Kenapa Obligasi Daerah Menarik Untuk Diterbitkan?

Kenapa Obligasi Daerah Menarik Untuk Diterbitkan? Agni Indriani Widyaiswara Madya, Pusdiklat KNPK

O Obligasi Daerah

Abstraksi : Untuk melaksanakan percepatan pembangunan suatu daerah tentu memerlukan pendanaan yang besar. Karena kemampuan menggali PAD masih rendah maka alternatif menarik yang dapat digunakan adalah dengan menerbitkan obligasi daerah. Akan tetapi karena hal yang berkaitan dengan penerbitan obligasi daerah ini adalah sesuatu yang tidak umum terjadi di Indonesia, maka perlu kehati-hatian dalam pelaksanaanya. Jadi perlu pertimbangan kelebihan dan kekurangannya untuk memutuskan apakah pendanaan ini yang akan dilaksanakan.

bligasi daerah penting untuk mendukung pendanaan pembangunan di daerah. Sebagaimana diketahui kemampuan daerah untuk menggali PAD hingga saat ini masih rendah. Sementara itu pembangunan menuntut adanya pendanaan dan salah satu alternatif yang menarik adalah dengan menerbitkan obligasi daerah. Obligasi daerah sama dengan obligasi pada umumnya yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh suatu daerah, ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Semua risiko yang timbul dari penerbitan obligasi daerah ditanggung oleh daerah yang menerbitkannya karena pemerintah pusat tidak menjamin penerbitan obligasi daerah tersebut. Pokok pinjaman akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo ditambah dengan pembayaran bunga secara berkala sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang telah disepakati semula. Menurut PP No 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, obligasi daerah yang diterbitkan harus merupakan obligasi pendapatan (revenue bond) yaitu obligasi untuk mendanai kegiatan investasi yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,namun tidak harus mencapai pemulihan biaya penuh (full cost recovery). Jadi jelas dengan demikian bahwa obligasi daerah bukan ditujukan untuk menutupi

kekurangan kas daerah. Adapun karakteristik obligasi daerah secara umum adalah sebagai berikut: 1. Merupakan pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari masyarakat (lebih dari satu tahun). Di Indonesia, obligasi memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun. 2. Diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri; Page 1 of 7

3. 4.

Dikeluarkan dalam mata uang rupiah; Hasil penjualan digunakan untuk membiayai investasi aset tetap sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan manfaat bagi masyarakat; dan 5. Nilai Obligasi Daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal Obligasi Daerah pada saat diterbitkan. Kegiatan Pemerintah Daerah yang dapat dibiayai dengan Obligasi Daerah di antaranya: a. pelayanan air minum; b. penanganan limbah dan persampahan; c. transportasi; d. rumah sakit; e. pasar tradisional; f. tempat perbelanjaan; g. pusat hiburan; h. wilayah wisata dan pelestarian alam; i. terminal dan sub terminal; j. perumahan dan rumah susun; dan k. pelabuhan lokal dan regional.

Dampak Positif dan Kendala Penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membangun daerahnya. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah tentu harus mempunyai belanja modal untuk mendapatkan aset tetap sebagai sarana pembangunan seperti infrastruktur dan sebagainya. Pengadaan aset tetap ini dapat dilakukan dengan cara membangun sendiri atau membeli. Namun yang menjadi masalah, pengadaan tersebut sering terkendala karena terbatasnya sumber dana yang dimiliki padahal aset tetap adalah sangat dibutuhkan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, obligasi daerah dapat dijadikan alternatif pembiayaan pembangunan aset tetap di daerah. Pemerintah Daerah akan mendapatkan banyak keuntungan dan manfaat dari penerbitan Obligasi Daerah dengan mekanisme penawaran umum obligasi daerah melalui pasar modal, sebab mekanisme yang berlaku di pasar modal akan memungkinkan lebih banyak lagi pihak yang terlibat untuk memberikan pinjaman dalam bentuk obligasi. Selain itu melalui Obligasi Daerah, pemeritah daerah akan dimungkinkan mendapatkan pinjaman dari investor asing, mengingat pinjaman secara langsung tidak diperbolehkan bagi Pemerintah Daerah. Dengan penerbitan obligasi daerah melalui pasar modal akan berdampak konstruktif dalam dimensi sosial dan keuangan di Indonesia. Kesejahteraan masyarakat, termasuk di daerah, akan semakin terbuka luas karena adanya akses pemda dan masyarakat luas pada pasar modal yang merupakan media mobilisasi dana, sarana investasi, dan alat distribusi pendapatan. Pemerintah Daerah Di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan mempunyai kewajiban untuk Malaysia, obligasi yang diterbitkan oleh pemda telah dikenal membangun daerahnya sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan. Instrumen ini dianggap sebagai sekuritas yang sangat aman sehingga disebut the safest of all senior securities. Selain itu, obligasi daerah merupakan sumber dana yang murah bagi pemda dan





Page 2 of 7

sangat menguntungkan karena merupakan proses pembiayaan infrastruktur yang tidak memerlukan proses panjang layaknya Awal dekade 1900-an di banyak kota pembiayaan yang menggunakan APBD. di Indonesia antara lain di Bandung, Sementara di Indonesia Obligasi Daerah Batavia, (Jakarta), Buitenzorg (Municipal Bond) sudah dikenal sebagai (Bogor), dan Surabaya sudah instrumen pembiayaan pembangunan sejak dikeluarkan obligasi daerah dengan sebelum kemerdekaan. tenor 15 hingga 40 tahun. Pada 1921 Awal dekade 1900-an di banyak kota di Pemda Surabaya menerbitkan obligasi untuk jangka waktu 40 tahun, dengan Indonesia antara lain di Bandung, Batavia, tingkat bunga 7,5%. Jadi dapat (Jakarta), Buitenzorg (Bogor), dan Surabaya dikatakan bahwa obligasi daerah sudah dikeluarkan obligasi daerah dengan tenor bukan sesuatu yang sangat baru di 15 hingga 40 tahun. Pada 1921 Pemda Surabaya Indonesia. menerbitkan obligasi untuk jangka waktu 40 tahun, dengan tingkat bunga 7,5%. Jadi dapat dikatakan bahwa obligasi daerah bukan sesuatu yang sangat baru di Indonesia. Sebenarnya apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari penerbitan obligasi daerah? Dapat dikatakan bahwa Obligasi Daerah adalah alternatif pembiayaan, jadi kendala dana yang menyebabkan proses pembangunan lamban dapat terpecahkan dengan solusi berupa penerbitan Obligasi Daerah ini. Emisi Obligasi Daerah akan memberikan manfaat nonfinansial karena partisipasi masyarakat secara langsung dalam membiayai pengembangan infrastruktur akan meningkatkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap pemeliharaan aset daerah yang dibiayai dengan obligasi, artinya fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah akan meningkat. Selain itu, dengan berinvestasi pada Obligasi Daerah maka masyarakat akan mendapatkan manfaat langsung sama seperti obligasi pada umumnya yaitu: 1. Kupon Masyarakat akan mendapatkan kupon sebagai hasil dari berinvestasi pada Obligasi Daerah yang akan diterima secara berkala sesuai dengan kesepakatan 2. Capital Gain Capital gain adalah selisih antara harga jual dengan harga beli Obligasi Daerah. Jadi masyarakat sebagai investor dapat menikmati keuntungan dengan adanya selisih lebih antara harga jual dengan harga beli, walaupun mungkin saja mendapatkan kerugian kalau selisihnya adalah kurang 3. Risiko yang kecil Obligasi Daerah mempunyai risiko yang sangat kecil atau bahkan tidak ada untuk gagal bayar baik kupon maupun pokok obligasi daerah. Obligasi Daerah dapat dikatakan merupakan sekuritas yang bebas risiko gagal bayar karena dianggarkan pemda dalam APBD sesuai dengan UU No 33 th 2004. Selain itu Obligasi Daerah juga memiliki risiko yang rendah atas perubahan kurs dan perubahan kebijakan pemerintah. 4. Sebagai Jaminan Obligasi Daerah dapat dijadikan sebagai agunan dan dapat dijual setiap saat apabila pemegang obligasi membutuhkan dana, dengan menjualnya ke pasar modal 5. Partisipasi dalam pembangunan Page 3 of 7

Dengan adanya Obligasi Daerah yang nominalnya dapat terjangkau oleh masyarakat umum, investasi masyarakat dalam Obligasi Daerah merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan Emisi Obligasi Daerah, akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan Penerbitan Obligasi daerah yang baik (good governance). Penerbitan Daerah yang harus Obligasi Daerah yang harus melalui persetujuan DPRD, melalui persetujuan sebagai konsekuensinya menuntut adanya DPRD, sebagai transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Efek konsekuensinya menuntut positifnya kemudian mendorong pembenahan sistem adanya transparansi dan keuangan yang lebih tertib dan teratur di dalam akuntabilitas pemerintahan pemerintah daerah (pemda) sebab tata aturan seputar penerbitan Obligasi Daerah harus melalui tahapan, tata cara yang sistematis dan berdasarkan kriteria yang berlaku di pasar modal, serta menuntut peningkatan profesionalisme aparat pemda yang diharapkan dapat mengurangi potensi korupsi. Dalam jangka yang lebih panjang kehadiran obligasi daerah akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Pelan-pelan alokasi dana dari pusat bisa dikurangi untuk diarahkan pada programprogram penting lainnya. Contohnya adalah pembangunan kawasan perbatasan. Beberapa kawasan di perbatasan hanya meliputi wilayah yang kecil dan densitas penduduk yang rendah, sehingga wilayah tersebut mendapat dana perimbangan yang amat minim karena dana perimbangan ditentukan antara lain faktor luas wilayah dan jumlah penduduk. Padahal kawasan itu memerlukan dana yang besar untuk membangun infrastrukturnya. Kawasan-kawasan tersebut, sebagian memiliki potensi wisata, hasil laut-terkadang-kandungan mineral yang cukup ekonomis. Dalam konteks ini, obligasi aderah dapat memainkan peran sentral dalam percepatan pembangunan. Bertambahnya instrumen investasi pasar modal dengan adanya emisi Obligasi Daerah ini akan memberikan peluang yang lebih luas kepada masyarakat untuk melakukan diversifikasi portofolio investasi. Hal ini diharapkan akan meningkatkan basis investor dalam negeri. Investor dalam negeri sudah meningkat dengan kesuksesan pemerintah menerbitkan Obligasi Ritel Indonesia (ORI) Agustus 2006, dimana Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat pertambahan subaccount sekitar 9.000 investor baruyang dalam waktu singkat telah berhasil memobilisasi dana masyarakat sebesar Rp3,2 triliun. Dampak lainnya dengan penerbitan Obligasi Daerah ini adalah meningkatkan lapangan pekerjaan. Penerimaan dana hasil penerbitan obligasi daerah ini digunakan untuk pembiayaan proyek Page 4 of 7

pembangunan kepentingan publik yang bernilai ekonomis bagi masyarakat daerah, dengan demikian akan membuka lapangan kerja baru. Obligasi Daerah dapat menjadi tolok ukur kinerja pemda. Penerbitan dan kinerja pemda dalam mengelola Obligasi Daerahdapat menjadi tolok ukur tersendiri atas prestasi pemerintahan daerah yang pada gilirannya akan menciptakan kompetisi atau daya saing positif antardaerah, sebab Obligasi Daerahsebagai salah satu jenis obligasi mensyaratkan adanya penilaian atau pemeringkatan oleh lembaga tertentu di pasar modal. Fenomena obligasi daerah sempat menjadi polemik, pesimisme muncul ketika melihat lemahnya sistem administrasi keuangan di banyak daerah dan ditambah dengan sikap dan mental aparat yang masih erat dengan budaya KKN. Selain itu, kenyataan bahwa SiLPA beberapa daerah dalam APBD yang mengendap di perbankan yang sangat besar menunjukkan bahwa sebenarnya keuangan daerah yang SiLPA nya besar adalah sangat mungkin untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah. Jadi sebenarnya kendala dana untuk pembangunan infrastrutur tersebut adalah tidak ada untuk daerahdaerah tersebut. Hal tersebutlah yang mungkin merupakan alasan kenapa Pemerintah DKI Jakarta membatalkan rencana penerbitan Obligasi Daerahnya. Walaupun demikian, sebenarnya penerbitan Obligasi Daerah tetap dapat dilaksanakan karena banyak manfaat yang sifatnya non finansial seperti yang telah dijabarkan sebelumnya yang dapat diperoleh dari penerbitan Obligasi Daerah ini. Beberapa strategi dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam rangka penerbitan Obligasi Daerah antara lain memanfaatkan semangat membangun yang dimiliki masyarakat daerah serta potensi masyarakat daerah yang ada untuk pembangunan daerah melalui penerbitan obligasi daerah. Masyarakat juga diikutsertakan dalam mekanisme pengawasan proyek dalam rangka meminimalkan kemungkinan terjadinya moral hazard oleh pejabat daerah. Untuk itu perlu segera dibuat aturan/aspek legal dari penerbitan obligasi daerah, kemudian juga perlu disiapkan infrastruktur dan outlet untuk melayani penjualan  dan pembelian Obligasi Daerah. Penerbitan Beberapa strategi dapat ditempuh Obligasi Daerah juga sebaiknya dibuat dalam oleh pemerintah daerah dalam bentuk retail/nilai nominal kecil agar dapat rangka penerbitan Obligasi Daerah dijangkau oleh masyarakat daerah. Selain itu antara lain memanfaatkan semangat penerbitan Obligasi Daerah sebaiknya oleh Badan membangun yang dimiliki masyarakat Otorita Daerah atau BUMD dan pembayaran daerah serta potensi masyarakat kupon dan pelunasan obligasi sepenuhnya daerah yang ada untuk menjadi tanggung jawab penerbit Obligasi, pembangunan daerah melalui sehingga tidak membebani APBD. penerbitan obligasi daerah. Banyak tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Daerah sebelum menerbitkan Obligasi Daerah. Pemerintah Daerah harus menyiapkan

 Page 5 of 7

Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan yang luas akan obligasi dan segala seluk beluknya sesuai dengan persyaratanPemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan yang mengharuskan adanya suatu divisi khusus yang menangani masalah penerbitan Obligasi Daerah. Selain itu Obligasi Daerah juga hanya boleh dipergunakan untuk pembiayaan proyek daerah, bukan untuk menutupi defisit kas daerah. Artinya Pemerintah Daerah harus menyiapkan dan membuat daftar proyekproyek yang akan dibiayai melalui Obligasi Daerah serta perhitungan cash-flow nya, sehingga mudah dianalisis dan dipertanggungjawabkan guna kepentinganpara investor untuk mngetahui dan memahami prospek dari proyek apakah mampu menghasilkan revenue yang cukup utuk membayar kewajiban berjalan. Proyek yang akan dibiayai melalui Obligasi Daerahhendaknya merupakan proyek yang memberikan multiplier effects kepada pembangunan daerah secara keseluruhan, contohnya pembangunan infrastruktur jalan tol yang dapat memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan dibangunnnya jalan tol, pemerintah daerah bukan saja dapat memungut retribusi pengguna jalan tol itu sendiri, namun juga dari pajak sektor lain yang meningkat aktivitasnya akibat dampak pembangunan jalan tol. Dalam menerbitkan Obligasi Daerah sebaiknya obligasi tersebut sifatnya tax-freeuntuk menarik minat masyarakat menjadi investor karena dengan bebas pajak akan memberikan pendapatan yang lebih bagi individual investor yang berinvestasi jika dibandingkan kalau dia berinvestasi pada obligasi korporat. Untuk contoh, suatu Obligasi Daerah memberikan tax-free yield sebesar 5% akan memberikan hasil yang lebih besar daripada obligasi korporat yang misalnya memberikan kupon sebesar 6%. Jadi jika pajak adalah 35%, maka return yang dihasilkan adalah hanya sebesar 3,9% setelah pajak.Bandingkan dengan return dari Obligasi Daerah yang 5%, lebih menguntungkan bagi investor untuk berinvestasi di Obligasi Daerah. Terakhir, Obligasi Daerahmenuntut Pemerintah Daerah untuk jujur dan bertanggungjawab. Penerbitan Obligasi Daerahmemiliki konsekuensi berupa tuntutan dari para investor kepada Pemerintah Daerah sebagai peminjam berupa monitoring kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola dana yang mereka pinjamkan, serta adanya pelaporan yang jelas akan penggunaan dana serta pembayaran kewajiban berjalan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam pemanfaatan waktu dan biaya dan akuntabilitas organisasinya serta meningkatkan pengawasan internal organisasi.

Kesimpulan Dari uraian yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan Obligasi Daerah layak untuk dipertimbangkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di daerah. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari penerbitan Obligasi Daerah yang diharapkan dapat menjadikan adanya percepatan dalam pembangunan, walaupun juga ada kendala yang harus dihadapi dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut harus dipandang sebagai kesempatan yang harus diambil supaya pembangunan berjalan dengan cepat dan lebih baik.

Page 6 of 7

Daftar Pustaka: 1. www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127 &_dad=portal30&_schema=PORTAL,M. Syurbainy Nasution Ketua Bidang III Ikatan Pialang Efek Indonesia 2. Buku Panduan Penerbitan Obligasi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan, 2007 3. Municipal Bond: A Great Way to Make TaxFree Money, ELD, The Wisdom Tree Emerging Market Local Debt, 1 Maret 2013 4. SiLPA Mengerdilkan Peran Obligasi Daerah?, Hasan Zein Mahmud, Tim Ekselensi dan Staf Pengajar pada Kwik Kian Gie School of Business (Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, IBII)

Page 7 of 7