MODUL PEMAHAMAN DASAR STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)

Modul Pelaksanaan ● Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP

MODUL PEMAHAMAN DASAR STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)

Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP ● 1


PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Dalam rangkaian kegiatan penyusunan SPPIP dan RPKPP, MODUL PEMAHAMAN DASAR SPPIP DAN RPKPP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP). dan MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP). 

MODUL PEMAHAMAN DASAR SPPIP DAN RPKPP, yang akan menjadi acuan dalam tahap persiapan peaksanaan kegiatan dan persiapan penyusunan SPPIP dan RPKPP;



MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRSTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP), yang akan menjadi acuan dalam proses penyusunan SPPIP; dan



MODUL PROSES DAN PROSEDUR RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP), yang akan menjadi acuan dalam proses penyusunan RPKPP. Penggunaan tiap modul dalam kerangka proses penyusunan SPPIP dan RPKPP dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini. PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN SPPIP DAN RPKPP PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN SPPIP DAN RPKPP

PERSIAPAN PENYUSUNAN SPPIP DAN RPKPP

`

PENYUSUNAN RPKPP

`

MODUL Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP

Gambar 1

PENYUSUNAN SPPIP

MODUL Proses dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)

MODUL Proses dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP)

Kedudukan Modul Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPPIP dan RPKPP



A A

MODUL PEMAHAMAN

STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)

PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP KEGIATAN PERSIAPAN

LATAR BELAKANG DAN KARAKTERISTIK SPPIP DAN RPKPP

Bagian A Modul pemahaman dasar ini terdiri dari empat sub- modul yakni: A.1 Latar Belakang Kebutuhan SPPIP dan RPKPP A.2 Pengertian, Fungsi dan Karakteristik SPPIP dan RPKPP A.3 Pendekatan Dalam Penyusunan SPPIP dan RPKPP A.4 Kedudukan SPPIP dan RPKPP dalam Kerangka Pembangunan Kota A.5 Pemangku Kepentingan Dalam SPPIP dan RPKPP



Bagian A.1

:

Latar Belakang Kebutuhan SPPIP dan RPKPP Apa Persoalan yang Dihadapi Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan di Indonesia? Sebagian besar pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada saat ini kurang atau belum mengantisipasi dan mengakomodir perkembangan kawasan perkotaan. Hal ini akan menimbulkan beberapa implikasi permasalahan antara lain: (a) tidak meratanya penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan, dan (b) tidak tersedianya lingkungan permukiman yang layak, (c) tidak terkendalinya pembangunan permukiman pada daerah-daerah non-permukiman, dan (d) terjadinya permukiman kumuh.

Hal-hal Apa Saja yang Dibutuhkan Untuk Menyelesaikan Persoalan Pembangunan Permukiman? Melalui Apa Penyelesaiannya? Permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan serta pembangunan kabupaten/kota secara keseluruhan ditangani dan diantisipasi melalui 2 (dua) bentuk perencanaan, yaitu: (1) perencanaan pembangunan yang memberikan arahan pencapaian tujuan pembangunan sektoral dan (2) penyelenggaraan penataan ruang yang memberikan arah pembangunan keruangan. Kedua bentuk perencanaan tersebut diwadahi dalam 2 (dua) dokumen, yaitu: (1) dokumen rencana pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)) dan (2) dokumen rencana tata ruang (Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang). Dalam upaya untuk menangani permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, beserta permasalahan pembangunan kabupaten/kota secara keseluruhan, kedua produk perencanaan ini perlu saling disinergikan dan dipadukan satu sama lain. Mempertimbangkan permasalahan yang muncul tersebut, maka suatu kabupaten/kota sudah selayaknya memiliki strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang sinergi dengan arah pengembangan kabupaten/kota, serta dapat menjadi acuan yang jelas bagi



penerapan program-program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Terkait dengan persoalan tersebut, suatu kabupaten/kota perlu memiliki strategi operasional dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, yang dikenal sebagai Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP). Adapun SPPIP ini dijabarkan dalam suatu rencana operasional berupa Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) dimana keduanya disusun dengan tetap mengacu pada strategi pengembangan kabupaten/kota yang telah ada.

Bagaimana SPPIP dan RPKPP Dapat Menjawab Kebutuhan Penyelesaian Persoalan Pembangunan Permukiman? Dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, SPPIP dan RPKPP menjadi suatu yang penting dan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung terjadinya integrasi antara perencanaan pembangunan dan penataan ruang. SPPIP dan RPKPP ini pada dasarnya bukan merupakan inisiatif untuk menyusun suatu kebijakan baru. SPPIP dan RPKPP merupakan instrumen baru untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dan strategi pembangunan. SPPIP merupakan kebijakan makro yang bersifat strategis yang diarahkan untuk menjadi acuan kebijakan bagi pengembangan di bidang permukiman dan infrastruktur perkotaan, sedangkan RPKPP merupakan penjabaran SPPIP ke dalam rencana aksi yang operasional dan mendapat legitimasi dari pemangku kepentingan. Dalam lingkup pengembangan kota, SPPIP dan RPKPP ini merupakan instrumen kebijakan yang menjadi salah satu acuan penyelenggaraan pembangunan di bidang permukiman dan infrastruktur perkotaan di tingkat kabupaten/kota dan menjadi rujukan bagi semua pihak.



Bagian A.2

:

Pengertian, Fungsi, dan Karakteristik SPPIP dan RPKPP

Apa itu SPPIP dan RPKPP? SPPIP merupakan suatu strategi yang menjadi acuan bagi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang penyusunannya mengacu dan terintegrasi dengan arahan pengembangan kabupaten/kota secara komprehensif. SPPIP ini merupakan alat utama bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Selain itu, SPPIP juga merupakan rancangan tindakan atau aksi untuk membangun permukiman dan infrastruktur pendukungnya sebagai komponen inti pembentuk kawasan perkotaan. Sebagai rancangan tindakan atau aksi, SPPIP ini diterjemahkan ke dalam suatu strategi berikut program pembangunannya. SPPIP ini disusun berdasarkan arahan kebijakan dan strategi yang terdapat di dalam RTRW dan RPJPD. RPKPP merupakan rencana aksi program strategis untuk penanganan permasalahan permukiman dan pembangunan infrastruktur permukiman pada kawasan prioritas di perkotaan. RPKPP disusun pada lingkup wilayah perencanaan kawasan dan dengan kedalaman rencana teknis yang dituangkan dalam peta skala 1:5.000 dan 1:1.000. RPKPP ini merupakan penjabaran dari SPPIP untuk kawasan permukiman prioritas yang ditetapkan.

Bagaimana Keterkaitan SPPIP dan RPKPP? Dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur pemrukiman perkotaan di suatu kabupaten/kota, hubungan yang terbentuk antara SPPIP dan RPKPP adalah sebagai berikut: 



SPPIP merupakan arahan bagi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada lingkup kawasan perkotaan di dalam wilayah administrasi kabupaten/kota; SPPIP memuat strategi dan arahan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan untuk skala kabupaten/kota dan skala kawasan permukiman prioritas;







Untuk dapat diimplementasikan, strategi dan arahan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dalam skala kawasan permukiman prioritas didetailkan dalam rencana aksi program penanganan kawasan yang memuat program dan kegiatan yang terukur dari sisi volume dan biayanya; serta Upaya pendetailan di dalam rencana aksi program penanganan kawasan tersebut dituangkan ke dalam RPKPP.

Secara rinci hubungan dan perbedaan SPPIP dan RPKPP dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini. STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) STRATEGI SKALA KABUPATEN/ KOTA

ARAHAN PROGRAM SKALA KABUPATEN/ KOTA

TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KEGIATAN PEMBANGUNAN SUBKAWASAN 1

STRATEGI SKALA KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

ARAHAN PROGRAM SKALA KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN KAWASAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN SUBKAWASAN 2 KEGIATAN PEMBANGUNAN SUBKAWASAN ....

Gambar 2

Diagram Keterkaitan SPPIP Dengan RPKPP

Apa Fungsi SPPIP dan RPKPP Dalam Kerangka Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan? Dalam kerangka pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, SPPIP memiliki fungsi sebagai berikut : 

sebagai acuan bagi implementasi program pembangunan permukiman dan infrastuktur permukiman perkotaan, sehingga dapat terintegrasi dengan program pembangunan lainnya;



sebagai dokumen induk dari semua dokumen perencanaan program sektoral bidang permukiman di daerah, sehingga fasilitasi APBN dalam penyediaan infrastruktur diprioritaskan pada daerah yang sudah memiliki Dokumen SPPIP/RPKPP;



sebagai salah satu acuan bagi penyusunan RPIJM Cipta Karya;





sebagai sarana untuk mengintegrasikan semua kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang tertuang di berbagai dokumen; dan



sebagai dokumen acuan bagi penyusunan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan skala kabupaten/kota.

Dalam kerangka pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, RPKPP memiliki fungsi sebagai berikut: 

untuk mendukung operasionalisasi RPIJM Cipta Karya; dan



sebagai masukan dalam penyusunan RPIJM Cipta Karya

Bagaimana Karakteristik SPPIP dan RPKPP? SPPIP memiliki karakteristik sebagai berikut: 

penyusunan SPPIP lebih banyak dilakukan melalui proses sinkronisasi, akomodasi, dan adopsi dari kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang ada;



pada proses penyusunannya, SPPIP tidak hanya berorientasi pada produk, namun juga pada proses penyusunannya. Hal ini dapat dilihat dari pengutamaan legitimasi produk yang diukur dari rasa memiliki dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan kabupaten/kota yang terlibat dalam proses penyusunan dan penerapannya;



kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang disusun tidak dipandang sebagai kebijakan dan strategi sektoral, melainkan mempertimbangkan keterkaitannya dengan pembangunan kawasan perkotaan secara keseluruhan; dan



kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan disusun dari skala kabupaten/kota sampai dengan skala kawasan. Pada skala kawasan, penyusunannya dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan strategi skala kabupaten/kota.



RPKPP memiliki karakteristik sebagai berikut: 

sebagai acuan bagi implementasi program pembangunan permukiman dan infrastuktur permukiman perkotaan, sehingga dapat terintegrasi dengan program pembangunan lainnya;



sebagai dokumen induk dari semua dokumen perencanaan program sektoral bidang permukiman di daerah, sehingga fasilitasi APBN dalam penyediaan infrastruktur diprioritaskan pada daerah yang sudah memiliki Dokumen SPPIP/RPKPP;



sebagai salah satu acuan bagi penyusunan RPIJM Cipta Karya;



sebagai sarana untuk mengintegrasikan semua kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang tertuang di berbagai dokumen; dan



sebagai dokumen acuan bagi penyusunan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan skala kabupaten/kota.

Apa yang Membedakan Pembangunan Lainnya?

SPPIP

dan

RPKPP

dengan

Instrumen

Tidak seperti halnya kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada satu pilar pembangunan, baik itu pilar pembangunan sektoral ataupun pilar pembangunan spasial, SPPIP dan RPKPP merupakan instrumen pembangunan yang mengintegrasikan antara kedua pilar pembangunan yang digunakan di Indonesia, yaitu: pilar perencanaan pembangunan dan pilar penataan ruang. Secara struktural, SPPIP dan RPKPP bukan merupakan pilar pembangunan ketiga karena lebih berperan sebagai instrumen untuk mengitegrasikan antara dua pilar tersebut.



Bagian A.3

:

Pendekatan dalam Penyusunan SPPIP dan RPKPP

Pendekatan-pendekatan Apa Saja yang Digunakan Dalam SPPIP dan RPKPP?

Penyusunan

Proses penyusunan SPPIP dan RPKPP ini didasarkan pada tiga (3) pendekatan, yaitu: (1) pendekatan normatif, (2) pendekatan fasilitatif dan partisipatif, serta (3) pendekatan teknis-akademis

Bagaimana Penjelasan dari Pendekatan Penyusunan SPPIP dan RPKPP Tersebut? 

Pendekatan Normatif adalah suatu cara pandang untuk memahami permasalahan atau kondisi dengan berdasarkan pada norma-norma yang ada atau pada suatu aturan yang menjelaskan bagaimana kondisi tersebut seharusnya terjadi. Dalam pendekatan ini, perhatian pada masalah utama serta tindakan yang semestinya dilakukan menjadi ciri utama. Kondisi atau situasi yang terjadi tersebut dijelaskan, dilihat, dan dibandingkan karakteristiknya dengan kondisi yang seharusnya, dimana dalam konteks pembangunan kondisi yang seharusnya tersebut didasarkan pada produk legal peraturan perundangan, baik untuk nasional maupun daerah.



Pendekatan Fasilitatif dan Partisipatif digunakan dengan dasar pertimbangan bahwa proses penyusunan dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan kabupaten/kota maupun pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. Hal ini dimaksudkan agar hasil penyusunan dapat dirasakan dan dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah.





Pendekatan Teknis-Akademis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, baik itu dalam pembagian tahapan pekerjaan maupun teknik-teknik identifikasi, analisis, penyusunan strategi maupun proses pelaksanaan penyepakatan. Dalam pendekatan ini, proses penyusunan SPPIP dan RPKPP menggunakan beberapa metode dan teknik studi yang baku yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh tim kerja, pemberi kerja, dan tim pokjanis daerah.



Bagian A.4

:

Kedudukan SPPIP dan RPKPP Pembangunan Kabupaten/Kota

dalam

Kerangka

Bagaimana Kedudukan SPPIP dan RPKPP Dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten/Kota? Dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, SPPIP ini merupakan penerjemahan dan sinkronisasi dari kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat di dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD dan RPJMD) dan penataan ruang (RTRW kabupaten/kota) sebagai pilar utama dalam pembangunan wilayah di Indonesia. Selain mengacu pada kedua pilar utama pembangunan ini, SPPIP juga menerjemahkan kebijakan dan strategi yang terdapat di dalam Kebijakan Strategi Perkotaan Daerah (KSPD) yang merupakan penjabaran dari Kebijakan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Dalam konteks pembangunan wilayah, KSPD ini memiliki fungsi: (1) memberikan acuan bagi pembangunan kabupaten/kota dan kawasan perkotaan, (2) mengatur fungsi kabupaten/kota dan penataan ruang kabupaten/kota untuk pembangunan berkelanjutan, (3) menjadi dasar dalam sinkronisasi regulasi dan kebijakan terkait pembangunan perkotaan, serta (4) menjadi instrumen perencanaan yang menjadi acuan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait pembangunan perkotaan. SPPIP yang telah dirumusukan dengan mempertimbangkan kebijakan dan strategi yang terdapat di dalam RPJPD, RPJMD, RTRW kabupaten/kota, dan KSPD ini akan menjabarkan kebijakan makro kabupaten/kota dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. SPPIP ini akan menjadi acuan bagi perumusan strategi sektor dan penyusunan Rencana Induk Sistem (RIS) komponen-komponen infrastruktur pada kawasan permukiman. Dalam konteks pembangunan bidang permukiman, strategi sektor dan Rencana Induk Sistem (RIS) yang telah disusun secara sistematis dan sinergis ini pada gilirannya akan menjadi masukan dalam proses penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) bidang cipta karya. Pada tahap selanjutnya dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) ini akan dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen RPKPP. Dalam konstelasi strategi pembangunan sektor, RIS dan RPIJM seringkali sudah disusun terlebih dahulu daripada SPPIP. Oleh karena itu, maka proses



penyusunan SPPIP akan mempertimbangkan dan mensinkronisasikan kebijakan dan strategi yang terdapat di dalam dokumen-dokumen tersebut, sedangkan proses penyusunan RPKPP wajib untuk mempertimbangkan program dan kegiatan di dalam RPIJM dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Selain itu, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk menunjang pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, setiap kabupaten/kota diharapkan memiliki Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP). Dari sisi lingkup substansi, RP3KP merupakan penjabaran dari rencana kawasan permukiman yang tertuang dalam RTRW kota/kabupaten. Sebagai rencana yang mengarahkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di suatu kota/kabupaten, maka RP3KP ini juga perlu disinergikan dengan SPPIP. Secara diagramatis, keterkaitan SPPIP dan RPKPP dengan instrumen pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 3 berikut. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

(RTRW) KOTA/KABUPATEN

(RPJPD)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN DAERAH

(RPJMD)

(KSPD)

STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

(SPPIP)

RENCANA DETAIL TATA RUANG

STRATEGI SEKTOR STRATEGI SISTEM SANITASI KOTA

STRATEGI SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

(S-SK)

(S-SPP)

(RDTR)

STRATEGI SEKTOR LAINNYA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(RP3KP)

RENCANA INDUK SISTEM (RIS) RENCANA INDUK SANITASI

RENCANA INDUK PERSAMPAHAN

MASTERPLAN SEKTOR LAINNYA

RENCANA PEMBANGUNAN INVESTASI JANGKA MENENGAH

(RPIJM) RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

(RPKPP)

sinkronisasi diacu/diterjemahkan/didetailkan

Gambar 3

RENCANA SEKTORAL LAINNYA

Keterkaitan SPPIP dan RPKPP Pembangunan Kabupaten/Kota

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

(RTBL)

Dalam

Kerangka

Kebijakan



Bagiamana Keterkaitan SPPIP dan RPKPP Dengan Dokumen Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten/Kota dari Sisi Waktu? Dari sisi waktu, SPPIP merupakan penterjemahan arahan pengembangan dan pembangunan kota untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan selama jangka waktu 20 tahun sebagaimana arahan dalam RTRW dan RPJPD. Strategi untuk 5 (lima) tahun pertama didasarkan pada arahan dalam RPJMD dan KSPD, serta akan menjadi acuan bagi penyusunan RPKPP dan RPIJM. Ilustrasi kedudukan SPPIP dan RPKPP dalam kerangka kebijakan pembangunan kota terdapat pada Gambar 4. ARAHAN SPASIAL

ARAHAN PEMBANGUNAN

ARAHAN PERKOTAAN

RTRWN

RPJPN

KSPN

20 TAHUN

20 TAHUN

20 TAHUN

RTRWD

RPJPD

20 TAHUN

20 TAHUN

RPJMD

KSPD

5 TAHUN

5 TAHUN

SPPIP 20 TAHUN LIMA TAHUN I

LIMA TAHUN II

LIMA TAHUN III

LIMA TAHUN IV

RPIJM 5 TAHUN LIMA TAHUN I

LIMA TAHUN I

LIMA TAHUN I

LIMA TAHUN I

LIMA TAHUN I

LIMA TAHUN I

LIMA TAHUN I

RPKPP 5 TAHUN LIMA TAHUN I

Gambar 4

LIMA TAHUN I

LIMA TAHUN I

Keterkaitan SPPIP dan RPKPP Dalam Kerangka Pembangunan Kabupaten/Kota Dari Sisi Waktu

Kebijakan



Bagaimana Keterkaitan SPPIP dan RPKPP Dengan RPIJM? SPPIP ini menjadi dokumen induk dan acuan utama dalam penyusunan programprogram investasi bidang permukiman yang terdapat dalam RPIJM Cipta Karya, sedangkan RPKPP merupakan dokumen teknis untuk mendukung operasionalisasi RPIJM Cipta Karya. Dalam hal ini, program 5 (lima) tahunan yang dihasilkan dalam SPPIP akan menjadi acuan dan dasar dalam penyusunan program, indikasi kegiatan, serta alokasi pendanaannya di dalam RPIJM Cipta Karya. Program, indikasi kegiatan, serta alokasi pendanaan di dalam RPIJM Cipta Karya tersebut akan dirinci dalam program dan kegiatan yang terukur baik volume, biaya, dan lokasinya di tiap kawasan prioritas RPKPP (Gambar 5). STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

(SPPIP)

STRATEGI

sebagai arah dan kebijakan program investasi bidang cipta karya

INDIKASI PROGRAM

RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH BIDANG CIPTA KARYA

(RPIJM BIDANG CIPTA KARYA)

PROGRAM

KEGIATAN

SKALA KOTA SKALA KAWASAN PROGRAM PENANGANAN

KEGIATAN

RPKPP merupakan acuan RPIJM pada kawasan prioritas dan rencana teknis rinci subkawasan

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

(RPKPP)

Gambar 5

Keterkaitan SPPIP, RPKPP, dan RPIJM

Berdasarkan keterkaitan ini, maka apabila RPIJM sudah disusun sebelum SPPIP dan RPKPP, maka program yang tertuang dalam RPIJM, khususnya untuk tahun pertama, akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan strategi dan program di dalam SPPIP, sedangkan rumusan, volume, dan alokasi penganggaran akan menjadi acuan utama dalam perumusan kegiatan berikut rinciannya di dalam RPIJM. Untuk tahun kedua dan seterusnya, rumusan strategi



dan program SPPIP akan menjadi dasar dalam upaya review dan penyempurnaan RPIJM (Gambar 5)

Gambar 6

Contoh Keterkaitan Substansi SPPIP, RPKPP, dan RPIJM

Apa Perbedaan SPPIP dan RPKPP Dengan RTRW, serta Bagaimana Keterkaitan Antara Ketiganya? Dalam kaitannya dengan RTRW, keberadaan SPPIP dan RPKPP berbeda terutama dalam hal lingkup substansi dan lingkup wilayahnya. Secara rinci perbedaan RTRW, SPPIP, dan RPKPP dalam kerangka pembangunan perkotaan dapat dilihat pada Tabel 1.


Tabel 1

Rincian Perbedaan Antara SPPIP, dan RPKPP Dalam Kerangka Pembangunan Wilayah Perkotaan




Walaupun berbeda, SPPIP dan RPKPP ini memiliki keterkaitan erat dengan RTRW. SPPIP dan RPKPP ini dalam proses penyusunannya mengacu pada arah kebijakan yang terdapat di dalam RTRW, terutamanya mengenai alokasi pola ruang kawasan permukiman perkotaannya. Selain itu dalam penyusunan SPPIP dan RPKPP juga mempertimbangkan beberapa substansi di dalam RTRW, seperti:



Kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan permukiman perkotaan dan infrastruktur pendukungnya, sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan strategi untuk SPPIP;



Arah pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan dan infrastruktur pendukungnya, sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan untuk SPPIP dan RPKPP; dan



Arahan pengembangan kawasan strategis, sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas di dalam SPPIP dan RPKPP.



Bagian A.5

Pemangku Kepentingan Dalam SPPIP dan RPKPP

Siapa Saja Pihak yang Terlibat Dalam Proses Penyusunan SPPIP dan RPKPP? Sesuai dengan fungsi dan perannya dalam mengintegtrasikan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada berbagai tingkat maka kegiatan penyusunan SPPIP dan RPKPP sudah barang tentu melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berada di tingkat pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Walaupun demikian, secara realistis pembangunan kabupaten/kota, khususnya pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan tentunya akan melibatkan pemangku kepentingan dalam konteks yang lebih luas dari kalangan pemerintah seperti dinyatakan sebelumnya. Pemangku kepentingan dari kalangan tersebut antara lain adalah: 



Pengembang perumahan sebagai institusi yang menangani penyediaan perumahan berbentuk badan usaha milik privat. Dalam konsep SPPIP dan RPKPP, pengembangan memiliki potensi sangat besar untuk dilibatkan ataupun terlibat dalam implementasinya. Dalam konteks SPPIP dan RPKPP, pengembangan perumahan berperan sebagai pihak yang ikut terlibat dalam mengembangkan dan membangun hunian. Masyarakat / komunitas sebagai pihak yang secara kolektif memiliki gagasan, dan rencana mengembangkan ataupun memecahkan persoalan dalam lingkungan permukimannya. Pada sejumlah kasus tertentu, ditemui suatu kondisi dimana masyarakat/komunitas ini juga memiliki sejumlah sumberdaya untuk merealisasikan gagasan dan rencananya terutama yang berkaitan dengan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Dalam konteks SPPIP dan RPKPP, masyarakat / komunitas berperan sebagai pihak yang ikut terlibat dalam mengembangkan dan membangun hunian.



Apa Peran Dari Tiap Pihak yang Terlibat Dalam Proses Penyusunan SPPIP dan RPKPP? Secara rinci peran dan bentuk keterlibatan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan penyusunan SPPIP dan RPKPP dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 7. Tabel 1

Peran dan Bentuk Keterlibatan Masing-Masing Pihak Dalam Kegiatan Penyusunan SPPIP dan RPKPP

PEMANGKU KEPENTINGAN TINGKAT PUSAT  Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum 

Direktorat Pengembangan Permukiman DJCK

TINGKAT PROVINSI  Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman

PERAN

BENTUK KETERLIBATAN

TUGAS DAN WEWENANG

Pembina kegiatan penyusunan SPPIP/RPKPP

- Mendorong dan mengarahkan penyusunan SPPIP/RPKPP pada kabupaten/kota melalui Pokjanis daerah

Pembina kegiatan penyusunan SPPIP/RPKPP

- Memberikan pendampingan teknis pelaksanaan penyusunan SPPIP/ RPKPP - Menyediakan pedoman pelaksanaan penyusunan SPPIP/RPKPP (KAK, panduan) - Memantau pelaksanaan SPPIP/RPKPP melalui kegiatan koordinasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota - Menyelenggarakan kolokium

TUGAS - melaksanakan pembinaan kegiatan penyusunan SPPIP dan penyusunan RPKPP; - menyediakan pedoman penyusunan SPPIP dan penyusunan RPKPP; dan - melakukan pemantauan dan evaluasi penyusunan SPPIP dan Penyusunan RPKPP. WEWENANG - melakukan penilaian terhadap hasil penyusunan SPPIP dan penyusunan RPKPP; - memberikan rekomendasi berdasarkan penilaian terhadap hasil penyusunan SPPIP; dan - memfasilitasi, mengoordinasikan, dan mensosialisasikan penyusunan SPPIP dan penyusunan RPKPP

Penyelenggara kegiatan penyusunan SPPIP/RPKPP

- Melakukan tertib administrasi penyelenggaraan kegiatan penyusunan SPPIP/RPKPP - Menyediakan tenaga ahli pendamping - Berperan aktif dalam tim teknis tingkat provinsi

TUGAS - melaksanakan konsolidasi pada tingkat provinsi; - melaksanakan pendampingan dan pengendalian kegiatan penyusunan SPPIP dan penyusunan RPKPP; dan - mendorong peningkatan



PEMANGKU KEPENTINGAN 

Tim Teknis Provinsi, Terdiri dari: Ketua : Satker Randal CK Anggota : Korwil, Dinas PU/CK Provinsi, Bappeda Provinsi, dan Satker Provinsi Bidang CK

PERAN Pendamping/ pengendali kegiatan penyusunan SPPIP dan RPKPP

TINGKAT KABUPATEN/KOTA Perumus  Kelompok Kerja SPPIP/RPKPP Teknis (Pokjanis), Terdiri dari dinas/instansi terkait di lingkup pemerintah kabupaten/kota. Pembentukan Pokjanis ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota



Tim Ahli Pendamping, yang terdiri dari tenaga ahli beserta asisten ahli

Pendamping kegiatan penyusunan SPPIP/RPKPP

BENTUK KETERLIBATAN

TUGAS DAN WEWENANG

- Mendorong peningkatan kapasitas Pokjanis melalui kegiatan pelatihan/konsolidasi tingkat provinsi - Melakukan pendampingan kegiatan penyusunan SPPIP/RPKPP melalui monitoring dan evaluasi/konsolidasi di tingkat provinsi

kapasitas pokjanis di tingkat kabupaten/kota. WEWENANG - menetapkan tim teknis provinsi; - melaksanakan koordinasi penyusunan SPPIP dan penyusunan RPKPP dalam lingkup provinsi; dan - memberikan rekomendasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait dengan kinerja pokjanis.

- Merumuskan SPPIP/RPKPP - Menjadi narasumber dan penentuperumusan hasil SPPIP/RPKPP - Mengambil keputusan dalam proses penyusunan dokumen SPPIP/RPKPP - Mengawal keberlanjutan program SPPIP/RPKPP hingga tahapan implementasi

TUGAS - menyediakan basis data dan informasi spasial dan sektoral; - melaksanakan penyusunan SPPIP dan RPKPP sesuai dengan pedoman sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini; - menghasilkan SPPIP dan RPKPP yang dapat diimplementasikan; dan - penyebarluasan informasi produk SPPIP dan RPKPP kepada masyarakat WEWENANG - menetapkan pokjanis; - melaksanakan peninjauan kembali terhadap SPPIP dan RPKPP berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam peraturan menteri ini; - melibatkan peran masyarakat dalam proses penyusunan SPPIP dan penyusunan RPKPP; dan - menetapkan SPPIP.

- Memfasilitasi Pokjanis dalam proses penyusunan SPPIP/RPKPP - Menyusun laporan proses kegiatan SPPIP/RPKPP - Menyusun dokumen SPPIP/RPKPP hasil perumusan Pokjanis



HUBUNGAN KETERKAITAN

PERAN

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA (DJCK) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

PEMBINA KEGIATAN PENYUSUNAN SPPIP/ RPKPP

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA (DJCK), KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

 PENYELENGGARA KEGIATAN SPPIP/ RPKPP

DINAS DINAS PEKERJAAN PEKERJAAN UMUM/ UMUM/ CIPTA CIPTA KARYA KARYA PROVINSI PROVINSI SATUAN SATUAN KERJA KERJA (SATKER) (SATKER) CIPTA CIPTA KARYA KARYA PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN KAWASAN KAWASAN PERMUKIMAN PERMUKIMAN penyediaan penyediaan ahli ahli pendamping pendamping

TIM TEKNIS

 PENGENDALI KEGIATAN SPPIP/ RPKPP

 BAPPEDA BAPPEDA PROVINSI PROVINSI  DINAS DINAS PROVINSI PROVINSI TERKAIT TERKAIT  SATKER SATKER CIPTA CIPTA KARYA KARYA PROVINSI PROVINSI



PENYUSUN SPPIP/RPKPP KELOMPOK KERJA TEKNIS

(POKJANIS)

PERUMUS SPPIP/ RPKPP

pemangku pemangku kepentingan kepentingan kota/kabupaten kota/kabupaten melakukan melakukan pendampingan pendampingan

TIM TENAGA AHLI PENDAMPING

PENDAMPING KEGIATAN PENYUSUNAN SPPIP/ RPKPP

AKADEMISI DAN UNSUR MASYARAKAT

Gambar 7

Keterkaitan Semua Pihak yang Terlibat Dalam Proses Penyusunan SPPIP dan RPKPP

Apakah SPPIP dan RPKPP Perlu untuk Dilegalisasi Dalam Peraturan Perundang-undangan? Untuk menjamin pemanfaatan dokumen SPPIP dan RPKPP sebagai acuan dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, maka dokumen SPPIP dan RPKPP dapat dilegalisasi dalam bentuk peraturan perundangan-undangan di daerah. Legalisasi untuk SPPIP dan RPKPP ini ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.



A B

MODUL PEMAHAMAN

STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)


RUANG LINGKUP SPPIP DAN RPKPP

Bagian B Modul Pemahaman SPPIP dan RPKPP ini merupakan penjelasan mengenai ruang lingkup SPPIP dan RPKPP yang terdiri dari 4 (empat) sub-modul: B.1 Ruang Lingkup SPPIP B.2 Keluaran SPPIP B.3 Ruang Lingkup RPKPP B.4 Keluaran RPKPP



Bagian B.1

Ruang Lingkup SPPIP Apa yang menjadi batasan Lingkup Wilayah SPPIP? Kegiatan penyusunan SPPIP dapat dilakukan pada lingkup wilayah administrasi kota dan wilayah administrasi kabupaten, dengan fokus pada kawasan yang diarahkan dalam RTRW kabupaten/kota sebagai kawasan permukiman perkotaan.

Apa Perbedaan Lingkup Wilayah SPPIP Untuk Wilayah Administrasi Kota dan Wilayah Administrasi Kabupaten? 

Untuk wilayah yang berstatus kota, maka lingkup wilayah penyusunan SPPIP mencakup keseluruhan kawasan permukiman di wilayah administrasi kota yang ditetapkan dalam RTRW kota yang bersangkutan.



Untuk wilayah yang berstatus kabupaten, maka lingkup wilayah penyusunan SPPIP mencakup kawasan di dalam wilayah administrasi kabupaten yang didefinisikan sebagai kawasan permukiman perkotaan oleh RTRW kabupaten yang bersangkutan.

Apa saja Lingkup Substansi dari SPPIP dan Sejauhmana kedalamannya? Lingkup Substansi SPPIP dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: 1) Lingkup substansi keluaran akhir SPPIP dan 2) lingkup substansi menyeluruh yang meliputi seluruh proses penyusunan SPPIP. Kedua bagian lingkup substansi SPPIP ini akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Lingkup Substansi keluaran akhir SPPIP Dari sisi substansi, keluaran akhir yang diharapkan dari kegiatan penyusunan SPPIP berupa strategi pembangunan yang diturunkan dan didetailkan dalam bentuk program. Strategi pembangunan dalam SPPIP memuat langkah-langkah riil dan terukur yang harus diambil untuk merealisasikan tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang diatur dalam kebijakan. Strategi pembangunan dalam SPPIP ini disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut dan diilustrasikan pada Gambar 8.



 







Rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang telah disepakati bersama oleh Pokjanis; Kebutuhan penanganan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, yang didasarkan pada karakteristik potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman eksisting; Sumber daya yang dimiliki yang dapat menjadi pembatas ataupun pendorong bagi terwujudnya target capaian dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang ingin dicapai. Sumber daya ini dapat berupa:  sumber pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;  luas lahan yang tersedia untuk pembangunan;  kesiapan masyarakat dalam mendukung program pembangunan;  kapasitas aparatur pelaksana program;  dan sebagainya Strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman yang telah ada di berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku; dan Target capaian dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang diharapkan. KEBUTUHAN KEBUTUHAN PENANGANAN PENANGANAN YANG YANG DIRUMUSKAN DIRUMUSKAN BERDASARKAN BERDASARKAN KONDISI KONDISI EKSISTING EKSISTING PERMASALAHAN PERMASALAHAN

TUJUAN DAN KEBIJAKAN

STRATEGI STRATEGI

TARGET CAPAIAN

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN PERMUKIMAN DAN DAN INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

YANG DIHARAPKAN PADA AKHIR TAHUN IMPLEMENTASI

SUMBER SUMBER DAYA DAYA YANG YANG DIMILIKI DIMILIKI DAERAH DAERAH (dana, (dana, lahan, lahan, komitmen komitmen masyarakat, masyarakat, sumber sumber daya daya aparatur, aparatur, dll) dll)

Gambar 8

Dasar Pertimbangan Perumusan Strategi Dalam SPPIP



Dalam perumusan strategi pembangunan SPPIP perlu memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu: cakupan aspek dan cakupan wilayah. 



Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dalam konteks cakupan aspek merujuk pada strategi fisik dan non-fisik. Untuk strategi non-fisik dapat meliputi strategi terkait aspek sosial, ekonomi, pembiayaan, kelembagaan, pelibatan masyarakat dan pelaku terkait lainnya, serta legalisasi. Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dalam konteks cakupan wilayah disusun untuk skala kota/kabupaten dan skala kawasan.

Setiap strategi yang dirumuskan didetailkan ke dalam program yang memuat penjabaran strategi ke dalam langkah-langkah operasional untuk jangka waktu tertentu.

2. Lingkup Substansi Seluruh Proses Penyusunan SPPIP Lingkup substansi untuk seluruh proses penyusunan SPPIP mencakup 5 (lima) lingkup kegiatan, yaitu: (1) persiapan, (2) identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, (3) perumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, (4) perumusan startegi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, serta (5) finalisasi dan sosialisasi. Secara rinci, lingkup kegiatan dari tiap kegiatan besar dan capaian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut pada Tabel 2.



Tabel 2

Keterkaitan Lingkup Kegiatan Dengan Capaian dalam Kegiatan Penyusunan SPPIP LINGKUP KEGIATAN

(1)

CAPAIAN KEGIATAN

Persiapan  Mengikuti sosialisasi penyusunan SPPIP yang akan dikoordinasikan penyelenggaraannya oleh tim pusat  Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan, termasuk di dalamnya melakukan koordinasi tim untuk pelaksanaan kegiatan, penyepakatan rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan, penyiapan peta dasar, sampai dengan pengumpulan data dan informasi  Melakukan konsolidasi dengan semua pemangku kepentingan dalam proses penyamaan tujuan dan rencana kerja penyusunan SPPIP

(2)

   

Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan  Melakukan kajian terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah berdasarkan dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah



Review kebijakan, strategi, dan program daerah dari tiap dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah

 Melakukan kajian terhadap isu-isu permukiman dan infrastruktur perkotaan, serta potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan.



Kajian isu-isu permukiman dan infrastruktur perkotaan Potensi, permasalahan, dan tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan perkotaan Potensi, permasalahan, dan tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan permukiman perkotaan

 

 (3)

Rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan Peta dasar Data dan informasi yang diperlukan Desain pengumpulan data dan informasi

Peta potensi, permasalahan, dan tantangan dalam pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan

Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan  Bersama dengan pemangku kepentingan kota menghasilkan indikasi arah pengembangan kota serta pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan berdasarkan hasil kajian kebijakan dan hasil kajian terhadap isu-isu, potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan perkotaan dan

 

Indikasi arah pengembangan kota Indikasi arah pembangunan permukiman kota dan infrastruktur perkotaan



LINGKUP KEGIATAN

CAPAIAN KEGIATAN

permukiman perkotaannya

(4)

 Bersama dengan pemangku kepentingan kota menghasilkan rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan



 Bersama dengan pemangku kepentingan menghasilkan:





Rumusan kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas



Identifikasi prioritas



 

Rumusan kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas Kawasan permukiman prioritas Penyelenggaraan Pra-FGD 2 dan FGD 2

permukiman

Perumusan Strategi dan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan  Bersama dengan pemangku kepentingan kota menghasilkan rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan



 Bersama dengan pemangku kepentingan menghasilkan :











(5)

kawasan



Rumusan tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan Rumusan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastrukur perkotaan Penyelenggaraan Pra-FGD 1 dan FGD 1

Analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan kebutuhan infrastruktur permukiman perkotaan dalam skema manajemen pembangunan perkotaan. Analisis konsekuensi atau implikasi penerapan strategi dan identifikasi dampak program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan (dalam skala kota dan skala kawasan) sebagai arahan investasi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan jangka menengah. Analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.







 

Rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan Penyelenggaraan Pra-FGD 3 dan FGD 3 Analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan kebutuhan infrastruktur permukiman perkotaan dalam skema manajemen pembangunan perkotaan Analisis konsekuensi atau implikasi penerapan strategi dan identifikasi dampak program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan (dalam skala kota dan skala kawasan) sebagai arahan investasi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan jangka menengah Analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Penyelenggaraan Pra-FGD 4 dan FGD 4 dan diskusi informal

Finalisasi dan Sosialisasi  Mengikuti kegiatan kolokium yang akan dikoordinasikan oleh koordinator pelaksana, dan memberikan pemaparan dan pembahasan capaian kegiatan pada Kolokium SPPIP

 

Masukan untuk penyempurnaan hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

 Menyelenggarakan konsultasi publik untuk menjaring masukan terhadap rumusan strategi dan program



Masukan untuk penyempurnaan hasil



LINGKUP KEGIATAN

CAPAIAN KEGIATAN

pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan  Melakukan diseminasi hasil kesepakatan perumusan SPPIP kepada dinas/instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya di kota/kabupaten bersangkutan



Tersosialisasikannya Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)

Lingkup substansi yang dimaksud secara rinci akan dijelaskan dalam masing – masing bagian pada Modul Proses dan Prosedur Penyusunan SPPIP yang merupakan bagian terpisah dari Modul Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP ini.



Bagian B.2

Keluaran SPPIP

Apa Keluaran Dari SPPIP? Terdapat 2 (dua) dokumen dari proses penyusunan SPPIP yang akan dihasilkan sebagai keluaran yaitu: a. Dokumen SPPIP; dan b. Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan SPPIP

Sejauhmana Tiap Keluaran Tersebut Harus Dihasilkan? Karakteristik atau persyaratan masing – masing keluaran dapat dijelaskan sebagai berikut: A. Dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) MUATAN

-

-

-

-

Indikasi arah pengembangan kabupaten/kota serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Rumusan kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas; Identifikasi kawasan permukiman prioritas; Rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan kebutuhan infrastruktur permukiman perkotaan dalam skema manajemen pembangunan perkotaan; Analisis konsekuensi atau implikasi penerapan strategi dan identifikasi dampak program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan (dalam skala kabupaten/kota dan skala kawasan);



Analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; dan Dokumen spasial terkait dengan strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

-

PENYAJIAN

Dokumen ini disajikan sebagai laporan utama, terpisah dengan dokumen laporan proses penyusunan substansi dan dokumen laporan mekanisme penyelenggaraan kegiatan Penulisan dokumen ini dilengkapi dengan tabel, gambar dan peta yang representatif

-

-

B. Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan SPPIP MUATAN

-

PENYAJIAN

-

-

-

Notulensi dari tiap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyepakatan dan diseminasi; Absensi dan daftar hadir tiap penyelenggaraan kegiatan penyepakatan dan diseminasi; Materi yang disampaikan; Bentuk-bentuk kesepakatan yang dihasilkan; dan Proses diskusi Dokumen ini disajikan sebagai dokumen yang terpisah dengan dokumen proses (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir Sementara, dan Laporan Akhir) dan dokumen SPPIP Kegiatan yang dilaporkan setidaknya adalah kegiatan FGD, diskusi informal, kolokium, konsultasi publik, dan diseminasi Bentuk-bentuk kesepakatan tertuang dalam berita acara kegiatan yang dihasilkan yang ditanda tangani oleh perwakilan pihak yang hadir dan menyetujui Tiap kegiatan yang diselenggarakan dilengkapi dengan dokumentasi foto penyelenggaraan yang disajikan sebagai lampiran dalam dokumen ini.



Bagian B.3

Ruang Lingkup RPKPP

Apa yang menjadi batasan Lingkup Wilayah RPKPP? RPKPP dilakukan untuk kawasan permukiman prioritas yang terdapat di setiap kawasan perkotaan dalam lingkup kabupaten/kota dan mengacu pada arahan yang terdapat dalam dokumen SPPIP. Kawasan permukiman prioritas ini dibagi dalam zona/blok pentahapan penanganan sehingga dapat ditentukan kawasan pembangunan Tahap 1. Secara hirarki spasial lingkup wilayah RPKPP dapat dibedakan menjadi dua jenjang, yaitu: Kawasan Permukiman Prioritas dan Kawasan Pembangunan Tahap 1. Lingkup Wilayah RPKPP pada jenjang kawasan permukiman prioritas dipetakan dengan skala 1:5.000 dan pada jenjang kawasan Pembangunan Tahap 1 dengan skala 1:1.000.

Apa perbedaan antara Kawasan Permukiman Prioritas dan Kawasan Pembangunan Tahap Pertama?  Kawasan Permukiman Prioritas RPKPP Kawasan permukiman prioritas adalah kawasan permukiman yang disepakati oleh pihak daerah sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis dalam konteks pembangunan kabupaten/kota dan merupakan prioritas dalam pembangunan dan pengembangannya. Kawasan permukiman prioritas merupakan satu kesatuan fungsional tertentu yang tidak terpisah (memiliki kesamaan permasalahan/tema penanganan) tanpa merujuk pada batas adminstrasi. Dalam penetapannya, didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:      

memiliki urgenitas penanganan; memiliki kontribusi dalam penanganan permasalahan kota; memiliki kontribusi dalam stimulasi pembangunan dan pengembangan kota; sesuai kebijakan pembangunan dan pengembangan kota; memiliki dominasi permasalahan terkait bidang cipta karya; dan memiliki dominasi penanganan melalui bidang cipta karya.



Jumlah kawasan yang ditetapkan dan terpilih minimal 1 (satu) kawasan dengan luasan per kawasan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak daerah (Pokjanis). Sebagai acuan luasan untuk kawasan terpilih adalah hingga 500 Ha atau dapat disesuaikan dengan batas deliniasi kawasan permukiman yang disepakati.  Kawasan Pembangunan Tahap 1 Kawasan pembangunan Tahap 1 adalah kawasan permukiman yang disepakati oleh masyarakat di dalam kawasan dan pihak daerah sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis dalam konteks pembangunan kawasan dan memiliki prioritas untuk dimulai pembangunannya pada tahun pertama dalam rencana pentahapan pembangunan kawasan. Luasan per kawasan pengembangan tahap 1 antara 20 - 30 Ha atau lainnya berdasarkan kesepakatan dengan pihak daerah.

Apa saja Lingkup Substansi dari RPKPP dan Sejauhmana kedalamannya? Lingkup substansi RPKPP dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: 1) lingkup substansi keluaran akhir RPKPP dan 2) lingkup substansi menyeluruh yang meliputi seluruh proses penyusunan RPKPP. Kedua bagian lingkup substansi RPKPP ini akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Lingkup Substansi Keluaran Akhir RPKPP Kedalaman substansi dari RPKPP sampai dengan rencana aksi program yang dijabarkan ke dalam rencana teknis. Rencana aksi program merupakan penjabaran dari strategi skala kawasan yang dirumuskan pada SPPIP yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan didetailkan pada program tahunan /1 (satu) tahun. Untuk komponen bidang permukiman pada program tahun pertama di kawasan pengembangan tahap 1 dilakukan penyusunan Rencana Detail Desain/Detailed Engineering Design (DED). Rumusan program dan kegiatan disusun dengan mengacu pada nomenklatur program di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum; Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011, berikut penyesuaiannya di kabupaten/kota yang bersangkutan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota; serta Rencana Strategi (Renstra) Kementerian/Lembaga lainnya.



2. Lingkup substansi seluruh proses penyusunan RPKPP Lingkup substansi penyusunan RPKPP secara rinci dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) lingkup kegiatan, yaitu: (1) persiapan, (2) identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan prioritas, (3) perumusan rencana aksi program, (4) perumusan rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1, dan (5) finalisasi dan sosialisasi. Secara rinci, lingkup kegiatan dari tiap kegiatan utama dan capaian kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3

Keterkaitan Lingkup Kegiatan Dengan Capaian dalam Kegiatan Penyusunan RPKPP LINGKUP KEGIATAN

CAPAIAN KEGIATAN

(1) Persiapan 

Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan, termasuk di dalamnya melakukan koordinasi tim untuk pelaksanaan kegiatan, penyepakatan rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan, penyiapan peta dasar, sampai dengan pengumpulan data dan informasi. Persiapan ini juga didukung dengan mengikuti konsolidasi di tingkat provinsi.

   

Rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan peta dasar Data dan informasi yang diperlukan Desain pengumpulan data dan informasi

(2) Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan Pada Kawasan Prioritas 





Melakukan review dan kajian terhadap kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah berdasarkan dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah serta dokumen SPPIP yang telah dibuat Melakukan kajian mikro terhadap kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan dalam SPPIP



Review kebijakan, strategi, dan program daerah dari tiap dokumen kebijakan terkait yang telah tersedia dan dijadikan acuan pelaksanaan pemerintah daerah serta dokumen SPPIP



Kajian mikro kawasan permukiman prioritas Presentasi audio-visual kawasan permukiman prioritas hasil investigasi di lapangan

Melakukan identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas







Potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas Pemetaan spasial potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas



LINGKUP KEGIATAN (3)

CAPAIAN KEGIATAN

Perumusan Rencana Aksi Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Pada Kawasan Prioritas  

Melakukan identifikasi kebutuhan penanganan kawasan permukiman prioritas Melakukan penyusunan konsep penanganan kawasan permukiman prioritas untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Proses penyusunan ini dilakukan dengan Focus Group Discusion (FGD) bersama dengan pemangku kepentingan kabupaten/kota dan kawasan

 







(4)

Melakukan penyusunan rencana aksi program penanganan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan berdasarkan arahan dalam program pembangunan dalam dokumen SPPIP berikut dengan tahapan pelaksanaan penanganannya. Adapun proses penyusunan ini dilakukan dengan FGD bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan.

 

Kebutuhan penanganan kawasan permukiman prioritas Konsep penanganan kawasan permukiman prioritas untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Peta konsep penanganan kawasan permukiman prioritas untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Penyelenggaraan FGD bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan untuk merumuskan konsep penanganan kawasan permukiman prioritas Rencana aksi program penanganan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Penyelenggaraan FGD bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan untuk merumuskan dan menyepakati rencana aksi program penanganan

Perumusan Rencana Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap 1   





Merumuskan kriteria dan indikator penentuan kawasan pembangunan tahap 1 Melakukan pemilihan dan penetapan kawasan pembangunan tahap 1 Melakukan perumusan konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1 berdasarkan pada kebutuhan kawasan yang telah disepakati bersama oleh pemangku kepentingan kabupaten/kota dan kawasan. Adapun kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan semua pihak terkait Bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan melakukan penyusunan rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1 dengan tingkat kedalaman informasi skala 1:1.000 dan menyepakatinya dalam suatu FGD



Melakukan penyusunan Rencana Teknis Rinci (Detailed Engineering Design/DED) untuk pelaksanaan tahun pertama di dalam kawasan pembangunan tahap 1 yang meliputi permukiman dan infrastruktur permukiman. Rencana detail desain tersebut



  

 



Kriteria dan indikator penentuan kawasan pembangunan tahap 1 Kawasan pembangunan tahap 1 Konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1 Diskusi partisipatif dengan masyarakat setempat untuk perumusan konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1

Rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1 Penyelenggaraan FGD bersama dengan pemangku kepentingan kota dan kawasan untuk merumuskan rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1 Rencana Teknis Rinci (Detailed Engineering Design/DED) untuk pelaksanaan tahun pertama di dalam kawasan pembangunan tahap 1 Visualisasi 3D untuk DED kawasan



LINGKUP KEGIATAN 



(5)

CAPAIAN KEGIATAN

juga disajikan dalam bentuk 3 dimensi Mengikuti kegiatan kolokium yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Direktorat Pengembangn Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum untuk memberikan pemaparan dan pembahasan capaian kegiatan penyusunan RPKPP Menyelenggarakan konsultasi publik untuk menjaring masukan terhadap konsep, rencana penanganan, dan rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan prioritas untuk jangka waktu 5 tahun dan kawasan pembangunan tahap 1 untuk jangka waktu 1 tahun pertama

 

Masukan untuk penyempurnaan hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan



Masukan untuk penyempurnaan hasil



Tersosialisasikannya RPKPP

Finalisasi dan Sosialisasi 

Menyelenggarakan sosialisasi hasil penyusunan RPKPP melalui diseminasi kepada dinas/instansi terkait dan masyarakat di kawasan prioritas

Lingkup substansi yang dimaksud dijelaskan secara rinci dalam Modul Proses dan Prosedur Penyusunan RPKPP yang merupakan bagian terpisah dari Modul Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP ini.



Bagian B.4

Keluaran RPKPP

Apa Keluaran Dari RPKPP? Dalam keseluruhan proses Penyusunan RPKPP ada 5 (lima) dokumen yang akan dihasilkan sebagai keluaran yaitu: a. Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP); b. Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan (Proceeding Kegiatan); c. Dokumen Rencana Detail Desain (DED); d. Dokumen Profil Kawasan Permukiman Prioritas; e. Dokumen Konsep Pembangunan Kawasan Prioritas

Sejauhmana Tiap Keluaran Tersebut Harus Dihasilkan? Karakteristik atau persyaratan masing – masing keluaran dapat dijelaskan sebagai berikut: A.

Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) MUATAN

-

-

Profil kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan indikasi dalam SPPIP Kajian mikro kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan dalam SPPIP Potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas Konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman prioritas Rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan prioritas selama 5 tahun Kawasan di dalam kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya pada tahap pertama (dilakukan penyusunan rencana penanganan secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1:1000) Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP ● 37


-

PENYAJIAN

-

B.

Dokumen Penyelenggaraan (Proceeding) Kegiatan MUATAN

-

PENYAJIAN

-

-

C.

permukiman dan infrastruktur permukiman untuk kawasan prioritas yang pembangunannya akan dilaksanakan pada tahun pertama yang disajikan dalam bentuk 3D. Dokumen spasial terkait dengan konsep, rencana penanganan, rencana aksi program dalam skala : a) 1:5.000 (untuk kawasan prioritas) b) 1:1.000 (untuk kawasan pembangunan tahap pertama) Dokumen ini disajikan sebagai laporan utama, terpisah dari laporan penyelenggaraan kegiatan Penulisan dokumen ini dilengkapi dengan tabel, gambar dan peta yang representatif

Notulensi dari tiap penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyepakatan dan sosialisai; Absensi dan daftar hadir tiap penyelenggaraan kegiatan penyepakatan dan sosialisasi; Materi yang disampaikan; Bentuk-bentuk kesepakatan yang dihasilkan; dan Proses penyelenggaraan partisipatif melalui pendekatan Community based Participatory Approach (CPA) Dokumen ini disajikan sebagai dokumen yang terpisah dengan dokumen proses (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Laporan Akhir Sementara, dan Laporan Akhir) dan dokumen RPKPP; Kegiatan yang dilaporkan setidaknya adalah kegiatan FGD, diskusi partisipatif, kolokium, konsultasi publik, dan diseminasi; Bentuk-bentuk kesepakatan tertuang dalam berita acara kegiatan yang dihasilkan yang ditanda tangani oleh perwakilan pihak yang hadir dan menyetujui; Tiap kegiatan yang diselenggarakan dilengkapi dengan dokumentasi foto penyelenggaraan yang disajikan sebagai lampiran dalam dokumen ini.

Dokumen Rencana Detail Desain (DED) MUATAN

-

PENYAJIAN

-

DED untuk komponen infrastruktur permukiman dan sektor terkait lainnya pada kawasan pembangunan tahap 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dokumen ini disajikan dalam bentuk laporan tertulis Penulisan dokumen ini dilengkapi dengan tabel, gambar, dan peta yang representatif



D.

Dokumen Profil Kawasan Permukiman Prioritas MUATAN PENYAJIAN

E.

-

Profil kawasan prioritas (aspek fisik dan non-fisik) Hasil kajian potensi dan permasalahan kawasan prioritas Dokumen ini disajikan dalam bentuk laporan tertulis; dan Dokumentasi kondisi eksisting kawasan dalam bentuk audio visual (film dokumenter)

Dokumen Konsep Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas dan kawasan pengembangan tahap 1 MUATAN

-

PENYAJIAN

-

Konsep 3 dimensi (3D) pembangunan kawasan permukiman prioritas dan kawasan pengembangan tahap 1 Dokumentasi ini disajikan dalam bentuk audio visual


MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)

Modul Pelaksanaan ● Proses dan Prosedur Penyusunan RPKPP

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL Dalam rangkaian kegiatan penyusunan SPPIP dan RPKPP, MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MODUL PEMAHAMAN SPPIP DAN RPKPP, serta MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP). 





MODUL PEMAHAMAN DASAR SPPIP DAN RPKPP, yang akan menjadi acuan dalam tahap persiapan peaksanaan kegiatan dan persiapan penyusunan SPPIP dan RPKPP; MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRSTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP), yang akan menjadi acuan dalam proses penyusunan SPPIP; dan MODUL PROSES DAN PROSEDUR RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP), yang akan menjadi acuan dalam proses penyusunan RPKPP.

Penggunaan tiap modul dalam kerangka proses penyusunan SPPIP dan RPKPP dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini. PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN SPPIP DAN RPKPP PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN



`

PENYUSUNAN SPPIP

PENYUSUNAN RPKPP

` MODUL Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP



Gambar 1 Kedudukan Modul Proses dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RKPP) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPPIP dan RPKPP

Petunjuk Penggunaan Modul RPKPP ● 2


MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) merupakan acuan teknis yang berisi langkah-langkah untuk menghasilkan Dokumen RPKPP. Langkah-langkah yang di maksud disajikan untuk tiap kegiatan pada tiap tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan RPKPP, sehingga memudahkan bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan RPKPP ini. Penggunaan modul untuk tiap kegiatan penyusunan RPKPP dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1

Rincian Modul yang Digunakan Dalam Kegiatan Penyusunan RPKPP

BAGIAN MODUL YANG DIGUNAKAN SOSIALISASI  Modul Pemahaman Dasar  Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP KONSOLIDASI TINGKAT  Modul Pemahaman Dasar PROVINSI  Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP KOLOKIUM  Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP D.4 PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RPKPP  PENYELENGGARAAN  Modul Proses dan Prossedur FGD 1 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP C.1  Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP C.2  Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP C.2  PENYELENGGARAAN  Modul Proses dan Prossedur FGD 2 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP C.4  Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP C.5  Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP C.6 KEGIATAN



Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan

MUATAN

 Kegiatan Penyelenggaraan Kolokium

 Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Penanganan Kawasan  Kegiatan Penyusunan Konsep Pembangunan Kawasan  Kegiatan Penyelenggaraan Pra-FGD 1 dan FGD 1  Kegiatan Identifikasi Program Penanganan Berdasarkan Arahan SPPIP  Kegiatan Perumusan Rencana Aksi Program  Kegiatan Perumusan Tahapan Pelaksanaan Program Pembangunan Permukiman  Kegiatan Penyelenggaraan Pra-FGD 2 dan FGD 2



KEGIATAN  PENYELENGGARAAN DISKUSI PARTISIPATIF





 PENYELENGGARAAN FGD 3



KONSULTASI PUBLIK





Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP D.4



Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP D.5



Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP D.6 Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP D.7 Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP D.9 Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP E.1







DISEMINASI

BAGIAN MODUL YANG DIGUNAKAN Penyusunan RPKPP C.7 Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP D. 2 Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP D.3 Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP D.1





Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan RPKPP E.2

MUATAN  Kegiatan Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1  Kegiatan Penyelenggaraan Diskusi Partisipatif  Kegiatan Perumusan Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1  Kegiatan Perumusan Konsep Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap 1  Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap 1  KegiatanPenyelenggaraan Pra-FGD 3 dan FGD 3  Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Desain Kawasan  Kegiatan Penyelenggaraan Konsultasi Publik  Kegiatan Penyempurnaan Rencana Aksi Program dan Rencana Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap 1  Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi



MODUL PELAKSANAAN PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)

Proses dan Prosedur Penyusunan RPKPP

A

PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP PERSIAPAN

Bagian A: Proses dan Prosedur Penyusunan Pada Lingkup Persiapan memuat langkah-langkah penyusunan dokumen RPKPP pada tahap awal penyusunan RPKPP. Modul ini terbagi atas 3 (tiga) sub-modul yang masing-masing menguraikan proses dan prosedur tiap kegiatan yang dilakukan pada lingkup kegiatan persiapan, yaitu: A.1: Kegiatan Sosialisasi A.2: Kegiatan Persiapan dan Pemantapan Rencana Kerja A.3: Kegiatan Konsolidasi Tingkat Provinsi Kedudukan Bagian A di dalam rangkaian penyusunan Dokumen RPKPP dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Lingkup Persiapan ●5


PERSIAPAN

IDENTIFIKASI POTENSI DAN MASALAH

PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

PERUMUSAN STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

FINALISASI DAN SOSIALISASI

1.1 SOSIALISASI

1.2 PERSIAPAN DAN PEMANTAPAN RENCANA KERJA

O-1

2.1 KAJIAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN 2.2 KAJIAN MIKRO KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS BERDASARKAN ARAHAN SPPIP 2.3 IDENTIFIKASI POTENSI & PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN PADA KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

O-2

4.1 PERUMUSAN KRITERIA & INDIKATOR PENENTUAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

3.3 IDENTIFIKASI PROGRAM PENANGANAN BERDASARKAN ARAHAN SPPIP

O-3 3.1 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENANGANAN KAWASAN

3.2 PENYUSUNAN KONSEP PEMBANGUNAN KAWASAN

3.4 PERUMUSAN RENCANA AKSI PROGRAM

3.5 PERUMUSAN TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

4.2 PENENTUAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

O-4

4.3 O-5

PERUMUSAN KONSEP PEMBANGUNAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

4.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

O-6

4.5 PENYUSUNAN RENCANA DETAIL DESAIN (DED) KAWASAN

O-7

5.1 PENYEMPURNAAN RENCANA AKSI PROGRAM DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

MODUL A Gambar 2

Keterkaitan Bagian A Modul dalam Kerangka Penyusunan RPKPP Lingkup Persiapan ●6


Bagian A.1

SOSIALISASI Kegiatan sosialisasi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai penyusunan RPKPP dan mencapai pemahaman yang sama mengenai proses, prosedur, dan produk dari penyusunan RPKPP. Siapa yang Terlibat Dalam Penyelenggaraannya? 



Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai penyelenggara kegiatan. Sebagai penyelenggara, Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki peran: - mengorganisasi kegiatan; - menyediakan dan menyampaikan materi proses dan prosedur penyusunan SPPIP/RPKPP; dan - memontoring persiapan kota/kabupaten penyusunan SPPIP/RPKPP Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKPK) Provinsi, Pokjanis RPKPP Kabupaten/Kota dan Tenaga Ahli Pendamping sebagai peserta, minimal terdiri atas 1 (satu) perwakilan Satker PKP Provinsi, 1 (satu) perwakilan Tim Teknis Provinisi, 1 (satu) orang ketua Pokjanis, dan 1(satu) orang ketua tim tenaga ahli. Dalam kegiatan ini, Pokjanis SPPIP Kabupaten/Kota dengan didampingi oleh Tim Tenaga Ahli berkewajiban untuk: - menyiapkan tim penyusun (Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli); - menyiapkan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan - menemukenali karakteristik kajian yang terkait penyusunan SPPIP/RPKPP

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal selama 2 (dua) hari pada awal bulan pertama dari rangkaian kegiatan penyusunan RPKPP dengan alokasi waktu yang ditentutan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum



Metode Apa Saja yang Digunakan Dalam Proses Pelaksanaannya?  Workshop, dalam proses sosialisasi ini akan ada pemaparan mengenai penyusunan RPKPP oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum  Diskusi, melalui sesi tanya jawab dalam proses pelaksanaannya. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum sosialisasi?  Jadwal dan Rencana Kerja  SK Bupati/ Walikota tentang Pokjanis RPKPP Kabupaten/ Kota  Dokumen Kebijakan yang mendukung penyusunan RPKPP dan terkait dengan lingkup substansi RPKPP (selain yang sudah dikaji pada dokumen SPPIP) Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1:   

Pokjanis RPKPP dan Tim Tenaga Ahli bersama-sama menyusun rencana kerja dan jadwal kerja penyusunan RPKPP; Di dalam rencana kerja dan jadwal kerja dilengkapi dengan tanggal-tanggal tentatif untuk tiap kegiatan yang dilakukan; dan Rencana kerja dan jadwal kerja yang telah ditandatangani oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli dilaporkan kepada Satker PKP.

Langkah 2:  



Mengikuti sosialisasi pelaksanaan kegiatan

Pokjanis didampingi Tim Tenaga Ahli serta Satker Provinsi mengikuti sosialisasi Pokjanis didampingi Tim Tenaga Ahli menyampaikan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kerja serta menunjukkan SK Bupati/Walikota tentang Pokjanis penyusunan RPKPP kepada koordinator wilayah. Pokjanis menyampaikan kebijakan dan strategi yang dimiliki oleh kota/kabupaten untuk mendukung penyusunan RPKPP

Langkah 3: 

Menyusun dan Menyepakati Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Koordinasi dengan Pokjanis penyelesaian kegiatan

untuk

merumuskan

rencana

Berdasarkan hasil sosialisasi, satker dan pokjanis merumuskan bersama rencana penyelesaian kegiatan yang dipersiapkan dan disempurnakan yang dilakukan pada kegiatan berikutnya (Bagian A.2).



Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan? 





 



Rencana kerja yang telah disusun oleh Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga Ahli, yang minimal memuat mengenai: tahapan pelaksanaan kegiatan; waktu pelaksanaan kegiatan; keterkaitan tahapan tiap kegiatan; dan target kunci atau output pada tiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Jadwal kerja yang telah disusun oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli, yang minimal memuat mengenai rincian kegiatan pada tiap tahapan; dan tanggal tiap pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan durasi; SK Pokjanis yang telah ditandatangani oleh Walikota/Bupati. SK Pokjanis ini setidaknya memuat jabatan dan dinas teknis yang ditunjuk sebagai tim Pokjanis penyusunan SPPIP dan RPKPP; Daftar tim tenaga ahli pendamping, yang minimal menjelaskan mengenai nama, posisi yang diusulkan, dan kualifikasi yang dimiliki oleh tenaga ahli Ketersediaan dan ketelitian Peta Dasar. Peta Dasar yang dimiliki setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut: Minimal skala 1:5.000 dengan tingkat ketelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang berikut dengan turunannya; dan Dalam bentuk data digital disesuaikan dengan koordinat peta yang digunakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Status dokumen data dasar yang dimiliki, yang minimal memuat: - Jenis data yang tersedia; dan - Status legalisasi data yang tersedia

Status legalisasi data yang tersediaDaftar Check List Hasil Sosialisasi

    

Rencana kerja Jadwal kerja SK Pokjanis Daftar data dasar yang dimiliki Ketersediaan dan ketelitian Peta Dasar



Bagian A.2

:

Kegiatan Persiapan dan Pemantapan Rencana Kerja Kegiatan persiapan ini meliputi semua kegiatan baik yang berkaitan dengan manajemen kegiatan maupun penyiapan data awal untuk mendukung penyusunan RPKPP. Kegiatan ini meliputi koordinasi tim, penyusunan rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan, penyiapan peta dasar, serta pengumpulan data dan informasi. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?  Pokjanis RPKPP kabupaten/kota  Tim Tenaga Ahli Pendamping Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal selama 2 minggu terhitung dari minggu pertama bulan pertama. Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya  Diskusi koordinasi: untuk penyusunan dan pemantapan rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan untuk diskusi koordinasi  Digitasi peta : dalam penyiapan peta dasar  Observasi lapangan dan wawancara: untuk pengumpulan data dan informasi Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1:

 

Melakukan mobilisasi dan koordinasi tim untuk penyamaan pemahaman lingkup tugas tim pelaksana dan Pokjanis dalam kegiatan Penyusunan RPKPP berdasarkan hasil sosialisasi, dilakukan koordinasi untuk menyepakati lingkup tugas dalam penyusunan RPKPP menyepakati pembagian tugas tim penyusun RPKPP terhadap masing – masing lingkup tugas yang ada

Langkah 2:

Menyusun rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama oleh seluruh anggota tim  mengidentifikasi kebutuhan penyusunan RPKPP yang terkait dengan: - kebutuhan data dan ketersediaan data yang ada - penyesuaian metodologi pelaksanaan pekerjaan terkait dengan waktu dan sumber daya lainnya Lingkup Persiapan ●10


 pemantapan rencana kerja dan metodologi pelaksanaan kegiatan berdasarkan identifikasi kebutuhan penyusunan RPKPP diatas Langkah 3: Menyiapkan peta dasar dengan skala minimal 1: 5.000 yang siap untuk digunakan sebagai dasar untuk survey;  Asisten Ahli Pemetaan di dalam Tim Tenaga Ahli melakukan proses penyiapan peta dasar skala 1:5.000 dalam format digital yang memenuhi ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;  Sumber peta dasar yang digunakan dapat sama dengan peta yang digunakan dalam RDTR atau dari sumber yang telah disepakati oleh Pokjanis; Langkah 4:

Menyiapkan rancangan pengumpulan data dan informasi berdasarkan kebutuhan yang ada dan rencana kerja yang telah disusun; dan  Merumuskan kebutuhan data penyusunan RPKPP untuk mendapatkan informasi minimal meliputi data dan informasi mengenai: - struktur dan pola ruang serta kecenderungan perkembangan kawasan - kondisi bangunan dan lingkungan - kondisi sosial kependudukan, - kondisi ekonomi, - ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, - ketersediaan utilitas lingkungan dan isu permasalahan kawasan prioritas - status kepemilikan lahan  menyiapkan perangkat pengumpulan data dan survey lapangan Langkah 5:

Melakukan pengumpulan dokumen, observasi lapangan, dan wawancara dalam rangka pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi eksisting kawasan permukiman prioritas  Pengumpulan data sekunder yang meliputi : -

-

-

Data-data statistik dan informasi terkait yang dapat memperlihatkan gambaran kondisi, ketersediaan dan rencana penyediaan permukiman dan infrastruktur Data spasial berupa peta-peta yang dapat menjadi penunjang / penguat berbagai informasi sekunder lainnya, serta sebagai bahan kelengkapan peta dasar Dokumen hasil studi maupun pelaksanaan program yang dapat memberikan informasi mengenai upaya penanganan kawasan permukiman yang telah atau pernah dilakukan



 observasi lapangan yang dilakukan terkait dengan kondisi permukiman dengan fokus pengamatan pada kondisi baik kualitas maupun kuantitas permukiman dan infrastrukturnya.  Wawancara terhadap para pemangku kepentingan terkait serta masyarakat di lokasi kawasan untuk memahami persoalan yang dihadapi di kawasan yang akan direncanakan  Melakukan kompilasi dan tabulasi data dan informasi yang terkumpul.

Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan?   

Rencana kerja yang telah disepakati bersama (Contoh Tabel 2) Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan Peta dasar kawasan permukiman prioritas dan sekitarnya dalam skala 1 : 5.000 (contoh format peta lihat Gambar 2). Isi peta dasar minimal meliputi : - ID dan nama provinsi, nama kabupaten/kota, nama kecamatan, dan nama kelurahan yang telah distandarisasi oleh BIG; - Batas wilayah administrasi hingga lingkup kelurahan/desa. - Batas penggunaan lahan (batas antar penggunaan) - Nama-nama unsur geografis (toponimi) - Jaringan jalan, minimal hingga jalan lingkungan - Topografi Sumber peta dasar yang digunakan adalah peta dari BIG tahun 2010 dengan minimal layer administrasi, jalan, dan sungai. Apabila peta tersebut belum tersedia di BIG, maka dapat menggunakan sumber lain yang setara yang telah disepakati oleh Pokjanis. Output peta disajikan dengan ketentuan sebagai berikut: -

Disajikan dalam format SHP (shapefile); Datum WGS 84; dan Koordinat penyajian dalam bentuk DMS (Derajat, Menit, Detik)

Penggambaran unsur-unsur tersebut dengan simbol dan/atau notasi yang mengacu pada Lampiran PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang berikut dengan turunannya. 

Daftar Kebutuhan Data dan Informasi (Tabel 3), minimal memuat mengenai: - Jenis dan Bentuk data (hard copy/soft file) - Judul Data - Sumber (primer/sekunder) dan Instansi penyedia data - tahun penyusunan/penerbitan data  Data dan informasi mengenai kondisi eksiting kawasan permukiman prioritas berikut dengan kawasan makronya (contoh kompilasi data lihat Tabel 4) Lingkup Persiapan ●12


Tabel 2 Contoh Format Rencana Kerja NO.

KEGIATAN

DURASI

BULAN 1 1

2

3

BULAN 2 4

1

2

3

4

OUTPUT

PENANGGUNG JAWAB

TIM YANG TERLIBAT

A.

PERSIAPAN

A.1.

Mobilisasi Tim

5 hari

A.1.1

Penyusunan Rencana Kerja

5 hari

Rencana Kerja dan Metodologi

Ketua Tim

Seluruh Tim, Pokjanis

A.1.2

Penyusunan Perangkat Kerja

5 hari

Perangkat Kerja

Ketua Tim


A.1.3

Diskusi

1 hari

Pra-FGD 1

1 hari

Konsep Penanganan Kawasan

.......


FGD 1

1 hari

Kesepakatan Konsep Penanganan Kawasan

...........


Ketua Tim

Seluruh Tim

… …

dst



Gambar 3 Contoh Format Peta Skala 1: 5000

Tabel 3 Contoh Tabel Kebutuhan Data dan Informasi Jenis dan Bentuk Data

Judul Data

Sumber/ Instansi Penyedia Data

Tahun Data

Sekunder/ Hardcopy

Statistik Kelurahan

Kantor Kelurahan

2010

................

................

................

................

................

................

................

................



Tabel 4 Prioritas

Contoh Tabel Data dan Informasi mengenai Kawasan Permukiman Jenis Data

Sumber

Kawasan...... Bangunan

Permanen

:

unit

Semi Permanen

:

unit

Tidak Permanen

:

unit

Jarak antara Bangunan

:

meter

Pertambahan bangunan liar

:

unit/tahun

Kepadatan Bangunan

:

unit/ ha

tapak bangunan

%

Kondisi

A. Jalan Lingkungan

:

meter

Infrastruktur

1. Baik

:

meter

2. Rusak

:

meter

B.Drainase

:

meter

1. Baik

:

meter

2. Rusak

:

meter

3. Tergenang

:

meter

4. Tidak ada drainase

:

meter

C. ......

:

meter

D. Infrastruktur Lainnya

:

Kepadatan Penduduk

:

Kondisi

Statistik Kelurahan, 2010

................

.. .. Jiwa/ Ha

................

Kependuduka n Tingkat Pertumbuhan Penduduk Data Lainnya

.................

Jiwa ................



Daftar Check List Hasil Persiapan dan Pemantapan Rencana Kerja

   

Rencana kerja Pendekatan dan metodologi pelaksanaan kegiatan Peta dasar kawasan permukiman prioritas dan sekitarnya skala 1 : 5.000 Data dan informasi mengenai kondisi eksisting kawasan permukiman prioritas berikut dengan kawasan makronya



Bagian A.3

KONSOLIDASI TINGKAT PROVINSI Kegiatan konsolidasi tingkat provinsi merupakan kegiatan penyamaan pemahaman substansi serta proses dan prosedur penyusunan SPPIP antar kabupaten/kota yang berada di bawah lingkup Satker PKP Provinsi yang bersangkutan. Siapa yang Terlibat Dalam Pelaksanaannya?  

Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga ahli pendamping menyusun dan memaparkan rencana kerja; Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman di Provinsi sebagai penyelenggara yang berperan memberi masukan dan menyepakati rencana kerja penyusunan RPKPP yang sudah dibuat;

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? 1 (satu) hari pada bulan pertama setelah pelaksanaan sosialisasi Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Pelaksanaannya? Konsolidasi dilakukan melalui diskusi koordinasi. Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1: menyiapkan rencana kerja penyusunan RPKPP  Persiapan ini menggunakan output rencana kerja yang sudah dihasilkan pada kegiatan A.2. Langkah 2:  

menyepakati rencana dan jadwal kerja penyusunan RPKPP dengan pemangku kepentingan terkait Memiliki pemahaman awal yang sama terkait proses, prosedur dan keluaran untuk menyepakati rencana penyepakatan rencana kerja yang meliputi penyepakatan sasaran/ keluaran, pembagian peran penyusun RPKPP, serta kerangka waktu penyelesaian termasuk menyepakati jadwal diskusi (FGD dan Pra-FGD) dan pertemuan lainnya




Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh Satker, Pokjanis, dan tenaga ahli pendamping (Gambar 4), yang paling tidak meliputi: pembagian peran dalam penyusunan RPKPP keluaran tiap tahap kegiatan dan kerangka waktu penyelesaiannya jadwal pelaksanaan FGD dan Pra-FGD, konsultasi publik, diseminasi maupun diskusi lainnya yang dibutuhkan

Gambar 4 Contoh Format Rencana Kerja yang sudah disepakati

Daftar Check List Hasil Konsolidasi Tingkat Provinsi

 Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh Satker, Pokjanis, dan tenaga ahli pendamping





B

PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN

Bagian ini memuat langkah-langkah penyusunan dokumen RPKPP pada lingkup kegiatan identifikasi potensi dan permasalahan. Modul ini terbagi atas 3 (tiga) sub-modul yang masing-masing menguraikan proses dan prosedur tiap kegiatan yang dilakukan pada lingkup kegiatan persiapan, yaitu: B.1: Kegiatan Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan B.2: Kegiatan Kajian Mikro Kawasan Permukiman Prioritas berdasarkan Arahan SPPIP B.3: Kegiatan Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Pada Kawasan Permukiman Prioritas Kedudukan Bagian B di dalam rangkaian penyusunan Dokumen RPKPP dapat dilihat pada Gambar 5 berikut.

Lingkup Identifikasi Potensi dan Permasalahan ● 19


PERSIAPAN





1.1 SOSIALISASI


O-1


O-2








O-4

4.3 O-5



O-6


O-7


MODUL B Gambar 5 Keterkaitan Bagian B Modul dalam Kerangka Penyusunan RPKPP



Bagian B.1

:

Kegiatan Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kegiatan ini merupakan kajian terhadap berbagai produk kebijakan dan strategi pembangunan kota, khususnya produk rencana yang telah dimiliki pemerintah kota/kabupaten mulai dari tingkat yang tertinggi yaitu RTRW kota/kabupaten, RDTR kawasan, hingga yang terkait dengan penyusunan RPKPP, diantaranya SPIPP dan RP3KP, untuk dioptimalkan dan disinergikan sesuai dengan karakteristik dan kekhasan kota/kabupaten yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?  Pokjanis RPKPP Kota/ Kabupaten, berperan sebagai pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan apa saja yang perlu di kaji dan mengkaji kebijakan pembangunan yang terkait dengan pembangunan kawasan permukiman prioritas  Tenaga Ahli Pendamping dalam mendampingi Pokjanis untuk menganalisis dan menghasilkan matriks analisis kebijakan, memiliki peran sesuai dengan keahliannya masing – masing: 1. Ahli Perencanan Wilayah dan Kota, mengkaji kebijakan yang terkait dengan arah rencana tata ruang (terutama RDTR), serta aspek lainnya yang berpengaruh terhadap kawasan permukiman prioritas 2. Ahli Permukiman, mengkaji kebijakan yang yang terkait dengan aspek perumahan dan permukiman, bangunan dan lingkungan pada kawasan prioritas 3. Ahli Prasarana Permukiman, mengkaji kebijakan terkait rencana dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman (air bersih, jalan lingkungan, drainase, persampahan) pada kawasan permukiman prioritas Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal selama 2 minggu terhitung dari minggu ketiga bulan pertama. Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya?  Desk Study (Studi Literatur) untuk mempelajari berbagai dokumen kebijakan yang ada terutama yang belum dikaji dalam dokumen SPPIP  Content Analysis (Analisis Isi) untuk menyimpulkan atau mengetahui arahan pada masing – masing kebijakan terkait dengan permukiman dan infratruktur pada kawasan permukiman prioritas.



Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1:

Inventarisasi kebijakan dan strategi pembangunan kota, khususnya yang terkait pengembangan permukiman

 Gunakan kajian kebijakan dan strategi pembangunan yang ada dalam dokumen SPPIP;  Gunakan produk kebijakan lainnya yang diperoleh dari hasil pengumpulan data (Bagian A.2) terutama data terkait dengan kawasan permukiman prioritas seperti RDTR dan RTBL Kawasan.  Uraikan arah pengembangan, rencana pola dan struktur ruang kawasan (berdasarkan RDTR);  identifikasi arah pengembangan untuk permukiman dan infrastruktur;  identifikasi konsep dan arahan perancangan bangunan dan lingkungan pada kawasan; dan  identifikasi dan uraikan program lainnya yang terkait permukiman dan infrastruktur pada kawasan Langkah 2:

Melakukan pemetaan terhadap arahan kebijakan dan strategi pembangunan terkait pengembangan permukiman yang ada di daerah

 identifikasi arah pengembangan permukiman dan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan peta rencana struktur ruang kawasan (RDTR) skala minimal 1: 5000;  identifikasi arah pengembangan dan konsep perencanaan yang ada pada kawasan permukiman berdasarkan rencana pembangunan lainnya dalam peta dengan skala minimal 1: 5000 Langkah 3:

Melakukan kajian terhadap keselarasan antar kebijakan dan strategi pembangunan yang terkait pengembangan permukiman yang ada, untuk disinergikan dengan kebutuhan penyusunan RPKPP

 berdasarkan hasil identifikasi pada langkah 1, kaji keselarasan arah pengembangan permukiman khususnya pada kawasan permukiman prioritas antara satu dokumen kebijakan dengan yang lainnya;  identifikasi poin – poin kebutuhan untuk penyusunan RPKPP



Langkah 4:

Melakukan identifikasi terhadap kontribusi dan kedudukan kawasan prioritas yang akan direncanakan dalam skala kabupaten/kota

 Identifikasi kedudukan kawasan permukiman prioritas terhadap wilayah kota/ kabupaten secara keseluruhan  Identifikasi kontribusi kawasan prioritas terhadap pembangunan wilayah kota/ kabupaten Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan?  

Hasil review dari dokumen dan kebijakan lainnya dalam bentuk matriks (Tabel 5) maupun peta. Penyajian dalam bentuk matriks untuk memudahkan dalam komparasi antar isi tiap dokumen sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan mengenai: - Kebijakan dan strategi pembangunan pada kawasan permukiman prioritas yang direncanakan - Sinkronisasi antara kebijakan dan strategi pembangunan kota terkait dengan penyusunan RPKPP - Kontribusi dan kedudukan kawasan permukiman prioritas yang akan direncanakan dan tingkat pelayanannya dalam lingkup wilayah kabupaten/kota - Arah kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas

Tabel 5

Contoh Matriks Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan untuk RPKPP

POIN KAJIAN SPPIP Kedudukan  Kawasan kawasan prioritas pertama Kebijakan  Diarahkan dan strategi untuk kawasan penataan kawasan melalui revitalisasi kawasan

Program  … Permukiman …

…

Dokumen Kebijakan RTRW  Sebagai kawasan strategis provinsi  Diarahkan untuk pengembangan permukiman yang menunjang keberadaan industri.  Pengembangannya diarahkan untuk intensifikasi dengan konsep vertical housing  Diarahkan untuk pengurangan permukiman kumuh  … …

RTBL  …

dll  …

 …

 …

…

…

…

…



Daftar Check List Hasil Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan



Matriks Kajian Kebijakan terkait Penyusunan RPKPP



Bagian B.2

:

KEGIATAN KAJIAN MIKRO KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS BERDASARKAN ARAHAN SPPIP Kegiatan ini merupakan kajian rinci pada kawasan permukiman prioritas baik yang sifatnya fisik maupun non fisik yang didasarkan pada hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada kawasan permukiman prioritas. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?  Pokjanis, berperan dalam memperkaya data dan informasi hasil kajian mikro pada kawasan  Tenaga Ahli Pendamping dalam mendampingi Pokjanis untuk melakukan kajian, memiliki peran sesuai dengan keahliannya masing – masing: 1. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota, akan berperan dalam mengkaji karakteristik ruang (pemanfaatan lahan) kawasan prioritas 2. Ahli Permukiman, mengkaji karakteristik dan kondisi permukiman pada kawasan 3. Ahli Prasarana Permukiman, mengkaji karakteristik dan kondisi infrastruktur kawasan prioritas 4. Ahli Lingkungan, mengkaji kondisi fisik lingkungan kawasan prioritas 5. Ahli Ekonomi Pembangunan, mengkaji kondisi ekonomi kawasan prioritas Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal selama 2 (dua) minggu terhitung dari minggu ketiga bulan pertama Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya? Desk Study Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1

Inventarisasi karakteristik fisik, sosial, ekonomi, dan budaya pada kawasan permukiman prioritas

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada tahap persiapan (lihat 2.A) lakukan identifikasi terhadap: - Karakteristik fisik yang perlu dikaji antara lain terkait dengan pemanfaatan lahan pada kawasan, kecenderungan perkembangan permukiman dan kondisi sanitasi lingkungan pada kawasan Lingkup Identifikasi Potensi dan Permasalahan ● 25


- karakteristik bermukim penduduk terkait dengan pengaruh aspek sosial dan

-

budaya misalnya perilaku maupun kondisi permukiman yang dipengaruhi oleh adat dan budaya lokal karakteristik perekonomian terkait dengan kegiatan perekonomian yang dominan pada kawasan permukiman prioritas karakteristik lainnya yang secara khusus terdapat pada kawasan tersebut.

Langkah 2

Melakukan analisis kondisi dan kebutuhan pembangunan pada kawasan permukiman prioritas

Analisis kondisi dan kebutuhan pembangunan terkait dengan kecenderungan perkembangan kawasan dengan dukungan infrastruktur serta aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhinya. Langkah 3

Menyusun dokumentasi berupa audio-visual/film dokumenter mengenai hasil analisis kondisi dan kebutuhan pembangunan kawasan prioritas

Hasil kajian akan menghasilkan profil kawasan permukiman prioritas yang disusun dalam bentuk peta maupun dokumentasi audio visual/ film dokumenter. Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan? 



Karakteristik pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas yang didalamnya memuat kesimpulan mengenai kondisi fisik, sosial budaya, dan ekonomi kawasan yang disajikan dalam peta (Gambar 6); Dokumentasi berupa audio-visual/film dokumenter mengenai profil kawasan permukiman prioritas. Profil kawasan permukiman prioritas ini dilengkapi dengan narasi, tabel, gambar, dan peta yang secara substansi minimal memuat informasi tentang: - Akses menuju lokasi dan luas kawasan - kondisi permukiman kawasan - kondisi tata bangunan dan fisik lingkungan pada kawasan - kondisi infrastruktur kawasan yang meliputi jalan lingkungan, drainase, air bersih, limbah dan persampahan - kondisi sosial, ekonomi dan budaya kawasan



KARAKTERISTIK UNIT LINGKUNGAN WILAYAH ADMINITRATIF LUASAN

RW-07 & 15 9,38 Ha

KONDISI FISIK BANGUNAN

A. PERTAMBAHAN BGN LIAR B. KEPADATAN BANGUNAN C. BANGUNAN TEMPORER D. TAPAK BANGUNAN (KDB) E. JARAK ANTAR BANGUNAN

50 20 50 50 50

KEPENDUDUKAN

A. TINGKAT KEPADATAN B. PERTUMBUHAN

Kondisi eksisting MCK di RW 07 tidak memiliki atap

20 20

Jalan/ gang yang sempit menjadi kendala aktifitas warga

Gambar 6 Contoh Peta Kajian Mikro Kawasan

Daftar Check List Hasil Kajian Mikro Kawasan Permukiman Prioritas Berdasarkan Arahan SPPIP

 Peta Hasil Kajian Mikro Kawasan  Profil Kawasan Permukiman Prioritas dalam bentuk audio – visual/ film dokumenter



Bagian B.3

:

KAJIAN IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN PADA KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS Kegiatan ini merupakan identifikasi terhadap potensi, permasalahan, hambatan, dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman pada kawasan prioritas dengan menganalisis data dan informasi yang tersedia. Hasil dari kegiatan tersebut akan dituangkan secara spasial. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya? 



Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, berperan dalam merumuskan serta memetakan potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur pada kawasan prioritas. Tenaga ahli pendamping akan membantu mengkaji rumusan potensi dan masalah tersebut terkait dengan data dan hasil pengamatan lapangan. Masing – masing tenaga ahli memiliki peran untuk mengkaji potensi dan permasalahan pada kawasan terkait sesuai keahliannya masing – masing. Untuk Ahli Pemetaan dan asistennya, berperan dalam memetakan potensi dan masalah yang telah dirumuskan kedalam peta dasar yang sudah dimiliki.

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal selama 2 minggu, terhitung dari minggu ketiga bulan pertama dilakukan secara pararel dengan pelaksanaan kegiatan B.2. Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya?   

Analisis Kawasan untuk memahami karakteristik kawasan Diskusi untuk membahas dan mencapai kesepakatan mengenai potensi, permasalahan, tantangan, hambatan dan peluang pembangunan kawasan Pemetaan spasial potensi dan permasalahan kawasan




Melakukan kajian dan analisis terhadap hasil pengamatan lapangan (survey data primer) dan memadukannya dengan hasil survey data sekunder untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi dan permasalahan pada kawasan prioritas baik secara fisik maupun non fisik

 Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menggunakan hasil kajian mikro kawasan dan profil kawasan prioritas yang telah dihasilkan (Bagian B.2),  Tim Tenaga Ahli melakukan identifikasi potensi dan permasalahan baik fisik maupun non fisik Langkah 2: Menyusun matriks potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi dan terinventarisasi, disertai dengan hambatan dan tantangan yang akan dihadapi, juga peluang di dalam kawasan prioritas RPKPP  mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang akan dihadapi terkait dengan potensi dan permasalahan kawasan prioritas 

Berdasarkan hasil analisis SWOT atau alat analisis sejenis lainnya, Tim Tenaga Ahli menyusun tabel potensi dan tantangan pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan Tabel potensi dan tantangan pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan tersebut diverivikasi bersama dengan Pokjanis untuk kemudian disepakati bersama antar anggota Pokjanis



Langkah 3: -

-

Melakukan pemetaan spasial terhadap potensi dan permasalahan pada kawasan

Berdasarkan hasil pada Langkah-2, Ahli pemetaan bersama Asisten Ahli Pemetaan melakukan pemetaan spasial mengenai potensi dan permasalahan pada kawasan Peta potensi dan permasalahan kawasan disajikan di atas peta dasar yang telah sesuai yang memenuhi ketentuan sistem informasi geografis (GIS) yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geografis.

Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan?  Matriks identifikasi potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan baik aspek fisik maupun nonfisik pada kawasan prioritas (Tabel 6)  Peta identifikasi potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan pada kawasan prioritas (Gambar 7 dan Gambar 8) Lingkup Identifikasi Potensi dan Permasalahan ● 29


Peta potensi dan persoalan pembangunan menggunakan peta dasar dan disajikan dalam format SHP (shapefile) dengan muatan minimal sebagai berikut: -

ID dan nama kabupaten/kota; ID dan nama kecamatan; ID dan nama kelurahan; dan spot pada kawasan yang memiliki potensi, permasalahan, tantangan dan hambatan dalam pengembangannya ditinjau dari aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.

Tabel 6 Contoh Tabel Inventarisasi Potensi, Permasalahan, Tantangan, Hambatan NO

ASPEK

1

Fisik

2

Ekonomi

3

Sosial

4

dll

POTENSI

PERMASALAHAN

TANTANGAN

HAMBATAN

Potensi lahan kosong untuk pengembangan RTH yang berfungsi sebagai taman bermain anak dan penempatan MCK

Kepadatan bangunan kawasan yang mencapai >70%

-

-



Gambar 7 Contoh Peta Permasalahan Pembangunan Permukiman

Gambar 8 Contoh Peta Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Permukiman



Daftar Check List Hasil Kajian Pembangunan Permukiman dan Permukiman Prioritas

Identifikasi Potensi dan Permasalahan Infrastuktur Perkotaan Pada Kawasan

 Matriks identifikasi potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan pada kawasan prioritas  Peta identifikasi potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan pada kawasan prioritas


Modul Pelaksanaan ● Lingkup Perumusan Rencana Aksi Program



C

PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP PERUMUSAN RENCANA AKSI PROGRAM

Bagian C modul ini terbagi atas 7 (tujuh) sub-modul yang masing-masing menguraikan proses dan prosedur tiap kegiatan yang dilakukan pada lingkup kegiatan perumusan rencana aksi program, yaitu: C.1: Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Penanganan Kawasan C.2: Kegiatan Penyusunan Konsep Pembangunan Kawasan C.3: Kegiatan Penyelenggaraan Pra-FGD 1 dan FGD 1 C.4: Kegiatan Identifikasi Program Penanganan Berdasarkan Arahan SPPIP C.5: Kegiatan Perumusan Rencana Aksi Program C.6: Kegiatan Permukiman

Perumusan

Tahapan

Pelaksanaan

Program

Pembangunan

C.7: Kegiatan Penyelenggaraan Pra-FGD 2 dan FGD 2

Kedudukan Bagian C di dalam rangkaian penyusunan Dokumen RPKPP dapat dilihat pada Gambar 9 berikut.

Lingkup Perumusan Rencana Aksi Program ● 33


PERSIAPAN





1.1 SOSIALISASI


O-1


O-2








O-4

4.3 O-5



O-6


O-7


MODUL C Gambar 9 Penggunaan Modul C dalam Kerangka Penyusunan RPKPP



Bagian C.1 :

KEGIATAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENANGANAN KAWASAN Identifikasi terhadap kebutuhan penanganan kawasan prioritas merupakan penilaian terhadap jenis, besaran dan lokasi infrastruktur yang dibutuhkan berdasarkan potensi permasalahan eksisting, proyeksi dan rencana pengembangan kawasan di masa mendatang. Hasil dari analisis kebutuhan ini disusun menjadi daftar kebutuhan penanganan kawasan yang berisikan rincian komponen dan volume pada setiap infrastruktur permukiman yang dibutuhkan pada penanganan kawasan. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?  

Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, berperan sebagai pengambil keputusan dan mengidentifikasi kebutuhan penanganan kawasan. Tim Tenaga Ahli Pendamping yang merumuskan kebutuhan penanganan pada kawasan sesuai dengan hasil kajian potensi dan permasalahan pada aspek atau lingkup yang sesuai dengan keahliannya masing – masing.

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal 2 minggu terhitung dari awal bulan kedua. Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya?  Analisis Kebutuhan  Analisis Kawasan  Diskusi Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1: Merumuskan kebutuhan penanganan di kawasan permukiman prioritas berdasarkan hasil kajian terhadap potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan  Gunakan output pada kegiatan B.2 untuk mengetahui arah pembangunan pada kawasan prioritas  Gunakan output pada kegiatan B.3 untuk mengetahui potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan pada kawasan  masing – masing tenaga ahli merumuskan kebutuhan penanganan kawasan berdasarkan analisis terhadap arah pembangunan dengan identifikasi kebutuhan penanganan kawasan: Lingkup Perumusan Rencana Aksi Program ● 35


1. Ahli permukiman merumuskan kebutuhan terkait dengan aspek tata ruang termasuk permasalahan permukiman, bangunan dan lingkungan 2. Ahli Prasarana Permukiman dan Ahli Lingkungan merumuskan kebutuhan akan perbaikan dan/atau peningkatan infrastruktur jalan lingkungan air bersih, drainase, persampahan dan air limbah. 3. Ahli Ekonomi Pembangunan merumuskan kebutuhan kawasan terkait dengan aspek ekonomi 4. Ahli komunikasi massa merumuskan kebutuhan penanganan yang terkait dengan masyarakat pada kawasan prioritas Langkah 2: Menyusun daftar kebutuhan penanganan yang rinci per komponen infrastruktur dan lokasinya 

Tim tenaga ahli menyusun daftar kebutuhan rinci per komponen berdasarkan hasil pada Langkah – 1



Daftar kebutuhan penanganan tersebut kemudian didsikusikan dan diverifikasi oleh Pokjanis

Langkah 3: Melakukan pemetaan kebutuhan penanganan secara spasial untuk menentukan lokasi-lokasi pada kawasan permukiman yang membutuhkan penanganan  menggunakan peta dasar, ahli pemetaan dibantu oleh asisten pemetaan, memetakan lokasi – lokasi pada kawasan permukiman yang membutuhkan penanganan sesuai dengan hasil pada Langkah 2  bersama dengan pokjanis, diskusikan daftar dan peta kebutuhan penanganan kawasan untuk disempurnakan Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan? 



Daftar kebutuhan penanganan pada kawasan permukiman prioritas (Tabel 7) yang secara substansi minimal memuat permasalahan, lokasi, kebutuhan penanganan dalam besaran satuan (volume atau unit lainnya). Peta kebutuhan penanganan pada kawasan permukiman prioritas (Gambar 10) yang disajikan dalam format SHP (shapefile) dengan muatan minimal sebagai berikut: - ID dan nama kabuaten/kota; - ID dan nama kecamatan; - ID dan nama kelurahan; dan - Kebutuhan penanganan untuk setiap blok/zona di dalam kawasan permukiman prioritas



Daftar Check List Hasil Identifikasi Kebutuhan Penanganan Kawasan Daftar kebutuhan penanganan pada kawasan permukiman prioritas Peta kebutuhan penanganan pada kawasan permukiman prioritas

 

Tabel 7 Contoh Tabel Kebutuhan Penanganan Kawasan NO 1.

ASPEK FISIK

MASALAH

DAMPAK YANG TERJADI

LOKASI

KEBUTUHAN PENANGANAN

Status lahan (surat hijau, sewa, lahan Negara)

Konflik tanah

Seluruh kawasan

Aliran sungai yang terhambat

Banjir pasang

Sepanjang sungai

Normalisasi, penurapan

Pencemaran boezem limbah domestik

Air boezem tidak dapat digunakan

Permukiman sekitan boezem

IPAL

Drainase tersumbat

Banjir

Hampir seluruh kawasan

Perbaikan saluran drainase

Minimnya sambungan rumah PDAM

Terbatasnya pasokan air

Hampir seluruh kawasan

Penambahan SR

Penanganan sampah yang tidak tuntas

Menumpuknya sampah

Sebagian kawasan

Pengolahan sampah

Kualitas bangunan yang buruk (25 unit rumah tidak layak huni)

Rumah tidak sehat dan layak

oleh cair

Penambahan Sarana Pengangkut Sampah Sebagian kawasan

Perbaikan rumah (25 unit rumah)

2.

SOSIAL

...

...

...

3.

EKONOMI

...

...

...

4.

TATA RUANG

...

...

...

5.

dst...

...

...

...


Gambar 10

Contoh Peta Penanganan Kawasan Permukiman Prioritas




Bagian C.2

:

KEGIATAN PENYUSUNAN KONSEP PEMBANGUNAN KAWASAN Konsepsi penanganan kawasan permukiman prioritas RPKPP merupakan rencana konseptual penataan kawasan yang memuat tujuan pengembangan kawasan, tahapan penanganan kawasan secara spasial, langkah-langkah strategis yang dilakukan beserta bentuk program-program penataan kawasan yang akan dilakukan berdasarkan arahan dalam program-program yang disusun dalam kegiatan SPPIP. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?  Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, berperan sebagai pengambil keputusan dalam menentukan konsep pembangunan yang tepat bagi kawasan permukiman prioritas  Tim Tenaga Ahli Pendamping, berperan dalam merumuskan konsep pembangunan kawasan. Masing – masing tenaga ahli fokus pada aspek atau lingkup yang sesuai dengan keahliannya masing – masing. Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? 4 minggu terhitung dari awal bulan kedua pada tiga minggu pertama dilakukan secara pararel dengan kegiatan C.1. Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya?  Analisis SWOT, dapat digunakan untuk menganalisis output kegiatan B.3 untuk mendukung perumusan konsep penanganan kawasan  FGD, untuk menjaring masukan dan kesepakatan dari pemangku kepentingan kota/ kabupaten terkait dengan konsep penanganan kawasan yang diusulkan. Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1:

Melakukan kajian terhadap kebutuhan dan skala prioritas penanganan dan pembangunan kawasan permukiman prioritas

 Gunakan hasil identifikasi kebutuhan yang merupakan output dari kegiatan C.2.  Bersama dengan pokjanis, tim tenaga ahli berdiskusi untuk menentukan skala prioritas penanganan dalam kawasan Langkah 2:

Merumuskan konsep penanganan kawasan



 perumusan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan yang sinergis dengan SPPIP serta berlandaskan pada kondisi, potensi dan permasalahan pengembangan kawasan prioritas  perumusan strategi penanganan kawasan beserta bentuk-bentuk program penanganan yang mencakup beberapa aspek, antara lain: aspek fisik, aspek lingkungan, aspek sosial kelembagaan, aspek ekonomi dan aspek pendanaan yang semuanya diturunkan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan arahan SPPIP (lihat Bagian C.4) Langkah 3:

Melakukan Pra-FGD 1 untuk merumuskan konsep penanganan dan pembangunan permukiman dan infrastruktur pada kawasan prioritas sebelum dilakukan FGD 1 untuk mendapatkan masukan dan kesepakatan atas konsep tersebut

 kebutuhan, skala prioritas dan konsep penanganan kawasan yang sudah dirumuskan oleh tim tenaga ahli didiskusikan bersama dengan pokjanis  konsep penanganan kawasan ini kemudian disepakati untuk dipaparkan dalam FGD 1 untuk mendapatkan masukan dan kesepakatan dari pemangku kepentingan lainnya Langkah 4:

Melakukan FGD 1 dengan pemangku kepentingan terkait lainnya mendapatkan kesepakatan mengenai konsep penanganan dan pembangunan permukiman dan infrastruktur bidang cipta karya pada kawasan prioritas terpilih

Ketentuan penyelenggaraan FGD 1 dijelaskan pada bagian C. 3 Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan? Peta konsep penanganan kawasan prioritas, menggunakan peta dasar dan disajikan dalam format SHP (shapefile) yang minimal memuat informasi sebagai berikut: -

ID dan nama kabuaten/kota; ID dan nama kecamatan; ID dan nama kelurahan; tujuan dan strategi pengembangan kawasan strategi penanganan kawasan bentuk program penanganan kawasan

Contoh Peta Konsep Penanganan Kawasan Prioritas ini dapat dilihat pada Gambar 11 Daftar Check List Hasil Penyusunan Konsep Pembangunan Kawasan



Peta konsep pembangunan kawasan prioritas


Gambar 11

Contoh Peta Penanganan Kawasan Permukiman Prioritas




Bagian C.3

:

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PRA-FGD 1 DAN FGD 1 Kegiatan Pra-FGD 1 merupakan kegiatan persiapan penyelenggaraan FGD untuk mempersiapkan materi yang diperlukan pada FGD 1 yang bertujuan untuk merumuskan konsep penanganan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman pada kawasan prioritas. Kegiatan FGD 1 merupakan kegiatan diskusi untuk mendapatkan kesepakatan dari semua stakeholder mengenai konsep pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman pada kawasan prioritas RPKPP. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?  



Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran sebagai penyelenggara kegiatan Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - memfasilitasi penyelenggaraan FGD 1 - mendampingi Pokjanis dalam penyelenggaraan FGD 1 Pemangku kepentingan kota/kabupaten yang terkait, yang setidaknya terdiri atas: - Dinas/intasi tingkat kabupaten/kota yang membidangi infrastruktur permukiman; - Akademisi; - Tokoh masyarakat

Selain ketiga pihak tersebut, dalam penyelenggaraan FGD juga melibatkan unsur pendukung lainnya yang meliputi: - Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman, dan perencanaan - Tim Teknis Provinsi - Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Kegiatan Pra- FGD 1 dan FGD 1 dilakukan pada hari yang berbeda, masing – masing kegiatan dilakukan minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun. Catatan: Apabila dalam FGD 1 belum dicapai hasil yang diharapkan, maka dapat dilakukan diskusi tambahan sesudahnya (Pasca FGD 1) sesuai kebutuhan tanpa mengganggu kerangka waktu pelaksanaan kegiatan lainnya.



Output Apa yang harus dihasilkan sebelum pelaksanaan FGD -1 ?

   

Arah kebijakan pada kawasan prioritas (Output B. 1) Profil kawasan permukiman prioritas (Output B.2) Potensi dan permasalahan kawasan prioritas (Output Bagian B.3) Kebutuhan penanganan kawasan prioritas (Output C.1)

Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya? Untuk Pra-FGD 1 

Diskusi internal, dengan peserta yang hanya mencakup Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli

Untuk FGD 1 

Diskusi dalam format Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan dan melakukan kesepakatan terhadap konsep penanganan kawasan prioritas. Dalam diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan di luar Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli.

Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1:  

Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pra-FGD 1 dan FGD 1

Tim Tenaga Ahli menyusun KAK Pra-FGD 1 dan FGD 1 sebagai acuan bersama pelaksanaan kegiatan. KAK tersebut disampaikan kepada Pokjanis untuk disepakati bersama dan dikoordinasikan pelaksanaannya.

Langkah 2:

Melakukan Pra-FGD, untuk merumuskan konsep penanganan dan pembangunan permukiman dan infrastruktur pada kawasan prioritas (Kegiatan C.2)

Berdasarkan masukan yang ada, pokjanis dan tim tenaga ahli pendamping merumuskan konsep penanganan dan pembangunan permukiman dan infrastruktur pada kawasan prioritas. Langkah 3:

Melakukan FGD-1

Pokjanis didampingi oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping memaparkan materi kepada peserta untuk mendapatkan masukan atas konsep yang sudah disusun. Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan?  Kesepakatan mengenai konsep penanganan kawasan prioritas yang tertuang dalam Berita Acara FGD (Contoh Lihat Gambar 12)  Proceeding Kegiatan FGD 1 yang secara substansi minimal memuat:



₋ ₋ ₋ ₋ ₋ ₋

waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ringkasan penyelenggaraan kegiatan dan substansi yang disampaikan notulensi/ catatan penyelenggaraan kegiatan daftar hadir kegiatan berita acara dokumentasi kegiatan (foto)

Outline minimal dari Proceeding Kegiatan FGD 1 ini dapat dilihat pada Box 1.

Gambar 12 Contoh Format Berita Acara FGD 1



Box 1 Outline Minimal Dokumen penyelenggaraan (proceeding) FGD Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar 1.

2.

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyelenggaraan Kegiatan FGD 1.2 Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan Kegiatan FGD 1.3 Keluaran yang Diharapkan 1.4 Kedudukan Kegiatan FGD Dalam Kerangka Penyusunan SPPIP 1.5 Metode dan Proses Penyelenggaraan Kegiatan FGD 1.6 Peserta Kegiatan FGD 1.7 Watu dan Tempat Penyelenggaraan Kegiatan FGD KESIMPULAN DAN CAPAIAN KEGIATAN 2.1 Kesimpulan Kegiatan FGD 2.2 Kesepakatan yang Diambil Dalam Kegiatan FGD

Lampiran: A. Notulensi Kegiatan FGD B. Berita Acara Kegiatan FGD C. Dokumentasi Kegiatan FGD D. Daftar Hadir Kegiatan FGD E. Materi Kegiatan FGD

Daftar Check List Hasil Penyelenggaraan Pra-FGD 1 dan FGD 1

 Berita Acara Kesepakatan FGD 1 (Konsep Penanganan Kawasan Prioritas)  Proceeding Kegiatan FGD 1



Bagian C.4

:

KEGIATAN IDENTIFIKASI PROGRAM PENANGANAN BERDASARKAN ARAHAN SPPIP

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi program-program pembangunan yang diarahkan oleh SPPIP untuk kawasan permukiman prioritas. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?  Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, mengidentifikasi program – program penanganan dalam dokumen SPPIP maupun dalam dokumen kebijakan lainnya untuk kawasan permukiman prioritas  Tim Tenaga Ahli Pendamping, membantu Pokjanis dalam melakukan pemetaan program pembangunan pada kawasan prioritas. Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? 3 minggu terhitung dari minggu kedua bulan kedua sampai dengan awal minggu pertama bulan ketiga. Kegiatan ini dilakukan secara pararel dengan kegiatan C.1. Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya? Analisis Isi Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1

Melakukan review kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang terdapat dalam dokumen SPPIP pada kawasan permukiman prioritas RPKPP

 Tim Tenaga Ahli melakukan review terhadap scenario pembangunan infrastruktur permukiman yang terdapat dalam RPIJM maupun dokumen kebijakan lainnya  Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli membahas bersama-sama untuk mempertimbangkan scenario pembangunan infrastruktur permukiman yng terdapat di berbagai dokumen kebijakan Langkah 2

Melakukan review terhadap program dan kegiatan yang ada dalam berbagai dokumen kebijakan terkait permukiman dan infrastruktur terutama dokumen RPIJM

 Untuk mengetahui program yang sudah dilakukan maupun yang direncanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta dan masyarakat pada kawasan. Hal ini



akan mempengaruhi rencana aksi program yang akan disusun (Bagian C.5) baik dari pentahapannya maupun pembiayaannya. Langkah 3

Melakukan pemetaan program pembangunan pada kawasan permukiman prioritas RPKPP

 Memetakan lokasi spesifik program pada kawasan permukiman prioritas sehingga dapat dilihat kawasan yang belum mendapatkan penanganan. Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan?  Matriks program-program pembangunan yang diarahkan oleh SPPIP untuk kawasan permukiman prioritas RPKPP Daftar Check List Hasil Identifikasi Program Penanganan Berdasarkan Arahan SPPIP

 Matriks program-program pembangunan yang diarahkan oleh SPPIP untuk kawasan permukiman prioritas RPKPP



Bagian C.5

:

KEGIATAN PERUMUSAN RENCANA AKSI PROGRAM Penyusunan rencana aksi program penanganan dan pembangunan permukiman ini dilakukan dengan model pembangunan berbasis kawasan dan pendekatan perencanaan partisipatif (CPA) pada kawasan prioritas. Rencana aksi program yang dihasilkan meliputi infrastruktur permukiman maupun komponen sektor terkait lainnya, dan disusun sampai dengan tingkat kedalaman yang bersifat operasional (jenis/komponen, volume, kegiatan, lokasi, dan pelaku) Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?

 

Pokjanis RPKPP kabupaten/kota



Masyarakat, sebagai penerima manfaat kegiatan yang lebih mengetahui kebutuhan pada kawasan permukimannya.

Tim Tenaga Ahli, berperan dalam menyusun dan memilih komponen yang akan ditangani sesuai dengan lingkup keahliannnya. Ahli komunikasi massa khususnya, akan berperan dalam memfasilitasi diskusi partisipatif bersama masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan penanganan pada tahap pertama.

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal 3 minggu terhitung dari minggu kedua bulan ketiga dilakukan paralel dengan kegiatan C.6. Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya?    

Analisis dan Pemetaan Stakeholder Analisis Pembiayaan Pendekatan partisipatif (CPA) Diskusi

Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1 

Mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan masyarakat untuk turut terlibat dalam proses perencanaan Berdasarkan program yang teridentifikasi pada kawasan (Kegiatan C.4, pokjanis bersama dengan tim tenaga ahli memetakan pemangku kepentingan masyarakat yang akan merasakan dampak pelaksanaan program tersebut.



Langkah 2



Mengidentifikasi kebutuhan penanganan di lokasi perencanaan tahap pertama dengan melakukan diskusi partisipatif dengan pemangku kepentingan dan masyarakat setempat; Bersama dengan pemangku kepentingan masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan penanganan kawasan yang dirasa mendesak dan perlu dilakukan pada tahap pertama. Langkah ini dilakukan paralel dengan kegiatan pada Bagian C. 6

Langkah 3 Menyusun dan memilih komponen yang akan dibangun  Kriteria pemilihan komponen yang akan dibangun adalah sebagai berikut: - Komponen yang akan dibangun harus benar-benar menjadi prioritas utama bagi penataan kawasan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. - Komponen yang akan dibangun harus memberikan dampak nyata terhadap perbaikan lingkungan. - Komponen yang akan dibangun terlihat jelas secara visual untuk memberikan dorongan moril bagi masyarakat maupun pemerintah bahwa penataan lingkungan akan memberikan dampak positif bagi lingkungan dan manusianya. - Komponen yang akan dibangun mudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak berada dalam tanah / lahan yang disengketakan. - Komponen yang akan dibangun dapat tercukupi oleh pembiayaan yang telah disediakan. Langkah 4



Melakukan Pra-FGD 2 dengan pemangku kepentingan terkait untuk membahas hasil-hasil identifikasi kebutuhan pada kawasan permukiman prioritas yang kemudian disusun dalam rencana aksi program Ketentuan dan teknis penyelenggaraan dijelaskan pada Bagian C.7

Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan? Matriks rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur pada kawasan permukiman prioritas (Tabel 8) dengan substansi minimal meliputi: - program dan kegiatan - pelaku kegiatan baik pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat - Lokasi pada kawasan - Pendanaan (APBN/APBD/sumber lainnya yang sah) - Total Pembiayaan (dalam Rp. 000,-) - Tahapan pelaksanaan (5 tahun) yang dirinci dalam pembiayaan tahunan



Daftar Check List Hasil Perumusan Rencana Aksi Program

 Matriks rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur bidang cipta karya pada kawasan permukiman prioritas RPKPP



Bagian C.6:

KEGIATAN PERUMUSAN TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas program pembangunan kawasan permukiman prioritas RPKPP dan menyusun tahapan pelaksanaan pembangunan berdasarkan pada prioritas program pembangunan yang disusun. Hasil dari pentahapan ini akan menjadi input bagi penyusunan rencana penanganan kawasan pengembangan tahap 1 (Kegiatan D.1) Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?

  

Pokjanis RPKPP Kota/ Kabupaten Tim Tenaga Ahli Masyarakat

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal 3 minggu, yang dilakukan secara paralel dengan kegiatan C.5 Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya?    

Analisis dan Pemetaan Stakeholder Analisis Pembiayaan Diskusi (FGD) Analisis Skoring

Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1: 

Prioritas penanganan disusun untuk menjawab kebutuhan kawasan yang harus segera ditangani dapat menggunakan analisis skoring dengan memberikan skor tertinggi untuk penanganan kawasan yang dianggap lebih prioritas.

Langkah 2:  

Mengidentifikasi prioritas penanganan berdasarkan pada kesepakatan pemangku kepentingan kabupaten/kota

Menyusun tahapan penanganan berdasarkan pembiayaan dan kemungkinan penerapannya

sumber

daya

sumber daya pembiayaan oleh APBD, APBN atau swasta kemungkinan penerapan, menganalisis keberadaan hambatan dalam melaksanakan kegiatan sehingga membutuhkan kegiatan lain sebelum



dilaksanakan (misalnya, pembangunan rusun yang baru dapat dilakukan jika sudah tersedia lahan dan adanya kesiapan masyarakat) Langkah 3:



Melakukan FGD 2 dengan pemangku kepentingan terkait untuk kesepakatan rencana aksi program berikut dengan tahapan pelaksanaannya

Ketentuan pelaksanaan FGD 2 dijelaskan lebih lanjut pada kegiatan C.7.

Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan? Matriks rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur bidang cipta karya pada kawasan permukiman prioritas RPKPP (Tabel 8) dengan substansi minimal meliputi: -

program kegiatan pelaku kegiatan baik pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat Lokasi pada kawasan Pendanaan (APBN/APBD/sumber lainnya yang sah) Total Pembiayaan (dalam Rp. 000,-) Tahapan pelaksanaan (5 tahun) yang dirinci dalam pembiayaan tahunan

Daftar Check List Hasil Kegiatan Perumusan Tahapan Pelaksanaan Program Pembangunan Permukiman

 Matriks rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur bidang cipta karya pada kawasan permukiman prioritas RPKPP dengan pentahapannya


dst

1.3 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

……

BUMN/ BUMD/ Swasta

Dinas Cipta Karya

1.2.2 Perbaikan Saluran Drainase/Goro ng-gorong

1.3.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

Dinas Cipta Karya

Dinas Cipta Karya, BPN

1.1.3 Penyiapan Lahan

1.2.1 Pembangunan Saluran Drainase/Goro ng-gorong

Dinas Cipta Karya

1.1.2 DED Rumah Susun

1.2 Pembangunan Saluran Drainase/Goro ng-gorong

Dinas Cipta Karya

1.1.1 FS Rumah Susun

1.1 Pembangunan Rumah Susun

PELAKU

KEGIATAN

PROGRAM

Kawasan A1-Blok 3, Blok 4, Blok 5

Kawasan A1-Blok 1, Blok 2

Kawasan A1

Kawasan A1-Blok 1

Kawasan A1-Blok 1

Kawasan A1-Blok 1

LOKASI

Sumber Lainnya yang Sah (CSR, dll)

APBN/APBD Kota/Kab

APBN/APBD Kota/Kab

APBD Kota/Kab

APBD Kota/Kab

APBD Kota/Kab

SUMBER PENDANAAN

Rp. …….

4.500.000

2.500.000

3.600.000

10.500.000

1.600.000

1.200.000

(dalam Rp. 000)

PEMBIAYAAN I

Rp…..

1.750.000

1.250.000

-

2.500.000

-

-

II

Rp…..

1.450.000

1.250.000

1.100.000

2.500.000

-

-

Rp…..

1.300.000

-

1.300.000

2.000.000

-

1.200.000

III

IV

Rp…..

-

1.200.000

2.000.000

1.600.000

-

(Tahun ….. – Tahun …..)

Jangka Waktu 5 Tahun V

-

-

1.500.000

-

-

Tabel 8 Contoh Rencana Aksi Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan Pada Kawasan Prioritas




Bagian C.7:

PENYELENGGARAAN PRA-FGD 2 DAN FGD 2

Pra-FGD 2 bertujuan untuk membahas hasil-hasil identifikasi kebutuhan pada kawasan permukiman prioritas yang kemudian disusun dalam rencana aksi program pada kawasan prioritas RPKPP. FGD 2 bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan dari semua stakeholder mengenai rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman pada kawasan prioritas RPKPP berikut dengan tahapan pelaksanaannya. Siapa yang Terlibat Dalam Pelaksanaannya?  




Selain ketiga pihak tersebut, dalam penyelenggaraan FGD juga melibatkan unsur pendukung lainnya yang meliputi: - Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman, dan perencanaan - Tim Teknis Provinsi - Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Kegiatan Pra- FGD 2 dan FGD 2 dilakukan pada hari yang berbeda, masing – masing kegiatan dilakukan minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun. Catatan: Apabila dalam FGD 2 belum dicapai hasil yang diharapkan, maka dapat dilakukan diskusi tambahan sesudahnya (Pasca FGD 1) sesuai kebutuhan tanpa mengganggu kerangka waktu pelaksanaan kegiatan lainnya.



Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Pelaksanaannya? Untuk Pra-FGD 2 


Untuk FGD 2 

Diskusi dalam format Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan dan melakukan kesepakatan terhadap Rencana Aksi Program kawasan prioritas. Dalam diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan di luar Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli.

Apa yang harus dihasilkan sebelum pelaksanaan FGD -2?

 Konsep Penanganan Kawasan Prioritas (Output C. 3)  Matriks Program Arahan SPPIP Pada Kawasan Prioritas (Output C.4) Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1:  


Langkah 2:




Berdasarkan masukan yang ada, pokjanis dan tim tenaga ahli pendamping merumuskan merumuskan dan mendiskusikan rencana aksi program mengacu pada langkah – langkah yang dijelaskan pada Kegiatan C.5, sedangkan perumusan pentahapannya dijelaskan pada Kegiatan C.6

Langkah 3: 


Melakukan FGD-1

Pokjanis didampingi oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping memaparkan materi kepada peserta untuk mendapatkan masukan atas rencana aksi program yang sudah disusun.

Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan?  Kesepakatan Rencana Aksi Program Kawasan Prioritas yang tertuang dalam Berita Acara FGD (Contoh Format Berita Acara) Lihat Gambar 4)  Proceeding Kegiatan FGD 2 yang secara substansi minimal memuat:



₋ ₋ ₋ ₋ ₋ ₋

waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ringkasan penyelenggaraan kegiatan dan substansi yang disampaikan notulensi/ catatan penyelenggaraan kegiatan berita acara daftar hadir dokumentasi kegiatan (foto)

Outline minimal dari Proceeding Kegiatan FGD 2 ini dapat dilihat pada Box 1.

Daftar Check List Hasil Penyelenggaraan Pra-FGD 2 dan FGD 2

 Berita Acara Kesepakatan FGD 2 tentang Rencana Aksi Program  Proceeding Kegiatan FGD 2





D

PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP PERUMUSAN RENCANA PENANGANAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

Bagian D modul ini terbagi atas 9 (sembilan) sub-modul yang masing-masing menguraikan proses dan prosedur tiap kegiatan yang dilakukan pada lingkup kegiatan perumusan rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1, yaitu: D.1:

Kegiatan Perumusan Pembangunan Tahap 1

Kriteria

dan

Indikator

Penentuan

Kawasan

D.2: Kegiatan Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1 D.3: Kegiatan Penyelenggaraan Diskusi Partisipatif D.4: Kegiatan Perumusan Konsep Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap 1 D.5: Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap 1 D.6: Kegiatan Penyelenggaraan Pra-FGD 3 dan FGD 3 D.7: Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Desain Kawasan D.8: Mengikuti Kegiatan Kolokium D.9: Kegiatan Penyelenggaraan Konsultasi Publik Kedudukan Bagian D modul ini di dalam rangkaian penyusunan Dokumen RPKPP dapat dilihat pada Gambar 13 berikut.

Lingkup Perumusan Rencana Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap 1●57


PERSIAPAN





1.1 SOSIALISASI


O-1


O-2








O-4

4.3 O-5



O-6


O-7


MODUL D Gambar 13 Penggunaan Modul D dalam Kerangka Penyusunan RPKPP



Bagian D.1

:

KEGIATAN PERUMUSAN KRITERIA DAN INDIKATOR PENENTUAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1 Penentuan kawasan pembangunan tahap 1 didasarkan pada penilaian terhadap kriteria dan indikator yang dirumuskan dengan mempertimbangkan kebijakan dan strategi yang terkait serta kesepakatan pemangku kepentingan. Kriteria dan indikator yang dirumuskan ini nantinya menjadi dasar dalam proses penentuan kawasan pembangunan tahap 1. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?

 

Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, akan berperan sebagai pengambil keputusan dalam merumuskan kriteria dan indikator untuk menentukan kawasan pembangunan tahap 1. Tim Tenaga Ahli Pendamping, mendampingi pokjanis dalam merumuskan kriteria dan indikator

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal 2 minggu terhitung dari minggu pertama bulan keempat Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya?  Analisis kawasan  Diskusi Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1:

Melakukan kajian terhadap lokasi kawasan permukiman prioritas yang telah ditetapkan  Kajian yang dimaksud dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai: - keberadaan bagian pada kawasan yang perlu penanganan segera dan merupakan akar persoalan bagi penagan - Potensi untuk menjadi pilot project dalam skala kawasan dan skala kota - Kondisi sosial budaya terkait kesiapan masyarakat dalam menerima program baru - Kondisi lainnya yang mendukung realisasi pembangunan kawasan baik dalam aspek fisik maupun aspek non fisik.



Langkah 2:

Melakukan kajian terhadap kebijakan dan strategi penanganan kawasan prioritas  Informasi yang perlu dikaji dalam langkah ini: - Implementasi kebijakan dan strategi dalam kawasan - Konsep penanganan kawasan

Langkah 3:

Merumuskan kriteria dan indikator penentuan kawasan pembangunan tahap 1  Hasil kajian pada langkah 2 dan langkah 3 menggambarkan karakteristik kawasan yang akan menjadi dasar perumusan kriteria penilaian yang akan digunakan  Rumuskan indikator untuk masing – masing kriteria


Tabel kriteria dan indikator penentuan kawasan pembangunan tahap 1 (contoh format lihat Tabel 9)

Daftar Check List Hasil Perumusan Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1



tabel kriteria dan indikator penentuan kawasan pembangunan tahap 1



Tabel 9 Contoh Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1 KRITERIA Urgenitas terhadap penanganan akar permasalahan kawasan

Jaminan keberlanjutan program dan penuntasan masalah

Berpotensi untuk menjadi pilot project dalam skala kawasan dan kota



INDIKATOR Mempunyai korelasi positif terhadap penanganan akar permasalahan Sesuai dengan tahapan penanganan akar permasalahan kawasan Mempunyai implikasi positif terhadap lokasi lainnya Potensi konflik rendah (konflik lahan, konflik sosial, dsb) Dukungan kelembagaan masyarakat Historical kawasan Keluwesan dalam penyusunan rencana aksi Keragaman penanganan infrastruktur keciptakaryaan Aspek yang ditangani secara menyeluruh (fisik sosial, ekonomi) Model penanganan dapat direplikasikan pada lokasi lain (best practice) …



...

         

… ...



Bagian D.2:

KEGIATAN PENENTUAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

Pemilihan kawasan pembangunan tahap 1 di dalam kawasan permukiman prioritas RPKPP didasarkan pada proses identifikasi, penetapan kebutuhan dan penetapan skala prioritas penanganan dan pembangunan pada kawasan prioritas RPKPP. Pada kawasan pengembangan tahap pertama ini dilakukan penyusunan rencana penanganan secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1 : 1.000. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?

 

Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, berperan sebagai pengambil keputusan dalam menetapkan skala priroritas penanganan dan pembangunan pada kawasan prioritas RPKPP Tim Tenaga Ahli Pendamping, berperan dalam menyediakan kajian teknis untuk mendukung penetapan kawasan pembangunan tahap 1.

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? 2 minggu terhitung dari minggu kedua bulan keempat Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya?   

Analisis kawasan Diskusi Pendekatan Partisipatif (CPA)

Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1: 

Melakukan kajian terhadap lokasi kawasan permukiman prioritas RPKPP yang telah ditetapkan Kajian untuk mengetahui karakteristik lokasi secara keseluruhan dengan mempertimbangkan: Hasil identifikasi potensi, permasalahan, hambatan dan tantangan baik aspek fisik maupun nonfisik pada kawasan prioritas (output Bagian B.3) Kebutuhan penanganan kawasan (output bagian C. 1)



Langkah 2: 

Menentukan zona-zona perencanaan dalam kawasan permukiman prioritas RPKPP, untuk pentahapan pembangunan Pembagian zona perencanaannya dapat berdasarkan: wilayah administrasi (pengelompokkan RW) kondisi fisik kawasan atau ketentuan lainnya yang disepakati oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping

Langkah 3: Menentukan tahapan pembangunan per zona  Penentuan tahapan pembangunan per zona ini dapat didasarkan pada : Skala prioritas kebutuhan penanganan berdasarkan kriteria dan indikator yang ditetapkan sebelumnya Aspek fisik terkait dengan teknis pembangunan Aspek pembiayaan Aspek sosial yaitu kesiapan masyarakat pada kawasan yang akan direncanakan Langkah 4: 

Menentukan 2 lokasi kawasan pengembangan tahap pertama untuk direncanakan secara lebih rinci dan operasional Pokjanis dan tim tenaga ahli pendamping: menyepakati kawasan pengembangan tahap pertama berdasarkan Langkah-3 membahas dan menyepakati kawasan pengembangan tahap 1 bersama masyarakat/ pemangku kepentingan kawasan melalui Langkah - 5

Langkah 5: 

Menyelenggarakan diskusi partisipatif dengan pemangku kepentingan kawasan dalam penentuan kawasan pengembangan tahap 1; Ketentuan penyelenggaraan diskusi partisipatif ini dijelaskan lebih detail pada Kegiatan D.3.

Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan? 2 kawasan di dalam kawasan permukiman prioritas RPKPP yang akan dilakukan penanganan dan pembangunannya pada tahap pertama Daftar Check List Hasil Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1

 2 kawasan di dalam kawasan permukiman prioritas RPKPP yang akan dilakukan penanganan dan pembangunannya pada tahap pertama



Bagian D.3

:

KEGIATAN PENYELENGGARAAN DISKUSI PARTISIPATIF Diskusi partisipatif merupakan diskusi intensif yang melibatkan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pihak yang terkena dampak pembangunan, mulai dari proses identifikasi awal sampai dengan proses pengambilan keputusan. Siapa yang Terlibat Dalam Pelaksanaanya?



Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, berperan sebagai pengambil keputusan dalam menetapkan skala priroritas penanganan dan pembangunan pada kawasan prioritas RPKPP



Tim Tenaga Ahli Pendamping, berperan dalam menyediakan kajian teknis untuk mendukung penetapan kawasan pembangunan tahap 1.

 

Perwakilan masyarakat pada kawasan pemangku kepentingan kawasan lainnya seperti perwakilan dari organisasi non- pemerintah dan dunia usaha.

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Minimal satu hari pelaksanaan Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Pelaksanaannya?  Diskusi  Metode partisipatif lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masyarakat pada kawasan permukiman prioritas Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan?  Melibatkan stakeholder yang dilibatkan sesuai dengan hasil pemetaan stakeholder pada Bagian C.5.  Langkah – langkah penentuan kawasan pembangunan tahap 1 mengikuti pentahapan kegiatan Bagian D.3 Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan? -

pembagian zona kawasan (Contoh lihat gambar)



-

penentuan tahapan pembangunan untuk setiap zona kawasan permukiman prioritas RPKPP yang akan dilakukan penanganan dan pembangunannya pada tahap pertama

Daftar Check List Hasil Penyelenggaraan Diskusi Partisipatif

  

Kesepakatan pembagian zona pada kawasan Kesepakatan penentuan tahapan pembangunan untuk setiap zona Kesepakatan kawasan permukiman prioritas RPKPP yang akan dilakukan penanganan dan pembangunannya pada tahap pertama



Bagian D.4

:

KEGIATAN PERUMUSAN KONSEP PEMBANGUNAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

Konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1 ini dilakukan untuk memberikan gambaran imajiner untuk penanganan kawasan pembangunan tahap 1. Konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1 ini akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana penanganannya dan DED Kawasan. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?



Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, berperan sebagai pengambil keputusan dalam merumuskan konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1



Tim Tenaga Ahli Pendamping, sebagai pihak yang membantu merumuskan dan konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1.

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? 2 minggu terhitung dari awal bulan kelima Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya? Desk Study, Diskusi, Analisis Pentahapan Program (Staging Analisys) Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1

Merumuskan kebutuhan penanganan kawasan pembangunan tahap 1

Perumusan dilakukan berdasarkan:  Hasil identifikasi kebutuhan penanganan kawasan pada Bagian C.1  Hasil identifikasi kebutuhan penanganan tahap pertama dalam perumusan Rencana Aksi Program pada Langkah 2 Bagian C. 5 Langkah 2

Merumuskan konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1

 Perumusan mengacu pada Konsep Pembangunan Kawasan (output Bagian C.2)  Pendetailan konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1 dilakukan sesuai dengan rumusan kebutuhan pada Langkah -1



Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan?



Konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1 berdasarkan pada kebutuhan yang telah dirumuskan (Gambar 13)

Daftar Check List Hasil Pembangunan Tahap 1

Perumusan

Konsep

Pembangunan

Kawasan

 Konsep penanganan kawasan pembangunan tahap 1 berdasarkan pada kebutuhan yang telah dirumuskan


Gambar 14 Contoh Peta Konsep Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas




Bagian D.5

:

KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1

Penerjemahan konsep penanganan kawasan ke dalam rencana penanganan yang lebih terukur baik lokasi, besaran/volume, maupun pembiayaannya sehingga dapat operasional pada saat penerapannya. Rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan DED kawasan. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?  

Pokjanis RPKPP Kota/ Kabupaten Tim Tenaga Ahli Pendamping, dalam hal ini Ahli Permukiman, Ahli Prasarana Permukiman dan Ahli Lingkungan

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? 2 minggu Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya? Desk Study, Diskusi, Analisis Pentahapan Program (Staging Analisys) Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1 

Menerjemahkan konsep penanganan ke dalam rencana penanganan Penyusunan rencana penanganan memperhatikan: - Konsep penanganan (output Bagian D. 6) - pembagian zona kawasan (Output Bagian D.3) - penentuan tahapan pembangunan untuk setiap zona (Output Bagian D.3)

Langkah 2 

Melakukan pengecekan penanganan

lapangan

terkait

dengan

rencana

Pengecekan lapangan terutama untuk mengetahui kesesuaian rencana fisik dengan kebutuhan di lapangan





dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan DED pada Bagian D.8

Langkah 3 

untuk

kebutuhan

Menyelenggarakan Pra-FGD 3 untuk menyusun rencana penanganan pembangunan kawasan pembangunan tahap 1

Ketentuan pelaksanaan Pra- FGD 3 dijelaskan lebih lanjut pada kegiatan D.7.

Langkah 4 

pengukuran

Menyelenggarakan FGD 3 untuk pembahasan dan penyepakatan rencana penanganan kawasan pengembangan tahap 1

Ketentuan pelaksanaan FGD 3 dijelaskan lebih lanjut pada kegiatan D.7.

Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan? Rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1 (Contoh Tabel) yang, secara substansi minimal meliputi:  Program  Rincian Kegiatan  Pelaku  Lokasi pelaksanaan Kegiatan  Volume  Satuan  Harga satuan  Biaya  Jangka Waktu Pelaksanaan (per tahun)  Sumber pendanaan Daftar Check List Hasil Pembangunan Tahap 1

Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Kawasan

 Rencana penanganan kawasan pembangunan tahap 1 yang diterjemahkan dalam Tabel 4.3


dst

Kawasan …

dst

1.3.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

1.3 Penyediaan Sarana Pengadaan Sampah Ramah Lingkungan

Dinas Cipta Karya, BPN

1.1.3 Penyiapan Lahan

BUMN/ BUMD/ Swasta

Dinas Cipta Karya

Dinas Cipta Karya

1.1.2 DED Rumah Susun

1.2.1 Perbaikan Saluran Drainase/Goronggorong

Dinas Cipta Karya

PELAKU

1.1.1 FS Rumah Susun

KEGIATAN

1.2 Pembangunan Saluran Drainase

1.1 Pembangunan Rumah Susun

Kawasan A1

PROGRAM

Blok A3

Blok A2

1.250

1.000

1

1

Blok A13 Blok A11

2

1

Blok A13 Blok A11

2

VOL

Blok A11

LOKASI

m

m

Paket

Paket

Paket

Paket

Paket

SATUAN

1.400

1.250

2.500.000

600.000

600.000

600.000

1.500.000

(dalam Rp. 000)

HARGA SATUAN

1.750.000

1.250.000

2.500.000

600.000

1.200.000

600.000

3.000.000

(dalam Rp. 000)

BIAYA

X

X

X

I

II

X

X

III

X

X

IV

V

(Tahun ….. – Tahun …..)

Jangka Waktu 5 Tahun

Sumber Lainnya yang Sah (CSR, dll)

APBN/APBD Kota/Kab

APBN/APBD Kota/Kab

APBD Kota/Kab

APBD Kota/Kab

APBD Kota/Kab

APBD Kota/Kab

SUMBER PENDANAAN

Tabel 10 Contoh Rencana Penanganan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan Pada Kawasan Prioritas




Bagian D.6

:

KEGIATAN PENYELENGGARAAN PRA-FGD 3 DAN FGD 3 Kegiatan Pra-FGD 3 bertujuan untuk menyusun rencana penanganan pembangunan kawasan pembangunan tahap 1. Kegiatan FGD 3 bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan dari semua stakeholder mengenai rencana penanganan pada kawasan pembangunan tahap 1 Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?  




Selain ketiga pihak tersebut, dalam penyelenggaraan FGD juga melibatkan unsur pendukung lainnya yang meliputi: - Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman, dan perencanaan - Tim Teknis Provinsi - Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Output apa saja yang dibutuhkan sebelum penyelenggaraan FGD 3?

 Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap 1 (Bagian D.1)  Pembagian Zona Kawasan (Bagian D.2)  Kawasan Pembangunan Tahap 1 (Bagian D.2)  Konsep Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap 1 (Bagian D.5) Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Kegiatan Pra- FGD 3 dan FGD 3dilakukan pada hari yang berbeda, masing – masing kegiatan dilakukan minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun.



Catatan: Apabila dalam FGD 3 belum dicapai hasil yang diharapkan, maka dapat dilakukan diskusi tambahan sesudahnya (Pasca FGD 3) sesuai kebutuhan tanpa mengganggu kerangka waktu pelaksanaan kegiatan lainnya. Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya? Untuk Pra-FGD 3 


Untuk FGD 3 

Diskusi dalam format Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas dan menyepakati rencana penanganan kawasan pengembangan tahap 1. Dalam diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan di luar Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli.

Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1:  


Langkah 2:




Berdasarkan masukan yang ada, pokjanis dan tim tenaga ahli pendamping menyusun rencana penanganan pembangunan kawasan pengembangan tahap1

Langkah 3: 


Melakukan FGD-1

Pokjanis didampingi oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping memaparkan materi kepada peserta untuk mendapatkan masukan atas konsep yang sudah disusun.

Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan?  Kesepakatan Rencana Penanganan Kawasan Pengembangan Tahap 1 yang tertuang dalam Berita Acara FGD (Contoh Format Berita Acara Lihat Gambar 12)



 Proceeding Kegiatan FGD 3 yang secara substansi minimal memuat: ₋ waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ₋ ringkasan penyelenggaraan kegiatan dan substansi yang disampaikan ₋ notulensi/ catatan penyelenggaraan kegiatan ₋ berita acara ₋ daftar hadir ₋ dokumentasi kegiatan (foto) Outline minimal Proceeding Kegiatan FGD 3 dapat dilihat pada Box 1. Daftar Check List Hasil Penyelenggaraan Pra-FGD 3 dan FGD 3

 Berita Acara Kesepakatan FGD 2 tentang Rencana Penanganan Kawasan Pengembangan Tahap 1

 Proceeding Kegiatan FGD 2



Bagian D.7

:

KEGIATAN PENYUSUNAN DESAIN (DED) KAWASAN

RENCANA

DETAIL

Penyusunan Rencana Teknis Rinci (Detailed Engineering Design/DED) untuk komponen program pembangunan prioritas di dalam kawasan pembangunan tahap 1 yang meliputi infrastruktur permukiman. Menyusun Rencana Teknis Rinci (DED) infrastruktur permukiman pada kawasan pembangunan tahap pertama; dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan daftar kuantitas harga. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?  

Pokjanis RPKPP kabupaten/kota, dalam hal ini berperan untuk memverifikasi hasil rencana yang dihasilkan. Tim Tenaga Ahli Pendamping, dalam hal ini Ahli Permukiman, Ahli Prasarana Permukiman dan Ahli Lingkungan memiliki peran untuk menghasilkan rencana teknis rinci/ DED kawasan pembangunan tahap 1.

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? 8 minggu/2 bulan terhitung dari awal bulan keenam sampai dengan bulan ketujuh Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya? Survey lapangan (ground survey), desk study, studio. Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1:

Menyiapkan gambar pra rencana berdasarkan rumusan program kegiatan untuk pembangunan kawasan secara keseluruhan. Gambar ini hanya memuat bentuk dan komponen-komponen fisik apa saja yang diperlukan dalam pembangunan kawasan, namun jumlah dan besarannya belum terinci



Langkah 2: 

Melakukan ground check dan pengukuran yang mulai di sesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Komponen rencana disusun ulang dan dilihat sejauh mana kemungkinan dapat dilaksanakan pembangunannya di lapangan. Pemilihan komponen yang akan dibangun harus melalui beberapa kriteria, yaitu :



-

-

Komponen yang akan dibangun harus benar-benar menjadi prioritas utama bagi pengembangan kawasanl; Komponen yang akan dibangun harus memberikan dampak nyata/manfaat terhadap perbaikan lingkungan yang ditata; Komponen yang akan dibangun terlihat jelas secara visual untuk memberikan dorongan moril bagi masyarakat maupun pemerintah bahwa penataan lingkungan member dampak positif bagi lingkungan dan manusianya; Komponen yang akan dibangun mudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak berada dalam tanah / lahan yang disengketakan

Langkah 3: 

Pembuatan Site Plan dan gambar kerja sebagai pendetailan komponen prioritas yang ditentukan. Gambar ini dibuat rinci sebagai acuan untuk pelaksanaan di lapangan

Langkah 4: Penghitungan volume pekerjaan dan RAB.  Sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan, dilakukan penghitungan volume pekerjaan dan RAB berdasarkan ketentuan harga satuan yang berlaku pada kota/ kabupaten tersebut. Langkah 5:



Mengikuti kegiatan kolokium yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman dengan memperhatikan ketentuan yang ada Ketentuan terkait keikutsertaan dalam kolokium dijelaskan pada Bagian D. 8

Langkah 6:



Menyelenggarakan konsultasi kepada calon penerima manfaat penyusunan RPKPP untuk penjaringan masukan terhadap muatan RPKPP Ketentuan terkait penyelenggaraan konsultasi publik dijelaskan pada Bagian D. 9.


Site Plan Kawasan Pembangunan Tahap pertama yang disusun dengan memperhatikan berbagai acuan yang ada. Penyusunan rencana teknis rinci dapat mengacu kepada standar teknis yang digunakan yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pedoman teknis lainnya, yang antara lain meliputi : Rencana Induk Kawasan, standar teknis bidang ini antara lain: SNI 022406-1991 dan Pt T-15-2002-C untuk kawasan yang pertumbuhannya normal dan satuan luas daerah tidak terlampau luas (<200 ha). Studi Kelayakan Kawasan, Standar teknis bidang ini antara lain: sesuai ABK/RE-SK/TC/001/98



-

  

Standar teknis penanganan jalan kawasan, SNI 03-2853-1995, SNI 032446-1991, SNI 03.6967-2003 Standar teknis penyediaan prasarana drainase, SNI 06-2409-2002 dan SNI 03-2453-2002. Standar teknis bidang sarana air minum: AB-K/RE-RT/TC/026/98 dan ABK/OP/ST/004/98. Standar teknis bidang pengelolaan Air Limbah, SNI 03-2398-2002, PTT-192000-C dan PTS -09-2000-C Standar teknis bidang Pengelolaan sampah kawasan, SNI 19-3964-1994 dan SNI 03-3242-1994 dan SNI 19-3983-1995 sesuai PTS 06-2000-C dan PTS 07-2000-C Standar teknis bidang kelistrikan,SNI 04-0225-2000 Standar teknis bidang RTH, 009/T/BT/1995 Standar Teknis Penyusunan Analisa Biaya Komponen DED Standar teknis bidang antara lain: SNI Tahun 2007 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Analisa BOW.

Gambar kerja/detail design yang implementatif Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari paket-paket pekerjaan tersebut diatas (OE) Visualisasi 3 dimensi (3D) dari rencana yang disusun

Daftar Check List Hasil Penyusunan Rencana Detail Desain (DED) Kawasan

 Site Plan Kawasan Pembangunan Tahap pertama yang disusun dengan memperhatikan berbagai acuan yang ada  Gambar kerja/detail design yang implementatif  Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari paket-paket pekerjaan tersebut diatas (OE); dan  Visualisasi 3 dimensi (3D) dari rencana yang disusun


Gambar 15

Contoh Rencana Detail Desain




Gambar 16 Contoh Ilustrasi 3D Rencana Penanganan Kawasan Pembangunan Tahap 1



Bagian D.8

:

KEIKUTSERTAAN DALAM KOLOKIUM Kegiatan monitoring dan pengendalian yang dilakukan oleh Satker Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi dan penyelenggara di tingkat pusat terhadap proses penyusunan RPKPP. Siapa yang Terlibat Dalam Pelaksanaannya?   

Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) RPKPP Kota/ Kabupaten Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Tim Tenaga ahli pendamping

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Dilakukan 1 (satu) hari pada akhir bulan ke-6 (enam) dengan waktu pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan Kolokium pada kegiatan SPPIP dan ditentukan oleh koordinator pelaksana. Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Pelaksanaannya?  Pemaparan hasil, berupa pemaparan pencapaian hasil penyusunan SPPIP dan RPKPP oleh tiap kabupaten/kota  Diskusi, melalui sesi tanya jawab dalam proses pelaksanaannya. Output Apa saja yang harus disiapkan sebelum Kolokium?

     

Kajian mikro kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan dalam SPPIP (Bagian B.2) Potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas (Bagian B.3) Konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman prioritas (Bagian C.2) Rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada kawasan prioritas selama 5 tahun (Bagian C.5) Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap1 (Bagian D.1) Kawasan di dalam kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya pada tahap pertama (dilakukan penyusunan rencana penanganan secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1:1000) (Bagian D.5)





Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) (Bagian D.7)


 

Pokjanis bersama dengan tim tenaga ahli pendukung menyiapkan bahan paparan yang berisi tentang proses dan hasil pencapaian penyusunan RPKPP pokjanis di setiap kota/kabupaten bersama tim teknis provinsi secara koordinatif mempersiapkan materi dan kemajuaan penyusunan kegiatan untuk kolokium

Langkah 2:  



Mengikuti kegiatan kolokium

Pokjanis didampingi satker dan tenaga ahli pendamping memaparkan hasilhasil penyusunan RPKPP kepada para pemangku kepentingan terkait Penyelenggara kolokium akan menilai hasil pencapaian tersebut untuk memberikan masukan bagi perbaikan atau penyempurnaan dari hasil yang telah dicapai

Langkah 3: 

Menyiapkan materi paparan dan pembahasan capaian RPKPP/Kolokium yang meliputi bahan tayangan dan materi visualisasi yang telah disusun

Merumuskan langkah perbaikan berdasarkan masukan terhadap pencapaian kegiatan RPKPP dari pelaksanaan kolokium

Pokjanis bersama oleh tenaga ahli pendamping merumuskan poin – poin yang perlu diperbaiki terkait hasil penyusunan RPKPP yang telah dilakukannya Pokjanis bersama oleh tenaga ahli pendamping melakukan perbaikan substansi

Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan?

 

Kesamaan hasil dari produk RPKPP yang dihasilkan oleh tiap kota/kabupaten Hasil evaluasi terhadap proses yang telah dilakukan

Daftar Check List Hasil Penyelenggaraan Kolokium

 Hasil evaluasi terhadap pencapaian penyusunan RPKPP



Bagian D.9

KEGIATAN PUBLIK

:

PENYELENGGARAAN

KONSULTASI

Kegiatan menjaring masukan terhadap konsep, rencana penanganan, dan rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan prioritas RPKPP untuk jangka waktu 5 tahun dan kawasan pembangunan tahap 1 pada pelaksanaan 1 tahun pertama Siapa yang Terlibat Dalam Pelaksanaannya? Kegiatan Konsultasi Publik melibatkan 40 (empat puluh) orang peserta dan pendukung. Peserta kegiatan antara lain mewakili unsur :  Dinas/instansi tingkat kabupaten/kota yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman, dan perencanaan  Akademisi  Perwakilan masyarakat kawasan permukiman prioritas RPKPP (calon penerima manfaat)* Pendukung kegiatan antara lain mewakili unsur :  Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman, dan perencanaan  Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman  Tenaga ahli pendamping Catatan: *Perwakilan masyarakat yang diundang dalam kegiatan ini perlu melibatkan perempuan

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Minimal 1 hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja disusun

yang

Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya? Pemaparan hasil dan diskusi terbuka



Output Apa saja yang harus disiapkan sebelum Konsultasi Publik?

     

 

Kajian mikro kawasan permukiman prioritas berdasarkan arahan dalam SPPIP (Bagian B.2) Potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada kawasan permukiman prioritas (Bagian B.3) Konsep dan rencana penanganan pada kawasan permukiman prioritas (Bagian C.2) Rencana aksi program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan pada kawasan prioritas selama 5 tahun (Bagian C.5) Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Pembangunan Tahap1 (Bagian D.1) Kawasan di dalam kawasan prioritas yang akan dilakukan pembangunannya pada tahap pertama (dilakukan penyusunan rencana penanganan secara lebih rinci dan operasional, dengan tingkat kedalaman skala perencanaan 1:1000) (Bagian D.5) Rencana Detail Desain (Detailed Engineering Design/DED) (Bagian D.7) Hasil Kolokium dan Perbaikannya (Bagian D.8)


 

Menyiapkan materi pemaparan dan pembahasan seluruh capaian kegiatan RPKPP, yang meliputi bahan tayang, dan materi visualisasi yang telah disusun

Pokjanis bersama dengan tim tenaga ahli pendamping menyiapkan bahan paparan yang berisi tentang proses dan hasil pencapaian penyusunan RPKPP Pokjanis bersama dengan tim tenaga ahli memaparkan seluruh capaian hasil penyusunan RPKPP

Langkah 2:

Melakukan diskusi untuk terhadap muatan RPKPP

mendapatkan

masukan-masukan



Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan diskusi untuk mendapatkan masukan terhadap muatan RPKPP Langkah 3: Melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap capaian kegiatan RPKPP berdasarkan masukan dari konsultasi  

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan rekapitulasi masukan untuk penyempurnaan dokumen RPKPP; Berdasarkan catatan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan tersebut, Pokjanis dengan dibantu oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping merumuskan langkah-langkah perbaikan; dan





Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan penyempurnaan terhadap capaian kegiatan RPKPP.

Langkah – langkah penyempurnaan dijelaskan lebih lanjut pada Bagian E.1 modul RPKPP ini. Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan?

  



Masukan terhadap hasil penyusunan RPKPP Dokumentasi dan Notulensi Pelaksanaan Kegiatan Berita acara kegiatan konsultasi publik yang minimal memuat mengenai: Waktu dan tempat penyelenggaraan konsultasi publik; Pihak-pihak yang terlibat dalam konsultasi publik; Poin-poin kesepakatan yang dicapai dalam konsultasi publik; serta Tanda tangan perwakilan Pokjanis, tenaga ahli pendamping, tim teknis provinsi, dan Satker PKP Provinsi Proceeding Kegiatan Konsultasi Publik, yang secara substansi minimal berisi:

-

waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ringkasan penyelenggaraan kegiatan dan substansi yang disampaikan notulensi/ catatan penyelenggaraan kegiatan daftar hadir dokumentasi kegiatan (foto)

Outline minimal Proceeding Kegiatan Konsultasi Publik dapat mengacu pada outline Dokumen Proceeding FGD (Box 1) Daftar Check List Hasil Pelaksanaan Konsultasi Publik

  

Masukan terhadap hasil penyusunan RPKPP Dokumentasi dan Notulensi Pelaksanaan Kegiatan Proceeding Kegiatan Konsultasi Publik



MODUL PELAKSANAAN

PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)


E

PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP FINALISASI DAN SOSIALISASI

Bagian ini terbagi atas 2 (dua) bagian yang masing-masing menguraikan proses dan prosedur tiap kegiatan yang dilakukan pada lingkup finalisasi dan sosialisasi, yaitu: E.1:

Kegiatan Penyempurnaan Rencana Aksi Program Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap 1

dan

Rencana

E.2: Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi Kedudukan Bagian E dalam rangkaian penyusunan Dokumen RPKPP dapat dilihat pada Gambar 17 berikut.

Lingkup Finalisasi dan Sosialisasi●85


PERSIAPAN





1.1 SOSIALISASI


O-1


O-2








O-4

4.3 O-5



O-6


O-7


MODUL E Gambar 17 Kedudukan Modul E dalam Kerangka Penyusunan RPKPP



Bagian .E.1 :

KEGIATAN PENYEMPURNAAN RENCANA AKSI PROGRAM DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PEMBANGUNAN TAHAP 1 Perbaikan dan penyempurnaan dari rencana aksi program, rencana pembangunan kawasan pengembangan tahap 1, dan rencana detail desain kawasan berdasarkan pada masukan dari berbagai diskusi, FGD, dan konsultasi publik Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?  

Pokjanis RPKPP Kota/ Kabupaten Tim Tenaga Ahli Pendamping

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal 4 minggu terhitung dari awal bulan ketujuh Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Penyusunannya? Studi Literatur (Desk Study) Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah1:

Memperbaiki hasil penyusunan RPKPP berdasarkan masukan dari konsultasi publik  Melakukan rekapitulasi terhadap berbagai masukan dari semua pihak dalam tiap diskusi dan konsultasi publik;  Melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap rencana aksi program dan rencana pembangunan kawasan pengembangan tahap 1;  Melakukan penyempurnaan terhadap rencana detail desain (DED) kawasan;

Langkah 2:

Menyusun materi visualisasi RPKPP dalam bentuk leaflet, banner, poster, video dokumentasi dan bentuk visualisasi lainnya yang dianggap perlu  Hal-hal yang perlu diinformasikan kepada masyarakat umum terkait dengan RPKP. Poin-poin tersebut antara lain adalah : - Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran - Kebutuhan Penyusunan RPKP - Gambaran Lokasi Perencanaan - Hasil Penyusunan RPKP Lingkup Identifikasi Potensi dan Permasalahan ● 87


-

Indikasi Program RPKP Peta-peta dan gambar-gambar

Langkah 3:

Menyelenggarakan sosialisasi hasil RPKPP dalam bentuk diseminasi yang diselenggarakan dengan mengikuti ketentuan yang ada  Ketentuan penyelenggaraan diseminasi dijelaskan pada Bagian E.2

Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan?  Rencana aksi program dan rencana pembangunan kawasan pengembangan tahap 1 yang telah final dan siap untuk disebarluaskan;  Rencana detail desain kawasan;  Materi visualisasi RPKPP yang informatif, menarik dan mudah dimengerti; Daftar Check List Hasil Penyempurnaan Rencana Aksi Program dan Rencana Pembangunan Kawasan Pembangunan Tahap 1

  

Rencana aksi program dan rencana pembangunan kawasan pengembangan tahap 1 yang telah final dan siap untuk disebarluaskan; Rencana detail desain kawasan; Materi visualisasi RPKPP yang informatif, menarik dan mudah dimengerti; dan



Bagian E.2

:

KEGIATAN PENYELENGGARAAN DISEMINASI Kegiatan untuk mensosialisasikan seluruh hasil kegiatan dan produk RPKPP, serta rencana aksi program yang telah disepakati, kepada dinas/instansi terkait dan stakeholder/pemangku kepentingan daerah lainnya. Siapa yang Terlibat Dalam Pelaksanaannya?  

Pokjanis didampingi Tim Tenaga Ahli sebagai penyelenggara diseminasi Menghadirkan minimal 40 (empat puluh) orang peserta yang mewakili unsur: perwakilan masyarakat (calon penerima manfaat) Legislatif (DPRD kabupaten/kota) Dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur bidang cipta karya, permukiman, dan perencanaan Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur bidang cipta karya, permukiman, dan perencanaan Akademisi Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis)

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? 1 hari pada bulan ketujuh atau pada akhir kegiatan Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Proses Pelaksanaannya? Seminar Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1 Persiapan diseminasi, yang meliputi :  

Penentuan peserta diseminasi yaitu pemangku kepentingan terkait permukiman dan infrastruktur perkotaan Penentuan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan

Langkah 2 Persiapan materi sosialisasi, meliputi :  Bahan tayang  Materi visualisasi yang telah disusun Langkah 3: Pelaksanaan kegiatan sosialisasi 

Pokjanis didampingi tim tenaga ahli memaparkan hasil-hasil penyusunan RPKP kepada para pemangku kepentingan terkait





Pemberian Leaflet, Banner, Poster dan Media Visualisasi lainnya dalam diseminasi




Terinformasikannya hasil-hasil penyusunan RPKP kepada pemangku kepentingan terkait Terpahaminya hasil-hasil penyusunan RPKP oleh pemangku kepentingan terkait Berita acara kegiatan diseminasi yang minimal memuat mengenai (Gambar 22): Waktu dan tempat penyelenggaraan diseminasi; Pihak-pihak yang terlibat dalam diseminasi; Poin-poin kesepakatan yang dicapai dalam diseminasi; serta Tanda tangan perwakilan Pokjanis, tenaga ahli pendamping, tim teknis provinsi, dan Satker PKP Provinsi Proceeding Kegiatan Diseminasi, yang secara substansi minimal berisi:

-

waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ringkasan penyelenggaraan kegiatan dan substansi yang disampaikan notulensi/ catatan penyelenggaraan kegiatan daftar hadir dokumentasi kegiatan (foto)

Outline minimal Dokumen Proceeding Kegiatan Diseminasi dapat mengacu pada outline Proceeding Kegiatan FGD (Box 1) Daftar Check List Hasil Penyelenggaraan Diseminasi

  

Diseminasi dilengkapi dengan leaflet, poster dan/ atau banner Terinformasikannya hasil-hasil penyusunan RPKP kepada kepentingan terkait Proceeding Kegiatan Diseminasi

pemangku


Modul Pelaksanaan ● Proses dan Prosedur Penyusunan SPPIP

MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP)

Lingkup Kegiatan Persiapan ● 1


PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL Dalam rangkaian kegiatan penyusunan SPPIP dan RPKPP, MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MODUL PEMAHAMAN SPPIP DAN RPKPP, serta MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) . 





MODUL PEMAHAMAN DASAR SPPIP DAN RPKPP, yang akan menjadi acuan dalam tahap persiapan peaksanaan kegiatan dan persiapan penyusunan SPPIP dan RPKPP; MODUL PROSES DAN PROSSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRSTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP), yang akan menjadi acuan dalam proses penyusunan SPPIP; dan MODUL PROSES DAN PROSEDUR RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP), yang akan menjadi acuan dalam proses penyusunan RPKPP.

Penggunaan tiap modul dalam kerangka proses penyusunan SPPIP dan RPKPP dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini. PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN SPPIP DAN RPKPP PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN



`

PENYUSUNAN RPKPP

` MODUL Pemahaman Dasar SPPIP dan RPKPP

Gambar 1

PENYUSUNAN SPPIP



Kedudukan Modul Proses Dan Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPPIP dan RPKPP



MODUL PROSES DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) merupakan acuan teknis yang berisi langkah-langkah untuk menghasilkan Dokumen SPPIP. Langkah-langkah yang di maksud disajikan untuk tiap kegiatan pada tiap tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan SPPIP, sehingga memudahkan bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyusunan SPPIP ini. Penggunaan modul untuk tiap kegiatan penyusunan SPPIP dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1

Rincian Modul yang Digunakan Dalam Tiap Kegiatan Penyusunan SPPIP

KEGIATAN PENYUSUNAN SOSIALISASI

MODUL YANG DIGUNAKAN

MUATAN MODUL PELAKSANAAN

 

Modul Pemahaman Dasar Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP KONSOLIDASI TINGKAT  Modul Pemahaman Dasar PROVINSI  Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP KOLOKIUM  Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP D.8 PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN SPPIP  PENYELENGGARAAN  Modul Proses dan Prossedur FGD 1 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP B.1  Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP B.2 

Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP B.3



Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP C.1



Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP C.2



Modul Proses dan Prossedur

 Kegiatan Penyelenggaraan Kolokium

 Kegiatan Kajian Kebijakan, Strategi, dan Program Pembangunan  Kegiatan Kajian Isu-isu Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan  Kegiatan Kajian Potensi, Permasalahan, dan Tantangan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan  Kegiatan Perumusan Indikasi Arah Pengembangan Kota serta Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan  Kegiatan Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan  Kegiatan Penyelenggaraan



KEGIATAN PENYUSUNAN



PENYELENGGARAAN FGD 2

MODUL YANG DIGUNAKAN



















KONSULTASI PUBLIK



DISEMINASI

Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP C.5 Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP C.6 Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP D.1 Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP D.2 Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP D.3



Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP D.4



Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP D.5



Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP D.6 Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP D.7 Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP E.1 Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP E.2







Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP C.3 Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP C.4







Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP E.3 Modul Proses dan Prossedur Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan SPPIP E.4

MUATAN MODUL PELAKSANAAN Pra-FGD 1 dan FGD 1  Kegiatan Perumusan Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas  Kegiatan Identifikasi Indikasi Kawasan Permukiman Prioritas  Kegiatan Penyelenggaraan Pra-FGD 2 dan FGD 2  Kegiatan Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan  Kegiatan Penyelenggaraan Pra-FGD 3 dan FGD 3  Kegiatan Identifikasi dan Analisis Korelasi Strategi Dalam Skema Manajemen Pembangunan Perkotaan  Kegiatan Analisis Konsekuensi atau Implikasi Penerapan Strategi Pembangunan  Kegiatan Perumusan Program Pembangunan Dalam Skala Kota dan Kawasan sebagai Arahan Kebutuhan Program Investasi  Kegiatan Penyelenggaraan Pra-FGD 4 dan FGD 4  Kegiatan Analisis Dampak Penerapan Program  Kegiatan Penyelenggaraan Konsultasi Publik  Kegiatan Penyempurnaan Strategi dan Perumusan Program Pembangunan Dalam Skala Kota dan Kawasan  Kegiatan Penyusunan Materi Visualisasi SPPIP  Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi




Proses dan Prosedur Penyusunan Sppip

A


Bagian A: Proses dan Prosedur Penyusunan Pada Lingkup Kegiatan Persiapan memuat langkah-langkah penyusunan dokumen SPPIP pada tahap awal penyusunan SPPIP. Bagian A ini terbagi atas 4 (empat) sub-modul yang masingmasing menguraikan langkah-langkah tiap kegiatan yang dilakukan pada lingkup kegiatan persiapan, yaitu: A.1: Sosialisasi A.2: Persiapan dan Pemantapan Metodologi dan Rencana Kerja A.3: Konsolidasi Tingkat Provinsi A.4: Pengumpulan Data dan Informasi Kedudukan Bagian A di dalam rangkaian penyusunan Dokumen SPPIP dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.



PERSIAPAN





1.1 SOSIALISASI


O-1

2.1 KAJIAN KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAB/KOTA 2.2 PERUMUSAN INDIKASI ARAH PENGEMBANGAN KAB/KOTA SERTA PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

3.2 PEURMUSAN KRITERIA DAN INDIKATOR PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

2.3 KAJIAN ISU-ISU PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

2.4 KAJIAN POTENSI, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

O-2

3.3 PENENTUAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS

3.1 PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

O-3

O-4

4.1 PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

O-5

4.2 IDENTIFIKASI DAN ANALISIS KORELASI STRATEGI DALAM SKEMA MANAJEMEN PEMBANGUNAN PERKOTAAN 4.3. ANALISIS KONSEKUENSI ATAU IMPLIKASI PENERAPAN STRATEGI PEMBANGUNAN

4.4 PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM SKALA KAB/ KOTA DAN KAWASAN SEBAGAI ARAHAN KEBUTUHAN PROGRAM INVESTASI

O-6

4.5 ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PROGRAM PEMBANGUNAN

5.1 PENYEMPURNAAN STRATEGI DAN PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM SKALA KAB/ KOTA DAN KAWASAN

5.2 PENYUSUNAN MATERI VISUALISASI SPPIP

O-7

MODUL A Gambar 2

Penggunaan Bagian A Dalam Kerangka Penyusunan SPPIP



Bagian A.1

SOSIALISASI Kegiatan sosialisasi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai penyusunan SPPIP dan mencapai pemahaman yang sama mengenai proses, prosedur, dan produk dari penyusunan SPPIP.

Siapa yang Terlibat Dalam Penyelenggaraannya? 



Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum selaku penyelenggara kegiatan. Sebagai penyelenggara, Direktorat Jenderal Cipta Karya memiliki peran: - mengorganisasi kegiatan; - menyediakan dan menyampaikan materi proses dan prosedur penyusunan SPPIP dan RPKPP; dan - memontoring persiapan kabupaten/kota penyusunan SPPIP/RPKPP Satker Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi, Pokjanis SPIPP kabupaten/kota, dan Tim Tenaga Ahli sebagai peserta, minimal terdiri atas 1 (satu) perwakilan Satker PKP Provinsi, 1 (satu) perwakilan Tim Teknis Provinisi, 1 (satu) orang ketua Pokjanis, dan 1(satu) orang ketua tim tenaga ahli. Dalam kegiatan ini, Pokjanis SPPIP kabupaten/kota dengan didampingi oleh Tim Tenaga Ahli berkewajiban untuk: - menyiapkan tim penyusun (Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli); - menyiapkan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan - menemukenali karakteristik kajian yang terkait penyusunan SPPIP dan RPKPP

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal selama 2 (dua) hari dengan alokasi waktu yang ditentutan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Kegiatan ini dilakukan pada awal bulan pertama dari rangkaian kegiatan penyusunan SPPIP.



Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya? 



Workshop, berupa pemaparan dari narasumber Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum mengenai proses dan prosedur penyusunan SPPIP; serta Diskusi, dalam sesi tanya jawab yang dialokasikan dalam kegiatan ini

Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1:   

Pokjanis SPPIP dan Tim Tenaga Ahli bersama-sama menyusun rencana kerja dan jadwal kerja penyusunan SPPIP; Di dalam rencana kerja dan jadwal kerja dilengkapi dengan tanggal-tanggal tentatif untuk tiap kegiatan yang dilakukan; dan Rencana kerja dan jadwal kerja yang telah ditandatangani oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli dilaporkan kepada Satker PKP.

Langkah 2: 



Mengikuti Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan

Satker PKP Provinsi bersama-sama dengan Pokjanis SPPIP dan Tim Tenaga Ahli mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi yang telah diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum; dan Dalam sosialisasi tersebut, Pokjanis dengan didampingi oleh Tim Tenaga Ahli menyampaikan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kerja penyusunan SPPIP kepada koordinator wilayah.

Langkah 3 

Menyusun dan Menyepakati Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

: Melakukan Koordinasi dengan Pokjanis untuk Merumuskan Rencana Penyelesaian Kegiatan

Berdasarkan informasi terhadap proses, prosedur, dan produk dari penyusunan SPPIP yang disampaikan oleh narasumber, Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli melakukan koordinasi untuk membahas rencana penyelesaian kegiatan dan penyempurnaan terhadap rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kerja yang disusun.


Rencana kerja yang telah disusun oleh Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga Ahli, yang minimal memuat mengenai (Gambar 3): tahapan pelaksanaan kegiatan; waktu pelaksanaan kegiatan; keterkaitan tahapan tiap kegiatan; dan target kunci atau output pada tiap tahapan pelaksanaan kegiatan.







 



Jadwal kerja yang telah disusun oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli, yang minimal memuat mengenai (Gambar 4); rincian kegiatan pada tiap tahapan; dan tanggal tiap pelaksanaan kegiatan yang dilengkapi dengan durasi; SK Pokjanis yang telah ditandatangani oleh Walikota/Bupati. SK Pokjanis ini setidaknya memuat jabatan dan dinas teknis yang ditunjuk sebagai tim Pokjanis penyusunan SPPIP dan RPKPP; Daftar tim tenaga ahli pendamping, yang minimal menjelaskan mengenai nama, posisi yang diusulkan, dan kualifikasi yang dimiliki oleh tenaga ahli (Tabel 2); Ketersediaan dan ketelitian Peta Dasar. Peta Dasar yang dimiliki setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut: Minimal skala 1:25.000 dengan tingkat ketelitian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang berikut dengan turunannya; dan Dalam bentuk data digital disesuaikan dengan koordinat peta yang digunakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Status data dasar yang dimiliki, yang minimal memuat: - Jenis data yang tersedia; dan - Status legalisasi data yang tersedia.


1.5 Pengumpulan Data dan Informasi

1.3 Delineasi Kawasan Permukiman Perkotaan

1.2 Koordinasi Tim dan Penyusunan Rencana Kerja dan Metodologi

1.1 SOSIALISASI

O-2

O-2

O-3

3.7 Penyelenggaraan FGD 2 Identifikasi Kawasan Permukiman Prioritas

3.6 Penyusunan Peta Sebaran Kawasan Permukiman Prioritas

O-3

3.5 Identifikasi Kawasan Permukiman Prioritas

 Kebutuhan Pembangunan Permukiman Perkotaan  Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan  Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas  Kawasan Permukiman Prioritas  Profil Kawasan Permukiman Prioritas

3.3 Penyelenggaraan FGD 1 Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan

3.1 Identifikasi Kebutuhan Pembangunan Permukiman Perkotaan

3.2 Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan

3.4 Perumusan Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas

BULAN 3


4.2 Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan Skala Kawasan

BULAN 4

4.5 Analisis Konsekuensi Penerapan Strategi Pembangunan

4.4 Analisis Korelasi Strategi dan Kebutuhan Infrastruktur Dalam Skema Manajemen Permbangunan Perkotaan

Laporan ANTARA

Laporan AKHIR SEMENTARA

SOSIALISASI

BULAN 7


O-5

Laporan AKHIR Dokumen SPPIP

 Strategi dan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan yang Telah Disempurnakan  Materi Visualisasi SPPIP

O-5

5.4 DISEMINASI

5.2 Penyusunan Materi Visualisasi SPPIP

5.1 Penyempurnaan Strategi dan Perumusan Program Pembangunan Dalam Skala Kota dan Kawasan

5

5.3 KONSULTASI PUBLIK

 Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan  Korelasi Strategi Pembangunan Permukiman dan Kebutuhan Infrastruktur Dalam Skema Manajemen Pembangunan Perkotaan  Konsekuensi Penerapan Strategi Terhadap Penyusunan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan  Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan  Dampak Penerapan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

O-4

O-4

4.9 Penyusunan Peta Strategi dan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

4.8 Analisis Dampak Penerapan Program Pembangunan

4.10 KOLOKIUM

BULAN 6

4.7 Penyelenggaraan FGD 4 Perumusan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

4.6 Perumusan Program Pembangunan Dalam Skala Kota dan Kawasan Sebagai Arahan Kebutuhan Program Investasi

BULAN 5

4.3 Penyelenggaraan FGD 3 Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

4.1 Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan Skala Kota

4 PERUMUSAN STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

Rencana Kerja Penyusunan SPPIP

Laporan PENDAHULUAN

3 BULAN 2

2.6 Penyusunan Peta Arah Pengembangan Kota, Arah Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan, serta Potensi dan Permasalahan

2.5 Kajian Potensi, Permasalahan, dan Tantangan Pembangunan Perkotaan dan Permukiman Perkotaan

2.3 Identifikasi Indikasi Arah Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan 2.4 Kajian Isu-isu Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

2.2 Identifikasi Indikasi Arah Pengembangan Kota

2.1 Kajian Kebijakan, Strategi, dan Program Pembangunan Daerah

IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN

 Rencana Kerja  Arah Pengembangan Kota  Peta Dasar  Arah Pembangunan Permukiman  Data dan dan Infrastruktur Permukiman Informasi Perkotaan  Isu-isu Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan  Potensi, Permasalahan, dan Tantangan Pembangunan Perkotaan dan Permukiman Perkotaan

O-1

1.3 Penyiapan Peta Dasar

O-1

2

BULAN 1

PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

1

PERSIAPAN

Gambar 3

LAPORAN

OUTPUT

diskusi

KEGIATAN

penyusunan peta

KEGIATAN

penyusunan substansi

KEGIATAN

pendampingan DJCK

KEGIATAN

WAKTU

LINGKUP

TAHAPAN



Gambar 4

Jadwal Kerja Penyusunan SPPIP




Tabel 2

Daftar Tim Tenaga Ahli Pendamping yang Terlibat NAMA TENAGA AHLI YANG KOMPOSISI TENAGA AHLI YANG TERLIBAT TERLIBAT Team Leader (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota) Ahli Permukiman Ahli Prasarana Kota ….dst

Semua output yang dipersyaratkan dalam kegiatan sosialisasi ini akan dilakukan monitoring oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Daftar Check List Hasil Kegiatan Sosialisasi

    

Rencana kerja Jadwal kerja SK Pokjanis Daftar data dasar yang dimiliki Ketersediaan dan ketelitian Peta Dasar



Bagian A.2

PERSIAPAN DAN PEMANTAPAN RENCANA KERJA Kegiatan persiapan dan pemantapan rencana kerja adalah kegiatan untuk merumuskan dan menyempurnakan rencana kerja yang telah disusun berdasarkan pemahaman terhadap proses dan prosedur penyusunan SPPIP yang didapat dari kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menyepakati rencana dan metodologi penyusunan SPPIP, melakukan koordinasi antara Tim Tenaga Ahli dan Pokjanis, menyediakan peta dasar skala kabupaten/kota dan kawasan yang diperlukan dalam penyusunan SPPIP, serta mengumpulkan data dan informasi kabupaten/kota mengenai permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunan?  

Pokjanis SPIPP kabupaten/kota, dan Tim Tenaga Ahli

Dalam kegiatan ini, Tim Tenaga Ahli melakukan penyempurnaan terhadap rencana kerja dan jadwal kerja yang telah disusun, dan kemudian membahasnya secara bersama-sama dengan Pokjanis. Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal selama 2 (dua) minggu pada bulan pertama rangkaian kegiatan penyusunan SPPIP. Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya? 

Diskusi koordinasi yang dilakukan secara intensif

Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1   

: Melakukan Diskusi Kesiapan Tim Tenaga Ahli Dalam menjalankan

Tim Tenaga Ahli melakukan mobilisasi tim di kabupaten/kota yang didampingi; Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli melakukan pertemuan koordinasi untuk memulai penyusunan substansi SPPIP; dan Dalam diskusi tersebut membahas mengenai: - mekanisme koordinasi; - lingkup wilayah studi; dan



- lingkup substansi. Langkah 2 

 

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli secara bersama-sama melakukan penyamaan pemahaman terhadap lingkup tugas Tim Tenaga Ahli dan Pokjanis berdasarkan informasi yang disampaikan dalam sosialisasi; Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli melakukan pembagian peran yang jelas dalam kegiatan penyusunan SPPIP; dan Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli merumuskan dan menyepakati mekanisme koordinasi antara Tim Tenaga Ahli dengan Pokjanis dalam proses penyusunan SPPIP.

Langkah 3 









: Melakukan Penyiapan Peta Dasar

Asisten Ahli Perpetaan di dalam Tim Tenaga Ahli melakukan proses penyiapan peta dasar skala 1:25.000 dalam format digital dan mengikuti acuan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang berikut dengan turunannya. Dalam kondisi peta dasar 1:25.000 belum tersedia, maka Tim Tenaga Ahli berkoordinasi dengan Pokjanis berkewajiban menyediakan peta dasar dengan skala minimum 1:50.000.

Langkah 5 

: Melakukan Penyusunan dan Penyepakatan Rencana Kerja dan Metodologi yang Digunakan

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli melakukan penyempurnaan terhadap rencana kerja dan jadwal kerja yang telah disusun dan disampaikan dalam kegiatan sosialisasi; Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menyepakati rencana kerja dan jadwal kerja yang telah disepurnakan tersebut sebagai acuan dalam penyelesaian kegiatan penyusunan SPPIP; Bukti kesepakatan Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli terhadap rencana kerja dan jadwal kerja yang disusun dituangkan dalam penandatanganan rencana kerja dan jadwal kerja tersebut oleh kedua belah pihak; dan Rencana kerja dan jadwal kerja yang telah disepakati dan ditandatangani disampaikan kepada Satker PKP Provinsi untuk diketahui dan ditandatangani.

Langkah 4 

: Melakukan Penyamaan Pemahaman Lingkup Tugas Tenaga Ahli dan Pokjanis dalam Kegiatan Penyusunan SPPIP

: Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi Terkait Pembangunan Permukiman

Tim Tenaga Ahli menyusun daftar kebutuhan data dan informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan SPPIP;

Lingkup Kegiatan Identifikasi Potensi dan Permasalahan ● 14


 

Daftar kebutuhan data dan informasi tersebut disampaikan kepada Pokjanis untuk dikoordinasikan penyediaannya; dan Data dan informasi yang diperoleh diverifikasi penggunaannya oleh Pokjanis.


Rencana kerja yang telah ditandatangani oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli, serta diketahui oleh Satker PKP Provinsi (Gambar 5); Jadwal kerja yang telah ditandatangani oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli, serta disetujui oleh Satker PKP Provinsi (Gambar 6); Peta dasar dengan skala minimal 1:25.000, yang sekurang-kurangnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut: - ID dan nama provinsi, nama kabupaten/kota, nama kecamatan, dan nama kelurahan yang telah distandarisasi oleh BIG; - Garis pantai; - Hidrografi berupa laut beserta unsur-unsur di perairan patainya, sungai, terusan, saluran air, danau, waduk, atau bendungan yang digambarkan dengan skala untuk lebar minimal 5 (lima) meter; - Permukiman; - Jaringan transportasi, berupa jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, jalan lain, jalan setapak, jalan kereta api, bandar udara dan pelabuhan; - Batas administrasi, berupa batas negara, batas provinsi, batas kabupaten, batas kota, batas kecamatan, batas kelurahan; - Garis kontur dengan selang kontur yang mempunyai kelipatan 12,5 meter; - Titik tinggi; dan - Nama-nama unsur geografis. Sumber peta dasar yang digunakan adalah peta dari BIG tahun 2010 dengan minimal layer administrasi, jalan, dan sungai. Apabila peta tersebut belum tersedia di BIG, maka dapat menggunakan sumber lain yang setara yang telah disepakati oleh Pokjanis. Output peta disajikan dengan ketentuan sebagai berikut: -

Disajikan dalam format SHP (shapefile); Datum WGS 84; dan Koordinat penyajian dalam bentuk DMS (Derajat, Menit, Detik)

Penggambaran unsur-unsur tersebut dengan simbol dan/atau notasi yang mengacu pada Lampiran PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang berikut dengan turunannya. 

Daftar kebutuhan data dan informasi. Minimal data dan informasi yang diperlukan dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel ini minimal memuat mengenai:





- Jenis data dengan tahun penyusunan/penerbitan - Tipologi data (primer/sekunder) - Bentuk data (hard copy/soft file) - Instansi penyedia data Data dan informasi yang diperoleh (Tabel 4).

Daftar Check List Hasil Kegiatan Persiapan dan Pemantapan Rencana Kerja

 Rencana kerja yang telah ditandatangani oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli, serta diketahui oleh Satker PKP Provinsi

 Jadwal kerja yang telah ditandatangani oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli, serta diketahui oleh Satker PKP Provinsi

 Peta dasar dengan skala minimal 1:25.000 untuk wilayah administrasi kota dan 1:50.000 untuk wilayah administrasi kabupaten  Daftar kebutuhan data dan informasi  Data dan informasi yang diperoleh


Gambar 5

Rencana Kerja yang Telah Disepakati oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli



Gambar 6

Jadwal Kerja yang Telah Disepakati oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli




Tabel 3 NO

Daftar Kebutuhan Data dan Informasi Minimal yang Diperlukan

DATA/INFORMASI YANG DIBUTUHKAN

DATA UMUM 1. Peta Guna Lahan Eksisting 2. Peta Sebaran Permukiman Eksisting 3.

KETERANGAN Tahun terakhir Tahun terakhir Tahun terakhir

4.

Peta Sebaran Permukiman Berdasarkan Permasalahan Peta Sebaran Rumah Susun

5.

Peta Kepadatan Bangunan Permukiman

Tahun terakhir

6.

Peta Jaringan Jalan Eksisting

7.

Peta Jaringan Air Bersih

Tahun terakhir, kedalaman jalan lokal Tahun terakhir

8.

Peta Kapasitas Air Bersih

Tahun terakhir

9.

Peta Jaringan Sanitasi

Tahun terakhir

10.

Tahun terakhir

13.

Peta Sebaran Sarana dan Prasarana Persampahan Peta Rencana Pengembangan Permukiman Peta Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman Peta Status Lahan

14. 15.

Data Nilai Ekonomi Lahan Permukiman Peta Dasar

Tahun terakhir Tahun terakhir skala 1:25.000

11. 12.

DATA RENCANA PEMBANGUNAN 16. RPJP Kota/Kab…. 17. RPJM Kota/Kab…. 18. RPIJM Kota/Kab…. 19. Alokasi APBD Kota/Kab…. DATA RENCANA PENATAAN RUANG 20. RTRW Kota/Kab…. 21. RDTR Kawasan Perkotaan 22. RP4D/RP3KP Kota/Kab…. DATA RENCANA SEKTORAL 23. Rencana Induk Sanitasi Kota 24. Strategi Sanitasi Kota 25. Masterplan Jalan 26. Rencana Induk Pengelolaan Sampah 27. Masterplan Air Bersih 29. Rencana Sektoral Lainnya

Tahun terakhir

Tahun terakhir Tahun terakhir Tahun terakhir

JENIS DATA DAN INFORMASI GIS/ArcView/AutoCAD GIS/ArcView/AutoCAD GIS/ArcView/AutoCAD GIS/ArcView/AutoCAD GIS/ArcView/AutoCAD GIS/ArcView/AutoCAD GIS/ArcView/AutoCAD GIS/ArcView/AutoCAD GIS/ArcView/AutoCAD GIS/ArcView/AutoCAD GIS/ArcView/AutoCAD GIS/ArcView/AutoCAD GIS/ArcView/AutoCAD Hardcopy/file GIS/ArcView/AutoCAD

Tahun terakhir Tahun terakhir Tahun terakhir Tahun terakhir

Hardcopy/file Hardcopy/file Hardcopy/file Hardcopy/file


Hardcopy/file Hardcopy/file Hardcopy/file

Tahun terakhir Tahun terakhir Tahun terakhir Tahun terakhir Tahun terakhir Tahun terakhir

Hardcopy/file Hardcopy/file Hardcopy/file Hardcopy/file Hardcopy/file Hardcopy/file



Tabel 4 NO

Daftar Ketersediaan Data dan Informasi Minimal yang Diperlukan

DATA/INFORMASI YANG DIBUTUHKAN

DATA UMUM 1. Peta Guna Lahan Eksisting

KETERANGAN

Tahun terakhir

JENIS DATA DAN INFORMASI

KETERSEDIAAN DATA

GIS/ArcView/ AutoCAD GIS/ArcView/ AutoCAD GIS/ArcView/ AutoCAD GIS/ArcView/ AutoCAD GIS/ArcView/ AutoCAD GIS/ArcView/ AutoCAD

Ada/Tidak

Ada/Tidak

2.

Peta Sebaran Permukiman Eksisting

Tahun terakhir

3.

Tahun terakhir

4.

Peta Sebaran Permukiman Berdasarkan Permasalahan Peta Sebaran Rumah Susun

5.

Peta Kepadatan Bangunan Permukiman

Tahun terakhir

6.

Peta Jaringan Jalan Eksisting

7.

Peta Jaringan Air Bersih

Tahun terakhir, kedalaman jalan lokal Tahun terakhir

8.

Peta Kapasitas Air Bersih

Tahun terakhir

9.

Peta Jaringan Sanitasi

Tahun terakhir

10.

Tahun terakhir

13.

Peta Sebaran Sarana dan Prasarana Persampahan Peta Rencana Pengembangan Permukiman Peta Rencana Pengembangan Infrastruktur Permukiman Peta Status Lahan

14. 15.

Data Nilai Ekonomi Lahan Permukiman Peta Dasar

Tahun terakhir Tahun terakhir skala 1:25.000

GIS/ArcView/ AutoCAD GIS/ArcView/ AutoCAD GIS/ArcView/ AutoCAD GIS/ArcView/ AutoCAD GIS/ArcView/ AutoCAD GIS/ArcView/ AutoCAD GIS/ArcView/ AutoCAD Hardcopy/file GIS/ArcView/ AutoCAD

Tahun terakhir Tahun terakhir Tahun terakhir Tahun terakhir

Hardcopy/file Hardcopy/file Hardcopy/file Hardcopy/file

Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak


Hardcopy/file Hardcopy/file Hardcopy/file

Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak

Tahun terakhir Tahun terakhir Tahun terakhir Tahun terakhir Tahun terakhir Tahun terakhir

Hardcopy/file Hardcopy/file Hardcopy/file Hardcopy/file Hardcopy/file Hardcopy/file

Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak

11. 12.

DATA RENCANA PEMBANGUNAN 16. RPJP Kota/Kab…. 17. RPJM Kota/Kab…. 18. RPIJM Kota/Kab…. 19. Alokasi APBD Kota/Kab…. DATA RENCANA PENATAAN RUANG 20. RTRW Kota/Kab…. 21. RDTR Kawasan Perkotaan 22. RP4D/RP3KP Kota/Kab…. DATA RENCANA SEKTORAL 23. Rencana Induk Sanitasi Kota 24. Strategi Sanitasi Kota 25. Masterplan Jalan 26. Rencana Induk Pengelolaan Sampah 27. Masterplan Air Bersih 29. Rencana Sektoral Lainnya

Tahun terakhir


Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak

Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak Ada/Tidak



Bagian A.3

KONSOLIDASI TINGKAT PROVINSI Kegiatan konsolidasi tingkat provinsi merupakan kegiatan penyamaan pemahaman substansi serta proses dan prosedur penyusunan SPPIP antar kabupaten/kota yang berada di bawah lingkup Satker PKP Provinsi yang bersangkutan. Siapa yang Terlibat Dalam Proses Penyelenggaraannya?  

Satker PKP Provinsi sebagai penyelenggara kegiatan; dan Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli kabupaten/kota di dalam lingkup provinsi yang bersangkutan, sebagai peserta.

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Minimal 1 (satu) hari pada bulan pertama dalam rangkaian kegiatan penyusunan SPPIP. Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya? 



Workshop, berupa pemaparan dari Satker PKP Provinsi yang didampingi oleh narasumber Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum mengenai proses dan prosedur penyusunan SPPIP Diskusi, dalam sesi tanya jawab yang dialokasikan dalam kegiatan ini


 

: Menyiapkan Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli dengan koordinasi dengan Satker PKP Provinsi melakukan penyamaan lingkup kegiatan penyusunan SPPIP dan kesepakatan waktu-waktu kritis; Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menyesuaikan kembali rencana kerja dan jadwal kerja; dan Rencana kerja dan jadwal kerja yang telah disesuaikan tersebut disepakati untuk dijadikan acuan bersama antara Pokjanis, Tim Tenaga Ahli, dan Satker PKP Provinsi dalam proses penyusunan SPPIP



Langkah 2 



: Menyamakan Proses, Prosedur, dan Capaian yang Akan Diharapkan

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli dengan koordinasi dengan Satker PKP Provinsi melakukan penyamaan proses, prosedur, dan capaian yang diharapkan berdasarkan informasi yang didapat dalam sosialisasi; dan Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli dengan koordinasi Satker PKP Provinsi melakukan inovasi terkait dengan proses dan prosedur penyusunan SPPIP.

Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan?  

Rencana kerja yang telah ditandatangani oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli, serta diketahui oleh Satker PKP Provinsi (Gambar 5); dan Jadwal kerja yang telah ditandatangani oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli, serta disetujui oleh Satker PKP Provinsi (Gambar 6).


 Rencana kerja yang telah ditandatangani oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli, serta diketahui oleh Satker PKP Provinsi

 Jadwal kerja yang telah ditandatangani oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli, serta diketahui oleh Satker PKP Provinsi




Proses dan Prosedur Penyusunan SPPIP

B

PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP KEGIATAN IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAHAN

Bagian B: Proses dan Prosedur Penyusunan Pada Lingkup Kegiatan Identifikasi Potensi dan Permasalahan memuat langkah-langkah untuk memetakan potensi dan permasalahan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotan. Bagian B ini terbagi atas 4 (empat) sub-modul yang masing-masing menguraikan langkah-langkah tiap kegiatan yang dilakukan pada lingkup kegiatan persiapan, yaitu: B.1: Kajian Kebijakan, Strategi, dan Program Pembangunan Kota/Kabupaten B.2: Perumusan Indikasi Arah Pengembangan Kota, serta Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan B.3: Kajian Isu-isu Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan B.4: Kajian Potensi, Permasalahan, dan Tantangan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perkotaan Kedudukan Bagian B di dalam rangkaian penyusunan Dokumen SPPIP dapat dilihat pada Gambar 5 berikut.

Lingkup Kegiatan Perumusan Tujuan dan Kebijakan● 23


PERSIAPAN





1.1 SOSIALISASI


O-1





O-2



O-3

O-4


O-5



O-6




O-7

MODUL B

Gambar 7

Penggunaan Bagian B Dalam Kerangka Penyusunan SPPIP



Bagian B.1

KAJIAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN Kegiatan kajian kebijakan dan strategi pembangunan merupakan kegiatan untuk mengelaborasi dan mensintesis kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah yang terdapat dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen penataan ruang Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya? 



Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran: - sebagai pengambil keputusan megenai dokumen kebijakan yang perlu dipertimbangkan dalam proses penyusunan SPPIP; - sebagai pensintesa arah kebijakan dan strategi pembangunan; dan - sebagai perumus hasil sinkronisasi kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat di berbagai dokumen kebijakan. Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - membantu proses rekapitulasi kebijakan dan strategi pembangunan sesuai dengan bidang keahlian tiap tenaga ahli, dengan rincian sebagai berikut: 1. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Team Leader) melakukan rekapituasi kebijakan dan strategi yang terkait dengan dokumen penataan ruang; 2. Ahli Kebijakan Publik melakukan rekapitulasi kebijakan dan strategi yang terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan; 3. Ahli Prasarana Kota melakakan rekapitulasi kebijakan dan strategi sektoral yang terkait prasarana permukiman perkotaan, seperti jaringan jalan, drainase, persampahan, dan sebagainya; 4. Ahli Permukiman melakukan rekapitulasi kebijakan dan strategi sektoral yang terkait dengan pengembangan dan penanganan persoalan permukiman; serta 5. Ahli Ekonomi Pembangunan melakukan kajian terhadap peluang-peluang pembiayaan program. - memberikan pertimbangan mengenai metodologi yang digunakan dalam proses sinkronisasi kebijakan dan strategi; dan - mendampingi Pokjanis melakukan proses sinkronisasi kebijakan dan strategi.

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? 1 (satu) minggu terhitung dari minggu ketiga pada bulan pertama atau setelah tahap persiapan selesai dilakukan



Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya?   

Rekapitulasi kebijakan, untuk merekap intisari kebijakan dan strategi yang tertuang dalam tiap dokumen kebijakan; Analisis isi (content analysis), untuk melakukan sintesis kebijakan dan strategi yang tertuang dalam tiap dokumen kebijakan; dan Pemetaan spasial kebijakan dan strategi dari tiap dokumen kebijakan




Tim Tenaga Ahli mendaftar dan mengumpulkan semua dokumen kebijakan yang terdapat di kabupaten/kota yang bersangkutan, khususnya yang terkait dengan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; dan Tim Tenaga Ahli mengelompokkan dokumen kebijakan yang terdapat di kabupaten/kota yang bersangkutan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: (1) kebijakan perencanaan pembangunan, (2) kebijakan penataan ruang, dan (3) kebijakan sektoral.

Langkah 2

 



: Inventarisasi Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten/Kota

: Melakukan Pemetaan Terhadap Arahan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Terkait Pengembangan Permukiman yang Ada di Daerah

Tim Tenaga Ahli merekap setiap rumusan kebijakan dan strategi yang terdapat dalam tiap dokumen kebijakan; Pokjanis dengan dukungan Tim Tenaga Ahli melakukan sintesis mengenai arahan kebijakan dan stategi pembangunan terkait pengembangan permukiman dan infrastruktur permukiman pekrotaan. Sintesis dilakukan berdasarkan tabel rekap rumusan kebijakan dan strategi yang telah dikeluarkan oleh Tim Tenaga Ahli. Sintesis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis) ataupun alat analisis lain yang sejenis; dan Tim Tenaga Ahli, khususnya Asisten Ahli Pemetaan melakukan pemetaan spasial terhadap hasil sintesis arahan kebijakan dan strategi pengembangan kabupaten/kota serta kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.

Lingkup Kegiatan Perumusan Tujuan dan Kebijakan ● 26


Langkah 3 



: Melakukan Kajian Terhadap Keselarasan Antar Kebijakan dan Strategi Pembangunan yang Terkait Pembangunan Permukiman yang Ada

Berdasarkan tabel rumusan kebijakan dan strategi, Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga Ahli melakukan analisis terhadap keselarasan antar kebijakan dan strategi pembangunan, terkait pengembangan permukiman; dan Pokjanis melakukan sinkronisasi terhadap kebijakan dan strategi pembangunan.


Tabel rekap kebijakan dan strategi dari tiap dokumen kebijakan, yang minimal memuat kolom nama dokumen, rumusan kebijakan, rumusan strategi, dan rumusan program sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 5;

Tabel 5

Contoh Matriks Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan

SUMBER/ N DOKUMEN O KEBIJAKAN A. DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1. RPJPD  Visi Kota adalah mewujudkan Kota Bermartabat  Misi Kota, mencakup : 1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius 2. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing 3. Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani 4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota 5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan 6. dst 2. 3.

RPJMD RPIJMD

4.

Renstra SKPD

MUATAN STRATEGI

PROGRAM

Strategi terkait pembangunan permukiman dan infrastruktur yang diemban pada misi keempat antara lain: - Mengembangkan Sumber air baku untuk penyediaan air bersih - Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi, melalui strategi mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali limbah padat (sampah). - Membentuk struktur ruang kota, - Mengendalikan pemanfaatan ruang - dst.

-

-


Modul Pelaksanaan ● Proses dan Prosedur Penyusunan SPPIP SUMBER/ N DOKUMEN O KEBIJAKAN 5. APBD B. DOKUMEN PENATAAN RUANG 6. RTRW Pengembangan prasarana Provinsi wilayah yang diarahkan pada pengembangan dan penataan sistem jaringan prasarana utama transportasi, jaringan prasarana lainnya, dan infrastruktur untuk peningkatan layanan masyarakat dan menghindari disparitas perkembangan kawasan antar sub wilayah

MUATAN STRATEGI

Strategi pengembangan sistem penyediaan air minum kota - Menambahkan tingkat pelayanan PDAM menjadi 80% yang dapat menjangkau semua wilayah dengan menambah sambungan rumah tangga - Meningkatkan kualitas air bersih secara bertahap menjadi air minum Strategi pengembangan sistem drainase - Mengoptimalkan sistem drainase eksisting yang telah dibangun di zaman Belanda - Mengembangkan saluran drainase berbasis partisipasi masyarakat

PROGRAM

Program untuk pengembangan sistem penyediaan air minum kota - Penambahan 2543 sambungan rumah tangga - Pengembanga n teknologi pengolahan air bersih menjadi air minum

Program untuk pengembangan sistem drainase - Perbaikan sistem drainase eksisting - Pembangunan kerjasama pengelolaan drainase dengan masyarakat

7. RTRW Kota 9. RP4D Kota C. DOKUMEN KEBIJAKAN/ STUDI PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR LAINNYA 10. Studi Penataan Hunian Perkotaan



Peta arahan kebijakan dan strategi dari tiap dokumen kebijakan yang disajikan dalam format SHP (shapefile) yang minimal memuat informasi sebagai berikut (Gambar 8): - ID dan nama provinsi; - ID dan nama kabuaten/kota; - ID dan nama kecamatan; - ID dan nama kelurahan; - Alokasi ruang dari kebijakan dan strategi dari tiap dokumen kebijakan.





Tabel sinkronisasi kebijakan dan strategi (Tabel 6).

Tabel 6

Contoh Matriks Sinkronisasi Antar Kebijakan

Daftar Check List Hasil Kegiatan Kajian Kebijakan dan Strategi Pembangunan

 Tabel rekap kebijakan dan strategi  Peta arahan kebijakan dan strategi  Tabel sinkronisasi kebijakan dan strategi


Gambar 8

Contoh Peta Kebijakan dan Strategi Tiap Dokumen Kebijakan




Bagian B.2

PERUMUSAN INDIKASI ARAH PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN Kegiatan perumusan indikasi arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan adalah sebuah kegiatan untuk mengidentifikasi hasil sintesa kebijakan terkait arah pengembangan kabupaten/kota yang berimplikasi terhadap pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang berkembang di dalamnya. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya? 



Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran: - sebagai pengambil keputusan dalam perumusan arah pengembangan kabupaten/kota; dan - sebagai pengambil keputusan dalam perumusan arah pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - membantu proses analisis dari sisi teknis-akademis mengenai arah pengembangan kabupaten/kota, serta arah pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan sesuai sesuai dengan bidang keahlian tiap tenaga ahli, dengan rincian sebagai berikut: 1. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Team Leader) mengkoordinasi dan mengarahkan proses identifiikasi; 2. Ahli Prasarana Kota dan Ahli Permukiman, berserta asisten ahli di bawahnya melakukan proses identifikasi arah pengembangan kota, serta pembangunan permukiman perkotaan; dan 3. Asisten Ahli Pemetaan melakukan proses pemetaan spasial arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dengan persetujuan dari Pokjanis. - mendampingi Pokjanis melakukan proses penentuan arah kebijakan pengembangan kota, serta arah pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? 2 (dua) minggu terhitung dari minggu ketiga pada bulan pertama






Analisis isi (content analysis), untuk melakukan sintesis mengenai arah pengembangan kabupaten/kota, serta arah pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Pemetaan spasial arah pengembangan kabupaten/kota, serta arah pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.

Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1  

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menggunakan tabel rekap kebijakan dan strategi yang dihasilkan dalam kegiatan kajian kebijakan dan strategi pembangunan; dan Tim Tenaga Ahli membantu Pokjanis mengelaborasi lebih lanjut hasil rekapitulasi kebijakan dan strategi tersebut untuk mengidentifikasi arah pembangunan kabupaten/kota, serta arah pengembangan permukimandan infrastruktur permukiman perkotaan

Langkah 2





: Meyusun Kajian Kebijakan, Strategi, dan Program Tiap Dokumen Kebijakan Dengan Penekanan Pada Arah Pengembangan Kabupaten/Kota, serta Pembangunan Permukiman dan infrastruktur Permukiman Perkotaan

Dengan menggunakan analisis isi atau metode sejenis lainnya, Tim Tenaga Ahli melakukan elaborasi arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. berdasarkan hasil rekap kebijakan dan strategi. Elaborasi ini dilakukan untuk tiap kebijakan.

Langkah 3 

: Menggunakan Hasil Kompilasi Dokumen Kebijakan, Strategi, dan Program yang Terkait dengan Pembangunan Kota/Kabupaten

: Menyimpulkan Indikasi Arah Pengembangan Kabupaten/Kota, serta Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

Pokjanis melakukan pembahasan mengenai arah pengembangan kabupaten/kota, serta arah pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan hasil elaborasi Tim Tenaga Ahli; dan Pokjanis melakukan penyepakatan terhadap arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan



Langkah 3





: Pemetaan Indikasi Arah Pengembangan Kabupaten/Kota, serta Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan yang Disajikan Dalam Bentuk Peta

Asisten Ahli Pemetaan menuangkan rumusan arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang telah disepakati oleh Pokjanis ke dalam peta spasial; Dalam melakukan pemetaan tersebut, Asisten Ahli Pemetaan wajib mengikuti kaidah-kaidah pemetaan yang terdapat dalam PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang beserta dengan turunannya.


Tabel rekap arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang minimal memuat tentang (Tabel 7): rekap kebijakan, strategi, dan program dari tiap dokumen kebijakan hasil elaborasi arah pengembangan kabupaten/kota dari tiap rumusan kebijakan, strategi, dan program hasil elaborasi arah pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dari tiap rumusan kebijakan, strategi, dan program

Tabel 7

Contoh Matrik Arah Pengembangan Kota, serta Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

DOKUMEN RPJP Provinsi ….

RTRW kabupaten/ kota

VISI DAN MISI/TUJUAN

ARAH PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA

Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan



Terwujudnya Kota Pendidikan yang Berkualitas Menuju Masyarakat Yang Maju Dan Mandiri



 



Pengembangan dan pemerataan ekonomi berbasis agrobisnis Peningkatan kualitas SDM Pengembangan infrastruktur untuk mendorong pengembangan kawasan pusat-pusat produksi dan distribusi Pengembangan seluruh aspek pembangunan untuk mendukung kota pendidikan Dominasi pembangunan untuk sarana dan prasarana pendidikan

IMPLIKASI TERHADAP PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Kebutuhan akan pengembangan dan pemerataan permukiman dan infrastruktur pendukungnya sebagai penunjang kegiatan ekonomi

Kebutuhan akan pengembanan dan pemerataan permukiman dan infrastruktur pendukungnya untuk menunjang perkembangan sektor pendidikan





Peta arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan disajikan pada peta dasar dengan format SHP (shapefile) dan memiliki informasi minimal sebagai berikut (Gambar 9 dan Gambar 10): ID dan nama provinsi; ID dan nama kabupaten/kota; ID dan nama kecamatan; ID dan nama kelurahan; alokasi spasial pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan permukiman infrastruktur permukiman perkotaan; serta ringkasan kebijakan pengebangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

Gambar 9

Contoh Peta Indikasi Arah Pengembangan Kabupaten/Kota



Gambar 10

Contoh Peta Indikasi Arah Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

Daftar Check List Hasil Kegiatan Perumusan Indikasi Arah Pengembangan Kabupaten/Kota Serta Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

 Tabel rekap arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan  Peta arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan



Bagian B.3

KAJIAN ISU-ISU PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAAN Kegiatan kajian isu-isu permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan adalah kegiatan untuk merumuskan isu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan kondisi eksisting dan kebijakan yang berlaku. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya? 



Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran: - sebagai sumber informasi terhadap kondisi eksisting pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; dan - sebagai pengambil keputusan terhadap isu-isu yang berkembang dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - membantu proses rekapitulasi kondisi eksisting pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, berikut dengan isu-isu yang berkembang sesuai dengan bidang keahlian tiap tenaga ahli, dengan rincian sebagai berikut: 1. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota (Team Leader) mengkoordinasi dan mengarahkan proses rekapituasi kondisi eksisting pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan ; 2. Ahli Prasarana Kota melakukan rekapitulasi kondisi eksisting pembangunan sarana dan prasarana kota, meliputi jalan lingkungan, drainase, persampahan, dan air limbah; 3. Ahli Permukiman melakukan rekapitulasi kondisi eksisting pembangunan permukiman perkotaan; serta 4. Ahli Ekonomi Pembangunan melakukan rekapitulasi kondisi eksisting pembiayaan di bidang permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan di kabupaten/kota yang bersangkutan. 5. Ahli Kebijakan Publik membantu proses identifikasi isu-isu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan kebijakan dan strategi yang berlaku; - membantu proses persandingan antara isu pembangunan berdasarkan kondisi eksisting dengan arahan kebijakan; - mendampingi Pokjanis melakukan proses perumusan isu strategis dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; dan - Asisten Ahli Pemetaan melakukan proses penyusunan peta isu-isu pembangunan dengan persetujuan dari Pokjanis



Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? 2 (dua) minggu terhitung dari minggu pertama pada bulan kedua Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya?   

Rekapitulasi isu-isu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Diskusi untuk membahas dan mencapai kesepakatan mengenai isu-isu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; dan Pemetaan spasial isu-isu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.


Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menggunakan tabel rekap kebijakan dan strategi yang dihasilkan dalam kegiatan kajian kebijakan dan strategi pembangunan; dan Tim Tenaga Ahli membantu Pokjanis melakukan analisa terhadap hasil rekapitulasi kebijakan dan strategi tersebut.

Langkah 2 







: Identifikasi Isu Terkait Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Dalam Kebijakan

Tim Tenaga Ahli merekap kondisi eksisting pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber; Tim Tenaga Ahli mengidentifikasi isu-isu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan kondisi eksisting dan tabel rekap kebijakan dan strategi; Pokjanis membahas hasil rekap kebijakan dan strategi, serta hasil identifikasi isuisu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dalam diskusi internal; dan Pokjanis merumuskan dan menyepakati isu-isu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan kondisi eksisting dan arahan kebijakan pembangunan.

Langkah 3 

: Menggunakan Hasil Kajian Kebijakan

: Analisis Dengan Membandingkan Fakta atau Kondisi Eksisting Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Tim Tenaga Ahli melakukan perbandingan atas isu-isu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan kondisi





eksisting dengan isu-isu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan arahan kebijakan; Pokjanis dengan didamping Tim Tenaga Ahli merumuskan isu strategis pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan hasil tabel perbandingan isu-isu pembangunan.


Tabel rekap kondisi eksisting pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang minimal memuat kolom tentang aspek yang diamati dan kondisi eksisting kawasan (Tabel 8); dan

Tabel 8

Contoh Matrik Kondisi Eksisting Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

ASPEK YANG DIAMATI KAWASAN PERMUKIMAN AIR BERSIH

SANITASI/AIR LIMBAH

DRAINASE

PERSAMPAHAN

JALAN LINGKUNGAN

…..dst.



TINGKAT PELLAYANAN ….

sambungan yang terlayani baru 15.329 SR dari 50.000 SR rumah tangga di kawasan permukiman perkotaan yang telayani sistem sanitasi 63% luas wilayah yang tergenang 10% dari total luas wilayah kawasan perkotaan reduksi timbulan sampah yang masuk ke TPA sebesar 5% terlayani pengangkutan sampah <+ 15% tingkat pelayanan jaringan jalan berkisar 60%

….

SEBARAN terkonsentrasi hanya di kawasan pusat kota baru tiga kecamatan yang terlayani

KUALITAS 50% masuk dalam kategori kumuh

baru tiga kecamatan yang terlayani

baru tiga kecamatan yang terlayani

terkonsentrasi hanya di kawasan pusat kota

….

tingkat kondisi jalan yang aman dan nyaman di kawasan permukiman perkotaan <50% ….

Tabel isu-isu pembangunann permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, yang minimal memuat kolom aspek yang diamat, daftar isu dari sisi kondiai eksisting, daftar isu dari sisi arahan kebijakan, dan sintesa isu strategis pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan (Tabel 9)



Tabel 9

Contoh Matrik Isu-isu Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan ISU PEMBANGUNAN DARI SISI KONDISI EKSISTING Permukiman kumuh yang tersebar di beberapa wilayah

ISU PEMBANGUNAN DARI SISI ARAHAN KEBIJAKAN Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni

AIR BERSIH

Distribusi pelayanan yang masih belum merata

Kualitas air bersih yang belum memenuhi standar

SANITASI/AIR LIMBAH DRAINASE PERSAMPAHAN JALAN LINGKUNGAN …..dst.

…

…

Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni pada permukiman kumuh Distribusi pelayanan air bersih yang belum merata dari sisi kualitas dan kuantitas …

… … …

… … …

… … …

….

….

….

ASPEK YANG DIAMATI KAWASAN PERMUKIMAN

ISU SRATEGIS

Daftar Check List Hasil Kegiatan Kajian Isu-isu Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

 Tabel rekap kondisi eksisting pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan  Tabel isu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan



Bagian B.4

IDENTIFIKASI POTENSI, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PEMBANGUAN PERKOTAAN DAN PERMUKIMAN PERKOTAAN Kegiatan identifikasi potensi, permasalahan, dan tantangan pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan adalah kegiatan untuk menemukenali potensi, permasalahan, tantangan, dan hambatan suatu kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya? 



Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran: - sebagai pengambil keputusan terhadap potensi, permasalahan, tantangan, dan hambatan dalam pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - membantu proses rekapitulasi potensi, permasalahan, tantangan, dan hambatan pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan sesuai dengan bidang keahlian tiap tenaga ahli; - Asisten Ahli Pemetaan melakukan proses penyusunan peta potensi, permasalahan, tantangan, dan hambatan pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan dengan persetujuan dari Pokjanis.

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? 2 (dua) minggu terhitung dari minggu pertama pada bulan kedua Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya?  



Analisis SWOT untuk memetakan potensi, permasalahan tantangan, dan habatan dalam pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan Diskusi untuk membahas dan mencapai kesepakatan mengenai potensi, permasalahan, tantangan, dan hambatan pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan Pemetaan spasial potensi, permasalahan, tantangan, dan hambatan pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan






Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menggunakan tabel indikasi arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Tim Tenaga Ahli melakukan proses identifikasi potensi, permasalahan, tantagan, dan hambatan dengan meggunakan pemetaan SWOT atau alat analisis sejenisnya.

Langkah 2









: Penyusunan Tabel Potensi dan Tantangan Pembangunan Perkotaan dan Permukiman Perkotaan

Berdasarkan hasil analisis SWOT atau alat analisis sejenis lainnya, Tim Tenaga Ahli menyusun tabel potensi dan tantangan pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan Tabel potensi dan tantangan pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan tersebut diverivikasi bersama dengan Pokjanis untuk kemudian disepakati bersama antar anggota Pokjanis

Langkah 3



: Melakukan Review RPIJM dan Dokumen Kebijakan Terkait Lainnya Mengenai Skenario Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

Tim Tenaga Ahli melakukan review terhadap skenario pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang terdapat dalam RPIJM maupun dokumen kebijakan lainnya Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli membahas bersama-sama untuk mempertimbangkan scenario pembangunan infrastruktur permukiman perkotaan yang terdapat di berbagai dokumen kebijakan

Langkah 3 

: Identifikasi Potensi dan Permasalahan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

: Penyusunan Peta Potensi dan Tantangan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotan yang Ditampilkan Dalam Bentuk Peta

Dengan persetujuan Pokjanis, Asisten Ahli Pemetaan melakukan pemetaan spsial mengenai potensi dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang telah disusun Peta potensi dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan disajikan di atas peta dasar yang telaj mengikuti kaidah yang terdapat dalam PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang beserta turunannya




Tabel/matrik potensi dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang minimal memuat informasi mengenai sektor terkait pembangunan kawasan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, potensi pembangunan, permasaahan pembangunan, peluang pengembangan, dan tantangan pengembangan (Tabel 10);

Tabel 10 Contoh Matrik Kondisi Eksisting Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan NO

SEKTOR

1.

Perumahan

2.

Air Bersih

3.

Persampahan

..

dst

POTENSI

PERMASALAHAN

Daya tarik kota besar yang memiliki segala kelengkapan fasilitas dapat menarik penduduk untuk melakukan perpindahan ke kota sehingga dapat mengakibatkan semakin tingginya permintaan akan penyediaan perumahan.

- Munculnya permukiman kumuh dan illegal akibat kurangnya daya beli masyarakat akan perumahan. - Munculnya permukiman kumuh dan illegal menyebabkan kondisi lingkungan kota yang buruk sehingga dapat menurunkan citra kawasan

PELUANG PENGEMBANGAN

TANTANGAN PENGEMBANGAN

Munculnya konsep-konsep baru dalam hal perumahan, hunian dan permukiman yang ditawarkan pengembang dapat dijadikan sebagai solusi alternatif untuk mengatasi tingginya permintaan akan perumahan.

Kepadatan bangunan yang tinggi dapat mendorong munculnya rawan kebakaran pada kawasan permukiman





Peta potensi dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang minimal memuat informasi mengenai alokasi spasial dari tiap rumusan potensi, permasalahan, tantangan, dan hambatan pembangunan perkotaan dan permukiman perkotaan. Peta ini disajikan dalam format SHP (shapefile) dengan informasi minimal sebagai berikut (Gambar 11): - ID dan nama provinsi; - ID dan nama kabupaten/kota; - ID dan nama kecamatan; - ID dan nama kelurahan; serta - Potensi, permasalahan, tantangan, dan hambatan dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.

Daftar Check List Hasil Kegiatan Identifikasi Potensi, Permasalahan, dan Tantangan Pembangunan Perkotaan dan Permukiman Perkotaan

 Tabel/matrik potensi dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

 Peta potensi dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan


Gambar 11

Contoh Peta Pemetaan Potensi dan Permasalahan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan






C

PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP KEGIATAN PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

Bagian C: Proses dan Prosedur Penyusunan Pada Lingkup Kegiatan Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan memuat langkah-langkah untuk merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berikut dengan rencana kawasan permukiman prioritas penanganannya. Bagian C ini terbagi atas 5 (lima) sub-modul yang masing-masing menguraikan langkah-langkah tiap kegiatan yang dilakukan pada lingkup kegiatan perumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, yaitu: C.1: Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan C.2: Penyelenggaraan FGD 1 C.3: Perumusan Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas C.4: Identifikasi Kawasan Permukiman Prioritas C.5. Penyelenggaraan Pra-FGD 2 dan FGD 2 Kedudukan Bagian C di dalam rangkaian penyusunan Dokumen SPPIP dapat dilihat pada Gambar 12 berikut.

Lingkup Kegiatan Finalisasi dan Sosialisasi● 45


PERSIAPAN





1.1 SOSIALISASI


O-1





O-2


3.1 PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

O-3

O-4


O-5



O-6




O-7

MODUL C

Gambar 12




Bagian C.1

PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN Kegiatan perumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan merupakan kegiatan untuk menerjemahkan visi/misi pengembangan kabupaten/kota yang terdapat dalam dokumen perencanaan pembangunan dalam konteks penyelenggaraan pembangunan permukiman dan infrastruktur pendukung permukiman di perkotaan. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya? 



Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran: - sebagai pengambil keputusan terhadap rumusan tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; dan - sebagai perumus rumusan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - membantu proses rekapitulasi rumusan visi/misi kabupaten/kota yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen terkait lainnya; - membantu proses identifikasi kata kunci yang terdapat dalam tiap rumusan visi/misi kabupaten/kota; - membantu proses penerjemahan nilai yang terkandung dari tiap kata kunci dalam konteks pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; - mendampingi Pokjanis melakukan proses perumusan tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; dan - mendampingi Pokjanis melakukan proses perumusan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan tujuan.

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal 4 (empat) minggu terhitung dari minggu ketiga bulan kedua








Analisis normatif untuk memetakan visi/misi kabupaten/kota yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen terkait lainnya, serta untuk mengidentifikasi nilai yang terkandung dari tiap rumusan visi/misi; Pemetaan kebutuhan untuk mengidentifikasi kebutuhan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan kondisi eksisting maupun arah pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; dan Diskusi dalam format Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan dan melakukan kesepakatan terhadap rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.

Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1





Tim Tenaga Ahli Pendamping, dengan pendekatan teknis akademis, mengidentifikasi kebutuhan penanganan berdasarkan tabel potensi, permasalahan, dan isu-isu terkait pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang telah dirumuskan (output B.4); dan Pokjanis dengan didampingi Tim Tenaga Ahli Pendamping membahas dan menyempurnakan rumusan kebutuhan penanganan tersebut.

Langkah 2





: Menganalisis Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Potensi, Permasalahan, dan Isu-isu Terkait Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

: Menganalisis Kebuhan Pembangunan Permukiman dan infrastruktur Permukiman Perkotaan Berdasarkan Arahan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

Tim Tenaga Ahli Pendamping, dengan pendekatan teknis akademis, mengidentifikasi kebutuhan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan arahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang telah dirumuskan (output B.2); dan Pokjanis dengan didampingi Tim Tenaga Ahli Pendamping membahas dan menyempurnakan rumusan kebutuhan pembangunan tersebut.



Langkah 3





Tim Tenaga Ahli Pendamping, dengan pendekatan teknis akademis, menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dalam bentuk draft rumusan tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; dan Pokjanis dengan didampingi oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping membahas dan menyepakati rumusan tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dalam suatu diskusi dengan format FGD.

Langkah 4 







: Menentukan Tujuan yang Selaras dengan Indikasi Arah Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan (Output B.2) dan Kebutuhan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

: Merumuskan Kebijakan yang Menjawab Kebutuhan Penanganan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

Tim Tenaga Ahli Pendamping mengidentifikasi kata-kata kunci yang terdapat dalam rumusan tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang telah disepakati; Tim Tenaga Ahli Pendamping menerjemahkan makna dari tiap kata kunci tersebut dalam konteks penyelenggaraan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan di kabupaten/kota yang bersangkutan; Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping bersama-sama merumuskan rumusan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dengan panduan makna dari tiap kata kunci; dan Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping menyepakati rumusan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dalam suatu diskusi dengan format FGD.


Tabel kebutuhan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Tabel ini setidaknya memuat informasi mengenai potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, karakteristik kawasan, dan kebutuhan pengembangan (Tabel 11);



Tabel 11 Contoh Tabel Kebutuhan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan POTENSI/PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN Kawasan permukiman yang berkembang pada daerah yang tidak sesuai dengan rencana

KEBUTUHAN PENGEMBANGAN

KARAKTERISTIK KAWASAN

 Kawasan permukiman eksisting berkembang tidak sesuai dengan arahan kebijakan tata ruang  Tipe perumahan dapat yang berupa perumahan formal yang dikembangkang oleh pengembang maupun yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dalam bentuk perkampungan  Perkembangan kawasan permukiman cenderung tidak terkendali yang ditunjukkan dengan keberadaan kawasan kumuh

 Penyesuaian fungsi kawasan  Relokasi kawasan permukiman yang berada pada kawasan lindung  Pengembangan rusun terutama pada kawasan pusat kota

…. dst



Tabel tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan (Tabel 12).

Tabel 12 Contoh Matrik Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan TUJUAN

KEBIJAKAN

1. Mewujudkan kawasan permukiman yang layak dan bebas kumuh bagi semua golongan masyarakat

 Penyediaan perumahan yang layak dengan memanfaatkan lahan secara proporsional  Peningkatan kualitas permukiman kumuh

2. Mewujudkan pelayanan infrastruktur permukiman dan perkotaan yang berkualitas

 Peningkatan pelayananan air bersih  Peningkatan sanitasi lingkungan

3. ...................................

   -



Daftar Check List Hasil Kegiatan Kajian Isu-isu Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

 Tabel kebutuhan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

 Tabel tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan



Bagian C.2

PENYELENGGARAAN FGD 1 Kegiatan FGD 1 merupakan kegiatan untuk membahas dan menyepakati rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan hasil kajian teknsi akademi yang telah dilakukan. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?  



Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran sebagai penyelenggara kegiatan Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - memfasilitasi penyelenggaraan FGD 1 - mendampingi Pokjanis dalam penyelenggaraan FGD 1 Pemangku kepentingan kabupaten/kota yang terkait, yang setidaknya terdiri atas: - Dinas/intasi tingkat kabupaten/kota yang membidangi infrastruktur permukiman; - Akademiis; - Tokoh masyarakat

Selain ketiga pihak tersebut, dalam penyelenggaraan FGD juga melibatkan unsur pendukung lainnya yang meliputi:   

Dinasi/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman, dan perencanaan; Tim Teknis Provinsi; dan Satker PKP

Secara keseluruhan, FGD 1 ini minimal melibatkan 15 orang. Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Minimal 1 (satu) hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun*) *)

Catatan:

- Sebelum diselenggarakan FGD 1 wajib dilakukan Pra-FGD 1 untuk membahas rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dan landasan perumusannya. - Pra-FGD 1 dilaksanakan minimal 1 (satu) kali selama 1 (satu) hari - Dalam jangka waktu penyelenggaraan FGD 1 belum dicapai hasil yang diharapkan, maka dapat dilakukan diskusi tambahan sesudahnya (Paska FGD 1) sesuai kebutuhan.



Output yang Harus Dihasilkan Sebelum Penyelenggaraan Pra-FGD 1 dan FGD 1?

          

Tabel rekap kebijakan dan strategi Peta arahan kebijakan dan strategi Tabel sinkronisasi kebijakan dan strategi Tabel rekap arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Peta arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Tabel rekap kondisi eksisting pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Tabel isu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Tabel/matrik potensi dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Peta potensi dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Tabel kebutuhan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Tabel tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya? Untuk Pra-FGD 1 dan/atau Paska-FGD 1 


Untuk FGD 1 

Diskusi dalam format Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan dan melakukan kesepakatan terhadap rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Dalam diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan di luar Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli.


: Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pra-FGD 1 dan FGD 1




Langkah 2 





Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli mnyelenggarakan diskusi internal yang hanya diikuti oleh kedua belah pihak maksimal 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan FGD 1; Dalam diskusi tersebut dibahas dan disepakati mengenai: Potensi dan permasalahan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Isu-isu strategis pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Arah pengembangan kabupaten/kota; Arah pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;dan Draft rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Dalam hal poin-poin yang dibahas dalam diskusi masih belum mencapai titik temu, maka dapat diselenggarakan diskusi Pra-FGD 1 lebih dari 1 (satu) kali sebelum FGD 1.

Langkah 3 





 

: Menyelenggarakan Pra-FGD 1

: Menyelenggarakan FGD 1

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menyelenggarakan diskusi dalam format FGD yang melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas (dinas/instansi tingkat kabupaten/kota yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman dan perencanaan; akademisi; dan tokoh masyarakat); Dalam diskusi ini, Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli membahas mengenai rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Untuk memudahkan proses diskusi, peserta dapat dibagi ke dalam kelompokkelompok kecil yang masing-masing membahas topik yang berbeda, yang meliputi: topik kelompok 1: isu strategis berdasarkan perencanaan pembangunan topik kelompok 2: isu strategis berdasarkan penyelenggaraan penataan ruang topik kelompok 3: isu strategis berdasarkan kondisi eksisting pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan topik kelompok 4: target pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan pada akhir tahun rencana Tiap kelompok ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dalam diskusi panel; Dalam diskusi panel, seluruh peserta diskusi membahas dan menyepakati hasil yang dirumuskan oleh tiap kelompok;









Dari rumusan hasil di tiap kelompok tersebut akan disepakati rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Hasil kesepakatan diskusi dituangkan dalam berita acara kegiatan FGD 1 yang ditandatangani oleh perwakilan pokjanis, tim tenaga ahli pendamping, tim teknis provinsi, dan Satker PKP Provinsi; serta Dalam hal FGD 1 masih belum mencapai kata sepakat mengenai rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, maka diselenggarakan diskusi paska-FGD 1.

Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan? Penyelenggaraan Pra-FGD 1  

Notulensi diskusi Pra-FGD 1 yang dilengkai dengan foto-foto penyelenggaraan kegiatan Daftar hadir diskusi Pra-FGD 1

Penyelenggaraan FGD 1 



Berita acara kegiatan FGD 1 yang minimal memuat mengenai (Gambar 13): Waktu dan tempat penyelenggaraan FGD 1; Pihak-pihak yang terlibat dalam FGD 1; Poin-poin kesepakatan yang dicapai dalam FGD 1 yang di dalamnya terdapat rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; serta Tanda tangan perwakilan Pokjanis, tenaga ahli pendamping, tim teknis provinsi, dan Satker PKP Provinsi Dokumen penyelenggaraan (proceeding) FGD 1, dengan outline minimal sebagaimana yang ditunjukkan dalam Box 1.



Gambar 13

Contoh Rumusan Berita Acara Kesepakatan FGD 1



Box 1 Outline Minimal Dokumen penyelenggaraan (proceeding) FGD Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar 1.

2.

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyelenggaraan Kegiatan FGD 1.2 Tujuan dan Sasaran Penyelenggaraan Kegiatan FGD 1.3 Keluaran yang Diharapkan 1.4 Kedudukan Kegiatan FGD Dalam Kerangka Penyusunan SPPIP 1.5 Metode dan Proses Penyelenggaraan Kegiatan FGD 1.6 Peserta Kegiatan FGD 1.7 Watu dan Tempat Penyelenggaraan Kegiatan FGD KESIMPULAN DAN CAPAIAN KEGIATAN 2.1 Kesimpulan Kegiatan FGD 2.2 Kesepakatan yang Diambil Dalam Kegiatan FGD

Lampiran: A. Notulensi Kegiatan FGD B. Berita Acara Kegiatan FGD C. Dokumentasi Kegiatan FGD D. Daftar Hadir Kegiatan FGD E. Materi Kegiatan FGD

Daftar Check List Hasil Penyelenggaraan FGD 1

 Notulensi diskusi Pra-FGD 1 yang dilengkai dengan foto-foto penyelenggaraan kegiatan

 Daftar hadir diskusi Pra-FGD 1  Berita acara kegiatan FGD 1  Dokumen penyelenggaraan kegiatan (proceeding) FGD 1



Bagian C.3

PERUMUSAN KRITERIA DAN INDIKATOR KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS Kegiatan perumusan kriteria dan indikator kawasan permukiman prioritas merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kriteria dan indikator yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan skala prioritas penanganan kawasan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya? 



Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran: - sebagai pengambil keputusan terhadap dasar pertimbangan yang digunakan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas; dan - sebagai pengambil keputusan terhadap kriteria dan indikator yang digunakan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas. Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - membantu mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan yang sesuai untuk digunakan di dalam penentuan kawasan permukiman prioritas; dan - membantu mengidentifikasi rumusan kriteria dan indikator yang sesuai untuk penentuan kawasan permukiman prioritas dari sisi teknis akademis.

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal 2 (dua) minggu terhitung dari minggu pertama bulan ketiga Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya? 





Inventarisasi kriteria dan indikator untuk mengidentifikasi kemungkinan kriteria dan indikator yang sesuai untuk penentuan kawasan permukiman prioritas berdasarkan teori, konsep yang berkembang, maupun kajian sejenis yang pernah dilakukan; Analisis kesesuaian dan skala prioritas untuk menentukan bobot dari tiap kriteria dan indikator yang digunakan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas; dan Diskusi dalam format Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas dan mencapai kesepakatan pendapat dari tiap pemangku kepentingan yang terkait mengenai rumusan kriteria dan indikator yang digunakan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas.








Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga Ahli Pendamping merumuskan dasardasar pertimbangan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas; Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan rekapitulasi semua kriteria dan indikator yang umumnya digunakan dalam penentuan kawasan prioritas. Kriteria dan indikator dirumuskan berdasarkan: pedoman atau peraturan yang terkait, baik yang berlaku di tingkat pusat maupun daerah; konsep dan teori yang berkembang; dan hasil studi atau kajian sejenis yang pernah dilakukan. Rekapitulasi kriteria dan indikator tersebut dipilah dan diseleksi dengan kearifan lokal yang berkembang dan prinsip pembangunan yang dipegang oleh kabupaten/kota terkait; dan Hasil rekapitulasi tersebut disampaikan kepada Pokjanis sebagai bahan pertimbangan utama dalam penentuan kriteria dan indikator yang akan digunakan.

Langkah 2  





: Menyusun Daftar Seluruh Usulan Kriteria dan Indikator yang Dihasilkan

Tim Tenaga Ahli Pendamping menyusun ulang usulan kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas berdasarkan usulan dan aspirasi dari Pokjanis; Kriteria dan indikator yang telah disusun dilengkapi dengan parameter penilaiannya oleh Pokjanis dengan dibantu Tim Tenaga Ahli Pendamping.

Langkah 4 

: Melakukan Diskusi untuk Penjaringan Usulan dan Aspirasi

Hasil rekap dibahas lebih lanjut dalam diskusi internal di dalam Pokjanis untuk penjaringan usulan dan aspirasi; Pokjanis menyempurnakan inventarisasi kriteria dan indikator yang telah disusun dengan berbagai usulan dan aspirasi yang berkembang dalam diskusi internal Pokjans; dan Pokjanis menyampaikan usulan dan aspirasi yang berkembang mengenai kriteria dan indikator yang digunakan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas kepada Tim Tenaga Ahli Pendamping.

Langkah 3 

: Inventarisasi Kriteria dan Indikator yang Sesuai Dengan Kondisi yang Ada

: Melakukan Analisis Kesesuaian dan Skala Prioritas Kriteria dan Indikator

Pokjanis dengan dibantu oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping merumuskan dasardasar pertimbangan dalam penentuan skala prioritas kriteria dan indikator;







Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan penentuan skala prioritas dari tiap kriteria dan indikator yang digunakan, dengan memperhatikan dasardasar pertimbangan yang telah disusun; dan Skala prioritas dari tiap kriteria dan indikator tersebut diterjemahkan ke dalam bobot kriteria.

Langkah 5 





: Penyepakatan Kriteria dan Indikator, serta Penyusunan Matriks Kriteria dan Indikator

Draft rumusan kriteria dan indikator beserta dengan bobot tiap kriteria dan indikator tersebut dibahas bersama secara intensif dalam diskusi internal Pokjanis dengan difasilitasi dan didampingi oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping. Pembahasan ini terwadahi dalam kegiatan pra-FGD 2; Dalam kegiatan pra-FGD 2 ini dilakukan penyepakatan terhadap dasar pertimbangan yang digunakan, kriteria dan indikator yang digunakan, serta skala prioritas atau bobot dari tiap kriteria dan indikator yang digunakan; dan Kriteria dan indikator yang telah disepakati disusun kembali dalam matriks kriteria dan indikator, serta dilengkapi dengan parameter penilaiannya.




Dasar pertimbangan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas, yang minimal mempertimbangkan: Urgenitas penanganan; Kontrbusi dalam penanganan permasalahan kabupaten/kota; Kontribusi dalam stimulasi pembangunan dan pengembangan kabupaten/kota; Kesesuaian dengan kebijakan pembangunan dan pengembangan kabupaten/kota; Dominasi permasalahan yang terkait dengan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Dominasi penanganan terkait bidang permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; dan Arah kebijakan penanganan kawasan strategis di kabupaten/kota. Matriks kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas (Tabel 13), dengan minimal memuat: Dasar pertimbangan; Kriteria; Indikator; Parameter; dan Bobot



Tabel 13

Contoh Matrik Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas

KARAKTERISTIK Urgenitas Penanganan

KRITERIA Kedudukan kawasan dalam konstelasi kawasan perkotaan

Kepadatan wilayah yang tinggi

INDIKATOR Kestrategisan lokasi kawasan permukiman dalam struktur kabupaten/kota Kepadatan penduduk yang tinggi dalam kawasan

Kontribusi dalam penanganan permasalahan kabupaten/kota

Keefektifan dalam penanganan permasalahan kabupaten/kota

Kontribusi dalam stimulasi pembangunan dan pengembangan kabupaten/kota Sesuai kebijakan pembangunan dan pengembangan kabupaten/kota Dominiasi permasalahan terkait bidang permukiman Dominasi penanganan melalui bidang permukiman

   -

Multiplier effect dari penanganan kawasan permukiman terhadap kabupaten/kota tinggi    -

   -

PARAMATER  Lokasi strategis = 1  Lokasi tidak strategis = 0

BOBOT 10%

 tingkat kepadatan penduduk ≥ 50 jiwa/ha (tinggi) = 5  25 ≤ tingkat kepadatan penduduk < 50 jiwa/ha (sedang) = 3  tingkat kepadatan penduduk < 25 jiwa/ha (rendah) = 1

25%





   -





  -

   -





   -

   -







Daftar Check List Hasil Kegiatan Perumusan Kriteria dan Indikator Kawasan Permukiman Prioritas

 Dasar pertimbangan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas  Tabel kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas



Bagian C.4

PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN Kegiatan identifikasi kawasan prioritas pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dalam kegiatan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan permukiman yang diprioritaskan untuk ditangani berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari kegiatan ini diharapkan diperoleh kawasan-kawasan permukiman prioritas untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kabupaten/kota. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya? 



Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran: - sebagai tim yang melakukan verifikasi terhadap karakteristik tiap kawasan permukiman yang berkembang di kabupaten/kota; dan - sebagai pengambil keputusan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas untuk ditangani. Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - membantu menyusun tipologi kawasan permukiman yang berkembang; - membantu mengidentifikasi karakteristik tiap tipologi kawasan permukiman yang berkembang; - membantu melakukan penilaian terhadap kawasan permukiman yang berkembang dengan berdasarkan pada kriteria dan indikator yang telah dirumuskan; dan - melakukan pemetaan (khususnya bagi Asisten Ahli Pemetaan) sebaran kawasan-kawasan permukiman yang terpilih.

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal 2-3 minggu terhitung dari minggu pertama bulan ketiga Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya?  

Observasi lapangan untuk mengindentifikasi sebaran kawasan permukiman beserta karakteristiknya; Anaisis kondisi kawasan untuk mengidentifikasi tipologi kawasan permukiman yang berkembang;



  

Anaisis peta spasial untuk memetakan sebaran kawasan permukiman eksisting dan pengembangannya; Pemetaan masalah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan dari tiap kawasan permukiman yang berkembang; dan Diskusi dalam format Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas dan mencapai kesepakatan antar pemangku kepentingan kabupaten/kota yang terkait mengenai kawasan permukiman yang diprioritaskan penanganannya.


 

Tim Tenaga Ahli Pendamping menemukenali dan menginventarisasi setiap kawasan permukiman perkotaan yang telah berkembang atau yang akan dikembangkan; Inventarisasi awal dilakukan berdasarkan arahan kebijakan pembangunan dan kajian-kajian lain yang sejenis (Tabel 14); dan Inventarisasi kawasan permukiman perkotaan ini disajikan dalam peta sebaran kawasan permukiman eksisting dan pengembangannya.

Langkah 2 

  

 

: Identifikasi dan Pemetaan Kondisi Umum Kawasan Permukiman

Berdasarkan hasil inventarisasi kawasan permukiman perkotaan eksisting tersebut, Tim Tenaga Ahli Pendamping bersama dengan Pokjanis melakukan pemetaan kondisi dan pembaharuan data; Pemetaan kondisi dan pembaharuan data dilakukan melalui observasi lapangan; Hasil inventarisasi kawasan permukiman perkotaan yang telah diperbaharui datanya tersebut diverifikasi oleh Pokjanis; dan Berdasarkan hasil inventarisasi kawasan permukiman perkotaan yang telah diverifikasi, dilakukan proses identifikasi karakteristik dan tipologi kawasannya.

Langkah 3 

: Inventarisasi Kawasan Permukiman yang Memerlukan Penanganan atau Pengembangan

: Mengidentifikasi Kawasan Permukiman Prioritas

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan penilaian terhadap tiap tipologi kawasan permukiman yang berkembang dengan menggunakan kriteria dan indikator yang telah disepakati (output C.3); Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping mengidentifikasi kawasan-kawasan permukiman prioritas; Kawasan-kawasan permukiman prioritas yang terpilih tersebut dikaji lebih lanjut oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping bersama dengan Pokjanis untuk mengetahui kondisi riil, serta pemetaan potensi dan permasalahan yang berkembang;







Hasil dari pemetaan kondisi riil serta pemetaan potensi dan permasalahan yang berkembang ini disusun dalam bentuk profil kawasan permukiman prioritas dan disajikan dalam bentuk peta sebaran kawasan permukiman prioritas; Hasil identifikasi kawasan permukiman prioritas yang dilakukan oleh Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping dibahas dan disepakati lebih lanjut dalam FGD 2 yang melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Langkah 4 



: Melakukan Analisis Terhadap Kawasan-kawasan Prioritas Terpilih dan Menyusun Daftar Skala Prioritas Kawasan Penanganan

Dalam FGD 2 tersebut, Pokjanis dan pemangku kepentingan kabupaten/kota lainnya, serta dengan difasilitasi oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping menentukan skala penanganan dari tiap kawasan permukiman prioritas; Hasil dari penentuan skala penanganan ini disusun dalam suatu daftar skala prioritas kawasan penanganan;






Peta sebaran permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan (Gambar 14), disajikan dalam format SHP (shapefile) dengan muatan minimal sebagai berikut: ID dan nama provinsi; ID dan nama kabupaten/kota; ID dan nama kecamatan; ID dan nama kelurahan; alokasi lokasi permukiman eksisting dan pengembangannya; tipologi permukiman yang berkembang; dan karakteristik, potensi, dan permasalahan tiap tipologi kawasan yang disajikan dengan foto dan ilustrasi. Peta sebaran kawasan permukiman prioritas (Gambar 15), disajikan dalam format SHP (shapefile) dengan muatan minimal sebagai berikut: ID dan nama provinsi; ID dan nama kabupaten/kota; ID dan nama kecamatan; ID dan nama kelurahan; alokasi lokasi kawasan permukiman prioritas berikut dengan delineasinya; dan karakteristik, potensi, dan permasalahan yang disajikan dengan foto dan ilustrasi. Daftar skala prioritas kawasan penanganan (Tabel 15), yang minimal memuat: nama kawasan; dan urutan penanganan kawasan.



Tabel 14

Contoh Hasil Inventarisasi Kawasan Prioritas Berdasarkan Arahan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten/Kota Dalam Berbagai Dokumen

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENATAAN RUANG RPJP kabupaten/kota RPJM kabupaten/kota RTRW kabupaten/kota

DAFTAR KAWASAN PRIORITAS Kawasan strategis ekonomi:  Kawasan ....  Kawasan ....  Kawasan ....

Kawasan strategis sosial budaya:  Kawasan ....  Kawasan .... Kawasan risiko tinggi (kondisi sanitasi buruk:  Kawasan ....  Kawasan ....  Kawasan ....

Strategi Sanitasi Kota (SSK)

.... dst

KARAKTERISTIK KAWASAN





   

Merupakan kawasan perdagangan dan jasa sekaligus kawasan sentra industri rumah tangga Memberikan sumbangsih yang besar terhadap perekonomian daerah Memiliki nilai warisan budaya yang tinggi Merupakan daerah tujuan wisata Memiliki kondisi sanitasi yang buruk Ketersediaan sarana prasarana sanitasi masih sangat kurang

 

Tabel 15

Contoh Daftar Skala Prioritas Kawasan Penanaganan

NAMA KAWASAN PRIORITAS

KARAKTERISTIK

URUTAN SKALA PRIORITAS

Kawasan Permukiman Industri

-

berkembang di sekitar kawasan industri dihuni sebagian besar oleh pekerja industri

3

Kawasan Permukiman Miskin Kumuh Bantaran Sungai

-

sebagian besar masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan; kondisi lingkungan kumuh; berada di bantaran sungai; ketersediaan infrastruktur permukiman kurang

1

….dst

-

-

…

…


Gambar 14

Contoh Peta Sebaran Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan



Gambar 15

Contoh Peta Sebaran Kawasan Permukiman Prioritas






Profil kawasan permukiman prioritas, yang minimal memuat: Karakteristik kawasan; Potensi dan permasalahan kawasan; Isu-isu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan di dalam kawasan; dan Kebutuhan penanganan kawasan

Daftar Check List Hasil Kegiatan Identifikasi Kawasan Prioritas Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

   

Peta sebaran permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Peta sebaran kawasan kawasan permukiman prioritas Daftar skala prioritas kawasan penanganan Profil kawasan permukiman prioritas



Bagian C.5

PENYELENGGARAAN FGD 2 Kegiatan FGD 2 merupakan kegiatan untuk membahas dan menyepakati kriteria dan indikator yang digunakan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas, beserta dengan indikasi kawasan permukiman prioritasnya Siapa yang Terlibat Dalam Penyelenggaraannya?  

Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran sebagai penyelenggara kegiatan Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - memfasilitasi penyelenggaraan FGD 2 - mendampingi Pokjanis dalam penyelenggaraan FGD 2 Pemangku kepentingan kabupaten/kota yang terkait, yang setidaknya terdiri atas: - Dinas/intasi tingkat kabupaten/kota yang membidangi infrastruktur permukiman; - Akademiis; - Tokoh masyarakat



Selain ketiga pihak tersebut, dalam penyelenggaraan FGD juga melibatkan unsur pendukung lainnya yang meliputi: 


 


Catatan:

- Sebelum diselenggarakan FGD 2 wajib dilakukan Pra-FGD 2 untuk membahas -

kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas. Pra-FGD 2 dilaksanakan minimal 1 (satu) kali selama 1 (satu) hari Dalam jangka waktu penyelenggaraan FGD 2 belum dicapai hasil yang diharapkan, maka dapat dilakukan diskusi tambahan sesudahnya (Paska FGD 2) sesuai kebutuhan.




     

Dasar pertimbangan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas Tabel kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas Peta sebaran permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Peta sebaran kawasan kawasan permukiman prioritas Daftar skala prioritas kawasan penanganan Profil kawasan permukiman prioritas

Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya? Untuk Pra-FGD 2 dan/atau Paska-FGD 2 


Untuk FGD 2 

Diskusi dalam format Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan dan melakukan kesepakatan terhadap kawasan permukiman prioritas berikut dengan prioritas penanganannya. Dalam diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan di luar Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli.



Langkah 2 





Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli mnyelenggarakan diskusi internal yang hanya diikuti oleh kedua belah pihak maksimal 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan FGD 2; Dalam diskusi tersebut dibahas dan disepakati mengenai: Dasar pertimbangan yang melandasi penentuan kawasan permukiman prioritas; Kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas; dan Sebaran dan karakteristik kawasan permukiman eksisting berikut dengan rencana pengembangannya.





Dalam hal poin-poin yang dibahas dalam diskusi masih belum mencapai titik temu, maka dapat diselenggarakan diskusi Pra-FGD 2 lebih dari 1 (satu) kali sebelum FGD 2.

Langkah 3 



 




Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menyelenggarakan diskusi dalam format FGD yang melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas (dinas/instansi tingkat kabupaten/kota yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman dan perencanaan; akademisi; dan tokoh masyarakat); Dalam diskusi ini, Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli membahas mengenai penentuan kawasan permukiman prioritas berikut dengan prioritas penanganannya; Untuk memudahkan proses diskusi, penentuan kawasan permukiman prioritas dapat dilakukan di atas peta spasial; Hasil kesepakatan diskusi dituangkan dalam berita acara kegiatan FGD 2 yang ditandatangani oleh perwakilan pokjanis, tim tenaga ahli pendamping, tim teknis provinsi, dan Satker PKP Provinsi (Gambar ; serta Dalam hal FGD 2 masih belum mencapai kata sepakat mengenai kawasan permukiman prioritas, maka diselenggarakan diskusi paska-FGD 2.






Berita acara kegiatan FGD 2 yang minimal memuat mengenai (Gambar 16): Waktu dan tempat penyelenggaraan FGD 2; Pihak-pihak yang terlibat dalam FGD 2; Poin-poin kesepakatan yang dicapai dalam FGD 2 yang di dalamnya terdapat rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; serta Tanda tangan perwakilan Pokjanis, tenaga ahli pendamping, tim teknis provinsi, dan Satker PKP Provinsi Dokumen penyelenggaraan (proceeding) FGD 2, dengan outline minimal sebagaimana dalam penyusunan Dokumen penyelenggaraan (proceeding) FGD 1 (Box 1).




 Notulensi diskusi Pra-FGD 2 yang dilengkai dengan foto-foto penyelenggaraan kegiatan  Daftar hadir diskusi Pra-FGD 2  Berita acara kegiatan FGD 2  Dokumen penyelenggaraan kegiatan (proceeding) FGD 2





Gambar 16

Contoh Berita Acara Kesepakatan FGD 2





D

PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP KEGIATAN PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN

Bagian D: Proses dan Prosedur Penyusunan Pada Lingkup Kegiatan Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan memuat langkah-langkah untuk merumuskan strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Bagian D ini terbagi atas 7 (tujuh) sub-modul yang masing-masing menguraikan langkah-langkah tiap kegiatan yang dilakukan pada lingkup kegiatan perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, yaitu: D.1: Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan D.2: Penyelenggaraan FGD 3 D.3: Identifikasi dan Analisis Korelasi Dalam Skema Manajemen Pembangunan Perkotaan D.4: Analisis Konsekuensi atau Implikasi Penerapan Strategi Pebangunan D.5: Perumusan Program Pembangunan Dalam Skala Kota dan Kawasan sebagai Arahan Kebutuhan Program Investasi D.6: Penyelenggaraan FGD 4 D.7: Analisis Dampak Penerapan Program Pembangunan Kedudukan Bagian D di dalam rangkaian penyusunan Dokumen SPPIP dapat dilihat pada Gambar 17 berikut.



PERSIAPAN





1.1 SOSIALISASI


O-1





O-2



O-3

O-4


O-5



O-6




O-7

MODUL D

Gambar 17




Bagian D.1

PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN Kegiatan perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan merupakan kegiatan untuk memperoleh strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan melalui langkah-langkah riil dan terukur untuk mewujudkan tujuan pengembangan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya? 



Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran: - Sebagai perumus target pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; dan - sebagai pengambil keputusan terhadap rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - membantu mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan dalam perumusan strategi pembangunan permukiman dan inrastruktur permukiman perkotaan; - membantu mengidentifikasi target-target capaian pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang terdapat dalam dokumen kebijakan dan strategi yang berlaku; dan - membantu mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki kabupaten/kota yang dapat mendorong atau melemahkan proses implementasi strategi.

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal 4 (empat) minggu terhitung dari minggu pertama bulan keempat Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya?   

Analisis kebijakan untuk perumusan strategi berdasarkan perbandingan antara kondisi eksisting dengan target capaian yang diharapkan Analisis SWOT untuk perumusan strategi berdasarkan potensi, permasalahan, tantangan, dan hambatan yang dimiliki Diskusi dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD)








 

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping menggunakan dan mengembangkan rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan (output C.1) sebagai dasar perumusan strategi; Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Tim Tenaga Ahli Pendamping mengidentifikasi: target-target pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang terdapat dalam berbagai dokumen kebijakan; sumber daya yang dimiliki oleh daerah; peran dan fungsi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; dan potensi, permasalahan, tantangan, dan hambatan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Hasil-hasil identifikasi tersebut disampaikan kepada Pokjanis sebagai bahan pertimbangan perumusan; Pokjanis merumuskan target-target pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan untuk tiap kebijakan berdasarkan tabel rekap target yang disusun Tim Tenaga Ahli Pendamping;

Langkah 2 



 

: Menggunakan Rumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

: Merumuskan Konsep Strategi

Berdasarkan target pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang dirumuskan dan dengan mempertimbangkan hasil-hasil identifikasi yang dilakukan Tim Tenaga Ahil Pendamping, Pokjanis merumuskan konsep strategi penanganan untuk skala kabupaten/kota dan kawasan; Konsep strategi yang dirumuskan berbasiskan kawasan dan setidaknya mencakup aspek-aspek sebagai berikut: fisik lingkungan; sosial; ekonomi; pembiayaan; dan pelembagaan Konsep strategi tersebut dituangkan dalam peta spasial; dan Konsep strategi yang telah dirumuskan tersebut dibahas lebih lanjut dalam diskusi internal antara Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping. Diskusi yang di maksud diwadahi dalam kegiatan pra-FGD 3.

Lingkup Kegiatan Perumusan Strategi ● 79


Langkah 3 





: Membahas dan Menyepakati Rumusan Strategi

Dengan menggunakan analisis kebijakan, analisis SWOT, atau alat analisis lainnya, Pokjanis dengan didampingi oleh Tim Tanaga Ahli Pendamping merumuskan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Dalam merumuskan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping memperhatikan target capaian, sumber daya yang dimiliki, kondisi eksisting (potensi, permasalahan, tantangan, dan hambatan); dan Draft rumusan strategi tersebut dibahas dan disepakati lebih lanjut dengan pemangku kepentingan yang lebih luas (dinasi/instansi yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman, dan perencanaan) dalam diskusi FGD 3.


Tabel strategi pembangunan dan infrastruktur permukiman perkotaan dalam skala kabupaten/kota dan skala kawasan (Tabel 3-4 Buku Panduan Penyusunan SPPIP dan RPKPP), dengan minimal muatan: Tujuan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; dan Strategi skala kabupaten/kota dan kawasan yang menggambarkan aspekaspek yang perlu ditangani untuk perwujudan suatu kebijakan.

Daftar Check List Hasil Kegiatan Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

 Tabel strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan



Box 2

Contoh Proses Analisis Sumber Daya Kemampuan Finansial Kabupaten/Kota

yang

Mempertimbangkan

Analisis sumber daya adalah analisis untuk mengidentifikasi kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Sumber daya yang dipertimbangkan setidaknya mencakup 2 (dua) hal, yaitu: kemampuan finansial daerah dan keunggulan kompetitif, dengan penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:  Kemampuan finansial, merujuk kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai secara mandiri program dan kegiatan yang telah dicanangkan. Kemampuan finansial ini dalam implementasinya lebih merujuk pada kemampuan pembiayaan pembangunan pemerintah daerah, yang dilihat dari:  rata-rata alokasi dana/anggaran dalam APBD untuk kebutuhan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; dan  prosentase kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh APBD.  Keunggulan kompetitif, merujuk pada keunggulan daerah yang menjadikan daerah yang bersangkutan dapat bersaing dengan daerah lainnya yang diidentifikasi melalui analisis shift share. Dalam lingkup pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan, keunggulan kompetitif ini dilihat dari:  Nilai produksi;  Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM);  Ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA);  Iklim investasi yang berkembang; dan  Penguasaan teknologi Dari kedua sumber daya ini, kabupaten/kota dapat dipetakan posisinya. Adapun peta posisi tersebut menunjukkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Pemahaman tentang posisi ini diperlukan agar strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang disusun tepat sasaran dan efektif dalam penerapannya. Berdasarkan kedua sumber daya ini, terdapat 4 (empat) kelompok tipe daerah, yaitu: (1) kelompok daerah yang berdaya dan bersaing, (2) kelompok daerah yang bersaing, (3) kelompok daerah yang tidak berdaya dan bersaing, serta (4) kelompok daerah yang berdaya sebagaimana yang terdapat pada gambar berikut:



Bagian D.2

PENYELENGGARAAN FGD 3 Kegiatan FGD 3 merupakan kegiatan untuk membahas dan menyepakati strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan untuk skala kabupaten/kota maupun kawasan pada kawasan prioritas. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?  

Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran sebagai penyelenggara kegiatan Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - memfasilitasi penyelenggaraan FGD 3 - mendampingi Pokjanis dalam penyelenggaraan FGD 3 Pemangku kepentingan kabupaten/kota yang terkait, yang setidaknya terdiri atas: - Dinas/intasi tingkat kabupaten/kota yan membidangi infrastruktur permukiman; - Akademiis; - Tokoh masyarakat





 


Catatan:

- Sebelum diselenggarakan FGD 3 wajib dilakukan Pra-FGD 3 untuk membahas

-

konsep strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Pra-FGD 3 dilaksanakan minimal 1 (satu) kali selama 1 (satu) hari;



- Dalam jangka waktu penyelenggaraan FGD 3 belum dicapai hasil yang diharapkan, maka dapat dilakukan diskusi tambahan sesudahnya (Pasca FGD 3) sesuai kebutuhan. Output yang Harus Dihasilkan Sebelum Penyelenggaraan Pra-FGD 3 dan FGD 3?

 Dasar pertimbangan dalam perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

 Tabel strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan skala kabupaten/kota

 Tabel strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan skala kawasan

Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya? Untuk Pra-FGD 3 


Untuk FGD 3 

Diskusi dalam format Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan dan melakukan kesepakatan terhadap strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan skala kabupaten/kota dan kawasan. Dalam diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan di luar Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli.



Langkah 2 





Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli mnyelenggarakan diskusi internal yang hanya diikuti oleh kedua belah pihak maksimal 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan FGD 3; Dalam diskusi tersebut dibahas dan disepakati mengenai:



Dasar pertimbangan dalam perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Target pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah; dan Konsep strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan. Dalam hal poin-poin yang dibahas dalam diskusi masih belum mencapai titik temu, maka dapat diselenggarakan diskusi Pra-FGD 3 lebih dari 1 (satu) kali sebelum FGD 3.

-



Langkah 3 

 




Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menyelenggarakan diskusi dalam format FGD yang melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas (dinas/instansi tingkat kabupaten/kota yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman dan perencanaan; akademisi; dan tokoh masyarakat); Dalam diskusi ini, Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli membahas mengenai perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan; Hasil kesepakatan diskusi dituangkan dalam berita acara kegiatan FGD 3 yang ditandatangani oleh perwakilan pokjanis, tim tenaga ahli pendamping, tim teknis provinsi, dan Satker PKP Provinsi; serta Dalam hal FGD 3 masih belum mencapai kata sepakat mengenai strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, maka diselenggarakan diskusi pasca-FGD 3.




Berita acara kegiatan FGD 3 yang minimal memuat mengenai (Gambar 18): Waktu dan tempat penyelenggaraan FGD 3; Pihak-pihak yang terlibat dalam FGD 3; Poin-poin kesepakatan yang dicapai dalam FGD 3 yang di dalamnya terdapat rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; serta Tanda tangan perwakilan Pokjanis, tenaga ahli pendamping, tim teknis provinsi, dan Satker PKP Provinsi





Dokumen penyelenggaraan (proceeding) FGD 3, dengan outline minimal sebagaimana dalam penyusunan Dokumen penyelenggaraan (proceeding) FGD 1 (Box 1).


 Notulensi diskusi Pra-FGD 3 yang dilengkai dengan foto-foto penyelenggaraan kegiatan

 Daftar hadir diskusi Pra-FGD 3  Berita acara kegiatan FGD 3  Dokumen penyelenggaraan kegiatan (proceeding) FGD 3







Gambar 18




Bagian D.3

ANALISIS KORELASI STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG Kegiatan analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan kebutuhan infrastruktur pendukung adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan menganalisis korelasi/keterkaitan anatara strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dengan strategi pembangunan lainnya dalam skema manajemen pembangunan kabupaten/kota baik untuk skala kabupaten/kota maupun skala kawasan. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya? 



Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran: - sebagai pihak yang melakukan verifikasi terhadap keterkaitan strategi pembangunan dalam skema manajemen kabupaten/kota Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - membantu mengidentifikasi tingkat korelasi antara strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dengan kebijakan kabupaten/kota dalam skema manajemen pembangunan perkotaan

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal 1 (satu) minggu terhitung dari minggu ketiga bulan keempat Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya? 

Analisis korelasi yang digunakan untuk melihat keterkaitan antara strategi pembangunan yang dirumuskan dengan kesesuaian dengan kebijakan dan program yang ada, kebutuhan sumber pembiayaan, serta kemungkinan waktu penerapannya.


: Menggunakan Rumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Tim Tenaga Ahli Pendamping mengumpulkan hasil rekap kebijakan, strategi, dan program pembangunan dan penataan ruang yang telah dilakukan (output B.1);





Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping menyandingkan rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang telah disepakati dengan rekapitulasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan dan penataan ruang.

Langkah 2  

: Melakukan Analisis Korelasi Antara Rumusan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Tabel persandingan yang dihasilkan dari langkah 1, dianalisis keterkaitannya oleh Pokjanis dengan dibantu oleh Tim Tenaga Ahli Konsultan; Dalam analisis keterkaitan tersebut yang diidentifikasi meliputi: kesesuaian rumusan strategi yang telah disepakati dengan program pusat dan agenda kerja pemerintah kota; kesesuaian dengan sumber pembiayaan yang telah dialokasikan; dan kemungkinan waktu penerapannya.


Matris analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan (Tabel 15), dengan minimal muatan: Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kota dan kawasan; Kesesuaian dengan program pusat; Kesesuaian dengan agenda kerja pemerintah kota; Kebutuhan sumber pembiayaan; dan Kemungkinan waktu penerapan.

Daftar Check List Hasil Kegiatan Analisis Korelasi Strategi Pembanguna Permukiman dan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung

 Matriks analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan


Tabel 1 Contoh Matriks Analisis Korelasi dalam Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan




Bagian D.4

ANALISIS KONSEKUENSI ATAU IMPLIKASI PENERAPAN STRATEGI PEMBANGUNAN Kegiatan analisis konsekuensi atau implikasi penerapan strategi adalah kegiatan untuk mengetahui konsekuensi dan dampak penerapan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan yang terjadi serta menghasilkan analisis konsekuensi yang menjadi dasar penyusunan program pembangunan kota/kabupaten. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya? 



Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran: - sebagai pihak yang melakukan verifikasi terhadap konsekuensi atau implikasi penerapan strategi pembangunan Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - membantu mengidentifikasi konsekuensi dan dampak penerapan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan sebagai langkah antisipasi terhadap perubahan yang terjadi

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal 2 (dua) minggu terhitung dari minggu ketiga bulan keempat Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya? 

Analisis konsekuensi dan dampak


Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan review terhadap strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang telah disepakati

Langkah 2 

: Melakukan Kajian Terhadap Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

: Melakukan Analisis Konsekuensi dan Dampak Penerapan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Tim Tenaga Ahli Pendamping merumuskan metode yang tepat untuk melakukan analisis konsekuensi dan dampak penerapan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan;





Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan analisis konsekuensi dan dampak penerapan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.

Langkah 3 



Berdasarkan hasil analisis konsekuensi dan dampak penerapan strategi, Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan identifikasi kegiatan pembangunan permukiman dan infrastruktur yang akan dilaksanakan; Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan analisis proyeksi pertumbuhan akibat pelaksanaan kegiatan.

Langkah 4 



: Mengidentifikasi Kegiatan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur yang Akan Dilaksanakan

: Menyusun Langkah-langkah Strategis untuk Mengantisipasi Perubahan yang Mungkin Terjadi

Berdasarkan hasil identifikasi kegiatan pembangunan permukiman dan infrastruktur, Pokjanis bersama dengn Tim Tenaga Ahli merumuskan kebutuhan untuk antisipasi; Berdasarkan rumusan kebutuhan tersebut, Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping menyusun langkah-langkah strategis antisipasi


Matris konsekuensi dan dampak strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan (Tabel 16), dengan minimal muatan: Strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan skala kabupaten/kota dan kawasan; Implikasi penerapan strategi; dan Indikasi program yang perlu dihasilkan.

Daftar Check List Hasil Kegiatan Analisis Konsekuensi atau Implikasi Penerapan Strategi Pembangunan

 Matris konsekuensi dan dampak strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan


Tabel 2 Contoh Matriks Konsekuensi dan Dampak Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan




Bagian D.5

PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DALAM SKALA KOTA DAN KAWASAN SEBAGAI ARAHAN KEBUTUHAN PROGRAM INVESTASI Kegiatan perumusan program pembangunan dalam skala kabupaten/kota dan kawasan sebagai arahan kebutuhan program investasi merupakan merupakan kegiatan untuk merumuskan program pembangunan yang aplikatif, riil, dan terukur sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam skala kabupaten/kota maupun kawasan sebagai pelaksanaan strategi dan arahan kebutuhan program investasi SPPIP. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya? 



Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran: - sebagai pihak yang melakukan perumusan program pembangunan dalam skala kota dan kawasan sebagai arahan kebutuhan program investasi Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - membantu menggumpulkan output kegiatan sebelumnya; - membantu mengidentifikasi program pembangunan dalam skala kabupaten/kota dan kawasan sebagai arahan kebutuhan program investasi

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal 4 (empat) minggu pertama bulan kelima Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya? 

Analisis konsekuensi dan dampak

Bagaimana Langkah-langkah yang Harus Dilakukan? Langkah 1



: Menggunakan Matriks Analisis Korelasi Strategi, Matriks Konsekuensi dan Dampak Strategi, serta Matriks Review Terhadap Program Pembangunan

Tim Tenaga Ahli Pendamping mengumpulkan dan menggunakan output kegiatan sebelumnya, meliputi: - Matriks analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan dalam skema manajemen pembangunan perkotaan (output D.3); dan



Matriks konsekuensi dan dampak strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan (output D.4). Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan review terhadap program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang terdapat di berbagai dokuen kebijakan, antara lain dokumen RPIJM Bidang Permukiman (dalam sub-bab program investasi infrastruktur permukiman). -



Langkah 2 

 

: Merumuskan Kebutuhan Program-program Penanganan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga Ahli Pendamping merumuskan kebutuhan program-program penanganan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan hasil analisis korelasi strategi, analisis konsekuensi dan dampak strategi, serta hasil review program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga Ahli Pendamping merinci setiap program ke dalam skema pentahapan yang dirinci ke dalam program lima tahunan; Rumusan program yang dihasilkan ini dibahas dan disepakati dalam kegiatan FGD 4 yang sebelumnya didahului dengan pra-FGD 4.




Matriks program pembangunan dalam skala kabupaten/kota dan kawasan (Tabel 3.4 Panduan Penyusunan SPPIP dan RPKPP), dengan minimal muatan: Rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kabupaten/kota dan kawasan; Rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kabupaten/kota dan kawasan; Lokasi penerapan program; Pentahapan pelaksanaan program; Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program; dan Sumber pendanaan Peta strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan (Gambar 3-10 Panduan Penyusunan SPPIP dan RPKPP) yang disajikan dalam format SHP (shapefile), dengan minimal informasi sebagai berikut: ID dan nama provinsi; ID dan nama kabupaten/kota; ID dan nama kecamatan; ID dan nama kelurahan; Tema penanganan untuk skala kawasan; Alokasi lokasi tiap strategi dan program; dan



-

Tabel ringkas strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang telah disesuaikan dengan lokasi penerapan program

Daftar Check List Hasil Kegiatan Perumusan Program Pembangunan Dalam Skala Kota dan Kawasan Sebagai Arahan Kebutuhan Program Investasi

 Matriks program pembangunan dalam skala kabupaten/kota dan kawasan  Peta strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan



Bagian D.6

PENYELENGGARAAN FGD 4 Kegiatan FGD 4 merupakan kegiatan untuk membahas dan menyepakati program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan untuk skala kabupaten/kota maupun kawasan pada kawasan prioritas. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya?  

Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran sebagai penyelenggara kegiatan Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - memfasilitasi penyelenggaraan FGD 4 - mendampingi Pokjanis dalam penyelenggaraan FGD 4 Pemangku kepentingan kabupaten/kota yang terkait, yang setidaknya terdiri atas: - Dinas/intasi tingkat kabupaten/kota yang membidangi infrastruktur permukiman; - Akademisi; - Tokoh masyarakat.





 


Catatan:

- Sebelum diselenggarakan FGD 4 wajib dilakukan Pra-FGD 4 untuk membahas -

kebutuhan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan; Pra-FGD 4 dilaksanakan minimal 1 (satu) kali selama 1 (satu) hari Dalam jangka waktu penyelenggaraan FGD 4 belum dicapai hasil yang diharapkan, maka dapat dilakukan diskusi tambahan sesudahnya (Pasca FGD 4) sesuai kebutuhan.




 Tabel program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kota

 Tabel program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kawasan

 Peta strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kota dan kawasan

Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya? Untuk Pra-FGD 4 


Untuk FGD 4 

Diskusi dalam format Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan dan melakukan kesepakatan terhadap rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kota dan kawasan. Dalam diskusi ini melibatkan pemangku kepentingan di luar Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli.



Langkah 2 







Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli mnyelenggarakan diskusi internal yang hanya diikuti oleh kedua belah pihak maksimal 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan FGD 4; Dalam diskusi tersebut dibahas dan disepakati mengenai: Dasar pertimbangan dalam perumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan; dan Kebutuhan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan Dalam hal poin-poin yang dibahas dalam diskusi masih belum mencapai titik temu, maka dapat diselenggarakan diskusi Pra-FGD 43 lebih dari 1 (satu) kali sebelum FGD 4.



Langkah 3 

 




Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menyelenggarakan diskusi dalam format FGD yang melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas (dinas/instansi tingkat kota/kabupaten yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman dan perencanaan; akademisi; dan tokoh masyarakat); Dalam diskusi ini, Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli membahas mengenai perumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan; Hasil kesepakatan diskusi dituangkan dalam berita acara kegiatan FGD 4 yang ditandatangani oleh perwakilan pokjanis, tim tenaga ahli pendamping, tim teknis provinsi, dan Satker PKP Provinsi; serta Dalam hal FGD 4 masih belum mencapai kata sepakat mengenai strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, maka diselenggarakan diskusi pasca-FGD 4.






Berita acara kegiatan FGD 3 yang minimal memuat mengenai (Gambar 19): Waktu dan tempat penyelenggaraan FGD 4; Pihak-pihak yang terlibat dalam FGD 4; Poin-poin kesepakatan yang dicapai dalam FGD 4 yang di dalamnya terdapat rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; serta Tanda tangan perwakilan Pokjanis, tenaga ahli pendamping, tim teknis provinsi, dan Satker PKP Provinsi Dokumen penyelenggaraan (proceeding) FGD 4, dengan outline minimal sebagaimana dalam penyusunan Dokumen penyelenggaraan (proceeding) FGD 1 (Box 1).


 Notulensi diskusi Pra-FGD 4 yang dilengkai dengan foto-foto penyelenggaraan kegiatan  Daftar hadir diskusi Pra-FGD 4  Berita acara kegiatan FGD 4  Dokumen penyelenggaraan kegiatan (proceeding) FGD 4



Gambar 19




Bagian D.7

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PROGRAM PEMBANGUNAN Kegiatan analisis dampak penerapan program pembangunan merupakan kegiatan untuk memperkirakan dampak dari penerapan suatu program yang telah dirumuskan. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya? 



Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran: - sebagai pihak yang melakukan analisis dampak penerapan program pembangunan Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - membantu menganalisis dampak penerapan program pembangunan

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal 4 (empat) minggu terhitung dari minggu pertama bulan keenam Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya? 

Analisis dan pemetaan dampak penerapan program


Tim Tenaga Ahli Pendamping mengumpulkan dan menggunakan matriks program pembangunan dalam skala kabupaten/kota dan kawasan (output D.5); Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan review terhadap program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang telah disepakati tersebut.

Langkah 2 

: Menggunakan Matriks Program Pembangunan Dalam Skala Kota dan Kawasan

: Melakukan Analisis Dampak Penerapan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga Ahli Pendamping mengidentifikasi dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;





Pokjanis bersama dengan Tim Tenaga Ahli Pendamping menyusun matriks analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.


Matriks analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan (Tabel 17), yang minimal memuat: Rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan; Perkiraan dampak yang ditimbulkan

Tabel 3

Contoh Matriks Analisis Dampak Penerapan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan PROGRAM

PERKIRAAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN

Pembangunan Rusunawa

 Berkurangnya jumlah KK yang tidak memiliki rumah layak huni sebanyak 100 KK  Kembalinya fungsi sempadan sungai  Estimasi dana yang diperlukan …..  …..

….

….

….

….

….

….

Daftar Check List Hasil Kegiatan Analisis Dampak Penerapan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

 Matriks analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan



Bagian D.8

KEIKUTSERTAAN DALAM KOLOKIUM Kegiatan kolokium adalah kegiatan monitoring dan pengendalian yang dilakukan oleh Satker PKP Provinsi dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum terhadap proses penyusunan SPPIP. Kegiatan kolokium ini wajib diikuti oleh kota/kabupaten yang melakukan proses penyusunan SPPIP. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunannya? 

Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK), Kementerian Pekerjaan Umum selaku penyelenggara kegiatan. Sebagai penyelenggara, DJCK berserta koordinator wilayah (korwil) yang ada di dalamnya, serta Satker PKP Provinsi memiliki peran memontoring kabupaten/kota mengenai capaian penyusunan SPPIP/RPKPP Pokjanis SPIPP kota/kabupaten, dan Tim Tenaga Ahli sebagai peserta, minimal terdiri atas 1 (satu) perwakilan Satker PKP Provinsi, 1 (satu) perwakilan Tim Teknis Provinisi, 2 (dua) orang Pokjanis, dan 1(satu) orang ketua tim tenaga ahli. Dalam kegiatan ini, Pokjanis SPPIP kabupaten/kota dengan didampingi oleh Tim Tenaga Ahli berkewajiban untuk: - Menyapaikan capaian kegiatan penyusunan SPPIP - Menyempaikan dokumen yang dihasilkan dalam penyusunan SPPIP



Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Minimal 1 (satu) hari pada akhir bulan keenam*) *)

Catatan:

- Waktu pelaksanaan dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan kolokium pada kegiatan RPKPP dan ditentukan oleh koordinator pelaksana Apa output yang Harus Dihasilkan Sebelum Keikutsertaan Dalam Kolokium? Tabel rekap kebijakan dan strategi Peta arahan kebijakan dan strategi Tabel sinkronisasi kebijakan dan strategi Tabel rekap arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan  Peta arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan  Tabel rekap kondisi eksisting pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

   



 Tabel isu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan  Tabel/matrik potensi dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

 Peta potensi dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

 Tabel kebutuhan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan

 Tabel tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur            

permukiman perkotaan Dasar pertimbangan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas Tabel kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas Peta sebaran permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Peta sebaran kawasan kawasan permukiman prioritas Daftar skala prioritas kawasan penanganan Profil kawasan permukiman prioritas Dasar pertimbangan dalam perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Tabel strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kabupaten/kota Tabel strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kawasan Tabel program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kabupaten/kota Tabel program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kawasan Peta strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kabupaten/kota dan kawasan




Workshop, berupa pemaparan: narasumber Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum mengenai capaian yang harus dicapai dalam penyusunan SPPIP; hasil monitoring berkala yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum hasil capaian salah satu kabupaten/kota yang dianggap berhasil melakukan proses penyusunan SPIP Diskusi, dalam bentuk desk untuk melakukan monitoring secara intensif kepada kabupaten/kota penyusun SPPIP






Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menyiapkan capaian dalam penyusunan SPPIP sampai sebelum pelaksanaan kolokium; Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping bersama-sama menyiapkan materi pembahasan yang meliputi: Bahan tayangan Materi visualisasi Laporan Kemajuan Draft dokumen penyelenggaraan Draft dokumen SPPIP Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping mengikuti persiapan (pra-kolokium) yang diselenggarakan oleh Tim Teknis Provinsi untuk mempersiapkan seluruh substansi yang dipersyaratkan di dalam kolokium.

Langkah 2 

 



: Mengikuti Kegiatan Kolokium

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli mengikuti rangkaian kegiatan kolokium yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum; Pokjanis menyampaikan capaian kegiatan baik dari proses maupun substansi yang telah diselesaikan; Capaian proses dan hasil yang telah disampaikan oleh Pokjanis akan dievaluasi capaiannya oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

Langkah 3 

: Menyiapkan Materi Pembahasan Capaian SPPIP

: Merumuskan Langkah Perbaikan

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, masing-masing kabupaten/kota akan mendapatkan catatan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan; Berdasarkan catatan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan tersebut, Pokjanis dengan dibantu oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping merumuskan langkah-langkah perbaikan.





E

PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PADA LINGKUP FINALISASI DAN SOSIALISASI

Bagian E: Proses dan Prosedur Penyusunan Pada Lingkup Kegiatan Finalisasi dan Sosialisasi memuat langkah-langkah penyempurnaan dokumen SPPIP yang dihasilkan Bagian E ini terbagi atas 4 (empat) sub-modul yang masing-masing menguraikan langkah-langkah tiap kegiatan yang dilakukan pada lingkup kegiatan persiapan, yaitu: E.1: Kegiatan Penyempurnaan Strategi dan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan E.2: Penyelenggaraan Konsultasi Publik E.3: Kegiatan Penyusunan Materi Visualisasi SPPIP E.4: Penyelenggaraan Diseminasi Kedudukan Bagian E di dalam rangkaian penyusunan Dokumen SPPIP dapat dilihat pada Gambar 20 berikut.



PERSIAPAN





1.1 SOSIALISASI


O-1





O-2



O-3

O-4


O-5



O-6



O-7

MODUL E Gambar 20

Penggunaan Bagian E Dalam Kerangka Penyusunan SPPIP



Bagian E.1

PENYEMPURNAAN STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN SKALA KABUPATEN/KOTA DAN KAWASAN Kegiatan penyempurnaan strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan skala kabupaten/kota dan kawasan merupakan kegiatan perbaikan strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan berdasarkan hasil masukan dari kolokium. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunan?  

Pokjanis SPIPP kabupaten/kota, dan Tim Tenaga Ahli

Dalam kegiatan ini, Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping bersama-sama melakukan perbaikan terhadap dokumen SPPIP. Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal selama 2 (dua) minggu terhitung dari minggu pertama bulan ketujuh Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya? 

Desk study




: Menginvetarisasi Catatan Masukan Penyelenggaraan Kolokium

Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan rekapitulasi catatan masukan perbaikan dari hasil penyelenggaraan kolokium dan monitoring evaluasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi; Pokjanis bersama Tim Tenaga Ahli Pendamping membahas tiap catatan masukan perbaikan dan merumuskan langkah-langkah penyempurnaannya.


Langkah 2  

: Memperbaiki Strategi dan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman Perkotaan

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping secara bersama-sama melakukan penyempurnaan terhadap catatan masukan tersebut Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping secara bersama-sama menyusun kembali dokumen SPPIP


Strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan yang telah disempurnakan yang tertuang dalam Dokumen SPPIP. Dokumen ini minimal memuat:  Indikasi arah pengembangan kabupaten/kota serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;  Rumusan kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas;  Identifikasi kawasan permukiman prioritas;  Rumusan tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;  Rumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;  Analisis korelasi strategi pembangunan permukiman dan kebutuhan infrastruktur permukiman perkotaan dalam skema manajemen pembangunan perkotaan;  Analisis konsekuensi atau implikasi penerapan strategi dan identifikasi dampak program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;  Rumusan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan (dalam skala kabupaten/kota dan skala kawasan);  Analisis dampak penerapan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan;  Rangkuman berita acara hasil kesepakatan pada tiap output kegiatan; dan  Dokumen spasial terkait dengan strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan.


 Dokumen SPPIP



Bagian E.2

PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK Kegiatan konsultasi publik merupakan kegiatan untuk menjaring masukan terhadap strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Siapa yang Terlibat Dalam Penyelenggaraannya?  



Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran sebagai penyelenggara kegiatan Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - memfasilitasi penyelenggaraan konsultasi publik - mendampingi Pokjanis dalam penyelenggaraan konsultasi publik Pemangku kepentingan kabupaten/kota yang terkait, yang setidaknya terdiri atas: - Dinas/intasi tingkat kabupaten/kota yang membidangi infrastruktur permukiman; - Akademiis; - Tokoh masyarakat

Selain ketiga pihak tersebut, dalam penyelenggaraan konsultasi publik juga melibatkan unsur pendukung lainnya yang meliputi:   


Secara keseluruhan, konsultasi publik ini minimal melibatkan 40 orang. Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Minimal 1 (satu) hari dengan waktu yang disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun



Output yang Harus Dihasilkan Sebelum Penyelenggaraan Konsultasi Publik?

                      

Tabel rekap kebijakan dan strategi Peta arahan kebijakan dan strategi Tabel sinkronisasi kebijakan dan strategi Tabel rekap arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Peta arah pengembangan kabupaten/kota, serta pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Tabel rekap kondisi eksisting pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Tabel isu pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Tabel/matrik potensi dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Peta potensi dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Tabel kebutuhan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Tabel tujuan dan kebijakan pembangunan permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Dasar pertimbangan dalam penentuan kawasan permukiman prioritas Tabel kriteria dan indikator penentuan kawasan permukiman prioritas Peta sebaran permukiman dan infrastruktur permukiman perkotaan Peta sebaran kawasan kawasan permukiman prioritas Daftar skala prioritas kawasan penanganan Profil kawasan permukiman prioritas Dasar pertimbangan dalam perumusan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan Tabel strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kabupaten/kota Tabel strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kawasan Tabel program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kabupaten/kota Tabel program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kawasan Peta strategi dan program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan skala kabupaten/kota dan kawasan




Pemaparan hasil dan diskusi terbuka


Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli menyiapkan capaian dalam penyusunan SPPIP; Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping bersama-sama menyiapkan materi pembahasan yang meliputi: Bahan tayangan Materi visualisasi Laporan Kemajuan Draft dokumen penyelenggaraan Draft dokumen SPPIP

Langkah 2   





: Memaparkan Seluruh Capaian Kegiatan SPPIP dan Melakukan Diskusi

Pokjanis menyampaikan capaian kegiatan SPPIP kepada publik yang lebih luas; Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan fasilitasi terhadap diskusi di dalam konsultasi publik; dan Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan diskusi untuk mendapatkan masukan terhadap muatan SPPIP

Langkah 3 

: Menyiapkan Materi Pemaparan dan Pembahasan

: Melakukan Perbaikan dan Penyempurnaan Terhadap Capaian Kegiatan SPPIP Berdasarkan Masukan Dari Kegiatan Konsultasi Publik

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan rekapitulasi masukan untuk penyempurnaan dokumen SPPIP; Berdasarkan catatan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan tersebut, Pokjanis dengan dibantu oleh Tim Tenaga Ahli Pendamping merumuskan langkah-langkah perbaikan; dan Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan penyempurnaan terhadap capaian kegiatan SPPIP.


Berita acara kegiatan konsultasi publik yang minimal memuat mengenai (Gambar 21): Waktu dan tempat penyelenggaraan konsultasi publik; Pihak-pihak yang terlibat dalam konsultasi publik; Poin-poin kesepakatan yang dicapai dalam konsultasi publik; serta



Tanda tangan perwakilan Pokjanis, tenaga ahli pendamping, tim teknis provinsi, dan Satker PKP Provinsi Dokumen penyelenggaraan (proceeding) konsultasi publik, dengan outline minimal sebagaimana dalam penyusunan Dokumen penyelenggaraan (proceeding) FGD 1 (Box 1).



Daftar Check List Hasil Penyelenggaraan Konsultasi Publik

 Dokumen penyelenggaraan kegiatan (proceeding) konsultasi publik



Gambar 21

Contoh Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik



Bagian E.3

PENYUSUNAN MATERI VISUALISASI SPPIP Kegiatan penyusunann materi visualisasi SPIP merupakan kegiatan menyediakan materi visualisasi hasil/keluaran kegiatan untuk digunakan dalam penyebarluasan hasil SPPIP. Siapa yang Terlibat Dalam Penyusunan?  

Pokjanis SPIPP kabupaten/kota yang berperan sebagai konseptor materi visualisasi SPPIP, dan Tim Tenaga Ahli Pendamping yang berperan sebagai penyusun materi visualisasi SPPIP

Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Maksimal selama 2 (dua) minggu terhitung dari minggu ketiga bulan ketujuh Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Penyelenggaraannya?  

Desain komunikasi visual Perancangan desain


Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan rekapitulasi terhadap semua capaian kegiatan; dan Tim Tenaga Ahli bersama Pokjanis mengidentifikasi format diseminasi yang akan diselenggarakan.

Langkah 2  

: Menggunakan Seluruh Hasi/Keluaran Kegiatan Penyusunan SPPIP

: Merumuskan Poin-poin Penting yang Akan Ditampikan

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping secara bersama-sama merumuskan kebutuhan materi untuk diseminasi; Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping merumuskan poin-poin penting yang akan ditampilkan, yang meliputi: Latar Belakang pelaksanaan kegiatan Kebutuhan Penyusunan SPPIP Tujuan dan Arah Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan



-

Rangkuman Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan yang telah dirumuskan Rangkuman Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan yang telah dirumuskan Dokumentasi kegiatan dan susunan peta.

Langkah 3 

: Menyusun Materi Visualisasi SPPIP

Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping secara bersama-sama menyusun materi visualisasi dalam bentuk leaflet, banner, poster, dan bentuk visualisasi lainnya yang dianggap perlu

Apa Output Minimal yang Harus Dihasilkan?    

Leaflet Banner Poster Bentuk Visualisasi Lainnya

Daftar Check List Hasil Kegiatan Penyusunan Materi Visualisasi SPPIP

 Leaflet  Banner  Poster



Bagian E.4

PENYELENGGARAAN DISEMINASI Kegiatan diseminasi merupakan kegiatan untuk mensosialisasikan seluruh hasil kegiatan dan produk SPPIP yang telah disepakati, kepada dinas/intansi terkait dan stakeholder/pemangku kepentingan daerah lainnya Siapa yang Terlibat Dalam Penyelenggaraannya?  



Pokjanis kabupaten/kota, dengan peran sebagai penyelenggara kegiatan Tim Tenaga Ahli, dengan peran: - memfasilitasi penyelenggaraan diseminasi - mendampingi Pokjanis dalam penyelenggaraan diseminasi Pemangku kepentingan kabupaten/kota yang terkait, yang berperan sebagai peserta. Peserta diseminasi ini setidaknya terdiri atas: - Perwakilan masyarakat - Legislatif (DPRD kabupaten/kota) - Dinas/instansi tingkat kabupaten/kota yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman, dan perencanaan - Dinas/instansi tingkat provinsi yang membidangi infrastruktur permukiman, permukiman, dan perencanaan - Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman - Tim Teknis Provinsi

Secara keseluruhan, diseminasi ini minimal melibatkan 40 orang. Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan? Minimal 1 (satu) hari pada bulan ketujuh atau pada akhir kegiatan Output yang Harus Dihasilkan Sebelum Penyelenggaraan Diseminasi?

 Leaflet  Banner  Poster




Seminar


Pokjanis dan Tim Tenaga Ahli Pendamping bersama-sama menyiapkan materi pembahasan yang meliputi: Bahan tayangan Materi visualisasi

Langkah 2  

: Menyiapkan Materi Pemaparan dan Pembahasan

: Menyelenggarakan Diseminasi

Pokjanis menyampaikan hasil kegiatan SPPIP kepada publik yang lebih luas; dan Tim Tenaga Ahli Pendamping melakukan fasilitasi terhadap diskusi di dalam diseminasi.




Berita acara kegiatan diseminasi yang minimal memuat mengenai (Gambar 22): Waktu dan tempat penyelenggaraan diseminasi; Pihak-pihak yang terlibat dalam diseminasi; Poin-poin kesepakatan yang dicapai dalam diseminasi; serta Tanda tangan perwakilan Pokjanis, tenaga ahli pendamping, tim teknis provinsi, dan Satker PKP Provinsi Dokumen penyelenggaraan (proceeding) diseminasi, dengan outline minimal sebagaimana dalam penyusunan Dokumen penyelenggaraan (proceeding) FGD 1 (Box 1).

Daftar Check List Hasil Penyelenggaraan Diseminasi

 Dokumen penyelenggaraan kegiatan (proceeding) diseminasi



Gambar 22

Contoh Berita Acara Kesepakatan Diseminasi


MODUL PEMAHAMAN DASAR STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP)

Recommend Documents