10/07/2011
Pengantar Obligasi Daerah Dr. Ir. Perdana Wahyu Santosa, MM Email:
[email protected] PELATIHAN MANAJEMEN OBLIGASI-TAHAP 3/LANJUTAN BAGI KARYAWAN BPKD PEMPROV DKI JAKARTA KERJASAMA LP3A FE UNPAD DAN PEMPROV DKI JAKARTA Juli 2011
Definisi Obligasi Daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat.
1
10/07/2011
Dasar Hukum • • • • • • • • •
UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PMK. No. 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit APBD dan Pinjaman Daeah; PMK Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, Dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah; Paket Peraturan Ketua Bapepam-LK terkait dengan Penawaran Umum Obligasi Daerah. ( KEP-63/BL/2007, KEP-64/BL/2007, KEP-65/BL/2007, KEP-66/BL/2007, KEP-67/BL/2007 dan KEP-68/BL/2007).
Prinsip Umum (1) • Penerbitan Obligasi Daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik (Bursa Efek Indonesia) dan dalam mata uang Rupiah (IDR); • Obligasi Daerah merupakan efek (sekuritas) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah (Pusat);
2
10/07/2011
Prinsip Umum (2) • Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. • Dengan ketentuan tersebut, maka Obligasi Daerah yang diterbitkan Pemerintah Daerah hanya jenis Obligasi Pendapatan (Revenue Bond);
Prinsip Umum • Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai Obligasi Daerah pada saat diterbitkan. • Dengan ketentuan ini maka Pemerintah Daerah dilarang menerbitkan Obligasi Daerah dengan jenis index bond . • Index Bond adalah Obligasi Daerah yang nilai jatuh temponya dinilai dengan index tertentu dari nilai nominal.
3
10/07/2011
PROSEDUR PENERBITAN • Perencanaan penerbitan Obligasi Daerah (OD) oleh Pemerintah Daerah; • Pengajuan usulan rencana penerbitan OD dari Pemda kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan; • Penilaian dan persetujuan oleh Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan; • Pengajuan penyataan pendaftaran penawaran umum OD oleh Pemda kepada Bapepam-LK; • Penerbitan OD di pasar modal domestik (Bursa Efek Indonesia).
PERENCANAAN OD OLEH PEMERINTAH DAERAH
Kepala Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk melakukan persiapan penerbitan Obligasi Daerah
4
10/07/2011
Persiapan Penerbitan OD – Menentukan kegiatan; – Membuat kerangka acuan kegiatan; – Menyiapkan studi kelayakan yang dibuat oleh pihak yang independen dan kompeten; – Memantau batas kumulatif pinjaman serta posisi kumulatif pinjaman daerahnya; – Membuat proyeksi keuangan dan perhitungan kemampuan pembayaran kembali Obligasi Daerah; – Mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada DPRD;
Persetujuan prinsip DPRD • Nilai Bersih Maksimal Obligasi Daerah; • Jumlah dan Nilai Nominal OD yang akan diterbitkan; • Penggunaan Dana; • Pembayaran pokok, kupon dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan obligasi.
5
10/07/2011
PERSYARATAN PENERBITAN OD • Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan; • Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai persyaratan pinjaman serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
Obligasi Daerah mencantumkan: • • • • • •
Nilai nominal; Tanggal jatuh tempo; Tanggal pembayaran bunga; Tingkat bunga (Coupon); Frekuensi pembayaran bunga; Cara perhitungan pembayaran bunga;
6
10/07/2011
Obligasi Daerah mencantumkan: (Lanjutan)
• Ketentuan tentang hak untuk membeli kembali OD sebelum jatuh tempo; • Ketentuan tentang pengalihan kepemilikan; • Penerbitan OD ditetapkan dengan Peraturan Daerah; • Persetujuan diberikan atas nilai bersih maksimal OD yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD.
PENGAJUAN USULAN, PENILAIAN & PERSETUJUAN OLEH MENTERI KEUANGAN C.Q DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
Kepala Daerah menyampaikan usulan penerbitan OD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
7
10/07/2011
Dokumen (Lanjutan) • Studi Kelayakan Kegiatan; • Kerangka Acuan Kegiatan; • Perda APBD tahun yang bersangkutan dan Perda Perhitungan APBD 3 (tiga) tahun terakhir; • Perhitungan DSCR; • Surat persetujuan prinsip DPRD;
Perhitungan DSCR DSCR
PAD ( DBH DBHDR) DAU Belanja Wajib 2,5 Angsuran Pokok Pinjaman+Bunga+Biaya Lain
DSCR : Debt Service Coverage Ratio DBH : Dana Bagi Hasil DBHDR : Dana Bagi Hasil; Dana Reboisasi DAU : Dana Alokasi Umum
8
10/07/2011
Penilaian (Menteri Keuangan) • Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah • Jumlah kumulatif Pinjaman Pemerintah Daerah; dan • jumlah defisit APBD; • Penilaian keuangan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah dilakukan selambatlambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dinyatakan lengkap;
Penilaian (Menteri Keuangan) • Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Menteri Keuangan memberikan persetujuan/penolakan atas rencana penerbitan Obligasi Daerah dengan memperhatikan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri; • Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan, Kepala Daerah menyampaikan pernyataan pendaftaran penawaran umum kepada Bapepam-LK.
9
10/07/2011
PENGELOLAAN OBLIGASI DAERAH
Pengelolaan OD sepenuhnya diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab oleh Kepala Daerah;
PENGELOLAAN OBLIGASI DAERAH • Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan OD termasuk kebijakan pengendalian risiko; • Perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah; • Penerbitan Obligasi daerah; • Penjualan OD melalui lelang; • Pembelian kembali OD sebelum jatuh tempo; • Pelunasan pada saat jatuh tempo; dan • Pertanggungjawaban.
10
10/07/2011
PENATAUSAHAAN & PENGGUNAAN DANA OBLIGASI DAERAH • Dana hasil penjualan OD ditempatkan pada rekening tersendiri yang ditatausahakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); • Dana hasil penjualan OD hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan. • OD diinvestasikan pada kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat; • Penerimaan dari investasi sektor publik diprioritaskan untuk membayar pokok, bunga, dan denda Obligasi Daerah.
PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI DAERAH • Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok setiap OD pada saat jatuh tempo; • Dana untuk membayar bunga dan pokok disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut; • Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan dana, Kepala Daerah melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD.
11
10/07/2011
PERTANGGUNGJAWABAN • Dua hal yang perlu dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan penerbitan Obligasi Daerah, yaitu: – Pertanggungjawaban atas pengelolaan Obligasi Daerah; – Pertanggungjawaban dana hasil penerbitan Obligasi Daerah.
PUBLIKASI INFORMASI Kepala Daerah wajib mempublikasikan secara berkala mengenai data Obligasi Daerah dan/atau informasi lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.
12
10/07/2011
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan penerbitan, penggunaan dana dan pembayaran kupon dan/atau pokok Obligasi Daerah setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
Pemantauan dan Evaluasi • • • •
Penerbitan Obligasi Daerah; Penggunaan dana Obligasi Daerah; Kinerja pelaksanaan kegiatan; dan Realisasi pembayaran kupon dan/atau Pokok Obligasi Daerah.
13
10/07/2011
Hasil Pemantauan Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dilaporkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Menteri Keuangan dan dapat merekomendasikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk menghentikan penerbitan Obligasi Daerah.
SANKSI Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan penerbitan, penggunaan dana dan pembayaran Kupon dan/atau Pokok Obligasi Daerah, Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran dana perimbangan.
14
10/07/2011
Referensi • Kementerian Keuangan, Ditjen Perimbangan Daerah, http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/39/
15
