PAPARAN DIREKTUR PENDAPATAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PAPARAN DIREKTUR PENDAPATAN DAERAH “PENGANTAR PERMENDAGRI NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN/AVAILABILITY PAYMENT DALAM RANGKA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR”

SUMATERA

KALIMANTAN

IRIAN JAYA

JAVA

Disampaikan Oleh: Drs. Horas Maurits Panjaitan, MEc.Dev Bogor, 20 Desember 2016


LANDASAN KEBIJAKAN TERKAIT KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

 

Perpres Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

 

Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

 

Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Dalam Penyediaan Infrastruktur;

 

PMK Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

 

Permendagri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Untuk Penyediaan Infrastruktur di Daerah (ditetapkan pada tanggal 17 November 2016, dIundangkan pada tanggal 22 November 2016).

2


3

3


Presiden Jokowi menjadikan investasi infrastruktur sebagai prioritas utama dan menekankan perlunya melibatkan Badan Usaha Sektor Privat, termasuk investor Luar Negeri dalam pembiayaan proyek infrastruktur, serta melakukan perubahan paradigma pembangunan dari membelanjakan menjadi menghasilkan.

4

4


5

5


KEBUTUHAN DAN SUMBER PENDANAAN INFRASTRUKTUR (2015-2019): PERAN SUMBER NON-ANGGARAN PEMERINTAH SIGNIFIKAN

1.  Dihitung berdasarkan tingkat kinerja infrastruktur yang diperlukan untuk pencapaian posisi Negara berpendapatan menengah (middle income country) pada tahun 2025. Sumber Data: Bappenas – JICA, 2014: Background study for RPJMN 2015-2019, Analisa Tim

6


PERKEMBANGAN PEMANFAATAN KPBU

77


POTENSI PERCEPATAN KPBU

8


T U J U A N AVAILABILITY PAYMENT

  Mencapai Value for Money (VFM)/Nilai Manfaat Uang yang +nggi untuk layanan publik yang berkualitas.   Inggris mendefinisikan VFM sebagai “kombinasi op+mal dari keseluruhan biaya life-‐cycle dan kualitas atau kesesuaian fungsi barang/jasa dalam memenuhi kriteria pengguna”.   Sebagai metode dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas yang pada saat bersamaan dapat menekan beban finansial dari sektor publik.

9


Perbedaan Skema Konvensional (APBD) dengan Availibity Payment (AP) Konvesional (APBD)

AP

Dipecah dalam beberapa Kegiatan (Design, Konstruksi, Operasi, Pemeliharaan)

Hanya Satu (KPBDU/Kontrak AP)

Jangka Waktu

Konstruksi (1-‐3 Tahun) Pemeliharaan (Tiap Tahun)

10 – 30 Tahun

Beban Risiko

Publik

Swasta

Sumber Pendaanan untuk Konstruksi

Publik

Swasta

Penganggaran dan Kontraktual

Pembayaran (Tahunan)

Datar

Berat di Awal Jumlah ($)

Jumlah ($)

Waktu

Waktu

Konstruksi

Operasi

Konstruksi

Operasi

10


Manfaat AP Bagi Pemda

• Tidak f ada pembayaran selama Kontruksi

  AP dibayarkan untuk penyediaan jasa layanan.   PJKP Tdak perlu membayar biaya konstruksi.

Pembayaran bersifat jangka AP dibayarkan selama periode operasi (30 s.d 50 Tahun). Sehingga dapat mengatasi keterbatasan fiskal daerah panjang Pembayaran dilakukan secara   Jumlah pembayaran seTap tahun disesuaikan dengan perjanjian kontrak. cicilan   Jumlah AP disesuaikan terhadap inflasi. Struktur Pembayaran AP Jumlah (Rp)

Jumlah AP melipuT: a)  b)  c)  d) 

Design dan Konstruksi Operasi dan Pemeliharaan Bunga pembayaran ke Bank Profit untuk Badan Usaha

Jumlah AP Waktu

Periode Konstruksi (3 Tahun)

Periode Operasi (15 Tahun)

11


PEMBANGUNAN DAERAH tahapan perencanaan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nas. pendekatan teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas

RPJPD, RPJMD, & RPTD Perda

Perkada

Pedoman Renstra SKPD diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian/ LPNK untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional

tahapan pengendalian

tahapan evaluasi

pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah Pengendalian dan Evaluasi Provinsi Mendagri Pengendalian dan Evaluasi lingkup Kab/ Kota Bupati/Walikota

Pengendalian dan Evaluasi lingkup Prov/Kab/Kota dlm wilayah Provinsi Gubernur

12


KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)

Bertujuan   Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;   Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efek+f, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;   Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;   Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu memper+mbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau   Memberikan kepas+an pengembalian investasi BadanUsaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah/ pemerintah daerah kepada Badan Usaha.

Pasal 3 Perpres 38/2015 13


Pendanaan Untuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembalian Investasi Badan Usaha melalui (1) pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif, (2) Availability Payment (3) bentuk lainnya sepanjang +dak bertentangan dengan peraturan perundang-‐ undangan.

Penganggaran dana Availability Payment dilakukan dengan memperhitungkan biaya modal, biaya operasional dan/atau keuntungan Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 11 dan Pasal 12 Perpres 38/2015

14


JENIS PROYEK INFRASTRUKTUR YANG DI-‐KPBU-‐KAN 1.  infrastruktur transportasi; 2.  infrastruktur jalan; 3.  infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4.  infrastruktur air minum; 5.  infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6.  infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7.  infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8.  infrastruktur telekomunikasi dan informaTka; 9.  infrastruktur ketenagalistrikan; 10. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan;

11. infrastruktur konservasi energi; 12. infrastruktur Fasilitas Perkotaan; 13. Infrastruktur fasilitas pendidikan; 14. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian; 15. infrastruktur kawasan; 16. infrastruktur pariwisata; 17. infrastruktur kesehatan; 18. infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan 19. infrastruktur perumahan rakyat.

Pasal 5 ayat (2) Perpres 38/2015

15


TAHAPAN KPBU

Perencanaan KPBU   Iden+fikasi dan penetapan   Penganggaran   Pengkategorian

Penyiapan KPBU   Pra studi kelayakan (1.kajian hukum, 2.kajian teknis, 3.kajian ekonomi dan komersial 4.kajian lingkungan/sosial, 5.kajian bentuk kerjasama, 6.kajian resiko dll)   Rencana dukungan penjaminan   Pengadaan tanah

           

Transaksi KPBU Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) Penetapan lokasi Pra-‐kualifikasi Proses Lelang dan Penetapan Pemenang Penandatanganan Perjanjian Pemenuhan Pembiayaan (finacial close)

Pelaksanaan KPBU   Konstruksi   Operasi   Pemeliharaan

Pasal 21, Pasal 23, Pasal 31 dan Pasal 36 Perpres 38/2015

16


STRUKTUR APBD

1.  Pendapatan Daerah

2. Belanja Daerah a.  Belanja Tidak Langsung 1)  Belanja Pegawai 2)  Belanja Bunga 3)  Belanja Subsidi 4)  Belanja Hibah 5)  Belanja Bantuan Sosial 6)  Belanja Bagi Hasil 7)  Bantuan Keuangan 8)  Belanja Tak Terduga b.  Belanja Langsung: 1)  Belanja Pegawai 2)  BELANJA BARANG DAN JASA 3)  BELANJA MODAL 3.  Pembiayan Daerah (Investasi) ........ ?

Penganggaran untuk Availability Payment (AP) melalui belanja, sesuai karakterisiTk untuk jasa layanan

17


PERMENDAGRI NOMOR 96 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH berdasarkan

  Pasal 13 ayat (5) & Pasal 47 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015;   PP Nomor 58 Tahun 2005 jo. Permendagri 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011.   Permendagri 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017.

18


SUBSTANSI PERMENDAGRI NOMOR 96 TAHUN 2016

BAB II

BAB III

BAB I Ketentuan Umum

KRITERIA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN

TAHAPAN PELAKSANAAN KPDBU

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB VII KETENTUAN LAIN-‐LAIN

BAB IV PEMBAYARAN KETERSEDIAAN

BAB VIII PENUTUP

19


Hal yg diatur dalam Perjanjian KPDBU, antara lain: Memuat

1.  output dan indikator kinerja yang obyek+f dan terukur. 2.  Perhitungan pembayaran ketersediaan layanan. 3.  Sistem pemantauan yang efek+f terhadap indikator kinerja. 4.  Waktu pembayaran. 5.  Mekanisme Pembayaran. 20


Penyusunan Anggaran AP diusulkan

Pemerintah Prov

Pemerintah Kab/Kota

SKPD

SKPD

APBD Provinsi

APBD Kab/Kota Akun belanja

Kelompok Belanja Langsung, diuraikan pada jenis, objek belanja barang dan Jasa berkenaan 21



SIKLUS KPDBU (PRAKARSA PEMDA DAN BADAN USAHA) PRAKARSA PEMDA (SOLITED) PERENCANAAN

•  Iden+fikasi dan Seleksi •  Pemrioritaskan

PENYIAPAN PROYEK

•  Outline Business Case (OBC) •  Readness Assessment

TRANSAKSI

•  Finalisasi Pra-‐Studi Kelayakan •  Pengadaan Badan Usaha

MANAJEMEN KONTRAK

Siklus Proposal KPDBU Prakarsa Pemda

•  Rencana Pelaksanaan Manajemen Kontrak •  Pelaksanaan & Pengendalian Kontrak Manajemen

PRAKARSA BADAN USAHA (UNSOLITED)

Badan Usaha

Mengajukan Pra Studi Kelayakan Kepada PJPK

Persetujuan Oleh PJPK Kepada Badan Usaha

Siklus Proposal KPBDU Prakarsa Badan Usaha

Pengadaan Badan Usaha

PJPK Mentetapkan Badan Usaha sebagai pemrakarsa dan bentuk kompensasi yang diberikan

Badan Usaha Mengajukan FS berserta kelengkapan dokumen lainnya

Evaluasi oleh PJPK


ORGANISASI DALAM TAHAPAN PELAKSANAAN KPDBU

KEPALA DAERAH/DIREKSI BUMD

PJPK

BADAN PENYIAPAN KPDBU

SIMPUL KPDBU TIM KPDBU

PANITIA PENGADAAN Pembentukan Koordinasi


TAHAP PELAKSANAAN KPDBU Penyusunan Rencana Anggaran KPDBU

SUMBER APBN APBD PINJAMAN/ HIBAH LAINNYA

Penganggaran Dana Tahap Perencanaan KPDBU

SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-‐ UNDANGAN

IdenTfikasi Penetapan KPDBU

Studi Pendahuluan & Konsultasi Publik

Keputusan Lanjut/Tidak lanjut

Apabila Lanjut KPDBU

Diusulkan Kepada Menteri PPN dan tembusan MDN Kajian Indikasi perlu Tdaknya Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah (Kesesuaian dengan prioritas Nasional)

Untuk memperoleh per+mbangan mengenai manfaat & dampak KPDBU terhadap Masayarakat

  Menjadi per+mbangan rencana kerja pemerintah daerah   Diperbaharui secara berkala untuk diumumkan serta disebar luaskan   PJPK menginformasikan status KPDBU minimal 1 kali dalam setahun kepada Menteri PPN dan tembusan kepada MDN   Menteri PPN dan MDN akan mengevaluasi Rencana KPDBU, jika +dak ada perkembangan dalam jangka waktu dua tahun

DAFTAR RENCANA KPBDU


TAHAP PERENCANAAN KPDBU

KERANGKA ACUAN PENGADAAN BADAN PENYIAPAN KPDBU DOKUMEN TAHAP PERENCANAAN

Latar belakang & Deskripsi Tujuan Pekerjaan Lingkup Jasa Konsultasi Jumlah Personil dan Kualifikasinya   Dokumen yang Harus Dipersiapakan   Jadwal Pelaksanaan   Perkiraan besarnya anggaran        

DOKUMEN STUDI PENDAHULUAN  

BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK

   

Daiar peserta Konsultasi Publik Notulensi pembahasan rencana KPDBU Kesimpulan dan rencana Tndak lanjut


STUDI PENDAHULUAN Analis Kebutuhan

Kriteria Kepatuhan

1.  Dasar pemikiran teknis dan ekonomi 2.  Kepas+an permintaan yang berkelanjutan baik secara kuan+tas maupun kualitas 3.  Mendapat dukungan dari pemangku kepen+ngan salah satunya melalui Konsultasi Publik 1.  Kesesuaian dengan peraturan perundang-‐undangan yang berlaku 2.  Kesesuaian dengan RPJMD dan/atau Renja SKPD dan Rencana bisnis BUMD 3.  Kesesuaian lokasi KPDBU dengan rencana Tata Ruang wilayah; dan 4.  Keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah 1.  Sektor swasta memilih keunggulan dalam pelaksanaan KPDBU termasuk dalam pengelolaaan risiko;

Studi pendahuluan

Nilai Manfaat Uang

2.  Terjaminnya efek+vitas, akuntabilitas dan pemerataan pelayanan publik dalam jangka panjang 3.  Alih pengetahuan dan teknologi;dan 4.  Terjaminnya persaingan sehat, transparansi, dn efisiensi dalam proses pengadaan.

Potensi Pendapatan & Skema Pembiayaan

Rekomendasi & Rencana Tindak Lanjut

1.  Kemampuan pengguna untuk membayar 2.  Kemampuan Fiskal Pemerintah Daerah dan BUMD dalam melaksanakan KPDBU 3.  Potensi pendapatan Lainnya; dan 4.  Perkiraan bentuk dukungan pemerintah

1.  Rekomendasi Bentuk KPDBU 2.  Rekomendasi Kriteria Utama dalam Pemilihan Badan Usaha;dan 3.  Rencana Jadwal Kegiatan Penyiapan & Transaksi KPDBU


TAHAP PENYIAPAN KPDBU KAJIAN AWAL

KONSULTASI PUBLIK

PENYIAPAN KPBDU

PENJAJAKAN MINAT PASAR

KEGIATAN PENDUKUNG

1.  Penerimaan tanggapan dan/atau masukan dari Pemangku KepenTngan 2.  Evaluasi terhadap hasil yang didapat dari konsultasi publik dan implementasinya dalam KPDBU 1.  Kegiatan pertemuan dua pihak (one-‐on-‐one meeTng) dan promosi KPDBU dengan calon investor, lembaga keuangan nasional dan internasional, serta pihak yang lain yang memiliki ketertarikan terhadap pelaksanaan KPDBU 2.  Penjajakan Minat Pasar dapat dilakukan lebih dari satu kali (Market Sounding)

1.  Mendapatkan dukungan dan/atau Penjaminan Pemerintah 2.  Kegiatan Pengadaan Tanah 3.  Penyusunan Dokumen AMDAL (bila diperlukan) 4.  Pengajuan Izin Lingkungan (bila diperlukan)


KAJIAN DAN ANALIS PRASTUDI KELAYAKAN PRASTUDI KELAYAKAN

Kajian Hukum dan Kelembagaan

Kajian Teknis

  Analisis Teknis   A n a l i s   Analisis P e r a t u r a n Penyiapan Per UU Tapak   A n a l i s i s Kelembagaan

  Rancang bangun awal   Spesifikasi keluaran

Kajian Ekonomi

& Komersial

  Analisis Permintaan (demand)   Analisis Pasar (Market)   Analisis Struktur Pendapatan KPDBU   Analisi Biaya Manfaat Sosial (ABMS)   Analis Keuangan

Kajian Lingkungan & Kajian Bentuk KPDBU Sosial

 Kajian Lingkungan Hidup  Analisis Sosial  Rencana Pengadaan tanah & pemukiman kembali

  Pemilihan bentuk KPBU   Lingkup KPBU   Jangka Waktu & Penahapan   IndenTfikasi keterlibatan pihak keTga   Skema pemanfaatan aset   Status kepemilikan aset

Kajian Risiko

Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah

  IdenTfikasi Risiko   Mengukur besaran risiko   Menentukan alokasi risiko   Menyusun miTgasi risiko

  Analisis Dukungan Pemerintah   Analisis Jaminan Pemerintah

Masalah yang perlu diTndaklanjuT

 IdenTfikasi isu-‐ isu kriTs  Menyusun rencana penyelesaian isu-‐isu kriTs  Jangka waktu penyelesaian persiapan KPDBU


PENGHITUNGAN BESARNYA “AVAILABILITY PAYMENT “

APBD

AP berdasarkan kinerja layanan

Inflasi

Skema AP Belanja APBD

alokasi AP

Lender

Availability Payment

Debt Service

Periode Periode operasi (30 tahun) konstruksi (3 tahun) OPEX : -‐ PENALTY : + AP CAPEX : •  Bila kinerja •  Biaya = •  Debt service layanan +dak pemeliharaan •  Barang Modal sesuai target •  Administrasi •  Beban pegawai penggan+an •  Tingkat pengembalian

PJPK

Ka.SKPD

Cicilan AP Perjanjian kerjasama

pendapatan tarif & non tarif (x)

Badan Usaha (Swasta)

Capex

Opex

Pengguna jasa

Tidak ada pembayaran selama periode konstruksi

Target output kinerja Layanan -‐  Jumlah penumpang yang diangkut per tahun; -‐  Ketepatan waktu kedatangan dan keberangkatan kereta api cepat; -‐  Pembangunan terminal bus sesuai rute yang dilayani; -‐  Kenyamanan penumpang atas fasilitas stasiun kereta api cepat; -‐  Ra+o ruang kelas dengan jumlah siswa: 1:30; -‐  Membangun aula dgn fasilitas pengaturan suhu pendingin ruangan 23o C.

30


Pelaksanaan Anggaran   Pelaksanaan pembayaran AP wajib dialokasikan oleh PJPK berdasarkan perjanjian KPDBU dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD.   Pelaksanaan pembayaran AP yang dialokasikan oleh PJPK wajib disetujui oleh DPRD selama masa perjanjian KPDBU.


BUMD selaku PJPK   Direksi BUMD dapat bertindak sebagai PJPK.   Dalam hal Direksi BUMD sebagai PJPK, pembayaran AP untuk penyediaan infrastruktur di daerah dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.   Pendanaan pengadaan tanah dapat bersumber dari BUMD atau dari Badan Usaha Pelaksana melalui kerjasama dengan BUMD yang bersangkutan.   Pengaturan BUMD dalam skema KPDBU untuk penyediaan infrastruktur di daerah lebih lanjut berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah (akan diakomodir dalam RPP ttg BUMD; pengelolaan BUMD mrpkn sub sistem dari pengelolaan keuda). 32


Pembinaan Menteri dalam Negeri cq. Ditjen Bina Keuda melakukan pembinaan (:berupa Sosialisasi, Bintek, Monev, dan asistensi) ke Pemda untuk KPDBU, dgn melibatkan K/L terkait.

Ketentuan Lain-‐lain Untuk KPDBU yang sedang dalam tahap penyiapan dan berencana untuk menerapkan AP, agar melakukan penganggaran pembayaran AP dengan menyesuaikan pada ketentuan Permendagri.

33


Terima Kasih SUMATERA

KALIMANTAN

IRIAN JAYA

JAVA

PAPARAN DIREKTUR PENDAPATAN DAERAH

Recommend Documents