PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pengendalian penduduk dipandang perlu untuk mengadakan pengaturan mengenai penduduk dengan pelaksanaan pendaftaran dan pengendalian penduduk; b. bahwa ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah, memberikan peluang yang sangat luas kepada daerah otonom untuk meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan disegala bidang berdasarkan prakarsa sendiri guna mewujudkan kemandirian daerah. Untuk mewujudkan ini diperlukan pembiayaan yang sah dan memadai sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pengendalian Penduduk.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
1
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undang Republik Indonesiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 8. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 216. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3952); 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk ;
54 Tahun 1999 tentang Pedoman
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN DAN BUPATI SERUYAN MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
2
BAB I KETENTUAN UMUIM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum di daerah yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Seruyan; 3. Bupati adalah Bupati Seruyan; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Seruyan; 5. Badan Kependudukan adalah Badan Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan; 6. Camat adalah seluruh Camat di Kabupaten Seruyan; 7. Lurah adalah seluruh Lurah di Kabupaten Seruyan; 8. Kepala Desa adalah seluruh Kepala Desa di Kabupaten Seruyan; 9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan ; 10. Pendaftaran Peduduk adalah proses regrestrasi Penduduk yang meliputi pendaftaran biodata, Penduduk rentan dan Pelaporan atas peristiwa Kependudukan, serta penerbitan dokumen Penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang dikeluarkan oleh instansi penyelanggara; 11. Penduduk adalah orang dalam matranya sebagai diri pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal disuatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu; 12. Penduduk sementara adalah setiap WNA pemegang ijin tinggal terbatas diwilayah Negara Republik Indonesia; 13. Penduduk Kabupaten Seruyan adalah setia WNI maupun WNA yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Kabupaten Seruyan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Seruyan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; 14. Penduduk Musiman adalah setiap WNI yang datang/masuk ke Kabupaten Seruyan denagan maksud, sekolah dan mencari nafkah di Kabupaten Seruyan untuk menjadi Penduduk Tetap di Kabupaten Seruyan; 15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya; 16. Kepala Keluarga adalah : a. Orang yang bertempat tinggal bersama dalam satu keluarga, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu; b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; c. Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah Panti dan lain-lain dimana beberapa orang yang bertempat tinggal secara bersama; 17. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan dibawah tanggung jawab Kepala Keluarga; 3
18. Buku Induk Penduduk serta Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan jasa setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan; 19. Pendatang adalah setiap orang yang datang ke kabupaten Seruyan yang bukan penduduk Seruyan; 20. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran dan pencatan penduduk; 21. Mutasi Data adalah perubahan data kependudukan akibat kelahiran,perkawinan,perceraian,kematian,kedatangan dan kerpindahan penduduk;
peristiwa
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan,hubungan dan jumlah anggota keluarga; 23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah:kartu sebagai bukti diri untuk setiap penduduk Seruyan; 24. Kartu Tanda Penduduk sementara yang selanjutnya disingkat KTPS adalah kartu penduduk sebagai bukti diri bagi setiap penduduk Sementara yang berada di Kabupaten Seruyan; 25. Surat keterangan kependudukan adalah surat sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi surat keterangan kelahiran,surat keterangan kematian,surat keterangan pindah,surat kterangan pendaftaran penduduk sementara,surat keterangan tempat tinggal,surat keterangan perubahan status kewarganegaraan,surat keterangan pelaporan pendatang baru,surat keterangan pembatalan status kependudukan,surat bukti penelitian sementara dan surat izin untuk menetap,surat keterangan penelitian pendaftaran penduduk,surat keterangan pelaporan kewarganegaraan Indonesia dan surat pelaporan data kependudukan; 26. Formulir permohonan pendaftaran adalah formulir berupa daftar isian yang digunakan oleh setiap pemohon dalam rangka pendaftaran penduduk; 27. Pengendalian penduduk adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pendatang atau penduduk di Kabupaten Seruyan; 28. Daftar isian adalah formulir isian yang harus di isi oleh setiap pendatang yang melakukan kunjungan ke Kabupaten Seruyan; 29. Pejabat yang berwenang adalah yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pendaftaran dan pengendalian penduduk di Kabupaten Seruyan.
BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK Pasal 2 (1) Setiap penduduk, wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah; (2) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk; (3) Kewajiaban sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termaksud juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi data dan atau perubahan data yang terjadi. (4) Setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan ( NIK ).
4
Akte Pencatatan Penduduk Pasal 3 (1) Setiap Penduduk wajib memiliki Akte Pencatatan Pendudukan; (2) Akte pencatatan pendudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari : a. Akte Kelahiran; b. Akte Perkawinan; c. Akte Perceraian; d. Akte Kematian; e. Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak; f. Pengangkatan Anak; (3) Akta tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 terdaftar dan tercatatkan pada Badan Kependudukan
Kelahiran Pasal 4 (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya : a. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi WNI; b. 14 (empat belas) hari sejak tanggal kelahiran, bagi WNA dan yang kawin campuran; (2) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalm ayat (1) pasal ini melampirkan : a. Surat keterangan kelahiran dari Dokter/Bidan/Bidan Desa yang menolong kelahiran. b. Akte Nikah/Akte Perkawinan orang tua bagi WNI. c. Dokumen Imigran bagi orang Tua WNA. d. Foto Copy KTP Orang Tua. e. Paspor bagi WNA. f. Surat Ketetapan Kelahiran dari Pengadilan bagi WNA dan WNI yang Kawin/Nikah campur; (3) Pelaporan Kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mendapat : a. Persetujuan dari Pejabat yang berwenang bagi WNI b. Putusan pengadilan bagi WNA dan WNI yang kawin/nikah campur; (4) Pelaporan kelahiran sebagimana dimaksud dalam pasal (1), (2) dan (3) pasal ini diterbitkan Akte Kelahiran.
Pasal 5 Kelahiran penduduk yang lahir di luar negeri, wajib dilaporkn orang tuanya atau kelarganya atau kuasanya kepada pejabat yang berwenang setelah kembali ke Indonesiadan atau ke Kabupaten Seruyan.
5
Perkawinan Pasal 6 (1) Setiap perkawinan yang sah wajib dilaporkan dan dicatatkan. (2) Pelapor perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus melampirkan : a. Akte Kelahiran b. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah c. Foto Copy KTP yang dilegalisir oleh Kepala Desa/Lurah d. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia e. Surat ganti nama dari Pengadilan Negeri f. Pas poto berdampingan ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 5 (lima) lembar g. Akte kelahiran anak yang diakui/disahkan h. Ijin Komandan/Kepala bagi anggota TNI dan POLRI i. Dokumen Imigran bagi WNA j. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dari Kepolisian bagi WNA k. Ijin Rekomendasi dari kedutaan/perwakilan negara yang bersangkutan bagi WNA
Pasal 7 Penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar Negeri, wajib melaporkan perkawinannya kepada pejabat yang berwenang setelah kembali ke Indonesia dan atau ke Kabupaten Seruyan.
Perceraian Pasal 8 (1) Setiap Perceraian yang sah atau telah mendapatkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaporkan kepada pejabat yang berwenang; (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus melampirkan data : a. Putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Negeri Agama / Pengadilan Tinggi / Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung tentang Penetapan Perceraian. b. Akta Perkawinan /Surat Nikah bagi yang beragama Islam. c. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia . d. Akta Kelahiran. e. Surat keterangan dari Kepala Desa / Lurah. f. Foto Copy KTP / KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa / Lurah. g. Surat Ganti Nama dari Pengadilan. h. Pasport. i. Surat Tanda Lapor Diri dari Kepolisian. j. Surat Keterangan Keimigrasian. k. Surat dari Kedutaan / Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan.
Pasal 9 Pelaporan perceraian bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perceraian oleh Badan Kependudukan.
6
Pasal 10 Penduduk yang melaksanakan perceraiannya di luar negeri wajib melaporkan perceraiannya kepada Pejabat yang berwenang, setelah kembali ke Indonesia dan atau ke Kabupaten Seruyan.
Kematian Pasal 11 (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Pejabat yang berwenang , selambat-lambatnya: a. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian bagi WNI. b. 14 (empat belas) hari sejak tanggal kematian bagi WNA dan bagi WNI yang kawin / nikah campuran; (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, melampirkan data: a. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit / Puskesmas / Puskesmas Pembantu. b. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa / Lurah. c. Foto Copy KTP / KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa / Lurah. d. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Keturunan. e. Surat Keterangan Melapor Diri dari Kepolisian. f. Surat Keterangan Keimigrasian. g. Akta Kelahiran.
Pasal 12 Setiap pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diterbitkan Akta Kematian oleh Badan Kependudukan.
Pasal 13 Setiap kematian penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya, atau keluarganya atau kuasanya kepada Pejabat yang berwenang setelah kembali ke Indonesia dan / atau ke Kabupaten Seruyan .
Pengakuan dan Pengesahan Anak Pasal 14 (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak, dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang; (2) Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini melampirkan : a. Penetapan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. b. Akta Kelahiran Anak. c. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah. d. Foto Copy KTP / KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa / Lurah. e. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Keturunan. f. Surat Tanda Lapor Diri dari Kepolisian. g. Dokumen Imigrasi bagi WNA.
7
Pasal 15 Setiap pelaporan pengakuan dan pengesahan anak, diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak oleh Badan Kependudukan.
Pengangkatan Anak Pasal 16 (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan : a. Surat penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. b. Akta Kelahiran Anak c. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah d. Foto copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa / Lurah e. Surat Bukti Kewarganegaran Republik Indonesia Keturunan f. Akta Perkawinan Orang Tua g. Surat Keterangan Lapor Diri dari Kepolisian h. Dokumen Imigrasi bagi WNA; (2) Pelaporan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dicatat pada Badan Kependudukan.
Pasal 17 Pengangkatan Anak oleh WNI yang dilaksanakan di Luar Negeri, wajib dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, setelah kembali ke Indonesia.
Pendaftaran Perpindahan Penduduk
Pasal 18 Setiap penduduk yang akan pindahwajib melaporkan diri kepada RT / RW selambat-lambatnya 1 x 24 jam dan mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Lurah.
Pasal 19 (1) Setiap perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh camat; (2) Khusus perpindahan Penduduk WNA yang menetap atau penduduk sementara ditentukan sebagai berikut : Perpindahan dalam Kabupaten Seruyan diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
8
(3) Pendaftaran Perpindahan Penduduk WNA yang menetap atau Sementara dicatat dalam Buku Induk Sementara dan Buku Mutasi Sementara; (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati; (5) Perpindahan penduduk sementara dalam satu kelurahan desa hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
Pendaftaran Pendatang Pasal 20
(1) Kedatangan Penduduk WNI pendatang yang diakibatkan perpindahan dari dalam atau dari luar Kabupaten Seruyan wajib didaftarkan di Desa / Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya dengan melampirkan Surat Kepindahan; (2) Kedatangan penduduk WNA atau penduduk sementara ke Kabupaten Seruyan didaftarkan kepada pejabat setempat secara berjenjang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kedatangan yang bersangkutan; (3) Kedatangan penduduk dari luar Kabupaten Seruyan baik WNI maupun WNA sebagaimana diatur pada ayat(1) dan (2) pasal ini wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan; (4) Pendaftaran yang melebihi waktu sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini proses penyelesaiannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah; (5) Persyaratan dan tata cara proses penyelesaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) pasal ini diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Pasal 21 (1) Pendaftaran Kedatangan Penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk setelah memenuhi syaratsyarat sebagi berikut : a. Surat Keterangan Pindah dan Pelaporan kedatangan bagi WNI. b. Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pelaporan Pendatang Baru dan Ijin Menetap dari Pejabat yang berwenang bagi Penduduk WNA untuk tinggal menetap atau sementara; (2) Pendaftaran Kedatangan Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementar serta Surat Keterangan Tempat Tinggal
9
BAB III RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK Pasal 22 (1)
Atas Pemberian Pelayanan dibidang pendaftaran penduduk dikenakan biaya retribusi, penggantin biaya, pengadaan dan biaya administrasi;
(2)
Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah : a. Kartu Keluarga (KK) : 1) Penduduk tetap sebesar Rp 7.500,2) Kartu Keluarga Penduduk Sementara sebesar Rp. 10.000,3) Kartu Keluarga Penduduk Musiman sebesar Rp 15.000,b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) : 1) Penduduk tetap untuk WNI sebesar Rp. 7.500,2) Penduduk sementar sebesar Rp 10.000,3) Penduduk Musiman untuk WNI sebesar Rp 15.000,c. Surat Kerangan Kelahiran : 1) Untuk Penduduk WNI Sebesar Rp 5.000,2) Untuk WNA Rp 15.000,d. Surat Keterangan Kematian : 1) Untuk Penduduk WNI Sebesar Rp 5.000,2) Untuk WNA Rp 20.000,e. Surat Keterangan Lahir Mati : 1) Untuk Penduduk WNI Sebesar Rp 5.000,2) Untuk WNA Rp 15.000,f.
Surat Keterang Pindah : 1) Untuk Penduduk WNI Sebesar Rp 5.000,2) Untuk WNA Rp 10.000,-
g. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan sebesar Rp 250.000,-
Retribusi Pelayanan Pencatatan Akta Catatan Sipil Pasal 23 (1) Atas pemberian pelayanan dibidang Pencatatan Akta Catatan Sipil dikenakan biaya retribusi, penggantian biaya pengadaan blangko dan biaya administrasi; (2) Jenis Pelayanan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah : A. Kelahiran a. Kutipan Akta Kelahiran WNI : 1) Anak ke Satu dan Ke Dua sebesar Rp 21.000,2) Anak Ketiga dan seterusnya sebesar Rp 31.000,b. Kutipan Akta Kelahiran WNA : 1) Anak ke Satu dan Ke Dua sebesar Rp 40.000,2) Anak Ketiga dan seterusnya sebesar Rp 75.000,10
c. Kutipan Akta Kelahiran Pengganti : 1) WNI sebesar Rp 15.000,2) WNA sebesar Rp 50.000,d. Salinan Akta Kelahiran : 1) WNI sebesar Rp 15.000,2) WNA sebesar Rp 50.000,B. Perkawinan : a. Pencatatan Perkawinan WNI : 1) Di dalam Kantor Sebesar Rp 15.000,2) Di Kuar Kantor sebesar Rp 50.000,b. Pencatatan Perkawinan WNA : 1) Di dalam Kantor Sebesar Rp 75.000,2) Di Kuar Kantor sebesar Rp 150.000,c. Kutipan Akta Perkawinan : 1) Penduduk WNI sebesar Rp 10.000,2) Penduduk WNA sebesar Rp 25.000,d. Kutipan Akta Perkawinan ke Dua dan atau Pengganti : 1) Penduduk WNI sebesar Rp 25.000,2) Penduduk WNA sebesar Rp 50.000,e. Salinan Akta Perkawinan : 1) Penduduk WNI sebesar Rp 25.000,2) Penduduk WNA sebesar Rp 50.000,f.
Pencatatan Perkawinan melebihan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama dikenakan biaya : 1) Penduduk WNI di dalam Kantor sebesar Rp 25.000,2) Penduduk WNI di Luar Kantor sebesar Rp 50.000,3) Penduduk WNA di dalam Kantor sebesar Rp 75.000,4) Penduduk WNA di Luar Kantor sebesar Rp 150.000,-
C. Perceraian : a. Kutipan akta Perceraian Untuk : 1) Penduduk WNI sebesar Rp 50.000,2) Penduduk WNA sebesar Rp 100.00,b. Kutipan Akta Perceraian ke dua dan seterusnya dan atau pengganti untuk : 1) Penduduk WNI sebesar Rp 100.000,2) Penduduk WNA sebesar Rp 200.00,c. Pencatatan Perceraian melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan Pengadilan Negeri mempunyai Kekuatan Hukum tetap dikenakan biaya : 1) Penduduk WNI sebesar Rp 100.000,2) Penduduk WNA sebesar Rp 150.000,d. Salinan Akta Perceraian : 1) Penduduk WNI sebesar Rp 50.000,2) Penduduk WNA sebesar Rp 100.000,-
11
D. Kematian : a. Kutipan Akta Kematian untuk : 1) Penduduk WNI sebesar Rp 7.500,2) Penduduk WNA sebesar Rp 25.000,b. Salinan Akta kematian : 1) Penduduk WNI sebesar Rp 10.000,2) Penduduk WNA sebesar Rp 20.000,E. Pengakuan Anak : a. Kutipan Akta Pengakuan Anak Untuk : 1) Penduduk WNI sebesar Rp 75.000,2) Penduduk WNA sebesar Rp 150.000,b. Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya dan atau pengganti untuk : 1) Penduduk WNI sebesar Rp 50.000,2) Penduduk WNA sebesar Rp 100.000,c. Salinan Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak : 1) Penduduk WNI sebesar Rp 50.000,2) Penduduk WNA sebesar Rp 100.000,F. Pengangkatan Anak : a. Pencatatan Pengankatan Anak untuk : 1) Penduduk WNI sebesar Rp 50.000,2) Penduduk WNA sebesar Rp 100.000,b. Pencatatan Pengankatan Anak melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan : 1) Penduduk WNI sebesar Rp 75.000,2) Penduduk WNA sebesar Rp 150.000, G. Pelaporan : a. Biaya pelaporan dan tanda bukti pelaporan WNI untuk Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi di Luar Negeri sebesar Rp 15.000,b. Apabila melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia sebesar Rp 25.000,H. Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan a. Surat Keterangan Catatan Sipil 1) Penduduk WNI sebesar Rp. 15.000,2) Penduduk WNA sebesar Rp 25.000,b. Tanda Bukti Pelaporan terhadap Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang terjadi diluar Negeri untuk WNI sebesar Rp 15.000,c. Tanda Bukti Pelaporan untuk Pelaporan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp 25.000, I.
Surat Keterangan Belum Nikah sebesar Rp 5.000,-
J. Surat keterangan tidak atau belum terdaftar kelahiran anak /kematian : a. Penduduk WNI sebesar Rp 5.000,b. Penduduk WNA sebesar Rp 15.000,K. Pencatatan Perubahan nama Sebesar Rp 25.000,12
L. Legalitas Akta Catatan Sipil : 1) Penduduk WNI sebesar Rp 5.000,2) Penduduk WNA sebesar Rp 15.000,(3) Semua Penerimaan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dan pasal 23 peraturan daerah ini merupakan pendapatan Daerah yang wajib disetor ke Kas Daerah paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
Kartu Keluarga Pasal 24 (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK setelah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan; (2) Setiap anggota keluarga yang sudah menikah wajib memiliki KK setelah memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan; (3) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga; (4) Dalam 1 (satu) keluarga yang berbeda kewarganegaraannya harus dibuat terpisah antara KK WNI dan KK WNA; (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
Pasal 25 KK ditanda tangani oleh Camat dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) yang masing-masing rangkap diberikan kepada : a. Kepala Badan Kependudukan (lembar kedua); b. Camat (lembar ketiga); c. Lurah / Kepala Desa (lembar keempat); d. Kepala Dusun / Ketua Rukun warga / lingkungan (lembar kelima); e. Ketua Rukun Tetangga (lembar keenam); f. Kepala keluarga (lembar pertama).
Pasal 26 (1) KK atau KK Penduduk Sementara yang rusak atau hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan KK atau KK Penduduk Semntara yang baru; (2) Untuk mengurus KK yang baru sebagi pengganti KK yang hilang hars melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepala Desa/Lurah setempat; (3) Untuk mengurus KK Penduduk Sementara yang baru sebagai pengganti yang ilang harus melampirkan surat keterangn dari Kepala Desa/Lurah dan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian setempat.
13
Kartu Tanda Penduduk Pasal 27 (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sebelumnya telah / pernah menikah wajib memiliki KTP; (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP; (3) KTP mencantumkan NIK yang tidak di gantikan; (4) Masa berlaku KTP selama 3 ( tiga ) tahun kecuali lansia; (5) KTP baru mensyaratkan akta kelahiran; (6) KTPS diberi keterangan WNA; (7) KTP yang telah habis masa berlakunya harus di ajukan perpanjangan paling lambat 14 (Empat Belas) hari sejak masa berlakunya habis; (8) Kewajiban perpanjangan KTP yang telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini harus mendapat persetujuan lurah/kepala Desa dengan diketahui oleh Camat.
Pasal 28 (1) KTP dan KTPS ditanda tangani oleh camat atas nama Bupati; (2) KTP berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan menerbitkan KTP yang baru; (3) KTPS berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkn dan dapat diperpanjang dengan menerbtkan KTPS yang baru; (4) KTP dan KTPS yang telah habis masa berlakunya, yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang bersangkutan, wajib melapor/untuk dapat diterbitkan/dikeluarkan/KTP atau KTPS yang baru . (5) Untuk mengurus KTP atau KTPS yang baru sebagai pengganti KTP yang hilang harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat; (6) KTPS yang hilang harus segera dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dan kemudian diganti dengan KTPS yang baru.
Pasal 29 (1) Penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberi Kartu tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup dan ditanda tangani oleh Camat atas nama Bupati, atas permohonan yang bersangkutan dengan melampirkan KTP lama dan foto copy Surat Keterangan Kelahiran yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa; (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya berlaku bagi WNI yang bertempat tinggal tetap di Kabupaten Seruyan.
14
Pasal 30 (1) setiap penduduk yang pindah keluar Kabupaten Seruyan wajib menyerahkan KTP yang dimilikinya kepada camat setempat; (2) sebagai Ganti KTP yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Camat menerbitkan surat keterangan pindah kepada yang bersankutan.
BAB IV PENGELOLAAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PELAPORAN Pengelolaan Data Kependudukan
Pasal 31 (1) Pengelolaan Data Kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan; (2) Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dihimpun, diklasifikasikan dan disimpan oleh Badan Kependudukan.
Pasal 32 (1) Setiap penduduk musiman wajib melaporkan diri kepada Kepala Desa / Lurah setempat dan wajb mengurus / memiliki KK dan KTP musiman; (2) KK dan KTP Musiman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus sudah dimiliki 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan berada di kabupaten Seruyan; (3) KTP Musiman di tandatangani oleh Camat atas nama Bupati dan berlaku 6 (enam) bulan serta dapat diperpanjang.
Pelapora n Pasal 33 (1) Kepala Desa / Lurah melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Camat setiap bulan; (2) Camat melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Bupati Kependudukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
Cq. Kepala Badan
(3) Diminta atau tidak badan Kependudukan wajib melaporkan perkembangan kependudukan kepada Bupati, minimal 3 (tiga) bulan sekali.
15
Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan Pasal 34 (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat keketapan dari instansi yang berwenang wajib melaporkan kepada Badan Kependudukan; (2) Badan kependudukan mencatat perubahan status kewarganegara serta surat keterangan pelaporan WNI; (3) Perubahan status kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2) pasal ini, diterbitkan KK dan KTP.
Pelaporan Perubahan Status Kependudukan Pasal 35 (1) Setiap perubahan status kependudukan WNA dari ijin tinggal sementara menjadi ijin tinggal tetap penduduk WNA wjib melapor kepada badan kependudukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, untuk memperoleh surat keterangan pendaftaran penduduk tetap, KK penduduk tetap WNA dan KTP; (2) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap sebagaimana dmaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan apabila penduduk sementara yang bersangkutan telah memperoleh penetapan perubahan status kependudukan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Undangundang yang berlaku.
Pendaftaran Mutasi Data
Pasal 36 (1) Setiap mutasi data penduduk wajib didaftarkan kepada Kepala Desa /Lurah memalui Ketua RT/RW; (2) Penduduk yang mengalami Mutasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib dilapurkan kepada Badan Kependudukan melalui Camat yang bersangkutan.
Pasal 37 (1) Pendaftaran Mutasi Data penduduk dicatat dalam buku induk penduduk dan Buku mutasi penduduk ; (2) Mutasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini , diterbitkan KK dan KTP yang baru serta surat keterangan pendaftaran penduduk tetap bagi WNA yang berubah kewarganegaraannya menjadi WNI ; (3) Pendaftaran Mutasi Data bagi penduduk sementara dicatat dalam Buku Induk sementara dan Buku Mutasi penduduk sementara ; (4) Mutasi data bagi penduduk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini,diterbitkansurat Keterangan pendaftaran penduduk sementara. 16
BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK Pasal 38 (1) Setiap orang yang datang dan atau berkunjung ke Kabupaten Seruyan wajib mematuhi administrasi kependudukan dalam rangka penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk di Kabupaten Seruyan ; (2) Untuk memenuhi maksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan : a. Pendataan dan pendaftaran pendatang; b. Pengawasan dan pengandalian terhadap para pendatang.
Pasal 39 (1) Dalam melaksanakan pendataan, pendaftaran pendatang, Badan Kependudukan memberikan pelayanan administrasi berupa daftar isian yang memuat identitas, maksud kunjungan yang wajib diisi dan diserahkan kepada petugas yang secara tegas ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Badan / Kependudukan; (2) Pendatang yang bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Seruyan harus melengkapi syaratsyarat sebagai berikut : a. Surat Pindah dari Lurah / Kepala Desa yang diketahui Camat daerah asalnya ; b. Surat keterangan berkelakuan baik daerah asalnya ; c. Surat Nikah / Akta Nikah d. Surat Duda /Janda; e. Syarat Panggilan Kerja, apabila perusahaan yang bersangkutan memanggilnya.
Pasal 40 (1) Badan, dinas, instansi, lembaga formal dan non formal berkewajiban memberitahukan adanya persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendatangyang akan memasuki Kabupaten Seruyan dengan sanksi – sanksi yang diterima terhadap pelanggarannya berupa teguran, peringatan, kurungan atau denda. (2) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati.
Pasal 41 Maksud dan tujuan kunjungan pendatang diklasifikasikan : a. Kunjungan sebagai wisatawan; b. Kunjungan biasa yang terdiri dari : 1) Kunjungan Keluarga 2) Kunjungan Kedinasan / bisnis 3) Kunjungan berobat c. Kunjungan sebagai pencari kerja.
17
Pasal 42 (1) Setiap pendatang yang berkunjung sebagai wisatawan, Pemerintah Daerah memberi kemudahan berupa pemberian informasi yag dibutuhkan; (2) Dalam pemberian pelayanan informasi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan atau dapat bekerjasama dengan agen /biro perjalanan yang ada.
Pasal 43 (1) Setiap pendatang yang melakukan kunjungan keluarga, diberikan batas waktu kunjungan selamalamanya 15 (lima belas) hari atas jaminan keluarga yang telah terdaftar sebagai penduduk tetap dan atau telah memiliki ijin domisili tetap di Kabupaten Seruyan; (2) Batas waktu kunjungan sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diperpanjang oleh Kepala Desa/Lurah atas permohonan penjamin.
Pasal 44 Setiap pendatang yang melakukan kunjungan dengan keperluan kedinasan, bisnis dan lain-lain harus memperlihatkan surat-surat yang berhubungan dengan tujuan kunjungan pendatang tersebut.
Pasal 45 Setiap pendatang yang melakukan kunjungan untuk keperluan transit, harus memperlihatkan tiket perjalanan lanjutan.
Pasal 46 (1) Setiap pedatang yang melakukan kunjungan dengan maksud mencari kerja harus mempunyai jaminan dari keluarga yang telah terdaftar sebagai penduduk tetap atau telah memiliki ijin domisili tetap dan wajib melaporkan diri pada ketua RT/RW setempat; (2) Setiap pedatang yang melakukan kunjungan dengan maksud mencari kerja harus menunjukkan bukti identitas diri dan apabila tidak dapat memperlihatkannya, Pemerintah Daerah berhak menolak kunjngan dimaksud; (3) Pendatang sebagaimana yang dimaksud pasa ayat(1) pasal ini, yang ternyata belum mendapatkan pekerjaan dan atau biaya hidup telah habis, pemerintah daerah berhak memulangkannya kedaerah asal yang bersangkutan atas biaya dari pihak yang menjamin; (4) Pendatang yang menolak ditempatkan pada tempat penampungan sementara, pemerintah daerah berwenang untuk segera memulangkannya kedaerah asal atas biaya sendiri.
Pasal 47 Terhadap pendatang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaiman dimaksud dalam pasal 45 dan pasal 46 peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah berhak melakukan upaya paksa untuk memulangkan pendatang dimaksud kedaerah asalnya.
18
Pasal 48 (1) Badan Hukum sebagai penyalur tenaga kerja yang mengirim tenaga kerja ke Kabupaten Seruyan wajib memberikan jaminan berupa : a. Jaminan Kerja dari Perusahaan b. Biaya hidup, sebelum bekerja dalam waktu tertentu c. Biaya pemulangan kedaerah asal d. Tempat tinggal sementara sebelum mendapatkan pekerjaan; (2) Apabila Badan Hukum sebagai penyalur tenaga kerja tidak dapat melihatkan dokumen yang sah dan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah berwenang untuk menolak kedatangan pendatang pencari kerja tersebut.
Pasal 49 (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan razia KTP dan Surat-surat Kependudukan lainnya dalam wilayah Kabupaten Seruyan; (2) Dalam melaksanakan razia dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan pemulangan pendatang yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan; (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dan (2) pasal ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; (4) Sebagai bukti kegiatan penelitian, Kelengkapan persyaratan penduduk khusus penduduk WNA atau penduduk sementara diterbitkan Surat Keterangan Penelitian Pendaftaran Penduduk WNA atau penduduk sementara sebagai syarat untuk penyelesaian pendaftaran penduduk.
Pasal 50 (1)
Badan Kependudukan berwenang melakukan penelitian atas keabsahan dokumen kependudukan dan kelangkapan persyaratan dalam kegiatan pendaftaran penduduk;
(2)
Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Badan Kependudukan dapat meminta keterangan kepada yang bersangkutan dan atau instansi terkait;
(3)
Tata cara pelaksanaan penelitian sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 51 Persyaratan untuk melakukan kunjungan ke Kabupaten Seruyan : a. Memiliki Surat Jalan dari Daerah Asal, dan Kartu Identitas Diri berupa KTP b. Mendapatkan jaminan dari penduduk yang mempunyai ijin domisili tetap c. Memiliki jaminan biaya untuk kehidupan sehari-hari selama berada di Kabupaten Seruyan, jika yang bersangkutan tidak memiliki orang yang bersedia menjadi penjamin selama berada di Kabupaten Seruyan maka Pemda berwenang untuk segera memulangkan ke daerah asal atas biaya sendiri. d. Jika kunjungan bersifat sementara atau bersifat musiman, harus memiliki sejumlah uang yang diperlukan untuk pulang pergi dari dan ketempat asal e. Jika kunjungan untuk memenuhi panggilan kerja, maka harus memiliki surat panggilan kerja dari lembaga yang menerima
19
f.
Jika kunjungan bersifat transit, maka harus memiliki tiket perjalan lanjutan atau sejumlah uang yang diperlukan untuk melanjutkan perjalanan ketempat tujuannya; g. Jika kunjungan mencari kerja, maka harus memiliki jaminan dari orang yang dikunjungi atau yang memiliki ijin domisili tetap dan atau Surat Keterangan Pencari Kerja dari Pejabat berwenang; h. Jika kunjungan sebagai wisatawan, yang bersangkutan harus menunjukan hotel/penginapan dan sejumlah uang untuk biaya hidup dan tiket pulang
BAB VI PEMBATALAN, SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA
Pasal 52 (1) Data dan surat Keterangan Kependudukan merupakan Dokumen Pemerintah yang wajib dipelihara dan dilindungi ; (2) Apabila ditemukan KK, KTP, KK penduduk sementara KTPS dan surat kependudukanyang lainya, yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini. Maka KK, KTP, KK penduduk sementara, KTPS dan surat kependudukan lainya tersebut dicabut atau di batalkan dengan menerbitkan surat keterangan pembatalan; (3) Sebelum dilakukan pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi terkait lainnya; (4) Dalam meminta keterangan dari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Pejabat Penyidik PNS membuat Berita Acara pemeriksaan; (5) Prosedur dan tata cara pelaksanaan pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 53 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah bersifat pelanggaran; (3) Petunjuk pelaksanaan pengenaan sanksi pelanggaran dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
BAB VII PENYIDIKAN Pasal 54 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dan atau pejabat lain yang pengangkatan dan penugasannya ditetapkan secara tegas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
20
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian c. Menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka d. Melakukan penyitaan benda atau surat e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebutbukan merupakan tindak pidana dan selanjutnaya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, terasangka atau keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, penyidik PNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya berkewajiban : a. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui peyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal : 1) Pemeriksaan tersangka 2) Pemasukan rumah 3) Penyitaan barang 4) Pemeriksaan saksi 5) Pemeriksaan tempat kejadian d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Derah melalui pimpinan unit kerja masingmasing; (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahan.
BAB VIII PERLINDUNGAN DAN KERJASAMA Pasal 55 (1) Guna memberikan perlindungan bagi penduduk Kabupaten Seruyan dalam rangka efesiensi dan efektifitas penyelanggaraan bidang kependudukan dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan atau pihak terkait; (2) Perlindungan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 56 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka KK, KK Penduduk Sementara, KTP, dan KTPS yang dikeluarkan dan masih berlaku berdasarkan peraturan daerah KabupatenKotawaringin Timur, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. 21
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 57 (1) Khusus bagi warga korban konflik, kedatangan mereka akan diatur kemudian dengan peraturan daerah tersendiri; (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Seruyan;
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 58 Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Seruyan.
Disahkan di Kuala Pembuang pada tanggal 08 Agustus 2005 BUPATI SERUYAN TTD
DARWAN ALI Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 12 Agustus 2005 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN TTD Drs. DJONI ARDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2005 NOMOR 11 SERI E
22
PENJELASAN PERATURANDAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR : 12 TAHUN 2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
I.
UMUM Prinsip pemberian otonomi Kepada Daerah menurut Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah adalah penekanan kepada aspek demokrasi, keadilan, pemerataan dan partisifasi masyarakat serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penekanan pada prinsip tersebut memberikan berbagai peluang dan kesepatan yangsangat luas kepada Daerah Otonom untuk melaksanakan dan mewujudkan berbagai kewenangannya secara mandiri luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah dan dengan ditetapkannya Undang- Undang Nomor : 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah, yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk itu, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khusunya yang bersumber darti retribusi daerah perlu ditingkatkan. Guna penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut secara sah dan memadai, perlu dipayungi dengan peraturan perundang-undangan yang memadai. Berdasarkan Undang-undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pasal 28 ayat () dinyatakan bahwa penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara teknis, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor : 03 tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Otonom dan Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Struktur Organisasi dan Tata kerja Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan penyelenggaraan berbagai tugas dibidang kependudukan. Transmigrasi dan keluarga berencana dilaksanakan oleh Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan Namun demikian, dalam rangka optimalisasi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tugas dan atau kewenangan tersebut dapat dilimpahkan penyelenggaraannya kepada Camat sebagai ujung tombak pelaksanaan fungsi utama birokrasi yakni fungsi pelayanan publik, yang secara langsung berhadapan dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang untuk selanjutnya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seruyan
23
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Huruf a Penetapan selama-lamanya 60 (enam puluh) hari, bertujuan untuk memberikan kesempatan yang wajar atas kesembuhan bagi seorang ibu yang melahirkan yang secara nyata tidak memiliki sanak keluarga yang mampu mengurusinya dan untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi, akurasi data dan laporan perkembangan penduduk, khususnya yang berkaitan dengan laporan triwulan perkembangan penduduk. Huruf b Penetapan selama-lamanya 14 (empat belas) hari bagi Warga Negara Asing (WNA) dan atau bagi Warga Negara Indonesia yang kawin/menikah dengan Warga Negara Asing (kawin campuran) dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) dan/atau Warga Negara Indonesia yang kawin / nikah campuran dan untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi, akurasi data dan lapuran perkembangan penduduk khususnya yang berkaitan dengan lapuran triwulan perkembangan penduduk Ayat (2) Cukuf jelas Ayat (3) Huruf g Cukuf jelas Huruf b Dimaksudkan dalam rangka optimalisasi pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang kawin/ menikah dengan Warga Negara Asing(WNA) atau kawin campuran. Ayat (4) Cukuf jelas Pasal 5 Yang dimaksud dengan setelah kembali ke Indonesia dan atau ke Kabupaten Seruyan adalah paling lama 60 (enam puluh) hari bagi Warga Negara Indonesia (WNI) sejak kedatangan warga yang bersangkutan di Kabupaten Seruyan dan 14 (empat belas) hari bagi warga Negara Asing sesuai dengan pasal 4 ayat (1) huruf b peraturan daerah ini yang dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) dan/ atau Warga Negara Indonesia yang kawin / nikah campuran dan untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi, akurasi data dan laporan perkembangan penduduk. Khususnya yang berkaitan dengan laporan triwulan perkembangan penduduk. Pasal 6 Cukup jelas 24
Pasal 7 Yang dimaksud dengan setelah kembali ke Indonesia dan / atau kekabupaten seruyan adalah paling lama 14 (empat belas) hari sejak kedatangan warga yang bersangkutan di Kabupaten Seruyan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) huruf a peraturan daerah ini yang di lakukan dalam rangka pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) dan/ atau Warga Negara Indonesia yang kawin / nikah campuran dan untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi, akurasi data dan laporan perkembangan penduduk, khususnya yang berkaitan dengan laporan triwulan perkembangan penduduk. Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Penetapan 60 (enam puluh) hari, dimaksudkan untuk memberikan kesempatan atau toleransi untuk menghilangkan atau mengurangi perasaan berduka kepada keluarga yang ditinggalkan dan untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi. Akurasi data dan laporan perkembangan penduduk, khususnya yang berkaitan dengan laporan triwulan perkembangan penduduk. Penetapan selama-lamanya 14 (empat belas) hari bagi Warga Negara Asing (WNA) dan atau bagi Warga Negara Indonesia yang kawin/menikah dengan Warga Negara Asing (kawin campuran) dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) dan/ atau Warga Negara Indonesia yang kawin/nikah campuran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian dan untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi, akurasi data dan laporan perkembangan penduduk. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Yang dimaksud dengan setelah kembali ke Indonesia dan atau kekabupaten seruyan adalah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kedatangan warga yang bersangkutan di kabupaten seruyan sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf a peraturan daerah ini dan untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi, khususnya yang berkaitan dengan laporan triwulan perkembangan penduduk. Pasal 14 Cukup jelas
Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16
25
Ayat (1) Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah instansi atau unit / satuan kerja yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau pemutuskan dan atau mensahkan pengakuan dan atau pengangkatan anak seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Seruyan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah instansi atau unit / satuan kerja yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau pemutuskan dan atau mensahkan pengakuan dan atau pengangkatan anak seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Seruyan. Pasal 17 Yang dimaksud dengan setelah kembali ke Indonesia dan atau ke Kabupaten Seruyan adalah paling lama 14 (empat belas) hari sejak kedatangan warga yang bersangkutan di Kabupaten Seruyan. Sesuai dengan pasal 4 ayat (1) hurf b peraturan daerah ini dan untuk menjamin terselenggaranya tertib administrasi, akurasi data dan laporan perkembangan penduduk. Khususnya yang berkaitan dengan laporan triwulan perkembangan penduduk. Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Retribusi, biaya pengganti pengadaan dan biaya administrasi pelayanan, pemungutannya dilakukan oleh Camat dan disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Besarnya biaya yang ditetapkan bersifat tetap dan tidak di perkenankan untuk ditambah dengan biaya dan atau alasan apapun juga. Biaya pelayanan tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah guna pembiayaan pelayanan pemerintahan. Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, termasuk untuk mengantisipasi berbagai kegiatan pemerintah Daerah seperti tercantum dalam Bab VIII, pasal 55 peraturan daerah ini. Ayat (2) Cukup jelas
26
Pasal 23 Ayat (1) Retribusi, biaya pengganti pengadaan dan biaya administrasi pelayanan, pemungutanya dilakukan oleh Camat dan disetorkan ke Kas Daerah selambat–lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Besarnya biaya yang ditetapkan bersifat tetap dan tidak diperkenankan untuk ditambah dengan biaya dan atau alasan apapun juga. Biaya pelayanan tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna pembiayaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, termasuk untuk mengantisipasi berbagai kegiatan Pemerintah Daerah seperti tercantum dalam Bab VIII, pasal 55 Peraturan Daerah ini. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Penduduk musiman dimaksud adalah pendatang yang sengaja datang ke Kabupaten Seruyan pada musim-musim tertentu untuk berusaha diberbagai sektor, seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, perdagangan dan jasa serta lapangan kerja lainya yang semakin terbuka sejalan dengan perkembangan Kabupaten Seruyan sendiri serta selama menjalankan usahanya yang bersangkutan bertempat tinggal di Kabupaten Seruyan. Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Penetapan waktu 14 (empat belas) hari adalah waktu yang disediakan dalam rangka proses penyelesaian administrasi KK dan KTP musiman, sedangkan prosesnya sendiri dimulai 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan yang bersangkutan di Kabupaten Seruyan. Ayat (3) 27
Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Perubahan status dimaksud adalah perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI, sedangkan perubahan status dari WNI menjadi WNA, wajib dolaporkan kepada Badan Kependudukan, dicatat dalam Buku Perubahan Status kewarganegaraan sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian KK dan KTP yang bersangkutan ditarik kembali dan sebagai gantinya terhadap yang bersangkutan diterbitkan Surat Keterangan Perubahan Kewarganegaraan. Pasal 35 Cukup Jelas Pasal 36 Cukup Jelas Pasal 37 Cukup Jelas Pasal 38 Cukup Jelas Pasal 39 Cukup Jelas Pasal 40 Cukup Jelas Pasal 41 Cukup Jelas Pasal 42 Cukup Jelas Pasal 43 Cukup Jelas Pasal 44 Cukup Jelas
Pasal 45 Cukup Jelas Pasal 46 Cukup Jelas
28
Pasal 47 Cukup Jelas Pasal 48 Cukup Jelas Pasal 49 Cukup Jelas Pasal 50 Ayat (1) Dalam rangka efesinsi dan efektifitas pelayanan dan penelitian keabsahan dokumen kependudukan dan berbagai kelengkapan surat-surat kependudukanlainnya, Kepala Badan Kependudukan dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Camat dan atau pejabat lainnya yang secara tegas ditunjuk diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati. Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 51 Cukup Jelas Pasal 52 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Ditemukannya KK dan KTP, KK dan KTP Penduduk Sementara, KK dan KTP Musiman dan Surat Keterangan kependudukan lainnya yang diperoleh tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini wajib di proses sesuai dengan peraturan daerah ini dan apabila ternyata mengandung unsur pidana, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah atau pejabat lainnya yang secara tegas ditunjuk dan atau ditugaskan untuk menyidik atau meneliti masalah tersebut, wajib menyerahkan hasil penyidikan atau penelitiannya kepada Penuntut Umum melalui POLRI setelah mendapat persetujuan Bupati. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas
29
Pasal 53 Ayat (1) Acaman dengan hukuman pidana kurungan dan atau denda merupakan paksaan guna penegakan hukm yang harus didahului dengan upaya administratif yaitu perintah tertulis oleh Pemerintah Daerah kepada Pelanggar. Apabila ternyata tidak diindahkan atau tidak ditaati, maka terhadap pelanggar harus diambil tindakan oleh pejabat yang secara tegas diserahi tugas tersebut. Upaya paksaan hendaknya hanya dilakukan dalam hal sangat perlu saja, dengan cara seimbang sesuai dengan pelanggaran, sedangkan jumlah denda dapat disesuaikan dengan perkembangan tingkat kemahalan hidup dan kondisi sosial ekonomi pelanggar, karena upaya paksaan tersebut dapat menimbulkan kerugian atau penderiatan, untuk itu besar kecilnya denda yang digunakan kepada pelanggar diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pelanggaran pada ayat ini adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan yang nyata-nyata melanggar ketentuan peraturan Daerah ini. Pasal 54 Yang dimaksud Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah yang kedudukan, tugas, wewanang, hak dan kewajiban, pengangkatan, mutasi dan pemberhentiannya sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 2003 tentang pedoman pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah. Pasal 55 Ayat (1) Memberikan perlindungan bagi penduduk merupakan suatu tugas dan kewajiban pemerintah tak terkecuali Pemeritah Daerah. Wujud perlindungan itu antara lain adalah dengan upaya pemeliharaan lingkungan, menjaga dan atau memelihara ketentraman, ketertiban dan keaman penduduk dari segala macam bentuk ancaman baik yang ditimbulkan oleh proses alam maupun yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia lainnya, penangan orang terlantar dan pemberian asuransi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hanya berlaku bagi penduduk tetap Kabupaten Seruyan. Dalam rangka penyelanggaran tugas dan kewajiban tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan bidang tugas atau pekerjaan atau profesinya seperti dengan POLRI, Perusahaan asuransi, perusahaan /rekanan dan lain-lain, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemapuan Pemerintah Daerah. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas
30
Pasal 57 Ayat (1) Pengaturan kedatangan warga korban konflik ke Kabupaten Seruyan akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri, diselenggarakan dengan memperhatikan berbagai kesepakatan dan atau aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Seruyan tampa mengurangi arti dan atau hakikat kebebasan setiap warga negara untuk hidup dan berpenghidupan diseluruh wilayah Riepublik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal Pemerintah Daerah belum berhasil menetapkan peraturan daerah yang mengatur hal itu, sikap pemerintah diupayakan berada pada posisi netral dalam arti tidak melarang, tidak mengijinkan apalagi memprakarsai pengembalian warga kurban konflik tersebut ke Kabupaten Seruyan, tetapi diterima atau tidaknya kedatangan warga korban konflik tersebut di Kabupaten Seruyan, diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dimana warga tersebut akan hidup dan tinggal menetap, dengan kata lain disebut pengembalian alami. Ayat (2) Cukuf jelas Pasal 58 Cukuf jelas
31
