PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK, bahwa dalam rangka menunjang keselamatan lalu lintas dan angkutan jasa serta kelestarian lingkungan diperlukan pengaturan terhadap pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan laik jalan. b. bahwa untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan perlu dilakukan pengujian serta pengawasan operasional. c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.
Menimbang
: a.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209). Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480). Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699). Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828). Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839). Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3858). Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528). Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3430). Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 3853). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
13.
14. 15. 16.
17.
(Lembaran Negara Tahun 2000 No. 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952). Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27). Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1). Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2). Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 3).
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Depok. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok. 3. Walikota adalah Walikota Depok 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Depok. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Depok. 6. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta Badan Usaha Lainnya. 7. Penguji adalah Petugas yang memenuhi kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor. 8. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. 9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu. 10. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 11. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 12. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus. 13. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
14. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 15. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 16. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor sebagai penariknya. 17. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 18. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus. 19. Uji ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus uji, atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan atau diterminal ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya, atau terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya. 20. Buku Uji adalah tanda lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus. 21. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu di kendaraan. 22. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. 23. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. 24. Persyaratan Teknis adalah Persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor. 25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diseingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan Pidana. 26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kesatu Jenis-jenis pengujian Pasal 2 (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib di uji. (2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi : a. Uji berkala b. Uji ulang
Bagian Kedua Komponen Yang Diuji dan Standar Teknis Pasal 3 Pengujian yang dilakukan meliputi : a. Emisi gas buang kendaraan bermotor. b. Kebisingan suara kendaraan bermotor. c. Efisiensi sistem rem utama. d. Efisiensi sistem rem parkir. e. Kincup roda depan. f. Tingkat suara klakson. g. Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama. h. Radius putar. i. Alat penunjuk kecepatan. j. Kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban luar untuk masing-masing jenis, ukuran dan lapisan. k. Kedalaman alur ban luar. l. Bagian bawah kendaraan. Pasal 4 Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan berdasarkan standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Lokasi dan Peralatan Pengujian Pasal 5 (1) Lokasi tempat pelaksanaan uji berkala dapat berupa lokasi yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap yang diadakan oleh Pemerintah Kota. (2) Peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian statis dan peralatan uji petik. Bagian Keempat Tenaga Penguji Pasal 6 Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis penguji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kelima Pengujian Berkala Paragraf 1 Pasal 7 (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib dilakukan uji berkala. (2) Pendaftaran dan permohonan uji berkala disampaikan oleh pemilik kenaraan dengan membawa kendaraannya ke unit pelaksana uji berkala dan melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari : a. Surat Tanda Nomor Kendaraan. b. Buku Uji, kecuali untuk uji pertama. c. Identitas Pemilik.
d. Sertifikat Uji Tipe atau Sertifikat Uji Mutu, untuk uji pertama. (3) Pendaftaran dan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dapat diwakilkan dengan dilengkapi surat kuasa bermaterai cukup dari pemilik. Paragraf 2 Tanda Bukti Lulus Uji Pasal 8 Kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala dan tanda samping. Pasal 9 Tanda bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila : a. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali. b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji, tanda uji berkala dan tanda samping sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan. d. Mengalihkan kepemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam buku uji. Paragraf 3 Masa Uji Berkala Pasal 10 Bagian Keenam Uji Ulang Pasal 12 (1) Uji ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, dilakukan terhadap : a. Kendaraan yang pada waktu pengujian tidak lulus uji. b. Kendaraan yang pada waktu dilakukan pemeriksaan di jalan atau diterminal ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. c. Kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya. (2) Uji ulang dilakukan berdasarkan Surat Perintah yang diberikan oleh penguji pada saat pengujian atau oleh Petugas Dinas pada saat pemeriksaan kendaraan di jalan atau di Terminal. (3) Uji ulang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat perintah uji ulang. BAB III PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL Pasal 13 (1) Untuk menjamin kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dinas melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan operasional. (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat dilakukan di Jalan dan/atau di Terminal. (3) Dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, maka Petugas Dinas :
a. Memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pemegang untuk dilakukan uji ulang. b. Menahan/menyita buku uji berkala. BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 14 (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran. BAB V PENYIDIKAN Pasal 15 (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PemerintahKota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang. a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b. Melakkan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat. e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. g. Menghentikan penyidikan. h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16 Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Keputusan Walikota. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 (1) Hasil pengujian yang dikeluarkan berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa ujinya. (2) Dengan diundangkan Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Depok Nomor 551.21/141/Kpts/Huk/2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku. BAB VIII PENUTUP Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok. Ditetapkan di : Depok Pada Tanggal : 06 Nopember 2001 WALIKOTA DEPOK,
H. BADRUL KAMAL Diundangkan di : Depok Pada Tanggal : 07 Nopember 2001 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK ASISTEN TATA PRAJA
Drs. A. MOCH. HARRIS NIP. 010.057.329 LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2000 NOMOR 59 SERI C
