Obligasi Pemerintah Daerah : Alternatif Pendapatan Daerah
http://ekbis.sindonews.com
I.
Pendahuluan Obligasi adalah suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.08/2014 tentang Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: “Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.” H.M.N. Purwosutjipto, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Surat Berharga (hal 203-208), mengatakan bahwa obligasi adalah surat bukti pengakuan utang, yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh perusahaan, dengan jangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun. Obligasi di Indonesia, dapat diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah disebut dengan Obligasi Daerah. Obligasi Daerah merupakan salah satu sumber pinjaman daerah yang berasal dari masyarakat yang diterbitkan melalui pasar modal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
II.
Permasalahan 1. Bagaimanakah proses persiapan penerbitan Obligasi Daerah? 2. Bagaimanakah mekanisme penerbitan Obligasi Daerah di pasar modal?
1
Obligasi, http://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi, diakses 26 Maret 2014, pukul 12.28 WIB.
III.
Pembahasan A. Proses Persiapan Penerbitan Obligasi Daerah Proses persiapan penerbitan Obligasi Daerah secara garis besar terbagi atas dua tahap, yaitu proses pada Pemerintah Daerah dan Kementerian Keuangan. Yang perlu mendapat perhatian sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang audit terakhir atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian. 1. Persiapan Penerbitan pada Pemerintah Daerah Proses penerbitan Obligasi Daerah diawali dengan tahap persiapan penerbitan. Gubernur, bupati, atau walikota melaksanakan persiapan penerbitan Obligasi Daerah2. Persiapan penerbitan ini dilakukan oleh Tim Persiapan yang dibentuk oleh Kepala Daerah3. Persiapan penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana dimaksud paling kurang meliputi4: a. Penentuan Kegiatan Dalam mempersiapkan penerbitan Obligasi Daerah, Pemerintah Daerah terlebih dahulu menentukan kegiatan yang akan dibiayai. Dalam melakukan penentuan kegiatan yang akan dibiayai Obligasi Daerah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yang diantaranya adalah: 1) Kegiatan yang akan didanai harus sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);dan 2) Pemerintah Daerah harus memantau batas kumulatif pinjaman pada tahun akan diterbitkannya Obligasi Daerah, serta posisi kumulatif pinjaman daerahnya5. b. Pembuatan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Suatu rencana investasi yang baik terlihat dari KAK yang jelas, sistematis serta memuat keterangan tentang kegiatan secara spesifik. Pada prinsipnya, bentuk KAK sangat bervariasi dan sangat bergantung dari tipe kegiatan yang akan dilakukan. Semakin besar skala kegiatan yang akan dilakukan, semakin kompleks pula skema KAK yang diharapkan dibuat oleh Pemerintah Daerah6.
2
Pasal 8 ayat (1) PMK Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. 3 Alur Proses Penerbitan Obligasi Daerah, sesuai yang disampaikan dalam Sosialisasi Peraturan Terkait Penawaran Umum Obligasi Daerah oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah di Jakarta pada tanggal 27 November 2013. 4 Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. 5 Buku Panduan Obligasi Daerah, http://bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/Buku_Panduan_Obligasi_Daerah.pdf, diakses 26 Maret 2014, pukul 15.05 WIB. 6 Ibid.
c. Menyiapkan Studi Kelayakan Kegiatan Pemerintah Daerah diharuskan untuk menyusun Studi Kelayakan Kegiatan untuk setiap kegiatan yang dibiayai dengan Obligasi Daerah, sebagai kelengkapan dokumen dalam pengajuan surat usulan penerbitan Obligasi Daerah ke Menteri Keuangan. Apabila ada beberapa kegiatan yang akan didanai dengan Obligasi Daerah maka studi kelayakan harus dibuat untuk setiap kegiatan tersebut. Tujuan Studi Kelayakan adalah untuk memberi dasar bagi para pengambil keputusan untuk dapat menentukan apakah suatu kegiatan layak dilaksanakan atau tidak dan menentukan pilihan yang tepat diantara beberapa alternatif yang ada7. d. Membuat Perhitungan Batas Kumulatif Pinjaman Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah adalah jumlah total pinjaman seluruh daerah pada tahun anggaran tertentu8. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun Anggaran 20149. Proyeksi PDB yang dimaksud adalah proyeksi yang digunakan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 201410. e. Membuat Perhitungan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mengembalikan Pinjaman atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Salah satu persyaratan yang diwajibkan kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pinjaman daerah - termasuk Obligasi Daerah - adalah memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman11. Penetapan nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman paling sedikit 2,5 (dua koma lima) dengan memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan kapasitas fiskal daerah12. f.
Mengajukan Permohonan Persetujuan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Prinsip
kepada
Dewan
Sebelum diajukan kepada Menteri Keuangan, rencana penerbitan Obligasi Daerah harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan prinsip dari komisi di DPRD yang menangani bidang keuangan. Persetujuan prinsip DPRD yang dimaksud sekurang-kurangnya memuat persetujuan atas:
7
Ibid. Pasal 1 angka 9 PMK Nomor 125/PMK.07/2013 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014. 9 Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 125/PMK.07/2013 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014. 10 Pasal 5 ayat (3) PMK Nomor 125/PMK.07/2013 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014. 11 Pasal 15 ayat (1) huruf b PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. 12 Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. 8
1) nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD); 2) kesediaan pembayaran pokok dan bunga sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah; dan 3) kesediaan pembayaran segala biaya yang timbul dari penerbitan Obligasi Daerah13. 2. Tahap Persetujuan Kementerian Keuangan a. Pengajuan Rencana Penerbitan Obligasi Daerah Setelah persiapan di daerah dianggap telah memenuhi persyaratan maka Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul penerbitan Obligasi Daerah kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan surat usulan rencana penerbitan Obligasi Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan14. Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: 1) KAK; 2) Laporan Penilaian Studi Kelayakan Kegiatan yang dibuat oleh penilai yang terdaftar di otoritas di bidang pasar modal; 3) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir; 4) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun yang berkenaan; 5) Perhitungan jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah Daerah dan defisit APBD; 6) Perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau DSCR; 7) Surat persetujuan prinsip DPRD; dan 8) Struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah15. b. Mekanisme Penilaian Berdasarkan surat usulan penerbitan Obligasi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian terhadap rencana penerbitan obligasi daerah dalam dua tahap, yaitu: 1) Penilaian administrasi Berupa penilaian atas kelengkapan dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dan kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah. Dalam melaksanakan penilaian administrasi atas kesiapan unit pengelola Obligasi Daerah, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
13
Pasal 8 ayat (3) PMK Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. 14 Pasal 9 ayat (1) PMK Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. 15 Pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.
memperhatikan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pengelolaan Utang16. 2) Penilaian keuangan a) Penilaian atas jumlah kumulatif pinjaman Penilaian atas jumlah kumulatif pinjaman, yaitu jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya17. Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah dihitung dengan cara menjumlah Net Pinjaman Pemerintah dengan Net Pinjaman Pemerintah Daerah. Net Pinjaman Pemerintah adalah total seluruh pinjaman Pemerintah dikurangi piutang kepada Pemerintah Daerah. Net Pinjaman Pemerintah Daerah adalah total pinjaman Pemerintah Daerah setelah dikurangi piutang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya. Setiap tahun batas kumulatif pinjaman untuk seluruh Pemerintah Daerah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dengan mengikuti variabel jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah. Dalam memberikan penilaian atas usul penerbitan Obligasi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga harus memperhatikan apakah nilai Obligasi Daerah melebihi batas kumulatif pinjaman daerah untuk tahun yang bersangkutan18. b) Penilaian atas DSCR Penilaian ini dilakukan berdasarkan pada kemampuan Pemerintah Daerah untuk membayar bunga dan pokok Obligasi Daerah yang akan dikeluarkan. Penilaian ini juga dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah. Pada prinsipnya, Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pinjaman (jangka menengah maupun jangka panjang) jika terdapat tunggakan atas pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud di sini19. Penilaian atas rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman atau DSCR, yaitu paling sedikit 2,5 (dua koma lima)20. c) Penilaian atas jumlah defisit APBD Dalam memberikan persetujuan penerbitan Obligasi Daerah, Menteri Keuangan juga harus memperhatikan jumlah defisit APBD daerah yang bersangkutan dengan memperhatikan batas maksimal kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 16
Pasal 10 ayat (3) dan (4) PMK Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. 17 Pasal 10 ayat (5) huruf a PMK Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. 18 Buku Panduan Obligasi Daerah, http://bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/Buku_Panduan_Obligasi_Daerah.pdf, diakses 26 Maret 2014, pukul 15.05 WIB. 19
Ibid.
20
Pasal 10 ayat (5) huruf b PMK Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.
APBD. Untuk mengendalikan bahwa jumlah kumulatif APBN dan APBD tidak melebihi batas tersebut, maka Menteri Keuangan menentukan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah setiap tahunnya. Dalam memberikan persetujuan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah, perlu dipastikan bahwa jumlah defisit APBD tidak melebihi batas tersebut pada tahun yang bersangkutan21. Berdasarkan hasil penilaian administrasi dan keuangan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah. Persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah tersebut diberikan paling lama 2 (dua) bulan setelah diterimanya dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah secara lengkap dan benar22. 3. Peraturan Daerah tentang Obligasi Daerah Gubernur, bupati, atau walikota wajib menyampaikan Peraturan Daerah mengenai penerbitan Obligasi Daerah kepada otoritas di bidang pasar modal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, sebelum pernyataan efektif Obligasi Daerah23. Peraturan Daerah mengenai penerbitan Obligasi Daerah paling kurang memuat ketentuan sebagai berikut: a. jumlah nominal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan; b. penggunaan dana Obligasi Daerah; dan c. tanggung jawab atas pembayaran pokok, bunga, dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah24. Dalam hal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan dalam beberapa tahun anggaran, Peraturan Daerah mengenai penerbitan Obligasi Daerah tersebut harus memuat ketentuan mengenai jadwal penerbitan tahunan Obligasi Daerah. Dalam hal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan membutuhkan jaminan, Peraturan Daerah mengenai penerbitan Obligasi Daerah harus memuat ketentuan mengenai barang milik daerah yang akan dijaminkan25. B. Mekanisme Penerbitan Obligasi Daerah di Pasar Modal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa Pasar Modal adalah suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
21
Buku Panduan Obligasi Daerah, http://bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/Buku_Panduan_Obligasi_Daerah.pdf, diakses 26 Maret 2014, pukul 15.05 WIB. 22 Pasal 11 PMK Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. 23 Pasal 13 ayat (1) PMK Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. 24 Pasal 13 ayat (2) PMK Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. 25 Pasal 13 ayat (3) dan (4) PMK Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.
Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang rupiah, dimana Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD yang diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana dan/atau sarana tersebut. Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan26. Mekanisme penerbitan Obligasi Daerah di Pasar Modal dimulai dari tahap27: 1. Persiapan a. Penunjukan Profesi-Profesi Penunjang 1) Penjamin Pelaksana Emisi Efek Berfungsi untuk membantu Pemerintah Daerah menyiapkan dokumen-dokumen pernyataan pendaftaran serta melakukan penjaminan atas penerbitan Obligasi Daerah28. 2) Konsultan Hukum Bertugas melakukan melakukan legal due diligence, yang di dalamnya mencakup pemeriksaan status hukum Pemerintah Daerah serta legal audit. Setelah melakukan legal due diligence, Konsultan Hukum memberikan legal opini29. Selain itu, Konsultan Hukum juga melakukan pendataan atas perjanjian, perijinan, perkara, dll. 3) Notaris Bertugas untuk membuat akta atau perjanjian terkait dengan proses penerbitan Obligasi Daerah, yang diantaranya adalah pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian perwaliamanatan serta akta pengakuan utang30. 4) Wali Amanat Mewakili pemegang Obligasi Daerah untuk memperoleh hak-haknya atas pembelian obligasi yang dimaksud. Serta melakukan perjanjian perwaliamanatan dengan emiten. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum31. 5) Percetakan Berfungsi untuk mencetak prospektus, formulir aplikasi dan formulir pendaftaran dan mencetak sertifikat obligasi. Prospektus adalah setiap informasi tertulis yang sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek32.
26
Regulasi Public Finance Obligasi Daerah, sesuai yang disampaikan dalam Sosialisasi Peraturan Terkait Penawaran Umum Obligasi Daerah oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah di Jakarta pada tanggal 27 November 2013. 27 Ibid. 28 Penawaran Umum Oligasi Daerah oleh Djustini Septiana, Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil dari Otoritas Jasa Keuangan. 29 Ibid. 30 Ibid. 31 Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. 32 Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
6) Event Organizer Untuk membentuk emiten dalam mengkoordinir dan melaksanakan public ekspose dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan media massa, antara lain press release. b. Melakukan Due Diligence Menurut Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, due diligence adalah istilah yang digunakan untuk kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi. Pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh Konsultan Hukum tersebut, merupakan suatu analisa hukum terhadap satu atau lebih dokumen perusahaan yang dilakukan untuk: 1) Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit atau diperiksa; 2) Memeriksakan legalitas suatu badan hukum/badan usaha; 3) Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha; 4) Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan33. c. Persiapan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukung lainnya Pernyataan pendaftaran minimal mencakup: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Surat pengantar pernyataan pendaftaran; Prospektus; Prospektus ringkas; Rencana jadwal penawaran umum; Contoh surat Obligasi Daerah; Laporan Keuangan Daerah tahun terakhir; Surat dari Akuntan sehubungan dengan perubahan keuangan daerah yang akan terjadi setelah tanggal laporan keuangan (comfort letter); 8) Surat Pernyataan dari Kepala Daerah di bidang akuntansi; 9) Laporan Pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum; 10) Riwayat hidup dari Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Unit Pengelolaan Obligasi Daerah, Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek; 11) Perjanjian perwaliamanatan antara daerah dan Wali Amanat; 12) Pernyataan pihak yang berkaitan dengan penawaran umum Obligasi Daerah (Kepala Daerah dan Profesi Penunjang Pasar Modal); 13) Laporan hasil studi kelayakan atas proyek dan usaha proyek dari Penilai; 14) Persetujuan dari Menteri Keuangan terkait dengan penerbitan Obligasi Daerah; 15) Peraturan Daerah tentang penerbitan Obligasi Daerah34. 33
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ce0b8bb4ff60/strategi-pembuatan-legal-due-diligence-yangtanpa-celah, diakses pada tanggal 07 Januari 2015, pukul 01.30 WIB.
d. Penandatanganan perjanjian-perjanjian e. Penandatangan perjanjian pendahuluan antara Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perjanjian dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Tahap persiapan ini memakan waktu 30-45 hari. 2. Penelaahan oleh OJK Selanjutnya, dilakukan telaah oleh OJK atas perjanjian-perjanjian, prospektus, Laporan Keuangan Audit, Legal Audit dan Legal Opinion serta Laporan Appraisal. Atas penelaahan tersebut, OJK akan mengirimkan tanggapan untuk dijawab oleh Pemerintah Daerah. Apabila telah dianggap sesuai, maka akan dikeluarkan persetujuan OJK atas publikasi prospektus ringkas di koran. Proses ini memakan waktu 30-40 hari. 3. Periode bookbuilding Periode bookbuilding adalah periode pembentukan harga perdana, yang diserahkan kekuatan permintaan pasar sebelum harga perdana yang resmi diputuskan oleh emiten/penjamin emisi. Bookbuilding bermaksud menjajaki kekuatan pasar terhadap harga emisi baru35. Dalam periode ini, dilakukan penetapan kupon dan nilai emisi final. Periode ini dan dilakukan registrasi dokumen final kepada OJK berkaitan dengan nilai obligasi dan kupon final. Jika dokumen final telah lengkap maka Ketua OJK akan mengeluarkan pernyataan efektif dalam rangka penawaran umum. Setelah pernyataan pendaftaran Obligasi Daerah dinyatakan efektif oleh OJK maka proses penerbitan Obligasi Daerah memasuki tahap penawaran umum dan pencatatan di pasar modal. 4. Penawaran Umum Dimulai dengan pencetakan prospektus dan formulir pemesanan. Dilanjutkan dengan pengumuman prospektus ringkas, distribusi prospektus dan formulir pemesanan. Penawaran umum dilakukan dengan cara penyerahan formulir pemesanan beserta pembayaran ke penjamin pelaksana. Setelah itu, dilakukan proses penjatahan (allotment), penyampaian laporan ke KSEI dan konfirmasi ke pesanan. 5. Penyelesaian (Settlement) dan Pencatatan Proses penyelesaian dan pencatatan meliputi pembayaran ke Emiten, Distribusi efek secara elektronik, pencatatan, penyerahan Laporan Penjatahan ke OJK dan audit penjatahan.
34
Penawaran Umum Oligasi Daerah oleh Djustini Septiana, Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil dari Otoritas Jasa Keuangan. 35 Samsul, Mohammad. Pasar Modal & Manajemen Portofolio. PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2006, hal.175
IV.
Penutup Proses persiapan penerbitan Obligasi Daerah dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dan Kementrian Keuangan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus membuat Peraturan Daerah yang isinya minimal memuat ketentuan tentang jumlah nominal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan, penggunaan dana Obligasi Daerah dan tanggung jawab atas pembayaran pokok, bunga, dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan Obligasi Daerah. Secara umum penerbitan Obligasi Daerah di Pasar Modal harus melalui tahapan persiapan, penelaahan oleh OJK, periode bookbuilding, penawaran umum dan proses penyelesaian (settlement) dan pencatatan.
DAFTAR PUSAKA
Buku dan Internet 1. Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Surat Berharga, Djambatan, Jakarta, 2000. 2. Samsul, Mohammad.,Pasar Modal & Manajemen Portofolio. PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2006. 3. http://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi 4. http://bppt.jabarprov.go.id/assets/data/arsip/Buku_Panduan_Obligasi_Daerah.pdf 5. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ce0b8bb4ff60/strategi-pembuatan-legaldue-diligence-yang-tanpa-celah
Peraturan Perundang-Undangan 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. 4. PMK Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. 5. PMK Nomor 125/PMK.07/2013 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014.
Lainnya 1. Alur Proses Penerbitan Obligasi Daerah, Regulasi Public Finance Obligasi Daerah, Regulasi Pasar Modal – Lembaga & Profesi Penunjang Emisi Obligasi, sesuai yang disampaikan dalam Sosialiasasi Peraturan Terkait Penawaran Umum Obligasi Daerah oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah di Jakarta pada tanggal 27 November 2013. 2. Penawaran Umum Oligasi Daerah oleh Djustini Septiana, Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil dari Otoritas Jasa Keuangan.
