BUPATI LOMBOK UTARA RANCANGAN PERATURAN DAERAH LOMBOK UTARA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN POS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK UTARA, Menimbang
:
a. bahwa salah satu urusan wajib yang diserahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah serta untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dibidang Penyelenggaraan Pos Telekomunikasi dan Informatika yang mempunyai peran penting dan strategis bagi pertumbahan disegala sektor; b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika diperlukan dukungan dana yang sangat berkaitan erat dengan kondisi geografis setiap daerah, oleh karena itu perlu dirumuskan secara cermat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pos Telekomunikasi dan Informatika.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terahir dengan UndangUndang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Lombok Utara di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4893);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049 ) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3303); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 3980); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 10); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010
tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 11) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun
2012
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Daerah
Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara Tahun 20120 Nomor 12)
2
BUPATI LOMBOK UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PENYELENGGARAAN
POS,
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara . 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati ialah Bupati Lombok Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 5. Dinas adalah Dinas yang terkait dalam kegiatan penyelenggaraan Pos, TeleKomunikasi dan Informatika; 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas terkait; 7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 8. Alat Komunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 9. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. 10. Pemancar Radio adalah alat yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio. 11. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. 12. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. 13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan instansi pertahanan dan keamanan negara. 14. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 15. Studio adalah tempat pusat kegiatan penyiaran Televisi dan Radio. BAB I RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup penyelenggaraaan Pos Telekomunikasi dan Informatika meliputi kegiatan dalam penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan informatika diseluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara.
3
BAB II POS TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Bagian Pertama Penyelenggaraan Pos Pasal 3 (1) Penyelenggaraan pos selain BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah dapat dilakukan oleh Badan Usaha berbadan hukum. (2) Badan Usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari PT (Perseroan Terbatas), CV (Commanditer Venootschap) dan Koperasi. Bagian kedua Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Informatika Pasal 4 Penyelenggaraan Telekomunikasi dan informatika dapat dilakukan oleh Badan Usaha berbadan hukum, pemerintah daerah dan koperasi. Bagian Ketiga Kegiatan Penyelenggaraan Pos Telekomunikasi dan Informatika Pasal 5 Kegiatan Penyelenggaraan Pos Telekomunikasi dan Informatika meliputi : a. Pemberian ijin untuk Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan; b. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor cabang dan agen jasa titipan; c. Pemberian Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) untuk mendirikan kantor pusat penyelenggaraan jasa titipan; d. Pengawasan jasa titipan untuk kantor agen; e. Pemberian ijin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Pemerintah dan Badan Hukum sepanjang tidak menggunakan frekwensi radio; f. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan ijin penyelenggaraan jaringan tetap local wireline (end to end ) cakupan Kabupaten; g. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; h. Pemberian ijin terhadap instalatur Kabel rumah/gedung (IKR/G); i. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya Kabupaten , pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan; j. Pemberian Ijin penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya; k. Pemberian ijin kantor cabang dan loket pelayanan operator; l. Pemeberian ijin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi; m. Pemeberian ijin untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten; n. Pemeberian rekomendasi untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten dalam satu satu propinsi; o. Pemberian ijin Hinder Ordonansi ( Ordonansi Gangguan ); p. Pemberian ijin Instalasi Penangkal Petir; q. Pemeberian ijin Instalasi Genset; r. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaraan standarisasi pos dan telkomunikasi; s. Pemberian ijin Usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi; t. Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan Televisi;
4
u. Keterangan Persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis permohonan penyelenggaraan radio; dan v. Perijinan penyelenggaraan Antena parabola dengan Sistem distribusi atau TV kabel; w. Penerbitan surat-surat ijin atau rekomendasi bidang komunikasi dan informatika lainnya. Pasal 6 (1) Setiap orang pribadi, badan usaha atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha Pos Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada pasal 5 wajib memiliki izin atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas. (2) Sebelum Izin atau rekomendasi dikeluarkan, Dinas melakukan survey lapangan tentang kelaikan jenis usahanya. (3) Biaya survey dibebankan pada pemohon yang melakukan kegiatan tersebut. PERIZINAN Pasal 7 (1) Penyelenggara pos, telekomunikasi dan informatika yang melakukan kegiatan usaha wajib mendapat ijin/rekomendasi dari Kepala Dinas (2) Untuk memperoleh ijin/rekomendasi harus melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (3) Persyaratan ijin/rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri dari : a. Mengajukan permohonan secara tertulis b. Foto copy KTP Pemohon c. Foto copy nomor pokok wajib pajab (NPWP) d. Surat ijin tempat usaha (SITU) e. Foto copy akte pendirian perusahaan dan f. Persyaratan lain yang diperlukan SANKSI PASAL 8 (1) Setiap penyeleggara pos,telekomunikasi dan informatika yang melanggar ketentuan pasal 5 dan pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. Teguran tertulis b. Denda dan atau c. Pencabutan ijin BAB III PEMBINAAN Pasal 9 (1) Pembinaan penyelenggaraan Pos Telekomunikasi dan Informatika dilakukan oleh Bupati. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, penyedia dan pengguna jasa Pos, telekomonikasi dan informatika b. bimbingan perencanaan teknis; c. pemberdayaan masyarakat di bidang pos telekomunikasi dan informatika.
5
Pasal 10 (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan jasa pos telekomunikasi dan informatika secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan. (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. perkembangan sosial dan ekonomi; b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat; c. laporan dan masukan dari pengguna jasa;
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Segala perijinan atau rekomendasi dan ketentuan lain yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal
2014
BUPATI LOMBOK UTARA,
H.DJOHAN SJAMSU DiUndangkan di Tanjung pada tanggal
2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA,
Drs. H.SUARDI,MM. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UATARA TAHUN 2014 NOMOR …….
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR
TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN POS, TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
I. UMUM Penyelenggaraan Pos,Telekomunikasi dan Informatika di wilayah Kabupaten Lombok Utara merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Pentingnya sektor Pos,Telekomunikasi dan Informatika tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan pos dan telekomunikasi dari dan keseluruh pelosok Kabupaten Lombok Utara serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam uapaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasilhasilnya. Dari gambaran diatas disadari peranan sektor pos dan telekomunikasi harus di tata dalam satu sistem pelayanan pos dan telekomunikasi yang terintegrasi dan mampu mewujudkan tersedianya jasa pos dan telekomunikasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, aman dan nyaman, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan adanya otonomi daerah. Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Keputuasn Bupati.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Ayat (1)
7
