BUPATI LOMBOK TENGAH

BUPATI LOMBOK TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

: 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ) ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4590 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor 11 ) ;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan BUPATI LOMBOK TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah. b. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lombok Tengah. c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. h. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 2

adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). i. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, unsur Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan. j.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. l. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan bersama BPD.

BAB II PEMBENTUKAN BPD Bagian Pertama Umum Pasal 2 (1) (2)

Di setiap desa dibentuk BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari dan oleh masyarakat penduduk desa yang bersangkutan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua Persyaratan Anggota

Pasal 3

Syarat-syarat untuk menjadi anggota BPD : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat; d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter. f. Berkelakuan baik, jujur dan adil, dan tidak tercela; g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; 3

h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; i. Mengenal desanya dan dikenal oleh penduduk di desa setempat; j.

Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

k. Terdaftar sebagai penduduk dan berdomisili di desa setempat sekurangkurangnya 2 (dua) tahun terakhir, kecuali bagi putra desa yang berada di luar desa bersangkutan; l. Putra desa sebagaimana dimaksud pada huruf k jika ditetapkan menjadi anggota BPD harus tinggal di desa yang bersangkutan; dan m. Belum pernah menjabat sebagai anggota BPD paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan. Bagian Ketiga Jumlah Anggota Pasal 4 Jumlah anggota BPD ditetapkan dalam jumlah ganjil berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan: a. Jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa yaitu 5 (lima) orang anggota. b. 2001 jiwa sampai dengan 4000 jiwa yaitu 7 (tujuh) orang anggota. c. 4001 jiwa sampai dengan 6000 jiwa yaitu 9 (sembilan ) orang anggota. d. Lebih dari 6000 jiwa yaitu 11 (sebelas) orang anggota.

Bagian Keempat Panitia dan Mekanisme Musyawarah

Pasal 5 (1)

Camat membentuk panitia musyawarah penentuan anggota BPD.

(2)

Jumlah anggota panitia musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah dusun pada setiap desa, yang terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, unsur Perangkat Desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya;

(3)

Struktur panitia musyawarah terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan Anggota-anggota; Pasal 6

(1)

Panitia musyawarah mempunyai tugas: a. Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah di tingkat dusun dalam rangka penentuan bakal calon anggota BPD dan penentuan peserta musyawarah tingkat desa; b. Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah di tingkat desa dalam rangka penentuan anggota BPD; 4

c. Membuat berita acara hasil musyawarah tingkat dusun dan tingkat desa. (2)

Peserta musyawarah tingkat dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan utusan tiap-tiap Rukun Tetangga, terdiri dari Ketua-ketua Rukun Tetangga, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan golongan profesi masing-masing 1 (satu) orang.

(3)

Bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diserahkan kepada ketua panitia untuk dimusyawarahkan kembali dalam musyawarah tingkat desa.

(4)

Peserta musyawarah tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan utusan tiap-tiap dusun, terdiri dari Kepala Dusun, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan golongan profesi masing-masing 1 (satu) orang.

(5)

Peserta musyawarah tingkat desa menetapkan anggota BPD secara mufakat sesuai dengan jumlah yang telah diatur dalam pasal 4.

Pasal 7 (1) Jumlah bakal calon anggota BPD ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali jumlah kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Jika jumlah dusun melebihi jumlah kuota, bakal calon anggota BPD ditetapkan berasal dari dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih besar sampai terpenuhi jumlah kuota. (3) Jika jumlah dusun kurang dari jumlah kuota, penambahan bakal calon anggota BPD ditetapkan pada dusun yang memiliki jumlah penduduk lebih besar sampai terpenuhi jumlah kuota. BAB III PENGESAHAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA

Pasal 8

(1) (2)

Hasil musyawarah penentuan anggota BPD diusulkan oleh Panitia Musyawarah kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat penetapan. Bupati menetapkan Keputusan pengangkatan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah usulan diterima.

Pasal 9 (1)

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Keputusan ditetapkan, anggota BPD dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2)

Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3)

Susunan kata-kata sumpah / janji anggota BPD adalah sebagai berikut: “ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan 5

mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menenggakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IV TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA Bagian pertama Tata Tertib Pasal 10

(1) (2)

Tata tertib BPD disusun dan ditetapkan oleh anggota BPD berdasarkan pedoman penyusunan tata tertib BPD. Ketentuan lebih lanjut pedoman penyusunan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua Mekanisme Kerja Pasal 11 (1)

Untuk mengarahkan dan mengelola pelaksanaan tugas dan fungsi BPD ditunjuk Pimpinan BPD.

(2)

Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.

(3)

Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(4)

Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Pasal 12

(1)

Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.

(2)

Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

(3)

Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

(4)

Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

6

Pasal 13 (1) (2)

Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa dan lembaga kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa dan lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa BAB V FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA LARANGAN Bagian Pertama Fungsi dan Wewenang

Pasal 14

BPD berfungsi membentuk Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 15 (1)

Anggota BPD berfungsi, berwenang dan berkewajiban menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

(2)

Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kritik atau saran untuk perbaikan, pembenahan dan penataan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta usulan kegiatan untuk percepatan pembangunan desa.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara BPD menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 16 BPD mempunyai wewenang: a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan f.

Menyusun tata tertib BPD.

7

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 17 (1)

BPD berhak : a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; b. Menyatakan pendapat;

(2)

Selain hak kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap anggota BPD berhak : a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa; b. Mengajukan pertanyaan; c. Menyampaikan usul dan pendapat; d. Memilih dan dipilih; e. Memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa; f. Memperoleh uang purnabakti sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

(3)

Anggota BPD mempunyai kewajiban: a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundangundangan; b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan; d. Menyerap, menampung, masyarakat;

menghimpun,

dan

menindaklanjuti

aspirasi

e. Memproses pemilihan Kepala Desa; f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat; dan h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan. Bagian Ketiga Larangan Pasal 18 (1)

Pimpinan dan anggota BPD tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(2)

Pimpinan dan anggota BPD dilarang: a. Sebagai pelaksana proyek desa; b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; 8

c. Melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; d. Menyalahgunakan wewenang; e. Melanggar sumpah / janji jabatan. BAB VI PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN Bagian Pertama Pemberhentian Anggota Pasal 19 Anggota BPD diberhentikan karena: a. Meninggal dunia; b. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Pimpinan BPD; c.

Betempat tinggal di luar wilayah desa tempatnya menjadi anggota BPD secara terus menerus paling kurang 1 (satu) tahun, kecuali ditugaskan secara resmi oleh desa dan/atau daerah untuk kepentingan desa dan/atau daerah;

d. Tidak lagi memenuhi salah satu persyaratan menjadi anggota BPD; e. Dinyatakan melanggar sumpah / janji sebagai anggota BPD yang diputuskan melalui Rapat Paripurna BPD; f.

Melanggar larangan anggota BPD; atau

g. Berakhir masa jabatan dan/atau masa bakti dan telah dilantik BPD yang baru.

Pasal 20 (1)

Anggota BPD yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perbuatan tindak pidana dapat diberhentikan sementara sebagai anggota BPD oleh Bupati atas usul Ketua BPD setelah mendapat pertimbangan Rapat Pimpinan BPD.

(2)

Jika anggota BPD diberhentikan sementara, semua hak-hak keanggotaannya turut dihapuskan sementara.

(3)

Apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Pimpinan BPD segera mengusulkan kepada Bupati untuk merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali keanggotaan dan memberikan semua hak-haknya sebagai anggota BPD.

(4)

Apabila perbuatan pidana yang dituduhkan terbukti dan telah diputuskan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Bupati mengeluarkan Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat.

9

Bagian Kedua Masa Keanggotaan

Pasal 21 (1) (2)

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota BPD pengganti disesuaikan dengan masa bakti BPD.

BAB VII PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Pasal 22 (1)

Anggota BPD yang berhenti karena meningggal dunia atau mengundurkan diri diganti oleh calon anggota BPD yang berasal dari dusun asal yang sama.

(2)

Apabila tidak terdapat calon pengganti dari dusun yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat ( 1 ) maka calon pengganti dimaksud boleh berasal dari dusun terdekat dan/atau dusun yang penduduknya lebih banyak.

(3)

Anggota BPD pengganti diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati untuk ditetapkan pengangkatannya.

(4)

Anggota BPD pengganti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilantik oleh Pimpinan BPD.

(5)

Masa jabatan anggota BPD pengganti berakhir bersama-sama dengan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1).

(6)

Pimpinan BPD yang berhenti karena meningggal dunia atau mengundurkan diri diganti oleh anggota BPD melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (3).

BAB VIII KEUANGAN BPD Pasal 23 (1) (2)

Pimpinan dan anggota BPD berhak menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa. Pasal 24

(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

10

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, anggota BPD yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2000 tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya dan dilantiknya anggota BPD yang baru. BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26 Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 27 Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabuapten Lombok Tengah. Ditetapkan di Praya pada tanggal 10 Juni 2006 BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. LALU WIRATMAJA Diundangkan di Praya Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. MAS’UD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN....., NOMOR......., SERI.........NOMOR........

11

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA I. UMUM

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tersebut mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sedangkan terhadap desa di luar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena alasan lain yang warganya pluralistis , majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa. Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ). Penentuan anggota BPD tidak melaui pemilihan tapi ditentukan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. BPD memproses pemilihan Kepala desa, mulai dari pembentukan panitia pemilih, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih tetap, penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa, penetapan calon Kepala Desa, pelaksanaan pemilihan, perhitungan suara pemilih, penetapan calon Kepala Desa terpilih sampai dengan pengusulan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam ) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepada BPD, Kepala Desa wajib melaporkan Keterangan Laporan Pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. 12

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kenirja Pemerintah Desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk Desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan “ berpendidikan sederajat “ adalah berijazah SGB, ST, paket B, MTs. dan PGA 4 tahun Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Yang dimaksud dengan “ putra desa “ adalah seseorang yang lahir di desa dan karena alasan tertentu orang tersebut tidak lagi berdomisili di desa yang bersangkutan, tetapi orang tua dan/atau keluarga orang tuanya masih menjadi penduduk desa yang bersangkutan.

13

Huruf l Cukup jelas Huruf m Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan “ hal tertentu “ adalah Rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti melakukan pinjaman, usul pemberhentian Kepala Desa dalam hal melanggar sumpah janji dan melakukan perbuatan tercela menurut sistem nilai yang berlaku di desa setempat. Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “ Lembaga Kemasyarakatan “ adalah Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,

14

Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, atau sebutan lain Ayat (2) Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Yang dimaksud dengan “ memproses pemilihan Kepala Desa “ adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disyahkan menjadi Kepala Desa terpilih. Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas 15

Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR .....

16