BUPATI LOMBOK TIMUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TIMUR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), terutama untuk mendanai Perbaikan dan penyediaan Air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan Air minum, perpipaan serta untuk memperkuat permodalan perusahaan Daerah Air Minum dan guna memperlancar pelaksanaan kegiatan penataan dan pemasangan sambungan rumah (SR) baru, maka di pandang perlu diberikan penambahan modal dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah kabupaten Lombok Timur ke dalam modal Perusahaan Daerah air Minum; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun Aggaran 2011. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang- undang nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Noor 10, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
3. Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286); 5. Undang-undang Pembendaharaan Indonesia Tahun Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Negara; (Lembaran Negara Republik 2004 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.); 8. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 15. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah; 16. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan BUPATI LOMBOK TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1.
Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.
Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
3.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
6.
Kepala Daerah adalah Bupati Lombok Timur.
7.
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur dengan persetujuan bersama Bupati Lombok Timur.
8.
Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Lombok Timur.
9.
Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
10. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah suatu badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah. 11. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah PD yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud dilakukannya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lombok Timur adalah untuk memperkuat struktur permodalan PD guna mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. (2) Tujuan dilakukannya penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lombok Timur adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
BAB III PENYERTAAN MODAL
Pasal 2 (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Timur adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 ( Satu Milyar Rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur . (2) Penyertaaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Pasal 3 Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipergunakan untuk perbaikan, penataan, dan pemasangan sambungan rumah (SR) baru bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan Air minum.
BAB IV PENGAWASAN Pasal 4 Badan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Penyertaan Modal dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya kedalam lembaran daerah kabupaten Lombok timur.
Disahkan di Selong pada tanggal BUPATI LOMBOK TIMUR,
M. SUKIMAN AZMY Diundangkan di Selong pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
LALU NIRWAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2011 NOMOR
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
I.
UMUM Kebutuhan masyarakat akan penyediaan air bersih di Kabupaten Lombok Timur semakin meningkat. Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) telah mengusahakan berbagai langkah pengembangan akses sambungan air minum. Dalam rangka meningkatkan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), terutama utuk mendanai Perbaikan dan penyediaan Air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan Air minum, perpipaan serta untuk memperkuat permodalan perusahaan Daerah Air Minum dan guna memperlancar pelaksanaan kegiatan penataan dan pemasangan sambungan rumah (SR) baru, maka pelu diberikan penambahan modal dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah kabupaten Lombok Timur ke dalam modal Perusahaan Daerah air Minum.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Pasal 2 Cukup Pasal 3 Cukup Pasal 4 Cukup Pasal 5 Cukup
jelas jelas jelas jelas jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR ……
