PENJABARAN VISI MISI BUPATI/WAKIL BUPATI KASBUPATEN LOMBOK UTARA PERIODE 2016-2021 (Lombok Utara Lebih Baik) Visi : “TERWUJUDNYA LOMBOK UTARA YANG RELIGIUS, BERBUDAYA, ADIL DAN SEJAHTERA” Misi : 1. Percepatan Perwujudan Masyarakat Lombok Utara yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya 2. Percepatan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat 3. Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, menjamin kepastian hukum, kesetaraan gender dan menghormati hak asasi manusia) 4. Mempertahankan Daya Dukung Lingkungan dan Membangun Ketahanan Terhadap Bencana (Mewujudkan tata kelola sumberdaya alam yang harmonis, berkelanjutan dan lestari) 5. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah I.
PERCEPATAN PERWUJUDAN MASYARAKAT LOMBOK UTARA YANG BERIMAN, BERTAQWA DAN BERBUDAYA Sasaran pokok yang hendak dicapai : 1. Meningkatnya keimanan, ketaqwaan dan peradaban melalui pengamalan ajaran agama dan pelestarian budaya luhur dalam kehidupan sehari-hari 2. Meningkatnya toleransi dan harmonisasi kehidupan beragama 3. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan khasanah budaya dan kesenian yang mendukung pariwisata. 4. Terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat. 5. Terjaganya stabiilitas politik dan kesatuan bangsa. Strategi Unggulan/Strategi yang ditempuh : IMTAQ-IPTEK : Transformasi Nilai Iman dan Taqwa selaras dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, IKPP : Implementasi Nilai Kebudayaan dan Kemajuan Peradaban): 1. Pengembangan Gerakan Kembali ke Khittah Pendidikan (mengedepankan pendidikan akhlak, mental dan spiritual melalui penanaman nilai-nilai agama, budaya luhur dan kebhinekaan/keberagaman dalam praktek dalam perilaku sehari-hari siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah sejak pendidikan usia dini (pengintegrasian PAUD dengan TPA).
1
2. Peningkatan peran tokoh agama/tokoh masyarakat dalam penggencaran majelis-majelis agama (pengajian, daulah dan bentuk lain sesuai agama) di setiap lapisan masyarakat termasuk fasilitasi pembangunan/renovasi tempat ibadah. 3. Fasilitasi dan peningkatan forum komunikasi/dialog antar warga, antar umat beragama, antar komunitas adat dan budaya (Pembentukan Majelis Krama Desa, Gendu Rasa secara reguler). 4. Fasilitasi pendokumentasian dan pelestarian nilai luhur budaya yang berfungsi dalam segenap aspek kehidupan. 5. Fasilitasi dan insentif pelestarian dan pengembangan nilai luhur budaya dan kesenian yang mendukung pariwisata. (Fasilitasi sarana seni dan kebudayaan maupun prasarana). 6. Penggencaran pencegahan dan penanganan penyakit masyarakat terutama pada generasi muda. II. PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT (IPM, kemandirian dan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan) IPM menyangkut 3 indeks : 1. Indeks Pendidikan (Ekpektasi/Harapan lama sekolah/EYS, rata-rata lama sekolah/MYS) 2. Indeks Kesehatan (Usia Harapan Hidup) 3. Pengeluaran per kapita (terkait erat dengan kemiskinan) A. Pendidikan Sasaran pokok yang hendak dicapai : 1. Mencapai Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (SD/SMP sederajat) sebesar 100 % di tahun 2017, dan mempertahankannnya di tahun 2018-2020. 2. Mencapai Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah (SMA/SMK sederajat) sebesar 98 % di tahun 2019, dari posisi awal sebesar 75 % (APK) di tahun 2015. 3. Mencapai angka drop out 0 (nol), pada semua jenjang pendidikan di tahun 2017 dan seterusnya. 4. Mencapai angka melanjutkan 100 % dari SD sederajat ke SMP sederajat dan dari SMP sederajat ke SMA sederajat pada tahu 2017 dan seterusnya. 5. Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi. 6. Meningkatnya mutu pendidikan.
2
Strategi yang ditempuh : 1. Sama dengan bagian I : Pengembangan Gerakan Kembali ke Khittah Pendidikan (IMTAQ-IPTEK : Transformasi Nilai Iman dan Taqwa selaras dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) mengedepankan pendidikan akhlak, mental dan spiritual melalui penanaman nilai-nilai agama dan praktek dalam perilaku sehari-hari siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah, memperluas penerapan kurikulum 2013. 2. Pengawalan bersama dan koordinasi intensif antara Dinas Pendidikan, Sekolah (Kepala Sekolah/Guru) dan masyarakat memastikan dan mengawal setiap anak tamat SD/sederajat SD melanjutkan ke SMP sederajat dan setiap anak tamat SMP sederajat melanjutkan ke SMA/SMK sederajat. Bantuan transisi diberikan pada siswa miskin untuk melanjutkan ke pendidikan menengah untuk mangatasi titik kritis putus sekolah ketika akan melanjutkan ke SMA/SMK (bagian dari 1.000 beasiswa untuk pelajar, mahasiswa, pasca sarjana dan atlet). Kepala sekolah/guru pada jenjang pendidikan menengah memberikan informasi dan peluang seluasluasnya bagi siswa tamat SMA/SMK untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Membantu secara intensif siswa miskin untuk mengakses program BIDIK MISI atau memperoleh beasiswa dari pemerintah daerah maupun lembaga lainnya untuk masuk ke perguruan tinggi, sementara siswa dari keluarga menengah dan mampu memperoleh bantuan stimulan masuk perguruan tinggi jika berprestasi/minimal rata-rata nilai akademik 8 atau berprestasi di bidang olahraga/atlet (bagian dari 1.000 beasiswa untuk pelajar, mahasiswa, pasca sarjana dan atlet). (Gerakan Ayo Sekolah) 3. Kepala Sekolah diberikan tanggung jawab untuk mencegah dan memastikan siswa di masingmasing sekolah tidak ada yang putus sekolah didukung dengan penyediaan beasiswa retrieval bagi siswa miskin yang terancam putus sekolah karena masalah ekonomi (bagian dari 1.000 beasiswa untuk pelajar, mahasiswa, pasca sarjana dan atlet). Penanganan pencegahan khusus diberikan pada siswa perempuan pada jenjang pendidikan menengah yang rentan putus sekolah karena pernikahan dini. 4. Dari sisi masyarakat, pemberdayaan masyarakat diupayakan salah satunya dengan penguatan kearifan lokal berupa Pembentukan Majelis Krama Desa yang akan membangun dan menyusun peraturan desa/aturan adat/awiq-awiq (Implementasi Kebudayaan PP) yang mengatur bagaimana anak-anak usia sekolah mengakses pendidikan setingi-tingginya. Target di tahun 2017, seluruh Desa di Lombok Utara (33) telah memilki dan menerapkan Peraturan Desa/Awiq-Awiq terkait hal ini. 5. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pendidikan secara progresif,
penambahan dan
pembangunan Unit Sekolah Baru Terpadu secara progresif (9 tahun/12 tahun) pada wilayah 3
terpencil untuk mendekatkan keterjangkauan (aksesibilitas) yang akan meningkatkan secara progresif angka partisipasi pendidikan, meningkatkan ekspektasi/harapan sekolah dan mencapai SPM pendidikan di tahun 2021). 6. Penumbuhkembangan budaya membaca Kitab Suci/Buku Tokoh Inspiratif/Buku (literasi) pada siswa sekolah dan masyarakat. 7. Peningkatan mutu guru dan kualitas proses belajar secara bertahap untuk memenuhi SPM di tahun 2021. 8. Fasilitasi gencar terhadap berkembangnya pendidikan tinggi di Kabupaten Lombok Utara (negeri maupun swasta, salah satunya program vokasi Universitas Mataram). 9. Peningkatan peran para pihak dalam peningkatan taraf pendidikan masyarakat, guru maupun aparatur termasuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementrian Keuangan Republik Indonesia, maupun lembaga swasta melalui dana CSR. B. Kesehatan Sasaran pokok yang hendak dicapai : 1. Pencapaian kasus Kematian Ibu 0 (nol) di tahun 2019 dan mempertahankannya di tahun-tahun berikutnnya. 2. Penurunan kematian bayi secara progresif dan diharapkan tinggal 1/1000 di tahun 2019 dan seterusnya (dari kondisi 7,9/1000 di tahun 2014). 3. Penurunan secara progresif Ibu hamil KEK dari sekitar 20 % di tahun 2014 menjadi hanya 10 % di tahun 2020. 4. Penurunan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang
hingga mencapai (nol) di tahun 2019 dan
mempertahankannya di tahun-tahun berikutnnya 5. Lombok Utara bebas Malaria di tahun 2020. 6. Lombok Utara bebas TBC di tahun 2020. 7. Menurunnya kejadian penyakit tidak menular hingga 50 % di tahun 2019. 8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan mencapai 80 % di tahun 2018. 9. Cakupan rumah tangga dengan jamban mencapai 90 % di tahun 2020. Strategi yang ditempuh : 1. Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana maupun tenaga kesehatan (diantaranya penempatan Satu Desa Satu Dokter yang berfungsi bina wilayah/mengembangkan upaya-upaya promotif/preventif)
4
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan mencapai pelayanan prima (terutama peningkatan kualitas budaya pelayanan dan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi) 3. Diperlukan kegiatan identifikasi, pengawalan dan pendampingan secara intensif terhadap ibu hamil dan balita (Seribu Hari Pertama Kehidupan/ASHAR), ibu hamil KEK, balita gizi buruk dan gizi kurang. Kader Posyandu dan Bidan menjadi ujung tombak di lapangan. Diperlukan sistem yang terkomputerisasi/teknologi informasi yang lain/sms gatewaydll untuk mengawal ini. 4. Peningkatan status gizi ibu hamil dan balita di mulai dari peningkatan pengetahuan anak dan remaja (penyuluhan secara intensif thd pentingnya kebutuhan gizi ibu hamil dan balita, melibatkan guru BK/Biologi, minimal 1 bulan sekali mengambil waktu imtaq/jam pelajaran Biologi yang disisipkan dengan pegetahuan gizi). Penyuluhan reguler dilakukan dengan kunjungan ke sekolahsekolah terutama sekolah menengah pertama dan atas dengan sistem jemput bola. 5. Menghidupkan dan mengaktifikan secara intensif SKPG (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi), intervensi terhadap wilayah/kawasan/desa dengan ibu hamil KEK tinggi dengan program KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)/Kebun Gizi, dipadukan dengan kegiatan upaya peningkatan pendapatan dengan pengolahan hasil pertanian maupun potensi lain serta pengelolaan sampah karena pupuk organik yang dihasilkan menjadi pupuk untuk KRPL. Dinas Kesehatan melatih secara intesif kader posyandu menjadi kader gizi (TOT), kemudian desa mendukung melalui ADD untuk klas gizi di masing-masing proyandu dan peningkatkan aktivitas dan kualitas posyandu, juga alokasi renovasi pembangunan posyandu. Koordinasi intensif antara Bappeda, Dinas Kesehatan, BKP4, Kantor Lingkungan Hidup, Desa dan PNPM-GSc. 6. Penggencaran inisiasi terhadap penyediaan jamban keluarga, koordinasi Dinas Kesehatan, Dinas PU dan Dinas Sosial, pengalokasikan rehabilitasi rumah tidak layak huni (Dinas Sosial/Bantuan Sosial) ditambah per unit dengan pembangunan jamban. (Gerak Ayo Hidup Bersih dan Sehat) 7. Penggencaran kebersihan dan kesehatan lingkungan untuk mencegah penyakit menular (TB, Malaria, Demam Berdarah) terutama TB yang masih tinggi prevalensinya. (Gerakan Ayo Hidup Bersih dan Sehat). Diperlukan juga pencegahan intensif terhadap penyakit tidak menular diantaranya dengan menggencarkan kebiasaan berolahraga di tengah masyarakat. (Gerakan Gemar Berolahraga) 8. Desa/komunitas adat dan masyarakat mmendukung membiasakan hidup bersih dan sehat, (menghidupkan dan menggencarkan kembali Jumat Bersih secara Progresif), meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mengakses makanan bergizi terutama pada ibu hamil dan balita, mencegah pernikahan usia dini dan lain-lain dengan membangun regulasi kearifan lokal.)
5
C. Kemandirian, Pertumbuhan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Sasaran pokok yang hendak dicapai : 1. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 % per tahun. 2. Tumbuhnya 10.000 wirausaha baru. 3. Menurunnya jumlah keluarga Pra Sejahtera rata-rata 4 % per tahun. 4. Mengentaskan desa tertinggal dari 5 desa di tahun 2015 menjadi 0 di tahun 2020 atau seluruh desa tertinggal telah menjadi desa berkembang. 5. Meningkatkanya jumlah BUMDES yang maju. Strategi yang ditempuh : 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (tumbuh dari desa/Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan dan Pemerataan Pembangunan/PEDES PANGAN, memastikan bahwa yang bertumbuh dan berproduksi sebagian besar adalah masyarakat miskin/pro poor. 2. Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik setelah melalui identifikasi mendalam/bedah penyebab kemiskinan sehingga diperoleh formulasi yang efektif dalam menanggulangi kemiskinan berbasis kawasan (Peningkatan Taraf Kesejahteraan Masyarakat/PERINGKAT). Penyebab kemiskinan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara diasumsikan tidak selalu relevan dengan rendahnya pendapatan tetapi juga disebabkan oleh pola konsumsi/pengeluaran yang rendah. Untuk itu penanggulangan kemiskinan bukan hanya upaya meningkatkan pendapatan tetapi juga untuk memperbaiki pola konsumsi dan pengeluaran dalam rangka hidup layak (minimal memenuhi kebutuhan 2100 kalori), perbaikan pola konsumsi dapat sinergi dengan perbaikan gizi ibu dan anak dengan pengembangan kawasan rumah pangan lestari. Keterpaduan penanggulangan kemiskinan dapat meliputi Infratruktur lingkungan (ditangani PU), penyediaan modal (melalui Bumdes/Dinas Sosial), Peningkatan pengetahuan, insentif/stimulan peralatan usaha, pemasaran sesuai potensi masyarakat melalui Dinas Pertanian atau Dinas Koperasi UMKM Perindag sejalan dengan penumbuhan 10.000 Wirausaha Baru. 3. Meningkatkan secara intensif kelancaran peredaran barang/jasa dengan membangun, menghidupkan pasar tradisional/ pasa desa untuk menjadi
pasar harian. Fasilitasi terhadap
BUMDES sebagai ujung tombak penyediaan modal di pedesaan, sebagai penyedia saprodi pertanian dan kebutuhan pokok masyarakat desa (BUMDES-Mart). Kelancaran peredaran barang jasa berpengaruh signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan karena dapat menurunkan garis kemiskinan mengingat garis kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara lebih tinggi dari kabupatenkabupaten lain di NTB (diindikasikan dengan lebih tingginya harga kebutuhan pokok dibandingkan 6
dengan kabupaten lain). Fasilitasi PEDES PANGAN diantaranya melalui Fasilitasi BUMDES dapat dimulai dari 5 desa tertinggal di Kabupaten Lombok Utara berdasarkan nilai Indeks Desa Membangun (Kementrian Desa PPDT) yang sangat tertinggal di indeks ekonomi yakni Desa Teniga, Gumantar, Salut, Sambik Bangkol dan Pendua. 4. Peningkatan produksi pertanian terutama pada lahan kering dengan mengadopsi teknologi tepat guna dengan memanfatkan IPTEK (kerjasama perguruan tinggi (diantaranya revitalisasi sumur bor, pengembangan hasil hutan bukan kayu berupa madu, bambu dll). 5. Diversifikasi produk pertanian (peningkatan produksi hortikultura/ buah dan sayur) menangkap peluang kebutuhan sektor pariwisata. 6. Pengembangan sektor peternakan menuju peternakan yang terkelola dengan baik dengan adopsi teknologi tepat guna untuk optimalisasi produksi dan keuntungan usaha tani ternak (telur, daging untuk kebutuhan pariwisata). 7. Industrialisasi terutama pengolahan hasil pertanian dalam skala rumah tangga (terutama rumah tangga miskin). (Pembangunan manufaktur industri kreatif berorientasi go green) 8. Penumbuhkembangan kewirausahaan pada berbagai sektor termasuk industri dan jasa (Ikhtiar pengorbitan 10.000 wirausaha baru siap kerja mandiri dipadukan dengan Insentif stimulan peralatan usaha kepada 100 kelompok UKM se kabupaten dan bantuan permodalan) 9. Menghubungkan antara hasil produk pertanian, industri pengolahan masyarakat dengan Pariwisata/Hotel. 10. Membangun dan mengembangkan kawasan eko-agrowisata berbasis Desa,
dibangun dan
dikelola masyarakat desa sehingga dapat berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat desa, bukan hanya pariwisata yang dikuasai pemilik modal besar. 11. Pembangunan dan penataan infrastruktur pariwisata di wilayah strategis (Dermaga di Tiga Gili, Kawasan Pusuk) dalam rangka peningkatan PAD maupun jumlah kunjungan wisatawan. 12. Meningkatkan
kemampuan
kemandirian
keuangan
daerah
dengan
Pembentukan
dan
Pengembangan BUMD.
7
III. PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, partisipatif, menjamin kepastian hukum, kesetaraan gender dan menghormati hak asasi manusia) Percepatan Reformasi Birokrasi meliputi 8 area perubahan yakni : 1. Penataan organisasi 2. Penguatan tata laksana 3. Penataan perundang-undangan 4. Penataan sumberdaya aparatur 5. Penguatan pengawasan 6. Akuntabilitas kinerja 7. Peningkatan kualitas pelayanan publik (perlunya inovasi pelayanan publik) 8. Merubah mindset/kulture set Sasaran pokok yang hendak dicapai : 1. Terwujudnya kelembagaan yang optimal (efektif dan efisien). 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik minimal mencapai 80 pada tahun 2019 (layanan terhadap perijinan, pelayanan kependudukan, catatan sipil, pendidikan, kesehatan dll) dan diupayakan meningkat pada tahun-tahun selanjutnya. 3. Akuntabilitas kinerja dengan predikat B di tahun 2018. 4. Mempertahankan Pengelolaan Keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. 5. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (e-Government/ePerencanaan, e-Budgeting, e-Data, Pajak Online dll) di Tahun 2018. Strategi yang ditempuh : 1. Optimalisasi kelembagaan. 2. Menyusun dan melengkapi peraturan daerah/perbup, SOP dan SP. 3. Optimalisasi keterbukaan informasi termasuk membangun jaringan teknologi informasi sampai ke Desa dan Jaringan Penyiaran Publik. 4. Pengembangan Infrastruktur Pemerintahan dan Fasilitas Publik (PERNIK) 5. Menjalin kerjasama dengan kabupaten/kota yang maju terkait pembangunan e-government. 6. Membangun sistem aplikasi manajemen berbasis teknologi informasi pada semua lini. 7. Capacity Building Aparatur Birokrasi terutama pada ranah perubahan mindset dari mental dilayani menjadi mental melayani. 8
8. Membangun sistem akuntabilitas kinerja dari hulu sampai hilir berbasis teknologi informasi. 9. Melaksanakan pelayanan publik dengan standar pelayanan prima (antara lain inovasi Pelayanan Akte Kelahiran langsung di tempat/layanan kesehatan/ persalinan, Pelayanan KTP dari Desa). 10. Mendampingi dan bersama desa menuju Good Government. 11. Perwujudan Kabupaten Layak Anak. 12. Pengarusutamaan kesetaraan gender termasuk perencanaan dan penganggaran responsif gender. IV. MEMPERTAHANKAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN DAN MEMBANGUN KETAHANAN TERHADAP BENCANA (Mewujudkan tata kelola sumberdaya alam yang harmonis, berkelanjutan dan lestari) Sasaran pokok yang hendak dicapai : 1. Terjaganya kualitas air, tanah dan udara 2. Terjaganya jumlah dan debit mata air 3. Cakupan RTH sesuai SPM di tahun 2020. 4. Cakupan penanganan sampah 80 % ditahun 2020. 5. Tercapainya standar pelayanan minimal lingkungan hidup di tahun 2020. 6. Tercapainya standar pelayanan minimal pemadam kebakaran di tahun 2020. Strategi yang ditempuh : 1. Green Planning dan Budgeting 2. Penumbuhkembangan pengelolaan sampah dari sumbernya secara mandiri berbasis masyarakat. 3. Penggencaran pendidikan lingkungan sejak usia dini di sekolah-sekolah (Adiwiyata) 4. Pendokumentasian, pelestarian dan penyebarluasan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan (Implementasi Nilai Kebudayaan dan Kemajuan Peradaban/IKPP) 5. Perlindungan Hutan dan Mata Air secara intensif. 6. Penumbuhkembangan pertanian organik. 7. Konservasi kawasan pesisir dan terumbu karang. 8. Penumbuhkembangan upaya-upaya adaptasi perubahan iklim. 9. Penumbuhkembangan upaya-upaya pengurangan resiko bencana. V. PERCEPATAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIFITAS ANTAR WILAYAH Sasaran pokok yang hendak dicapai : 1. Meningkatnya panjang jalan kabupaten dari 209 km menjadi 350 km dengan kemantapan jalan mencapai 85 % di tahun 2020. 2. Tersedianya akses air minum yang aman mencapai 80 % di tahun 2019. 3. Rumah tangga menggunakan listrik 100 % di tahun 2019. 9
4. Persentase rumah tidak layak huni dan pemukiman kumuh tersisa 5 % di tahun 2020. 5. Meningkatnya infrastruktur irigasi. 6. Meningkatnya infrastruktur perhubungan 7. Meningkatnya lingkungan yang sehat dan aman didukung PSU. 8. Persentase rumah tangga menggunakan energi baru terbarukan sebesar 15 % di tahun 2020. 9. Tersedianya lahan untuk pelebaran jalan provinsi maupun nasional. Strategi : 1. Prioritas pembangunan infrastruktur pada wilayah strategis, berdampak ekonomi tinggi bagi masyarakat (termasuk akses ke lokasi wisata), berkorelasi dengan penanggulangan kemiskinan. 2. Pemerataan Distribusi Air Bersih dan peningkatan kualitas infrastruktur air bersih. 3. Pengembangan pengunaan energi baru terbarukan (energi surya, air, biogas). 4. Pencapaian standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perhubungan.
Tanjung, 17 Februari 2016 BUPATI LOMBOK UTARA,
Dr. H. NAJMUL AKHYAR, SH, MH
10
