PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BIMA, Menimbang
: a.
bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;
b. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesional dan peningkatan kesadaran penduduk sebagaimana yang di amanatkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan Peraturan Daerah. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3437); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara RITahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4634); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4645);
9. 10.
11. 12.
13.
14. 15.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admonistrasi Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2003 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2004 Nomor 40); Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6); Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA dan WALIKOTA BIMA MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KOTA BIMA TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
PENYELENGGARAAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Bima. 2. DPRD adalah DPRD Kota Bima 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bima. 4. Kepala Daerah adalah Walikota Bima. 5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah. 6. Camat adalah Kepala Kecamatan. 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dibawah Kecamatan. 8. Lurah adalah Kepala Kelurahan. 9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik danm pembangunan sektor lain. 11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, Pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan. 16. Penduduk rentan administrasi kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk rentan adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperolehh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang. 17. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat WNI adalah orang Indonesia asli dan orang asing yang telah memperoleh kewarganegaraan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomornomor Identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dn melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 20. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan atau orang lain, yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga. 21. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga yang selanjutnya disebut wajib Kartu Keluarga. 22. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam KK dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga. 23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 24. Wajib Kartu Tanda Penduduk adalah setiap penduduk yang berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau sudah/pernah kawin. 25. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang beragama Islam, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Pemerintah Daerah sebagai Dokumen Negara. 26. Pemohon/pelapor adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan sendiri, anggota keluarga atau orang lain untuk mendapatkan pelayanan dalam penyeleggaraan pendaftaran penduduk. 27. Surat tanda bukti pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atas pelaporan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kelahiran dan kematian yang telah didaftarkan diluar negari. 28. Pindah atau datang adalah perubahan tempat tinggal dari tempat lama ke tempat baru menetap. 29. Surat Keterangan Pendudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal.
30. Buku Induk Penduduk / buku Induk Sementara adalah buku yang memuat data awal semua penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu kelurahan. 31. Buku Mutasi Penduduk / Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk / penduduk sementara dalam wilayah suatu kelurahan. 32. Mutasi Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengakuan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya. 33. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 34. Penduduk Sementara adalah penduduk daerah lain yang berdomisili di Kota Bima yang tinggal dalam waktu terbatas. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Pasal 3 (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan serta mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, Kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama kepada unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu ), termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk. BAB III REGISTRASI DAN PEJABAT PENCATAT SIPIL Pasal 4 Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi warga negara Indonesia di kelurahan dilaksanakan oleh Petugas Registrasi atas rekomendasi dari Ketua RT dan RW. Pasal 5 Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Pasal 6 (1) Pejabat pencatatan sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat 1 ( satu ) diangkat oleh Walikota dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usul Kepala Unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
(3) Dalam hal pejabat pencatatan sipil berhalangan, Walikota dapat menunjuk pejabat lain dari unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pasal 7 (1) Pejabat pencatat sipil menerima, memverifikasi dan menvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta memuat catatan pinggir pada akta-akta catatan sipil; (2) Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat eselon 2 (dua) bidang Pencatatan Sipil pada instasi pelaksana. BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Pertama Pencatatan Dan Pemutakhiran Biodata Penduduk Pasal 8 (1) Penduduk wajib melapor kepada Instansi pelaksana melalui RT/RW, Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya; (2) Warga Negara Indonesai yang datang dari luar negeri karena pindah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana; (3) Orang Asing yang memiliki Izin tinggal tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatat biodatanya. Bagia kedua Nomor Induk Kependudukan Pasal 9 (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); (2) Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data kedalam database untuk mendapatkan NIK dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK); (3) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup; (4) Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ( tiga ) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik. Bagian ketiga Penerbitan Kartu Keluarga Pasal 10 (1) Penduduk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang memiliki ijin tingal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada instansi pelaksana melalui RT/RW, Lurah dan Camat (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga Pasal 11 (1) Penerbitan KK baru dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Keterangan domisili dari RT/RW, mengetahui lurah dan Camat; b. Foto copy akta nikah/akta perkawinan yang sudah dilegalisir;
c. d.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Ijin tinggal tetap bagi orang asing; Surat Keterangan pindah datang yang diterbitkan oleh instansi pelaksana daerah asal bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia; e. Surat keterangan dating dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah; f. Mengisi formulir biodata penduduk. Perubahan KK karena Penambahan anggota keluarga bagi penduduk yang mengalami kelahiran dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. KK lama; b. Surat keterangan kelahiran dari bidan atau kelurahan tempat domisili dan/atau fotocopy cutipan akte kelahiran; c. Mengisi formulir biodata penduduk. Perubahan KK karena Penambahan anggota keluarga untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. KK yang akan ditumpangi; b. Surat Keterangan pindah datang yang diterbitkan oleh instansi pelaksana darerah asal bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia; c. Surat keterangan datang dari luar negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah; d. Mengisi formulir biodata penduduk. Perubahan KK karena Penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memilki ijin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK WNI atau orang asing dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. KK yang ditumpangi; b. Paspor; c. Izin tinggal tetap; d. Surat keterangan catatan kepolisian; e. Mengisi formulir biodata penduduk. Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. KK lama; b. Surat keterangan kematian dari dokter atau kelurahan tempat domisili, atau surat pindah keluar. Pemisahan KK karena adanya pernikahan/perkawinan anggota keluarga dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. KK lama; b. Fotocopy akta nikah/perkawinan yang dilegalisir. Penerbitan KK karena hilang atau rusak dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Surat keterangan kehilangan dari lurah; b. KK yang rusak; c. Menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga; d. Dokumen keimigrasian bagi orang asing. Bagian keempat Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Pasal 12
(1) Setiap Penduduk yang sudah memenuhi syarat wajib memiliki KTP (2) Setiap Penduduk yang sudah memenuhi syarat hanya boleh memiliki satu KTP Pasal 13 Proses Penerbitan KTP dilakukan dengan alur sebagai berikut : 1.
Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP bersamasama dengan ketua RT/RW; 2. Ketua RT/RW menyerahkan Formulir permohonan kepada penduduk untuk selanjutnya dilaporkan kepada Lurah 3. Petugas Registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; 4. Lurah Menandatangani formulir permohonan KTP; 5. Petugas Registrasi kelurahan menyerahkan formulir permohonan KTP kepada Penduduk untuk dilaporkan kepada Camat; 6. Petugas registrasi kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; 7. Petugas Registrasi kecamatan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; 8. Camat menandatangani formulir permohonan KTP; 9. Petugan Registrasi kecamatan menyampaikan formulir permohonan KTP yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana; 10. Petugas registrasi instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan merekam data ked alam data base kependudukan; 11. Instansi pelaksana menerbitkan dan menandatangani KTP. Pasal 14 (1) Bagi penduduk yang sudah berakhir masa berlaku KTPnya, wajib memperpanjang selambat-lambatnya satu hari setelah tanggal berakhir masa berlakunya KTP (2) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik dan dalam waktu tertentu dimusnahkan oleh Instansi yang berwewenang Pasal 15 (1) Penerbitan KTP baru bagi Penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Telah berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun atau sudah kawin atau pernah kawin; b. Fotocopy : 1. KK; 2. Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun; c. Surat keterangan dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah; d. Pas Poto terbaru berwarna ukuran 3x4 dari penduduk yang bersangkutan; e. Mengisi formulir permohonan KTP yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW mengetahui lurah dan camat; (2) Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap , dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Telah berusia 17 (Tujuh Belas ) Tahun atau sudah kawin atau pernah kawin; b. Fotocopy :
1. KK; 2. Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin bagi Penduduk yang belum berusia 17 ( Tujuh Belas) Tahun; 3. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan c. Surat Keterangan Catatan Kepilisian. d. Pas Poto terbaru berwarna ukuran 3x4 dari penduduk yang bersangkutan. (3) Penerbitan KTP Karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak; b. Fotocopy KK; c. Paspor dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing ; d. Pas Poto terbaru berwarna ukuran 3x4 dari penduduk yang bersangkutan. (4) Penerbitan KTP Karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang meiliki Izin Tnggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Fotocopy KK; b. KTP Lama; dan c. Fotocoy Paspor, Izin Tnggal Tetap, dan Surat keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang mwmiliki Izin Tinggal Tetap. d. Pas Poto terbaru berwarna ukuran 3x4 dari penduduk yang bersangkutan. (5) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Fotocopy KK; b. KTP lama; dan c. Surat keterangan / bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; d. Pas Poto terbaru berwarna ukuran 3x4 dari penduduk yang bersangkutan. Bagian Kelima Pendaftaran Peristiwa Pindah Keluar Penduduk Pasal 16 (1) Penduduk yang bermaksud pindah dalam satu Kelurahan, antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, antar Kecamatan dalam satu Kebupaten / Kota harus mendapat surat keterangan pindah dari Lurah mengetahui Camat. (2) Pendaftaran Penduduk di kelurahan dalam hal pindah sebagaimana ayat (1) Dilakukan dengan tata cara sebai berikut : a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir permohonan Pindah; b. Petugas Registrasi Kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Petugas Registrasi melakukan Verifikasi dan Validasi data Penduduk; d. Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana Menerbitkan dan menandatanganni Surat Keterangan Pindah Keluar; dan e. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
f. Petugas Registrasi kelurahan menyerahkan formulir permohonan dan Keterangan Pindah kepada Penduduk untuk dilaporkan kepada Camat; g. Petugas registrasi kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; h. Petugas Registrasi kecamatan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; i. Camat menandatangani formulir permohonan Pindah dan Surat Keterangan Pindah; j. Petugan Registrasi kecamatan menyampaikan formulir permohonan Pindah dan Surat Keterangan Pindah yang dilampiri dengan kelengkapan berkas persyaratan kepada Instansi Pelaksana; k. Petugas registrasi instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data penduduk dan merekam data ke dalam data base kependudukan; l. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Penduduk untuk dilaporkan ke Kelurahan / Kecamatan tujuan. (3) Untuk mendapatkan Surat pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : a. Surat pengantar RT / RW; b. Kartu Keluarga; c. Fotocopy KTP. (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk : a. Proses perubahan KK bagi Kepala / Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah; b. Prosese penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan c. Perekaman ke dalam Data base Kependudukan. Bagian Keenam Pendaftaran Peristiwa Pindah Datang Penduduk Pasal 17 (1) Penduduk warga Negara Indonesia yang bermaksud Pindah Datang Ke dalam Wilayah Kota Bima melaporkan kedatangan kepada Lurah di tempat tujuan dengan menunjukan Surat Keterangan Pindah; (2) Surat Keterangan Pindah sebaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan dan ditandatangani oleh Instansi Pelaksana Daerah asal. (3) Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Kelurahan sebaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara : a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Pemohonan Pindah Datang; b. Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Petugas Registrasi melakukan Verifiaksi dan Validasi data Penduduk; d. Lurah menandatangani dan meneruskan Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kepada camat; (4) Pendaftaran Penduduk di Kecamatan sebaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan tata cara : a. Petugas melakukan Verifikasi dan Validasi data penduduk; dan
b. Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang dan menyampaikan kepada Kepala Instansi Pelaksana. (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar : a. Proses Penerbitan KK dan KTP baru; dan b. Perekaman kedalam Database Kependudukan. Bagian Ketujuh Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Pasal 18 (1)
(2)
(3)
Bagi penduduk rentan administrasi kependudukan sebelum diberikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah, diberikan Surat Keterangan Penggantian Dokumen Penduduk; Surat Keterangan Penggantian Dokumen Penduduk sebagaimana dimaksud ayat 1 ( satu ) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali setelah dilakukan verifikasi data dengan daerah asal; Penerbitan Kartu Keluarga , Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( satu ) tanpa dipungut biaya. Pasal 19
(1)
(2) (3)
Surat Keterangan Penggantian Dokumen Penduduk sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) terdiri atas : a. Surat Keterangan Pangganti Tanda Identitas (SKPTI); b. Surat Keterangan Pencatatan Sipil. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) ditandatangani oleh Kepala Dinas yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Surat Keterangan Pencatatan Sipil terdiri dari Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Lurah dan diketahui Camat. BAB V PENCATATAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN Bagian Pertama Pencatatan Kelahiran Pasal 20
(1)
(2) (3)
(4)
Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Unit pengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam Puluh ) Hari kerja sejak tanggal kelahiran. Kelahiran yang pelaporannya tepat waktu sebagaimana ayat (1) dapat diberikan Kutipan Akte Kelahiran tanpa dipungut biaya. Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ( satu) harus mendapat : a. Persetujuan Kepala Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia; b. Penetapan Pengadilan bagi orang asing. Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) huruf a diatas dapat dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan Akta Kelahiran Tepat Lapor dengan melampirkan : a. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah /dari Dokter/Bidan yang menolong kelahiran; b. Surat Pengantar dari Lurah pengetahui Camat; c. Foto Copy Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua yang telah dilegalisir oleh Pajabat yang berwenang, dan apabila kedua orangtua tidak memiliki akta Nikah dan pernikahan itu dilakukan pada Tahun 75 kebawah bisa menggunakan keterangan nikah dari KUA sebagai pengganti Akte nikah; d. Foto Copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua; e. Dokumen imigrasi orang tua bagi Warga Negara Asing. Pelaporan kelahiran lewat waktu 60 hari sampai 1 (satu) tahun diterbitkan Akta Kelahirtan Terlambat Lapor dengan melampirkan : a. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah /dari Dokter/Bidan yang menolong kelahiran; b. Surat Pengantar dari Lurah pengetahui Camat; c. Foto Copy Akta Nikah/Akta Perkawinan orangtua yang telah dilegalisir oleh Pajabat yang berwenang, dan apabila kedua orangtua tidak memiliki akte Nikah dan pernikahan itu dilakukan pada Tahun 75 kebawah bisa menggunakan keterangan nikah dari KUA sebagai pengganti Akte nikah; d. Foto Copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua; e. Dokumen imigrasi orang tua bagi Warga Negara Asing; f. Persetujuan Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk. Pelaporan kelahiran lewat waktu 1 (satu) tahun diterbitkan Akta Kelahiran Terlambat Lapor dengan melampirkan : a. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah /dari Dokter/Bidan yang menolong kelahiran; b. Surat Pengantar dari Lurah pengetahui Camat; c. Foto Copy Akta Nikah/Akta Perkawinan orangtua yang telah dilegalisir oleh Pajabat yang berwenang, dan apabila kedua orangtua tidak memiliki akte Nikah dan pernikahan itu dilakukan pada Tahun 75 kebawah bisa menggunakan keterangan nikah dari KUA sebagai pengganti Akte nikah; d. Foto Copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua; e. Dokumen imigrasi orang tua bagi WNA. f. Penetapan Pengadilan Negeri. Pencatatan Kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya (keberadaan orang tuanya) didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara dari kepolisian. Kutipan atau salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan kutipan atau salinan akta kedua dst dengan pengajuan permohonan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 21
(1)
(2)
Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia. Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kelahiran dengan melampirkan : a. Surat Keterangan / Tanda Bukti Kelahiran;
b. c. d. e.
Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah; Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua; KK dan KTP kedua orang tua; Paspor orang tua. Pasal 22
(1)
(2)
Kelahiran Bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungannya wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati dengan melampirkan : a. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/Bidan Kelurahan yang menolong kelahiran; b. Surat Keterangan Lahir Mati dari Kelurahan; c. Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua; d. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua; e. Dokumen imigrasi orang tua bagi Warga Negara Asing. Bagian Kedua Pencatatan Perkawinan Pasal 23
(1)
(2)
(3)
Setiap perkawinan yang sah dan atau telah dilangsungkan menurut hukum agama bagi yang bukan beragama Islam, wajib dilaporkan kepada unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan. Pelaporan perkawinan yang belum melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan Akta Perkawinan tepat lapor dengan melampirkan : a. Surat Pengantar/Keterangan dari Lurah; b. Surat Pemberkatan/Pengesahan Perkawinan; c. Akta Kelahiran mempelai; d. Akta perceraian bagi yang pernah bercerai; e. Akta Kematian bagi yang cerai mati; f. Ijin Pengadilan Negeri bila ingin kawin lebih dari satu istri; g. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua mempelai; h. Surat Ijin Nikah Dinas bagi TNI/POLRI; i. Kartu Tanda Penduduk mempelai; j. Pas fot berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; k. Dokumen imigrasi bagi Warga Negara Asing; l. Izin/rekomendasi dari kedutaan/Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi Warga Negara Asing; m. Mengisi Form FI.10.2 permohonan penerbitan Akta Nikah. Pelaporan perkawinan yang telah melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbikan Akta Perkawinan Istimewa dengan melampirkan : a. Surat Pengantar/Keterangan dari Lurah; b. Surat Pemberkatan/Pengesahan Perkawinan; c. Akta Kelahiran mempelai; d. Akta perceraian bagi yang pernah bercerai; e. Akta Kematian bagi yang cerai mati; f. Ijin Pengadilan Negeri bila ingin kawin lebih dari satu istri; g. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua mempelai; h. Surat Ijin Nikah Dinas bagi TNI/POLRI; i. Kartu Tanda Penduduk mempelai;
j. k. l.
(4)
Pas fot berdampingan kuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; Dokumen imigrasi bagi Warga Negara Asing; Izin/rekomendasi dari kedutaan/Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi Warga Negara Asing; m. Mengisi Form FI.10.2 permohonan penerbitan Akta Nikah. Bagi Warga Negara Asing yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Islam dapat diterbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan dengan melampirkan : a. Surat Pengantar/Keterangan dari Lurah; b. Surat Pengantar/Keterangan dari Kantor Urusan Agama; c. Akta Nikah; d. Pas fot berdampingan kuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; e. Dokumen Imigrasi. Pasal 24
(1)
(2)
Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri, wajib melaporkan Perkawinan kepada Unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah kembali ke Indonesia. Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan surat Tanda Bukti Laporan Perkawinan dengan melampirkan : a. Surat Pengantar/Keterangan dari Lurah; b. Akta Perkawinan; c. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Mempelai; d. Pas foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; Pasal 25
(1)
(2)
Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan akta perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagian Ketiga Pencatatan Perceraian Pasal 26
(1)
(2)
(3)
Setiap perceraian yang sah atau telah mendapat penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi yang bukan beragama Islam, wajib dilaporkan kepada Unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapat putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ( satu ), diterbitkan Akta Perceraian diterbitkan Akta Perceraian yang bersangkutan dengan melampirkan : a. Surat Pengantar/Keterangan dari Lurah; b. Akta Perceraian; c. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan; d. Pas fot ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar. Dalam hal tempat perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan
(4)
(5)
terjadinya peristiwa perceraian kepada pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa perkawinan. Setiap penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negari wajib melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian. Kutipan akta perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau kutipan akta perceraian dengan mengajukan permohonan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk. Bagian Keempat Pencatatan Kematian Pasal 27
(1)
(2)
(3)
Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian. Pelaporan kematian sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan Akta Kematian Umum dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang bersangkutan dengan melampirkan : a. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit/rumah bersalin/puskesmas/visum dokter; b. Surat Kematian dari Lurah; c. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan; d. Akta Kelahiran yang bersangkutan; e. Dokumen imigrasi bagi Warga Negara Asing. Pelaporan kematian setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat izin atasan pejabat pencatatan sipil dan diterbitkan Akta Kematian Istimewa dengan memberikan catatan pinggir pada Akta kelahirn yang bersangkutan serta melampirkan : a. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit/rumah bersalin/puskesmas/visum dokter; b. Surat Kematian dari Lurah; c. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda P enduduk yang bersangkutan; d. Akta Kelahiran yang bersangkutan; e. Dokumen imigrasi bagi WNA. Pasal 28
(1)
(2)
Setiap kematian penduduk yang terjadi diluar negeri , wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil selambat-lambatnya 60 hari kerja setelah peristiwa kematian. Pelaporan kematian setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kematian dengan melampirkan : a. Surat Keterangan dari Kelurahan; b. Akta Kematian; c. KK dan KTP yang bersangkutan; d. Dokumen imigrasi bagi WNA. Bagian Kelima Pencatatan Pengakuan Dan Pengesahan Anak Pasal 29
(1)
(2)
Setiap Pengakuan dan Pengesahan Anak, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kepala Unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan memberikan catatan pinggir pada Akta kelahiran anak yang bersangkutan dengan melampirkan : a. Surat Keterangan dari Kelurahan; b. Akta Kelahiran anak yang bersangkutan; c. Akta perkawinan orang tua; d. KK dan KTP orang tua; e. Dokumen imigrasi bagi WNA. Bagian Keenam Pencatatan Pengangkatan anak Pasal 30
(1)
(2)
Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kelurganya atau kuasanya kepada Unit pengelola Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak yang bersangkutan dengan melampirkan : a. Surat Pengantar/Keterangan dari Lurah; b. Penetpan Pengadilan Negeri tentang pengakuan anak; c. Akta Kelahiran anak yang bersangkutan; d. Akta perkawinan / Akta Nikah orang tua angkat; e. KK dan KTP orang tua angkat; f. Dokumen imigrasi bagi WNA. Pasal 31
(1)
(2)
Setiap pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada kepala Unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia. Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterbitkan surat tanda bukti laporan Pengangkatan Anak dengan melmpirkan : a. Surat Pengantar/Keterangan dari Lurah; b. Akta pengankatan Anak yang bersangkutan; c. Akta perkawinan / Akta Nikah orang tua angkat; d. KK dan KTP orang tua angkat. Bagian Ketujuh Pencatatan Perubahan Nama Pasal 32
(1)
Setiap perubahan nama yang telah mendapat penetapan pengdilan wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambatlambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia.
(2)
Pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1), dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada Akta pencatatan penduduk yang bersangkutan dengan melampirkan : a. Surat Pengantar / Keterangan Lurah; b. Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri atau Pejabat yang Berwenang; c. Akta Pendaftaran Penduduk yang dimiliki; d. KK dan KTP yang bersangkutan; e. Dokumen Imigrasi bagi WNA. Bagian Kedelapan Perubahan dan Pembatalan Akta Pasal 33
(1)
(2)
Setiap terjadi perubahan dan atau pembatalan akta pencatatan penduduk karena adanya keputusan Pengadilan, wajib dilaporkan kepada Kepala Unit yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan untuk dilakukan pencatatan. Pelaporan perubahan dan/atau pembatalan akta pencatatan penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicatat dengan memberikan catatan pinggir pada akta pencatatan penduduk yang bersangkutan dengan melampirkan: a. Surat Pengantar / Keterangan Lurah; b. Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri atau Pejabat yang Berwenang; c. Akta Pendaftaran Penduduk yang dimiliki; d. KK dan KTP orang tua yang bersangkutan; e. Dokumen imigrasi bagi WNA. BAB VI BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN Bagian Pertama Pengadaan Pasal 34
(1) (2)
Pengadaan blanko dilakukan oleh Unit pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil Kota Bima Bentuk dan jenis blanko dokumen kependudukan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Kedua Pengisian data Pasal 35
Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Tempat Tinggal dan Register Akta serta kutipan akta Catatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak sisten informasi administrasi kependudukan (SIAK).
Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blanko Pasal 36 (1)
(2)
Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyelenggarakan pembukuan pencetakan serta penggunaan blanko setiap bulan. Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. BAB VII PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Pasal 37
Unit kerja pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pasal 38 Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menggunakan 3 (tiga) jenis blanko, yaitu : 1. Buku harian peristiwa penting dan peristiwa kependudukan; 2. Buku mutasi penduduk; 3. Buku Induk Kependudukan. Pasal 39 (1)
(2) (3)
Unit kerja pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan pengelolaan dokumen register akta catatan sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh akta catatan sipil; Pengelolaan dokumen register akta catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan register akta catatan sipil; Dokumen register akta catatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan. BAB VIII PELAPORAN Pasal 40
(1) (2)
(3)
Lurah wajib menyampaikan laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Camat secara berkala. Camat wajib menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkanya kepada Walikota secara berkala. Walikota menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur secara berkala. BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 41
(1)
(2)
(3)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tidak pidana; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. Memeriksa buku-buku, catatan –catatan dan dokumen –dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. Memanggil orang untuk didengan keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan, tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyididikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 42
Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan sebagaimana ketentuan pasal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan 33 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 43 Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen blanko Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pasal 44 Setiap orang yang tanpa hak mengakses, merekam, menyimpan, memelihara dan memanfaatkan dokumen register akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 2.500.000,OO (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Pasal 45 (1) Dalam hal pejabat dan petugas Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga) . (2) Dalam hal pejabat dan petugas Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 46 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 adalah pelanggaran. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 47 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Walikota Bima. Pasal 48 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Raba – Bima Pada Tanggal, 28 Juli 2010 WALIKOTA BIMA,
M. QURAIS H. ABIDIN Diundangkan di Raba – Bima Pada Tanggal, 28 Juli 2010 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
H. N U R D I N LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2010 NOMOR 107
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
A. PENJELASAN UMUM Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data Identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk Itu. setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pendaftaran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Registrasi dan Pejabat Pencatatan Sipil, Pencatatan Peristiwa Kependudukan, Blanko Dokumen Kependudukan, Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.
B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas
Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas
Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2010 NOMOR…………….
