PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN LOMBOK, 7-8 OKTOBER 2014
KUALITAS : 1. Proses 2. Produk 3. Data 4. Keterpaduan
5. Manajemen
KOLOKIUM PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP 2014
SKEMA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BIDANG CIPTA KARYA Amanat Penataan Ruang/Spasial: - UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - RTRW Nasional/KSN - RTR Pulau - RTRW Provinsi/ Kota/Kab.
Amanat Pembangunan Nasional: - RPJPN 2005-2025 - RPJMN 2010-2014 - UU/PP (UU 32/2004, PP 38/2007, dll.) - MP3EI - MP3KI - KEK - Direktif Presiden
Amanat Pembangunan Bidang PU / CK: -
UU No. 1/2011 ttg Perumahan & Kws. Permukiman UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung UU No. 18/2008 ttg Pengelolaan Persampahan UU No.7/2004 tetang SDA PP No. 16/2005 tentang Pengembangan SPAM PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis - PP36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU BG - Standar Pelayanan Minimal Bidang PU dan PR - RPI2JM Bidang Cipta Karya
Permukiman yang Layak Huni & Berkelanjutan
A. Rencana dan Program B. Pelaksanaan Pembangunan
Kondisi Eksisting Pembangunan Bidang Cipta Karya
Permasalahan dan Potensi Daerah
Amanat Internasional: - Agenda Habitat I + II - RIO + 20 - MDGs & SDGs
Isu-isu Strategis -
Bencana Alam Perubahan Iklim Kemiskinan Reformasi Birokrasi Pengarusutamaan Gender Green Economy
Peran Stakeholder Daerah (Prov/Kota/Kab) Dunia Usaha Masyarakat
KOLOKIUM PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP 2014
ARAHAN
RPJPN 2005-2025 Terkait kutipan RPJP tentang zero slum : Lampiran UU No.17 Tahun 2007 tentang RPJPN
Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
KOLOKIUM PENYUSUNAN RP2KP/SPPIP 2014
ARAHAN KETERPADUAN DJCK 2015 - 2019 Arahan RPJMN III Bidang Cipta Karya adalah: Pemenuhan penyediaan air minum & sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat 100% akses air minum dan sanitasi Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel kota tanpa permukiman kumuh Pengembangan infrastruktur perdesaan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian.
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN UU. No.1/2011
Perencanaan
Pembangunan
Penyusunan kawasan permukiman (RP2KP), sesuai dengan RTRW, peningkatan sumberdaya perkotaan/perdesaan, rencana penyediaan PSU
Pasal 64-70
• Pengembangan yang telah ada • Pembangunan Baru • Pembangunan Kembali
Pasal 71-75
Pemanfaatan pemanfaatan, tempat tinggal dan prasarana dan sarana, utilitas
Pasal 76-80
RP2KP merupakan proses perencanaan dalam penyelenggaraan kawasan permukiman pada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pengendalian Menjamin sesuai dengan rencana, mencegah kumuh, mencegah hunian tidak terencana
Pasal 81-85
KONSEP PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH UU. No.1/2011
Pengawasan dan Pengendalian
POLA PENANGANAN KUMUH
Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemerikasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi
Pemugaran Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni
Peremajaan Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat
Pemukiman kembali Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (co: penyediaan rusunawa)
STRATEGI KETERPADUAN PEMBANGUNAN
BIDANG CIPTA KARYA Kluster A (147 Kab/Kota): Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang memiliki Perda RTRW dan Perda BG, Ibukota Propinsi yg telah memiliki Perda RTRW; serta Kab/kota Prioritas Pusat Kluster B (121 Kab/Kota): Kab/Kota Strategis Nasional (PKN/PKSN/KSN/MP3EI-KPI) yang hanya memiliki Perda RTRW
Prioritas Kab./Kota Strategis Nasional
Prioritas Kab./Kota Responsif Pemenuhan SPM Pemberdayaan Masy. Program Kreatif
Kluster E : Program inovasi baru di bidang Cipta Karya; Diusulkan oleh daerah/stakeholder secara kompetitif dan selektif; Ditujukan termasuk untuk memfasilitasi daerah berprestasi;
Kluster C (Kab/Kota Lainnya): Memiliki pedoman rencana dan program yang berkualitas untuk pemenuhan SPM Bidang Cipta Karya di Daerah; Karakteristik daerah: rawan bencana alam, cakupan air minum/sanitasi rendah, permukiman kumuh, daerah kritis (miskin); Memiliki komitmen tinggi dan program yang responsif
Kluster D : Kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang Cipta Karya; Bertujuan untuk penang-gulangan kemiskinan di perkotaan dan perdesaan.
MENJARING PROGRAM KREATIF PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
Direktorat Jenderal Cipta Karya membuka akses terhadap program-program kreatif dan inovatif yang dikreasikan oleh: Pemerintah Daerah,
Komunitas, Kelompok Masyarakat, dll Program-program yang dapat menstimulan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui pengembangan infrastruktur Cipta Karya, baik skala komunitas maupun skala kawasan
PEMUKTAHIRAN LOKASI PERMUKIMAN KUMUH
Data Kementerian Pekerjaan Umum
Hasil Identifikasi Lokasi Permukiman Kumuh (Status: 29 Agts 2014)
Total Pemutakhiran Data Permukiman Kumuh
SK Kawasan Kumuh 2014
415 Kab/Kota 3.201 Kawasan 34.473 Ha 30 Kab/Kota
(Kriteria Permukiman Kumuh berdasarkan UU No 1/2011)
KETERKAITAN SUBSTANSI RP2KP
RPJMD
RTRWK
PERDA BG
RISPAM
RP2KP RTBL
SSK
RPKPP / RTBL KSK
RPI2JM CK MP & Penganggaran Tahunan
RPI2JM PU
STRATEGI KETERPADUAN PEMBANGUNAN
BIDANG CIPTA KARYA BENTUK DUKUNGAN/KEGIATAN
ENTITAS
SOFTWARE
PEMBANGUNAN FISIK
Regional
Masterplan Feasibility Study
Sektor AM SPAM Regional
Sektor PPLP TPA Regional
Kab/ Kota
Sektor AM RISPAM
Sektor Bangkim RPPKP/SPPIP
Sektor PPLP SSK
Sektor PBL Perda BG
Sektor AM Penyehatan PDAM SPAM Kab/Kota
Sektor PPLP Infrastruktur Air Limbah terpusat Infrastruktur Drainase Perkotaan Infrastruktur TPA Sampah
Sektor AM SPAM MBR (di Rusunawa, Kws Kumuh dan Kws Nelayan) SPAM di Kws KAPET/MP3EI/KEK SPAM IKK SPAM di Pel. Perikanan SPAM di Kws Perbatasan
Sektor Bangkim Rusunawa Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh PSD Kws Rawan Bencana, Kws Perbatasan, Pulau Kecil Terluar, & Kws Perdesaan Potensial (agro/minapolitan & KTM)
Sektor PPLP Infrastruktur Air Limbah Komunal Infrastruktur TPST/3R
Sektor PBL Revitalisasi Kawasan, Pengembangan RTH dan PSD permukiman tradisional/ bersejarah
Sektor AM SPAM Desa Rawan Air/Pesisir/ Terpencil PAMSIMAS
Sektor Bangkim PPIP
Sektor PPLP Sanimas
Sektor PBL PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP) Perbaikan Kampung/Penataan Lingk. Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)
Kawasan
Lingkungan
RTBL Desain Kawasan
Rencana Kerja Masyarakat/ Community Action Plan
LOKASI KETERPADUAN PERMUKIMAN KUMUH Prioritas 1 No
Prioritas 2
Provinsi Kabupaten/ Kota
Nama Kawasan
Kabupaten/ Kota
Nama Kawasan
1
NAD
Kota Lhoksumawe
Gp. Pusong
Kota Langsa
Gp. Telaga Tujuh
2
Sumatera Utara
Kota Medan
Medan Belawan
Kota Binjai
Satria
3
Sumatera Barat
Kota Padang
Kawasan Jati, Kec. Padang Timur
Kab. Agam
Padang Luar
4
Riau
Kota Pekanbaru
Tampan
Kab. Indragiri Hulu
Rengat
5
Kepulauan Riau
Kab. Bintan
Kampung Keke
Kab. Natuna
Bunguran Timur
6
Jambi
Kab. Bungo
Bungo Dani
Kab. Kerinci
Kayu Aro
7
Sumatera Selatan
Kota Palembang
35 Ilir
Kota Lubuk Linggau
Muara Enim
8
Bangka Belitung
Kota Pangkal Pinang
Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam
Kab. Bangka Barat
Teluk Rubiah
9
Bengkulu
Kota Bengkulu
Rawa Makmur
Kab. Rejang Lebong
Curup
10
Lampung
Kab. Lampung Timur
Labuhan Maringgai, Bandar Shribawano
Kab. Pringsewu
Pringsewu
11
Jawa Barat
Kota Bogor
Kawasan Mulyaharja
Kota Cirebon
Lemah Wungkuk
12
Banten
Kab. Pandeglang
Kawasan Labuan
Kab. Serang
Ciruas
13
Jawa Tengah
Kota Semarang
Semarang Utara
Kab. Grobogan
Purwodadi
14
DI Yogyakarta
Kota Yogyakarta
S. Winongo, Kel. Gedungkiwo, Kel. Suryodiningratan, Kec. Mantrirejon
Kab. Sleman
Mlati
15
Jawa Timur
Kota Malang
Blimbing
Kota Pasuruan
Kel. Panggung Rejo
LOKASI KETERPADUAN PERMUKIMAN KUMUH No
Provinsi
Prioritas 1 Kabupaten/ Kota
Prioritas 2 Nama Kawasan
Kabupaten/ Kota
Nama Kawasan
16
Bali
Kab. Tabanan
Kediri dan Tabanan
Kab. Gianyar
Sukawati
17
Nusa Tenggara Barat
Kota Bima
Rasana’e Barat
Kab. Lombok Tengah
Praya dan Kopang
18
Nusa Tenggara Timur
Kab. Belu
Atambua
Kota Kupang
Oesapa
19
Kalimantan Barat
Kota Pontianak
Kota. Singkawang
Roban
20
Kalimantan Tengah
Kab. Sukamara
Banjar Serasan dan Tambelan Sampit Sukamara
Kota Palangkaraya
Jaken Raya
21
Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin
Belitung dan Kuin
Kab. Kotabaru
Pulau Laut Utara
22
Kalimantan Timur
Kota Balikpapan
Muara Rapak
Kota Bontang
Tanjung Laut
23
Sulawesi Utara
Kota Bitung
Pusat Kota dan Wisata
Kab. Minahasa
DAS Tondano
24
Gorontalo
Kota Gorontalo
Pusat Kota
Kab. Pohuwatu
Kota Marisa
25
Sulawesi Tengah
Kota Palu
Kab. Parigi Mountong
Bantaya Loji
26
Sulawesi Selatan
Kota Makassar
Tondo Pattingaloang Cambaya, Gussungm dan Maccini Sombala
Kab. Barru
Kawasan Garongkong Mangempang dan Limpo Majang
27
Sulawesi Barat
Kab. Mamuju
Binanga
Kab. Majene
Kawasan Banggae
28
Sulawesi Tenggara
Kab Kolaka
Lamokato
Kab. Wakatobi
Mola
29
Maluku
Kota Ambon
Benteng
Kota Tual
Ohoitel
30
Maluku Utara
Kota Ternate
Gamalama dan Mangga dua
Kab. Halmahera Tengah
Fidi Jaya
31
Papua
Kota. Jayapura
Jayapura
Kab.Kep. Yapen
Distrik Yapen Selatan
32
Papua Barat
Kab. Manokwari
Anggrem Borobudur
Kab. Sorong
Aimas
CONTOH LOKASI KETERPADUAN PERMUKIMAN KUMUH Provinsi Kab/Kota
Entitas Kawasan Lingkungan
Provinsi Kab/Kota Entitas
: Sumatera Selatan : Kota Palembang
Uraian Kegiatan Peningkatan kualitas permukiman kumuh Kawasan Seberang Ilir Kws 35 Ilir (Kec. Ilir Barat II), Kec. Gandus Pembangunan TPST 3R
Kws 35 Ilir Kws 35 Ilir
Sektor
RPM PHLN Total
Bangkim 2.150 PLP
2.150
800
800
2.950
- 2.950
: Sumatera Selatan : Kota Lubuk Linggau Uraian Kegiatan Pembangunan TPST 3R
Lingkungan
Kawasan Kumuh
Kawasan Kumuh
Sektor
Kel. Muara Enim
PLP
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kel. Muara Enim Kawasan Kota Lubuk Linggau
RPM PHLN Total 400
400
Bangkim 2.750
2.750
3.150
- 3.150
