PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.F.3: PENCATATAN OBLIGASI DAERAH

PERATURAN PT BURSA EFEK SURABAYA NOMOR I.F.3

(Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Surabaya Nomor Kep-010/DIR/BES/ V/2007.. Tanggal 29 Mei 2007

No. Revisi : 0.0

Status: Terkendali

PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.F.3: PENCATATAN OBLIGASI DAERAH A. DEFINISI Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1.

Bursa adalah PT Bursa Efek Surabaya

2.

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah propinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.

5.

Obligasi Daerah adalah Obligasi yang diterbitkan oleh Daerah melalui Penawaran Umum.

6.

Proyek adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input ) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

B. PERSYARATAN

Pencatatan Obligasi Daerah di Bursa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1.

Memenuhi ketentuan umum pencatatan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek, Nomor I.A.1 tentang Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek dan Nomor I.A.2 tentang Pencatatan Awal Efek.

2.

Daerah yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan penerbitan Obligasi Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang -undangan yang terkait.

3.

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah efektif;

telah

Halaman 1 dari 11



No. Revisi : 0.0

Status: Terkendali

C. PROSEDUR 1.

Sebelum mencatatkan Obligasi Daerah di Bursa, Daerah yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah terlebih dahulu menandatangani Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek dengan Bursa mengikuti prosedur yang diatur dalam Peratura n Pencatatan Efek Nomor I.A.1 tentang Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek.

2.

Permintaan tertulis untuk Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek bagi Obligasi Daerah disampaikan sesuai dengan Lampiran I.F.3-1 Peraturan ini disertai dengan Daftar Isian seb agaimana tercantum dalam Lampiran I.F.3-2 Peraturan ini. Bentuk dan isi Perjanjian Pendahuluan Pencatatan dibuat sesuai dengan Lampiran I.F.3-3 Peraturan ini.

3.

Daerah yang Pernyataan Pendaftaran Obligasi Daerahnya telah Efektif dan akan mencatatkan Obligasi Daerah dimaksud di Bursa, wajib mengajukan permohonan pencatatan Obligasi Daerah sesuai dengan Lampiran I.F.3-4 Peraturan ini.

4.

Prosedur pencatatan Obligasi Daerah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.2 tentang Pencatatan Awal Efek.

D. BIAYA PENCATATAN

E.

1.

Biaya Pencatatan Obligasi Daerah terdiri dari Biaya Pencatatan Awal dan Biaya Pencatatan Tahunan.

2.

Biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar dan disetor Daerah ke rekening Bursa, dan wajib dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Biaya Pencatatan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.

3.

Ketentuan mengenai Biaya Pencatatan Awal dan Tahunan Obligasi Daerah mengikuti ketentuan Biaya Pencatatan Efek Bersifat Utang dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.5 tentang Biaya Pencatatan Efek.

KEWAJIBAN PELAPORAN 1.

Kewajiban pelaporan bagi Emiten yang mencatatkan Efek Bersifat Utang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.3 tentang Kewajiban Pelaporan Emiten berlaku untuk Daerah yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan mencatatkannya di Bursa, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pelaporan bagi Emiten yang dimohonkan pailit, laporan perubahan Direksi, Komisaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan, dan Komite Audit, laporan perubahan Anggaran Dasar, dan laporan hasil pemeringkatan Obligasi.

2.

Daerah yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan mencatatkannya di Bursa wajib menyampaikan informasi material kepada Bursa selambat-lambatnya 2 Halaman 2 dari 11



No. Revisi : 0.0

Status: Terkendali

(dua) Hari Bursa setelah adanya keputusan, informasi , atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai Obligasi Daerah atau keputusan investasi pemodal , antara lain sebagai berikut: a. b. c. d.

e. f. g.

F.

Perubahan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah, Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek; Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Daerah dan dampaknya terhadap laporan keuangan; Peruba han batas wilayah Daerah serta perubahan nama Daerah; Informasi material yang berkaitan dengan Proyek yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan yang bersifat material yang diakibatkan oleh kebakaran atau bencana alam, pencurian, peristiwa pemogokan pegawai, perselisihan atau adanya tuntutan hukum terhadap Proyek; Hasil pemeringkatan Obligasi Daerah (jika ada) ; Perubahan unit pengelolaan Obligasi Daerah; dan Perubahan atas besaran rasio proyeksi kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan pinjaman atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR).

SANKSI Ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.6 tentang Sanksi berlaku pula untuk Daerah yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan mencatatkannya di Bursa.

G. PEMBATALAN PENCATATAN Ketentuan mengenai Pembatalan Pencatatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I.A.7 tentang Pembatalan Pencatatan Efek (Delisting) berlaku pula untuk Daerah yang melakukan Penawaran Umum Obligasi Daerah dan mencatatkannya di Bursa.

Ditetapkan di

Bastian Purnama Direktur Utama

: Surabaya, 29 Mei 2007 Direksi,

T. Guntur Pasaribu Direktur

Halaman 3 dari 11



No. Revisi : 0.0

Status: Terkendali

LAMPIRAN I.F.3-1 PERATURAN NO I.F.3 : PENCATATAN OBLIGASI DAERAH Nomor : ............. Lampiran : ............. ........................., ........... 20.... Kepada Yth.: Direktur Utama PT Bursa Efek Surabaya ........................................... ....... Perihal : Permohonan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (Obligasi Daerah) Dengan hormat, Yang bertanda-tangan dibawah ini: Nama : …………………….. Jabatan : …………………….. Untuk dan atas nama Daerah Alamat

: : .................................. : .................................. ..................................

dengan ini mengajukan permintaan untuk mengadakan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek berupa Obligasi Daerah , guna memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.12 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan Daftar Isian Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (Obligasi Daerah) yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I.F.3-2 Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Surabaya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Hormat kami, Kepala Daerah ....................

(..........................................) (tanda tangan&nama terang) Tembusan : Ketua Bapepam dan LK (tanpa lampiran) *coret yang tidak perlu

Halaman 4 dari 11



No. Revisi : 0.0

Status: Terkendali

LAMPIRAN I.F.3-2 PERATURAN NOMOR I.F.3 : PENCATATAN OBLIGASI DAERAH

DAFTAR ISIAN PERJANJIAN PENDAHULUAN PENCATATAN EFEK (OBLIGASI DAERAH) I. KETERANGAN MENGENAI DAERAH YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAERAH : 1.

Nama Daerah

: Daerah ……………………………………..

2.

Alamat lengkap untuk keperluan surat menyurat

:

3.

Alamat unit pengelolaan Obligasi Daerah

:

4.

Nama dan Riwayat Hi dup Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah, Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek

: Dilampirkan

5.

Persetujuan Menteri Keuangan RI atas penerbitan Obligasi Daerah

: Dilampirkan

6.

Riwayat singkat Daerah disertai denga n dasar hukum yang mendasari pembentukan Daerah

: Dilampirkan

7.

Peraturan Daerah yang mendasari penerbitan Obligasi Daerah

: Dilampirkan

8.

Laporan keuangan Daerah tahun terakhir dan interim (jika ada) yang disajikan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK, yang sekurang -kurangnya terdiri dari:

: Dilampirkan

9.

a.

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b.

Neraca;

c.

Laporan Arus Kas; dan

d.

C atatan atas laporan keuangan.

Pendapat Hukum (Legal Opinion) dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam dan LK

: Dilampirkan

Halaman 5 dari 11



No. Revisi : 0.0

Status: Terkendali

II. KETERANGAN MENGENAI PENAWARAN UMUM DAN OBLIGASI DAERAH YANG AKAN DICATATKAN 10.

Nama Obligasi Daerah yang di tawarkan

:

11.

Nilai emisi (dalam Rupiah)

:

12.

Satuan Pemindahbukuan

:

13.

Tingkat Suku Bunga

:

14.

Hasil Pemeringkatan Efek (jika ada)

: Dilampirkan

15.

Perjanjian Perwaliamanatan

: Dilampirkan

16.

Jaminan (jika ada)

:

17.

Sinking Fund

:

18.

Rekening Penampungan/Escrow Account

:

19.

Keterangan lain mengenai Obligasi Daerah (jika ada)

:

20.

Salinan mengenai Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang mencantumkan jumlah minimum pemesanan Obligasi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya

: Dilampirkan

21.

Jadwal Tentatif

a.

Pernyataan Pendaftaran

b.

Publik Ekspose

c.

Masa Penawaran

d.

Penjatahan Efek

e.

Distribusi

f.

Pencatatan Efek di Bursa

III. KETERANGAN MENGENAI PENGGUNAAN DANA 22.

Keterangan tentang Proyek yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah, yang sekurang kurangnya terdiri dari: a.

nama Proyek;

b.

lokasi Proyek;

c.

latar belakang Proyek;

d.

tujuan Proyek;

e.

manfaat Proyek;

f.

nilai Proyek;

g.

perizinan dalam rangka Halaman 6 dari 11



No. Revisi : 0.0

Status: Terkendali

pelaksanaan Proyek; h.

jangka waktu Proyek;

i.

tahap-tahap pelaksanaan proyek.

23.

Laporan hasil studi k elayakan atas Proye k dan usaha Proyek dari Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK

: Dilampirkan

24.

Risiko Daerah dan ri siko Proyek

:

25.

Keterangan mengenai AMDAL (jika ada)

: Dilampirkan

IV. KETERANGAN MENGENAI PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PROFESI PENUNJANG 26.

Nama l engkap Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek (jika ada)

:

27.

Nama Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

:

28.

Jenis Penjaminan (termasuk persentase)

:

A. Full Commitment B.

Best Effort

................., .................20..... Kepala Daerah ...........................

(............................................) (tanda tangan & nama terang) *coret yang tidak perlu

Halaman 7 dari 11



No. Revisi : 0.0

Status: Terkendali

LAMPIRAN I.F.3-3 PERATURAN NOMOR I.F.3 : PENCATATAN OBLIGASI DAERAH PERJANJIAN PENDAHULUAN PENCATATAN EFEK Pada hari ini , ............. tanggal ...... bulan .........tahun.............( - - -) bertempat di.................... : I. PT Bursa Efek Surabaya

:

Berkedudukan hukum dan berkantor pusat di Surabaya, Gedung Medan Pemuda Lantai 5, Jalan Pemuda nomor 27-31 serta memiliki kantor operasional di Jakarta, Plaza Bapindo Bank Mandiri Tower Lantai 20 dan 23, jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55, dalam hal ini diwakili oleh ........ ..................... dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Pasal 11 ayat 11.1 Anggaran Dasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dimuat dalam akta nomor 119 tanggal 21 Oktober 2004 dibuat dihadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar tanggal 21 Oktober 2004 tersebut telah diterima dan dicatat oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Perundang -undangan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2004 no. C-31695 HT.01.04.TH.2004, demikian itu sah mewakili PT Bursa Efek Surabaya selanjutnya disebut “BES”.

II. Daerah ……………………………………. :

Dalam hal ini diwakili oleh ............., selaku Kepala Daerah............... berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia No..........., berkedudukan di .............................., dengan alamat..................... selanjutnya disebut “Daerah”.

sepakat membuat Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek (“Perjanjian”) sehubungan dengan maksud Daerah mencatatkan Obligasi Daerah senilai Rp..................... (.......................................) di Bursa Efek Surabaya, dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 Bursa akan mempertimbangkan maksud Daerah tersebut setelah Daerah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian ini, sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

5.

Pernyataan Pendaftaran telah Efektif; Penawaran Umum telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Memenuhi persyaratan dan prosedur Pencatatan Efek di Bursa. Memenuhi ketentuan mengenai Satuan Pemindahbukuan Obligasi dan Satuan Perdagangan Obligasi untuk perdagangan Obligasi di Bursa, sebagaimana telah ditetapkan oleh Bursa yaitu: a. Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah); b. Satuan Perdagangan Obligasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya. Menawarkan sebagian dari Obligasi Daerah yang diterbitkan kepada investor individu (ritel). Halaman 8 dari 11



No. Revisi : 0.0

Status: Terkendali

Daerah mengajukan ke Bursa permohonan Pencatatan Obligasi Daerah disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bursa, selambat-lambatnya 8 (delapan) Hari Bursa sebelum tanggal Pencatatan. Pasal 2 Dalam hal Pernyataan Pendaftaran Obligasi Daerah belum Efektif dan terdapat perubahan dan atau tambahan atas dokumen yang telah diajukan sebelumnya, maka Daerah wajib menyampaikan perubahan dan atau tambahan atas dokumen tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa sejak dilakukannya perubahan dan atau tambahan. Pasal 3 Perjanjian ini berakhir apabila : 1. Obligasi Daerah telah tercatat di Bursa; 2. Salah satu Pihak mengakhiri perjanjian; 3. Laporan Keuangan terakhir yang diaudit telah melewati jangka waktu 9 (sembilan) bulan sejak tanggal Laporan Keuangan dimaksud. Pasal 4 Apabila ketentuan dalam Pasal 3 angka 3 tersebut di atas telah terlampaui namun Pernyataan Efektif belum dikeluarkan oleh Bapepam dan LK maka Daerah harus memperbaharui dokumen yang diperlukan dan menandatangani PPPE kembali dengan Bursa. Pasal 5 Hal-hal yang belum di atur dalam perjanjian ini, diatur kemudian dalam perjanjian tersendiri. Demikianlah, perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT Bursa Efek Surabaya

Daerah ………………

____________________ Direktur Utama / Direktur

___________________ Gubernur/Bupati/Walikota

*coret yang tidak perlu

Halaman 9 dari 11



No. Revisi : 0.0

Status: Terkendali

LAMPIRAN I.F.3-4 PERATURAN NOMOR I.F.3 : PENCATATAN OBLIGASI DAERAH Nomor : ................. Lampiran : ................. .........................,................... 20..... Kepada Yth.: Direktur Utama PT Bursa Efek Surabaya .................................................. Perihal : Permohonan Pencatatan Obligasi Daerah Dengan hormat, Yang bertanda-tangan dibawah ini: Nama : …………………….. Jabatan : …………………….. Untuk dan atas nama : Daerah :........................... ........ Alamat : .................................. .................................. dengan ini mengajukan permohonan untuk mencatatkan Obligasi Daerah dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. ………… (.............. .................................... Rupiah) di Bursa Efek Surabaya . Obligasi Daerah tersebut dicatatkan di Bursa Efek Surabaya pada tanggal ……. Sebagai bahan pertimbangan disampaikan dokumen sebagai berikut : 1. 1 (satu) copy Surat Pernyataan Efektif; 2. 1 (satu) copy Perjanjian Perwaliamanatan; 3. 1 (copy) surat hasil Pemeringkatan dari Pemeringkat Efek (jika ada); 4. Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana sesuai Lampiran Peraturan Bapepam IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum; 5. 5 (lima) co py Sertifikat Jumbo Obligasi Daerah; 6. 5 (lima) eksemplar Prospektus; a Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Hormat kami, Kepala Daerah .......................... (..........................................) (tandatangan&nama terang ) * ) coret yang tidak perlu.

Halaman 10 dari 11



No. Revisi : 0.0

Status: Terkendali

LAMPIRAN I.F.3-5 PERATURAN NOMOR I.F.3 : PENCATATAN OBLIGASI DAERAH SURAT PERNYATAAN Yang bertanda-tangan dibawah ini: Nama : …………………….. Jabatan : …………………….. Untuk dan atas nama Daerah Alamat

:

:................................... : .................................. ..................................

dengan ini menyatakan bahwa : 1.

Kami telah membaca dan memahami sepenuhnya Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Surabaya dan kami bersedia mematuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan tersebut;

2.

Apabila kami melanggar sebagian ataupun seluruh ketentuan dalam Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Surabaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, maka kami bersedia menerima sanksi administrasi dan atau denda sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pencatatan Efek PT Bursa Efek Surabaya;

3.

Kami bersedia menerima dan memberikan keterangan setiap saat kepada PT Bursa Efek Surabaya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun juga. ................., ...............20..... Kepala Daerah ......................... Materai Cukup (......................................) (nama terang, tanda tangan & cap Daerah)

Halaman 11 dari 11

PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I.F.3: PENCATATAN OBLIGASI DAERAH

Recommend Documents