Daerah KATA PENGANTAR

Laporan Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat memberikan amanah kepada BPKP untuk melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam menunaikan amanah tersebut, BPKP melakukan pengawasan dan pembinaan yang meliputi kegiatan audit, evaluasi, reviu, inves tigasi, bimbingan teknis, dan asistensi kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil pengawasan dan pembinaan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) serta memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas akuntabilitas keuangan negara/daerah dan penyelenggaraan SPIP pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. BPKP selaku auditor intern pemerintah telah dan akan terus berkomitmen untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan melalui penyediaan jasa pemberian jaminan (assurance) dan konsultasi (consulting) kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mendukung pencapaian prioritas nasional dengan menekankan pada pencapaian efektivitas , efisiensi, dan kehematan serta peningkatan tata kelola pemerintahan. Laporan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 di Wilayah DI Yogyakarta berisi rangkuman informasi atas hasil pengawasan dan pembinaan sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara/daerah terhadap satuan kerja kementerian/lembaga (instansi vertikal) dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan ini disajikan dalam empat dimensi pengawasan, yaitu pengawalan pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah, dan perbaikan sistem tata kelola (governance system).

Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

i


RINGKASAN EKSEKUTIF

Mem enuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan pengawasan dalam rangka mengawal pembangunan nasional, mendorong peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset, dan perbaikan sistem tata kelola (governance system). Ikhtisar hasil pengawasan dan pembinaan tahun 2015 adalah sebagai berikut : A. Pengawalan Pembangunan Nasional Keberhasilan pembangunan nasional di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain ditandai dengan tingkat skor capaian kinerja program berdasarkan hasil audit/evaluasi. Dalam bidang kesehatan, skor capaian keberhasilan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 sebesar 89,89 atau dalam kategori “berhasil”. Dalam bidang infrastruktur, skor capaian pelaksanaan

program

Peningkatan

Penyediaan

Sanitasi

Air

bagi

Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (PAMSIMAS) Tahun 2014 pada Kabupaten Bantul sebesar 79,83% dan pada Kabupaten Kulon Progo sebesar 72,70% atau dalam kategori “cukup berhasil”. Capaian kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2014 dan 2015 pada lima pemerintah daerah memperoleh predikat “berhasil”, dan PNPM Mandiri Perkotaan pada seluruh kabupaten/kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai predikat “memadai”. Dalam bidang kemaritiman, capaian pelayanan bidang kemaritiman pada dua pemerintah daerah mendapat predikat “baik”. Keberhasilan pembangunan bidang infrastruktur juga dapat dilihat dari tingkat cakupan pelayanan air minum yang dapat dinikmati oleh masyarakat, baik yang disediakan oleh PDAM maupun dengan sistem penyediaan air minum lainnya. Secara keseluruhan, ratarata cakupan layanan air minum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 sebesar 52,84% dari jumlah penduduk. Sedangkan pelayanan yang dilakukan oleh PDAM adalah sebesar 38,70% dari jumlah penduduk. Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

iii


Dalam rangka mengawal pembangunan nasional, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan melalui kegiatan audit kinerja, audit operasional, dan audit keuangan terhadap lima program prioritas pembangunan nasional yaitu bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, dan kedaulatan pangan dan kemaritiman. Pengawasan bidang pendidikan dijumpai permasalahn sebagai berikut: 

Audit keuangan atas Health Professional Education Quality (HPEQ) pemberian beasiswa tidak sesuai ketentuan, tim monitoring dan evaluasi internal belum melaksanakan tugas dan fungsinya, serta penghematan pengeluaran negara sebesar Rp51.188.447,00.



Audit Tunjangan Profesi Guru Non PNS menghasilkan koreksi positif sebesar Rp242.427.700,00, koreksi negatif sebesar Rp302.037.800,00 dan menemukan kelebihan pembayaran TPG Gurun Non PNS sebesar Rp130.252.125,00.



Monitoring dan evaluasi Program Bansos Sarana dan Prasarana menemukan Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul belum memiliki data kebutuhan sarpras sekolah secara lengkap, monitoring atas penyaluran dan penggunaan anggaran sarpras pendidikan belum optimal, dan penyelenggaraan kegiatan belum sesuai ketentuan.



Evaluasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, persentase jumlah mahasiswa yang dikenakan UKT kelompok 1 tidak mencapai 5% dan besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) tidak dicantumkan dalam SK Rektor tentang Uang Kuliah Tunggal.

Dalam bidang kesehatan, pengawasan dilakukan dengan audit kinerja terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hasil audit menjumpai beberapa permasalahan yaitu terdapat peserta PBI yang belum mendapat kartu, peserta JKN tidak memenuhi kriteria namun masih terdaftar dalam kuota penerima PBI, penduduk miskin dan tidak mampu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan melebihi jumlah penduduk miskin pada Kabupaten Sleman, dan penggunaan dana kapitasi di Kabupaten Kulon Progo tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.145.142.418,00. Dalam bidang penanggulangan kemiskinan, beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain: 

Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional pada Dinas Sosial, Pendampingan Pengelolaan Dana Siap Pakai Pemasangan Sistem Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

iv


Peringatan Bencana Longsor, Joint Audit BNPB dengan BPKP Tahun 2015, dan Reviu atas Program Hibah Air Minum bagi Mas yarakat Berpenghasilan Rendah. 

Audit BNPB Tahun 2015 pensertifikatan tanah untuk korban erupsi gunung merapi belum m encapai target 944 KK baru terealisasi 500 KK dan kelebihan pembayaran sebesar Rp393.285.468,00.



Reviu atas Laporan hasil verifikasi hibah air minum pada empat kabupaten di DIY dijumpai penetapan baseline tidak cermat sehingga penerima manfaat m emperoleh lebih dari satu sambungan rumah, penggantian penerima manfaat diluar baseline, dan terdapat calon penerima manfaat yang tidak sesuai kriteria.

Pengawasan bidang infrastruktur dasar, dijumpai permasalahan berikut: 

Audit Program PNPM Mandiri Perkotaan pada empat pemerintah daerah, dijumpai penyalahgunaan dana pinjaman bergulir oleh UPK dan KSM, serta kurangnya pembinaan, pemantauan, dan pengawasan oleh satuan kerja program PNPM Mandiri Perkotaan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta penghematan pengeluaran negara sebesar Rp49.780.642,00.



Audit keuangan terhadap program Second Water Resources and Irigation Sector Management Project

(WISMP) Phase II dijumpai pengembangan sistem irigasi

belum optimal, pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi tidak sesuai dengan tujuan program WISMP Phase II, serta pemilihan dan penetapan daerah irigasi

belum

tepat,

serta

penghematan

pengeluaran

negara

sebesar

Rp57.400.400,00. 

Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) pembangunan infrastruktur perdesaan belum sesuai petunjuk teknis, pengadaan buku/jurnal hasil pelaksanaan PPIP belum sesuai ketentuan, dan kelemahan administrasi di tingkat Organisasi Mas yarakat (OMS) dan KPP.

Evaluasi kinerja BUMD dilakukan pada PDAM Kota Yogyakarta, PD AM Kabupaten Sleman, PDAM Kabupaten Bantul, PDAM Kabupaten Kulon Progo, dan PDAM Kabupaten Gunungkidul. Hasil evaluasi menjumpai beberapa permasalahan berupa tingkat kehilangan air masih tinggi dan harga/ tarif air yang belum sesuai dengan keputusan Kepala Daerah.


v


B. Mendorong Peningkatan Ruang Fiskal Perbaikan kualitas ruang fiskal pada pemerintah daerah antara lain ditandai dengan adanya peningkatan anggaran pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD sebesar 15,23%

atau

sebesar

Rp3.210.176.809.059,12

Rp2.785.779.939.194,80 di

tahun

2015.

Kenaikan

di

tahun

2014

menjadi

anggaran

PAD

tersebut

memungkinkan pemerintah daerah dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan pengawasan dalam rangka mendorong peningkatan ruang fiskal tahun 2015 menghasilkan potensi penghematan pengeluaran negara sebesar Rp559.488.503,00 serta beberapa permasalahan berikut: 

Pengawasan atas optimalisasi PAD pada pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyim pulkan pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum memiliki data b ase mengenai PAD serta pajak hotel, pajak restoran dan restribusi pengendalian menara telekomunikas belum tergali optimal.



Pengelolaan PNBP dijumpai penentuan target PNBP belum memadai, penggunaan PNBP belum sepenuhnya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.06.2002, kelebihan pembayaran honor sebesar Rp90.083.000,00 serta belum dibangunnya sistem pengendalian intern di unit-unit yang mengelola PNBP.



Evaluasi penyelenggaraan fungsi PTSP-PM dijum pai sistem pelayanan informasi dan perizinan inves tasi secara elektronik (SPIPISE) belum digunakan, pelayanan perizinan melebihi ketentuan waktu yang berlaku.



Audit operasional pada KPUD Daerah Istimewa Yogyakarta menghasilkan potensi penghematan keuangan negara sebesar Rp.72.673.500,00.



Audit atas program JKN menghasilkan koreksi audit berupa selisih pembayaran tagihan oleh Kementerian Kesehatan sebesar Rp.218.415.225,00. Sedangkan kegiatan monitoring dan evaluasi DAK menunjukkan

koreksi penghematan

pengeluaran negara/effisiensi sebesar Rp.178.316.778,94. C. Pengamanan Aset Negara/Daerah Perwakilan

BPKP Daerah

Istimewa

Yogyakarta berperan

aktif dalam

upaya

pengamanan aset melalui kegiatan keinvestigasian, pendampingan pencegahan Fraud pada proses pengadaan barang dan jasa, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), dan pembinaan pengelolaan aset. Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

vi


Penyelamatan aset negara/daerah dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penerapan strategi represif pada pemerintah daerah dan berbagai satuan kerja Kementerian/Lembaga atas permintaan penyidik, meliputi audit inves tigatif atas

kasus/penyimpangan yang berindikasi

Tindak

Pidana

Korupsi,

bantuan

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dan pemberian keterangan ahli di persidangan. Beberapa informasi dapat disampaikan sebagai berikut: 

Audit inves tigatif atas dua kasus yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp108.559.380,00



Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas lima kasus, dengan nilai kerugian keuangan negara seluruhnya sebesar Rp1.905.653.045,00.



Kegiatan pemberian keterangan ahli pada instansi penyidik kepolisan dan kejaksaan serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebanyak 26 kasus dengan nilai Rp12.551.106.058,00.

Dalam upaya pengamanan aset negara/daerah, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga melakukan pendampingan pencegahan fraud pada kontrak pekerjaan penyempurnaan pembangunan gedung perpustakaan, pengadaan landscape dan pekerjaan pengadaan interior gedung perpustakaan BPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Upaya lainnya berupa koordinasi dan supervis i pencegahan korupsi dengan KPK pada Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. D. Perbaikan Sistem Tata Kelola (Governance System) Beberapa indikator yang dapat menggambarkan perbaikan kualitas

tata kelola

kepemerintahan antara lain tercermin dari tingkat kematangan (maturity) dalam penyelenggaraan SPIP, perolehan skor sistem akuntabilitas kinerja/SAKIP, perolehan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah maupun BUMD, dan tingkat leveling APIP. Penilaian maturitas SPIP dilakukan pada empat pemerintah daerah yaitu Kabupaten Sleman dengan nilai 2,83 (berkembang) dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan nilai 1,44 (rintisan), Pemerintah Kabupaten Bantul dengan nilai 1,92 (rintisan) dan Kabupaten Kulon Progo dengan nilai 2,16 (berkembang), sedangkan satu pemda yang lain belum dilakukan penilaian.


vii


Hasil penilaian SAKIP pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 menunjukkan perolehan nilai “sangat baik” dengan skor/nilai A. Pada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memperoleh nilai “cukup” dengan skor/nilai CC, dan empat Pemerintah Daerah lainnya memperoleh nilai “baik” dengan skor/nilai B. Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, lima LKPD atau 83,33% dari total enam LKPD memperoleh opini WTP. Perolehan opini WTP atas LKPD tahun 2014 sama dengan tahun 2013. Dari 16 BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruhnya telah diaudit oleh auditor eksternal dan seluruhnya memperoleh opini WTP. Hasil assessment/evaluasi terhadap leveling tata kelola APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 menunjukkan, dari enam APIP s atu APIP berada pada level 2 penuh dan lima APIP berada pada level 2 dengan catatan perbaikan. Untuk memperbaiki kualitas tata kelola, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai kegiatan konsultatif berupa pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dan badan usaha serta BLUD terkait peningkatan kualitas tata kelola. 1. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Dalam rangka peningkatan penyelengaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik pada kegiatan utama SKPD/Unit Kerja, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyarankan kepada masing-masing pemerintah daerah sebagai berikut: 

Satgas SPIP Kabupaten/Kota ikut terlibat dan proaktif dalam menerapkan SPIP di tingkat Kabupaten/Kota dan SKPD.



Menyus un Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP atas kegiatan utama sehingga setiap kegiatan mempunyai pengendalian yang memadai.

2. Perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan pendampingan penyusunan laporan kinerja tahun 2014 di Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, serta focus group discussion (FGD) reviu laporan kinerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta.


viii


Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan AKIP, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah merekomendasikan perbaikan pengelolaan AKIP kepada Pemerintah Kabupaten agar : 

Melakukan reviu terhadap RPJMD dan Renstra SKPD secara kontinyu, untuk perbaikan berkelanjutan.



Pengembangan e-SAKIP tahun 2015 untuk memantau pencapaian kinerja setiap triwulan dan sinergi antara perencanaan. penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja.



Menyem purnakan indikator yang kurang tepat.



Menyus un perbaikan pengukuran dan mekanisme pengumpulan data kinerja yang relevan.

3. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah/BUMD/BLUD Kegiatan pembinaan antara lain dalam bentuk pendampingan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, pendampingan atas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, pendampingan penataan Barang Milik Daerah, peningkatan SDM pengelola keuangan daerah, dan peningkatan kapasitas APIP Daerah. Pendampingan penyusunan laporan keuangan juga dilakukan pada instansi vertikal, yaitu Kejaksaan Tinggi DIY, Polda, Kanwil KUMHAM, Bawas lu, KPU, Balai Besar Latihan Ketransmigrasian, Dinas PU Perumahan dan ESDM DIY, dan STTN Yogyakarta. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perhatian yang besar dalam upaya peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah dengan melakukan pelatihan dan pembekalan mengenai penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan, pelatihan SAP berbasis akrual, pembekalan reviu LKPD. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan BLUD, selain melakukan reviu atas laporan keuangan BLUD, BPKP juga telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) BLUD. Dalam tahun 2015 BPKP telah mendampingi 96 Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) dalam pengelolaan keuangan dan penerapan SIA BLUD. 4. Penguatan Pengelolaan Dana Desa Besarnya peran yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggungjawab dan tuntutan akuntabilitas yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah

desa harus

bisa menerapkan


prinsip akuntabilitas

dalam

tata ix


pemerintahannya dalam bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan. Untuk itu Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan bimbingan dan konsultasi kepada aparat di Kabupaten dan Desa (piloting). Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: a. fasilitasi penyusunan produk-produk hukum kabupaten tentang pengelolaan keuangan desa b. pendampingan implementasi pengelolaan keuangan desa kepada pejabat terkait di kabupaten dan kecamatan, pengenalan sistem keuangan desa (Siskeudes), serta pemetaan permasalahan dan solusinya dalam implementasi pengelolaan keuangan desa c. bersinergi

dengan

kabupaten

dalam

melaksanakan

piloting

pengelolaan

keuangan desa menggunakan Siskeudes (satu kabupaten satu desa piloting). d. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di tingkat kabupaten. 5. Pembangunan Sistem Anti Korupsi (Fraud Control Plan) dan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan sosialisasi pembangunan sistem anti korupsi (fraud control plan) sebagai pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi pada forum pencegahan TPK dan gratifikasi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul serta forum peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas PUP dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan bimbingan teknis penyusunan Fraud Control Plan dilakukan pada RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo dan diagnostic assessment Fraud Control Plan pada RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Selain itu juga telah melakukan sosialisasi WBK/WBBM di unit-unit kerja lingkup Kanwil Kementerian Agama serta workshop pemenuhan penilaian indikator-indikator Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Kantor Kemenag Kabupaten Bantul yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai salah satu unit kerja yang dijadikan pilot project untuk mendapatkan predikat unit kerja menuju WBK/WBBM. 6. Sosialisasi Program Anti Korupsi Sosialisasi Program Anti Korupsi diberikan kepada Pelajar SLTA di lingkungan Kabupaten Gunungkidul, Mahasiswa Universitas Islam Negeri dan Univers itas Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

x


Muhamm adyah Yogyakarta serta Pengelola Barang Jasa di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, forum pencegahan TPK dan gratifikasi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul serta forum peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas PUP dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta. 7. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dengan pola BLUD Dalam tahun 2015 dillakukan berbagai kegiatan guna mendukung kelancaran implementasi PPK BLUD yaitu bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan, penyusunan kebijakan akuntansi, penyusunan rencana bisnis anggaran (RBA), implementasi sistem informasi akuntansi (SIA) BLUD, bimbingan teknis pengawasan BLUD bagi Inspektorat. Beberapa kendala dalam implementasi BLUD antara lain tidak tersedianya sumber daya manusia dengan kompetensi tata kelola keuangan yang memadai, keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan, belum seluruh stakeholder memiliki pemahaman yang sama terkait tata kelola keuangan BLUD, dan belum seluruh BLUD memiliki kelengkapan tata kelola yang memadai. 8. Pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP memberikan pembinaan agar APIP mampu berperan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan

dini

dan

meningkatkan

efektivitas

manajemen

risiko

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Kegiatan pembinaan yang dilakukan meliputi asistensi/bimtek peningkatan tata kelola, penerapan ketentuan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), dan menjadi narasumber program pelatihan mandiri (PPM) maupun diklat yang diselenggarakan oleh APIP, serta kegiatan evaluasi/validasi atas leveling tata kelola APIP dengan tujuan untuk mendorong peningkatan level kapabilitas APIP yang pada umumnya masih berada pada level 2 dengan catatan perbaikan menuju level 2 penuh dan menuju level 3. Beberapa hal yang telah direkomendasikan kepada masing-masing Inspektur di lingkungan Pemerintah Daerah se Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan level kapabilitas meliputi :


xi




Menerapkan pedoman kendali mutu audit sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009



Setiap tim audit agar menyus un rencana dan program kerja audit secara terstruktur, serta mendokumentasikan kertas kerja audit secara memadai.



Menerapkan standar audit dalam pelaksanaan penugasan audit.



Mem bangun perencanaan pengawasan berbasis risiko.

E. Fokus Rencana Tindak Untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan negara, beberapa hal yang diharapkan menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah sebagai berikut: 1. Mendorong Kepala Daerah yang laporan keuangannya belum memperoleh opini WTP untuk menyus un rencana aksi peningkatan kualitas pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. 2. Mendorong percepatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada seluruh Pemerintah Daerah sampai tingkat SKPD dan unit kerja instansi vertikal dengan menyusun rencana tindak pengendalian, membangun infrastruktur tindak pengendalian, monitoring penerapan SPIP dan menyus un laporan penyelenggaraan SPIP. 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan pemerintah daerah antara lain dengan memanfaatkan program beasiswa STAR-BPKP. 4. Mendorong penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sampai dengan unit-unit penyelenggara layanan serta meningkatkan kualifikasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 5. Melakukan identifikasi dan meningkatkan kecukupan fasilitas pelabuhan serta membangun sistem yang mempermudah proses perizinan kapal penangkap ikan. 6. Meningkatkan kapabilitas APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan jumlah dan kompetensi auditor, didukung dengan anggaran yang memadai. 7. Mendorong penerapan Fraud Control Plan (FCP) pada unit kerja/SKPD dan BUMD yang memiliki risiko korupsi tinggi.


xii


DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR

i

RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I

BAB II

iii xiii

INFORMASI U MUM

1

A B

Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2015 Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2015

1 2

C

Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta

2

D E

Dukungan Sumber Daya Penyajian Informasi

2 3

URAIAN HASIL PENGAWASAN A Pengawalan Pembangunan Nasional

5 5

1. Kualitas Pembangunan Nasional B

C

5

2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Nasional Mendorong Peningkatan Ruang Fiskal

7 21

1. Kualitas Peningkatan Ruang Fiskal

21

2. Peningkatan Kualitas Ruang Fiskal Pengamanan Aset Negara/Daerah

21 29

1. Kegiatan Keinvestigasian 2. Pendampingan Pencegahan

29 31

Fraud

pada

Proses

Pengadaan Barang/Jasa

D

E

3. Pembinaan Pengelolaan Aset 4. Koordinasi dan supervis i pencegahan korupsi

31 31

Perbaikan Sistem Tata Kelola (Governance System)

33

1. Kualitas Sistem Tata Kelola (Governance System) 2. Peningkatan Kualitas Sistem Tata Kelola

33 38

Rencana Tindak Negara/ Daerah

51


Perbaikan

Akuntabilitas

Keuangan

xiii


BAB I INFORMASI UMUM A. Kebijakan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2015 Sebagai unit kerja BPKP, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP Pusat. Penetapan kebijakan pengawasan dan pembinaan didasarkan pada ruang lingkup peran BPKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencakup : 1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. 2. Pembinaan

penyelenggaraan

SPIP

meliputi

penyusunan

pedoman

teknis

penyelenggaraan SPIP, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Selain itu, untuk dapat memberikan kontribusi pada penyelenggaraan tugas Pemerintah, penyusunan kebijakan pengawasan dan pembinaan, BPKP juga memperhatikan amanah yang diberikan kepada BPKP melalui berbagai peraturan perundang-undangan sebagai berikut : 1. Peraturan

Pemerintah

Nomor

6

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 2. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. 3. Instruksi Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025. 4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.


1


Kebijakan dan strategi pengawasan BPKP diarahkan untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Kegiatan pengawasan BPKP juga diarahkan untuk mencapai terwujudnya pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis, serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif.

B. Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2015 Kebijakan pengawasan dan pembinaan selanjutnya menjadi dasar dalam menyus un Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T). PKP2T yang berisi berbagai jenis penugasan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP menjadi kontrak kinerja Kepala Perwakilan dengan Kepala BPKP yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Dokumen Tapkin berisi program, kegiatan serta target kinerja. Sampai dengan akhir tahun 2015, rencana penugasan pengawasan (PP) sebanyak 701 penugasan tercapai 100%. C. Peran Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta Keberadaan Perwakilan BPKP di daerah dimaksudkan untuk memberikan kontribusi nyata, khususnya kepada Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misinya melalui pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan kerja K/L dan Pemerintah Daerah di wilayah tugasnya. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada satuan kerja K/L dan satuan kerja Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menuju terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance). D. Dukungan Sumber Daya Untuk dapat melaksanakan mandat dan amanah dari Presiden, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh sumber daya manusia yang professional sebanyak 146 orang (struktural 5 orang, korwas 5 orang, PFA 96 orang, analis kepegawaian 2 orang, pranata komputer 2 orang, dan fungsional umur 36 orang). Rincian atas jumlah pegawai tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut:


2


4% 3% 25% Struktural 1%

Korwas

1%

PFA Analis Kepegawaian

66%

Pranata Komputer PFU

Grafik 1.1 Pegawai Perwakilan BPKP DIY Berdasarkan Jabatan

Selain dukungan sumber daya manusia, dalam pelaksanaan tugas pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga didukung dengan dana yang cukup memadai. Sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah penyerapan dana sebesar Rp3.147.630.813,00atau 92.21% dari anggaran sebesar Rp3.413.575.000,00. Rincian anggaran dan realisasi dana dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi Anggaran Pengawasan Tahun 2015 No

Dimensi Pengaw asan

Anggaran Jum lah

1

Pengaw alan

Realisasi 2015 %

Jum lah

%

1.126.611.110

33.00

1.060.785.261

94.16

Pembangunan Nasional 2

Peningkatan Ruang Fiskal

115.910.000

3.40

96.271.370

83.06

3

Pengamanan

394.483.000

11.56

371.665.955

94.22

1.776.570.890

52.04

1.618.908.227

91.13

3.413.575.000

100.00

3.147.630.813

92.21

Aset

Negara 3

Perbaikan Governance Sub Jumlah

Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY

E. Penyajian Informasi Laporan Hasil Pengawasan ini menyajikan informasi keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan negara di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan data eks ternal dan internal hasil pengawasan serta mengacu pada empat fokus dimensi pengawasan yaitu : Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

3


1. Pengawalan Pembangunan Nasional 2. Peningkatan Ruang Fiskal 3. Pengamanan Aset Negara 4. Perbaikan sistem tata kelola (governance system) Data internal hasil pengawasan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta adalah data yang diperoleh dari kegiatan pengawasan dan pembinaan (assurance dan consulting) yang dilakukan langsung atas satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh BPKP dari pihak ketiga, auditor eksternal, publikasi laporan keuangan oleh satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan atau sumber data lain yang sah yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran keseluruhan kualitas akuntabilitas keuangan pada satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah. Penyajian informasi kualitas akuntabilitas keuangan negara satuan kerja K/L dan satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berasal dari

berbagai sumber

tersebut, dimaksudkan

untuk memberikan

informasi

yang

komprehensif dan obyektif, sehingga persepsi/simpulan yang diperoleh oleh pengguna informasi (users) tidak bias (misleading) yang disebabkan oleh faktor risiko ujipetik (sampling) pengawasan.


4


BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan serta untuk lebih mengefektifkan fungsi pengawasan intern di lingkungan pemerintah, BPKP sebagai auditor intern pemerintah telah melakukan kegiatan pengawasan yang bersifat assurance dan consulting kepada para pemangku kepentingan (stakeholders). Hasil

pengawasan

disajikan

dalam

empat

dimensi

pengawasan,

yaitu pengawalan

pembangunan nasional, peningkatan ruang fiskal, pengamanan aset negara/daerah, dan perbaikan sistem tata kelola (governance system). A. Pengawalan Pembangunan Nasional 1. Kualitas Pembangunan Nasional Keberhasilan pembangunan nasional di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain ditandai dengan tingkat s kor capaian kinerja program berdasarkan hasil audit/evaluasi, sebagaimana terlihat pada table 2.1. Tabel 2.1 Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 No

Bidang

1

Kesehatan

2

Infrastruktur

Nam a Program

Capaian Kine rja 86,92

Predikat

Kab. Kulon Progo

80,87

Berhasil

 Progra m Peningkatan Kab. Bantul Penyediaan Sanitasi Air bagi Masyarakat Kab. Kulon Progo Berpenghasilan Rendah (PA MSIMAS) Tahun 2014

79,83

Cukup Berhasil

72,70

Cukup Berhasil

D. I. Yogyakarta

89,74

Berhasil

Kab. Kulon Progo

88,67

Berhasil

Kab. Gunungkidul

86,51

Berhasil

Kab. Sleman

88,77

Berhasil

Kab. Bantul

88,61

Berhasil

-

Memadai

Progra m Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2015

 Progra m Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2014 dan 2015

3

Kemaritiman

Lokasi Kab. Sleman

Berhasil

 Progra m PNPM Mandiri Per kotaan Tahun 2014

Wilayah Daerah Istimew a Yogyakarta

Pelayanan Pemda Bidang Kemaritiman

D. I. Yogyakarta

60,52

Baik

Kab. Kulon Progo

60,61

Baik


5


Perkembangan capaian kinerja PNPM Mandiri Perkotaan selama lima tahun dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini. Tabel 2.2 Capaian Kinerja PNPM Mandiri Perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta No.

Satuan Kerja

2010

2011

2012

2013

2014

1

D.I Yogyakarta

Memadai

Memadai

Memadai

Tidak Diaudit

Memadai

2

Kota Yogyakarta

Tidak Diaudit

Tidak Diaudit

Tidak Diaudit

Memadai

Memadai

3

Kabupaten Bantul

Memadai

Memadai

Tidak Diaudit

Memadai

Memadai

4

Kabupaten Sleman

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

Memadai

5

Kabupaten Kulon Prog o

Tidak Diaudit

Tidak Diaudit

Tidak Diaudit

Tidak Diaudit

Tidak Diaudit

6

Kabupaten Gunungkidul

Tidak Ada PNPM

Tidak Ada PNPM

Tidak Ada PNPM

Tidak Ada PNPM

Tidak Ada PNPM


Keberhasilan pembangunan bidang infrastruktur juga dapat dilihat dari tingkat cakupan pelayanan air minum yang dapat dinikmati oleh masyarakat, baik yang disediakan oleh PDAM maupun dengan sistem penyediaan air minum lainnya. Secara keseluruhan, ratarata cakupan layanan air minum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan tahun 2015 sebesar 51,27% dari jumlah penduduk. Sedangkan pelayanan yang dilakukan oleh PDAM adalah sebesar 33,37% dari jumlah penduduk dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3. di bawah ini. Tabel 2.3. Rekapitulasi Cakupan Pelayanan dan Kuantitas Air per KK/bulan s.d Tahun 2015 No

PDAM

% Cakupan terhadap jum lah pe nduduk (PDAM)

% Cakupan terhadap jum lah pe nduduk (Total)

Kuantitas air/ pe langgan/bulan (m 3)

1

Kota Yogyakarta

45,52

82,30

17,44

2

Kabupaten Sleman

15,68

43,50

15,02


6


No

PDAM

% Cakupan terhadap jum lah pe nduduk (PDAM)

% Cakupan terhadap jum lah pe nduduk (Total)

Kuantitas air/ pe langgan/bulan (m 3)

3

Kabupaten Gunungkidul

46,75

56,08

15,50

4

Kabupaten Bantul

21,78

31,14

14,55

5

Kabupaten Kulon Pr ogo

37,12

43,33

12,69

Rata-rata

33,37

51,27

15,04

Sumber : Database Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY dan Dinas terkai t

Sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang berperan dalam pembangunan infrastruktur air minum, PDAM telah menunjukkan kinerja yang baik sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini. Tabel 2.4 Rekapitulasi Nilai Kinerja dan Tingkat Kesehatan PDAM Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 - 2015 Tahun 2012 No

1 2 3 4 5

PDAM

Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2013

Tahun 2014

Nilai Kinerja

Tingkat ke sehatan

Nilai Kinerja

Tingkat ke sehatan

Nilai Kinerja

Tingkat ke sehatan

62,47

3,180

60,12

3,145

60,22

3,205

58,77

3,025

59,27

3,175

60,97

2,995

51,29

2,255

61,15

2,945

60,09

3,05

62,47

2,890

60,24

2,990

61,32

2,82

61,53

3,430

64,75

3,480

63,05

3,37


2. Peningkatan Kualitas Pembangunan Nasional Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap beberapa program pembangunan nasional yang menjadi prioritas utama pemerintah. Tujuan pengawasan untuk mendukung pencapaian program prioritas pemerintah dengan mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang mungkin timbul dan memberikan saran perbaikan untuk tercapainya tujuan program pembangunan nasional. Pengawasan


7


didasarkan pada

penilaian

atas

efektivitas , efisiensi,

dan keekonomisan

(3E)

pelaksanaan program/kegiatan melalui audit kinerja dan audit keuangan. Dalam tahun 2015, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pengawasan

terhadap

prioritas

pembangunan

bidang

pendidikan,

kesehatan,

penanggulangan kemiskinan, infrastruktur dan kedaulatan pangan sebagaimana tampak pada tabel 2.5 di bawah ini. Tabel 2.5 Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Pengawalan Pembangunan Nasional Tahun 2015 No 1

2

3

4

Prioritas Pembangunan Pendidikan

Kesehatan

Penanggulangan Kemiskinan

Infrastruktur

Kegiatan Pengaw asan

- Monev Progra m Bansos Sarpras Pendidikan pad Dinas Pendidikan TA 2015 - Monev Pengaw asan Progra m dan Kegiatan Prior itas Nasional - Evaluasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri - Audit kinerja program Jaminan Kesehatan Nasional - Evaluasi Kinerja pada RSUD Tahun 2014 - Monev Pengaw asan Progra m dan Kegiatan Prior itas Nasional pada Dinas Sosial - Pendampingan Pengelolaan Dana Siap Pakai Pemasangan Sistem Per ingatan Bencana Longsor - Joint Audit BNPB dengan BPKP Tahun 2015 - Progra m Hibah Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Audit keuangan : - PA MSIMAS

1

Lokasi Kegiatan Pengaw asan UGM, UII dan UMY Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunung Kidul, Kab.Bantul Kab. Gunungkidul

2

UNY dan UGM

1

Universitas Gadjah Mada

2 1

Kab. Sleman dan Kab. Kulon Progo Kota Yogyakarta

1

Kabupaten Sleman

1

UGM

1

D. I. Yogyakarta

1

D. I. Yogyakarta

3

- PNPM Mandiri Per kotaan

4

D. I. Yogyakarta, Kab. Bantul dan Kab. Kulon Pro go D. I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kab. Bantul dan

- Audit keuangan HPEQ - Audit atas Kekurangan Bayar TP Guru TK Non PNS Tahun Anggaran 2014


Jum lah Kegiatan 3 5

8


No

Prioritas Pembangunan

Kegiatan Pengaw asan

- WISMP II

Audit kinerja : - Progra m Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2014 - BUMD – PDAM

5

6

Kedaulatan Pangan

Kemaritiman

- Progra m Gerakan Peningkatan Prod uksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) Intensifikasi Tahun 2014 - Progra m Akselerasi Sw asembada Pangan Audit kinerja pelayanan pemerintah daerah bidang kemaritiman Jumlah

Jum lah Kegiatan 15

5

5

4

Lokasi Kegiatan Pengaw asan Kab. Sleman D. I. Yogyakarta, Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Gunungkidul dan Kab. Kulon Progo D. I. Yogyakarta, Kab. Kulon Progo, Kab. Gunungkidul, Kab. Sleman, Kab. Bantul Kota Yogyakarta, Kab. Sleman, Kab. Bantul, Kab. Kulon Progo dan Kab. Gunungkidul PT Sang Hyang seri PT Pertani PT Pupuk Sriw ijaya PT Pupuk Petrokimia Gresik

1

Dinas Peranian DIY

2

D. I. Yogyakarta dan Kab. Kulon Prog o

Mas ing-masing kegiatan pengawasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Program Prioritas Pendidikan 1) Health Professional Education Quality (HPEQ) Pengawasan atas program prioritas bidang pendidikan berupa audit keuangan Health Professional Education Quality (HPEQ) pada Univers itas Gajah Mada, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuan program HPEQ diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian layanan kesehatan melalui penguatan kualitas penyedia jasa kesehatan, yang akan dicapai melalui penguatan sistem dan institusi akreditasi program studi dan sertifikasi lulusan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan profesional kesehatan. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program HPEQ antara lain : a) Tim monitoring dan evaluasi internal tidak melaksanakan tugas dan fungsinya b) Pemberian beasiswa tidak sesuai dengan panduan pelaksanaan Program Hibah Kompetensi Peningkatan Kualitas Pendidikan Dokter (PHK PKPD) Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

9


2) TPG TK Non PNS Tujuan Tunjangan Profesi Guru sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa guru dan dosen berkedudukan sebagai tenaga profesional untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru dan dosen berhak atas tunjangan profesi yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada guru yang telah mendapatkan Sertifikat Pendidik dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Pemberian Tunjangan Profesi Guru diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru. Kegiatan audit atas Tunjangan Profesi Guru TK Non PNS dilaksanakan untuk : a) Mem astikan bahwa tunggakan TP Guru Non PNS telah diperhitungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai dasar pembayaran TP Guru. b) Mem astikan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi Non PNS telah memenuhi prinsip pengelolaan kepemerintahan yang baik c) Mengidentifikasi permasalahan/kendala yang terjadi pada proses penyaluran TPG. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan audit TPG TK Non PNS adalah : a) Koreksi

positif

atas

kekurangan

bayar

TPG

TK

Non

PNS senilai

kekurangan

bayar

TPG TK Non

PNS senilai

Rp242.427.700,00 b) Koreksi

negatif atas

Rp302.037.800,00 c) Kelebihan pembayaran TPG TK Non PNS senilai Rp130.252.125,00 3) Monev Program Bansos Sarana dan Prasarana Tujuan monitoring dan evaluasi bantuan sosial sarana pendidikan adalah : a) Mendapatkan informasi tentang peran dan fungsi Dinas Pendidikan berkaitan dengan pengelolaan sekolah, penyediaan anggaran sarana dan prasarana pendidikan dan peran terhadap penyaluran bantuan sosial sarpras pendidikan b) Mendapatkan informasi yang cukup tentang pengelolaan bantuan sosial oleh sekolah penerima c) Mengetahui hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan sekolah serta memberikan saran-saran perbaikan.


10


Monev bans os sarpras hanya dilakukan di Kabupaten Gunungkidul dengan permasalahan sebagai berikut: a) Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul belum memiliki data kebutuhan sarpras sekolah secara lengkap b) Monitoring atas penyaluran dan penggunaan anggaran sarpras pendidikan belum optimal c) Penyelenggaraan kegiatan bansos sarpras pendidikan belum sesuai ketentuan 4) Monev Pengawasan Program dan Kegiatan Proritas Nasional Monitoring dan evaluasi pengawasan program dan kegiatan prioritas Nasional merupakan penugasan dari Kantor Staf presiden (KSP). Monitoring di bidang pendidikan tahun 2015 dilakukan terhadap rencana aksi tersalurkannya beasiswa bidik misi dan beasiswa afirmasi pada Univers itas Gadjah Mada sebanyak 4.784 orang mahasiswa dan Universitas negeri Yogyakarta sebanyak 4.577 orang mahasiswa. Sampai dengan triwulan III (B 09) tidak ada realisasi penyaluran beasiswa atau tercapai 0% karena lambatnya proses verifikasi dan validasi data mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi dan pencairan dana pada Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Ristek Dikti. 5) Evaluasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Tujuan evaluasi atas pengelolaan dana bantuan operasional PTN adalah : a) Melakukan penilaian risiko atas pengelolaan BOPTN b) Mem astikan kecukupan BOPTN untuk menutupi kekurangan biaya operasional Peruruan Tinggi c) Mem astikan penggunaan dana BOPTN memenuhi prinsip 3E dan 2K Permasalahan dalam evaluasi bantuan operasional PTN (Universitas Gadjah Mada), antara lain : a) Besaran Biaya Kuliah Tunggal tidak dicantumkan dalam SK Rektor tentang Uang Kuliah Tunggal b) Persentase jumlah mahasiswa yang dikenakan UKT kelompok 1 tidak mencapai 5% b. Program Prioritas Kesehatan 1) Audit Kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan sosial diantaranya Program Indonesia Sehat, Presiden RI menerbitkan Instruksi Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

11


Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya memuat instruksi kepada Kepala Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan

untuk

melaksanakan

pemantauan, bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan serta mengambil langkah-langkah pengawasan keuangan sesuai dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

atas

penyelenggaraan

Program Indonesia Sehat. Mem enuhi instruksi tersebut, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan audit kinerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan audit kinerja JKN adalah untuk menilai keberhasilan Kementrian Kesehatan dan Instansi terkait dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya kepada fakir miskin dan masyarakat tidak mampu peserta PBI, dan memberikan rekomendasi atas kelemahan dalam kaitannya dengan peningkatan

kualitas

pelayanan

kesehatan, ketaatan

terhadap

peraturan

perundang-undangan dan keandalan laporan kegiatan dari pelaksanaan program JKN. Sasaran audit JKN adalah: a) Menilai keberhasilan pelaksanaan Program JKN yang dijabarkan dalam tiga indikator utama yaitu: Ketepatan Perencanaan, Kualitas Pelayanan Kesehatan, dan Keandalan Pelaporan. b) Mengindentifikasi hambatan pelaksanaan program di daerah c) Mengindentifikasi adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaksanaan program yang tidak sesuai ketentuan. Dari hasil audit program JKN, dijumpai permasalahan sebagai berikut : a) Terdapat peserta PBI yang belum mendapat kartu b) Peserta JKN tidak memenuhi kriteria namun masih terdaftar dalam kuota penerima PBI berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 147/HUK/2013 c) Penduduk miskin dan tidak mampu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan melebihi jumlah penduduk miskin pada Kabupaten Sleman d) Penggunaan dana kapitasi di Kabupaten Kulon Progo tidak sesuai ketentuan sebesar Rp2.145.142.418,00 2) Evaluasi Kinerja pada RSUD Kota Yogyakarta Selain pengawasan pada Program JKN, Perwakilan BPKP DIY juga melakukan evaluasi kinerja PPK BLUD pada RSUD Kota Yogyakarta yang mencakup tiga indikator kinerja yaitu kinerja keuangan, kinerja pelayanan dan kinerja mutu pelayanan serta penilaian terhadap capaian standar pelayanan minimal. Hasil Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

12


evaluasi menunjukkan bahwa kinerja RSUD Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori sehat. c. Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Pengawasan terhadap Program Prioritas

Penanggulangan Kemiskinan dapat

diuraikan sebagai berikut: 1) Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional pada Dinas Sosial Penugasan dari Kantor Staf Presiden (KSP) di bidang sosial meliputi monitoring rencana aksi prioritas pembangunan nasional pada Kabupaten Sleman tahun 2015 dengan hasil: 

Tersalurkannya raskin kepada 60.485 Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) yang mencakup 86 desa dan 17 kecamatan di Kabupaten Sleman dengan jumlah 10.887.300 kg. Sampai dengan bulan September 2015 Raskin yang sudah didistribusikan kepada 60.485 RTS-PM sebanyak 8.165.475 kg atau 75%.



Target terdistribusikannya Kartu Kesejahteraan Sosial sebanyak 59.971 RTS, sedangkan sampai dengan September 2015 realisasi sebesar 57.920 atau 95,58% dari target.



Pemberian bantuan kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya melalui Kartu Indonesia Pintar telah direalisasikan pembayaran BSM (Bantuan Sis wa Mis kin) untuk 41.839 siswa atau 100%.

2) Pendampingan Pengelolaan Dana Siap Pakai Pemasangan Sistem Peringatan Bencana Longsor Kegiatan pendampingan BNPB untuk pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) pemasangan

sistem

peringatan

bencana longsor

pada

UGM bertujuan

memberikan masukan/saran tentang pengelolaan dana siap pakai pemasangan sistem peringatan bencana longsor kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran agar dapat menyus un laporan pertanggungjawaban pengelolaan DSP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3) Joint Audit BNPB dengan BPKP Tahun 2015 Tujuan audit operasional atas pengelolaan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pas ca Bencana adalah menilai efektivitas pelaksanaan pengelolaan dana penanggulangan bencana, yang meliputi penilaian atas mekanisme penyaluran dana, kesesuaian jumlah dana yang diterima, kesesuaian penggunaan dana


13


dibandingkan perencanaannya, kes esuaian kriteria penerima dana, akuntabilitas keuangan dan kemanfaatannya. Beberapa permasalahan dalam

audit pengelolaan dana

rehabilitasi dan

rekonstruksi, antara lain : a) Target pensertifikatan tanah untuk korban erupsi gunung merapi belum tercapai (dari target 944 KK baru terealisasi 500 KK) b) Terdapat kelebihan perhitungan volume pekerjaan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, senilai Rp393.285.468,00. 4) Program Hibah Air Minum bagi Mas yarakat Berpenghasilan Rendah Selain melakukan evaluasi kinerja PDAM, pada tahun 2015 Perwakilan BPKP DIY juga melakukan reviu atas Laporan hasil verifikasi hibah air minum pada empat kabupaten di DIY. Program hibah air minum merupakan pemberian hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana APBN 2015. Pemerintah Daerah dipersyaratkan melakukan inves tasi melalui penyertaan modal kepada PDAM, yang selanjutnya PDAM melaksanakan pemasangan sambungan rumah sesuai kriteria penerima manfaat dan kriteria teknis SR. BPKP melakukan reviu atas laporan verifikasi pelaksanaan program hibah air minum yang dilaksanakan oleh konsultan. Berdasarkan hasil reviiu tersebut dapat disampaikan bahwa : a) Seluruh PDAM yang melaksanakan program hibah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah memenuhi kuota yang ditetapkan. Program hibah air minum bagi masyararakat berpenghasilan rendah (MBR) telah berhasil menambah jumlah pelanggan sebanyak 3.890 pelanggan. Dengan demikian program ini turut meningkatkan cakupan layanan air bersih di DIY b) Seluruh Pemerintah Daerah di wilayah DIY yang mengikuti program hibah telah melakukan penyetoran penyertaan modal kepada PDAM c) Penetapan b aseline belum dilaksanakan dengan cermat yang ditunjukkan adanya penerima manfaat yang memperoleh lebih dari satu sambungan rumah d) Terdapat penggantian penerima manfaat di luar baseline. e) Terdapat calon penerima manfaat yang tidak sesuai kriteria Program MBR ini masih berlanjut di tahun 2016, untuk itu dalam rangka meningkatkan keberhasilan program diperlukan tindakan perbaikan khususnya peningkatan kecermatan dalam perencanaan (penetapan baseline penerima manfaat) sehingga tidak terdapat penggantian penerima manfaat, penerima manfaat dobel maupun yang tidak sesuai kriteria. Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

14


d. Program Prioritas Infras truktur Pengawasan atas program prioritas bidang infrastruktur dasar dilakukan terhadap lima program/proyek dengan audit keuangan sedang terhadap BUMD dilakukan audit kinerja, dengan hasil sebagai berikut: 1) Audit Keuangan PAMSIMAS (Third Water Supply Sanitation for low Income Communities Project) Program Pamsimas dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs sektor air minum dan sanitasi

melalui

pengarusutamaan

dan

perluasan

pendekatan

pembangunanberbasis masyarakat. Program PAMSIMAS di Daerah Istimewa Yogyakarta memasuki tahap pertama dengan alokasi dana tahun 2014 sebesar Rp.4.199.493.200,00 terinci pada tabel 2.6 di bawah ini. Tabel 2.6 Alokas i Dana Pamsimas DIY untuk Tahun 2014 No. 1 2

Kabupate n Bantul Kulon Prog o Jum lah

Jum lah Desa Sasaran 10 5 15

Alok asi Dana (Rp) 2.755.743.200,00 1.443.750.000,00 4.199.493.200,00


2) Audit keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Tujuan

Program

Nasional

Pemberdayaan

Mas yarakat

(PNPM)

adalah

meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Audit terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dilaksanakan dengan tujuan : a) Mem berikan opini mengenai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan program b) Mem berikan penilaian atas sistem pengendalian intern program guna mencapai tujuan program, serta penilaian atas tingkat efektivitas implementasi di lapangan c) Mem berikan penilaian terhadap pencapaian kinerja program berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

15


d) Mem berikan penilaian terhadap kepatuhan program berdasarkan jenis kegiatan yang ditetapkan. Selama empat tahun terakhir, jumlah alokasi dana PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.7. di bawah ini. Tabel 2.7. Alokas i Dana PNPM Mandiri Perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta Jum lah (Rp)

No.

Tahun

1

2011

14.550.000.000,00

2

2012

31.280.000.000,00

3

2013

33.800.000.000,00

4

2014

40.667.350.000,00

Jum lah

120.297.350.000,00


Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perkotaan, antara lain : a) Penyalahgunaan dana pinjaman bergulir oleh UPK dan KSM. b) Terdapat Unit Pengelola Keuangan pada tingkat kecamatan yang belum melaksanakan fungsinya dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. c) Kurangnya pembinaan, pemantauan, dan pengawasan oleh satuan kerja program PNPM Mandiri Perkotaan baik di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta maupun kabupaten/kota, terhadap pelaksanaan kegiatan pada Unit Pengelola Keuangan pada tingkat kecamatan maupun fasilitator pendamping. 3) Audit Keuangan WISMP II (Second Water Resources and Irrigation Sector Management Project) Tujuan program Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP)Phase II adalah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai dan irigasi serta meningkatkan produktivitas pertanian di lahan beririgasi. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program WISMP Phase II antara lain: a) Pengembangan sistem irigasi di daerah irigasi Payam an belum optimal


16


b) Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi daerah irigasi belum seluruhnya sesuai dengan tujuan program WISMP Phas e II c) Pemilihan dan penetapan daerah irigasi belum mengacu pada pedoman penyusunan AWP 4) Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) Tahun 2014 Tujuan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, dan kaum perempuan, termasuk kaum minoritas

ke pelayanan infrastruktur dasar permukiman perdesaan, yang

mendukung pengembangan potensi desa dengan berbasis pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan PPIP antara lain : a) Pembangunan infrastruktur perdesaan belum sesuai petunjuk teknis b) Pengadaan buku/jurnal hasil pelaksanaan PPIP belum sesuai ketentuan c) Kelemahan administrasi di tingkat Organisasi Mas yarakat (OMS) dan KPP 5) Audit Kinerja BUMD PDAM Sampai dengan tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan evaluasi kinerja tahun 2014 pada lima PDAM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, PD AM Kabupaten Sleman, PDAM Kabupaten Bantul, PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo dan PDAM Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul. Evaluasi

kinerja bertujuan membantu manajemen PDAM dalam mendorong

pencapaian

tujuan

secara

ekonomis,

efisien,

efektif,

memperbaiki

dan

meningkatkan kinerja, serta memberikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab. Sasaran evaluasi kinerja adalah memberikan penilaian atas capaian kinerja PDAM tahun 2014 menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 dan penilaian tingkat kesehatan menurut BPPSPAM. Evaluasi kinerja PDAM juga melakukan analisis terhadap cakupan layanan serta kuantitas konsumsi air oleh pelanggan. Selain hal-hal yang telah disampaikan tersebut terdapat permasalahan lain yaitu: a) Tingkat kehilangan air masih tinggi b) Mas ih dijumpai harga /tarif air yang belum sesuai dengan keputusan Kepala Daerah.


17


e. Program Prioritas Kedaulatan Pangan 1) Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) Intensifikasi tahun 2014 Sesuai Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2015 bahwa ketahanan pangan adalah terpenuhinya pagan bagi negara sampai dengan peseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut, diperlukan adanya keterlibatan semua unsur termasuk BUMN yang bergerak di bidang pangan dan pupuk. Dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP DIY telah melakukan pengawasan atas peran korporasi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional serta verifikas i atas pelakasanaan program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) Intensifikasi Tahun 2014 pada empat korporasi yaitu: a) PT Sang Hyang Seri (Persero) b) PT Pertani (Persero) c) PT Pupuk Sriwidjaja d) PT Pupuk Petrokimia Gresik Hasil pengawasan peran korporasi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional menunjukkan hal-hal sebagai berikut: a) PT Sang Hyang Seri (Persero) tidak dapat memenuhi kebutuhan benih tahun 2014 karena mengalami kendala keuangan dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah kabupaten b) Alokas i benih bersubsidi tidak dapat dipenuhi oleh PT Pertani (Persero) karena kurangnya

koordinasi

antara

pemerintah

D.I

Yogyakarta,

pemerintah

Kabupaten, dan PT. Pertani (Persero) c) Dalam tahun 2015 PT Pupuk Sriwidjaja PPD D.I Yog yakarta tidak melakukan kegiatan pengawalan program

Gerakan Peningkatan Produksi Pangan

berbasis Korporasi (GP3K) d) Target panen pada program GP3K PT Pupuk Petrokimia Gresik tidak dapat dipenuhi karena kelemahan pengawasan. Pada masa mendatang seluruh pemerintah daerah dan korporasi bidang pangan di DIY perlu didorong untuk meningkatkan perannya dalam mendukung program swasembada pangan.


18


2) Program Akselerasi Swasembada Pangan Tujuan

monitoring

dan

evaluasi

atas

pelaksanaan

program

akselerasi

swasembada pangan pada Dinas Pertanian DI Yogyakarta adalah untuk memperoleh gambaran pelaksanaan program akselerasi swasembada pangan Tahun

2015

sebagai

dukungan

atas

pelaksanaan

program

akselerasi

swasembada pangan nasional. Adapun sasaran kegiata program akselerasi swasembada pangan yaitu : a) Pengadaan alat dan mesin pertanian b) Pembangunan/rehabilitasi rice milling unit (RMU) c) Pengadaan benih d) Pengadaan pupuk e) Pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (JIT) f) Pengembangan optimasi lahan Permasalahan terkait dengan monev program akselerasi swasembada pangan antara lain a) Untuk kegiatan bansos konstruksi jaringan irigasi, pada Kabupaten Kulon Progo terdapat pengembalian luasan lahan sebesar 243 ha karena tumpang tindih dengan kegiatan pelaksanaan Gerakan Peningkatan Penerapan Tanaman Terpadu (GPPTT) b) Pengadaan pupuk dan benih untuk optimasi lahan tanaman jagung sampai dengan 30 November 2015 belum terealisasi karena ketidaksanggupan Dinas Pertanian DY melaksanakan kegiatan tersebut, yang disebabkan sisa waktu tidak memadai untuk proses pengadaan dengan penunjukkan langsung melalui ULP, dan prakiraan BMKG tentang awal musim hujan di Kabupaten Gunungkidul. c) Untuk pengembangan seribu desa mandiri benih, pada kelompok tani Setyo Manunggal Kabupaten Sleman belum melaksanakan pekerjaan bangunan gudang dan lantai jemur karena adanya pemindahan lokasi lahan dari sebelumnya merupakan lahan milik pribadi anggota kelompok beralih ke lokasi yang merupakan kas desa. d) Kabupaten Sleman tidak mendapatkan target pengembangan System of Rice Intensification (SRI) karena ketidaksanggupan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, mengingat metode pelaksanaan yang berbeda dengan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut (menggunakan metode Tajarwo). Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

19


e) Terdapat Als intan berupa traktor roda 2 belum dapat didistribusikan ke kelompok tani penerima (CPCL) karena terkendala dengan UU Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, khususnya terkait penyaluran dana bansos yang berasal dari APBD f. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman Audit bertujuan untuk menilai kinerja pemerintah daerah, m enguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta memberikan rekomendasi

perbaikan atas

permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah. Tahun 2015 Perwakilan BPKP DIY melakukan audit kinerja pelayanan bidang kemaritiman pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo. Hasil audit tersebut menjumpai beberapa permasalahan antara lain : 1) Fasilitas

pokok, fungsional,

dan penunjang pelabuhan

perikanan belum

sepenuhnya tersedia 2) Beberapa kriteria teknis dan fungsional pelabuhan perikanan belum terpenuhi 3) Jumlah SDM untuk manangani illegal fishing belum memadai 4) Terdapat beberapa kapal penangkap ikan yang belum mempunyai izin lengkap


20


B. Mendorong Peningkatan Ruang Fiskal Pemerintah perlu memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai program-program pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Selaku auditor intern pemerintah, BPKP berkomitmen untuk mendorong peningkatan ruang fiskal dalam anggaran pemerintah. 1. Kualitas Peningkatan Ruang Fiskal Peningkatan ruang fiskal bisa dilakukan melalui dua sisi sekaligus yaitu dengan meningkatkan penerimaan negara/daerah

dan melakukan efisiensi pengeluaran

negara/daerah. Perbaikan kualitas ruang fiskal pada pemerintah daerah antara lain ditandai dengan adanya peningkatan anggaran pendapatan dalam APBD. Anggaran pendapatan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015

sebesar

Rp11.713.510.197.035,60

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp1.200.061.693.469,57 atau 11,41% dibandingkan dengan anggaran pendapatan tahun

2014

sebesar

Rp10.513.448.503.566,00.

Kenaikan

anggaran

tersebut

memungkinkan pemerintah daerah dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rangka kemandirian daerah, anggaran pendapatan asli daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 sebesara

Rp3.210.176.809.059,12 mengalami

kenaikan sebesar Rp424.396.869.864,32 atau 15,23% dibandingkan dengan jumlah anggaran pendapatan asli daerah tahun 2014 sebesar Rp2.785.779.939.194,80 2. Peningkatan Kualitas Ruang Fiskal Kegiatan pengawasan BPKP dalam rangka peningkatan ruang fiskal bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan menjaga pengeluaran keuangan negara dalam batas kewajaran dan dilakukan secara efisien. Kegiatan pengawasan tahun 2015 menghasilkan potensi penghematan pengeluaran negara yang berasal dari koreksi atas tagihan pihak ketiga, hasil audit pengelolaan PNBP dan hasil audit operasional. Dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan ruang fiskal sebagaimana tercantum pada tabel 2.8 di bawah ini.


21


Tabel 2.8. Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Ruang Fiskal Tahun 2015 No 1 2 3 4

5

6 7

Kegiatan Pengaw asan Pengaw asan atas pendapatan asli daerah Verifikasi atas Utang Usaha Verifikasi Kegiatan Pembangunan Audit atas Pengelolaan PNBP

Jum lah Kegiatan 1

Evaluasi Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu satu pintu Bidang Penanaman Modal (PTSP- PM) Audit Operasional/Audit Keuangan/Audit Kinerja Monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus tahun 2014 Jumlah

Lokasi Kegiatan Pengaw asan Kab Gunungkidul

1 1

RSUP Dr. Sardjito RSUP Dr. Sardjito

4

Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Yogyakarta, Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Kementerian Kominfo pada Balai Monitoring Kelas II D.I Yogyakarta BKPN DIY Dinas Perijinan Kota Yogyakarta

2

3

KPU, JKN

53

Kab Sleman, Kab Kulon Pro go, Kab Gunungkidul

63

Sumber : Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY

Penjelasan masing-masing kegiatan pengawasan diuraikan sebagai berikut : a. Pengawasan atas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka peningkatan ruang fiskal adalah pengawasan atas optimalisasi pendapatan asli daerah pada pemerintah kabupaten Gunungkidu dengan tujuan mendorong peningkatan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, mendorong perencanaan PAD didukung oleh data base potensi perencanaan yang memadai, mendorong terciptanya ketaatan hukum dan perbaikan Sistem Pengendalian Intern atas pengelolaan PAD Ruang lingkup pengawasan pendapatan asli daerah mencakup pengelolaan PAD tahun 2014 dengan memperhatikan PAD tahun 2012 sampai dengan 2014 dan pengelolaan tahun 2015 Kesimpulan dari hasil pengawasan: 1) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul belum memiliki data base mengenai PAD Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

22


2) Pajak hotel, pajak restoran dan restribusi pengendalian menara telekomunikas belum tergali dengan optimal. b. Verifikas i atas Utang Usaha Mem enuhi permintaan dari Direktur RSUP DR. Sardjito Yogyakarta, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan verifikasi atas utang usaha RSUP DR. Sardjito Yogyakarta. Tujuan kegiatan verifikas i adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa saldo utang usaha dan Biaya yang masih harus dibayar (BYMHD) RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta per 31 Desember 2014 adalah benar-benar kewajiban yang harus diselesaikan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dan barang/jasa yang diterima benar-benar dilaksanakan terkait dengan revisi DIPA BLU RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015. Kegiatan verifikasi menghasilkan simpulan DIPA BLU RSUP Dr. Sardjito Tahun 2015 tidak mengalokasikan anggaran untuk pembayaran Utang usaha per 31 Desember 2014 sebesar Rp23.514.690.983,40 dan Biaya yang masih harus dibayar per 31 Desember 2014 sebesar Rp17.082.176.360,00. c. Verifikas i Kegiatan Pembangunan Mem enuhi permintaan dari Direktur RSUP DR. Sardjito Yogyakarta, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan verifikasi atas kegiatan pembangunan pada RSUP DR. Sardjito Yogyakarta dengan simpulan penyelesaian tagihan atas sisa pekerjaan pembangunan tahap II gedung ICC RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dapat dilanjutkan dengan DIPA Tahun Anggaran 2015. d. Audit atas pengelolaan PNBP Dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan audit atas Pengelolaan PNBP pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Yogyakarta serta Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Yogyakarta. Tujuan audit atas pengelolaan PNBP adalah : 1) Me yakini penerimaan dan penyetoran PNBP ke kas negara telah dilakukan secara tertib, tepat jumlah dan tepat waktu 2) Menilai ketaatan atas pemenuhan kewajiban PNBP sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP dan ketentuan lainnya yang berlaku 3) Mengidentifikasi kelemahan sistem dan prosedur pengelolaan PNBP 4) Me yakini penggunaan PNBP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

23


Permasalahan dalam audit pengeolaan PNBP antara lain : 1) Penentuan target PNBP belum memadai 2) Penggunaan PNBP belum sepenuhnya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 243/KMK.06.2002 3) Pengendalian untuk beberapa kegiatan belum dibangun 4) Kelebihan

pembayaran

honor

atas

kegiatan

pelayanan

penyelesaian

pemeliharaan data pendaftar tanah sebesar Rp90.083.000,00 e. Evaluasi Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tujuan evaluasi adalah memberikan rekomendasi atas penyelenggaraan fungsi PTSP-PM dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Hasil evaluasi penyelenggaraan fungsi PTSP-PM antara lain : 1) Sis tem Pelayanan Informasi dan Perizinan Inves tasi secara Elektronik (SPIPISE) belum digunakan 2) Pelayanan perizinan bidang penanaman modal jangka waktunya melebihi ketentuan yang berlaku yaitu lebih dari tujuh hari 3) BKPM DIY belum mempunyai SOP mengenai perizinan pembukaan kantor cabang f. Audit Operas ional/ Audit Keuangan/ Audit Kinerja Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai auditor internal pemerintah dan memenuhi beberapa permintaan stakeholders, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan peran penjaminan kualitas (assurances) berupa audit operasional, audit keuangan, dan audit kinerja sebagaiman terangkum dalam tabel 2.9. di bawah ini. Tabel 2.9. Rekapitulasi Kegiatan Penjaminan Kualitas (Assurances) Tahun 2015 No 1 2 3

Kegiatan Pengaw asan Audit operasional Audit keuangan Audit kinerja Jumlah

Jum lah Kegiatan 1 26 2 29

Lokasi Kegiatan Pengaw asan KPU PHLN JKN

Sumber : Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP DIY


24


Mas ing-masing kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut : 1) Audit Operas ional Dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan audit operasional pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelaksanaan audit bertujuan untuk menilai efisiensi, efektifitas , dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap akuntabilitas keuangan. Sasaran audit adalah pengelolaan keuangan KPU meliputi pelaksanaan anggaran, penatausahaan, dan pelaporan pelaksanaan APBN yang memerlukan perbaikan atau peningkatan, baik segi efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Audit operasional pada KPUD Daerah Istimewa Yogyakarta menghasilkan potensi penghematan keuangan negara sebesar Rp.72.673.500,00. Selain itu juga dijumpai hal-hal sebagai berikut : a) Pembayaran honor kelompok kerja/Tim Pelaksana kegiatan tidak sesuai ketentuan b) Pembayaran uang harian perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan c) Pertanggungjawaban kegiatan yang tidak benar. 2) Audit Keuangan Dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan audit keuangan atas program/proyek berbantuan luar negeri (loan) sebanyak 27 kegiatan/proyek. Pelaksanaan audit keuangan mencakup audit terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan program, penilaian terhadap efektivitas internal control, kinerja program,

serta

menghasilkan

ketaatan potensi

terhadap

ketentuan

penghematan

program.

pengeluaran

Kegiatan

negara

audit

sebesar

Rp158.369.489,25. 3) Audit Kinerja Dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan audit kinerja pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelaksanaan audit bertujuan untuk menilai keberhasilan Kementrian Kesehatan dan instansi terkait dalam melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Nasional khususnya kepada fakir miskin dan masyarakat tidak mampu peserta PBI, dan memberikan rekomendasi atas kelemahan dalam kaitannya dengan peningkatan


25


kualitas pelayanan kesehatan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan keandalan laporan kegiatan dari pelaksanaan program tersebut. Audit atas program JKN di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo menghasilkan koreksi audit berupa selisih pembayaran tagihan oleh Kementerian Kesehatan sebesar Rp.218.415.225,00 dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut. Tabel 2.10 Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Pengawalan Pembangunan Nasional Tahun 2015 No. 1 2

Kabupate n Sleman Kulon Progo Jum lah

317.181 232.517

Dibayar oleh Keme nkes (Rp) 73.173.656.700 53.641.671.900

72.971.428.925 53.625.484.450

202.227.775 16.187.450

549.698

126.815.328.600

126.596.913.375

218.415.225

Jum lah PBI

Seharusnya (Rp)

Selisih (Rp)


g. Monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus 2014 Dalam tahun 2015, BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tiga kabupaten di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul dengan rincian alokasi anggaran DAK tahun 2014 sebagai berikut: No

Nam a Kab./Kota dan Bidang DAK

Slem an Pendidikan Kesehatan Infrastruktur Kemaritiman Kedaulatan Pangan Penanggulangan Kemiskinan Sub Jum lah Sleman B Kulon Progo 1 Pendidikan 2 Kesehatan 3 Infrastruktur 4 Kemaritiman 5 Kedaulatan Pangan 6 Penanggulangan

Jum lah Bidang DAK

Alok asi dalam APBD TA 2014 DAK (Rp) Pendam ping Jum lah (Rp) (Rp)

A

1 2 3 4 5 6

3 2 5 1 2 1

18.518.280.000 4.608.250.000 14.469.443.400 3.424.760.000 6.626.150.400 1.017.720.000

2.566.571.500 3.296.227.300 1.879.612.600 342.476.000 876.639.400 113.080.000

21.084.851.500 7.904.477.300 16.349.056.000 3.767.236.000 7.502.789.800 1.130.800.000

14

48.664.603.800

9.074.606.800

57.739.210.600

4 3 8 1 2 1

12.134.170.000 5.071.960.000 17.045.624.218 3.594.314.541 5.103.716.618 857.740.000

1.213.417.000 507.196.000 1.704.562.683 359.431.454 660.371.662 85.774.000

13.347.587.000 5.579.156.000 18.750.186.901 3.953.745.995 5.764.088.280 943.514.000


26


No

Nam a Kab./Kota dan Bidang DAK

Kemiskinan Sub Jum lah Kulon Progo C Gunungkidul 1 Pendidikan 2 Kesehatan 3 Infrastruktur 4 Kemaritiman 5 Kedaulatan Pangan 6 Penanggulangan Kemiskinan 7 Kedaulatan Energi Sub Jum lah Gunung Kidul Jum lah

Jum lah Bidang DAK

Alok asi dalam APBD TA 2014 DAK (Rp) Pendam ping Jum lah (Rp) (Rp)

19

43.807.525.377

4.530.752.799

48.338.278.176

4 3 8 1 2 1

18.196.860.000 6.473.330.000 19.908.670.000 4.856.530.000 8.354.660.000 1.044.690.000

1.877.661.000 647.333.000 2.180.737.451 506.653.000 1.453.976.010 122.585.000

20.074.521.000 7.120.663.000 22.089.407.451 5.363.183.000 9.808.636.010 1.167.275.000

1 20 53

2.728.120.000 61.562.860.000 154.034.989.177

272.812.000 7.061.757.461 20.667.117.060

3.000.932.000 68.624.617.461 174.702.106.237

Hasil monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja keuangan dan output pada sebagian bidang DAK yang dilakukan monitoring dan evaluasi menunjukkan kinerja keuangan dan output masing-masing sebagai berikut:

No.

Bidang DAK

a. 1 2 3 4

Pendidikan Pendidikan SD Pendidikan SMP Pendidikan SMA Pendidikan SMK

b. 1

4

Kesehatan Kesehatan Pelayanan Dasar Kesehatan Pelayanan Rujukan Kesehatan Pelayanan Far masi Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perdagangan Peru mahan dan Kaw asan Per mukiman Keselamatan Transportasi Darat Transportasi Perdesaan

5

Lingkungan Hidup

2 3 c. 1 2 3

Kab. Slem an

Kab. Kulon Progo

Kab. Gunungk idul

Keu (%)

Fisik (%)

Keu (%)

Fisik (%)

Keu (%)

Fisik (%)

42,18 56,01 37,21 tidak ada alokasi

87,02 75,05 37,21 tidak ada alokasi

55,98 70,51 81,14 61,66

86,48 97,96 98,77 82,82

0 0 0 0

0 0 0 0

tidak ada alokasi 74,86


96,63

100,00

95,89

96,01

100,00

100,00

30,94

42,06

97,04

100,00

96,01

100,00

96,06

100

tidak ada alokasi tidak ada alokasi 92,18

tidak ada alokasi tidak ada alokasi 96,68

91,95

100,00

92,82

100,00

tidak ada alokasi tidak

tidak ada alokasi tidak

tidak dimonev tidak ada alokasi tidak dimonev 98,16

tidak dimonev tidak ada alokasi tidak dimonev 100

tidak

tidak


tidak tidak dimonev dimonev tidak ada tidak ada alokasi alokasi 97,58 99,58

27


No.

Bidang DAK

Kab. Slem an Keu (%)

Fisik (%)

dimonev

dimonev

Kab. Kulon Progo

Kab. Gunungk idul

Keu (%)

Keu (%)

Fisik (%)

dimonev

dimonev

Fisik (%)

d. 1

Kem aritim an Kelautan dan Perikanan

86,84

100,00

tidak dimonev

tidak dimonev

tidak dimonev

tidak dimonev

e. 1

Kedaulatan Pangan Pertanian

79,29

94,93

2

Kehutanan

87,24

100,00

tidak dimonev tidak dimonev




f. 1

Penanggulangan Kem iskinan Keluarga Berencana

92,33

100,00

tidak dimonev

tidak dimonev

tidak dimonev

tidak dimonev

g. 1

Kedaulatan Ene rgi Energi Perdesaan



97,12

100

46,46

48,67

Rata-Rata

tidak ada tidak ada alokasi alokasi 84,43 96,96

Hasil monitoring dan evaluasi pada sebagian bidang DAK menunjukkan koreksi penghematan pengeluaran negara/effisiensi pada pemerintah Kabupaten Sleman, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.11. Tabel 2.11 Hasil Monitoring dan Evaluasi DAK pada Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2015 No

1 2 3

Nam a Program /Poyek/Kegiatan

Bidang Pendidikan SD/SMP/SMA Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan Bidang Keselamatan Transportasi Darat JUMLAH

Penghem atan Pengeluaran Negara dan denda 5.400.400,00 146.286.405,00 26.630.373,94 178.316.778,94



28


C. Pengamanan Aset Negara/Daerah Aset

negara/

daerah

merupakan

salah

satu

sumber

daya

penting

dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang harus dijaga keberadaannya dan dioptimalkan kemanfaatannya. Dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan aktif dalam upaya pengamanan aset melalui kegiatan keinves tigasian, pendampingan pencegahan fraud pada proses pengadaan barang dan jasa, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH), serta pembinaan pengelolaan aset. 1. Kegiatan Keinvestigasian Penyelamatan aset Negara/ daerah dilakukan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penerapan strategi represif pada Pemerintah Daerah dan berbagai satuan kerja Kementerian/Lembaga atas permintaan penyidik, meliputi audit inves tigatif atas kasus/ penyim pangan yang berindikasi tindak pidana korupsi, bantuan penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli di persidangan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.12 berikut. Tabel 2.12 Kegiatan Penerapan Strategi Represif terhadap KKN Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 No

Kegiatan

Pemda/ BUMD

Satker K/L

Jum lah Diselesaikan

1.

Audit Investigatif

2

-

2

2.

Bantuan Perh itungan Kerugian Keuangan Negara Pemberian Keterangan Ahli

5

-

5

26

-

26

3.


Mas ing-masing kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Audit In ves tigatif Pada Tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah selesai melakukan audit inves tigatif

atas dua kasus yaitu dugaan penyelewengan

pengelolaan dana desa Tahun 2011 sd 2013 di Desa Margosari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kas kecil pada Unit Pertambangan PT Anindya Mitra Internasional Tahun 2011. Terhadap kedua kasus tersebut telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp108.559.380,00 dan laporannya telah diserahkan Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

29


kepada aparat penyidik guna melengkapi berkas yang diperlukan untuk proses hukum selanjutnya. b. Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas lima kasus yang laporannya telah diserahkan kepada penyidik untuk melengkapi berkas yang diperlukan untuk proses hukum selanjutnya, yaitu: 1) Penyim pangan Penyaluran BLT Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Dsn Pakis I dan II Ds Dlingo Kec Dlingo Kabupaten Bantul TA 2007; 2) Penyim pangan

Program

Pengembangan

Model

Pengolahan Tanaman

Terpadu Kedelai Kabupaten Gunungkidul tahun anggaran 2013; 3) Perkara TPK Dugaan Penyimpangan Pengelolaan PADes di Desa Sriharjo Kec. Imogiri Kab. Bantul TA 2008 – 2013; 4) Dugaan TPK pada UPK BKM Kel. Patangpuluhan kec. Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2009 dan; 5) Dugaan TPK Dana Hibah dari Pemda DIY TA 2013 Kelompok Ternak Sapi Andini Makm ur Wonosari Gunungkidul. Nilai kerugian keuangan negara kelima kasus tersebut seluruhnya sebesar Rp1.905.653.045,00. c. Pemberian Keterangan Ahli Dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan kegiatan pemberian keterangan ahli pada instansi penyidik kepolisan dan kejaksaan serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta sebanyak 26 kali dengan rincian sebagaimana tampak pada Tabel 2.13 berikut. Tabel 2.13 Pemberian Keterangan Ahli Kasus Berindikasi TPK di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 No 1. 2. 3.

Ins tans i Kejaksaan (BAP ) Kepolisian (BAP) Pengadilan Tipikor (Sidang) Jumlah

Jum lah Kasus 6 10 10 26

Nilai (Rp) 12.551.106.058,00 12.551.106.058,00



30


2. Pendampingan Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan Barang Jasa Pada Tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pendampingan penandatanganan

pencegahan

fraud

kontrak pekerjaan

atas

proses

penyem purnaan

perencanaan

sampai

pembangunan

gedung

perpustakaan, pengadaan landscape dan pekerjaan pengadaan interior gedung perpustakaan BPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada pendampingan tersebut telah disampaikan beberapa saran perbaikan atas kelemahan dalam perencanaan sampai dengan penandatanganan kontrak, dan telah ditindaklanjuti oleh manajemen BPAD DIY. 3. Pembinaan Pengelolaan Aset Salah s atu bentuk pengamanan aset dilakukan melalui penerapan manajemen aset yang baik pada BUMN/D. Namun demikian sampai saat ini seluruh PDAM di Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki kebijakan pengelolaan aset, termasuk masih adanya aset yang belum ditetapkan statusnya. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyampaikan kepada masingmasing Direktur PDAM agar membuat kebijakan pengelolaan/manajemen asset dan berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk menetapkan status asetnya. 4. Koordinasi dan Supervis i Pencegahan Korupsi Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, KPK dan BPKP melakukan sinergi untuk mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi khususnya di pemerintah daerah dalam bentuk kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi. Pada tahun 2015 kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul dengan tujuan: a. Mendorong pengelolaan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Untuk memastikan prosedur perencanaan, proses pengadaan, dan pemanfaatan barang dan jasa telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. c. Mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pencegahan terhadap potensi kebocoran penerimaan daerah. d. Menurunkan potensi dan tingkat korupsi. e. Perbaikan sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah.


31


Ruang lingkup kegiatan meliputi : a. Pengelolaan APBD, yaitu Perencanaan dan penganggaran TA 2014 dan 2015, Pengelolaan Hibah dan Bansos, Pengadaan Barang Jasa pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. b. Pengelolaan Pendapatan Hasil pengamatan dan FGD identifikasi serta penilaian risiko yang perlu dikendalikan berkaitan dengan ruang lingkup kegiatan, telah dilakukan semiloka pada masing-masing kabupaten, yaitu tanggal 17 Novem ber 2015 di Kabupaten Kulon Progo dan tanggal 19 Novem ber 2015 di Kabupaten Gunungkidul.


32


D. Perbaikan Sistem Tata Kelola (Governance System) Perbaikan sistem tata kelola pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta BUMN/BUMD menjadi fokus pengawasan BPKP yang dilakukan dalam rangka membantu memperbaiki tata kelola organisasi, pengelolaan risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah. 1. Kualitas Sistem Tata Kelola (Governance System) Beberapa indikator yang dapat menggambarkan perbaikan kualitas tata kelola kepemerintahan antara lain tercermin dari tingkat kematangan (maturity) dalam penyelenggaraan SPIP, perolehan skor sistem akuntabilitas kinerja/SAKIP, perolehan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah maupun BUMD, tingkat leveling APIP, dan hasil survei integritas sektor publik, dengan uraian sebagai berikut : a. Tingkat Kematangan/maturitas Penyelenggaraan SPIP Kualitas penyelenggaran SPIP pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diukur menggunakan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP. Tingkat kematangan dinilai berdasarkan keberadaan sistem pengendalian intern yang telah dibangun oleh instansi pemerintah, dengan simpulan sebagai berikut : Tingkat

Tingkat Maturitas

Klasifik asi Nilai 0

Interval Nilai

1

Belum Ada

Nilai < 1,0

2

Rintisan

1

1,0 < Nilai < 2,0

3

Berkembang

2

2,0 < Nilai < 3,0

4

Terdefinisi

3

3,0 < Nilai < 4,0

5

Terkelola dan terukur

4

4,0 < Nilai <4,5

6

Optimum

5

Nilai > 4,5

Penjelasan masing-masing tingkat sebagai berikut : 1) Tingkat 1 (belum ada) berarti K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan

prosedur

yang

diperlukan

untuk

melaksanakan

praktek-praktek

pengendalian intern. 2) Tingkat 2 (rintisan) berarti telah ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi. Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

33


3) Tingkat 3 (berkembang) berarti K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian

intern, namun

tidak

terdokumentasi

dengan

baik

dan

pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. 4) Tingkat 4

(terdefinisi)

berarti

K/L/Pemda

telah melaksanakan

praktik

pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. 5) Tingkat 5 (terkelola dan terukur) berarti K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi. 6) Tingkat 6 (optimum) berarti K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Penilaian maturitas SPIP dilakukan pada empat pemerintah daerah yaitu Kabupaten Sleman dengan nilai 2,83 (berkembang), Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan nilai 1,44 (rintisan), Pemerintah Kabupaten Bantul dengan nilai 1,92 (rintisan) dan Kabupaten Kulon Progo dengan nilai 2,16 (berkembang), sedangkan dua pemda yang lain belum dilakukan penilaian. b. Skor Sis tem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tercermin dari hasil evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil penilaian menunjukkan bahwa SAKIP Pem erintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 memperoleh nilai sangat baik dengan level A. Nilai tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat digambarkan dalam Tabel 2.14. Tabel 2.14 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 No 1. 2. 3.

Pemeintah Daerah Daerah Istimew a Yogyakarta Kota Yogyakarta Kab. Bantul


Skor/ Nilai

Keterangan

A B B

Sangat Baik Baik Baik 34


No 4. 5. 6.

Pemeintah Daerah Kab. Sleman Kab. Kulon Progo Kab. Gunungkidul

Skor/ Nilai

Keterangan

B B CC

Baik Baik Cukup

Sumber : Bagian Organisasi masing-masing Pemda (dikonfirmasi dengan hasil Menpan)

Perkembangan perolehan skor hasil evaluasi sistem sistem akuntabilitas kinerja sampai dengan tahun 2014 tampak pada tabel 2.15 di bawah ini. Tabel 2.15 Perkembangan Skor Hasil Evaluasi SAKIP Pem erintah Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pemerintah Daerah Daerah Istimew a Yogyakarta Kota Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Sleman Kab. Kulon Progo Kab. Gunungkidul

2012

2013

2014

CC C CC C C CC

B CC B C C CC

A B B B B CC

Sumber : Bagian Organisasi masing-masing Pemda

c. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, lima LKPD atau 83,33% dari total enam LKPD memperoleh opini WTP. Perolehan opini WTP atas LKPD tahun 2014 sama dengan tahun 2013. Perkembangan opini BPK atas LKPD Tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.16 di bawah ini. Tabel 2.16 Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2014 No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pemerintah Kabupate n/Kota Daerah Istimew a Yogyakarta Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kabupaten Kulon Pr ogo Kabupaten Gunungkidul

2011 WTP WTP WDP WTP WDP WDP

Opini LKPD 2012 2013 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WDP WTP WDP WDP

2014 WTP WTP WTP WTP WTP WDP

Sumber : Website BPK RI


35


d. Opini Laporan Keuangan BUMD Kewajaran penyajian informasi keuangan pada laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/D) menjadi salah satu indikator kualitas tata kelola organisasi. Hasil audit oleh auditor eksternal atas laporan keuangan BUMN/D menjadi salah satu faktor penting dalam mengukur good corporate governance BUMN/D. Dari 16 BUMD di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sebanyak 16 BUMD (PDAM) telah diaudit oleh auditor eksternal dan seluruhnya memperoleh opini WTP. Perkembangan opini auditor eksternal atas Laporan Keuangan BUMD tahun 2012-2014 disajikan pada Tabel 2.17. Tabel 2.17 Perkembangan Opini Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan BUMD di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2014 No 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Opini WTP WDP TMP TW Belum diaudit Jumlah

2012 16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 16 100%

Jum lah BUMD 2013 16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 16 100%

16 0 0 0 0 16

2014 100% 0 0 0 0 100%

Sumber : Ikhtisar Hasil Audit Kantor Akuntan Publik

e. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang mampu berperan secara efektif akan mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Agar berperan efektif, APIP sekurang-kurangnya harus mampu: 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam m elaksanakan tugas dan fungsinya, APIP memiliki kemampuan berbedabeda sesuai dengan kapabilitas masing-masing yang diukur menggunakan pendekatan Internal Audit Capability Model (IACM). Pendekatan tersebut mengelompokkan kapabilitas APIP dalam lima level yaitu level 1 (initial), level 2 Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

36


(infrastructure), level 3 (integrated), level 4 (managed), dan level 5 (optimazing) berdasarkan

tingkat

pemenuhan masing-masing

APIP

terhadap

seluruh

parameter yang menunjukkan kemampuan dalam melaksanakan peran dan layanan, mengelola sumber daya manusia yang dimiliki, melaksanakan praktik pengawasan secara profesional, merencanakan dan melaporkan kinerja secara akuntabel, mengembangkan budaya dan hubungan kerja yang harmonis baik internal maupun eksternal organisasi, serta menjaga struktur tata kelola organisasi. Hasil assessment/evaluasi atas leveling tata kelola APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan tahun 2015 menunjukkan, dari enam APIP satu APIP berada pada level 2 penuh dan lima APIP berada pada level 2 dengan catatan perbaikan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.18 di bawah. Tabel 2.18 Hasil Assessment/Evaluasi Leveling APIP di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. Tahun 2015 No

Ins pektorat

Le veling APIP

1.

Inspektorat Daerah Istimew a Yogyakarta Inspektorat Kota Yogyakarta

2 (infrastructure) dengan catatan Level 2 (infrastructure) dengan catatan Level 2 (infrastructure) penuh Level 2 (infrastructure) dengan catatan Level 2 (infrastructure) dengan catatan Level 2 (infrastructure) dengan catatan

2. 3. 4. 5. 6.

Inspektorat Kabupaten Bantul Inspektorat Kabupaten Sleman Inspektorat Kabupaten Kulon Progo Inspektorat Kabupaten Gunungkidul

Tahun Assessment 2015 2015 2015 2014 2015 2014


APIP yang berada pada level 2 penuh, telah membangun infrastruktur yang diperlukan, proses

audit telah dilakukan secara konsisten namun belum

seluruhnya selaras dengan standar audit. Dilihat dari sisi hasil pengawasan, APIP yang berada pada level 2 penuh mampu menjamin proses tata kelola pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Perkembangan leveling APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 2.19 di bawah ini.


37


Tabel 2.19 Perkembangan Leveling APIP di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 – 2015 No 1. 2. 3. 4. 5.

Le veling APIP Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Jumlah

1 5 6

2013 16,67 83,33 100%

Jum lah APIP 2014 6 100% 6 100%

6 6

2015 100% 100%


Selain uraian di atas, hasil Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2013 oleh KPK, Kota Yogyakarta mendapatkan skor 7,28 dan menempati peringkat 10 nasional dari 60 pemerintah kota yang disurvei. Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian yang didasarkan pada pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut. 2. Peningkatan Kualitas Sistem Tata Kelola (Governance System) Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta berperan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju good governance and clean government. Tata kelola pemerintahan yang baik perlu segera diwujudkan guna mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, khususnya di lingkungan pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan berbagai kegiatan konsultatif berupa pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dan badan usaha terkait peningkatan kualitas tata kelola. Dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan berbagai upaya perbaikan sistem tata kelola (governance system) terdiri dari : a. Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) merupakan salah satu dasar untuk terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Komitmen Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendorong


38


perbaikan kualitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah daerah diwujudkan melalui kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan pemahaman dan membangun komitmen penyelenggaraan SPIP kepada seluruh Pemerintah Daerah dan Satker Kementerian/Lembanga (K/L) melalui sosialisasi, workshop, dan diklat SPIP. Sebagai hasil upaya pemahaman tersebut telah diterbitkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan SPIP dan telah dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah se-Daerah Istimewa Yogyakarta dan K/L. Dalam

rangka

peningkatan

penyelengaraan

sistem

pengendalian

intern

pemerintah yang baik pada kegiatan utama SKPD/Unit Kerja, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa

Yogyakarta telah menyarankan

kepada masing-masing

pemerintah daerah sebagai berikut: 1) Satgas SPIP Kabupaten untuk ikut terlibat dan proaktif dalam menerapkan SPIP di tingkat Kabupaten dan SKPD. 2) Menyus un Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP atas kegiatan utama sehingga setiap kegiatan mempunyai pengendalian yang memadai. Selain mendorong penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah daerah, Perwakilan BPKP DIY juga membina BUMD untuk dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal PDAM melalui evaluasi sistem pengendalian intern pada PDAM Kabupaten menunjukkan

Sleman

bahwa

penyelenggaraan

kedua

dan

Kabupaten

Gunungkidul. Hasil

PDAM tersebut telah

pengendalian

internnya

yaitu

cukup

telah

evaluasi

efektif dalam

diterapkan

dan

terdokumentasi namun belum dilakukan evaluasi dengan jabaran per unsur. b. Perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) Dalam mendorong peningkatan kualitas AKIP Pemda, dalam tahun 2015 Perwakilan

BPKP

Daerah

Istimewa

Yogyakarta

telah

melaksanakan

pendampingan penyusunan laporan kinerja tahun 2014 di Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Selain itu dilakukan focus group discussion (FGD) reviu laporan kinerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Permasalahan yang masih dijumpai dalam penyelenggaraan AKIP adalah pemahaman yang keliru mengenai konsep penilaian dalam evaluasi LKjIP, yaitu evaluasi dipahami terbatas pada penilaian kualitas pelaporannya saja padahal mencakup evaluasi Sistem AKIP secara keseluruhan. Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

39


Hal-hal yang perlu peningkatan dalam penyus unan LAKIP di masa mendatang antara lain masih terdapat sasaran yang belum sepenuhnya berorientasi hasil, rumusan indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya memenuhi indikator yang baik, Indikator Kinerja Utama (IKU) belum mengacu pada Permen PAN Nomor 20/PER/M.PAN/11/2008, IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan pengukuran kinerja, penetapan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mengarahkan dan menilai keberhasilan unit kerja, belum tersedia sistem/mekanisme pengumpulan data kinerja, dan laporan kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan AKIP, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah merekomendasikan perbaikan pengelolaan AKIP kepada Pemerintah Kabupaten agar: 1) Melakukan reviu terhadap RPJMD dan Renstra SKPD secara kontinyu, untuk perbaikan berkelanjutan. 2) Pengembangan e-SAKIP tahun 2015 untuk memantau pencapaian kinerja setiap triwulan dan sinergi antara perencanaan. penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kinerja. 3) Menyem purnakan indikator yang kurang tepat. 4) Menyus un perbaikan pengukuran dan mekanismne pengumpulan data kinerja yang relevan. c. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta secara proaktif telah bekerja sama dengan Pemda dalam upaya mendorong menuju perolehan opini WTP. Mengingat opini WTP merupakan pintu masuk menuju tata kelola kepemerintahan yang baik, maka terhadap LKPD yang belum memperoleh opini WTP perlu terus didorong untuk meningkatkan upaya agar memperoleh opini WTP dari BPK. Lingkup kegiatan pembinaan terhadap Pemerintah Daerah yang dilaksanakan antara lain dalam

bentuk pendampingan penyusunan laporan keuangan

Pemerintah Daerah, pendampingan atas reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, pendampingan penataan Barang Milik Daerah, peningkatan SDM pengelola keuangan daerah, dan peningkatan kapasitas APIP Daerah.


40


Kegiatan pembinaan oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 tampak pada Tabel 2.20 di bawah ini. Tabel 2.20 Kegiatan Upaya Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015

No 1. 2. 3. 4.

Jum lah Pemerintah Daerah Jum lah % 2 33,33%

Kegiatan Pendampingan penyusunan laporan keuangan Pendampingan reviu laporan keuangan Penguatan penataan Barang Milik Daerah Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan

1 1 5

16,67% 16,67% 87,33%


Mas ing-masing kegiatan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Pendampingan Penyus unan Laporan Keuangan Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2014, dari enam Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dua Pemerintah Daerah didampingi oleh Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pada lingkup instansi vertikal, pendampingan penyus unan laporan keuangan dilakukan pada Kejaksaan Tinggi DIY, Polda, Kanwil KUMHAM, Bawaslu, KPU, Balai Besar Latihan Ketransmigrasian, Dinas PU Perumahan dan ESDM DIY, dan STTN Yogyakarta. Dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan KPUD Daerah Istimewa

Yogyakarta telah

dilakukan

penandatanganan

Nota

Kesepahaman Kerjasama antara KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta,

Kabupaten

Bantul,

Kabupaten

Kulon

Progo,

Kabupaten

Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman dengan Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta. Lingkup kerjasama tersebut adalah membangun dan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah yang meliputi : a) Pendampingan dalam rangka peningkatan akuntabilitas keuangan negara dan akuntabilitas kinerja b) Pendampingan dalam proses pengadaan barang dan jasa c) Kegiatan pendampingan lainnya. Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

41


Untuk membantu Pemerintah Daerah agar dalam menyusun laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan akurat, BPKP telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMD A). Penerapan SIMDA yang berbasis teknologi informasi ini mendukung program e-government yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan pelaksanaan e-audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam tahun 2015, dua Pemerintah Daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan secara penuh meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Kabupaten Bantul. 2) Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pendampingan reviu laporan keuangan dilakukan untuk membantu Pemda dalam upaya meningkatkan kualitas LKPD. Pendampingan reviu dilakukan terhadap

Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam

tahun

2015,

pendampingan reviu dilakukan pada satu pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Sleman. Manfaat yang diperoleh dari pendampingan reviu adalah berupa perbaikan kualitas penatausahaan dan pengelolaan keuangan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas LKPD melalui peningkatan kompetensi para auditor APIP, perumusan strategi mencapai opini WTP, dan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK atau APIP. 3) Penguatan Penataan Barang Milik Daerah Kelemahan dalam pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu penyebab belum diperoleh opini WTP menjadi perhatian BPKP dalam

upaya

peningkatan

tata kelola

barang

milik

daerah melalui

pendampingan dan pelatihan pengelolaan BMD. Pendampingan pengelolaan aset dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bantul, berupa bimbingan teknis implementasi SIMDA BMD yang telah mengakomodir perhitungan penyus utan BMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Kompetensi SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah serta penyusun laporan keuangan memegang peranan yang sangat menentukan untuk mewujudkan tata kelola penatausahaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tersusunnya laporan keuangan yang sesuai Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

42


dengan standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan perhatian yang besar dalam upaya peningkatan kompetensi SDM pengelola keuangan dan barang milik daerah dengan melakukan sosialisasi, workshop, maupun pelatihan mengenai pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. Dalam tahun 2015 dilakukan peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan inspektorat berupa pelatihan dan pembekalan mengenai penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan, pembekalan/reviu LKPD, serta memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum dan silabus Diklat pengelolaan keuangan berbasis akrual pada Badan Diklat DIY. d. Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan BUMD Peran aktif Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan BUMN/D melalui kegiatan peningkatan tata kelola dan akuntansi yang telah dilakukan selama ini telah membuahkan hasil. Seluruh PDAM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah mampu menyus un laporan keuangan secara mandiri dan seluruhnya mendapat opini WTP dari BPK. e. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Kapasitas SDM BLUD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bentuk pola pengelolaan keuangan pada SKPD dan unit pelayanan teknis pada Pemerintah Daerah yang memberikan fleksibilitas kepada BLUD untuk mengelola keuangannya berbeda dari tata kelola keuangan yang berlaku umum pada pemerintahan. Peningkatan layanan

melalui

fleksibilitas

pengelolaan

keuangan

menjadi salah

satu

pertimbangan pemerintah daerah dalam pembentukan BLUD. Guna mendorong keberhasilan dalam penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan bimbingan teknis

peningkatan

kualitas

pelaporan

keuangan

BLUD

dan

peningkatan kapasitas SDM penglola keuangan BLUD. Dalam tahun 2015, kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan kualitas pelaporan keuangan BLUD terlihat dalam Tabel 2.21 berikut.


43


Tabel 2.21 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan BLUD di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 No

Kegiatan

Jum lah (Keg)

1.

Bimtek/reviu penyusunan Laporan Keuangan

5

BLUD/Manual 2.

Implementasi aplikasi SIA BLUD

10

Jumlah

15


Untuk membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan BLUD, selain melakukan reviu atas laporan keuangan BLUD, BPKP juga telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) BLUD. Dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendampingi 96 Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) dalam pengelolaan keuangan dan penerapan SIA BLUD dengan rincian sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.22. Tabel 2.22 Unit Pelaksana Teknis Daerah – BLUD Yang Didampingi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta No 1. 2. 3. 4. 5.

Kota/Kabupaten Kota Jogjakarta Kabupaten Sleman Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Pr ogo Kabupaten Gunung Kidul Jumlah

Penyusunan L/K 3 27 21 30 81

SIA BL UD 18 27 45


Selain pendampingan kepada UPTD, s aat ini Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sedang melakukan bimbingan teknis penerapan SIA BLUD pada RSUD Wates. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas L/K dan kapasitas SDM BLUD adalah belum seluruh UPTD memiliki SDM dengan kompetensi bidang akuntansi sehingga

penerapan pelaksanaan penggunaan aplikasi SIA BLUD

untuk menyusun Laporan Keuangan belum optimal. Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

44


Dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan BLUD, BPKP telah menyam paikan saran perbaikan pengelolaan laporan keuangan dan peningkatan kapasitas SDM BLUD berupa : 1) Rekrutmen SDM berbasis akuntansi bagi UPTD BLUD 2) Menggunakan aplikasi pengelolaan BLUD dalam tata kelola keuangan 3) Meningkatkan pembinaan/pengawasan terhadap UPTD BLUD f. Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab dan tuntutan akuntabilitas yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir

kegiatan

penyelenggaraan

pemerintahan

desa

harus

dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa masih mengalami kesulitan dalam waktu yang relatif singkat menerapkan berbagai aturan perundangan yang mengatur pelaksanaan dana desa. Pada tingkat Kabupaten kesiapan infrastruktur berupa peraturan perundangan dapat digambarkan sebagaimana pada Tabel 2.23 di bawah ini. Tabel 2.23 Kesiapan Infrastruktur peraturan Perundang-undangan Dana Desa di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

No

1 2 3 4

Nama Pemda

Bantul Sleman Kulon Progo Gunungkidul

Kelengkapan Perkada PengelolaPengadaan an Barang Keuangan dan Jasa Desa (PKD)

Tata Cara Penyaluran Dana Desa

Penetapan Besaran Alokasi Dana Per Desa

  

  

  








Penyusun an APB Desa

Alokasi Dana Desa

  

  

  





 45


BPKP selaku pengemban amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara sebagaimana tercantum dalam diktum keempat Inpres Nomor 4 Tahun 2011, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan bimbingan dan konsultasi kepada aparat di Kabupaten dan Desa (piloting) di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Disamping itu Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian dari Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 yang dibentuk dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa.Tim Fasilitasi efektif bekerja pada bulan November dan Desember 2015 dengan melaksanakan kegiatan di empat kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul meliputi: 1) Fasilitasi penyus unan produk-produk hukum kabupaten tentang pengelolaan keuangan desa; 2) Pendampingan implementasi pengelolaan keuangan desa kepada pejabat terkait di kabupaten dan kecamatan dengan menyam akan dan memperdalam pemahaman mengenai substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengenalan sistem keuangan desa (Siskeudes), serta pemetaan permasalahan dan solusinya atas kendala dalam implementasi pengelolaan keuangan desa; 3) Bersinergi dengan kabupaten dalam melaksanakan percontohan atau piloting pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan Siskeudes pada satu desa di masing-masing kabupaten, yakni Desa Sinduadi Kabupaten Sleman, Desa Panggungharjo Kabupaten Bantul, Desa Kalidengen Kabupaten Kulon Progo dan Desa Kalitekuk Kabupaten Gunungkidul. Piloting di Desa Panggungharjo telah berhasil menginput APBDes, menatausahakan dan membuat laporan realisasi APBDes, sedangkan di tiga desa piloting yang lain penatausahaan belum selesai untuk seluruh transaksi tahun 2015 sehingga belum dapat menghasilkan laporan realisasi APBDes;


46


4) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di tingkat Kabupaten. Perkembangan jumlah dana desa yang diterima oleh kabupaten dan penyalurannnya ke desa-desa per 31 Desember 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.24 di bawah. Tabel 2 24 Perkembangan Penyaluran Dana Desa di Wilayah DIY Tahun 2015 Rupiah *)

TAHAP I (Apr ) JML Diterima PEMDA (Rp) *)

TAHAP II (Ags) JML Diterima Kab. (Rp) *)

TAHAP III (Des) JML Diterima (Rp) * )

Alokasi APBNP No

Nama Pemda

Desa

1 2 3

Kab. Sleman Kab. Bantul Kab. Kulon Progo Kab Gunungkidul

86 75 87

28.048.816 26.962.671 26.948.074

11.219.526 10.785.068 10.779.229

11.219.526 10.785.068 10.779.229

145

46.117.057

18.446.822

393 128.076.618 51.230.645 Sumber : database masing-masing pemda

4

TOTAL s.d. TAHAP III JML Diterima PEMDA (Rp) *)

JML Diterima Kab. (Rp) *)

5.609.763 5.392.534 5.389.614

28.048.816 26.962.671 26.948.074

28.048.816 26.962.671 26.948.074

18446.822

9.223.411

46.117.057

46.117.057

51.230.645

25.615.322

128.076.618

128.076.618

Sisa Belum Disalur kan JML Jml Diterima (Rp) (Rp) * ) *)

*) dalam ribuan

g. Pembangunan Sistem Anti Korupsi (Fraud Control Plan) Fraud Control Plan merupakan kegiatan yang berkelanjutan yang dimulai dengan melaksanakan Diagnostic Assesment, dilanjutkan dengan membangun dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Anti Fraud kemudian dilakukan evaluasi atas pengendalian yang telah terbangun. Dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan sosialisasi pembangunan sistem anti korupsi (fraud control plan) sebagai pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi. Sosialisasi disampaikan dalam forum pencegahan TPK dan gratifikasi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul serta forum peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas PUP dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, dilakukan bimbingan teknis penyusunan Fraud Control Plan pada RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo dan diagnostic assessment Fraud Control Plan pada RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul.


47


h. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Dalam tahun 2015 Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan sosialisasi WBK/WBBM di unit-unit kerja lingkup Kanwil Kementerian Agama serta workshop pemenuhan penilaian indikator-indikator Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Kantor Kemenag Kabupaten Bantul yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai salah satu unit kerja yang dijadikan pilot project untuk mendapatkan predikat unit kerja menuju WBK/WBBM sebagaimana diatur dalam Permenpan dan RB No 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Ins tansi Pemerintah. i.

Sosialisasi Program Anti Korupsi Kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tentang permasalahan korupsi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memerangi korupsi. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman dan meningkatkan kepedulian masyarakat sesuai dengan peran masing-masing

untuk

menghindarkan

diri

dari

sikap

membiarkan

tindakan/perbuatan curang yang terjadi pada diri, keluarga dan lingkungannya Pada tahun 2015 Perwakilan BPKP DIY telah melakukan Sosialisasi Program Anti Korupsi kepada Pelajar SLTA di lingkungan Kabupaten Gunungkidul, Mahasiswa Universitas Islam Negeri dan Universitas Muhammadyah Yogyakarta serta Pengelola Barang Jasa di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sos ialisasi juga disampaikan dalam forum pencegahan TPK dan gratifikasi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul serta forum peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas PUP dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta. j.

Peningkatan Pelayanan Mas yarakat dengan pola BLUD Guna meningkatkan layanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah di DIY menetapkan beberapa SKPD dan unit kerja untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Dengan pola pengelolaan tersebut, rumah sakit maupun SKPD dapat membelanjakan anggaran secara lebih fleksibel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan cepat, serta bebas bekerja sama dengan pihak ketiga. Tabel 2.25 di bawah menyajikan perkembangan SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.


48


Tabel 2.25 Perkembangan Penerapan PPK BLUD di Wilayah D. I. Yog yakarta Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6

Pemerintah Daerah Provinsi Kota Yogyakarta Kab Bantul Kab Sleman Kab Kulon Progo Kab Gunung Kidul

RSD

Unit Kerja Kesehatan

1 1 1 2 1 1

18 27 27 21 30

SKPD/Unit Kerja non Kesehatan 2 -


Selama tahun 2015 Perwakilan BPKP DIY telah melakukan berbagai kegiatan guna mendukung kelancaran implementasi PPK BLUD melalui: 1) Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan 2) Bimbingan teknis penyusunan kebijakan akuntansi 3) Bimbingan teknis penyusunan rencana bisnis anggaran (RBA) 4) Implementasi sistem informasi akuntansi (SIA) BLUD 5) Bimbingan teknis pengawasan BLUD bagi Inspektorat Beberapa BLUD masih menghadapi berbagai kendala antara lain: 1) Tidak tersedianya sumber daya manusia dengan kompetensi tata kelola keuangan yang memadai 2) Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan 3) Belum seluruh stakeholder memiliki pemahaman yang sama terkait tata kelola keuangan BLUD 4) Belum seluruh BLUD memiliki kelengkapan tata kelola yang memadai k. Pembinaan Peningkatan Kapabilitas APIP Guna mendorong APIP agar lebih berperan dalam meningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya pembinaan peningkatan kapabilitas APIP. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan asistensi/bimtek peningkatan tata kelola, penerapan ketentuan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), dan narasumber program pelatihan mandiri (PPM)

maupun diklat yang

diselenggarakan

oleh

APIP serta

kegiatan

evaluasi/validasi atas leveling tata kelola APIP. Pem binaan bertujuan untuk mendorong peningkatan level kapabilitas APIP di wilayah Daerah Istimewa Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

49


Yogyakarta yang secara umum masih berada pada level 2 dengan catatan perbaikan menuju level 2 penuh dan menuju level 3. Dalam tahun 2015 dilakukan kegiatan pembinaan pada seluruh APIP di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.26. Tabel 2.26 Kegiatan Pembinaan APIP di Wilayah D. I. Yog yakarta Tahun 2015 No

Kegiatan

1

Bimtek Peningkatan Level Kapabilitas APIP dan Penerapan Ketentuan JFA

2

Monitoring/Evaluasi penerapan Tata Kelola APIP dan ketentuan JFA Koordinasi peningkatan Tata Kelola APIP

3

Jum lah Kegiatan 5

4

2

Lokasi Kegiatan Pembinaan D. I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta Kab. Sleman, Kab. Bantul, dan Kab. Kulon Prog o. D. I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Kab. Bantul, dan Kab. Kulon Pro go Kab. Kulon Pro go dan Kab. Gunungkidul


Fokus kegiatan pembinaan diarahkan untuk memperbaiki beberapa area yang perlu ditingkatkan berdasarkan hasil evaluasi/validasi. Atas berbagai kelemahan telah direkomendasikan kepada masing-masing Inspektur agar : 1) Menerapkan pedoman kendali mutu audit sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009, yang meliputi kendali mutu dalam perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan pengelolaan hasil audit. 2) Setiap tim audit agar menyusun rencana dan program kerja audit secara terstruktur, serta mendokumentasikan kertas kerja audit secara memadai. 3) Menerapkan standar audit dalam pelaksanaan penugasan audit. 4) Mem bangun perencanaan pengawasan berbasis risiko. Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM APIP, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa

Yogyakarta

memberikan

pelatihan

mengenai

teknik

substansi

penugasan APIP sebagaimana tampak pada Tabel 2.27.


50


Tabel 2.27 Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM APIP di Wilayah D. I. Yogyakarta Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6

Materi Pelatihan Reviu Laporan Keuangan (LKPD) Reviu Laporan Kinerja (LKjIP)

Jum lah Kegiatan Pemda 1

Audit Pengelolaan Keuangan Desa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Audit investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah (PPKN), dan Pemberian keterangan ahli di depan penyidik/ pengadilan

2

Lokasi Kegiatan Pembinaan Kab. Sleman

1 1

Kota Yogyakarta, Kab. Gunungkidul Kab. Gunungkidul Kota Yogyakarta

1

Kota Yogyakarta

1

Kab. Bantul


Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta juga terus mendorong Forum Bersama (FORBES APIP) di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini sudah berjalan agar lebih berperan menjadi wadah untuk saling berbagi informasi dan pengalaman antar anggota sehingga mampu m empercepat upaya peningkatan kapabilitas APIP. Sejalan dengan terbentuknya asosiasi auditor internal pemerintah Indonesia (AAIPI) tingkat nasional, Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong agar FORBES APIP wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan persiapan menjadi AAIPI wilayah. Tanggal 10 Juni 2015, pengurus AAIPI Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dikukuhkan oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAA Paku Alam IX. E. Rencana Tindak Perbaikan Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah Sehubungan dengan kondisi akuntabilitas keuangan negara/daerah tersebut di atas, beberapa hal yang diharapkan menjadi fokus rencana tindak ke depan adalah sebagai berikut : 1. Mendorong Kepala Daerah yang laporan keuangannya belum memperoleh opini WTP untuk menyusun rencana aksi peningkatan kualitas pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Perwakilan BPKP Daerah Isti mewa Yogyak arta

51


2. Mendorong percepatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada seluruh Pemerintah Daerah sampai tingkat SKPD dan unit kerja instansi vertikal dengan menyus un rencana tindak pengendalian, membangun infrastruktur tindak pengendalian, monitoring penerapan SPIP dan menyus un laporan penyelenggaraan SPIP 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan pemerintah daerah antara lain dengan memanfaatkan program beasiswa STAR-BPKP 4. Mendorong penerapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sampai dengan unit-unit penyelenggara layanan serta meningkatkan kualifikasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 5. Melakukan identifikasi dan meningkatkan kecukupan fasilitas

pelabuhan serta

membangun sistem yang mempermudah proses perizinan kapal pengangkap ikan 6. Meningkatkan kapabilitas APIP di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan jumlah dan kompetensi auditor, didukung dengan anggaran yang memadai 7. Mendorong penerapan Fraud Control Plan (FCP) pada unit kerja/SKPD dan BUMD yang memiliki risiko korupsi tinggi.


52

Daerah KATA PENGANTAR

Recommend Documents