PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
b.
bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan tersebut maka perlu diselenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
:
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834) sebagai-mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 74, Tambahan Lembaran RI Nomor 4645); Lembaran Daerah
165
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
Lembaran Daerah
9.
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain;
12.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran penduduk sebagai Akibat Perubahan Alamat;
14.
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);
15.
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10) ; 166
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan BUPATI LOMBOK TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur. 5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 6. Camat adalah Kepala Kecamatan. 7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan. 8. Lurah adalah Kepala Kelurahan. 9. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 11. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur. 12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 15. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Lembaran Daerah
167
16.
17. 18. 19.
20.
21.
22.
23. 24. 25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. Orang Asing adalah bukan Warga Negara Indonesia. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya di singkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Wajib KTP adalah setiap penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana. Pejabat pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/ kelurahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial. Orang Terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
Lembaran Daerah
168
34.
35.
36. 37. 38. 39. 40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Lahir Mati adalah suatu kejadian dimana seseorang bayi pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan lamanya dalam kandungan paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami istri sesuai peraturan perundang-undangan. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai peraturan perundang-undangan. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi. Surat Keterangan Tempat Tinggal, selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin Tinggal Terbatas yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pengesahan Anak adalah adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perubahan Kewarganegaraan adalah perubahaan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing atau seorang Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, percereraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Izin tinggal terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Izin tinggal tetap adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan tekhnologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan. Kode Keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentifikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut. Rekaman Elektronik adalah alat penyimpan data elektronik penduduk yang dapat dibaca secara elektronik dengan alat pembaca sebagai pengaman data kependudukan.
Lembaran Daerah
169
52. 53.
54. 55.
56. 57.
58. 59.
60.
61.
62.
63.
Pindah atau Datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru menetap. Surat Keterangan penduduk adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan penduduk yang meliputi surat keterangan lahir, surat keterangan mati, surat keterangan lahir mati, surat keterangan tempat tinggal. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk dalam wilayah suatu kelurahan. Mutasi Penduduk adalah perubah data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainya. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk dalam suatu kelurahan. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Data Base adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistimatik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat data base pada penyelenggara kabupaten yang menghimpun data kependudukan instansi pelaksana. Pusat Data adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat data base pada penyelenggara kabupaten dan/atau instansi pelaksana yang menghimpun dan mengintegrasikan data kependudukan dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh menteri kepada petugas yang ada pada dinas untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan ijin yang diberikan Hari adalah hari kerja. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK Pasal 2
Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : a.
Dokumen Kependudukan;
b.
Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
c.
Perlindungan atas data pribadi;
d.
Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e.
Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f.
Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
Lembaran Daerah
170
Pasal 3 Setiap penduduk wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA Bagian Kesatu Kewenangan Penyelenggara Pasal 4 Pemerintah Kabupaten berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi: a.
koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
b.
pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
c.
pengaturan tekhnis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
d.
pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
e.
pelaksanaan kegiatan kependudukan;
f.
penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g.
pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten;
h.
koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan
pelayanan
masyarakat
di
bidang
administrasi
Bagian Kedua Instansi Pelaksana Pasal 5 (1)
Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi : a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting; b. Memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting; c. Menerbitkan dokumen kependudukan; d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting; dan f.
Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Lembaran Daerah
171
(2)
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pencatat pada KUA Kecamatan.
(3)
Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana.
(4)
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum di akui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundangundangan. Pasal 6
(1)
Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi : a. b. c.
d.
memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk; memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan; memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan;
(2)
Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
(3)
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan. Bagian Ketiga Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi Pasal 7
(1)
Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil.
(2)
Dalam hal pejabat dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati Lombok Timur dapat menunjuk pejabat lain dari unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pasal 8
(1)
Petugas registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(2)
Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
Lembaran Daerah
172
BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Paragraf 1 Pencatatan Biodata Penduduk Pasal 8 (1)
Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
(2)
Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk di catatkan biodatanya.
(3)
Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Pasal 9
(1)
Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat.
(2)
Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana.
(3)
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan KK.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Peraturan Bupati.
penerbitan KK diatur dengan
Paragraf 3 Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pasal 10 (1)
Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP berbasis NIK yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.
(2)
Setiap penduduk yang telah memiliki KTP tetapi belum berbasis NIK harus mengajukan penggantian KTP berbasis NIK sesuai domisili penduduk yang bersangkutan.
(3)
KTP untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun.
(4)
Untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
Lembaran Daerah
173
Pasal 11 (1)
Blangko KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi jati diri dalam pelayanan publik.
(2)
Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, pas photo, dan sidik jari seluruh jari tangan penduduk yang bersangkutan. a. Sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan: b. untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan c. untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan di Instansi Pelaksana.
(3)
Rekaman sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 12
(1)
Dalam hal KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mengalami kerusakan, hilang, dan/atau tidak dapat dipergunakan, Instansi Pelaksana menerbitkan KTP pengganti berdasarkan pengajuan oleh penduduk yang bersangkutan.
(2)
Masa berlaku KTP bagi orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap.
(3)
Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan surat keterangan datang dari luar negeri oleh pejabat yang di tunjuk oleh Bupati Lombok Timur.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan KTP diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 13
(1)
Penduduk WNI yang sudah berumur 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
(2)
KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal. Pasal 14
(1)
KTP yang hilang atau rusak wajib dilakukan penggantian.
(2)
Untuk penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon/ pelapor wajib melapor kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan : a. Data yang bersangkutan diketahui oleh lurah/Kepala Desa; b. Foto copy KK; c. KTP yang rusak; d. Surat keterangan dari kepolisian bagi mereka yang kehilangan KTP; Pasal 15
(1)
KK ditandatangani oleh Kepala Instansi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Lembaran Daerah
pelaksana
yang
mengelola
174
(2)
Bagi penduduk korban bencana dapat diberikan KTP tanpa dipungut biaya dengan persetujuan Bupati. Bagian Kedua Nomor Induk Kependudukan Pasal 16
(1)
Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
(2)
NIK diberikan setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan Nasional dengan menggunakan System Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
(3)
Setiap penduduk diberikan 1 (satu) NIK yang berlaku seumur hidup.
(4)
NIK sebagaimana dimakud dalam Pasal (3) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik. Bagian Ketiga Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Paragraf 1 Perubahan Alamat Pasal 17
(1)
Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, instansi pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan dokumen pendaftaran penduduk diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf 2 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 18
(1)
Penduduk WNI yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
(2)
Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk dialamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
(3)
Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada instansi pelaksana didaerah tujuan untuk menerbitkan surat Keterangan Pindah Datang.
(4)
Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendaftaran Pindah Datang penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Bupati.
Lembaran Daerah
175
Paragraf 3 Pendaftaran Penduduk yang Bertransmigrasi Pasal 19 (1)
Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang penduduk WNI yang bertransmigrasi.
(2)
Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi : a. Surat Pengantar RT/RW; b. KK; c. KTP; d. Kartu seleksi calon transmigrasi;dan e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.
(3)
Pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi dapat dibantu oleh Instansi yang menangani urusan transmigrasi.
Paragraf 4 Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 20 (1)
Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
(2)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
(3)
Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
(4)
Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan KK, KTP atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang bersangkutan. Paragraf 5 Pindah Datang Antar Negara Pasal 21
(1)
Penduduk WNI yang pindah keluar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
(2)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri. Pasal 22
(1)
Setiap Orang Asing tinggal menetap dalam daerah wajib memiliki Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap.
(2)
Surat Keterangan Pindah Dan Datang Orang Asing Tinggal Tetap ditandatangani oleh Kepala Dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Lembaran Daerah
176
(3)
Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Dan Datang Orang Asing Tinggal Tetap adalah : a. KK dan KTP; b. Akta kelahiran: c. Akta perkawinan; d. Surat keteragan lapor diri dari kepolisian yang masih berlaku; e. Kartu izin tinggal tetap (KITAP) dari imigrasi; f. Pas foto terbaru 1 (satu) lembar. Pasal 23
(1)
Setiap orang asing yang memperoleh izin tinggal terbatas wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan surat keterangan pindah datang untuk orang asing tinggal terbatas.
(2)
Surat Keterangan Pindah dan Datang Orang Asing Tinggal Tetap Terbatas ditandatangani oleh Kepala Dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(3)
Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Dan Datang Orang Asing Tinggal Tetap Terbatas adalah : a. Paspor; b. Kartu ijin tinggal terbatas (KITAS) dari kantor imigrasi; c. Surat tanda lapor diri dari kepolisian yang masih berlaku; d. Surat ijin tenaga kerja asing dari Instansi yang berwenang; e. Surat jaminan dari perusahaan/badan usaha /perorangan; f. Buku pengawasan orang asing; g. pas photo terbaru. Pasal 24
(1)
Setiap WNI yang akan pindah ke luar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih dari satu tahun wajib memiliki Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN WNI).
(2)
SKPLN WNI sebagimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(3)
Persyaratan untuk memperoleh SKPLN WNI adalah : a.
KK / KTP;
b.
Surat pengantar pindah ke luar negeri yang di keluarkan oleh lurah dan di sahkan oleh camat;
c.
Surat ijin orang tua atau wali yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum menikah;
d.
pas photo terbaru. Pasal 25
(1)
Setiap WNI yang datang dan menetap paling lama 14 hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan wajib memiliki surat keterangan datang dari luar negeri (SKDLN)WNI;
(2)
SKDLN WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh kepala dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
Lembaran Daerah
177
(3)
SKDLN WNI digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP;
(4)
Persyaratan untuk mendapatkan SKDLN WNI adalah : a. nomor KK dan NIK yang pernah dimiliki; b. mengisi biodata penduduk (bagi yang belum memiliki NIK); c.
pasport dan tanda masuk dari imigrasi;
d. pas photo terbaru. Pasal 26 (1)
Setiap orang asing yang baru datang dari luar negeri yang mendapat ijin tinggal terbatas di Indonesia dan Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas wajib melapor paling lama 14 hari kerja sejak diterbitkan ijin tinggal terbatas untuk diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
(2)
SKTT sebagaimana di maksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan catatan sipil dan berlaku sampai masa habis tinggal terbatas.
(3)
Persyaratan memperoleh SKTT adalah : a. Pasport dan tempat ijin tinggal terbatas (KITAS) dari instansi yang berwenang; b. NIK (bagi yang pernah memiliki (NIK); c. mengisi biodata (bagi yang belum memilki NIK); d. pas photo terbaru. Pasal 27
(1)
Setiap penduduk orang asing tinggal terbatas atau orang asing tinggal tetap yang akan pindah keluar negeri diberikan surat keterangan pindah ke keluar negeri untuk orang asing (SKPLN).
(2)
SKPLN orang asing sebagimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Dinas yang mengelola pendaftaran penduduk dan catatan sipil.
(3)
Persyaratan untuk memperoleh SKPLN orang asing adalah : a.
pasport yang masih berlaku;
b.
kartu ijin tinggal terbatas (KITAS), dari Instansi yang berwenang;
c.
KK dan KTP (bagi orang asing yang tinggal tetap);
d.
SKTT (bagi orang asing yang tinggal terbatas). Bagian Keempat Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Pasal 28
(1)
Instansi Pelaksana wajib melakukan Administrasi Kependudukan yang meliputi: a. penduduk korban bencana alam; b. penduduk korban bencana sosial; c. Orang Terlantar; dan d. komunitas terpencil.
Lembaran Daerah
pendataan
penduduk
Rentan
178
(2)
Bagi penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebelum diberikan KK, KTP dan akta catatan sipil oleh Pemerintah Daerah, diberikan Surat Keterangan Pengganti Dokumen Kependudukan.
(3)
Surat Keterangan Pengganti Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali setelah di verifikasi data dengan daerah asal.
(4)
Penerbitan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya dengan persetujuan Bupati. Pasal 29
(1)
Surat keterangan pengganti Dokumen Kependudukan terdiri a. Surat Keterangan Pengganti Kartu Identitas (SKPTT); b. Surat Keterangan Pencatatan Sipil; c. Surat Keterangan Orang Terlantar; d. Surat Keterangan Tanda Komunitas.
atas :
(2)
Surat Keterangan Pengganti Dokumen Kependudukan, ditandatangani oleh Kepala Dinas Instansi Pelaksana yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(3)
Surat Keterangan Pencatatan Sipil terdiri dari Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa dan di ketahui Camat. Bagian Kelima Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri Pasal 30
(1)
Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pela-oran terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan orang lain.
(2)
Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
(3)
Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB V PENCATATAN SIPIL Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran Pasal 31
(1)
Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana pada unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari masa kerja sejak tanggal kelahiran.
(2)
Kelahiran yang pelapornya tepat waktu sebagaimana ayat (1) dapat diberikan kutipan akta kelahiran tanpa dipungut biaya.
Lembaran Daerah
179
(3)
Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Akta Kelahiran Tepat Lapor dengan melampirkan : a. Surat Keterangan Lahir dari Dokter/Bidan/Bidan Desa yang menolong kelahiran; b. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah/Kepala Desa; c. Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua; d. KK dan KTP kedua orang tua; e. dokumen imigrasi bagi WNA.
(4)
Pelaporan kelahiran lewat waktu 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun diterbitkan akta kelahiran terlambat lapor dengan melampirkan : a. Surat Keterangan Lahir dari Dokter/Bidan/Bidan Desa yang menolong kelahiran; b. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah/Kepala Desa; c. Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua; d. KK dan KTP kedua orang tua; e. dokumen imigrasi bagi WNA; f.
(5)
persetujuan Bupati/pejabat yang ditunjuk.
Pelaporan kelahiran lewat waktu 1 (satu) tahun diterbitkan akta kelahiran terlambat lapor dengan melampirkan : a.
surat keterangan lahir dari dokter/bidan/bidan desa yang menolong kelahiran;
b.
surat keterangan kelahiran dari Lurah/Kepala Desa;
c.
akta nikah/akta perkawinan orang tua;
d.
KK dan KTP kedua orang tua;
e.
dokumen imigrasi bagi WNA;
f.
penetapan Pengadilan Negeri.
(6)
Pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran orang yang tidak di ketahui asal-usulnya (keberadaan orang tuanya) didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara dari kepolisian.
(7)
Kutipan atau salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau pembaruan dapat diberikan kutipan atau salinan akta kedua dan seterusnya dengan pengajuan permohonan kepada Bupati Lombok Timur atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 32
(1)
Kelahiran penduduk yang lahir di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya/keluarganya/kuasanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia
(2)
Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat tanda bukti laporan kelahiran dengan melampirkan : a.
surat keterangan/tanda bukti kelahiran;
b.
surat keterangan kelahiran dari Lurah/Kepala Desa;
c.
akta nikah/akta perkawinan orangtua;
Lembaran Daerah
180
d.
KK dan KTP kedua orang tua;
e.
pasport orang tua. Pasal 33
(1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan memenuhi syarat: a. Surat pengantar RT dan RW; dan b. Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran. (2) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa/Lurah menerbitkan dan menandatangani surat keterangan lahir mati atas nama Instansi Pelaksana. (3) Kepala Desa/Lurah berkewajiban mengirim surat keterangan lahir mati kepada petugas perekam data kependudukan di Kecamatan. (4) Pencatatan pelaporan lahir mati orang asing dilakukan oleh Instansi Pelaksana. Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Daerah Pasal 34 (1)
Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
(2)
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut :
(3)
a.
surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan;
b.
KTP Suami istri;
c.
Pas Photo Suami istri;
d.
kutipan akta kelahiran Suami-istri;
e.
Paspor bagi suami atau istri orang asing.
Bagi WNA yang melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Islam dapat diterbitkan surat tanda bukti laporan perkawinan dengan melampirkan : a.
surat pengantar/keterangan dari Lurah/Kepala Desa;
b.
surat pengantar/keterangan dari Kantor Urusan Agama;
c.
akta nikah;
d.
pas photo berdampingan ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
e.
dokumen imigrasi. Pasal 35
(1)
Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perkawinan, disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD untuk direkam ke dalam data base kependudukan.
Lembaran Daerah
181
(2)
Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan. Paragraf 2 Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Pasal 36
(1)
Perkawinan WNI diluar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia.
(2)
Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan perkawinan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia.
(3)
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
(4)
Instansi Pelaksana yang menerima data perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia mencatat dan merekam kedalam database kependudukan. Paragraf 3 Pencatatan Pembatalan Perkawinan Pasal 37
(1)
Pembatalan perkawinan wajib di laporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2)
Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut kutipan akta perkawinan kepemilikan akta atau mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan. Bagian Ketiga Pencatatan Perceraian Pasal 38
(1)
Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi yang bukan beragama Islam, wajib dilaporkan kepada unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2)
Pelaporan perceraian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diterbitkan akta perceraian dan memberikan catatan pinggir pada akta perkawinan yang bersangkuatan dengan melampirkan :
(3)
a.
surat pengantar/keterangan dari Lurah/Kepala Desa;
b.
akta perceraian;
c.
KK dan KTP yang bersangkutan;
d.
pas photo ukuran 4 X 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
Dalam hal tempat perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan
Lembaran Daerah
182
terjadinya peristiwa perceraian kepada pejabat yang pencatatan sipil yang mencatat peristiwa perkawinan. (4)
Setiap WNI yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian.
(5)
Kutipan akta perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan akta salinan atau akta perceraian dengan mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. asal 39
(1)
Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD untuk direkam ke dalam data base kependudukan.
(2)
Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian. Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perceraian Pasal 40
(1)
Pembatalan perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subyek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian. Bagian Kelima Pencatatan Kematian Pasal 41
(1)
Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatn sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
(2)
Pelaporan kematian sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan akta kematian umum dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan dengan melampirkan :
(3)
a.
surat keterangan kematian puskesmas/visum dokter;
dari
b.
surat kematian dari Lurah/Kepala Desa;
c.
KK dan KTP yang bersangkutan;
d.
akta kelahiran yang bersangkutan;
e.
dokumen imigrasi bagi WNA.
rumah
sakit/rumah
bersalin/
Pelaporan kematian setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat ijin atasan pejabat pencatatan sipil dan diterbitkan akta kematian istimewa dengan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan serta melampirkan :
Lembaran Daerah
183
a.
surat keterangan kematian puskesmas/visum dokter;
dari
b.
surat kematian dari Lurah/Kepala Desa;
c.
KK dan KTP yang bersangkutan;
d.
akta kelahiran yang bersangkutan;
e.
dokumen imigrasi bagi WNA.
rumah
sakit/rumah
bersalin/
Pasal 42 (1)
Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.
(2)
Pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian.
(3)
Persyaratan dan Tata Cara pencatatan kematian sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 43 (1)
Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat diketemukan jenazahnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
(2)
Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.
(3)
Persyaratan dan Tata Cara pencatatan kematian pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
sebagai-mana dimaksud
Pasal 44 (1)
Kematian WNI di Luar Negeri, wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan pada Instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian;
(2)
Apabila perwakilan RI mengetahui peristiwa kematian seseorang WNI di Negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan RI.
(3)
Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di rekam dalam database kependudukan dan diterbitkan Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri
Lembaran Daerah
184
Bagian Keenam Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak Pasal 45 (1)
Pencatatan pelaporan Pengangkatan Anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.
(2)
Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa foto copy :
(3)
a.
surat pengantar/keterangan dari Lurah/Kepala Desa;
b.
penetapan pengadilan negeri tentang pengangkatan anak;
c.
akta kelahiran anak yang bersangkutan; dan
d.
KK dan KTP orang tua angkat.
Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 46
(1)
Setiap Pengangkatan Anak bagi WNI yang dilaksanakan di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia.
(2)
Pelaporan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat keterangan pengangkatan anak dengan melampirkan : a.
surat pengantar/keterangan dari Lurah/Kepala Desa;
b.
akta pengangkatan anak yang bersangkutan;
c.
akta perkawinan/nikah orang tua angkat;
d.
KK dan KTP orang tua angkat. Paragraf 2 Pengakuan Anak Pasal 47
(1)
Setiap Pengakuan Anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan.
(2)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam register Akta Pengakuan Anak dan mene rbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
(3)
Bagi anak yang Akta Kelahirannya diterbitkan oleh dina diluar daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
(4)
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengakuan Anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
Lembaran Daerah
185
(5)
Persyaratan dan tata cara pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf 3 Pengesahan Anak Pasal 48
(1)
Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orangtuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orangtuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
(2)
Pencatatan Pengesahan Anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan Pengesahan Anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
(3)
Berdasarkan pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak.
(4)
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
(5)
Persyaratan dan tata cara pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh Pencatatan Perubahan Nama Pasal 49
(1)
Setiap Perubahan Nama yang telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib dilaporkan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan pengadilan;
(2)
Pelaporan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang bersangkutan dengan melampirkan : a.
surat pengantar/ keterangan dari Lurah/Kepala Desa;
b.
penetapan perubahan nama dari pengadilan atau pejabat yang berwenang;
c.
akta pencatatan sipil yang dimiliki;
d.
KK dan KTP yang bersangkutan. Bagian Kedelapan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Pasal 50
(1)
Setiap Perubahan Kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan
Lembaran Daerah
186
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat. (2)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil.
(3)
Persyaratan dan tata cara perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati Paragraf 2 Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda Pasal 51
(1)
Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya , wajib melaporkan ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundanng-undangan untuk memilih kewarga-negaraan berakhir.
(2)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaks jud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pingggir pada register akta pencatatan sipil.
(3)
Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Bagian Kesembilan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Pasal 52
(1)
Pencatatan pristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya.
(2)
Peristiwa penting laninnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
(3)
Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
(4)
a.
Penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya;
b.
KTP dan KK yang bersangkutan;
c.
Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan peristiwa penting lainnya.
Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara : a.
Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
b.
Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana melakukan verifikasi dan validasi berkas pelaporan peristiwa penting lainnya pada database kependudukan;
c.
Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pingggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
Lembaran Daerah
187
Bagian Kesepuluh Pembetulan dan Pembatalan Akta Paragraf 1 Pembetulan dan Pembatalan Akta Pasal 53 (1)
Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh)hari sejak diterima oleh pemohon.
(2)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil lama dari pemohon.
(3)
Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf 2 Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Pasal 54
(1)
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2)
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan menarik dan mencabut akta pencatatan sipil.
(3)
Persyaratan dan tata cara pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Paragraf 3 Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pasal 55
(1)
Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.
(2)
Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.
(3)
Kutipan baru diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Paragraf 4 Legalisasi Akta Pencatatan Sipil Pasal 56
(1)
Dinas atau UPTD Instansi Pelaksana hanya melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di daerah.
Lembaran Daerah
188
(2) (3)
(4)
Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di luar daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila : a. Tidak terdapat coretan; b. Tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB VI PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS Pasal 57
(1)
Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugasnya.
(2)
Kartu Tanda penduduk Khusus sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi blanko yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
(3)
Kartu Tanda penduduk Khusus sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas Petugas Rahasia Khusus berakhir.
(4)
Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Ptugas rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala Instansi Pelaksana untuk dimusnahkan.
(5)
Penerbitan Kartu Tanda penduduk Khusus sebagaimana disebutkan pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan Biodata Penduduk dan Kartu Keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.
(6)
Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP khusus, penyimpanan datanya, pengembalian serta pencabutan KTP Khusus dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB VII DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Data Kependudukan Pasal 58
(1)
Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
(2) Data perseorangan meliputi : a. Nomor KK; b. NIK; c. Nama lengkap; d. Jenis kelamin; e. Tempat lahir; Lembaran Daerah
189
f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. å.
Tanggal/bulan/tahun lahir; Golongan darah; Agama/kepercayaan; Status perkawinan; Status hubungan dalam keluarga; Cacat fisik dan/atau mental; Pendidikan terakhir; Jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; Nama ibu kandung NIK ayah; Nama Ayah; Alamat sebelumnya; Alamat sekarang; Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir; nomor akta kelahiran/surat kenal lahir; Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; nomor akta perkawinan/buku nikah; tanggal perkawinan; kepemilikan akta perceraian; nomor akta perceraian/surat cerai; tanggal perceraian.
(3)
Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
(4)
Data Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimanfaatkan untuk kebijakan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Pasal 59
(1)
Instansi Pelaksana sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari; Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari; Surat Keterangan Pindah keluar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari Surat Keterangan Lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari; Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 7 (tujuh) hari;
Lembaran Daerah
190
m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 7 (tujuh) hari. (2)
Instansi Pelaksana sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut : a.
KK dan KTP paling lambat 2 (dua) hari;
b.
Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari Bagian Kedua Dokumen Kependudukan Pasal 60
(1) Dokumen kependudukan meliputi :
(2)
a. Biodata penduduk; b. KK; c. KTP; d. Surat Keterangan Kependudukan; e. Akta Pencatatan Sipil. Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. Surat Keterangan Pindah; b. Surat Katerangan Pindah Datang; c. Surat Katerangan Pindah ke Luar Negeri; d. Surat Katerangan Datang Dari Luar Negeri; e. Surat Katerangan Tempat Tinggal; f. Surat Katerangan Lahir Mati; g. Surat Katerangan Pembatalan Perkawinan; h. Surat Katerangan Pembatalan Perceraian; i. Surat Katerangan Pengangkatan Anaka; j. Surat Katerangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia; k. Surat Tanda Bukti Peristiwa Penting di Luar Negeri; l. Surat Katerangan Pengganti Tanda Identitas; m. Surat Katerangan Pencatatan Sipil; n. Surat Katerangan Kelahiran; o. Surat Katerangan Kematian; p. Surat Katerangan Perkawinan; q. Surat Katerangan Perceraian.
(3)
Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam Daerah, Surat Keterangan Penduduk Pindah keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah keluar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
(4)
Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara
Lembaran Daerah
191
indonesia antar Kecamatan, diterbitkan oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana. (5)
Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga negara Indonesia antar Desa/ Kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga negara Indonesia antar Desa/ Kelurahan dalam satu kecamatan, surat Keterangan kelahiran untuk Warga negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk warga negara Indonesia, Surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/ Lurah atas nama Instansi Pelaksana.
(6)
Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Pasal 61
Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan yang dialami. Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan Pasal 62 (1)
(2) (3) (4)
Petugas tertentu pada instansi pelaksana diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan. Petugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri. Data dan Dokumen Kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Instansi Pelaksana. Data Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (3) disimpan dalam ruang data center Instansi Pelaksana.
(5)
Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (3) disimpan dalam ruang dokumen Instansi Pelaksana.
(6)
Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan back-up atau cadangan. Bagian Keempat Perlindungan Data Pribadi Penduduk Pasal 63
(1) Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat: a. b. c. d. e. f. g.
nomor KK; NIK; Tanggal/bulan/tahun lahir; Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; NIK ibu kandung; NIK ayah; Pencatatan peristiwa penting
Lembaran Daerah
192
(2)
Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada Pemerintah Kabupaten dan instansi pelaksana yang memiliki akses. BAB VIII BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN Bagian Kesatu Pengadaan Pasal 64
Pengadaan blangko dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan berpedoman pada Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Bagian Kedua Pengisian Data Pasal 65 Pengisian elemen data pada blangko KK, KTP, surat keterangan tinggal sementara, surat tempat tinggal dan register akta serta kutipan akta catatan sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blangko Pasal 66 (1)
Instansi Pelaksana pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blangko setiap bulan.
(2)
Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. BAB IX PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Pasal 67
Instansi Pelaksana pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan penatausahaan pendaftaran dan pencatatan sipil; Pasal 68 Penatausahaan pendaftaran dan pencatatan sipil menggunakan 3 (tiga) jenis blangko, yaitu : a. Buku harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan; b. Buku Mutasi Penduduk; c. Buku Induk Kependudukan.
Lembaran Daerah
193
Pasal 69 (1)
Instansi Pelaksana pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan pengelolaan dokumen register akta catatan sipil dan berkasberkas pelaporan untuk memperoleh catatan sipil.
(2)
Pengelolaan dokumen register akta catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemamfaatan register akta catatan sipil;
(3)
Dokumen register akta catatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan. BAB X SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK) Pasal 70
(1)
Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
(2)
Instansi Pelaksana melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 71
(1) SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
Database; Perangkat tekhnologi informasi dan komunikasi; Sumber daya manusia; Pemegang hak akses; Lokasi database; pengelolaan database; pemeliharaan database; pengamanan database; pengawasan database; data cadangan.
(2)
Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Instansi Pelaksana.
(3)
Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Instansi Pelaksana. BAB XI PELAPORAN Pasal 72
(1)
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh Instansi pelaksana kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Lembaran Daerah
194
BAB XII PENYIDIKAN Pasal 73 Selain oleh penyidik dari Kepolisian, penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 74 Dalam melaksanakan tugas penyidik, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berwenang : a.
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang yang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan daerah;
b.
Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c.
Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.
Melakukan penyitaan benda atau surat;
e.
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f.
Mengambil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
g.
Mendatangkan orang pemeriksaan perkara;
h.
Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
ahli
yang
diperlukan
dalam
hubungan
dengan
BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 75 (1)
(2)
Setiap penduduk dikenai Sanksi Administrasi berupa denda apabila : a.
Melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan;
b.
Melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting;
c.
Setiap penduduk yang bepergian tidak membawa KTP;
d.
Orang asing pemegang izin tinggal terbatas yang bepergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal;
e.
Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah ini;
Jenis pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (4) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penerimaan Daerah. Lembaran Daerah
merupakan
195
BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 76 Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 77 Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/ atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu) miliar rupiah. Pasal 78 Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala keluarga lebih dari 1 (satu ) KK atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Pasal 79 (1)
Dalam hal pejabat dan petugas pada Pemerintah Kabupaten dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana diaksud pada Pasal 75 dan Pasal 76, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 ( satu pertiga).
(2)
Dalam hal pejabat dan petugas pada Pemerintah Kabupaten dan Instansi pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaiamana dimaksud dalam pasal 77, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 80 Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan yang baru atau sebagai pengganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. \Pasal 81 Pelayanan Aministrasi yang berkaitan dengan Pencatatan Sipil di Kecamatan masih tetap dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana sampai terbentuknya UPTD Instansi pelaksana. Pasal 82 Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku :
Lembaran Daerah
196
a.
Pemerintah Kabupaten memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011;
b.
KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK masih tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
c.
KTP yang diterbitkan belum berbasis NIK tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 83
Dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah wajib menerbitkan Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaannya.
Pasal 84 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur. Ditetapkan di Selong pada tanggal 25 Nopember 2011 BUPATI LOMBOK TIMUR Cap. t t d. M.SUKIMAN AZMY Ditetapkan di Selong pada tanggal 28 Nopember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR Cap. t t d. USMAN MUHSAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 8
Lembaran Daerah
197
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL I. UMUM Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah dating untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan danperistiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan Pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil didasarkan pada asas peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Maka Harus Diadakan Penyesuaian Penerbitan KTP Dari Penerbitan KTP Yang Belum Berbasis NIK Menjadi KTP Yang Berbasis NIK. Secara keseluruhan Peraturan Daerah ini memuat Hak dan Kewajiban, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pendanaan, Pelaporan serta Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas Lembaran Daerah
198
Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas Lembaran Daerah
199
Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas.
Lembaran Daerah
200
Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Lembaran Daerah
201
Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas.
Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas
Lembaran Daerah
202
Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 8
Lembaran Daerah
203
