PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN SPPIP KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROCEEDING FGD I

PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

SPPIP KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PROCEEDING FGD I

KATA PENGANTAR Penyelenggaranaan Focus Group Discussion (FGD) I ini merupakan serangkaian kegiatan dalam penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar Dokumen Proceeding Focus Group Discussion (FGD) I

ini dipersiapkan oleh

Konsultan PT. Dekama Sekata untuk Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012. Dokumen Proceeding Focus Group Discussion (FGD) I ini berisikan laporan hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD) I

Perumusan tujuan dan Kebijakan

Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar Akhirnya konsultan mengucapkan terima kasih atas segala saran, komentar dan masukan yang diberikan untuk laporan hasil kegiatan ini. Besar harapan konsultan untuk dapat

melaksanakan dan menyelesaikan secara maksimal kegiatan

Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar. Demikian diucapkan terima kasih.

Polewali Mandar,

Juni 2012

PT. DEKAMA SEKATA

1

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..........................................................................

1

DAFTAR ISI .......................................................................................

2

A. B. C. D. E. F.

Latar belakang kegiatan ................................................................ Tujuan Kegiatan ............................................................................ Keluaran ........................................................................................ Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan ............................................... Peserta Kegiatan ........................................................................... Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Kegiatan ............................

3 3 4 4 5 6

LAMPIRAN ........................................................................................

8

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Undangan Kegiatan Dokumentasi Kegiatan Daftar Hadir Kegiatan Notulensi Kegiatan Berita Acara Materi Kegiatan

2

PROCEEDING FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) 1 PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR A. Latar Belakang Kegiatan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) 1 SPPIP merupakan forum diskusi terarah atas hasil tinjauan terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah dan tinjauan terhadap potensi, masalah, dan tantangan pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan secara bersama-sama antara Tim Pokjanis SPPIP dengan instansi terkait

yang

membidangi

infrastruktur

keciptakaryaan,

permukiman,

perencanaan, serta Akademisi, Tokoh Masyarakat, LSM dan konsultan pendamping untuk mendapatkan masukan dan kesepakatan bersama. Melalui pelaksanaan FGD 1 ini diharapkan dapat dihasilkan sandaran yang jelas dan terarah dalam Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan untuk 20 tahun ke depan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah dan memperhatikan potensi, masalah, dan tantangan pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu diskusi bersama untuk merumuskan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (PPIP) Kabupaten Polewali Mandar yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Melalui forum diskusi ini, diharapkan dapat diperoleh suatu kesepakatan bersama mengenai Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (PPIP) Kabupaten Polewali Mandar, terutama dari pihak pemangku kepentingan (stakeholders), masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

B. Tujuan Kegiatan Tujuan penyelenggaraan kegiatan FGD 1 dalam Penyusunan SPPIP Kabupaten Polewali Mandar ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dari semua pihak 3

terkait

(stakeholders)

mengenai

Tujuan

dan

Kebijakan

Pembangunan

Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar 20 tahun ke depan melalui proses diskusi yang terarah, menyeluruh dan mendalam dengan pihak-pihak yang memahami berbagai kebijakan pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.

C. Keluaran Keluaran yang dihasilkan dari penyelenggaraan FGD 1 ini adalah : 1) Identifikasi masalah, potensi dan tantangan pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan di kawasan perkotaan Kabupaten Polewali Mandar. 2) Kesepakatan Kawasan Perkotaan yang akan menjadi obyek kajian dalam penyusunan SPPIP Kabupaten Polewali Mandar. 3) Kesepakatan mengenai Tujuan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar dari semua pemangku kepentingan, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. 4) Kesepakatan

mengenai

Kebijakan

Pembangunan

Permukiman

dan

Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar dari semua pemangku kepentingan, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, untuk selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar.

D. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan diselenggarakan dalam bentuk diskusi dengan format FGD (diskusi kelompok terarah). Diskusi diselenggarakan oleh Tim Pokjanis SPPIP Kabupaten Polewali Mandar yang didampingi dan difasilitasi oleh Konsultan SPPIP Polewali Mandar. Tahap pertama dalam kegiatan ini dilakukan paparan tentang SPPIP oleh Konsultan

SPPIP

dan

dilanjutkan

dengan

paparan

tentang

Kebijakan

4

Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar oleh Bappeda Kabupaten Polewali Mandar.

Tahap kedua dilakukan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk : a. Perumusan Potensi, Masalah dan Tantangan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar. b. Perumusan

Tujuan

dan

Kebijakan

Pembangunan

Permukiman

dan

Infrastruktur Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar Tahap ketiga adalah Perumusan Hasil Diskusi dalam bentuk Penyepakatan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar yang dilanjutkan dengan penandatangan Berita Acara oleh pihak-pihak terkait.

E. Peserta Kegiatan Kegiatan FGD 1 : Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kabupaten Polewali Mandar ini diikuti oleh semua anggota Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) SPPIP Kabupaten Polewali Mandar, pemuka masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi dan pihak terkit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Adapun peserta yang diundang adalah sebagai berikut : 1)

Kasubdit. Pembinaan Wilayah II, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen. Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum.

2)

Satker. Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat.

3)

Koordinator Pusat Penyusunan SPPIP dan RPKPP Wilayah II.

4)

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

5)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

6)

Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Polewali Mandar.

7)

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar.

8)

Kabag. Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Polewali Mandar.

9)

Kabid. Fisik dan Prasarana, Bappeda Kabupaten Polewali Mandar. 5

10) Kabid. Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Polewali Mandar. 11) Direktur PDAM Kabupaten Polewali Mandar. 12) Kasubid. Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Bappeda Kabupaten Polewali Mandar. 13) Kasubid. Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Bappeda Kabupaten Polewali Mandar. 14) Ir. H. Bahrum Bando (Tokoh Masyarakat). 15) Muh. Tahir Arifi, SH., MH. (Tokoh Masyarakat). 16) Nursam, S.Ag. (Dinas Tarkim). 17) A. Himawan Jasin, ST. MSi. (Bappeda). 18) Dayang Tahir, ST. (Dinas PU). 19) Solihin (Akademisi). 20) Muh. Mudir Nawawi (LSM). 21) Konsultan Pendamping SPPIP Kabupaten Polewali Mandar. 22) ………………….. dst

F. Penyelenggaraan Kegiatan Kegiatan FGD 1 : Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kabupaten Polewali Mandar ini dilaksanakan pada ; Hari/Tanggal

:

Kamis, 28 Juni 2012

Waktu

:

09.00 – 15.00 WITA

Tempat

:

Meeting Room, Hotel Ratih Jl. Achmad Yani Kab. Polewali Mandar.

6

SUSUNAN ACARA KEGIATAN FGD 1 : PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR WAKTU

KEGIATAN

PENYAJI / NARASUMBER / MODERATOR

09.30 – 10.00

Pendaftaran Peserta

Panitia

10.00 – 10.15

Pembukaan

Kabid. Fispra, Bappeda Kab. Polewali Mandar

10.15 – 10.45

Sesi I : Paparan tentang Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Paparan tentang SPPIP

10.45 – 13.00

Sesi II : Diskusi Perumusan Potensi, Masalah dan Tantangan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar.

Bappeda Kabupaten Polewali Mandar Konsultan SPPIP Moderator : Satker Pokjanis / Konsultan SPPIP Moderator : Pokjanis

13.00 – 13.30

Ishoma

13.30 – 14.00

Diskusi Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar

Pokjanis / Konsultan SPPIP Moderator : Satker.

14.00 – 15.00

Sesi III : Perumusan Hasil Diskusi Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar

Pokjanis / Konsultan SPPIP Moderator : Tim Teknis

Penandatanganan Berita Acara Hasil FGD 1 : Kesepakatan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar

15.00 - selesai Penutupan

 Perwakilan Tim Pokjanis  Satker. Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Barat  Perwakilan Tim Teknis SPPIP dan RPKPP Provinsi Sulawesi Barat  Perwakilan Peserta Diskusi  Perwakilan Konsultan SPPIP  Perwakilan Tokoh Masyrakat  LSM Pokjanis

7

LAMPIRAN 1.

UNDANGAN FGD I

8

9

2.

DOKUMENTASI PENYELENGGARANAAN FGD I

Pendaftaran Peserta

Pemaparan tentang Kebijakan Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar

10

Pemaparan tentang SPPIP oleh Konsultan SPPIP

Suasana Diskusi

11

Suasana Diskusi

Suasana Diskusi Kelompok Permukiman dan Kelompok Infrastruktur

12

Penandatanganan Berita Acara FGD 1

Penandatanganan Berita Acara FGD 1

13

3.

DAFTAR HADIR KEGIATAN FGD I

14

15

4.

NOTULENSI KEGIATAN FGDI I

NOTULENSI FGD I SPPIP (STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN) KAB. POLEWALI MANDAR - PROV. SULAWESI BARAT KAMIS, 28 JUNI 2012

Proses Berlangsung Kegiatan FGD I SPPIP :  Jam 10.10 Wita : Pembukaan oleh Ka. Bappeda (Diwakili oleh Kabid. Fispra/Hj.Agusnia):  Terima kasih kepada Satker PKP dengan dipilihnya Kab. Polewali Mandar sebagai wilayah di Provinsi Sulawesi Barat yang terpilih untuk program ini;  Ada tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan program ini. Secara umum program ini sdh sangat sesuai dengan prioritas pembangunan di Kab. Polewali Mandar;  Ada 4 tahapan dalam sosialisasi penyusunan dokumen SPPIP, harapan kita dapat mengikuti pertemuan ini sampai selesai.

 Pukul 10.20 wita : Sambutan Satker PKP (Abd. Rahman, ST):  Kami sampaikan terima kasih atas kehadiran semua peserta FGD I dan kehadirannya menjadi perhatian atas program ini.  Awalnya kami menyampaikan kepada KORPUS untuk pelaksanaan FGD I ini dan Insya Allah KORPUS akan hadir dalam FGD II.  Awalnya Januari 2012 kami terima informasi pernyataan minat dari Kab. Polewali Mandar yang di  Tandatangani oleh Bapak Bupati Polewali Mandar.

16

 Kab. Polewali Mandar menjadi lebih awal dari kabupaten yang lainnya. Kami sebagai SATKER Bangga karena Pokja Kab. Polewali Mandar siap dan antusias.  Kenapa SPPIP ini penting? Karena dokumen hasil SPPIP menjadi tolak ukur sampai pada tahun 2015. Penting dilaksanakan untuk memberikan kejelasan sasaran dengan program yang lain, agar tidak tumpang tindih.  Selain Program SPPIP, Kab. Polewali Mandar mendapat 18 desa untuk kegiatan PPIP. Semoga dengan adanya SPPIP ini nantinya akan ada satu kawasan yang bisa dijadikan pilot project.  Konsultan :  Penjelasan singkat apa itu SPPIP. SPPIP dimulai sejak tahun 2010 dan Kab. Polewali Mandar mendapatkan di tahun ke 3 (2012). Kami sangat mengharapkan pelibatan stakeholders terkait. Sehingga keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dapat menjadi perhatian utama.  Selama ini ada ketidaksingkrongan dengan SKPD tertentu sehingga apa yang direncanakan dengan dana yang besar tidak maksimal. Perlu dibuat strategi yang jelas dengan melihat banyak sumber dokumen yang sudah ada, yang lebih penting adalah SPPIP yang disusun ini akan ditindaklajuti dengan penentuan kawasan prioritas pembangunan infrastruktur.  Dalam merumuskan kawasan prioritas akan melibatkan seluruh satker lainnya sebagai bagian dari tim teknis.  Bagaimana menyusun SPPIP. Perlu melihat kebijakan yang sudah ada baik dari pusat maupun yang ada di daerah, Sehingga bisa membuat mapping/pemetaan terkait dengan infrastruktur perkoataan. Dari mapping/pemetaan dirumuskan : 1. Tujuan dan kebijakan 2. Strategi 3. Program 4. Implementasi 17

Dalam proses penyusunan

ada 4 tahapan

FGD (Focus Group

Discussion), yaitu: 1. FGD 1 untuk merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan infrastruktur di Kab. Polewali Mandar; 2. FGD

2

untuk

menyepakati

kawasan

yang

menjadi

prioritas

pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan; 3. FGD 3 untuk menyusun strategi apa yang dilakukan dalam pembangunan

pembangunan

permukiman

dan

infrastruktur

perkotaan di Kab. Polewali Mandar; dan 4. FGD 4 untuk perumusan program.  Jalannya proses FGD II, Dibagi atas 2 (dua) Kelompok, yaitu: 1. Kelompok Bidang Permukiman, dan 2. Kelompok Bidang Infrasturktur.

SESI DISKUSI : Penanya :  Bahrum Bando (Tokoh Masyarakat/Mantan Kepala Bappeda):  Ada tenggang waktu 2012, sementara baru action tahun 2014, apa bisa dipadatkan sehingga bisa dilasakana sesegera mungkin. Contoh; Di Kab. Polewali Mandar terdapat 2 (dua) kawasan yang sangat perlu segera penanganan, yaitu : Kec. Polewali dan Kec. Wonomulyo, dimana terlihat jelas di jalan trans Sulawesi di sisi kiri dan kanan sudah menjadi perumahan/pemukiman yang belum tertata;  SKPD maupun lembaga resmi sudah jalan tanpa panduan sehingga 2014 Program SPPIP rasanya akan terlambat.  Apabila Program SPPIP berjalan, apakah ada sumber dananya dari APBN dan apa hanya akan dipasarkan/ditangani oleh Dinas PU.  Apakah yang akan kita diskusikan di SPPIP adalah seluruh Kab. Polewali Mandar atau ada daerah tertentu di Kab. Polewali Mandar.

18

Tanggapan:  Abd. Rahman,ST (Satker PKP):  Tahun

ini

(2012)

Kec.

Wonomulyo

dan

Kec.

Tinambung

sdh

diprogramkan (ada kegiatan pembuatan jalan lingkungan rabat beton), sementara tahun depan (2013) di Kec. Polewali, tepatnya di Kel. Madatte;  Sumber dana akan ada dari APBN.  Konsultan :  Kalau Program SPPIP yang sampai tahun 2014 ini sudah langkah yang telah ditetapkan dari pusat (Kementerian PU). Jika Tahun ini (2013) sudah ada kegiatan SPPIP, maka tahun depan (2013) akan dilanjutkan dengan RPKKP;  Sepakat, kalau bisa dipercepat FGD II bisa dilaksanakan lebih awal (dua minggu ke depan);  Kita dalam konteks Perkotaan sehingga masalah yang akan kita diskusikan adalah masalah yang ada di perkotaan;  Sumber dana : Tahun pertama ada dana stimulan dari pusat sekitar Rp 2 Milyar, tetapi bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari usulan yang dibuat;  Perlu kita desain bersama dengan satker yang lainnya. Penanya:  Budiutomo Abdullah (Kabag. Administrasi Pembangunan): 

Yang mana yang menjadi kawasan perkotaan, apakah seluruh ibu kota kecamatan?



Perlu ada penjelasan mana kawasan perumahan dan mana kawasan perkotaan.

Tanggapan :  Konsultan  Yang ada dalam RTRW Kab. yang muncul adalah kawasan permukiman perkotaan. Tapi yg menjadi obyek penyusunan SPPIP adalah kawasan perkotaan. 

Perumahan adalah kelompok rumah saja, sedangkan Permukiman adalah kelompok yang sdh ada fasilitas lain di dalamnya. 19

Penanya :  Bahrum Bando (Tokoh Masyarakat/Mantan Kepala Bappeda):  Saran, kita berada pada 4 kawasan utama saja, yaitu: Kec. Polewali, Wonomulyo, Campalagian dan Tinambung.

 M. Tahir Arifin, SH, MH (Anggota DPRD Kab. Polewali Mandar):  SPPIP menjadi bahagian dari RTRW. Bagaimana melihat ancaman ke depan di Kab. Polewali Mandar terhadap lingkungan Pemukiman? Contoh : Kec. Wonomulyo sebagai kota niaga menjadi kec. Yg mempunyai beragam permasalahan;  Bagaimana stakeholder di Prov. Sulawesi Barat, sebab tidak jelas koordinasinya ke Kabupaten, Sehingga ada jalan desa yang juga dibanguna oleh pihak Provinsi.  Di kawasan pantai Bahari (Kec. Polewali) telah dilakukan desain ulang pembangunan Tanggul Penahan Ombak (TPO), sehingga kami sarankan seluruh stakeholder

dalam melaksanakan programnya konsisten

dengan apa yang ada di RTRW;  Perlu kawasan percontohan di Kab. Polewali Mandar.

 M. Mudir Nawawi (LSM):  Beberapa program yang masuk tidak ada sinergitas/sinkronisasi, sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam program ini?  Banyak program yang dinilai berhasil karena ada peran masyarakat secara langsung dalam program tersebut. Tanggapan :  Abd. Rahman, ST (SATKER PKP) :  Program dilaksanakan setelah melihat lokasi sehingga kami lebih dahulu mendiskusikannya bersama dengan Konsultan;

20

 Terdapat Kawasan Minapolitan, dimana kegiatannya terkonsentrasi pada pembangunan akses jalan yang menuju ke suatu daerah, seperti daerah tambak/empang.

Acara selanjutnya diambil alih oleh Kabid. Fispra: Diskusi FGD I dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok : 

Kelompok Bidang Infrastruktur; dan



Kelompok Bidang Permukiman.

21

5.

BERITA ACARA KEGIATAN FGD I

22

23

6.

MATERI PAPARAN FGD I

24

Jl.

Manunggal

No.

11

Pekkabata

Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) adalah satu program yang dilaksanakan oleh Ditjen. Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum sejak tahun 2010, untuk menjawab tantangan dinamika perkembangan kota dan kawasan perkotaan yang berdampak terhadap timbulnya berbagai permasalahan di bidang permukiman dan infrastrukturnya. Permasalahan-permasalahan tersebut harus diatasi secara komprehensif, lintas sektor, jangka panjang, dan terkait dengan kebijakan dan strategi pembangunan daerah dan tata ruang wilayah. dinamika perkembangan kota dan kawasan perkotaan permasalahan di bidang permukiman dan infrastrukturnya secara komprehensif, lintas sektor, jangka panjang terkait dengan kebijakan dan strategi pembangunan daerah dan tata ruang wilayah SPPIP Kabupaten Polewali Mandar

1

• KABUPATEN

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten

Strategi Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan

Strategi Sektoral

Strategi Sektoral

Strategi Sektoral

Strategi Sektoral

Strategi Sektoral

Kebutuhan Program Sektoral





Program Sektoral

Program Sektoral

Program Sektoral

Program Sektoral

Program Sektoral

SPPIP

STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

SPPIP Kabupaten Polewali Mandar

2

STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA/KABUPATEN LINGKUP WILAYAH

Kota/Kabupaten

SUBSTANSI/SEKTOR

seluruh sektor

MUATAN SUBSTANSI

 potensi, persoalan, hambatan, dan tantangan pembangunan kota/kabupaten;  visi dan misi pembangunan kota/ kabupaten;  kebijakan pembangunan kota/ kabupaten;  strategi pembangunan kota/ kabupaten : - bidang ekonomi - bidang sosial budaya - bidang permukiman - bidang infrastruktur - perkotaan - bidang strategis lainnya;  rencana aksi strategis pembangunan kota/kabupaten.

SPPIP Kota/Kawasan Permukiman Perkotaan Permukiman dan Infrastruktur Keciptakaryaan  potensi, persoalan, hambatan, dan tantangan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan;  visi dan misi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan;  kebijakan dan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan : - sektor permukiman - sektor air bersih - sektor sanitasi - sektor jalan - sektor drainase;  program strategis pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.


3


4


5


6

REVIEW

IDENTIFIKASI

PEMETAAN

PERUMUSAN

UU No. 1/2011 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

RPJPD KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kebijakan dan Strategi Pembangunan Prasarana Wilayah Kabupaten Dalam Jangka Panjang

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Dalam Jangka Menengah

PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT

Kebijakan, Strategi dan Program Sektoral Yang Terkait Dengan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

RPJMD

FGD

TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ARAH PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN

FGD RENCANA STRUKTUR RUANG · Rencana Sistem Perkotaan · Rencana Sistem Jaringan Prasarana

RTRW KABUPATEN POLEWALI MANDAR

RENCANA SISTEM PERKOTAAN RENCANA JARINGAN PRASARANA WILAYAH

RENCANA POLA RUANG · Rencana Kawasan Permukiman Perkotaan

RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

INDIKASI PROGRAM

· Indikasi Program

KONDISI AKTUAL KAWASAN PERMUKIMAAN PERKOTAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERMASALAHAN & POTENSI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PERMASALAHAN & POTENSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN FGD

KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS PENANGANAN

PENGUMPULAN DATA

STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS


FGD

PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

IMPLIKASI DAMPAK PENERAPAN PROGRAM TERHADAP PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DALAM SKALA KABUPATEN & KAWASAN

PERUMUSAN HASIL

7

TAHAPAN

PERSIAPAN

WAKTU

BULAN I

PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR BULAN II

BULAN III

BULAN IV

SOSIALISASI BULAN VI – BULAN VII

BULAN V

SOSIALISASI

Persiapan dan Pemantapan Rencana Kerja

O-1

Kajian Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar

PERUMUSAN INDIKASI ARAH PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kajian Isu-isu Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar

KEGIATAN PENYUSUNAN

Kajian Potensi, Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar

O-2

PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERUMUSAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

O-3

O-5

Perumusan Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Prioritas INDIKASI KAWASAN PERMUKIMAN PRORITAS DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

1. PERSIAPAN

2. IDENTIFIKASI POTENSI DAN PERMASALAH

KEGIATAN DISKUSI

n KONSOLIDASI TINGKAT PROVINSI

n O-1:

OUTPUT

· Rencana Kerja; · Pendekatan dan Metodologi Pelaksanaan Kegiatan.

n O-2: · Arah Pembangunan Kab. Polewali Mandar; · Arah Pengembangan Pembangunan Permukiman Kab. Polewali Mandar; · Isu-isu Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Kab. Polewali Mandar; · Potensi, Masalah dan Tantangan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Kab. Polewali Mandar.

PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DALAM SKALA KAWASAN SEBAGAI ARAHAN KEBUTUHAN PROGRAM INVESTASI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

4. PERUMUSAN STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN

Pra-FGD 2

Pra-FGD 3

Pra-FGD 4

n FGD-2

n FGD-3

n FGD-4

Perumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan Kab. Polewali Mandar

Identifikasi Kawasan Permukiman Prioritas Kab. Polewali Mandar

Perumusan Strategi Pembangunan Permukiman & Infrastruktur Perkotaan Kab. Polewali Mandar

Perumusan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kab. Polewali Mandar

5. FINALISASI DAN SOSIALISASI

n KOLOKIUM

n O-5:

n O-4: · Kriteria dan Indikator Penentuan Kawasan Permukiman Prioritas di Kab. Polewali Mandar; · Kawasan Permukiman Prioritas di Kab. Polewali Mandar; · Profil Kawasan Permukiman Prioritas di Kab. Polewali Mandar.

PENYUSUNAN MATERI VISUALISASI STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN (SPPIP) KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

n FGD-1

· Kebutuhan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Kab. Polewali Mandar; · Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Kab. Polewali Mandar.

PENYEMPURNAAN STRATEGI DAN PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DALAM SKALA KAWASAN

O-7

Pra-FGD 1

n O-3:

O-6

ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Analisis Implikasi Penerapan Strategi terhadap Pembangunan Kawasan Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar

O-4

3. PERUMUSAN TUJUAN DAN KEBIJAKAN

Identifikasi dan Analisis Korelasi Strategi Dalam Skala Manajemen Pembangunan Kawasan Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar

· Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Kab. Polewali Mandar.

n O-6: · Korelasi Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Dalam Skala Manajemen Pembangunan Kawasan Perkotaan Kab. Polewali Mandar; · Konsekuensi atau Implikasi Penerapan Strategi Terhadap Pembangunan Kawasan Perkotaan Kab. Polewali Mandar; · Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kab. Polewali Mandar.


n KONSULTASI PUBLIK

n DISEMINASI

n O-7: · Dampak Penerapan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Dalam Pembangunan Kab. Polewali Mandar; · Strategi dan Program Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Dalam Skala Kawasan di Kab. Polewali Mandar; · Materi Visualisasi Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kab. Polewali Mandar

8


9

Jl.

Manunggal

No.

11

Pekkabata

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG TERKAIT DENGAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PRASARANA WILAYAH

FGD 1 ISU-ISU, POTENSI, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN DALAM PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

TUJUAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN


1

• RPJPD Kabupaten Polewali Mandar • RPJMD Kabupaten Polewali Mandar • RTRW Kabupaten Polewali Mandar • RPIJM Kabupaten Polewali Mandar


2

• Isu-isu Dalam Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan • Potensi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan

• Permasalahan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan • Tantangan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan


3

A. TUJUAN PELAKSANAAN FGD 1 Untuk memperoleh kesepakatan dari semua pihak terkait (stakeholders) mengenai Rumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan melalui proses diskusi yang terarah, menyeluruh dan mendalam dengan pihak-pihak yang memahami berbagai kebijakan pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.

B. LINGKUP KEGIATAN DALAM FGD 1 a. Mendiskusikan secara mendalam mengenai kebijakan, strategi, program, rencana dan langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan pembangunan permukiman dan prasarana wilayah atau infrastruktur perkotaan. b. Merumuskan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dalam lingkup wilayah Kabupaten Polewali Mandar. c. Menyepakati Rumusan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dalam lingkup wilayah Kabupaten Polewali Mandar. d. Mendokumentasikan proses pelaksanaan kegiatan diskusi dalam merumuskan Tujuan dan Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar. SPPIP Kabupaten Polewali Mandar

4

C. BAHAN DISKUSI DALAM FGD 1 a. Hasil kajian terhadap kebijakan dan rencana pembangunan daerah, seperti RPJPD dan RPJMD. b. Hasil kajian terhadap kebijakan dan rencana penataan ruang daerah, seperti RTRW Kabupaten, RDTR Kawasan, RTRBL Kawasan atau rencana lainnya. c. Hasil kajian terhadap rencana sektoral yang terkait dengan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan, seperti RPIJM, RP4D, RIS Prasarana atau rencana lainnya. d. Hasil identifikasi potensi, masalah dan tantangan pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan di Kabupaten Poleali Mandar.

e. Data dan informasi yang terkait dengan potensi, masalah dan tantangan pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan dari nara sumber dan peserta diskusi. f.

Rumusan awal Tujuan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar.

g. Rumusan awal Kebijakan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten Polewali Mandar.


5

Hal-hal penting dalam RPJPD)Kabupaten Polewali Mandar Tahun 20052025 yang terkait dengan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan adalah : 1. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mandar adalah :“Polewali Mandar yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”.  Kata kunci : Polewali Mandar yang Sejahtera.  Indikasi daerah yang sejahtera ► apabila semua kebutuhan masyarakatnya dapat terpenuhi, baik sandang, pangan dan papan.  Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan dukungan infrastruktur yang memadai ► dapat dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian kesejahteraan masyarakat.

2. Beberapa Misi Pembangunan Jangka Panjang yang terkait adalah :  Mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, perbaikan taraf hidup masyarakat, peningkatan aktifitas ekonomi kerakyatan, dan peningkatan aktualisasi nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari.  Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.


6

3. Beberapa Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang terkait adalah :  Mengembangkan perekonomian masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, memperbaiki infrastruktur dan prasarana daerah, meningkatkan kemampuan keuangan daerah, meningkatkan aksesibilitas daerah, dan memperbaiki kinerja daerah secara umum.  Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif melalui penataan regulasi dan perijinan, mengembangkan sistem pelayanan terpadu satu pintu, menyediakan lahan bagi kegiatan penanaman modal, membangun kawasan industri dan pusat perdagangan, memperbaiki infrastruktur jalan dan jaringan transportasi, mengembangkan kerjasama wilayah dan kemitraan dengan dunia usaha.  Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jaringan transportasi di semua wilayah, mendorong dan menfasilitasi penyediaan energi listrik yang mampu menjangkau seluruh wilayah, mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam penyediaan energi listrik, meningkatkan kapasitas dan jangkauan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), mengupayakan sumber-sumber air bersih bagi masyarakat terutama di wilayah perdesaan, dan membangun jaringan irigasi teknis secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar.  Memanfaatkan sumberdaya alam sesuai dengan daya dukungnya, menghindarkan eksploitasi sumber-daya alam secara berlebihan, mencegah praktek-praktek pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan, mengembangkan produk dan komoditas yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pemeliharan dan perbaikan lingkungan hidup, membangun dan mengembangkan taman kota dan menggalakkan gerakan penghijauan di wilayah perkotaan.●●● SPPIP Kabupaten Polewali Mandar

7

Muatan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009-2014 yang dinilai terkait dengan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan adalah yang terkait dengan Program Pembangunan Daerah Jangka Menengah, yaitu : a. Beberapa program yang terkait dengan Kebijakan Peningkatan kualitas manajemen dan administrasi pembangunan, yaitu :  Program penyusunan dokumen perencanaan daerah;  Program perencanaan tata ruang;  Program peningkatan sistem pelayanan publik;

 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

b. Beberapa program yang terkait denganKebijakan Pembangunan daya saing ekonomi daerah, yaitu :  Pembangunan jalan dan jembatan;  Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;  Peningkatan jalan;  Tanggap darurat jalan dan jembatan; SPPIP Kabupaten Polewali Mandar

8

 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;

 Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;  Penanganan kondisi darurat/bencana alam;  Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;  Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya;  Penyediaan dan pengelolaan air baku;

 Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;  Pengendalian banjir;  Pengembangan perumahan;

 Lingkungan sehat perumahan;  Pemberdayaan komunitas perumahan;  Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;

 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran;  Pengelolaan areal pemakaman;  Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;

 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan


9

c. Beberapa program yang terkait denganKebijakan Peningkatan pendayagunaan sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :  Pengendalian pemanfaatan ruang;  Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;  Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;  Pengelolaan ruang terbuka hijau;  Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;  Rehabilitasi hutan dan lahan;  Perlindungan dan pengamanan hutan;  Pembinaan dan pengembangan kelistrikan

d. Program yang terkait denganKebijakan Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan sosial, adalah Program Pengembangan lingkungan sehat.●●●


10

Hal-hal penting dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2011-2031 yang terkait dengan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan adalah : 1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Mandar adalah :“Mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, selaras dengan kegiatan pembangunan daerah pada sektor unggulan agrobisnis dan agroindustri yang didukung oleh infrastruktur yang memadai”.  Kata kunci dalam tujuan tersebut berkaitan dengan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan adalah ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dan didukung oleh infrastruktur yang memadai.Untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dibutuhkan permukiman untuk penduduk yang menempati ruang wilayah dan harus didukung oleh infrastruktur yang memadai.  Demikian pula halnya dengan kegiatan pembangunan pada sektor unggulan agrobisnis dan agroindustri yang akan memberikan implikasi dibutuhkannya dukungan penyediaan permukiman dan infrastruktur agar kedua sektor unggulan tersebut dapat berkembang secara optimal.


11

2. Beberapa Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang yang terkait adalah :  Kebijakan Peningkatan akses layanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki, dengan strategi :     

menjaga koneksitas antar kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya; mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting; mengembangkan infrastruktur permukiman yang dapat menunjang budidaya perdesaan dalam rangka menjaga luas lahan pertanian dan peningkatan produksi pertanian; mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya; mengembangkanpermukiman perkotaan melalui pembangunan perumahan secara vertikal dalam rangka efisiensi penggunaan lahan di wilayah permukiman yang berkembang pesat.

 Kebijakan Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu dan merata di seluruh wilayah dengan strategi :  memberikan akses antar pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat pemasaran/outlet;  meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, terutama ke sentra-sentra produksi pertanian serta kawasan strategis;  meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan, serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;  meningkatkankualitas pengelolaan air limbah dan sistem jaringan drainase di kawasan perkotaan.


12

 Kebijakan Peningkatan pengelolaan kawasan yang dapat memberi pengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pelestarian lingkungan hidup, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dengan strategi : 



mencegah atau membatasi pemanfaatan ruang di kawasan strategis yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan; mengendalikan pengembangan prasarana dan sarana, di dalam dan di sekitar kawasan strategis yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya.

3. Rencana Struktur Ruang yang terkait adalah :  Rencana Pusat-pusat Kegiatan yang ditetapkan adalah Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan (PKWp) Polewali di Kecamatan Polewali; Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Sidodadi di Kecamatan Wonomulyo; Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan (PKLp) Pappang di Kecamatan Campalagian dan Tinambung di Kecamatan Tinambung; dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Batupanga di Kecamatan Luyo dan Pelitakan di Kecamatan Tapango.  Rencana Jaringan Jalan (Arteri Primer, Kolektor Primer dan Lokal Primer) yang akan berpengaruh langsung terhadap pengembangan permukiman dan infrastruktur perkotaan.  Rencana Jaringan Prasarana Air Baku untuk air minum dengan pemanfaatan beberapa sungai sebagai sumber air baku serta pembangunan sumber dan distribusi air bersih.  Rencana Jaringan Air Minum dengan sistem perpipaan air bersih ke berbagai wilayah kecamatan.


13

 Rencana Sistem Pengendalian Erosi dan Longsor secara mekanik yang salah-satunya melalui pembangunan saluran drainase.  Rencana Sistem Pengelolaan Persampahan.  Rencana Sistem Pengelolaan Limbah.  Rencana Sistem Jaringan Drainase.  Rencana Jalur Evakuasi Bencana.

4. Rencana Pola Ruang yang terkait :  Ketentuan Kawasan Sempadan Sungai terdapat pada sungai di kawasan perkotaan.  Ketentuan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di kawasan perkotaan (PKWp, PKL dan PKLp) minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.  Rencana Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan, diatur dengan ketentuan :  Kawasan Permukiman Perkotaan dikembangkan di daerah pesisir yang meliputi Kecamatan Binuang, Polewali, Matakali, Wonomulyo, Mapilli, Campalagian, Balanipa, dan Kecamatan Tinambung.  Kawasan Permukiman Perkotaan di daerah rawan terhadap tsunami menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka di tempat ketinggian ≥30 meter di atas permukaan laut atau berupa bukit penyelamatan.  Bangunan Permukiman di pusat kota terutama di PKWp, PKL dan PKLp yang padat penduduk, diarahkan pembangunan perumahannya vertikal.


14

5. Arahan Pemanfaatan Ruang yang terkait adalah :  Indikasi Program Pengembangan Sistem Prasarana Persampahan, berupa :  Pengelolaan Tempat Pengolahan Akhir Sampah di Kec. Binuang, Campalagian, Kec. Balanipa.  Pengelolaan Tempat Pengolahan Sementara Sampah tersebar di Kawasan Perkotaan.

 Indikasi Program Pengembangan Sistem Prasarana Sanitasi, berupa :  Pengelolaan air limbah di Kawasan Perkotaan.  Pengelolaan jaringan drainase di Kawasan Perkotaan.

 Indikasi Program Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih melalui pengembangan jaringan air bersih perpipaan.●●●


15

Muatan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2016 yang dinilai terkait dengan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan adalah 1. Tujuan RPIJM Kabupaten Polewali Mandar adalah “Mewujudkan kemandirian kota dalam penyelenggaraaan pembangunan yang layak huni, berkeadilan, berbudaya, produktif dan berkelanjutan, menciptakan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional”.  Kata kunci dalam tujuan tersebut berkaitan dengan pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan adalah pembangunan yang layak huni, berkeadilan, berbudaya, produktif dan berkelanjutan dan menciptakan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ke-2 kata kata kunci tersebut akan dapat diwujudkan melalui pembangunan permukiman dan infrastruktur yang memadai.  Pembangunan pembangunan permukiman dan infrastruktur yang memadai dapat dilakukan dengan dukungan program investasi yang tepat dan disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk melaksanakannya.


16

2. Beberapa Kebijakan dan Strategi RPIJM yang terkait adalah :  Kebijakan meningkatkan kualitas perencanaan.  Kebijakan meningkatkan sarana dan prasarana sosial.  Kebijakan pengembangan infrastruktur dasar yang mampu meningkatkan aksesibilitas dan membuka ruang untuk tumbuh dan berkembangnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat .

3. Program-program Prioritas yang terkait adalah;  Bidang Administrasi Umum Pemerintahan  Program Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah

 Bidang Permukiman  Program Penyehatan lingkungan Permukiman  Program Pelayanan air bersih

 Bidang Pekerjaan Umum  Program Peningkatan jalan dan jembatan  Program Pemeliharaan jalan dan rehabilitasi jembatan  Program Pengembangan dan pengelolaan irigasi

4. Keseluruhan Program Bidang Keciptakaryaan terkit dengan Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan di Kabupaten Polewali Mandar.


17


18

PENYUSUNAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN SPPIP KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROCEEDING FGD I

Recommend Documents