PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK, Menimbang :
a. bahwa dengan terbentuknya Kota Depok berdasarkan Undang undang Nomor 15 Tahun 1999 penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk dikota Depok perlu diatur pelaksanaannya. b. bahwa penyelenggaraan pendaftaran penduduk telah diatur dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk: c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatn Penduduk: Mengingat : 1. Staatsblad tahun 1849 nomor 25 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Eropa: 2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Thiongoah yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun Nomor 81; 3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatn Sipil bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564; 4. Staatsblad tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura, dan Minahasayang telah diubah dengan Staatsblad tahun 1936 Nomor 607; 5. Undang – undang Nomor 9 Darurat Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Nomor 463); 6. Undang – undang Nomor 9 Darurat tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Taahun 1955 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288); 7. Undang – undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647); 8. Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Nomor 3019); 9. Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 10. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 11. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 12. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 3848);
13. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawianan (Lembaran Negara Nomor 3050); 15. Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran negara Nomor 3238); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10: Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 , tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 31Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 nomor 45 Tambahan Lembaran Negara nomor 3742); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 25Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980, tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Perwarganegaraan Republik Indonesia; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221a Tahun 1975, tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada kantor Catatan sipil Sehubungnya Dengan berlakunya Undang –undang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk berusia 60(enam puluh)tahun keatas; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1ATahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan; 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995 tentang Prosedurdan Tata Cara Penyelanggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem informasi Manajemen Kependudukan; 25. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pendoman Tata Laksana Pelayanan umum; 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; 27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Hari Jadi dan Lambang Kota Depok (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 1); 28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk (Lembaran daerah Tahun 2000 Nomor 17); 29. Peraturan Daerah Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dinas Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, TENTANG PENYELENGGARAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksid dengan : 1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Depok; 2. Kota adalah Kota Depok; 3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok; 4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok; 5. Walikota adalah Walikota Depok; 6. Dinas adalah Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Depok; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinasa Pendaftaran Penduduk Kota Depok; 8. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kota Depok yang bertanggung jawab kepada Walikota; 9. Kepala Kelurahan adalah aparat Pemerintah yang bearada langsung dibawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota; 10. Penduduk adalah Setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing pemegang izin tinggal tetep di suatu Daerah; 11. Penduduk Sementara WNI adalah Ssetiap penduduk karena sifat pekerjaannya disebut penduduk sementara disuatu Daerah; 12. Penduduk sementara WNA adalah setiap WNA pemegang izin Tinggal Terbatas yang bertempat tinggal disuatu Daerah; 13. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk serta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan mutasi penduduk pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan dan dan pembatalan akta, penerbitan Nomor induk kependudukan Sementara, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan akta pencatatn penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyulihan; 14. Pencatatan Penduduk adalah kegiatan Pencatatn Data Penduduk tentang kedudukan dan kepastian hukum atas kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, pengangkatan anak, Pengakuan dan Pengesahan anak,Perubahan Nama, perubahan dan pembatalan Akta; 15. Warga Negara Indonesia adalah orang Indonesia Asli dan orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku; 16. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang – orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
17. Kepala Keluarga adalah : a Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu; b Orang yang bertempat tinggal seorang diri; c Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah Yatim Piatu dan lain – lain dimana bebrapa orang yang bertempat tinggal berasama – sama; 18. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga; 19. Kartu Keluarga untuk selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan Anggota keluarga; 20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Untuk seseorang yang telah tercatat sebagai penduduk tetap; 21. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan Pemerintah Kota untuk seseorang yang telah tercatat sebagai pennduduk sementara; 22. Akta Pencatatan Penduduk / Akta Catatan Sipil adalah Akta Otentik yang memuat catatan lengkap atas diri seseorang terhadap peritiwa keahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, pengakuan dan Pengesahan Anak, Perubahan Nama, perubahan dan Pembatalan Akta yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas sebagia Dokumen Negara; 23. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil adminitrasi kegiatan penyelengaraan Pendaftaran Penduduk yang merupakan data kependudukan untuk kepentingan masyarakat maupun pemerintah; 24. Surat Keterangan Catatn Sipil adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan Oleh Dinas pendaftaran Penduduk bagi kepentinagan masyarakat dalam pelayanan Pencatatn Sipil berkaitan dengan kompetensi Instansi pemerintah terkait maupun Perwakilan Negara Asing; 25. Penyediaan Kartu keluarga, kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil adalah penyediaan dan pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatn Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil oleh Pemerintah Kota; 26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, Yang selanjutnyadisebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidanadibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) Pasal 2 1. Setiap Penduduk tetap dan sementara wajib diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 2. Nomor Induk Kependudukan di registrasi sejak yang bersangkutan didaftarsebagai Penduduk di Wilayah Kota Depok. 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) berlaku seumur hidup dan tidak dapat diberiakan kepada penduduk lain walaupun yang bersangkutan meninggal dunia. 4. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hanya berlaku untuk Tertib adminitrasi Kependudukan bagi Pemerintah Kota Depok. 5. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang baru akan ditetapkan kembali bila seseorang penduduk pindah domosili ke Kecamatan lain di wilayah Kota Depok.
BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Pertama Pasal 3 (1) Setiap Kepala keluaraga wajib mendaftarkan diri dan anggota Keluarganya Kepada Kepala Kelurahan melalui RT dan RW setempat. (2) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga. Pasal 4 (1) Setiap orang baik penduduk tetap, penduduk sementara maupun tamu harus memenuhi kewajiban melaporkan diri dan keluarganya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : a. Penduduk Tetap (WNI + WNA) : 1. Wajib mendaftarkan diri dan juga terhadap setiap terjadi perubahan data penduduk; 2. Wajib memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah / pernah kawin; 3. Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK): b. Penduduk sementara (WNI + WNA) : 1. Setiap penduduk WNI yang berasal dari luar daerah untuk tinggal menetap dalam jangaka waktu 14 (empat belas) hari wajib melaporkan diri kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk; 2. Setiap penduduk wajib menyerahkan fotokopi Dokumen Administrasi Kependudukan dari Daerah asalnya untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Sementara; 3. Setiap penduduk WNA wajib memiliki Dokumen Adminitrasi Kependudukan dan dokumen Imigrasi dari Daerah asalnya (datangnya) damn menyerahkan kepada pemerintah setempat untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk sementara; c. Tamu : 1. Dalam jangka waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri atas kedatangannya kepada Kepala Kelurahan melalui Rt / Rw dengan menunjukan KTP dan atau Surat keterangan Kependudukan lainnya, dan apabila berdiam lebih dari 14 (empat belas) hari wajib mendaftarkan diri kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk; 2. Bagi WNA wajib melaporkan kepada Kepala Kelurahan dan Kepolisian setempat melalui RT / RW dengan menunjukan Surat – surat / Dokuman kependudukan / Dokumen Imigrasi yang asli sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 3. Setiap pelaporan Tamu diwajibkan dicatat dalam buku tamu RT / RW setempat; Pasal 5 (1) Pendaftaran Penduduk Tetap, penduduk sementara dan tamu sebagaiman dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini diproses adminitrasi kependudukannya melalui RT / RW, Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota sesuai kewenangan masing – masing;
(2) Setiap penduduk tetp harus diberikan Nomor induk yang tercntum dalam buku induk penduduk, kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; (3) Setiap Penduduk Sementara baik WNI maupun WNA diberiakn Nomor Induk Kependudukan Sementara (NIKS) yang tercantum dalam Buku Induk Pendudukdan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS). Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Pasal 6 Tata Cara Pendaftaran Penduduk Tetap dan Sementara bagi WNI dan WNA adalah sebagai berikut: a. Bagi WNI dan WNA (Penduduk Tetap): Mengisi Formulir Isian Biodata untuk kemudian dikeluarkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); b. Bagi WNI (Penduduk Sementara): Mengisi Formulir Isian Biodata untuk kemudian dikeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara oleh Kepala Kelurahan. c. Bagi WNA (Penduduk Sementara): Mengisi Formulir Isian Biodata untuk kemudaian dikeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk atas nama Walikota. Pasal 7 (1) Selambat – lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak seseorang penduduk sementara baik WNI maupun WNA datang dan akan bertempat tinggal tetap dalam satu wilayah, wajib melapor Kepada Kepala Kelurahan; (2) Setiap pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan Dokumen Kependudukan yang bersangkutan dari daerah asalnya dan Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal yang dikeluarkan oleh RT / RW setempat serta diketahui oleh Kepala Kelurahan; (3) Surat Keterangan Pendaftaran penduduk Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk WNI hanya berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari dan dapat diperpanjang; (4) Surat keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara bagi WNA berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang – undangan. Bagian ketiga Pendaftaran Perpindahan Pasal 8 Setiap Perpindahan Penduduk Tetap dan Penduduk Sementara wajib mendaftarkan kepada Kepala Kelurahan setempat selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kepindahan. Pasal 9 (1) Setiap perpindahan penduduk tetap dan penduduk sementara data penduduk dalam Buku Induk Penduduk Keluran dan Buku Induk Penduduk RT / RW asal dihapus; (2) Setiap perpindahan penduduk tetp dan penduduk semantara diatur sebagai berikut:
a. Perpindahan antara Kelurahan dalm satu Kecamatan diterbitkan Surat
keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan dengan tembusan Camat; b. Perpindahan antar Kecamatan di Wilayah kota diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangani oleh Camat; c. Perpindahan antar Kebaputan / Kota dalam satu Propinsi diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditandatangi oleh Camat atas nama Walikota. d. Perpindahan antar Propinsi diterbitkan Surat Keteranagan Pindah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota. Setiap perpindahan penduduk tetap dan penduduk semantara dalam lingkungan satu Kelurahan karena perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah tetapi harus melapor kepada RT / RW dan Kepada Kelurahan setempat untuk dicatat dalam Buku Induk RT ? RW, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Kelurahan. Bagian Keempat Pendaftaran Penduduk Pasal 11 (1) Kedatangan Penduduk Tetap yang mengakibatkan perpindahan wajib mendaftar kepada Kepala kelurahan setempat dalam janka waktu selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan; (2) Kedatangan Penduduk Sementar WNI dan WNA yang mengakibatka n perpindahan wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Kelurahan selambatnya – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan; (3) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat persutujuan Camat bagi WNI dan Dinas Pendaftaran Penduduk atas nama Walikota bagi Penduduk WNA. Pasal 12 (1) Pendaftaran kedatangan penduduk tetep sebagaimana Pasal 11 ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, diterbitkan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan KTP. (2) Pendaftaran Kedatangan Penduduk Sementara WNI dan WNA sebagaiman dimaksud Pasal 11 ayat (2) dicatat dalam Buku Induk Penduduk, diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara oleh Kelurahan dan Dinas Pendafataran Penduduk atas nama Walikota bagi WNA. (3) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara WNI hanya diberikan kapada buruh / tenaga kerja musiman buruh pabrik, pembantu rumah tangga dan mahasiswa yang bertempat tinggal disuatu Daerah.Bagian Kelima Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan. Pasal 13 (1) Perubahan Status Kewarganegaran yang telah mendapat penetapan dan Instansi yang berwenang wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kapada Kepala Kelurahan setempat dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk. (2) Bagi penduduk yang berubah Status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diterbitkanNIK / NIKS, Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang baru atau Surat Keterangan Pendaftaran Sementara (SKPPS).
Bagian Keenam Pelaporan Perubahan Status Kependudukan Warga Negara Asing Pasal 14 (1) Perubahan Status Kependudukan warga Negara Asing dari penduduk sementara, menjadi penduduk tetap diberikan oleh Instansi berwenang dengan menerbitkan Dokumen Kependudukan (Dokumen Imigrasi); (2) Perubahan Status Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftar oleh yang bersangkutan kepada Kelurahan untuk diterbitkan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Penduduk Sementara; (3) Pendaftaran Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Camat dan Dinas Pendaftaran penduduk. BAB IV KARTU KELUARGA Bagian Pertama Pasal 15 (1) Setiap Kepala keluarga dari penduduk tetap baik WNI maupun WNA wajib memiliki Kertu Keluarga. (2) Dalam Kartu Keluarga Dicantumkan data anggota keluarga yang bersangkutan. (3) Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dan atau secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga yabg bersangkutan. (4) Dinas pendaftaran Penduduk wjib melakukan penelitian kembali atas kerty Keluarga sekurang – kurangnyadalam 2 (dua) tahun. (5) Kartu Keluarga ditandatangani oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Keluarga. (6) Kartu Keluarga dibuat dengan menggunakan Sistim Komputer dengan rangkap 4 (empat) yang merupakan data dasar penduduk bagi Camat, Kepala Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga. (7) Setiap penduduk yang pindah tempat tinggal / domisili ke Kelurahan lain wajibmemperbaharui kartu keluarga. (8) Setiap perpindahan daklam 1 (satu) Kelurahan tidak perlu memperbaharui Kartu Keluarga dan kepada penduduk diwajibkan melapor kepada kelurahan untuk dicatat atas perpindahannya. (9) Kartu Keluarga diproses dan diterbitkan oleh Dinas Pendaftaran penduduk. Bagian Kedua Perubahan Data kartu keluarga Pasal 16 (1) Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan data keluargakepada Keluarahan melalui RT / RW. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh anggota keluarga apabila Kepala Keluarga berhalangan. (3) Selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan data, perubahannya dicatat dalam Kartu Keluarga. Buku Induk Penduduk RT / RW, buku Mutasi Penduduk dsan Buku Induk Penduduk Kelurahan. (4) Pencatatan Perubahan Data dalam Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Kepala Kelurahan dan Selanjutnya dilaporkan
perubahnnya kepada Dinas Pendaftaran Penduduk melalui Camat setempat. (5) Setiap laporan mutasi / perubahan sebagaimana dimaksud ayat (4), Kepala Keluarga harus membawa Kartu Keluarga yang dimiliki maupun yang disimpan ketua Rukun Tetangga Untuk perubahannya. (6) Kartu Keluarga yang rusak atau hilang wajib diajukan penggantian Kartu keluarga baru dengan menunjukan bukti kerusakannya, sedangkan yang hilang harus dilengkapi Surat Keterangan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) yang diketahui oleh Ketua Rukun Warga (RW); (7) Setiap penggantian kartu Keluarga, Kartu keluraga lama baik yang disimpan Kepala Keluarga dan Rukun Tetengga, harus diserahkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk melalui Kelurahan setempat. BAB V KARTU TANDA PENDUDUK Bagian Pertama Pasal 17 (1) Setiap penduduk tetap WNI yang berusia 17 tahun tetapi (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin wajib memiliki kartu Tanda Penduduk (KTP). (2) Pengelolaan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara terpadu oleh Pemerintah. (3) Kartu Tanda Penduduk (KTP) berisikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, alamt, pas foto, golongan darah dan ditandatangani dan atau cap jempol kiri pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP). (4) Kartu Tanda Penduduk ditandatangani Camat atas nama Walikota. (5) Penandatanganan Kartu Tanda Penduduk dapat didelegasikan kepada Lurah. Bagaian Kedua Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Pasal 18 (1) Kartu Tanda Penduduk diterbitkan dan diproses oleh Dinas Pendaftaran Penduduk berdasarkan kartu Keluarga setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. (2) Kartu tanda penduduk berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan masa berlaku tersebut disesuaikan dengan tanggal serta bulan kelahiran pemegang Kartu Tanda Penduduk baru berjangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. (3) 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang bersangkutan harus mendaftarkan kembali untuk memperpanjang melalui Kelurahan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk baru berjangka waktu 5 (Lima) tahun berikutnya. (4) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) hanya berlaku bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap. (6) Kartu Tanda penduduk sebagaimana dimaksud ayat (4) masih berlaku apabila terjadi perubahan tempat tinggal / domisili dalam 1 (satu)
Kelurahan sampai habis masa berlakunya. (7) Perpanjangan Kertu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai kewajiban menyerahkan kembali Kartu Tanda Penduduk (KTP) lama kepada Dinas Pendaftaran Penduduk oleh Kelurahan setempat. (8) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk Bagian Ketiga Penggantian Kartu Tanda Penduduk Pasal 19 (1) Setiap penduduk yang pindah tempat tinggal / domisili ke Kelurahan lain dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tinggal menetap pada alamat yang baru wajib melapor perpindahan ke kantor Kelurahan setempat untuk penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru. (2) Setiap penduduk yang pindah keluar Daerah Kecamatan pada saat memperoleh Surat Keterangan Pindah, wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikantor Camat setempat. (3) Setiap penduduk yang meninggal dunia, Kartu Tanda Penduduk harus diserahkan oleh ahli warisnya kepada Kepala Kelurahan dengan diganti Surat Keterangan Pelaporan kematian. (4) Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) oleh Camat dan Kepala Kelurahan diserahkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk. Pasal 20 Setiap penggantian Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena rusak, hilang, berubah, maupun karena perpanjangan / telah berakhir masa berlakunya, harus diiganti dengan kartu Tanda Penduduk (KTP) baru dengan disertai kewajiban menunjukan bukti adanya kerusakan, perubahan, kehilangan atau perubahan data dari instansi yang berwenang. BAB VI PENCATATAN PENDUDUK (CATATAN SIPIL) Pasal 21 (1) Setiap penduduk wajib memiliki Akta Catatan Sipil. (2) Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pada saat yang bersangkutan atau keluarganya atau kuasanya melaporkan peristiwa Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan, Pengesahan, dan pengangkatan Anak, Perubahan Nama, Perubahan dan Penbatalan Akta. Pasal 22 (1) Setiap penduduk tetap dan sementara baik WNI maupun WNA wajib mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan dan pembatalan akta yang terjadi atas diri dan atau keluarganya. (2) Setiap Warga Negara Indonesi dan Warga Negara Asing berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaran Pencatatn penduduk (Catatan Sipil). Pasal 23 (1) Akta Pencatatan Penduduk (Catatan Sipil) ditandatangani oleh Kepala Dinas
Pendaftaran Penduduk karena jabatannya selaku pembantu Walikota. (2) Apabila Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk berhalangan melaksanakan tugasnya dalam waktu relatif lama, penandatanganan Akta Pencatatn Sipil dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. BAB VII PENCATATAN KELAHIRAN Pasal 24 (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarga atau kuasanya selambat – lambatnya atau kuasanya selambat – lambatnya: a. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad 1920 Nomor 751, tentang Catatan Sipil bagi beberapa. b. Golongan Penduduk Indonesia, dan Staatsblad 1933 Nomor 75, tentang catatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen, Jawa, Madura dan Minahasa, serta bagi penduduk yang menundukan diri (Non Staatsblad); c. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad 1917 Nomor 130, tentang Reglement Catatn Sipil bago golongan Tionghoa; d. 10 (sepuluh) hari sejak tanggal Kelahiran bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad 1849 Nomor 25, tentang Reglement Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa. (2) Pencatatan Kelahiran yang pelaporannya melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah : a. Mendapat Persutujuan Walikota, bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad 1920, Staatsblad 1933 dan Non Staatsblad; b. Mendapat Penetapan Pengadilan Negeri bagi mereka yang tunduk pada Staatsblad 1849 dan Staatsblad 1917. (3) Pencatatan Kelahiran sebagaiamana dimaksud ayat (1) diterbitkan Akta Kelahiran. BAB VIII PENCATATAN PERKAWINAN Pasal 25 Setiap peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pemuka Agama selain Agama Islam wajib dicatatkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk. Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan akta perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Akta Perkawinan. Pasal 26 (1) Penduduk yang melaksanakan Perkawinan di Luar Negeri, wajib melaporkan kepada Dinas Pendaftar Penduduk setempat selambat –lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersabgkutan kembali (2) Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.
BAB IX PENCATAT PERCERAIAN Pasal 28 (1) Setiap peristiwa Perceraian yang telah dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri wajib dicatatkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk. (2) Setiap permohonan gugatan Perceraian kepengadilan Negeri terlebih dahulu harus dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Dinas Pendaftaran Penduduk. (2) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Akta Perceraian. BAB X PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK Pasal 28 (1) Setiap Pengangkatan Anak yang telah mendapat Penetapan Pengadilan Negeri wajib dicatatkan pada Dinas Pendafataran Penduduk. (2) Setiap permohonan Pengangkatan Anak kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Keputusan / Ketetapan,terlebih dahulu harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Dinas Pendaftaran Penduduk. (3) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuatkan Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran dan Akta perkawinan orang tua yang mengangkat. BAB XI PENCATATAN PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK Pasal 29 (1) Setiap peristiwa Pengakuan dan Pengesahan Anak dicatatkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk. (2) Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan pada saat pencatatan Perkawinan orang tuanya. (3) Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak dibuat Catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak yamg bersangkutan; (4) Apabila perkawinan orang tuanya belum dicatatkan dapat diterbitkan Atau Pengakuan Anak. BAB XII PENCATATAN KEMATIAN Pasal 30 (1) Setiap peristiwa Kematian wajib dicatatkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk. (2) Pencatatn Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Akta Kamatian. (3) Penerbitan Akta Kematian sebagaimana dimaksud ayat (2) dibubuhi cap telah meninggal dunia pada Akta Catatan Sipil lainnya yang dimiliki meninggal. (4) Pada register akta sebagaimana dimaksud ayat (3) juga dibubuhi cap telah meninggal dunia.
BAB XIII PENCATATAN PERUBAHAN DAN PEMBATALAN AKTA Pasal 33 (1) Setiap permohonan Perubahan dan pembatalan Akta dari yang bersangkutan kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Keputusan /Ketetapan, terlebih dahulu harus dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Pendaftaran Penduduk. (2) Pembatalan Akta Catatan Sipil karena adanya Keputusan/Ketetapandan Pengandilan Negeri Dilaporkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk. (3) Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuatkan Catatan Pinggir pada Akta dan Kutipan Akta yang bersangkutan, dan dibubuhi Cap tidak berlaku lagi / dibatalkan. (4) Kutipan Akta sebagaiamana Catatn Sipil yang dibatalkan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diserahkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk. (5) Perubahan Akta sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat catatan pada Akta dan Kutipan Akta yang dimiliki. BAB XVI PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN Pasal 34 (1) Data registrasi penduduk merupakan dokumen Pemerintah yang keakurasian data harus dapat dipertanggung jawabkan. (2) Pengelolaan data registrasi penduduk dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota. (3) Pengolahan data registrasi penduduk sebagaiman dimaksud ayat (2) dapat dilaksanakan secara manual dan atau menggunakan komputerisasi secara terpadu. Pasal 35 (1) Kepala Kelurahan wajib melaporkan data registrasi penduduk kepada camat paling lambat tanggal 5 setiap bulan. (2) Camat wajib melaporkan data registrasi penduduk kepada Walikota Dinas Pendaftaran penduduk paling lambat tanggal 10 setiap bulan. (3) Walikota wwajib melaporkan data registrasi penduduk kapada Gubernur paling lambat tanggal 20 setiap bulan. (4) Pelaporan dan registrasi penduduk secara berjenjang sebagaimana dimaksud ayat (1,2 dan 3) harus dan wajib dilaksanakan walaupun tidak terdapat perubahan dan mutasi data penduduk. BAB XVII PROSEDUR DAN TATA CARA DAN PENCATATAN PENDUDUK Pasal 36 (1) Prosedur dan tata cara Penyelenggaraan Pendaftaran dan pencatatan Penduduk akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota. (2) Bentuk, Isi, Spefikasi Blanko Kartu Keluarga, kartu tanda Penduduk, Buku / Formulir, Surat Keterangan Kependudukan dan Surat Keterangan Catatan Sipil serta Jenis Akta Pencatatan Penduduk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
BAB XVIII PEMBIAYAAN Pasal 37 Biaya Rutin dan Operasional dalam Penyelenggaran Pendaftaran dan pencatatan pendudukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Depok. Pasal 38 Besarnya Pungutan Retribusi dan Biaya Operasional Peningkatan Pelayanan Pendaftaran dan Pencatatn Penduduk akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Depok tersendiri. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 39 (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentua – ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7,Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya RP.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB XX PENYIDIKAN Pasal 40 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melekukan penyidikan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk. (2) Wewenang penyidik sebagiamana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah: a. Menerima, mencari , mengumpulkan dan meniliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mancari dan mengumpilkan keternagan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Pendaftran dan Pencatatn Penduduk; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Penyelenggaran Pendaftaran dan Pencatatn Penduduk; d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokuman – dokuman serta malakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; e. Melaukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokuman – dokuman lain, serta malakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahki dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Penyelenggaran Pendaftaran dan Pencatatn Penduduk; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlansung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaiamna dimaksud pada huruf e;
h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Penyelenggaran Pendaftaran dan Pencatatn Penduduk; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penyelenggaran Pendafataran dan Pencatatan Penduduk menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 41 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Depok. Ditetapkan di Depok Pada tanggal 7 Agustus 2000 WALIKOTA DEPOK,
H. BADRUL KAMAL Diundangkan di Depok Pada tanggal 21 Agustus 2000 An SEKERTARIS DAERAH KOTA DEPOK DRS.H.DEDI SETIADI NIP.010 072 804 LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2000 NOMOR 40
