PELAKSANAAN PENELITIAN DALAM RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEBAGAI PENGGANTI PERATURAN PRESIDEN NO 54 TAHUN 2010 oleh Fadli Arif, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
AGENDA 1. Latar Belakang 2. Pokok Perubahan 3. Pelaksanaan Penelitian dalam Rancangan Perpres
DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
2
AGENDA 01
LATAR BELAKANG
Perubahan Kebijakan Pembangunan
NAWACITA
JOKOWI-JK
9
PROGRAM PERUBAHAN UNTUK INDONESIA
Mendukung RIRN 2015-2045
Permasalahan pelaksanaan Penelitian • Pelaksanaan Penelitian sebagai bagian dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah • Belum ada aturan khusus untuk pelaksanaan penelitian (pemilihan pelaksana penelitian, pembiayaan, model kontrak, penilaian hasil penelitian), sehingga terpaksa menggunakan pendekatan Swakelola • Pendekatan swakelola tidak memberikan jaminan proses penelitian dapat berjalan dengan baik • Perbedaan persepsi pelaksanaan penelitian (pertanggungjawaban) diantara pihak-pihak terkait (peneliti, Auditor, APH, Keuangan)
AGENDA 02
POKOK PERUBAHAN
POKOK PERUBAHAN LAMA
BARU
19 BAB 139 PASAL
15 BAB 98 PASAL
SIMPLIFIKASI PERPRES HANYA MENGATUR HAL YANG BERSIFAT NORMATIF
DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
MENGHILANGKAN BAGIAN PENJELASAN DENGAN MEMPERJELAS NORMA
HAL HAL BERSIFAT PROSEDURAL, PELAKSANAAN TUGAS, FUNGSI DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERATURAN KEPALA LKPP , DALAM SISTEM ELEKTRONIK/APLIKASI , DAN PERATURAN KEMENTERIAN SEKTORAL LAINNYA 8
STRUKTUR PERPRES BAB I KETENTUAN UMUM
BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN
BAB VIII PENGADAAN TERTENTU
BAB V PERSIAPAN PENGADAAN
• PENGADAAN DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT
BAB IX USAHA KECIL, PRODUK DALAM NEGERI, DAN PENGADAAN BERKELANJUTAN
BAB VI PELAKSANAAN SWAKELOLA
BAB VII PELAKSANAAN MELALUI PENYEDIA
• PENGECUALIAN • PELAKSANAAN • PENGADAAN PENELITIAN BARANG/JASA DI LUAR NEGERI
• PERAN SERTA USAHA KECIL
• PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
BAB X PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PENGADAAN NASIONAL
BAB XI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN
BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN
DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA
BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA
• TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL DAN DANA PHLN
• PENGADAAN BERKELANJUTAN
BAB XII PENGAWASAN, PENGADUAN, SANKSI, DAN PELAYANAN HUKUM
BAB XV KETENTUAN PENUTUP 9
AGENDA 03
PELAKSANAAN PENELITIAN DALAM RANCANGAN PERPRES
1. 2. 3. 4.
Tujuan Pengadaan Kebijakan Pengadaan Pelaksanaan Penelitian Kontrak Penelitian
HAL-HAL BARU
Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia Meningkatkan penggunaan barang/jasa dalam negeri
01. TUJUAN PENGADAAN PASAL 4
Meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah Meningkatkan peran perusahaan nasional Meningkatkan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian dan industri kreatif Mendorong pengadaan berkelanjutan
DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
11
HAL-HAL BARU
• meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; • melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif; • memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM PBJ
02. KEBIJAKAN PENGADAAN PASAL 5
• mengembangkan E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
• menggunakan TIK dan transaksi elektronik; • mendorong penggunaan PDN dan (SNI); • memberikan kesempatan kepada UMKM • mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
• melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang berkelanjutan.
12
HAL-HAL BARU
PENYELENGGARA PENELITIAN • PA/KPA PADA K/L/SKPD
03. PELAKSANAAN PENELITIAN PASAL 67,68
PELAKSANA PENELITIAN • • • • •
Individu/kelompok individu K/L/SKPD Perguruan Tinggi Organisasi Kemasyarakatan Badan usaha
Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi atau penugasan. DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
13
HAL-HAL BARU
KONTRAK PELAKSANA PENELITIAN
04. KONTRAK PELAKSANAAN PENELITIAN
• Pelaksana penelitian berdasarkan Kontrak Penelitian • Pembayaran berdasarkan hasil keluaran sesuai kontrak penelitian • Hasil keluaran dinilai oleh Komite Penilai/Reviewer • Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus • Kontrak Penelitian dapat lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran
PASAL 67,68
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelitian diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ristekdikti. DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
14
HAL-HAL BARU
HAL-HAL LAIN :
04. HAL-HAL LAIN PASAL 40, 67,68
DRAF REVISI PERPRES NO.54 THN.2010
• Penelitian dapat menggunakan anggaran dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) penyelenggara penelitian. • Pemilihan penyedia Pengadaan Barang/jasa yang dibutuhkan dalam suatu penelitian dilakukan melalui Penunjukan Langsung (Pasal 40 ayat 6 huruf h) • Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penelitian diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Ristekdikti.
15
AKHIR PRESENTASI
TERIMA KASIH www.LKPP.go.id
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
