BAGIAN 2 Inti pokok pembahasan dalam undang-undang tentang
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, sedangkan
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan
pencatatan
hal-hal sebagai berikut:
penerimaan
akan bruto
mengolah
data
dan/atau
peredaran
penghasilan
atau bruto,
termasuk penghasilan yang bukan objek pajak.
1.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2.
Surat Pemberitahuan (SPT) & Batas Pembayaran Pajak
3.
Penetapan & Ketetapan Pajak
Pembukuan akan menyajikan laporan keuangan secara
4.
Pengertian Pembukuan/Pencatatan
lengkap
5.
Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
sedangkan pencatatan hanyalah kumpulan catatan awal
6.
Surat Keterangan Fiskal
yang masih mentah.
2.
3.
Hasil Output sebagaimana
lazimnya
dalam
akuntansi,
Proses/Siklus.
Pada tulisan sebelumnya telah dibahas tiga poin yang
Pembukuan melakukan siklus akuntansi secara lengkap,
pertama. Kali ini akan dibahas tiga poin terakhir.
mulai tahap pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran hingga pelaporan, sedangkan pada pencatatan, hanya melakukan
PENGERTIAN PEMBUKUAN/PENCATATAN Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan
yang
meliputi
harta,
kewajiban,
modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang
atau
jasa,
yang
ditutup
secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto menghitung
jumlah
pajak
yang
dasar
terutang,
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Perbedaan utama pembukuan dan pencatatan terdapat pada: Data yang Diolah Pembukuan akan mengolah data harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
STIE Widya Praja Tana Paser
1.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00
termasuk
pajak yang bersifat final.
IBNU KHAYATH FARISANU
Yang Wajib Menyelenggarakan Pencatatan
untuk
penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai
1.
siklus
2.
dengan
Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan sebagai
tanpa
Wajib Pajak (WP) Badan;
kegiatan akuntansi umum.
bruto
saja
1.
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Ini merupakan
penghasilan
pencatatan
Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan
menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan
dan/atau
tahap
selanjutnya.
(empat miliar delapan ratus juta rupiah); 2.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan 1.
Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
1/6
P 2.
E
R
P
A
J
A a.
Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan
penghasilan diperoleh; b.
bruto
yang
diterima
dan/atau
Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau
Diselenggarakan dengan prinsip taat asas, yaitu prinsip
penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat
yang
final.
sama
digunakan
tahun-tahun
dalam
metode
sebelumnya
pembukuan
untuk
mencegah
2.
Bagi Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis
penggeseran laba atau rugi, dan dengan stelsel akrual
usaha
atau stelsel kas.
menggambarkan secara jelas untuk masing-masing
Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan
jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan.
mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh 5.
N
Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah
disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa
dengan
4.
A
huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 3.
K
3.
dan/atau
tempat
usaha,
pencatatan
harus
Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan,
Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
Wajib Pajak orang pribadi harus menyelenggarakan
Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan
pencatatan atas harta dan kewajiban.
mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat
Tujuan
dihitung besarnya pajak yang terutang.
untuk mempermudah:
Penyelenggaraan
Pembukuan/Pencatatan
1.
Pengisian SPT;
penghitungan
2.
Penentuan Penghasilan Kena Pajak;
penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada
3.
Penghitungan PPN dan PPnBM;
waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi,
4.
Pengetahuan
Stelsel
akrual
adalah
suatu
metode
Posisi
Keuangan
dan
Hasil
adalah
Kegiatan
Usaha/Pekerjaan Bebas.
tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai. Termasuk dalam pengertian stelsel akrual adalah pengakuan penghasilan berdasarkan
Buku,
catatan,
dan
dokumen
yang
menjadi
dasar
metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan yang
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk
umumnya dipakai daiam bidang konstruksi dan metode lain
hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara
yang dipakai dalam bidang usaha tertentu, seperti build
elektronik atau secara program on-line wajib disimpan
operate and transfer (BOT) dan real estat.
selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau
Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya
di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.
didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai. Menurut stelsel kas, penghasilan baru
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah
mengolah
diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu serta
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar
suatu
telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu.
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan
Stelsel kas biasanya digunakan oleh perusahaan kecil orang
lain
pribadi
perundang-undangan perpajakan.
hiburan,
atau dan
perusahaan restoran
jasa,
yang
misalnya
tenggang
transportasi, waktu
data,
standar dalam
keterangan,
pemeriksaan
rangka
untuk
melaksanakan
Tujuan Pemeriksaan adalah untuk
berlangsung lama. Dalam stelsel kas murni, penghasilan
1.
dari penyerahan barang atau jasa ditetapkan pada saat dari
pelanggan
diterima
dan
menguji ketentuan
yang
kepatuhan peraturan
Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan: a.
Pemeriksaan harus dilakukan terhadap Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
biaya-biaya
pembayaran pajak
ditetapkan pada saat barang, jasa, dan biaya operasi lain dibayar.
bukti
antara
penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak
pembayaran
dan/atau
b.
Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal: 1)
Wajib
Pajak
menyampaikan
Surat
Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pencatatan
Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar,
1.
termasuk yang telah diberikan pengembalian
Pencatatan harus menggambarkan antara lain :
pendahuluan kelebihan pajak;
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tana Paser
2/6
P 2)
Wajib
E
Pajak
R
P
menyampaikan
A Surat
J
A 2.
Wajib
Pajak
tidak
menyampaikan
jangka
waktu
yang
Wajib
Pajak
melakukan
3. 4.
akan
meninggalkan
Indonesia
untuk
selama-lamanya; atau 5)
Wajib
Pajak
menyampaikan
kepada
Pemeriksa
Pajak
untuk
5.
menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
6.
menghadiri Pembahasan Akhir hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
7.
mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan
berdasarkan hasil analisis risiko (risk based
dengan
selection) mengindikasikan adanya kewajiban
sehubungan dengan masih terdapat hasil Pemeriksaan
perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi
yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan
sesuai
Wajib
ketentuan
peraturan
perundang-
Quality
Tim
Pajak
dalam
Assurance
Pembahasan
Pemeriksaan,
Akhir
hasil
Pemeriksaan; dan
undangan perpajakan. 2.
meminta
Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
Surat
Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi
meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan
memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Tim
penggabungan,
peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau
meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan
penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
telah
ditetapkan dalam Surat Teguran; 4)
N
pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
atau
menyampaikan Surat Pernberitahuan tetapi melampaui
A
surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan
Pemberitahuan yang menyatakan rugi; 3)
K
8.
Tujuan lain, yaitu:
memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan
a.
Pemberian NPWP secara jabatan;
Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian
b.
Penghapusan NPWP;
kuesioner Pemeriksaan.
c.
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan
9.
Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.
pencabutan PKP; d.
Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e.
Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma
Tim Quality Assurance adalah tim yang dibentuk oleh
Penghitungan Penghasilan Neto.
Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil
f.
Pencocokan data dan/atau alat keterangan.
Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak
g.
Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
h.
Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN
guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas. Tugas
i.
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
utamanya adalah:
j.
Penentuan
saat
memperpanjang
mulai jangka
berproduksi waktu
atau
1.
kompensasi
dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil
kerugian sehubungan dengan fasilitas perpajakan dan/ atau; k.
membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak Pemeriksaan;
2.
memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan
Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra
pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak;
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
dan 3.
membuat risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan
Pemeriksaan terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:
yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan
1.
Pemeriksaan Kantor, pemeriksaan yang dilakukan di
yang
kantor Direktorat Jenderal Pajak.
Pemeriksaan dan Tim Pemeriksa, dan/atau dengan
Pemeriksaan Lapangan, pemeriksaan yang dilakukan di
Wajib Pajak.
2.
tempat
kedudukan,
tempat
kegiatan
usaha
ditandatangani
oleh
Tim
Quality
Assurance
atau
pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak wajib :
tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal
1.
Pajak
memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjad dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, Wajib Pajak berhak: 1.
meminta
kepada
Pemeriksa
Pajak
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, untuk
memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
Surat Perintah Pemeriksaan; IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tana Paser
3/6
P 2.
memberi
kesempatan
E untuk
R
P
mengakses
A dan/atau
J
A 6.
K
A
N
kegiatan usaha Wajib Pajak.
mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 3.
memberi kesempatan untuk memasuki dan memeriksa
Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:
tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak
1.
penerimaan pajak secara nasional;
bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan
2.
penerimaan
Kantor
Wilayah
Direktorat
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen
3.
penerimaan pajak per jenis pajak;
lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi
4.
penerimaan pajak per klasifikasi lapangan usaha;
petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan
5.
jumlah Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak terdaftar;
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang 6.
register permohonan Wajib Pajak;
Pemeriksaan Pajak;
7.
tunggakan pajak secara nasional; dan/atau
memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara
8.
tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
terutang
pajak
serta
meminjamkannya
kepada
lain berupa : a.
Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak.
menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang
Hal lainnya yang perlu diketahui terkait Pemeriksaan adalah
dikelola secara elektronik memerlukan peralatan
1.
dan/atau keahlian khusus; b.
c.
Pemeriksaan
Pajak
dapat
dilakukan
Kelompok
Pemeriksa.
memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak
2.
Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor (Pemeriksaan
untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak
Kantor) atau di tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan
bergerak; dan /atau
Lapangan) meliputi tahun-tahun yang lalu maupun
menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku,
5.
per
Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak;
untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang
4.
pajak
tahun berjalan. 3.
Apabila Wajib Pajak tidak memberi kesempatan kepada
catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga
pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan
sulit untuk dibawa ke kantor Direktorat Jenderal
tertentu
Pajak;
kelancaran
menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat
dan
menolak
memberi
pemeriksaan,
maka
bantuan
guna
pemeriksa
pajak
berwenang melakukan penyegelan.
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan 6.
memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang
Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut
diperlukan.
setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun
Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajiban
Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak sehingga tidak dapat dihitung besarnya pajak, penghasilan kena pajaknya dapat dihitung secara jabatan
oleh
Dirjen
Pajak
sesuai
dengan
ketentuan
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
perundang-undangan di bidang perpajakan
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
Keterangan yang dapat diberitahukan adalah identitas Wajib
terjadi serta menemukan tersangkanya.
Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan identitas Wajib Pajak meliputi: 1.
nama Wajib Pajak;
2.
Nomor Pokok Wajib Pajak;
3.
alamat Wajib Pajak;
4.
alamat kegiatan usaha;
5.
merek usaha; dan/atau
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tana Paser
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang
Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana
di
bidang
perpajakan
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
4/6
P
E
R
P
A
J
A
K
A
N
Penyidik memiliki wewenang untuk: 1.
2.
meneliti
Penghentian penyidikan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau
pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau
yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali
meneliti,
jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang
menerima,
mencari,
mencari,
mengumpulkan,
dan
dan
mengumpulkan
keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
tidak seharusnya dikembalikan.
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; 3.
meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
4.
memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
5.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6.
meminta
bantuan
tenaga
ahli
dalam
rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; 7.
menyuruh
berhenti
meninggalkan pemeriksaan identitas
dan/atau
ruangan sedang
orang,
melarang
atau
tempat
berlangsung
benda,
dan/atau
dan
seseorang pada
saat
memeriksa
dokumen
yang
dibawa; 8.
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
9.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. menghentikan penyidikan;
SURAT KETERANGAN FISKAL Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang berisi data pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk Masa dan Tahun Pajak tertentu. Bagi Wajib Pajak, Surat Keterangan Fiskal dipergunakan untuk memenuhi persyaratan bagi yang bersangkutan pada saat hendak melakukan penawaran pengadaan barang dan atau jasa untuk keperluan Pemerintah. Wajib
1.
tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di
2.
mengisi
Tersangkanya meninggal dunia;
5.
Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakanpaling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan, sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan.
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tana Paser
yang
ditetapkan
fotokopi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak terima penyerahan SPT Tahunan tersebut;
b.
fotokopi
Surat
Pemberitahuan
Pajak
Terutang
(SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir dan; c.
fotokopi Surat Setoran Bea (SSB) Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB), khusus untuk Wajib Pajak yang baru memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan baik karena pemindahan hak
di bidang perpajakan; 4.
permohonan
Penghasilan untuk tahun terakhir beserta tanda
Penyidikan dihentikan dalam hal:
Peristiwanya telah daluwarsa;
formulir
Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkan : a.
penangkapan.
3.
Surat
bidang perpajakan;
Penyidik Pajak tidak berwenang melakukan penahanan dan
Peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana
permohonan
Fiskal Wajib memenuhi persyaratan:
ketentuan peraturan peundang-undangan.
2.
mengajukan
Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Surat keterangan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut
Tidak terdapat cukup bukti ;
dapat
Wajib Pajak terdaftar.
11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
1.
Pajak
Keterangan Fiskal kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat
antara
lain
jual
beli,
tukar
menukar,
hibah,
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, maupun pemberian hak baru. Kewajiban
Kantor
Pelayanan
Pajak
setelah
menerima
permohonan Surat Keterangan Fiskal adalah: 1.
Menerima
permohonan
untuk
memperoleh
Surat
Keterangan Fiskal dari Wajib Pajak;
5/6
P
E
R
P
A
2.
Melakukan penelitian atas permohonan Wajib Pajak;
3.
Bila
Wajib
Pajak
tidak
memenuhi
J
menyampaikan kepada Wajib Pajak untuk melengkapi melalui
faksimili
yang
atau
masih
sarana
harus
dilengkapi
komunikasi
lainnya,
melalui surat resmi; 4.
Wajib
Pajak
harus
melengkapi
dokumen
yang
diperlukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan kelengkapan dari KPP diterima oleh Wajib Pajak. 5.
K
Kantor Pelayanan Pajak dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak saat diterimanya permohonan Wajib Pajak secara lengkap wajib menerbitkan Surat Keterangan Fiskal apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen, atau Surat Penolakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal.
A
N
SUMBER BACAAN
persyaratan
kelengkapan dokumen, Kantor Pelayanan Pajak segera dokumen-dokumen
A
Direktorat Jenderal Pajak, Buku Panduan Hak dan Kewajiban
Wajib Pajak. 2011. Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
2011.
Jakarta:
Direktorat
Penyuluhan
Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang KUP dan Aturan
Pelaksanaannya. 2011. Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Waluyo. Perpajakan Indonesia. Edisi 10-Buku 1. 2011. Jakarta: Salemba Empat. ISBN 978-979-061-220-4 www.nasikhudinisme.com. A.1. Pembukuan vs Pencatatan. diakses 25 Februari 2015
TUGAS PERORANGAN Carilah berita dari salah satu media, baik cetak maupun online, yang terkait dengan masalah perpajakan. Kemudian lakukan analisis dengan merujuk pada materi perpajakan yang telah diberikan. Pengetikan analisis menggunakan spasi baris maksimal 2 dan huruf CALIBRI dengan ukuran maksimal 12. Penilaian akan merujuk pada jumlah halaman analisis yang dibuat, sebagai berikut: Halaman Analisis
Nilai
< 0.5
80
0,5 - 1
90
1<
100
Jangan lupa untuk membuat halaman cover depan dengan mencantumkan minimal NIM & Nama Mahasiswa. Gunakan kertas HVS A4 saja tanpa dijilid rapi. Cukup satukan dengan staples di ujung kiri atas kertas.
IBNU KHAYATH FARISANU STIE Widya Praja Tana Paser
6/6
