PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERUYAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERUYAN,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Seruyan; b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
Mengingat
:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Peraubahan Atas Pereturan Pemerintah Reublik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegeawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN dan BUPATI SERUYAN
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERUYAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 2
b. c. d.
e.
f. g. h. i.
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Bupati adalah Bupati Seruyan; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan; Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan; Polisi Pamong Praja adalah Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan; Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
3
Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati ; b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah; c. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; f. Pengelolaan ketatausahaan.
BAB IV WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 6 Polisi Pamong Praja berwenang : a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum; b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
Pasal 7 Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib : a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum; c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana ; 4
d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Pasal 9 Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB V SUSUNAN ORGANISASI Pasal 10 (1)
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Operasional, Ketentraman dan Ketertiban; d. Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah; e. Seksi Pengawalan dan Kesamaptaan; f. Kelompok Jabatan fungsional.
(2)
Penjabaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam bentuk uraian tugas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 11 Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 12 (1)
(2)
(3)
(4)
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, perjalanan dinas, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, program, evaluasi dan pelaporan; Seksi Operasional, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, sosialisasi, koordinasi, pengawasan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; Seksi Penegakkan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, koordinasi dan penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; Seksi Pengawalan dan Kesamaptaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, pembinaan, koordinasi dan pengawasan kegiatan pengawalan dan kesamaptaan.
5
Pasal 13 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Pasal 14 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis fungsional.
BAB VII PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL Pasal 15 Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Pol. PP ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Pasal 16 Untuk menunjang operasional, Pol. PP dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia .
VIII TATA KERJA Pasal 17 Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6
Pasal 18 Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
Pasal 19 Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya .
BAB IX KERJASAMA DAN KOORDINASI Pasal 20 (1)
(2)
Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Lembaga-lembaga lainnya; Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki serta kode etik profesi serta birokrasi.
Pasal 21 Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masing-masing kecamatan.
BAB X ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Pertama, Eselon Pasal 22 (1) (2)
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan eselon III/a; Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan eselon IV/a.
7
Bagian Kedua, Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 23 Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, yaitu : a. Pegawai Negeri Sipil; b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a); c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 Cm untuk laki-laki dan 155 Cm untuk perempuan; d. Umur sekurang-kurangnya 21 tahun; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja dan atau wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
Pasal 24 (1)
(2)
(3)
Polisi Pamong Praja diberhentikan karena : a. Alih tugas; b. Atas permohonan yang bersangkutan; c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja; d. Dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kepastian hukum tetap; Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai PNS; Peraturan Disiplin Polisi Pamong Praja akan diatur dan ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25 Jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dapat diisi oleh pejabat fungsional Polisi Pamong Praja dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI PEMBINAAN Pasal 26 Bupati melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.
8
BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 27 (1)
(2)
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan; Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini, kepada Satuan Polisi Pamong Praja dapat juga diberikan bantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 28 Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 29 Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
BAB XV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamomg Praja dinyatakan tidak berlaku lagi.
9
Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.
Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal
Pebruari 2007
BUPATI SERUYAN,
DARWAN ALI Diundangkan di Kuala Pembuang Pada tanggal Pebruari 2007 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERUYAN,
Drs. H.DJONI ARDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2007 NOMOR SERI
10
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR
TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERUYAN
I. PENJELASAN U M U M Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah mengubah sistem pemerintahan dari yang semua sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut berakibat kepada status Polisi Pamong Praja, di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah status Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Wilayah, menjadi Perangkat Daerah. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mempunyai misi strategis dalam membantu Bupati untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Seruyan sesuaikan dengan ketentuan yang baru. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah Bupati.
11
Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Huruf a Yang dimaksud dengan menertibkan adalah tindakan dalam rangka upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Huruf b Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah pemeriksaan awal sampai dengan dilimpahkannya hasil pemeriksaan kepada penyidik apabila ditemukannya bukti awal adanya pelanggaran. Huruf c Yang dimaksud dengan menindak adalah yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat dan badan hukum lainnya yang melanggar ketentuan dan atau obyek tertentu yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang bersifat tindakan represif non yustisial. Pasal 7 Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah uang saku, pakaian seragam, dan perlengkapan operasional lainnya. Pasal 8 Huruf a Yang dimaksud norma-norma sosial lainnya adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat. Huruf b Yang dimaksud membantu menyelesaikan perselisihan adalah upaya pencegahan agar perselisihan antar warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Huruf c Yang dimaksud dengan tindak pidana adalah tindak pidana di luar yang diatur dalam Peraturan Daerah. Huruf d Bagi Polisi Pamong Praja yang merangkap sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati oleh warga masyarakat, dapat langsung mengadakan penyidikan. Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11
12
Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud alih tugas adalah pindah bekerja di unit kerja selain Satuan Polisi Pamong Praja. Huruf b Anggota Polisi Pamong Praja dapat diberhentikan apabila permohonan berhentinya sudah disetujui oleh atasan yang mempunyai wewenang. Huruf c Cukup jelas Huruf d Yang dimaksud dipidana adalah penjatuhan hukuman akibat yang bersangkutan melakukan tindakan kriminal atau yang dikategorikan pidana kejahatan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 19 Sebelum jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan, pengisian jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diprioritaskan pegawai yang telah berkarir di unit kerja Polisi Pamong Praja yang telah memenuhi syarat kepangkatan. Apabila di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja tidak ada pegawai yang memenuhi syarat kepangkatan, dapat diisi oleh pegawai dari unit kerja lain. Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas
13
LAMPIRAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR
:
TAHUN 2007
TANGGAL
:
TAHUN 2007
SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERUYAN KEPALA
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKSI OPERASIONAL KEAMANAN DAN KETERTIBAN
SEKSI PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH
SEKSI PENGAWALAN DAN KESAMAPTAAN
BUPATI SERUYAN,
DARWAN ALI
14
15
