BUPATI LOMBOK TENGAH RANCANGAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR................ TENTANG INTEGRASI PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Menimbang
: a. b. c.
d.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4. 5.
Bahwa pembangunan pada hakikatnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin; Bahwa sebagian masyarakat yang tinggal disekitar hutan masih berada pada taraf hidup miskin dan menggantungkan penghidupannya pada sumber daya hutan; Bahwa dalam rangka pengelolaan hutan lestari guna percepatan penanggulangan kemiskinan perlu integrasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Hak; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Integrasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat ke dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan
1
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48140); 6.
7.
8.
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani Hutan Untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2009 tentang Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam HutanTanaman; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.59/Menhut-II/2011 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Pada Hutan....... Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan;
2
24. 25. 26. 27. 28. 29.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistim Pengelolaan Pembangunan Partisipatif; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan; Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor....Tahun..... tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) BUPATI LOMBOK TENGAH MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: a.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
c.
Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
d.
Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disingkat SKPD.
e.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disingkat Pemda.
f.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.
g.
Masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang memanfaatkan hasil hutan secara langsung maupun tidak langsung.
h.
Penyuluh adalah orang yang memberikan proses pembelajaran tentang suatu ilmu tertentu kepada kelompok masyarkat tertentu maupun masyarakat pada umumnya.
i.
Petugas Teknis adalah orang yang mempunyai keahlian di satu bidang tertentu.
3
j.
Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
k.
Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebanI izin/hak. Hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat (HKm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
l.
m. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah diluar kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik,Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN); n.
Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat atau selanjutnya disebut PHBM adalah suatu system pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan yang berlandaskan pada prinsip/jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.
o.
Kelompok masyarakat adalah kelompok yang terlibat dan mendukung kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
p.
Organisasi Non Pemerintah adalah Organisasi Nirlaba atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Lombok Tengah.
q.
Pelaku utama adalah beberapa lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab langsung melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian dalam program integrasi PHBM melalui kerja-kerja koordinasi, singkronisasi dan harmonisasi dengan para pihak.
r.
Pelaku pendukung adalah beberapa lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian dalam program integrasi PHBM melalui kerja-kerja koordinasi, singkronisasi dan harmonisasi dengan para pihak.
BAB II MAKSUD,TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2 Maksud 1)
Integrasi PHBM adalah untuk mendorong agar pembangunan kehutanan di Lombok Tengah tidak keluar dari konteks makro kebijakan penanggulangan kemiskinan.
2)
Memperlancar Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, serta pengendalian program Penanggulangan Kemiskinan.
3)
Mensinergikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan berbagai potensi sumber daya baik dari pemerintah (pusat dan daerah), swasta, LSM dan masyarakat secara umum.
4)
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, dan
5)
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4
Pasal 3 Tujuan 1)
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui kelompok-kelompok yang tergabung dalam program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Rakyat (HR).
2)
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan dan pengelolaan hutan.
3)
Terbangunnya sinergi dan koordinasi dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Pasal 4 Prinsip
Penyelenggaraan Integrasi PHBM dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Lombok Tengah harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pokok sebagai berikut: a.
Terpadu, yaitu terkoordinasi, terintegrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan semua pelaku pembangunan.
b.
Bertumpu pada pembangunan manusia, yaitu masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
c.
Otonomi, yaitu masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar dalam tahapan-tahapan dasar pemberdayaan yaitu penguatan nilai-nilai sosial budaya, penguatan kapasitas teknis, dan perbaikan tata kelola kehidupan.
d.
Desentralisasi, yaitu memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.
e.
Berorientasi pada penguatan nilai-nilai, kapasitas masyarakat, kelompok dan kelembagaan menuju masyarakat mandiri, bermartabat dan berbasis agribisnis.
f.
Partisipasi, yaitu masyarakat berperan aktif dalam proses atau alur tahapan kegiatan pembangunan dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk sumbangan materiil lainnya.
g.
Kesetaraan dan keadilan gender, yaitu masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan.
h.
Demokratis, yaitu masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat.
i.
Transparan dan Akuntabel, yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal,maupun administratif.
5
j.
Prioritas, yaitu masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemanfaatan untuk peningkatan kesejahteraan.
k.
Keberlanjutan, yaitu setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem keberlanjutannya. BAB III KELEMBAGAAN DAN PERAN PELAKU Pasal 5
Pengintegrasian PHBM dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah harus melibatkan pemangku kepentingan baik dinas/instansi SKPD dan Pemerintah Desa dilingkungan Kabupaten Lombok Tengah maupun lembaga-lembaga social kemasyarakatan. Pasal 6 Pelaku di Kabupaten (Utama) 1.
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau selanjutnya disebut TKPKD berperan melakukan koordinasi, singkronisasi, evaluasi, harmonisasi serta pengendalian terhadap program-program penanggulangan kemiskinan didaerah dalam integrasi PHBM.
2.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau selanjutnya disebut Bappeda berperan dan berfungsi dalam mendesain dan mengkoordinasikan integrasi PHBM dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Lombok Tengah.
3.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan atau selanjutnya disebut Dishutbun berperan dan berfungsi mendorong untuk mengintegrasikan, mensinergikan, mensinkronisasikan dalam optimalisasi PHBM dan mengalokasikan program kegiatan dalam rencana kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pengelola hutan.
4.
Kantor Lingkungan Hidup atau selanjutnya disebut KLH berperan dan berfungsi mendorong dalam upaya mengintegrasikan, mensinergikan PHBM untuk kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat hutan yang berkelanjutan dan mengalokasikan program kegiatan dalam rencana kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pengelola hutan.
5.
Diskoperindag berperan dan berfungsi mendorong, mensinergikan PHBM untuk optimalisasi hasil produksi hutan dan nilai jual produksinya dan mengalokasikan programnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pengelola hutan.
6.
Pembina Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terpadu atau selanjutnya disebut LEMPERMADU berperan dan berfungsi melakukan koordinasi, singkronisasi dan evaluasi dalam kegiatan PHBM.
Pasal 7 Pelaku di Kabupaten (Pendukung) 1.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau selanjutnya disebut BPMD berperan dan berfungsi mendorong Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam mensinergikan implementasi integrasi PHBM melalui terbitnya peraturan-peraturan di desa.
2.
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terpadu atau selanjutnya disebut BP4K berperan dan berfungsi memberikan penyuluhan dan mengalokasikan program kegiatan PHBM dalam rencana kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pengelola hutan.
6
3.
4.
Dinas Pertanian dan Peternakan atau selanjutnya disebut Dispertanak berperan dan berfungsi mengintegrasikan, mensinergikan program dalam kegiatan PHBM dan mengalokasikan program kegiatan dalam rencana kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pengelola hutan. Dinas Budaya dan Pariwisata atau selanjutnya disebut Disbudpar berperan dan berfungsi memfasilitasi pengembangan ekowisata dalam kegiatan PHBM dan mengalokasikan program kegiatan dalam rencana kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pengelola hutan.
5.
Dinas Pekerjaan Umum dan Ekonomi Sumber Daya Mineral atau selanjutnya disebut Dinas PU dan ESDM berperan dan berfungsi mengintegrasikan, mensinergikan, mensinkronisasikan program dalam kegiatan PHBM dan mengalokasikan program kegiatan dalam rencana kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pengelola hutan.
6.
Dinas Kesehatan atau selanjutnya disebut Dikes berperan dan berfungsi mengintegrasikan, mensinergikan, mensinkronisasikan program dalam kegiatan PHBM dan mengalokasikan program kegiatan dalam rencana kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pengelola hutan.
7.
Dinas Pendidikan dan Olahraga atau selanjutnya disebut Dikpora berperan dan berfungsi mengintegrasikan, mensinergikan, mensinkronisasikan program dalam kegiatan PHBM dan mengalokasikan program kegiatan dalam rencana kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pengelola hutan.
8.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau selanjutnya disebut Disnakertrans berperan dan berfungsi mengintegrasikan, mensinergikan, mensinkronisasikan program dalam kegiatan PHBM dan mengalokasikan program kegiatan dalam rencana kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pengelola hutan.
9.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau selanjutnya disebut BPBD berperan dan berfungsi mengintegrasikan, mensinergikan, mensinkronisasikan program dalam kegiatan PHBM dan mengalokasikan program kegiatan dalam rencana kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pengelola hutan.
10. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal atau selanjutnya disebut BPTP berperan dan berfungsi mengintegrasikan, mensinergikan, mensinkronisasikan program dalam kegiatan PHBM dan mengalokasikan program kegiatan dalam rencana kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pengelola hutan. 11. Lembaga Swadaya Masyarakat atau selanjutnya disebut LSM berperan dan berfungsi melakukan kegiatan fasilitasi, advokasi, pendampingan, pengawalan, pemberdayaan dalam integrasi PHBM. Pasal 8 Pelaku Tingkat Kecamatan 1.
Kepala Wilayah Kecamatan atau selanjutnya disebut Camat berperan dan berfungsi melakukan kegiatan koordinasi, singkronisasi dan evaluasi dalam kegiatan PHBM diwilayah kerjanya.
2.
UPTD Kehutanan berperan dan berfungsi melakukan pembinaan, penyuluhan dalam kegiatan PHBM diwilayah kerjanya.
3.
UPTD lainnya berperan dan berfungsi melakukan pembinaan, penyuluhan dalam kegiatan PHBM diwilayah kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4.
Pembina Lempermadu Kecamatan berperan dan berfungsi melakukan kerja-kerja koordinasi, singkronisasi dan evaluasi dalam kegiatan PHBM diwilayah kerjanya.
7
Pasal 9 Pelaku ditingkat Desa (masukan ada UU ttg desa) 1.
Pemerintah Desa berperan dan berfungsi mengintegrasikan PHBM dalam dokumen perencanaan pembangunan desa dan menyusun peraturan-peraturan di desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin pengelola hutan.
2.
Kelompok/koperasi pengelola hutan berperan dan berfungsi melakukan pengelolaan lahan hutan sesuai dengan peraturan untuk peningkatan kesejahteraan.
3.
Koperasi Pengelola Hutan berperan dan berfungsi melakukan pengelolaan lahan hutan sesuai dengan peraturan untuk peningkatan kesejahteraan anggotanya.
5.
Lempermadu berperan dan berfungsi melakukan koordinasi singkronisasi dan evaluasi dalam kegiatan PHBM diwilayah desa.
4.
Organisasi keagamaan, organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat lainnya berperan dan berfungsi membantu melakukan kegiatan penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat dalam kegiatan PHBM.
5.
Pengaman hutan atau lang-lang berperan dan berfungsi melakukan pengamanan dalam pengelolaan PHBM. BAB IV INTEGRASI PHBM Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 10 Strategi
1.
Arah program PHBM meliputi aspek: a. Tata kelola usaha; b. Tata kelola kawasan; c. Kelembagaan.
2.
Strategi integrasi PHBM dalam SPKD diarahkan pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar hutan dengan tetap menjaga kualitas daya dukung lingkungan hutan.
3.
Strategi aspek tata kelola usaha meliputi : a. Mengembangkan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu sebagai basis usaha ekonomi masyarakat; b. Membentuk usaha mikro dan kecil hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di sekitar kawasan dengan konsep one village one product. c. Melakukan pelatihan dan bimbingan tehnis pengelolaan usaha mikro dan kecil; d. Mengembangkan desain kelola usaha PHBM berdasarkan kajian yang komprehensif terhadap aspek pasar.
8
e. Mengintervensi pasar atau membangun sistem pemasaran baru. f. Mendorong pembentukan lembaga pemasaran produk PHBM di tingkat kawasan.
4.
Strategi aspek tata kelola kawasan meliputi : a. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang tumbuh yang tersedia, baik untuk mengoptimalkan fungsi hutan dan perolehan manfaat ekonomi bagi petani masyarakat miskin di sekitar hutan. b. Mengembangkan komoditas yang cepat menghasilkan dan bernilai ekonomi tinggi. c. Mengembangkan sistem budidaya yang efesien. d. Menggunakan teknologi tingkat tinggi tepat guna.
5.
Strategi tata kelola kelembagaan meliputi: a. Membentuk dan memberdayakan kelompok/koperasi tani hutan. b. Melakukan pelatihan pengelolaan kelompok/koperasi tani hutan.
6.
Strategi pendukung integrasi PHBM meliputi : a. Meningkatkan sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat meliputi sarana kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, perumahan, irigasi, perdagangan, jalan dll. b. Meningkatkan sarana usaha ekonomi kelompok meliputi perlengkapan dan peralatan produksi seperti alat tenun, alat makanan olahan, anyaman, ternak, bibit tanaman dll. Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 11
Langkah - langkah pengintegrasian PHBM dalam strategi penanggulangan kemiskinan daerah meliputi: a.
Mengintegrasikan PHBM dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SDPK).
b.
Menjadikan dokumen SDPK sebagai acuan dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan oleh semua pihak.
c.
Memperbaiki target sasaran penerima program PHBM.
d.
Mengembangkan mekanisme reward and punishment pelaksanaan program PHBM dalam perencanaan dan kebijakan anggaran pembangunan daerah.
e.
Membentuk kelompok kerja PHBM yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Pasal 12 Mekanisme Koordinasi
1.
Kegiatan ditingkat desa adalah bersama para pihak melakukan pengintegrasian PHBM dalam dokumen perencanaan pembangunan desa dan menyusun peraturan-peraturan di desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin pengelola hutan serta memastikan sasaran masyarakat penerima program dan pelaksana kegiatan ditingkat desa atau lokasi kegiatan dilakukan melalui pertemuan regular.
9
2.
3.
Kegiatan di tingkat kecamatan atau di kawasan ini terkait dengan koordinasi tingkat kecamatan atau kawasan untuk memastikan bahwa implementasi PHBM dan program Penanggulangan Kemiskinan berjalan sesuai rencana, serta melakukan monitoring, evaluasi dan pengawalan terhadap pelaksanaan PHBM serta kebijakan dan program Peanggulangan Kemiskinan di tingkat site/tapak. Kegiatan para pihak tingkat kabupaten adalah terkait dengan koordinasi tingkat kabupaten, serta monitoring, evaluasi dan pengawalan untuk memastikan pencapaian tujuan PHBM dan Penanggulangan Kemiskinan baik ditingkat tapak (site) maupun terhadap kinerja tim koordinasi tingkat kecamatan. Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi Pasal 13 Monitoring
Monitoring adalah serangkaian kegiatan pemantauan dan pengawasan, sebagai pengendalian terhadap proses pelaksanaan tahapan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan keluaran Kegiatan, dan memastikan bahwa tahapan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengintegrasian PHBM di Kabupaten Lombok Tengah Pasal 14 Evaluasi Evaluasi bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat dan hasil kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara rutin dan berkala. Kegiatan evaluasi ini perlu disusun secara sistematis, obyektif dan transparan. Kegiatan evaluasi dilaksanakan berdasarkan laporan, hasil pengawasan, dan pengaduan dari berbagai pihak. Pasal 15 1.
Isi dan penjabaran pengintegrasian PHBM dalam strategi penanggulangan kemiskinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
2.
Isi dan penjabaran sebagaimana pada ayat 1 disusun dengan sistematika panduan integrasi PHBM dalam strategi penanggulangan kemiskinan daerah BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16
Semua ketentuan yang berkaitan dengan penjelasan kegiatan integrasi PHBM dalam penggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan sebelum, dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuanketentuan dalam Peraturan Bupati ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Ditetapkan di Praya Pada Tanggal....... BUPATI LOMBOK TENGAH
10
H. MOH. SUHAILI,FT
Diundangkan di Lombok Tengah Pada Tanggal : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
DRS. H. LALU SUPARDAN, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR...TAHUN 2014
11
