barang Inventaris Mhs

3.02.06.00

NON RUTIN

3

Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa

3.02.06.01

NON RUTIN

3

Pemberian Beasiswa

3.02.06.02

NON RUTIN

3

Pemberian Santunan

3.02.06.03

NON RUTIN

3

Pelayanan Kesehatan

3.02.06.04

NON RUTIN

3

Pemberian Hadiah Yang Berprestasi

3.02.06.05

NON RUTIN

3

Pemberian Insentif Asisten

3.02.07.00

NON RUTIN

3

Konsolidasi Organisasi Bidang III

4.02.00.00

NON RUTIN

4

Program Kerjasama, Kehumasan, Al Islam & Kemuhammadiyahan

4.02.01.00

NON RUTIN

4

Image Building

4.02.01.01

NON RUTIN

4

Sosialisasi institusi

4.02.01.02

NON RUTIN

4

Promosi

4.02.02.00

NON RUTIN

4

Pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyahan

4.02.02.01

NON RUTIN

4

Kerjasama dengan Amal Usaha Muhammadiyah

4.02.02.02

NON RUTIN

4

Pengembangan Pondok Muhammadiyah

4.02.03.00

NON RUTIN

4

Pengambangan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Lain

4.02.03.01

NON RUTIN

4

Perintisan kerjasama

4.02.03.02

NON RUTIN

4

Penandatanganan MoU

4.02.03.03

NON RUTIN

4

Pelayanan Tamu Universitas

4.02.04.00

NON RUTIN

4

Pengambangan Kerjasama dengan Pemda/Organisasi sektor publik/ Perusahaan

4.02.04.01

NON RUTIN

4

Perintisan kerjasama

4.02.04.02

NON RUTIN

4

Penandatanganan MoU

4.02.04.03

NON RUTIN

4

Pelayanan Tamu Universitas


55


LAMPIRAN 5. STRATIFIKASI JABATAN STRUKTURAL DI UMS No 1

Strata Ia Ib

II a.1

II a.2

2

II b

3

III a

IV a 4

IV b

JABATAN Rektor Wakil Rektor a Dekan b Direktur Pascasarjana c Ketua LPPM d Direktur Program Internasional/ Pondok KH Mas Mansur e Kepala Biro & Direktur Keuangan f Ketua LPID g Ketua QAC h Kepala Perpustakaan i Ketua Internal Auditor j Ketua LWT k Ketua Dana Pensiun l Ketua IT a Wakil Direktur Pascasarjana b Ketua MEU c Wakil Dekan/Bid. Pondok HNS/Direktur PGSD d Kaprodi (D3, S1 & Pasca) e Ketua LC f Ketua /Kepala Prog. Profesi g Ketua P3AI h Wakil Ketua LPPM i Wakil Kepala/Sekretaris LPID j Sekretaris Fakultas k Manajer l Sekretaris Bidang PHMM m Sekretaris Prog. Pascasarjana n Sekretaris LPPM o Kepala Bagian p Kepala Sekretariat Rektorat q Kepala Humas r Wakil Kepala Perpustakaan a Sekretaris Program Studi b Sekretaris Program Profesi c Sekretaris LC d Koord. Bidang Audit QAC a Sekretaris MEU & Ka. Lab. Terpadu Kedokteran b Kepala Puskom Pascasarjana c Kepala Seksi LPID d Kepala Laboratorium e Ka. Penjaminan Mutu Progdi f Sekretaris Lab. Fakultas g Kasubag h Asisten Manajer a Kepala Urusan b Kepala Biro Skripsi c Kaur Pembantu Bendahara


56


LAMPIRAN 6. KETENTUAN TARIF PERJALANAN DINAS UMS a. Pengertian Perjalanan Dinas 1. Yang dimaksud perjalanan dinas adalah perjalanan pejabat struktural, karyawan edukatif (dosen) dan atau karyawan administratif Universitas Muhammadiyah Surakarta ke luar kota dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat, dosen dan atau karyawan administratif Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2. Tugas, kewajiban dan lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, ditetapkan dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan unit/fakultas/program studi yang bersangkutan. b. Transportasi Perjalanan Dinas 1. Transportasi perjalanan dinas pada dasarnya menggunakan kendaraan dinas milik Universitas Muhammadiyah Surakarta (kendaraan kampus) atau kendaraan yang disiapkan oleh UMS. 2. Apabila tidak menggunakan kendaraan kampus, maka transportasi perjalanan dinas dapat dilakukan dengan menggunakan angkutan umum (darat, laut maupun udara). c. Jarak dan Jenis Transportasi Perjalanan Dinas 1. Perjalanan dinas dengan jarak tempuh sampai dengan ± 650 km dan memungkinkan ditempuh dengan jalan darat, dapat menggunakan kendaraan dinas (kendaraan kampus) atau menggunakan kendaraan angkutan umum darat (bus atau kereta api). 2. Perjalanan dinas dengan kendaraan angkutan umum darat dapat menggunakan Kereta Api sekelas Argo atau Bus dengan fasilitas VIP. 3. Perjalanan dinas dengan angkutan laut dapat menggunakan kapal laut dengan kelas satu tingkat di atas kelas ekonomi. 4. Perjalanan dinas dengan menggunakan angkutan udara (pesawat terbang) dapat ditempuh, selama angkutan umum darat dan laut tidak memungkinkan (tidak ada kendaraan angkutan umum darat atau laut). d. Perjalanan Dinas dengan Angkutan Udara (Pesawat Terbang) 1. Dengan mempertimbangkan kemampuan Universitas, perjalanan dinas dengan menggunakan angkutan udara (pesawat terbang) hanya dapat diberikan kepada pejabat struktural Strata Ia, Ib dan IIa.1 serta Guru Besar golongan IVe. 2. Jarak tempuh perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, sekurangkurangnya 300 km. e. Tarif Perjalanan Dinas Biaya-biaya yang timbul akibat perjalanan dinas (per hari) diatur sebagaimana tabel berikut: 1. Tidak Menginap (jarak PP s.d. 300 km atau maksimum 10 jam) No.

STRATA

Satuan Biaya (Lumpsum) (Rp)

RINCIAN (Rp) Uang Makan

Uang Saku

1.

Strata Ia

250.000

70.000

180.000

2.

Strata Ib

225.000

70.000

155.000

3.

Strata IIa.1

200.000

70.000

130.000

4.

Strata IIa.2

175.000

70.000

105.000

5.

Strata IIb

150.000

70.000

80.000

6.

Strata IIIa

125.000

50.000

75.000

7.

Strata IVa

100.000

50.000

50.000

8.

Strata IV b

75.000

25.000

50.000


57


2. Menginap 1. Jakarta/Banten/Bandung/Luar Jawa (sampai dengan 650 km) No.

STRATA

Penginapan (at cost) (Rp)

Lumpsum (Rp) Uang Makan

Transport Lokal

Keterangan

Uang Saku

1

Strata Ia

600.000

100.000

150.000

200.000

2

Strata Ib

525.000

100.000

100.000

175.000

3

Strata IIa.1

450.000

100.000

100.000

150.000

4

Strata IIa.2

450.000

100.000

75.000

125.000

5

Strata IIb

375.000

75.000

75.000

100.000

6

Strata IIIa

350.000

75.000

75.000

100.000

7

Strata IVa

300.000

75.000

75.000

75.000

8

Strata IV b

300.000

75.000

75.000

75.000

ditambah Transport PP at cost (sesuai aturan perjalanan dinas point c dan d)

2. Surabaya/Malang/Jember dan sekitarnya (sampai dengan 350 km) No.

STRATA


Lumpsum (Rp) Uang Makan

Transport Lokal

Uang Saku

1

Strata Ia

500.000

100.000

100.000

150.000

2

Strata Ib

425.000

100.000

100.000

125.000

3

Strata IIa.1

400.000

75.000

75.000

100.000

4

Strata IIa.2

400.000

75.000

75.000

100.000

5

Strata IIb

325.000

70.000

70.000

75.000

6

Strata IIIa

300.000

60.000

60.000

75.000

7

Strata IVa

275.000

60.000

60.000

50.000

8

Strata IV b

275.000

60.000

60.000

50.000

Keterangan


3. Semarang/DIY dan sekitarnya (sampai dengan 200 km) No.

STRATA

Lumpsum (Rp)


Uang Makan

Transport Lokal

Uang Saku

1

Strata Ia

475.000

75.000

100.000

150.000

2

Strata Ib

425.000

75.000

100.000

100.000

3

Strata IIa.1

375.000

75.000

90.000

100.000

4

Strata IIa.2

375.000

50.000

60.000

75.000

5

Strata IIb

300.000

50.000

60.000

50.000

6

Strata IIIa

275.000

50.000

60.000

50.000

7

Strata IVa

250.000

50.000

60.000

50.000

8

Strata IV b

250.000

50.000

60.000

50.000


Keterangan


58


4. Eks Karesidenan Surakarta (sampai dengan 60 km) No.

STRATA

Lumpsum (Rp)


Uang Makan

Transport Lokal

Uang Saku

1

Strata Ia

400.000

60.000

65.000

100.000

2

Strata Ib

375.000

60.000

65.000

90.000

3

Strata IIa.1

350.000

60.000

60.000

90.000

4

Strata IIa.2

350.000

60.000

60.000

60.000

5

Strata IIb

300.000

50.000

50.000

50.000

6

Strata IIIa

250.000

50.000

50.000

50.000

7

Strata IVa

200.000

50.000

50.000

40.000

8

Strata IV b

200.000

50.000

40.000

40.000

Keterangan


f. Ketentuan Tambahan Perjalanan Dinas: 1. Untuk kota tujuan perjalanan dinas yang tidak tercantum pada tabel, besaran uang harian perjalanan dinas menyesuaikan dengan tarif kota terdekat secara proporsional. 2. Uang transport pergi pulang (PP) dari UMS ke tempat tujuan dihitung tersendiri. 3. Apabila menggunakan kendaraan UMS, uang transport lokal akan ditambah dengan uang transport pergi pulang (PP) sebagai biaya pengadaan bensin/solar. 4. Uang perjalanan dinas bagi dosen atau karyawan non struktural yang memiliki kepangkatan atau golongan, pangkat/golongan disetarakan dengan Strata sebagai berikut: NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PANGKAT/GOLONGAN Golongan IVd & IVe (Guru Besar) Golongan IVa, IVb dan IVc Golongan IIIc dan IIId Golongan IIIa dan IIIb Golongan IIa, IIb, IIc dan Iid Golongan Ia, Ib, Ic dan Id

SETARA Strata IIa.1 Strata IIa.2 Strata IIb Strata IIIa Strata IVa Strata IVb

a) Uang perjalanan dinas bagi dosen atau karyawan non struktural yang tidak memiliki kepangkatan atau golongan, disetarakan dengan Strata IVa. b) Uang harian perjalanan dinas bagi sopir (driver) yang melayani perjalanan dinas diatur tersendiri, setinggi-tingginya setara Strata IVb. c) Sopir (driver) yang melayani perjalanan dinas dan harus menginap, diberikan fasilitas penginapan hotel/losmen kelas ekonomi.


59


LAMPIRAN 7. KETENTUAN TARIF SOPIR DAN BBM DALAM PERJALANAN DINAS UMS a. Pengertian Umum 1. Yang dimaksud sopir (driver) adalah karyawan reguler atau tetap yang diangkat oleh Badan Pembina Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diberi tugas dan tanggungjawab sebagai sopir (driver) Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2. Sopir (driver) yang melayanani perjalanan dinas adalah sopir (driver) Universitas Muhammadiyah Surakarta yang diberi tugas oleh Kepala Urusan Transportasi UMS untuk mengantarkan pejabat struktural, dosen, karyawan administratif, mahasiswa dan atau tamu Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan yang dipersiapkan oleh UMS ke tempat tujuan yang telah ditentukan. 3. Jenis kendaraan dinas yang digunakan, tujuan dan lamanya sopir (driver) yang melayanani perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada nomor 2 di atas, ditetapkan dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Transportasi UMS. b. Biaya Transportasi 1. Biaya transportasi perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas milik Universitas Muhammadiyah Surakarta (kendaraan kampus) atau kendaraan yang dipersiapkan oleh UMS, ditanggung oleh unit kerja yang menggunakannya. 2. Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 di atas, meliputi biaya bahan bakar minyak (BBM), biaya sewa kendaraan (jika tidak menggunakan kendaraan dinas), uang saku dan uang makan sopir (jika sopir sebagai karyawan UMS), biaya sopir (jika sopir bukan karyawan UMS), dan retribusi parkir maupun biaya masuk jalan tol. 3. Besaran biaya bahan bakar minyak (BBM) yang harus ditanggung oleh masing-masing unit kerja yang menggunakan kendaraan dinas, ditetapkan oleh Kepala Urusan Transportasi sesuai tabel kebutuhan BBM yang telah ditetapkannya, berdasarkan jarak yang ditempuhnya. 4. Besaran uang saku dan uang makan sopir (bagi sopir yang merupakan karyawan reguler/tetap UMS) yang bertugas mengantarkan dengan tujuan Jakarta, Banten, Bandung, Surabaya, Malang atau Jember, ditetapkan sebesar Uang Makan dan Uang Saku Tabel 1 Tarif Perjalanan Dinas UMS setara Strata IVb. 5. Besaran uang saku dan uang makan sopir (bagi sopir yang merupakan karyawan reguler/tetap UMS) yang bertugas mengantarkan dengan tujuan Yogyakarta, ditetapkan sebesar Rp50.000,00. 6. Besaran uang saku dan uang makan sopir (bagi sopir yang merupakan karyawan reguler/tetap UMS) yang bertugas mengantarkan dengan tujuan Semarang, ditetapkan sebesar Rp75.000,00. 7. Besaran biaya sopir (bagi sopir yang bukan karyawan reguler/tetap UMS) yang bertugas mengantarkan dengan tujuan di luar Eks Karesidenan Surakarta, ditetapkan sesuai tabel biaya sopir.


60


Tarif Biaya Sopir dan Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)

No

Kota Tujuan

Jarak PP (km)

Biaya Sopir (Rp) Bus

Non Bus

Pemakaian Bahan Bakar Minyak (liter) Station Bus Solar Solar Bensin

Biaya bahan bakar minyak (Rp) Station Bus Solar Solar Bensin

1

Anyer

1.430

715.000

501.000

205

130

143

922.500

585.000

643.500

2

Babat

312

156.000

110.000

45

29

32

202.500

130.500

144.000

3

Bandung

916

458.000

321.000

131

84

92

589.500

378.000

414.000

4

Bangkalan

580

290.000

203.000

83

53

58

373.500

238.500

261.000

5

Banyumas

458

229.000

161.000

66

42

46

297.000

189.000

207.000

6

Banyuwangi

980

490.000

343.000

140

90

98

630.000

405.000

441.000

7

Batu

544

272.000

191.000

78

50

55

351.000

225.000

247.500

8

Besuki

726

363.000

255.000

104

66

73

468.000

297.000

328.500

9

Blitar

738

369.000

259.000

106

68

74

477.000

306.000

333.000

10

Bojonegoro

300

150.000

105.000

43

28

30

193.500

126.000

135.000

11

Bondowoso

796

398.000

279.000

114

73

80

513.000

328.500

360.000

12

Borobudur

258

129.000

91.000

37

24

26

166.500

108.000

117.000

No

Kota Tujuan

Jarak PP (km)

Biaya Sopir (Rp)


Biaya bahan bakar minyak (Rp) Station Bus Solar Solar Bensin

Bus

Non Bus

1.108

554.000

388.000

159

101

111

715.500

454.500

499.500

240

120.000

84.000

35

22

24

157.500

99.000

108.000

13

Bogor

14

Cepu

15

Cianjur

1.024

512.000

359.000

147

94

103

661.500

423.000

463.500

16

Cilacap

560

280.000

196.000

80

51

56

360.000

229.500

252.000

17

Cirebon

662

331.000

232.000

95

61

67

427.500

274.500

301.500

18

Demak

242

121.000

85.000

35

22

25

157.500

99.000

112.500

19

Gresik

586

293.000

206.000

84

54

59

378.000

243.000

265.500

20

Indramayu

770

385.000

270.000

110

70

77

495.000

315.000

346.500

21

Jakarta

1.180

590.000

413.000

169

108

118

760.500

486.000

531.000

22

Jember

862

431.000

302.000

124

79

87

558.000

355.500

391.500

23

Jombang

368

184.000

129.000

53

34

37

238.500

153.000

166.500

24

Kediri

346

173.000

122.000

50

32

35

225.000

144.000

157.500

25

Kudus

292

146.000

103.000

42

27

30

189.000

121.500

135.000

26

Lawang

616

308.000

216.000

88

56

62

396.000

252.000

279.000

27

Lembang

948

474.000

332.000

136

87

95

612.000

391.500

427.500

28

Lumajang

718

359.000

252.000

103

66

72

463.500

297.000

324.000

29

Madiun

224

112.000

79.000

32

21

23

144.000

94.500

103.500

30

Magelang

210

105.000

74.000

30

20

21

135.000

90.000

94.500

31

Malang

578

289.000

203.000

83

53

58

373.500

238.500

261.000


61


32

Merak

1.430

715.000

501.000

205

130

143

922.500

585.000

643.500

33

Mojokerto

628

314.000

220.000

90

58

63

405.000

261.000

283.500

34

234

117.000

82.000

34

22

24

153.000

99.000

108.000

1.208

604.000

423.000

173

110

121

778.500

495.000

544.500

36

Nganjuk Pelabuhan Ratu Pamekasan

760

380.000

266.000

109

70

76

490.500

315.000

342.000

37

Pandeglang

1.344

672.000

471.000

192

123

135

864.000

553.500

607.500

38

Pasuruhan

562

281.000

197.000

81

52

57

364.500

234.000

256.500

39

Pacitan

40

Purwakarta

41

35

230

115.000

81.000

33

21

23

148.500

94.500

103.500

1.033

516.500

362.000

148

94

104

666.000

423.000

468.000

Purworejo

254

127.000

89.000

37

24

26

166.500

108.000

117.000

42

Ponorogo

274

137.000

96.000

40

25

28

180.000

112.500

126.000

43

Probolinggo

614

307.000

215.000

88

56

62

396.000

252.000

279.000

44

Rembang

404

202.000

142.000

58

37

41

261.000

166.500

184.500

45

Semarang

200

100.000

70.000

29

19

20

130.500

85.500

90.000

46

Serang

1.370

685.000

480.000

196

125

137

882.000

562.500

616.500

47

Sidoharjo

530

265.000

186.000

76

49

53

342.000

220.500

238.500

48

Situbondo

796

398.000

279.000

114

73

80

513.000

328.500

360.000

49

Sukabumi

1.084

542.000

380.000

155

99

109

697.500

445.500

490.500

50

Sumenep

856

428.000

300.000

123

78

86

553.500

351.000

387.000

51

Surabaya

538

269.000

189.000

77

49

54

346.500

220.500

243.000

No

Kota Tujuan

Jarak PP (km)

Biaya Sopir (Rp)


Bus

Non Bus

1.236

618.000

433.000

177

113

Biaya bahan bakar minyak (Rp) Station

Bus Solar

Solar

Bensin

124

796.500

508.500

558.000

52

Tangerang

53

Tasikmalaya

904

452.000

317.000

130

83

91

585.000

373.500

409.500

54

Tegal

538

269.000

189.000

77

49

54

346.500

220.500

243.000

55

Tulungagung

406

203.000

143.000

58

37

41

261.000

166.500

184.500

56

Trenggalek

378

189.000

133.000

54

35

38

243.000

157.500

171.000

57

Tuban

432

216.000

152.000

62

40

44

279.000

180.000

198.000

58

Wonosobo

348

174.000

122.000

50

32

35

225.000

144.000

157.500

59

Yogyakarta

130

65.000

46.000

19

12

13

85.500

54.000

58.500

60

Purwodadi

120

60.000

42.000

18

11

12

81.000

49.500

54.000

61

Jepara

406

203.000

143.000

58

37

41

261.000

166.500

184.500

62

Pati

200

100.000

70.000

29

19

20

130.500

85.500

90.000

63

Blora

300

150.000

105.000

43

28

30

193.500

126.000

135.000

64

Kebumen

406

203.000

143.000

58

37

41

261.000

166.500

184.500

65

Temanggung

224

112.000

79.000

32

21

23

144.000

94.500

103.500

66

Banjarnegara

406

203.000

143.000

58

37

41

261.000

166.500

184.500

67

Purbolinggo

430

215.000

151.000

62

40

43

279.000

180.000

193.500

68

Pemalang

458

229.000

161.000

66

42

46

297.000

189.000

207.000


62


70

Purwokerto/ Baturraden Brebes

71

Salatiga

100

50.000

35.000

15

10

10

67.500

45.000

45.000

72

Kendal

254

127.000

89.000

37

24

26

166.500

108.000

117.000

73

Batang

368

184.000

129.000

53

34

37

238.500

153.000

166.500

69

544

272.000

191.000

78

50

55

351.000

225.000

247.500

562

281.000

197.000

81

52

57

364.500

234.000

256.500

Asumsi harga solar per liter Rp 4.500,-, harga bensi per liter Rp 4.500,-

LAMPIRAN 8. KETENTUAN TARIF KEPANITIAAN PENGADAAN BARANG UMS a. Ketentuan Pengadaan Barang 1. Umum a) Setiap pengadaan barang/jasa dengan nilai Rp25 juta atau lebih harus dilakukan oleh panitia/tim yang diangkat oleh Wakil Rektor II UMS untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. b) Panitia/tim pengadaan barang/jasa berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya berjumlah 7 (tujuh) orang. c) Panitia/tim pengadaan barang/jasa terdiri dari unsur Biro Administrasi Umum (BAU), Kantor Keuangan dan unsur Program Studi atau Fakultas atau Unit terkait. d) Pengadaan barang/jasa Rp100 juta atau lebih, harus dilakukan melalui tender dengan peserta tender/lelang sedikitnya 3 (tiga) rekanan. e) Setiap pengadaan barang/jasa yang mendapat discount atau cash back merupakan pendapatan UMS, oleh karenanya harus dilaporkan kepada UMS melalui Direktur Keuangan untuk dicatat dan dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan UMS tahun berjalan. f) Panitia/tim pengadaan barang/jasa diberi honorarium sesuai tarif yang berlaku. 2. Pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp25 juta a) Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp25 juta dilakukan oleh tim/panitia yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang ditunjuk dengan Surat Tugas dari Direktur Keuangan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. b) Panitia/tim pengadaan barang/jasa terdiri dari unsur Biro Administrasi Umum (BAU), Kantor Keuangan dan unsur Program Studi atau Fakultas atau Unit terkait. c) Pengadaan dilakukan dengan cara penunjukan langsung. d) Apabila barang/jasa yang diperlukan telah diterima dan sesuai dengan spesifikasinya, maka tim/panitia harus membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Direktur Keuangan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah Surat Tugas diberikan atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pembelian. 3. Pengadaan barang/jasa senilai Rp25 juta sampai dengan Rp100 juta a) Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh panitia/tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang diangkat dengan Surat Tugas dari Wakil Rektor II UMS untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. b) Panitia/tim pengadaan barang/jasa terdiri dari unsur Biro Administrasi Umum (BAU), Kantor Keuangan dan unsur Program Studi atau Fakultas atau Unit terkait.


63


c) Pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan cara pembanding, sekurang-kurangnya 3 (tiga) rekanan/toko/relasi yang independen. d) Sebelum melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, panitia/tim pengadaan barang/jasa harus melakukan survey harga dan harus mendapatkan daftar harga (price list) sekurang-kurang dari 3 (tiga) toko/rekanan/relasi yang independen. e) Apabila barang/jasa yang diperlukan telah diterima dan sesuai dengan spesifikasi barang/jasa yang diminta serta tugas tim/panitia telah selesai, maka panitia/tim harus membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Wakil Rektor II dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berserta bukti fisik asli dikirim kepada Direktur Keuangan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima Surat Tugas atau selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pengadaan barang selesai. 4. Pengadaan barang/jasa senilai Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta a) Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh panitia/tim yang terdiri dari 5 (lima) orang yang diangkat dengan Surat Tugas dari Wakil Rektor II UMS untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. b) Panitia/tim pengadaan barang/jasa terdiri dari unsur Biro Administrasi Umum (BAU), Kantor Keuangan, unsur Program Studi atau Fakultas atau Unit terkait dan 2 (dua) orang independen yang dipandang ahli. c) Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui tender dengan peserta tender/lelang sekurang-kurangnya 3 (tiga) rekanan yang independen. d) Sebelum melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, panitia/tim pengadaan barang/jasa harus melakukan survey harga dan harus mendapatkan daftar harga (price list) sekurang-kurang 3 (tiga) toko/rekanan/relasi. e) Sebelum melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, panitia/tim pengadaan barang/jasa harus membuka surat penawaran harga dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) rekanan, yang disaksikan oleh semua peserta tender/lelang dan harus dibuatkan berita acara pembukaan tender/lelang. f) Apabila barang/jasa yang diperlukan telah diterima dan sesuai dengan spesifikasi barang/jasa yang diminta serta tugas tim/panitia telah selesai, maka panitia/tim harus membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Wakil Rektor II dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berserta bukti fisik asli dikirim kepada Direktur Keuangan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima Surat Tugas atau selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pengadaan barang selesai. 5. Pengadaan barang/jasa senilai lebih dari Rp500 juta a) Pengadaan barang/jasa dilakukan oleh panitia/tim yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yang diangkat dengan Surat Tugas dari Wakil Rektor II UMS untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. b) Panitia/tim pengadaan barang/jasa terdiri dari unsur Biro Administrasi Umum (BAU), Kantor Keuangan, unsur Program Studi atau Fakultas atau Unit terkait dan 2 (dua) orang independen yang dipandang ahli. c) Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui tender dengan peserta tender/lelang sekurang-kurangnya 3 (tiga) rekanan yang independen. d) Sebelum melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, panitia/tim pengadaan barang/jasa harus melakukan survey harga dan harus mendapatkan daftar harga (price list) sekurang-kurang 3 (tiga) toko/rekanan/relasi.


64


e) Sebelum melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, panitia/tim pengadaan barang/jasa harus membuka surat penawaran harga dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) rekanan, yang disaksikan oleh semua peserta tender/lelang dan harus dibuatkan berita acara pembukaan tender/lelang. f) Apabila barang/jasa yang diperlukan telah diterima dan sesuai dengan spesifikasi barang/jasa yang diminta serta tugas tim/panitia telah selesai, maka panitia/tim harus membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Wakil Rektor II dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berserta bukti fisik asli dikirim kepada Direktur Keuangan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima Surat Tugas atau selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pengadaan barang selesai. 6. Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi a) Pengadaan barang/jasa konstruksi dilakukan oleh panitia/tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang sampai 7 (tujuh) orang yang diangkat dengan Surat Tugas dari BPH UMS untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa konstruksi. b) Panitia/tim pengadaan barang/jasa konstruksi terdiri dari unsur BPH, Rektorat, Kantor Keuangan, Biro Administrasi Umum (BAU) dan 1 (satu) sampai 4 (empat) orang independen yang dipandang ahli. c) Pengadaan barang/jasa konstruksi harus dilakukan melalui tender dengan peserta tender/lelang sekurang-kurangnya 3 (tiga) rekanan yang independen. d) Sebelum melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, panitia/tim pengadaan barang/jasa konstruksi harus membuka surat penawaran harga dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) rekanan, yang disaksikan oleh semua peserta tender/lelang dan harus dibuatkan berita acara pembukaan tender/lelang. e) Panitia/tim harus membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap periodik, kepada BPH dan Rektor. f) Pada akhir selesainya pekerjaan pengadaan barang/jasa konstruksi, panitia/tim harus membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dilampiri dengan dokumen lelang (antara lain: gambar bestek atau gambar site plan dan gambar perencanaan serta buku RKS) kepada Rektor dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berserta bukti fisik asli dikirim kepada Direktur Keuangan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pekerjaan konstruksi selesai. b. Tarif Panitia Pengadaan Barang/Jasa Non Konstruksi Keterangan

Satuan

Jumlah Panitia Ketua Sekretaris Anggota 1 Anggota 2 Anggota 3 Anggota 4

per Paket per Paket per Paket per Paket per Paket per Paket

Anggota 5

per Paket

25 juta s.d. 50 juta 3 orang 400.000 350.000 300.000

Nilai Pengadaan (Rp) > 50 juta > 100 juta > 300 juta s.d. s.d. 100 juta s.d. 300 juta 500 juta 3 orang 5 orang 5 orang 600.000 750.000 1.000.000 500.000 600.000 800.000 450.000 500.000 700.000 500.000 700.000 500.000 700.000


> 500 juta 7 orang 1.500.000 1.250.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

65


c. Tarif Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Keterangan

Satuan

s.d. 500 juta

Jumlah Panitia

Nilai Pengadaan (Rp) > 500 juta s.d. > 1 milyar > 2 milyar s.d. 1 milyar s.d. 2 milyar 5 milyar

3 orang

3 orang

5 orang

5 orang

> 5 milyar 7 orang

Pimpro

OB

400.000

600.000

900.000

1.100.000

1.500.000

Sekretaris

OB

350.000

500.000

650.000

800.000

1.100.000

Anggota 1

OB OB

300.000

450.000

550.000

700.000

1.000.000

Anggota 2

550.000

700.000

1.000.000

Anggota 3

OB

550.000

700.000

1.000.000

Anggota 4

OB

1.000.000

Anggota 5

OB

1.000.000

LAMPIRAN 9. KETENTUAN TARIF RAPAT UMS No 1

Transport tiap Peserta

Jenis kegiatan Rapat / Workshop Durasi 2-3 jam Durasi 4-6 jam

Rp. 50.000,Rp. 100.000,-

Durasi 7-8 jam

Rp. 150.000,-

Konsumsi tiap peserta Rp. 7.500,- (snack) Rp. 20.000,- (snack + makan) Rp. 25.000,- (snack 2x + makan)

LAMPIRAN 10. KETENTUAN TARIF SEMINAR DAN WORKSHOP/PELATIHAN a. Tarif Kegiatan Seminar No 1 2 3 4 5 6 7

Regional

Nasional

Jenis Kegiatan

Intern UMS

Internasional

Pembicara (per jam) Transport Pembicara Akomodasi Pembicara, at cost (per malam) Moderator (per jam) M C (per kegiatan) Pembaca Al Qur’an/Sari tilawah (per kegiatan) Kepanitiaan (per kegiatan)

Rp. 250.000 -

Rp. 500.000 At cost Rp. 500.000

Rp. 750.000 At cost Rp. 600.000

Rp. 1.500.000 At cost Rp. 750.000

Rp. 75.000 -

Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 100.000

Rp. 150.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000

Rp. 250.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000

10% dari total biaya kegiatan

Catatan: 1. Kegiatan seminar regional harus melibatkan pembicara dan peserta dari luar UMS. 2. Kegiatan seminar skala nasional harus melibatkan reviewer minimal dari 3 perguruan tinggi/institusi, dan peserta minimal dari 3 provinsi. 3. Kegiatan seminar skala internasional harus disajikan dalam bahasa asing, melibatkan pembicara/pemakalah dari negara lain, reviewer/pengarah minimal dari 3 perguruan tinggi/institusi dari negara yang berbeda, dan peserta minimal dari 3 negara.


66


4. Kegiatan kuliah umum atau kuliah tamu, untuk tarif pembicara dapat menggunakan tarif pembicara seminar, dengan mempertimbangkan kualifikasi pembicara. b. Tarif Kegiatan Workshop/Pelatihan No 1 2 3 4 5

Jenis Kegiatan Fasilitator Individu (per hari) Fasilitator Tim (per hari) Transport fasilitator Akomodasi Fasilitator, at cost (per malam) Kepanitiaan (per kegiatan)

Biaya Rp. 3.000.000 Rp. 5.000.000 At cost Rp 600.000 10% dari total biaya kegiatan

c. Tarif Konsumsi UMS No 1.

Jenis Kegiatan Rapat / Seminar dll

Snack Rp. 7.500,-

Makan Box / Dus Rp. 12.500,-


67


LAMPIRAN 11. SK REKTOR UMS NO 049/IV/2011 TENTANG TIM PELAKSANA PENGUATAN PROGRAM STUDI UMS


68


LAMPIRAN 12. DAFTAR UNIT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Biro Administrasi Akademik (BAA) Biro Administrasi Umum (BAU) Kantor Keuangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Lembaga Pengembangan Ilmu Dasar (LPID) Quality Assurance Center (QAC) Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (P3AI) Perpustakaan Information Technology (IT) Language Center (LC) Maintenance Kemahasiswaan Biro Pengembangan PESMA KHMM, Kantor Internasional, Pengembangan SDM a. Pesma b. Urusan Internasional c. Human Resources Development (HRD) 14. Humas


69

PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN UNIT

Recommend Documents