BAB II PASAR MODAL DAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

9 BAB II PASAR MODAL DAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH 2.1 PASAR MODAL 2.1.1 Pengertian Pasar Modal pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put ataucall). Di dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar modal memberikan peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal memberikan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi

karena

pasar

modal

menyediakan

fasilitas

atau

wahana

yang

mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana(issuer).8

Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (emiten). Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Di Indonesia dewasa ini ada dua buah bursa efek, yaitu bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya.

8

Marzuki Usman,” Pengetahuan Dasar Pasar Modal”,Jakarta : Institut Bankir Indonesia bekerjasama denganJurnal Keuangan dan Moneter,2002.

Universitas Indonesia Aspek hukum..., Anthony Pratama Chandra, FH UI, 2011.

10 2.1.2

Instrument Pasar Modal

Jenis instrument pasar modal dapat di jelaskan sebagai berikut; Saham (Stock) Merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama Deviden. Pembagian devidn ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ada beberapa tipe dari saham, termasuk saham biasa (common stock), saham preferen (preferred stock), saham harta (treasury stock), dan saham kelas ganda (dual class stock). Saham preferen biasanya memiliki prioritas lebih tinggi dibanding saham biasa dalam pembagian dividen dan aset, dan kadangkala memiliki hak pilih yang lebih tinggi seperti kemampuan untuk memveto penggabungan atau pengambilalihan atau hak untuk menolak ketika saham baru dikeluarkan (yaitu, pemegang saham preferen dapat membeli saham yang dikeluarkan sebanyak yang dia mau sebelum saham itu ditawarkan kepada orang lain). Saham yang biasa dijual di bursa efek adalah saham biasa dan saham preferen tidak diperjualbelikan di bursa efek. Struktur kelas ganda memiliki beberapa kelas saham (contohnya, Kelas A, Kelas B, Kelas C) masing-masing dengan keuntungan dan kerugiannya sendiri-sendiri. Saham harta adalah saham yang telah dibeli balik dari masyarakat. 9 Jenis-jenis saham dapat ditinjau dalam beberapa segi antara lain sebagai berikut :10 Dari segi cara peralihan a) Saham atas unjuk (bearer stocks) Merupakan saham yang tidak mempunyai nama atau tidak tertulis nama pemilk dalam saham tersebut. Saham jenis ini mudah untuk di alihkan atau dijual kepada pihak lain. b) Saham atas nama (registered stocks) Di dalam saham tertulis nama pemilik saham tersebut dan untuk dialihkan kepada pihak lain diperlukan syarat dan prosedur tertentu.

9

Ibid.hal 35. Ibid. hal 46.

10


11

Dari segi hak tagih c) Saham biasa (common stocks) Bagi pemilik saham ini hak untuk memperoleh deviden akan didahulukan lebih dulu kepada saham preferen. Begitu pula dengan hak terhadap harta apabila perusahaan dilikuidasi. d) Saham preferen (preferred stocks) Merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam deviden dan harta apabila pada saat perusahaan dilikuidasi. Obligasi (Bonds)

Suatu sertifikat yang merupakan bukti utang yang dikeluarkan oleh suatu perseroan terbatas dengan tujuan mendapatkan modal. Jenis-jenios obligasi, seperti halnya saham dapat dilihat dari berbagai segi berikut ini : Ditinjau dari segi peralihan a) Obligasi atas unjuk (bearer bonds) Obligasi jenis ini tidak memiliki nama dalam obligasinya dan mudah untuk dialihkan kepada pihak lain. b) Obligasi atas nama (registered bonds) Merupakan obligasi yang memiliki nama pemilik obligasi dan untuk peraluhan membutuhkan berbagai persyaratan dan prosedur. ditinjau dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim a) obligasi dengan jaminan (secured bonds) merupakan obligasi yang dijamin dengan jaminan tertentu jenis obligasi ini antara lain, obligasi dengan jaminan harta (mortgage bonds), obligasi dengan garansi (guaranted bonds), obligasi dengan jaminan efek (collateral trust bonds) dan obligasi dengan jaminan peralatan (equipment bonds).


12 b) Obligasi tanpa jaminan (unsecured bonds) Pengertian tanpa jaminan, artinya obligasi yang diberikan hanya berbentuk kepercayaan semata. Ditinjau dari segi cara penetapan dan pembayaran bunga dan pokok c) Obligasi dengan bunga tetap, merupakan obligasi yang memberikan bunga secara tetap setiap periode tertentu, misalnya 16 % per tahun. d) Obligasi dengan bunga tidak tetap, merupakan obligasi yang memberikan bunga tidak tetap dan biasanya dikaitkan dengan suku bunga bank yang berlaku untuk periode tertentu. e) Obligasi tanpa bunga, merupakan obligasi yang tidak memberikan bunga kepada pemegangnya. Keuntungan dari obligasi ini diharapkan selisih nilai antara nilai pembelian dengan ilai pada saat jatuh tempo. Ditinjau dari segi penerbit a) Obligasi oleh pemerintah, merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah atau perusahaan pemerintah. b) Obligasi oleh swasta, merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pihak swasta. Ditinjau dari segi jatuh tempo a) Obligasi jangka pendek, merupakan obligasi yang berjangka waktu tidak lebih dari satu tahun. b) Obligasi jangka menengah, yaitu obligasi yang memiliki jangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun. c) Obligasi jangka panjang, merupakan obligasi yang memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun. Reksadana Reksadana adalah sertifikat yang memjelaskan bahwa pemiliknya atau investor menyerahkan sejumlah dana tertentu untuk digunakan sebagai modal berinventasi. Dalam praktiknya. Istilah reksadana dikenal sebagai gabungan dana dari berbagai pihak yang digunakan bersama-sama untuk melakukan inventasi. Masingmasing peserta reksadana tidak mengenal satu sama lain, namun memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari investasi secara bersama tersebut.


13 Untuk dapat disebut reksadana, harus terdapat satu pihak yang dipercaya oleh seluruh peserta untuk menginvestasikan uang mereka. Pihak ini disebut dengan manajer investasi reksadana. Manajer investasi adalah perusahaan pengelola yang berbadan hukum dan bertugas memutusskan jenis investasi apa yang memberikan keuntungan yang tinggi. Reksadana ini memiliki beberapa daya tarik di antaranya kemudahan investor untuk melakukan investasi, keuntungan yang lebih besar dari pada di simpan di bank, semua aktivitas investasi diserahkan sepenuhnya kepada manajer investasi, dan mudah diperjual belikan. 2.1.3

Para Pemain di Pasar Modal

Emiten Perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa disebut emiten. Tujuan melakukan emisi antara lain :11 1) Untuk perluasan usaha 2) Untuk memperbaiki struktur modal 3) Untuk mengadakan pengalihan pemegang saham Investor Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi disebut investor. Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain : a) Memperoleh deviden b) Kepemilikan perusahaan c) Berdagang Lembaga Penunjang Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal.

11

Tjiptono Darmadji, “Pasar Modal di Indonesia”, Jakarta : Salemba empat, 2008.


14 Lembaga penunjang yang memegang peranan penting di dalam mekanisme pasar modal adalah sebagai : a. Penjamin emisi (underwriter). Lembaga yang menjamin terjualnya saham/obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. b. Perantara perdagangan efek (broker / pialang). Perantaraan dalam jual beli efek, yaitu perantara antara si penjual (emiten) dengan si pembeli (investor). Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh broker antara lain meliputi : 1. Memberikan informasi tentang emiten. 2. Melakukan penjualan efek kepada investor c. Penanggung (guarantor). Lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan. Lembaga yang dipercaya oleh investor sebelum menanamkan dananya. d. Wali amanat (trustee). Jasa wali amanat diperlukan sebagai wali dari si pemberi amanat (investor). Kegiatan wali amanat meliputi : 1) Menilai kekayaan emiten 2) Menganalisis kemampuan emiten 3) Melakukan pengawasan dan perkembangan emiten 4) Memberi nasehat kepada para investor dalam hal yang berkaitan dengan emiten 5) Memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi 6) Bertindak sebagai agen pembayaran e. Perusahaan surat berharga (securities company). f. Mengkhususkan diri dalam perdagangan surat berharga yang tercatat di bursa efek. Kegiatan perusahaan surat berharga antara lain : 1) Sebagai pedagang efek 2) Penjamin emisi 3) Perantara perdagangan efek 4) Pengelola dana g. Perusahaan pengelola dana (investment company). Universitas Indonesia Aspek hukum..., Anthony Pratama Chandra, FH UI, 2011.

15 Mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor, terdiri dari 2 unit yaitu sebagai pengelola dana dan penyimpan dana. h. Kantor administrasi efek. Kantor yang membantu para emiten maupun investor dalam rangka memperlancar administrasinya

2.2 OBLIGASI Setelah mengetahui pasar modal secara umum baik pengertian , produk maupun instrumen yang ada di dalam pasar modal di bawah ini akan dibahas lebih lanjut mengenai salah satu produk pasar modal, yaitu obligasi. Istilah obligasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “ obligatie” atau “verplitchting” atau “obligaat”, yang berarti kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan, atau surat utang suatu pinjaman Negara atau daerah swapraja atau perseroan dengan bunga tetap untuk pemegang.12 Dalam Kamus hukum Sudarsono, obligasi mempunyai dua pengertian. Menurut Kamus hukum Sudarsono Obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan. Obligasi adalah surat utang berjangka(waktu) lebih dari satu tahun dan memiliki suku bunga tertentu, dimana surat tersebut dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan.13 2.2.1 Jenis-Jenis Obligasi Ada beberapa jenis obligasi, yaitu :14

12

H. Heru Soepraptomo, “Segi-Segi Hukum obligasi”, jurnal Hukum Bisinis vol.23 No.1,2004,mengutip Mr.N.E.Algra,et al., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae (Jakarta: Binacipta,1983),hal. 45. 13 Gunawan Widjaja & Jono,”Penerbitan Obligasi dan Peran serta Tanggung Jawab wali Amanat dalam Pasar Modal”,(Jakarta: Kencana Prenada Media .group,2006),hal 47 14 ibid.,hal48-54.


16 Dari cara pengalihan kepemilikan terdapat dua jenis obligasi, yaitu obligasi atas tunjuk (bearer bond) dan obligasi atas nama (registered bond). Dalam obligasi atas tunjuk ada beberapa cirri-ciri penting:15 a) Nama pemilik tidak tercantum dalam sertifikat obligasi ; b) Setiap sertifikat Obligasi disertai dengan kupon bunga yang dilepaskan setiap pembayaran bunga dilakukan; c) Sangat mudah untuk dialihkan; d) Kertas sertifikat obligasi dibuat dari bahan berkualitas tinggi seperti bahan pembuat uang; e) Bunga dan pokok obligasi hanya dibayarkan kepada orang yang dapat menunjukkan kupon bunga dan sertifikat obligasi; f)

Kupon bunga dan sertifikat obligasi yang hilang tidak dapat dimintakan penggantian

Sementara itu obligasi atas nama merupakan jenis obligasi yang proses peralihannya harus dibuat dalam suatu akta perjanjian yang menyatakan bahwa pihak yang satu mengalihkan obligasinya kepada pihak lain. Pembuatan akta perjanjian dibutuhkan karena di dalam surat obligasi tersebut telah tertera nama pemilik asli surat obligasi tersebut. Obligasi jenis ini umumnya tidak diperdagangkan dalam bursa efek karena rumitnya proses peralihan kepemilikan. Jadi obligasi atas tunjuk lebih popular di bursa efek dari obligasi atas nama karena kemudahan prose’s peralihan kepemilikannya. Berdasarkan cara penetapan dan pembayaran bunga ada beberapa jenis obligasi yaitu :16 a) Obligasi dengan bunga tetap Obligasi ini memberikan bunga tetap yang dibayar setiap periode tertentu. Bunga dari obligasi tersebut tidak berubah-ubah sampai pinjaman pokoknya jatuh tempo.

15 16

Ibid., hal 50. Ibid., hal 51


17 b) obligasi denga bunga tidak tetap Cara penetapan bunga obligasi ini bermacam-macam, misalnya bunga yang dikalikan dengan indeks atau dengan tingkat bunga deposito atau tingkat bunga deposito yang berlaku. c) Obligasi yang tidak terbatas jatuh temponya (perpectual bond) Perpectual bond adalah salah satu jenis obligasi yang tidak mempunyai batas jatuh temponya. Perusahaan yang menerbitkan surat berharga ini tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan utang tersebut, kecuali perusahaan tersebut dilikuidasi. d) Obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) Jenis obligasi ini tidak mempunyai kupon bunga dan sebagai konsekuensinya pemilik tidak memperoleh pembayaran bunga secara periodic. Keuntungan yang diperoleh dari pemilik obligasi ini diukur dari selisih antara nilai pada waktu jatuh tempo dengan harga pembelian. e) Obligasi dengan bunga mengambang (floating rate bond) Obligasi ini menjanjikan untuk memberikan suku bunga secara mengambang. Bunga bligasi ini dapat berubah-ubah setiap saat secara berkala. Ada juga jenis obligasi berdasarkan penerbit atau siapa yang menerbitkan obligasi tersebut, yaitu:17 a) Obligasi Pemerintah Pusat (Government bond) Obligasi ini merupakan suatu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dari suatu Negara dengan tujuan untuk membiayai dan membangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di Indonesia saat ini hanya obligasi Bank Indonesia yang dipasarkan di pasar internasional yang dimaksudkan untuk bench mark bagi obligasi BUMN dan perusahaan swasta nasional. b) Obligasi Pemerintah Daerah (Municipal bond)

17

ibid, hal 52


18 Obligasi ini merupakan suatu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh suatu Pemda dengan tujuan untuk membiayai dan membangun Badan Usaha Milik daerah (BUMD).

Undang-Undang

Otonom

Daerah

memungkinkan

Pemda

untuk

mengeluarkan obligasi, karena Pemda sudah lebih bebas menentukan kebijakan dalam memajukan daerahnya. Obligasi Pemda belum ada di Indonesia, walaupun dari segi potensi ada beberapa Pemda yang mempunyai prospek untuk mengeluarkan obligasi dalam rangka menambah dana investasi Pemda. Jenis-jenis dari obligasi ini, antara lain:18 1) General Obligation Bond; 2) Special Revenue Bond; 3) Limited Tax Bond; 4) Double Barrel Bond; 5) Incremental Tax Bond; 6) Special assessment Bond; 7) Private Activity Bond. c) Obligasi Perusahaan Swasta (corporate bond) Obligasi ini merupakan suatu obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan swasta yang membutuhkan dana atau modal secara cepat dalam rangka membangun atau memperluas bisnis perusahaannya. Di Indonesia, obligasi perusahaan swasta ini diterbitkan oleh suatu perusahaan yang telah memenuhi persyaratan dan pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Berdasarkan Jaminan, Jenis obligasi dibedakan ke dalam 4 jenis, yaitu:19 a) Obligasi Jaminan (secured bond) Obligasi jenis ini merupakan obligasi yang diberikan agunan (collateral) untuk pelunasan pokok pinjaman beserta bunganya yang berupa harta kekayaan perusahaan. 18

19

www.google.com.”jenis obligasi daerah di Amerika Serikat”,23 April 2010 Gunawan Widjaja&Jono,loc. Cit, hal 53


19 b) Obligasi tanpa jaminan (debentures) Obligasi ini merupakan obligasi yang diterbitkan tanpa ada suatu agunan. c) Guaranted bond Obligasi ini merupakan pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya dijamin oleh penanggung utang selaku pihak ketiga. d) Mortgage and other backed bonds Obligasi ini merupakan obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hak tanggungan dan/ atau agunan asset perusahaan lainnya. Berdasarkan dari segi tujuannya, ada dua jenis obligasi yang biasa ditemukan, yaitu : a) Improvement bonds Obligasi ini merupakan suatu obligasi yang diterbitkan oleh suatu pihak (biasanya Pemda) dengan tujuan untuk memperbaiki sarana infrastruktur yang rusak dan pengmbalian pinjamannya bergantung pada hasil yang diperoleh dari proyek perbaikan tersebut. b) Industrial development bonds Obligasi ini merupakan suatu obligasi yang dipasarkan oleh Pemda di mana hasil penjualan obligasi tersebut digunakan untuk pembangunan fasilitas bisnis usaha swasta. Selain jenis-jenis obligasi tersebut di atas masih terdapat jenis obligasi lainnya, yaitu :20 a) Participating bonds, yaitu obligasi yang disamping pembayaran bunga tetap, pemegang obligasi masih memperoleh pembagian hasil keuntungan perusahaan. b) subscriber’s bonds, yaitu obligasi yang pemasarannya terutama ditujukan kepada pihak tertentu yang memanfaatkan jasa diberikan penerbit obligasi,, misalnya; obligasi PLN, Perumtel. 20

ibid.,hal 53


20

c) Callable bonds, yaitu obligasi yang setelah lewatnya waktu tertentu dapat ditebus kembali sebelum saat jatuh tempo berdasarkan ketentuan dalam surat perjanjian (redeemly before maturity date). d) income bond, yaitu obligasi yang memberikan bunga hanya dalam hal perusahaan memperoleh pendapatan atau penghasilan saja. e) convertible bond, yaitu obligasi yang dalam jangka waktu tertentu dapat ditukarkan dengan saham dari si penerbit obligasi. 2.2.2 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Obligasi Dalam melakukan penerbitan suatu obligasi, tidak terlepas dari beberapa pihak yang berperan dalam penerbitan obligasi tersebut, antara lain:21 A. Emiten (issuer) Emiten merupakan suatu perusahaan yang menjadi aktor utama yang bermaksud menerbitkan suatu obligasi. Yang dapat bertindak menjadi emiten adalah perusahaan, BUMD,BUMN, Pemda. B. Penjamin emisi Efek (Underwriter) Dalam kegiatan underwriting, dikenal beberapa jenis dan cara penjamin emisi, sebagai berikut:22 a) Kesanggupan penuh (Full Commitment underwriting) Full commitment atau sering juga disebut full commitment underwriting, yaitu suatu perjanjian penjamin emisi efek di mana pemnjamin emisi mengikat diri untuk menawarkan efek kepada masyarakat dan pembeli sisa efek yang tidak laku terjual.

b) Kesanggupan Terbaik (Best effort commitment)

21 22

ibid., hal 55-63 Iskandar Z. Alwi,Pasar Modal teori dan Aplikasi,(Jakarta: Yayasan Pancur Siwah,2003),hal 26.


21 Dalam komitmen ini, penjamin emisi efek akan berusaha semaksimal mungkin menjual efek-efek emiten. Apabila efek yang belum habis terjual penjamin emisi efek tidak wajib membelinya, dan oleh karena itu mereka hanya membayar semua efek yang berhasil terjual dan mengembalikan sisanya kepada emiten. c) Kesanggupan siaga ( Standby commitment) Dalam komitmen ini , penjamin emisi efek berusaha menawarkan efek semaksimalnya kepada investor. Kemudian apabila ada sisa yang belum terjual sampai batas waktu penawaran yang telah ditetapkan, maka penjamin emisi efek menyanggupi membeli sisa efek tersebut denganharga tertentu sesuai dengan perjanjian yang besarnya di bawah harga penawaran pada pasar perdana. d) Kesanggupan semua atau tidak sama sekali( All or none commitment) Komitmen ini menyatakan bahwa apabila efek yang ditawarkan ternyata sebagian tidak terjual, maka penjualan efek tersebut dibatalkan sama sekali. Artinya, bagian efek yang telah laku dipesan oleh investor akan dibatalkan penjualannya dan semua sisa efek dikembalikan kepada emiten. Dalam konteks ini dikenal istilah komitmen maksimum atau minimum. Apabila penjualan efek telah mencapai batas minimum penjualan yang telah ditentukan, maka penjamin emisi efek dapat meneruskan penawaran sampai batas maksimum penjualan. Akan tetapi, apabila batas waktu tertentu efek yang terjual belum menmenuhi ketentuan minimum, maka penjualan efek dibatalkan. C. Wali Amanat (trustee) Wali amanat merupakan pihak yang ditunjuk oleh emiten untuk mewakili kepentingan investor (para pemegang obligasi). Wali amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan.23

23

Gunawan Widjaja,Loc.cit,hal 60.


22 D. Penanggung (guarantor) Jasa penanggung diperlukan apabila suatu pihak (perusahaan, Negara, Pemda) menerbitkan Obligasi. Tujuannya adalah untuk menjamin pelunasan seluruh pinjaman pokok beserta bunga, apabila ternyata di kemudian hari emiten tidak mampu membayar atau wanprestasi. Biasanya jasa pertanggungan ini dilaksanakan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai reputasi sangat baik. E. Investor (masyarakat pemodal) Investor merupakan aktor utama yang berperan di dalam kegiatan pasar modal. Investor sebagai pihak yang menginvestasikan dananya di pasar modal, dengan cara membeli efek yang bersifat utang ( obligasi) maupun efek yang bersifat ekuitas. Investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah investor domestik dan asing, perorangan dan institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing. F. Lembaga Kliring Lembaga ini berfungsi menyelesaikan semua hak-hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi di bursa efek. Lembaga kliring dapat juga bertindak sebagai agen pembayaran atas transaksi jual beli obligasi. Umumnya yang ditunjuk sebagai lembaga kliring adalah bank. Ia bertugas membayar bunga dan pinjaman pokok atas obligasi, namun keterlibatan hanya setelah obligasi masuk di bursa efek atau di pasar sekunder. G. Bursa Efek Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual-beli efek kepada pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Berdasarkan pembagian segmentasi perdagangan dengan Bursa efek Jakarta (BEJ), Bursa efek Surabaya lebih banyak memperdagangkan obligasi, saham juga diperdagangkan namun tidak banyak. H. Profesi Penunjang Pasar Modal Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:24

24

Ibid., hal 62


23 a) Akuntan Publik Akuntan Publik merupakan profesi penunjang pasar modal yang berfungsi memeriksa kondisi keuangan emiten serta memberikan pendapatnya tentang kelayakan emiten dalam memberikan obligasi. Di samping itu, akuntan juga berperan dalam mendorong perusahaan untuk memenuhi prinsip-prinsip goo corporate governance, khususnya mengenai keterbukaan dan transparansi. b) Konsultan Hukum Konsultan hokum yang ditunjuk oleh emiten berperan sebagai legal drafter and advisor. c) Penilai Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilai. Laporan Penilai adalah pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari penilai. d) Notaris Dalam rangka meningkatkan fungsi kenotarisan di pasar modal, notaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas jasa pelayanannya antara lain dalam prose’s emisi efek dan penyusunan kontrak-kontrak penting di bidang pasar modal. Tugas pokok notaris adalah ; membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan perjanjian dalam rangka emisi efek. e) Agen pembayaran Agen Pembayaran bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap dua kali setahun dan pelunasan pada saat jatuh tempo. f) Agen penjual Agen ini umumnya dilakukan oleh perusahaan efek dengan tugas; meayani investor yang akan memesan saham, melaksanakan pengembalian uang pesanan ( refund) kepada investor, menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan. 2.2.3 Obligasi Sebagai Sumber Pembiayaan


24 Kinerja dunia perbankan dalam menyalurkan dana ke pasar masyarakat dirasakan masih kurang optimal. Pasar modal dapat melengkapi peranan system perbankan sebagai alternatif sumber pembiayaan sehingga ikut mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.25Hal ini juga didorong oleh tingginya suku bunga kredit yang diajukan oleh bank. Dalam keadaan yang demikian, maka perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha tidak memiliki keberanian untuk memperoleh kredit bank. Di sisi lain, baik secara teoritis maupun praktek bisnis, perusahaan pada umumnya memiliki batas-batas tertentu untuk menggunakan dana pinjaman (utang), terutama kalau perbandingan antara utang gan modal sendiri (debt to equity ratio) telah mencapai tingkat di atas batas finansial perusahaan. Dalam keadaan seperti ini, perusahaan terpaksa menahan diri untuk melakukan perluasan usaha kecuali perusahaan tersebut bias memperoleh dana alternatif dalam bentuk modal sendiri( equity)26. Untuk mengatasi masalah di atas, maka banyak perusahaan yang melirik ke sumber pembiayaan alternatif melalui pasar modal. Pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan surat berharga (sekuritas), baik surat tanda utang (obligasi atau bonds) maupun surat tanda kepemilikan saham. Dalam hal ini akan dibahas lebih jauh mengenai obligasi sebagai sumber pembiayaan alternatif melalui pasar modal. Perusahaan-perusahaan yang ingin menghimpun dana dapat menerbitkan surat utang (obligasi) guna menarik dana dari masyarakat. Dalam melakukan penghimpunan dana, perusahaan membutuhkan biaya yang realtif lebih kecil jika diperoleh melalui penerbitan obligasi daripada meminjam ke bank. Sebagai ilustrasi, bunga obligasi dengan tenor 10 tahun saat ini misalnya, sekitar 12 % per tahun, bandingkan dengan bunga kredit investasi atau modal kerja ekitar 13% per tahun.27 Jadi obligasi dapat diperhitungkan sebagai sumber pembiayaan yang cukup menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan perluasan usaha. 2.3 Obligasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa obligasi dapat diterbitkan oleh perusahaan swasta. Tetapi dalam perkembangannya obligasi juga sudah dapat diterbitkan oleh Pemerintah. Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah dapat 25

KOMPAS,”Pasar Modal Membantu Pertumbuhan Ekonomi”.Jakarta,23 Agustus 2004 Marzuki Usman,dkk. Pengetahuan Pasar Modal.(Institut Bankir Indonesia : Jakarta, 1997), hal 5 27 M.Fajar,”Alirkan Likuiditas ke Sektor Riil”,KOMPAS,22 Agustus 2007 26


25 diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemda. Yang dimaksud dengan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat adalah obligasi yang dikeluarkan oleh suatu Pemerintah pusat dari suatu Negara dengan tujuan untuk membiayai dan membangun BUMN. Sedangkan obligasi yang diterbitkan oleh Pemda adalah obligasi yang dikeluarkan oleh suatu Pemda dengan tujuan untuk membiayai dan membangun BUMD. Hal ini dimungkinakan dengan adanya Undang-Undang otonom daerah di berbagai Negara untuk mengeluarkan obligasi. Di Indonesia sendiri obligasi daerah masih terasa asing di telinga kita, tetapi hal ini sudah berkembang di berbagai Negara maju di dunia ini. Lazimnya obligasidikeluarkan oleh Pemerintah Pusat tetapi sekarang di berabagai Negara obligasi juga dapat dikeluarkan oleh Pemda. Di Indonesia sendiri sebenarnya sudah ada undang-undang dan Peraturan-Peraturan mengenai penerbitan obligasi daerah.Tetapi belum ada daerah yang mengeluarkan obligasi daerah , padahal ada beberapa daerah yang dirasa cukup memadai untuk menerbitkan obligasi. Padahal dengan menerbitkan obligasi , Daerah mendapatkan keuntungan

dalam

usaha

menekan

biaya

infrastruktur

berkenaan

dengan

pembangunan daerahnya masing-masing. Seperti di Amerika Serikat contoh Negara yang telah lama menjalankan hal ini ada alah Amerika Serikat, metode yang dipakai di Negara tersebut juga dijadikan dasar Penerbitan obligasi daerah di Indonesia. Di Amerika Serikat obligasi daerah digunakan untuk membiayai berbagai macam proyek Pemda disana. Obligasi daerah di Amerika Serikat ditangani oleh berbagai professional yang ahli di bidangnya yang mempunyai keterampilan yang berbeda-beda yang diperlukan untuk mengumpulkan uang di dalam pasar modal untuk Negara dan pemda. Antara lain, pejabat pemerintah, bank-bank publik , underwriters, salespeople, traders, anlyst, pengacara, penasehat keuangan, agen penilai, insurers, bank-bank komersil, investor, perantara, pengembang teknologi, pembuat peraturan. Mereka semua bekerja sama untuk membantu daerah agar mendapatkan dan auntuk membangun infrastruktur dan pelayanan masyarakat yang diperlukan.28 2.3.1 PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DALAM OBLIGASI DAERAH DI AMERIKA SERIKAT A. PENYALUR OBLIGASI DAERAH 28

ibid.hal. 3


26 Untuk menaikkan jumlah dana di dalam pasar, emiten bekerja sama dengan sebuah penyalur obligasi daerah. Penyalur obligasi daerah seringkali ditemukan di dalam sebuah departemen dari sebuah perusahaan surat-surat berharga atau bank yang menyediakan pelayanan keuangan yang lain. Menjadi Bank investasi keuangan publik,

menjamin,memasarkan,

dan

memperdagangkan

surat-surat

berharga

pemerintah daerah adalah pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Departemendepartemen oblligasi daerah dari perusahaan-perusahaan surat berharga dan bankbank. B. BOND BROKERS Municipal Bond brokers, hanya berdagang untuk penyalur obligasi daerah dan bank-bank penyalur; mereka tidak bekerja secara langsung dengan investor( baik institusi maupun individu). Brokers dapat memfasilitasi perdagangan dalam cara yang lebih efisien dari para penyalur melakukannya sendiri.29 C. THE LAWYERS C.1 BOUND COUNSEL Pada dasarnya setiap surat-surat berharga daerah disertai dengan sebuah pendapat dari Bond Counsel yang mewakili kepentingan umum dari pemegang obligasi. Pendapat itu berisi inti dari isu-isu hukum; bahwa obligasi-obligasi tersebut sah menurut hokum, dan mempunyai kekuatan mengikat bagi para emiten.30

C.2 UNDERWRITER’S COUNSEL Underwriter’s Counsel memiliki kepentingan penjamin dalam hal negosiasi. Underwriter’s Counsel memimpin selama analisa hak-hak hokum dari emiten. Hakhak hokum tersebut meliputi pertanyaan-pertanyaan dari emiten dan hal-hal penting yang berhubungan dengan para pihak mengenai keuangan mereka, rencan-rencana,

29

james leigland,”Accelerating Municipal Bonds Market Development in Emerging Economics”, Jakarta : U.S.A Agency for International Development, 2004. 30 Ibid, hal.13


27 laoran-laporan, dan factor-faktor lain yang penting yang perlu diketahui oleh seorang pembeli dalam hal membuat keputusan menanamkan modalnya. C.3 OTHER COUNSEL Dikarenakan bermacam-macamnya dan kompleksnya pasar Pemda, beberapa penerbitan obligasi mungkin pendapat-pendapat disamping pendapat-pendapat yang diberikan oleh bound counsel and underwriter’s counsel. Pendapat-pendapat ini meliputi antara lain special tax counsel, bank counsel, disclosure counsel, outside bond counsel, and/or borrower’s counsel. D. FINANCIAL ADVISORS, SPECIALIST, AND OTHER CONSULTANTS Negara dan pemerintah sering mencari nasehat dari seorang penasehat keuangan dan para professional yang ahli di bidangnya. Pemasehat keuangan memiliki bermacam-macam fungsi, termasuk menganalisa kondisi keuangan dari emiten, membantu untuk memilih seseorang penjamin atau organisasi dalam hal penjualan terbuka, menyusun penerbitan obligasi, bekerja dengan para agen penilai dan memberikan nasehat atas hal-hal lain yang berhubungan dengan utang emiten dan rencana modal. Municipal derivatives specialist biasanya adalah bagian dari perluasan perusahaan penanaman modal perbankan, atau sebuah firma hukum, atau mereka berdiri sendiri sebagai sebuah organisasi.31 Seorang broker, penyalur, atau perusahaan surat-surat berharga daerah harus menggunakan

konsultan-konsultan

untuk

kepentingan-kepentingan

mereka

berdasarkan peraturan MSRB G-38.32 E. THE RATING AGENCIES Disana ada 10 dari 10.000 emiten Pemda. Dikarenakan ada banyaknya jumlah emiten-emiten dan bermacam-macamnya struktur surat berharga di pasar, obligasi atau nilai utang memainkan peran yang lebih menonjol di dalam pasar modal Pemda daripada di pasar-pasar lain dimana hanya ada sedikit emiten. Sebuah penilaian

31

The Fundamental of Municial Bonds. “Overview of Municipal Bonds Market”, United States of America, 1999. 32 Ibid, hal.23.


28 berupa sebuah huruf dan atau symbol angka yang digunakan untuk memberi indikasiindikasi yang berhubungan dengan kualitas dari kredit yang diberikan. Agen penilai juga memeriksa penilaian mereka secara berkala dan menganalisa keadaan keuangan emiten sekarang dan informasi operasional. Di Amerika Serikat sendiri ada tiga agen penilai yang dominan untuk urusan surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemda, ketiganya berdomisili di New york : Moody’s sejak tahun 1909, Standard & poor sejak tahun 1940, dan fitch sejak tahun 1913.33 F. THE TRUSTEES AND PAYING AGENTS The Trustee bertanggung jawab untuk menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan dalam dokumen-dokumen obligasi. Fungsi ini termasuk membuat rekening dan memegang uang-uang yang berhubungan dengan utang tersebut, menjaga daftar pemegang obligasi, membayar bunga dari utang, dan mewakili kepentingan dari pemegang obligasi dalam suatu kelalaian.34 G. THE INVESTORS Ada tiga elas investor yang mendominasi pasar obligasi Pemda:35 yang pertama adalah individu-individu yang terjun ke dalam pasar; yang kedua individu yang mempunyai wakil dalam pasar yang mengurus semua hal; yang ketiga adalah sebuah institusi yang biasanya adalah sebuah bank komsil dan perusahaan asuransi. H. THE REGULATORS H.1 THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) Pembuat peraturan di Amerika salah satunya adalah SEC.36Adalah sebuah badan Independen, non partai dan pembuat peraturan dengan tanggung jawab untuk mengatur hukum surat berharga Negara bagian. Badan ini dibuat oleh kongres dibawah The Securities Exchange Act 1934. Ada lima komisioner., kelima-limanya

33

ibid. hal.24 Gary Killian, Government Finance Officers Conference, United States, 2005. Hal. 13 35 Ibid,hal.16 36 James Leigland,op.cit.hal.11 34


29 ditunjuk oleh Presiden Amerika Serikat, dengan nasehat dan masukan dari Senat, untuk jangka waktu lima tahun.37 SEC menyelenggarakan hukum surat berharga Negara bagian untuk menyediakan perlindungan bagi para penanam modal, untuk menjamin bahwa mereka mempunyai akses dan terbuka untuk semua informasi yang ada, dan untuk melihat bahwa pasar surat berharga beroperasi secara adil dan jujur. Peraturan-peraturan yang mereka hasilkan antara lain:38 1) Securities Act of 1933 2) Securities act of 1934 3) Public Unity Holding Company Act 1935 4) Trust Identure Act of 1939 5) Investment Company Act of 1940 6) Investment Advisors Act of 1940 2.3.2 Penerbitan Obligasi Daerah dan Keterbukaan Publik Di Amerika Serikat Pemerintah Negara bagian atau Pemda dapat menerbitkan obligasi melalui penawaran umum kepada publik atau penawran umum terbatas kepada investor tertentu. Pada awal Penerbitan obligasi dan pada saat penjamin mengirimkan konfirmasi kepada nasabahnya(publik), maka penjamin diwajibkan memberikan salinan dokumen keterbukaan kepada nasabahnya. Dokumen tersebut dinamakan”official statement”, yaitu berupa dokumen keterbukaan utama (primary disclosure document) dalam bertransaksi obligasi yang biasanya pembuatannya disiapkan oleh konsultan hukum atau pihak lain yang ditunjuk oleh penerbit. Penerbit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen tersebut memenuhi standar keterbukaan menurut undang-undang pasar modal. Menurut rule 10b-5, standard official statements dilarang memuat informasi atau fakta material yang tidak benar atau menghilangkan informasi atau fakta material

37

ibid.hal.12 Matthew D. Glasser, “Formulation of A Regulatory Framework for municipal Borrowing in South Africa”, United States of America: RTI,1998 38


30 sehingga informasi yang disajikan menyesatkan.39SEC menyediakan considerable guidance dalam bentuk interpretatie releases berkaitan dengan keterbukaan dalam official statements, termasuk penafsiran yang berkaitan dengan antifraud issues, sanksi administrasi yang berkaitan dengan obligasi daerah dan tuntutan investor terhadap penerbit. Adapun pedoman penerbitan obligasi daerah diatur dalam rule 15c2-12.40 Keterbukaan penerbitan obligasi daerah tidak hanya dilakukan pada saat penerbitan tetapi juga dilakukan secara terus menerus sampai dengan obligasi tersebut jatuh tempo. SEC selalu memastikan pembeli obligasi daerah pada pasar sekunder mendapatkan informasi yang sama seperti pada pasar perdana, dan data lainnya menjadi bahan pertimbangan keputusan investasi. Berkaitan dengan hal tersebut SEC telah menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan keterbukaan pada pasar sekunder. Rule 15c2-12 yang diterbitkan SEC mengatur bahwa jika penawaran perdana obligasi nilainya lebih dari $1 juta (kecuali broker tersebut termasuk dalam kualifikasi yang dikecualikan), maka penjamin dalam penawaran tersebut wajib (i) melakukan penelaahan terhadap official document yang diterbitkan oleh penerbit (ii) menyediakan salinan preliminary official statement sehari sebelumnya kepada nasabah jika dilakukan penawaran secara negosiasi antara penjamin dengan penerbit, (iii) melakukan kontrak dengan penerbit untuk memenuhi jumlah official statements dalam waktu 7 hari penawaran obligasi, dan (iv) melakukan kepada nasabah serta menyampaikannya kepada MSRB.41 2.3.3 Jenis Obligasi Daerah dan Utang Pemerintah Daerah Di Amerika Serikat, obligasi daerah adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemda Tingkat I atau daerah tertentu seperti Kotamadya atau Kabupaten.Karena mendapat perlakuan khusus dalam bidang perpajakan, setiap Pemda dapat menerbitkan obligasi menurut tingkat bunga yang diharapkan. Pada umumnya terdapat dua jenis obligasi Pemda yaitu general obligation bonds dan revenue bonds. General Obligation bonds adalah obligasi yang dijamin 39

Tim Studi Penyusunan Draft Peraturan Mengenai Pedoman Penerbitan Obligasi Daerah.”Studi Penyusunan Draft Peraturan Mengenai Pedoman Penerbitan Obligasi Daerah”.Jakarta : Departemen Keuangan RI, 2005, Hal.10 40 ibid. hal.10 41 ibid. hal.11.


31 berdasarkan full faith and credit of an issuer with taxing power.42 General Obligation Bonds yang diterbitkan oleh Pemda pada umumnya dijamin dengan a pledge of the issuer’s, spesific taxing power, sementara general obligation bonds yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara bagian diterbitkan berdasarkan kebutuhan menutut The state’s Legistature. Apabila gagal memenuhi kewajibannya, pemegang obligasi mempunyai hak untuk memaksakan pengenaan pajak atau legistative appropriation untuk memenuhi kewajiban Pemda atas kewajiban obligasi tersebut. Sementara itu, revenue bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemda untuk suatu proyek tertentu dimana pemenuhan kewajiban yang timbul dari obligasi daerah dibayar dari pendapatan proyek dimaksud, sehingga the full faith and credit of an issuer with taxing power tidak dijaminkan.43 Rvenue bonds hanya dilunasi dari sumber penerimaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun penerimaan yang dijaminkan adalah penerimaan yang diperoleh dari operasi proyek yang dibiayai dari obligasi tersebut, bantuan hutang atau pajak. Industrial development bonds adalah contoh lazim dari revenue bonds. Obligasi jenis ini diterbitkan oleh Pemerintah Negara bagian / daerah untuk membiayai proyek tertentu yang menghasilkan penerimaan pajak. Debt Service bonds, obligasi ini tergantung dari lease income yang dihasilkan oleh proyek tersebut.44 Dalam hal tertentu Industrial Development bonds dapat juga digolongkan sebagai pinjaman. Dalam kaitannya dengan municipal and industrial development bonds, Pemerintah Negara bagian/daerah menerbitkan obligasi berjangka waktu pendek seperti catatan. Obligasi jangka pendek ini pada umumnya diterbitkan sebagai jembatan karena adanya jarak antara saat biaya obligasi harus dibayar dengan pajak revenue dikumpulkan. Termasuk dalam obligasi jenis ini antara lain Tax Anticipation Notes (TANs), Revenue Anticipation Notes (RANs), Tax and Revenue Anticipation Notes (TRANs), Grant Anticipation Notes (GANs) and Bond Anticipation Notes (BANs). 2.3.4 Utang dan Kepailitan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pbligasi daerah harus siap di dalam segala aspek. Tidak hanya tentang prinsip keterbukaan tetapi Pemda tidak bias lepas tanggung jawab terbatas pada penerbitan obligasi daerah saja. Mereka juga harus 42

ibid. hal.7 ibid. hal.7 44 ibid. hal.9 43


32 memikirkan untuk mengembalikan dana dari masyarakat (investor) pada saat jatuh tempo. Di Amerika sendiri Pemda harus mempunyai dana cadangan untuk dijadikan jaminan

dalam

penerbitan

obligasi

daerah.45

Pemda

yang

tidak

berhasil

mengembalikan dana dari masyarakat dapat dinyatakan pailit. Tetapi tidak semua penerbitan obligasi daerah dapat dipailitkan. Obligasi daerah yang digunakan untuk kepentingan publik, seperti : pembangunan rumah sakit, sekolah, dll. Dan juga obligasi daerah yang digunakan untuk pendanaan program Pemda, seperti : pembangunan jalan tol, pembangunan gedung pemerintahan. Jadi Pemda dapat dinyatakan pailit hanya dalam hal penerbitan obligasi daerah yang digunakan untuk tujuan investasi.46 2.4 Proses Penerbitan Obligasi daerah di Indonesia 2.4.1 Kewenangan Penerbitan Obligasi Daerah Sebagaimana yang diungkapkan di atas bahwa upaya Pemerintah dalam membangun infrastruktur Negara sering terbentur dengan masalah dana. Termasuk juga Pemerintah Negara kita, terutama Pemda. Pembangunan yang belum merata antara pusat dan daerah juga disebabkan oleh alokasi dana yang cenderung menguntungkan pemerintah pusat. Mungkin masalah ini dapat teratasi dengan dibukanya keran otonomi daerah dengan mengizinkan Pemda untuk menerbitkan obligasi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang no.32 tahun 2004 tentang Pemda. Daerah dimungkinkan untuk menggunakan Pinjaman Daerah dalam bentuk penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan daerah. Hal ini diatur dalam pasal 169 yang menyatakan bahwa: Ayat (1): “ Untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Lembaga Keuangan bukan bank, dan masyarakat.” Ayat (2): “ Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.”

45

Matthew D. Glasser.op.cit.hal.16 The Bureau of Governmental research.” Municipal Bankrupcy in Perspective”.United States of America :BGR,2006. Hal.5

46


33 Selanjutnya pasal 51 ayat 1 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berbunyi: “Pinjaman Daerah bersumber dari : a. Pemerintah ; b. Pemerintah Daerah lain; c. Lembaga keuangan bank ; d. Lembaga keuangan bukan bank; dan e. masyarakat.” Pada pasal 51 ayat 3 UU no.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berbunyi : “ Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa obligasi daerah diterbitkan melalui pasar modal.” Dengan adanya pasal-pasal ini Pemda diberikan kewenangan untuk menerbitkan obligasi daerah. Dikuatkan denga adanya pasal 57 ayat 1 UU No.33 tahun 2004 : “ Daerah dapat menerbitkan obligasi daerah dalam mata uang rupiah di pasar modal domestik” Dengan diberinya wewenang untuk menerbitkan obligasi daerah. Pemda dapat menggunakannya sebagai alternatif sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur daerahnya. Tetapi ada hal penting yang perlu diperhatikan oleh Pemda sesuai dengan pasal 3 PMK nomor:147/PMK.07/2006 yang berbunyi : “Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah hanya untuk membiayai kegiatan sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah” Jadi tidak semua pembangunan infrastruktur daerah dapat dibiayai dengan menerbitkan obligasi daerah. Hanya obligasi daerah yang menghasilkan keuntungan bagi Pemda saja yang dapat dibiayai dengan obligasi daerah, seperti : Rumah sakit,


34 pasar, jalan tol,dll. Karena dari penghasilan proyek itulah yang digunakan untuk membayar/melunasi pembayaran obligasu kepada masyarakat. 2.4.2 Hak dan Kewajiban yang lahir dari Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia Hak dan kewajiban yang lahir dari penerbitan obligasi daerah di Indonesia dapat dibagi menjadi dua hak dan kewajiban Pemda itu sendiri & Hak dan Kewajiban Investor. Hak yang lahir dari penerbitan obligasi daerah bagi Pemda itu sendiri adalah Kepala Daerah mempunyai hak untuk mengelola obligasi daerah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 62 UU No.33 tahun 2004. Jadi daerah dapat menjadikan Obligasi Daerah sebagai sumber Pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur daerahnya. Selain hak bagi Pemda penerbitan obligasi daerah juga melahrikan hak bagi investor. Hak investor meliputi: 1. Hak untuk mendapatkan pembayaran kembali pokok dan bunga dari obligasi yang dibelinya sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan. 2. Hak untuk mendapatkan informasi tanpa ada satupun yang dirahasiakan oleh Pemda (full disclosure) yang berisi fakta atau material penting yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Sementara itu kewajiban bagi Pemda yang timbul akibat dari penerbitan obligasi daerah seperti yang diatur dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2005 tentang pinjaman Daerah adalah: 1. Pemda wajib membayar pokok dan bunga setiap obligasi daerah pada saat jatuh tempo serta denda atas obligasi daerah. 2. Pembayaran sebagaimana dimaksudnkan ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang dananya dari pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan proyek yang didanai dengan obligasi daerah maupun pendapatan daerah lainnya. 3. Dana untuk membayar pokok dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut. 4. Dalam hal pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi perkiraan, Kepala Daerah melakukan pembayaran dan menyampaikan


35 realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan perubahan APBD. 5. Dalam hal proyek belum menghasilkan dana yang cukup untuk membayar pokok, bunga dan denda obligasi daerah terkait, maka pembayaran tersebut dibayarkan dari APBD. Jadi sesuai dengan pasal ini Pemda mempunyai kewajiban untuk membayar bunga dan pokok pinjaman sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Selain mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman dan bunganya tepat pada wakatunya. Pemda yang bertindak sebagai penerbit obligasi daerah (emiten) juga mempunyai kewajiban yang sama dengan perusahaan yang melakukan penawaran umum. Salah satunya adalah Pemda mempunyai kewajiban dalam hal keterbukaan informasi kepada publik (investor). Keterbukaan informasi dalam rangka penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi bagi emiten telah diatur dalam undang-undang Pasar modal secara terperinci diatur dalam Peraturan Bapepam terkait. Ketentua-ketentuan tersebut mewajibkan setiap pihak yang akan melakukan penawaran umum untuk memenuhi prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, Perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal untuk meginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan harga dari efek tersebut. Keterbukaan pada saat penawaran umum obligasi daerah tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip keterbukaan yang dilakukan oleh emiten korporasi. Sebagaimana halnya pada penerbitan obligasi yang dilakukan oleh emiten korporasi maka keterbukaan informasi dibedakan menjadi dua tahap yaitu; keterbukaan pada saat penawaran umum dan keterbukaan setelah penawaran umum. Dengan demikian Pemda yang akan menerbitkan obligasi daerah diwajibkan untuk mengikuti prinsip tersebut di atas. 2.4.3 Proses Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia Penerbitan obligasi daerah di Indonesia merupakan hal baru yang membawa dampak terhadap perubahan/penyesuaian terhadap beberapa Peraturan Bapepam Universitas Indonesia Aspek hukum..., Anthony Pratama Chandra, FH UI, 2011.

36 khususnya mengenai penerbitan efek dalam pasar modal. Secara garis besar prose’s penerbitan efek yang dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah pusat hampir sama dengan prose’s penerbitan obligasi daerah. Tata cara Penerbitan obligasi daerah secara

garis

besar

diatur

dalam

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor:147/PMK.07/2006 tentang tata cara, pertanggungjawaban, dan publikasi informasi obligasi daerah, khususnya di bagian II Peraturan tersebut. Dalam Peraturan ini Tata cara penerbitan obligasi daerah dibagi ke dalam empat bagian, yaitu: Perencanaan Pertama-tama Kepala daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditunjuk melakukan persiapan penerbitan obligasi daerah. Persiapan penerbitan obligasi daerah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut : a) menentukan kegiatan; b) membuat kerangka acuan; c) menyiapkan studi kelayakan kegiatan yang dibuat oleh pihak yang independen dan kompeten; d) memantau batas kumulatif pinjaman serta posisi kumulatif pinjaman daerahnya; e) membuat proyeksi keuangan dan perhitungan kemampuan pembayaran kembali obligasi daerahnya; f) mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada DPRD. Dalam bagian perencanaan ini SKPD harus mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada DPRD. Persetujuan prinsip DPRD tersebut meliputi : a) Nilai bersih maksimal obligasi daerah; b) Jumlah dan nilai minimal obligasi daerah yang akan diterbitkan; c) Penggunaan dana obligasi daerah; dan d) Pembayaran pokok, kupon dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan obligasi daerah dimaksud. Pengajuan usulan dan Persetujuan


37 Setelah melakukan perencanaan yang matang, Pemda akan melakukan pengajuan usulan rencana penerbitan tersebut kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Surat usulan yang diajukan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut : a) Studi kelayakan kegiatan; b) Kerangka acuan kegiatan; c) Peraturan Daerah tentang APBD tahun yang bersangkutan dan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD 3(tiga) tahun terakhir; d) Perhitungan tentang kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali obligasi daerah/ proyeksi Debt Srvice Coverage Ratio; e) Surat persetujuan prinsip DPRD; Setelah menerima surat usulan rencana penerbitan yang diajukan, Menteri Keuangan c.q, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian atas dokumen rencana penerbitan obligasi daerah. Penilaian yang dilakukan oleh Menteri Keuangan meliputi penilaian administrasi dan penilaian keuangan. Penilaian administrasi berguna untuk melihat kelengkapan dokumen rencana penerbitan obligasi daerah. Sementara penilaian keuangan berguna untuk melihat kemampuan keuangan Pemda , jumlah kumulatif

Pinjaman Pemda, jumlah defisit APBD.

Berdasarkan kedua penilaian tersebut Menteri Keuangan akan mengambil keputusan untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana penerbitan obligasi daerah. Dalam melakukan penilaian keuangan atas rencana penerbitan obligasi daerah, Menteri Keuangan juga memperhatikan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Penelitian keuangan selambat-lambatnya dalam waktu 20(dua puluh) hari kerja setelah dokumen rencana penerbitan obligasi daerah diterima oleh menteri keuangan. Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Apabila rencana atas penerbitan obligasi telah disetujui oleh Menteri Keuangan. Kepala Daerah dapat menyampaikan pernyataan pendaftaran penawaran umum obligasi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.


38 Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum obligasi daerah, antara lain: a. Laporan Keuangan daerah ( Keputusan Ketua Bapepam dan LK No : Kep63/BL/2007 Lampiran Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.14 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan). b. Comfort letter ( Keputusan Ketua Bapepam dan LK No: Kep- 64/BL/2007 Lampiran Peraturan Bapepam nomor VIII.G>15 tentang pedoman Penyusunan Comfort Letter dalam rangka Penawaran Umum). c. Surat Pernyataan Pendaftaran Kepala Daerah di Bidang Akuntansi 9Keputusan Ketua Bapepam dan LK NO:Kep-65/BL/2007 Lampiran Peraturan Bapepam nomor VIII.G.16 tentang Pedoman Penyusunan Surat Pernyataan Kepala di bidang akuntansi dalam rangka penawaran umum obligasi daerah). d. Prospektus (Keputusan Ketua Bapepam dan LK No : Kep-67/BL/2007 Lampiran Peraturan Bapepam nomor:IX.C.13 tentang Pedoman Mengenai bentuk dan isi prospectus dalam rangka penawaran umum obligasi daerah). e. Prospektus ringkas (Keputusan Ketua Bapepam dan LK No: Kep-68/BL/2008 Lampiran Peraturan Bapepam nomor IX.C.14 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah). Pencatatan Obligasi Daerah di Bursa Efek Setelah semua prosedur Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan telah dijalankan dan disetujui, maka tahap selanjutnya adalah Pencatatan obligasi daerah di bursa efek. Pencatatan obligasi daerah diatur di keputusan Direksi PT. Bursa Efek Serabaya No: SK010/DIR/BES/V/2007 tentang Peraturan Pencatatan Obligasi Daerah dan diatur secara lengkap di Peraturan PT. Bursa Efek Surabaya nomor I.F.3. Pencatatan Obligasi Daerah di bursa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Memenuhi ketentuan uimum pencatatan efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pencatatan Efek, Nomor I.A tentang ketentuan umum pencatatan


39 efek, Nomor I.A.1 tentang Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek dan nomor I.A.2 tentang Pencatatan Awal efek ; 2. Daerah yang melakukan Penawaran umum Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan penerbitan obligasi daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait’ 3. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah telah efektif. 2.4.4 Pihak-Pihak Yang terlibat dalam Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia 1. Regulator adalah lembaga/instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan penawaran umum obligasi daerah di pasar modal. Pengawasan tersebut merupakan tanggung jawab Departemen Keuangan dimana secara prakteknya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) merupakan unsur di dalam Departemen Keuangan, yang bertindak atas nama Menteri Keuangan untuk mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas rencana penerbitan obligasi daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah serta mengawasi pengelolaan obligasi daerah, sesuai dengan kerangka kerja pinjaman daerah seperti diatur dalam PP 54/2005. Bapepam Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. 2. Self Regulatory Organizations (SRO) merupakan lembaga/organisasi yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan bagi kegiatan usahanya. Di pasar modal, SRO terdiri dari bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak- pihak lain dengan tujuan Universitas Indonesia Aspek hukum..., Anthony Pratama Chandra, FH UI, 2011.

40 memperdagangkan efek di antara mereka.

Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Di Indonesia, lembaga kliring dan penjaminan yang telah mendapat izin dari Bapepam LK adalah PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT. KPEI).

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Di Indonesia, lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang telah mendapat izin dari Bapepam dan LK adalah PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI). 3. Emiten merupakan pihak yang melakukan penawaran umum. Dalam kaitannya dengan obligasi daerah, pihak yang menjadi emiten adalah pemerintah daerah. 4. Pemegang Efek adalah investor atau pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk pemberian pinjaman kepada pemerintah daerah dalam bentuk obligasi daerah. 5. Perusahaan Efek adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, manajer investasi, atau gabungan dari ketiga kegiatan tersebut. Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, Universitas Indonesia Aspek hukum..., Anthony Pratama Chandra, FH UI, 2011.

41 kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Lembaga Penunjang merupakan pihak-pihak penunjang terlaksananya pelaksanaan penawaran umum, yang terdiri dari biro administrasi efek, kustodian dan wali amanat. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang (termasuk obligasi daerah). Penunjukan Wali Amanat dilakukan melalui perjanjian bersama seluruh pihak pada penerbitan obligasi daerah. Wali amanat bertugas untuk mengendalikan seluruh aspek-aspek administratif penerbitan obligasi daerah, termasuk memastikan bahwa penerbitan obligasi daerah telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pada perjanjian obligasi daerah.

7. Profesi Penunjang merupakan pihak-pihak yang karena profesinya, turut menunjang terlaksananya penawaran umum di pasar modal. Untuk melakukan kegiatan di bidang pasar modal, profesi penunjang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan LK. Profesi penunjang terdiri dari akuntan publik, notaris, konsultan hukum dan perusahaan penilai.

8. Pihak Lain Yang Terlibat merupakan pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam pelaksanaan penawaran umum obligasi daerah di pasar modal, namun tidak terlibat secara langsung dalam proses transaksi perdagangan efek, yang terdiri dari penyedia penguatan kredit, lembaga pemeringkat efek serta penasihat investasi.


42 Lembaga Pemeringkat Efek merupakan lembaga yang memberikan peringkat kredit bagi penerbit obligasi daerah. Lembaga pemeringkat mengukur kelayakan kredit, kemampuan membayar pinjaman yang akan mempengaruhi tingkat bunga pinjaman. Penyedia Penguatan Kredit adalah pihak yang memberikan penguatan kredit melalui pernyataan kesediaan menjamin obligasi daerah, dimana penguatan kredit ini akan memberikan kenyamanan bagi investor dan dapat mempengaruhi tingkat bunga. Penasihat Investasi merupakan pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain berkaitan dengan penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. 2.5 Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Hal Terjadi Gagagl Pembayaran Obligasi Daerah Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Utang adalah Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Sementara Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Definisi di atas memberikan gambaran apakah obligasi daerah termasuk daam kategori utang yang ada dalam UU no.37 tahun 2004 atau tidak. Bila dilihat definisi Obligasi Daerah dalam pasal 1 Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Obligasi Daerah adalah pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Dan pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang berniilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 2.5.1 Kepailitan Pemerintahan Daerah Di atas dapat kita lihat definisi Utang, Debitor, dan Kreditor menurut UU No. 37 tahun 2004 dan juga definisi Obligasi Daerah dan Pinjaman Daerah menurut UU No. 33 tahun 2004 dan PP No. 54 tahun 2005. Sekarang yang menjadi pernyataan Universitas Indonesia Aspek hukum..., Anthony Pratama Chandra, FH UI, 2011.

43 adalah apakah Pemrintahan Daerah dapat dinyatakan pailit berdasarkan UU No. 37 tahun 2004 dalam hal penerbitan Obligasi Daerah. Jadi yang harus kta lihat adalah syarat Debitor yang dapat dinyatakan pailit menurut Pasal 2 UU No. 37 tahun 2004, antara lain : a) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitna satu utang yang telat jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu lebih kreditornya. b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat jga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. c) Dalam hal Debitor adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan olah bank Indonesia. d) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,

Lembaga

Penyimpanan

dan

Penyelesaian,

permohonan

pernyataan pailit dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. e) Dalam Hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Jadi dapat kita lihat bahwa dalam UU No. 37 Tahun 2004 belum diatur secara jelas apakah Pemerintah Daerah

dalam hal Penerbitan Obligasi Daerah dapat

dinyatakan Pailit atau tidak. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 / PMK.07 / 2006 dikatakan Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya unyuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dam memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah. Jadi berdasarkan hal tersebut Obligasi Daerah yang diterbitkan di Indonesia tidak dapat dinyatakan pailit karena hanya diterbitkan untuk kepentingan publik saja, apabila mengacu pada Chapter 9 Municipal Bonds yang berlaku di Amerika Serikat. Hal ini berlaku apabila Pemerintah Daerah memang menerbitkan Obligasi Daerah sesuai dengan pasal 3 PMK No : 147 / PMK. 07 / 2006. 2.6 Penerbitan Obligasi daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 2.6.1 Gambaran Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


44 Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta disebutkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) Jakarta mempunyai luas daratan 661,52 km2 dan lautan seluas 6.977,5 km2 serta tercatat 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kotamadya dan 1 Kabupaten Administrasi yaitu Jakarta Pusat dengan luas daratan 47,90 km2; Jakarta Utara dengan luas daratan 154,01 km2, Jakarta Barat dengan luas daratan 126,15 km2; Jakarta Selatan dengan luas daratan 145,73 km2, Jakarta Timur dengan luas daratan 187,73 km2 dan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu. Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta 9,041 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 13.667,01 jiwa per km2. Jakarta beriklim tropis, dengan suhu tahunan ratarata 27 C dengan kelembaban 80-90%. Karena terletak di dekat garis khatulistiwa, arah angin dipengaruhi oleh angin musim. Angin musim barat bertiup antara November dan April, sedangkan angin musim timur antara Mei dan Oktober. Curah hujan rata-rata 2.000 mm, curah hujan paling besar sekitar bulan Januari dan paling kecil pada bulan September. Provinsi DKI Jakarta terletak di sebelah selatan Laut Jawa; sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten/Kota Bekasi; sebelah selatan dengan Kabupaten/Kota Bogor dan Depok serta sebelah Barat dengan Kabupaten/Kota Tangerang. Lokasi Provinsi DKI Jakarta yang strategis di Kepulauan Indonesia menjadikan Jakarta pintu gerbang utama dalam perdagangan antar pulau dan hubungan Internasional dengan pelabuhan utamanya Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta. Kedudukannya yang khas baik sebagai ibukota negara maupun sebagai ibukota daerah swantantra, menjadikan Jakarta Istimewa dan berstatus sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI). Karena fungsi yang diembannya sebagai pusat pemerintahan dan lebih dari 70% peredaran uang berada di Jakarta, menimbulkan konsekuensi sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan dan jasa, pusat kegiatan sosial dan budaya dengan berbagai sarana terbaik di Indonesia dalam bidang pendidikan, budaya, kesehatan dan olahraga. Jakarta juga memiliki banyak tempat bersejarah dan warisan budaya. Pariwisata merupakan salah satu industri jasa yang pertumbuhannya paling cepat dan


45 mempunyai banyak peluang untuk terus berkembang menjadikan Jakarta sebagai kota budaya dan pariwisata. 47 Apabila dilihat dari aspek yang lebih khusus maka Provinsi DKI Jakarta memiliki gambaran sebagai berikut : 48 a. Aspek Ekonomi Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dalam lima tahun terakhir, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku secara nominal mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari Rp. 299,97 triliun pada tahun 2002 menjadi Rp. 500,76 triliun pada tahun 2006. Dominasi sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa lainnya dalam perekonomian Jakarta belum tergoyahkan disamping sektor bangunan dan jasa-jasa. Sebagai tulang punggung perekonomian kota, peran sektor perdagangan dan jasa dalam pembentukan PDRB mencapai lebih dari 70%. Sektor perdagangan dan jasa meliputi sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan kontribusi sekitar 20%; sektor jasa keuangan persewaan dan jasa perusahaan sekitar 31% dan sisanya dari sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa lainnya. Pertumbuhan ekonomi selama lima tahun rata-rata mencapai 6 % per tahun. Jika pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi hanya 4,89%, maka pada tahun 2005 telah mencapai 6,01% dan tahun 2006 mencapai 5,90% PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama lima tahun juga mengalami peningkatan yang signifikan, yakni dari Rp. 35,30 juta per kapita pada tahun 2002 menjadi Rp. 57,26 juta per kapita pada tahun 2006. PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 29,46 juta per kapita tahun 2002 meningkat menjadi Rp. 35,70 juta per kapita tahun 2007. 49 Inflasi dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Pada tahun 2002 inflasi DKI Jakarta mencapai 9,08%, kemudian turun menjadi 5,78% pada tahun 2003, dan tahun 2004 meningkat menjadi 5,87%. Peningkatan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2005 dimana inflasi mencapai dua digit yaitu sebesar 16,06%, dan kembali turun menjadi 6,03% pada tahun 2006. Perkembangan inflasi 47

www.google.com,”Gambaran Umum Wilayah DKI Jakarta”,22 juli 2010 www.google.com,”Jakarta dilihat dari berbagai aspek”22Juli2010 49 ibid.

48


46 yang cukup berfluktuatif banyak disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat dalam merespon tekanan-tekanan yang terjadi dalam perekonomian secara keseluruhan melalui kebijakan administered prices seperti harga BBM, nilai cukai rokok, tarif tol dan PAM, serta tarif angkutan dalam kota.

b. Aspek Demografi Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta jumlah penduduk dalam periode 2002-2006 terus mengalami peningkatan walaupun pertumbuhannya mengalami penurunan. Tahun 2002 jumlah penduduk sekitar 8,50 juta jiwa, tahun 2006 meningkat menjadi 8,96 juta jiwa, dan dalam lima tahun ke depan jumlahnya diperkirakan mencapai 9,1 juta orang. Kepadatan penduduk pada tahun 2002 mencapai 12.664 penduduk per km2, tahun 2006 mencapai 13.545 penduduk per km2 dan diperkirakan dalam lima tahun ke depan mencapai 13.756 penduduk per km2. Laju pertumbuhan penduduk pada periode tahun 1980-1990 sebesar 2,42% per tahun, menurun pada periode 1990-2000 dengan laju 0,16% per tahun. Sepanjang periode 2002-2006 angka kematian bayi turun secara signifikan, yaitu dari 19,0 per 1000 kelahiran hidup tahun 2002 menjadi 13,7 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2006. dengan penurunan angka kelahiran total dari 1,56 pada tahun 2000 menjadi 1,53 pada tahun 2006, maka terlihat faktor dominan yang mempengaruhi pertambahan jumlah penduduk adalah turunnya angka kematian bayi disamping migrasi dalam jumlah yang cukup besar karena pengaruh daya tarik Kota Jakarta sebagai pusat administrasi pemerintahan, ekonomi, keuangan, dan bisnis. Dilihat dari struktur umum, penduduk Jakarta sudah mengarah ke “penduduk tua”, artinya proporsi “penduduk muda” yaitu yang berumur 0-14 tahun sudah mulai menurun. Bila pada tahun 1990, proporsi “penduduk muda” masih sebesar 31,9%, maka pada tahun 2006 proporsi ini menurun menjadi 23,8%. Sepanjang tahun 20022006, proporsi penduduk umur muda tersebut relatif stabil, yaitu sekitar 23,8%. Sebaliknya proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) naik dari 1,5% pada tahun 1990, menjadi 2,2% pada tahun 2000. Tahun 2006, proporsi usia lanjut mengalami kenaikan menjadi 3,23%. Kenaikan penduduk lansia mencerminkan


47 adanya kenaikan rata-rata usia harapan hidup, yaitu dari 72,79 tahun pada tahun 2002 menjadi 74,14 tahun pada tahun 2006. 50 c. Aspek sosial budaya Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2002-2005 mengalami peningkatan, yakni dari 75,6 pada tahun 2002 menjadi 76,1 pada tahun 2005. angka tersebut merupakan angka tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Sementara itu, IPM untuk nasional naik dati 65,8 pada tahun 2002 menjadi 69,6 pada tahun 2005. Koefisien Gini selama periode 2002-2006 menunjukkan angka yang berfluktuatif. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan distribusi pendapatan, walaupun ketimpangan pendapatan tersebut masih dalam kategori ketimpangan rendah, yakni 0,389 pada tahun 2002 dan 0,360 pada tahun 2006. indikator sosial lainnya adalah jumlah penduduk miskin. Berdasarkan survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 sebesar 277 ribu orang dan pada tahun 2007 menjadi 405,7 ribu orang. 51 Selama lima tahun terakhir Angka Harapan Hidup juga mengalami peningkatan yakni dari 72 tahun pada tahun 2002 menjadi 74 tahun pada tahun 2006. disamping indikator-indikator tersebut, kondisi sosial budaya dapat juga dilihat dari angka kriminalitas dan angka kenakalan remaja. Jika pada tahun 2005 angka kriminalitas mencapai 50.689 kasus dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 66.447 kasus. Pada tahun 2005 angka kenakalan remaja adalah 26 kasus, sedangkan pada tahun 2006 turun menjadi 12 kasus. d. Kesehatan Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, angka kesakitan DBD tahun 2003 mencapai 139,8 per 100.000 penduduk, tahun 2004 sebesar 202,7 per 100.000 penduduk, dan tahun 2005 sebesar 297,6 per 100.000 penduduk, dan tahun 2006 sebesar 316,2 per 100.000 penduduk. Sementara angka kejadian flu burung tahun 2005 mencapai 0,08 per 100.000 penduduk, dan tahun 2006 sebesar

50 51

ibid. ibid.


48 0,12 per 100.000 penduduk. Kondisi ini mendorong perlunya respon yang cepat terhadap penanganan penyakit menular. 52 Kapasitas Rumah Sakit ditunjukkan oleh jumlah tempat tidur yang mencapai 15.577 pada tahun 2002 dan 16.289 pada tahun 2006 atau 539 jiwa per 1 tempat tidur. Masalah yang dihadapi adalah berkaitan dengan distribusi rumah sakit, karena saat ini rumah sakit lebih terkonsentrasi di Jakarta Pusat dengan rasio mencapai 181 jiwa per tempat tidur. Fasilitas kesehatan lain adalah Puskesmas yang saat ini mencapai 44 unit Puskesmas Kecamatan dan 297 unit Puskesmas Kelurahan, kegiatan yang dilakukan Puskesmas antara lain Posyandu, penyuluhan, PSN-3M, penelitian epidemologi, fogging, penanggulangan TBC, usaha kesehatan masyarakat, dan pembinaan dukun bayi. Disamping itu juga dilakukan pelayanan persalinan, pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan pasien berobat jalan, pasien rawat inap penyakit DBD, dan poliklinik gawat darurat 24 jam. e. Pekerjaan Umum Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, sampai saat ini telah dapat dibebaskan tanah untuk pembangunan Banjir Kanal Timur seluas 1.586.999 m2, turap Banjir Kanal Barat sepanjang 4.000 m, Normalisasi kali sepanjang 31.140m, dan waduk seluas 500.060 m2. disamping itu, telah disusun master plan pengelolaan drainase; dan terpeliharanya saluran penghubung dan mikro sepanjang 13.595.117,74 m2. masalahnya adalah pemeliharaan sungai dan drainase kota masih belum optimal sehingga masih ditemukan kawasan rawan banjir dan meningkatnya air pasang. Adanya hunian pada lahan basah atau daerah parkir air menyebabkan kemampuan tanah menyerap air menjadi sangat berkurang. Masalah lainnya adalah berkaitan dengan penyelesaian sarana prasarana pengendalian banjir (BKT, polder, drainase, waduk dan lain sebagainya) dan peningkatan kerjasama pengendalian banjir dengan daerah penyangga (Bodetabekjur). 53 Berkaitan dengan Penerapan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas, sampai saat ini telah terpasang 201.574 titik-titik lampu, dan peningkatan kualitas 12.367 titik lampu. Disamping itu dalam kaitannya dengan layanan pengaduan, telah dapat diupayakan peningkatan respon time dari 7 hari menjadi 3 hari. Masalah yang dihadapi adalah belum terjangkau nya layanan PJU ke seluruh kawasan utamanya 52 53

ibid. ibid.


49 kawasan permukiman. Disamping itu, masih ditemukan PJU di lokasi-lokasi strategis yang kualitasnya belum sesuai standar. Dalam kaitannya dengan Sarana Jaringan Utilitas, masalahnya berkaitan dengan ketersediaan dan koordinasi pembangunan SJU. Mengenai pengolahan air limbah, saat ini telah dapat di fungsi kan 4 lokasi sarana pemulihan pencemaran air waduk, 2 unit Instalasi Pengolahan Air Kotor (IPAK) di Duri Kosambi dan Gebang, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di 4 pasar, 27 gedung kantor pemerintahan, 3 kawasan pemukiman, 2 kawasan industri kecil dan Taman Marga Satwa Ragunan. Masalahnya adalah berkaitan dengan belum merata nya pelayanan pengolahan limbah yang ada. Untuk pelayanan air bersih, saat ini telah dapat di fungsi kan 3 sumur bor di daerah rawan air bersih, instalasi pengolahan air bersih di Kamal Muara, dan 5.677 hidran umum. Namun, sarana yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan air bersih. Selama lima tahun terakhir telah dapat dibebaskan 134.732 m2 lahan untuk peningkatan jalan dan jembatan, telah diselesaikan 9 underpass dan 13 buah fly over, dilakukan peningkatan jalan arteri sepanjang 233.590 m, kolektor 1.045.641 m, lokal 3.148.215 m, dan trotoar sepanjang 50.940 m. disamping itu juga telah dilakukan pemeliharaan jalan sepanjang 2.045.719 m. masalahnya adalah berkaitan dengan tidak seimbangnya peningkatan jalan dengan peningkatan pengguna jalan (kendaraan dan orang), sehingga perlu dikembangkan jalan secara vertikal. Kebutuhan energi yang relatif besar adalah listrik dan gas. Saat ini listrik yang disalurkan sebanyak 18.732 GWh per tahun, sedangkan konsumsi gas mencapai 1,70 km3 per tahun. Juga telah dibangun kabel bawah laut untuk menyalurkan listrik ke Pulau Untung Jawa. Permasalahan yang dihadapi antara lain : Dengan meningkatnya pembangunan kota (MRT, bus way, monorail, dll), kebutuhan energi ke depan semakin tinggi; dan penyaluran listrik dengan kabel laut perlu dilakukan di seluruh kawasan Kepulauan Seribu. 54 Dalam hal yang menyediakan sarana dan prasarana bangunan gedung pemda, untuk kegiatan pemerintahan maupun pelayanan publik, masih dirasakan adanya kekurangan

dari

aspek

program

penyediaan,

pengelolaan,

perawatan,

dan

pemeliharaan. Sampai saat ini jumlah bangunan milik pemda sebanyak lebih kurang 54

ibid.


50 6.000 gedung, yang antara lain terdiri dari gedung fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya serta khusus. Sebagian dari gedung tersebut berumur lebih dari 30 tahun. Hal tersebut mengakibatkan belum optimalnya dalam mendukung kegiatan pemerintahan maupun pelayanan publik. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih dalam aspek penyelenggaraan gedung. Dari berbagai aspek tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Provinsi DKI Jakarta sangat membutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena mengalami penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebabkan adanya kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca reformasi di sisi lain dinamika kondisi masyarakat terus berkembang. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan sarana pendorong berupa pembangunan infrastruktur publik sedangkan di sisi lain jumlah pendapatan Pemprov DKI Jakarta terbatas alokasi nya untuk pembiayaan sarana infrastruktur publik, selain itu pada tahun 2008 Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU), melihat kondisi demikian dibutuhkan terobosan di dalam alternatif pembiayaan, dalam hal ini adalah berupa Obligasi Daerah. Pembangunan kota (MRT, busway, monorail, dan laiii-lain), kebutuhan energi ke depan scmakin tinggi; dan penyaluran listrik dengan kabel laut perlu dilakukan di seluruh kawasan Kepulauan Seribu, Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana bangunan gedung Pemda, untuk kegiatan pemerintahan maupun pelayanan publik, masih dirasakan adanya kekurangan

dari

aspek

program

penyediaan,

pengelolaan,

perawatan,

dan

pemeliharaan. Sampai saat ini jumlah bangunan milik Pemda sebanyak lebih kurang 6.000 gedung, yang antara lain terdiri dari gedung rungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial, dan budaya serta khusus. Sebagian dari gedung tersebut berumur lebih dari 30 tahun. Hal tersebut mengakibatkan belum optimahiya dalam mendukung kegiatan pemerintahan maupun pelayanan publik. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian yang lebih dalam aspek penyelenggaraan bangunan gedung. Dari berbagai aspek tersebu; dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Provinsi DKI Jakarta sangat membutuhkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena mengalami penurunai tingkat kesejahteraan masyarakat yang disebabkan adanya kondisi ekononi yang beium sepenuhnya pulih pasca reformasi di sisi lain dinamika


51 kondisi masyarakat terus berkembang. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan sarana pendorong berupa pembangunan infrastruktur publik sedangkan di sisi lain jumlah pendapatan Pemprov DKI Jakarta terbatas alokasinya untuk pembiayaan sarana infrastruktur publik, selain itu pada tahun 2008 Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU),55 melihat kondisi demikian dibutuhkan terobosan di dalam altematif pembiayaan, dalam hal ini adalah berupa Obligasi Daerah. Provinsi DKI Jakarta menurut Departemen Keuangan memiliki tingkat indeks fiskal yang cukup tinggi, sehingga berdasarkan rencana penerapan sistem Dana Alokasi Umum murni yang dianut Pemerintah saat ini Provinsi DKJ sudah tidak mendapatkan DAU ataupun dana penyesuaian DAU, padahal sebelumnya pada tahun 2007 Provinsi DKI Jakarta mendapatkan dana penyesuaian DAU sebesar Rp. 653,081 miliar56 dan biasanya digunakan untuk membiayai belanja pegawai di lingkungan Pemprov DKJ Jakarta.57 Dengan demikian akan terjadi pengurangan pada sektor pendapatan pada keuangan Provinsi DKI Jakarta. Proyeksi keuangan Pemprov DKI Jakarta 2008-2013:

55

Ibid., hal. 63.

56

'DAU 2009.

Gorontalo

DKI

Akan

Jakarta,

Kaltim

Dan . 27 Juni

Turun,"

57 213

"21 Anggota DPR DAPIL DKI Harus Perjuangan DAU,

dkiiakarta.go.id.44.mastenyebnet.com/beri^ 27Jym2Q09.


52 Tabel 2.1 Proyeksi Pendapatan (miliar Rupiah)

Uraian

TAHUN

(1)

1. PENDAPATAN

2008

2009

2010

2011

2012

2013

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

10.381,54 11.487,37 12.806,60 14.225,96 15.226,96 17.374,76

ASLI DAERAH Pajak Daerah Retribusi Daerah Laba usaha daerah

8.484,27

9.347,26

10.400,89 11.521,70 12.681,20 13.941,48

363,57

384,64

400,16

415,68

433,42

450,04

170,97

207,91

250,02

297,95

352,79

415,24

1.362,73

1.547,56

1.755,53

1.991,63

2.261,81

2.568,00

8.380,00

9.253,34

10.373,39 11.493,44 12.607,11 13.923,26

8.150,00

9.010,56

10.124,22 11.237,89 12.351,55 13.667,70

230,00

242,78

249,17

255,56

255,56

255,56

29,99

408,87

463,81

526,19

597,57

678,47

Lain-lain PAD yang sah

2. DANA Bagi hasil pajak

b. Bagi

hasil

bukan

pajak

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan

18.791,53 21.149,57 23.643,80 26.246,59 28.933,89 31.976,49


53 Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2007-2012

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dari uraian tabel di atas dapat dilihat adanya selisih antara Belanja Daerah dan Pendapatan, menurut RPJMD Tahun 2007 – 2012 selisih tersebut dibiayai melalui Sisa Lebih Penghitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA),58 meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan untuk digunakannya sumber pembiayaan lain seperti Obligasi Daerah dan Pinjaman Daerah sebab perolehan SILPA tergantung pada pemakaian anggaran keuangan, artinya anggaran terserap optimal maka jumlah SILPA akan mengecil.

2.6.2 Potensi Penerbitan Obligasi Daerah Menurut Purwoko,59 penelitian tentang potensi dasar obligasi negara yang dijual secara retail yang dilakukan badan Pengkajian Ekonomi dan Kerjasama Internasional, Departemen Keuangan, dengan menggunakan data Susenas 2002 dan SKTR 2003 sebagai sumber data, menunjukkan bahwa terdapat 6,4 juta keluarga mampu dengan total investasi sebesar Rp. 81,9 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 61,32% atau sekitar Rp. 50,2 triliun adalah tabungan dalam bentuk likuid. Apabila dari jumlahj tersebut diasumsikan sekitar 20% diinvestasikan dalam bentuk obligasi, maka akan mampu menyerap obligasi sebesar Rp. 10,0 triliun per tahun. Tabel berikut menunjukkan gambaran sebaran keluarga sejahtera per provinsi dan potensinya sebagai target pasar obligasi.

58 59

Ibid, hal. 66. Purwoko, op.cit. hal. 27 – 28.


54 Tabel 2.2 Sebaran Keluarga Sejahtera di Indonesia

Provinsi

Jumlah

Total

Keluarga Investasi

Investasi

Likuid

Potensi Pasar

Nilai (Miliar Persen

(Miliar Rp)

(Miliar Rp)

Sumatera Utara 438.76

5,910.60

3,624.58

724,92

7.22%

Riau

DKI 357.09

5,035.29

3,087.81

617.56

6.15%

Jakarta

Jawa 489.47

8,259.22

5,064.83

1,012.97

10.08%

Barat

Jawa 1,046.72

12,469.98

7,647.01

1,529.40

15.22%

Tengah

Jawa 688.34

7,870.69

4,826.57

10,127.70

6,210.65

(Ribu)

Timur

893.28

Rp)

9.6!%

965.31

12,242.13

12.36%

Sumber: Susenas 2002 dan SKTR 2003, diolah Dalam tabel di atas terlihat Provinsi DKI Jakarta menempati posisi ketiga terbesar dalam potensi pasar obligasi negara ritel dengan presentase 10.08%. Apabila mereka berpotensi sebagai calon pembeli obligasi negara dalam bentuk ritel, secara logika mereka juga berpotensi sebagai calon pembeli Obligasi Daerah, apabila Obligasi Daerah tersebut dijual dalam bentuk ritel. Bahkan, dengan semangat otonomi daerah yang sedang euforia saat ini, bukan tidak mungkin kalau Obligasi Daerah akan lebih diminati masyarakat dibandingkan dengan minat masyarakat terhadap obligasi negara. 2.6.3 Pelaksanaan Rencana Penerbitan Obligasi Daerah Pemprov DKI Jakarta memiliki rencana untuk menerbitkan Obligasi Daerah sebagaimana dikatakan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Fauzi Bowo pada saat penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2007-2012 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta pada bulan Januari 2008.60 Tujuan dari penerbitan Obligasi Daerah Pemprov DKI Jakarta adalah untuk mengoptimalisasikan manfaat

60

"Pemprov DKI Jakarta Rencanakan Penerbitan Obligasi .antara.co.id/view/?i=1200913 820&c=EKB&s=>. 12 November 2008.

Daerah,

55 dari berbagai sumber pendanaan alternatif untuk memenuhi target APBD DKI Jakarta yang diprediksi mencapai Rp 30 triliun. Syamsidar Siregar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD DKI Jakarta juga mengatakan rencana penjualan Obligasi Daerah Pemprov DKI Jakarta sedang dibahas dan kemungkinan akan diterbitkan pada tahun 2009.61 Dalam pelaksanaan rencana penerbitan Obligasi Daerah Pemprov DKI Jakarta pada bulan September 2008 Pemprov DKI Jakarta telah menggandeng Bank Dunia dan International Financial Corporation (IFC) untuk menerbitkan. Obligasi Daerah di tahun 2009,62 tindak lanjut dari rencana tersebut bahkan sudah tertuang di dalam Roadmap DKI Bond Issue (optimistic scenario) yang mana di dalamnya kick off dimulai pada bulan April 2008 dan pada bulan Juni 2009 Pemprov DKI direncanakan sudah melaksanakan penawaran umum (public offering)63 Namun perkembangan pada Oktober 2008 di dalam pembahasan awal antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta telah mengalami hambatan yang disebabkan oleh buruknya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov DKI Jakarta karena mendapat penilaian disclaimer (tidak memberikan pendapat) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2007.64 Melihat kenyataan ini Gubernur Provinsi DKI Fauzi Bowo menyatakan Pemprov DKI saat ini sedang memperbaiki neraca aset dan penerbitan Obligasi Daerah Pemprov DKI Jakarta baru akan dilakukan jika laporan keuangan Pemprov DKI mampu mendorong Obligasi Daerah tersebut mendapat peringkat yang terbaik.65 Sejak dicetuskankan rencana penerbitan Obligasi Daerah pada awal tahun 2008 sampai dengan saat ini pelaksanaan rencana penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjalan sangat lambat karena menjelang akhir batas waktu yang ditetapkan di dalam Roadmap DKI Bond Issue pada bulan Juni 2009 61

"Laporan Keuangan Ganjal Obligasi DKI Jakarta," . 19 Juni 2009. 62

"Menuju Obligasi Daerah, DKI Gandeng Bank Dunia," <3ittp7/www.iakarta.go.id/v22//berita/index.php?idm=&ins= 1 &idkb=l&Jd bcrita^ 1878>. 19 Juni 2009. 63

'Wawancara dengan Kasubag Penanaman Modal dan Promosi Biro Administrasi Perekonomian Setda Pemprov DKI Jakarta Bapak Pujiono pada tanggal 23 Juni 2009. 64

"Laporan Keuangan Ganjal Obligasi Jakarta," op.cit.

65

Ibid.


56 ternyata perkembangannya masih berada pada tahap persiapan awal. Kondisi yang demikian diduga disebabkan adanya kendala proses penerbitan Obligasi Daerah karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemprov DKI yang berstatus disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan.66 Dalam kaitan dengan prosedur penerbitan Obligasi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencoba untuk memulai langkah-langkah persiapan awal dengan melakukan kajian awal lintas instansi di bawah Pemprov DKI Jakarta yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta, Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, biro perekonomian Pemprov DKI Jakarta, dan Badan Penanaman Modal dan Investasi Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menerbitkan Obligasi Daerah. Sampai dengan saat ini perkembangan pelaksanaan rencana penerbitan Obligasi Daerah telah mencapai hal-hal sebagai berikut :

a. Rencana pembentukan tim persiapan atau satuan kerja khusus penerbitan Obligasi

Daerah.

Pada Januari 2008 di hadapan peserta rapat paripurna DPRD DKI Jakarta

Gubernur Fauzi Bowo telah menyampaikan adanya rencana pembentukan satuan

kerja khusus untuk mengelola Obligasi Daerah terkait dengan rencana Pemprov DKI

Jakarta untuk memanfaatkan pendanaan alternatif dalam jangka waktu lima tahun ke

depan.67 Satuan Kerja inilah yang nantinya bertugas melakukan persiapan penerbitan

Obligasi Daerah dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kegiatan investasi

yang akan dibiayai oleh Obligasi Daerah yang mencakup Kerangka Acuan Kerja

(KAK), Studi Kelayakan Kegiatan, Proyeksi Keuangan, dan Perhitungan Kemampuan

Keuangan Daerah. Sampai dengan saat ini baru dibuat Rancangan Keputusan

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Tim Persiapan

Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,68

66

Ibid.

67

"Satker Pengelolaan Obligasi Daerah Perlu Dibentuk/ jd/blo^008^

Dibentuk/> 19 Juni 2009. 68

Laporan Persiapan Pelaksanaan Penerbitan Municipal Bond (Obligasi Daerah) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Jakarta: Biro Administrasi Perekonomian Setda Previnsi DKI Jakarta, 2008), hal. 36-41.


57 b. Penentuan Kegiatan

Sampai dengan saat ini belum ada penetapan dari Pemprov DKI Jakarta tentang

proyek apa yang akan ditetapkan sebagai kegiatan yang akan dibiayai melalui

penerbitan Obligasi Daerah. Meskipun demikian di dalam Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-

2012 (RPJMD 2007-2012) pada Bab VI Arah Kebijakan pada poin 6.4.1 Sumber

Penerimaan Daerah, terkait dengan Kebijakan Sumber Penerimaan Daerah dalam

lima tahun ke depan pada nomor 2 dinyatakan sebagai berikut,

"Menggunakan pinjaman dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan

obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai infrastruktur

publik seperti Mass Rapid Transit (MRT), jalan tol dalam kota, pembangunan

Intermediate Treatment Facility (ITT) dan proyek-proyek besar lainnya."

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kegiatan yang akan dibiayai melalui

rencana penerbitan Obligasi Daerah Pemprov DKI Jakarta adalah infrastruktur publik

berupa MRT, jalan tol dalam kota, ITF dan proyek-proyek besar lainnya. Selain itu,

secara lebih spesifik penentuan kegiatan yang akan dibiayai melalui penerbitan

Obligasi Daerah dapat diketahui berdasarkan usulan Biro Administrasi Perekonomian

Setda Provinsi DKI Jakarta yang mengusulkan proyek Tanjung Priok Acces (akses

jalan tol pelabuhan Tanjung Priok) sebagai kegiatan yang akan dibiayai melalui

penerbitan Obligasi Daerah.

2.6.4 Kasus posisi

rencana penerbitan Obligasi Daerah oleh Pemprov DKI Jakarta dapat diuraikan

sebagai berikut:

a. Januari 2008 :

1)

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Fauzi Bowo menyampaikan Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) DKI Jakarta 2007-2012 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI

Jakarta yang tertuang di dalam rencana penerbitan Obligasi Pemprov DKI Jakarta

untuk mengoptimalisasikan alterative pembiayaan.


58 2)

Gubernur Provinsi DKI Jakarta menyampaikan adanya rencana pembentukan

satuan kerja khusus untuk mengelola Obligasi Daerah terkait dengan rencana

penerbitan Obligasi Pemprov DKI Jakarta.

3)

Biro Administrasi Perekonomian Setda Pemprov DKI Jakarta dan instansi

terkait di Dilakukan Pemprov DKI Jakarta memulai studi awal Persiapan Pelaksanaan

Penerbitan Municipal Bond (Obligasi Daerah) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, yang menghasilkan:

a)

Laporan studi awal;

b)

Usulan Rancangan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Tentang Tim Persiapan Obligasi Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta;

c)

Usulan proyek (kegiatan) yang dibiayai melalui penerbitan Obligasi Daerah,

yaitu Tanjung Priok Access, dan

d)

Roadmap DKI Bond Issue (optimistic scenario) yang memuat rencana

penerbitan Obligasi Daerah dan kick off April 2008 sampai dengan public offering

Juni 2009.

b. September 2008, Pemprov DKI Jakarta menggandeng Bank Dunia dan

International Financial Corporation untuk menerbitkan Obligasi Daerah di tahun

2009

c. Oktober2008:

1)

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi OKI Jakarta Syamsidar

Siregar menyatakan saat ini sedang diadakan pembahasan awal mengenai rencana

penerbitan Obligasi Pemprov DKI Jakarta,

2)

LKPD Pemprov DKI Jakarta mendapat penilaian disclaimer opinion (tidak

memberikan pendapat) dari BPK untuk laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun

2007.

3)

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Fauzi Bowo menyatakan akan memperbaiki

terlebih dahulu neraca aset keuangan daerah sebagai respon atas temuan BPK dan

menunda penerbitan Obligasi Daerah.


59 Pelaksanaan penerbitan Obligasi Daerah oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini

berjalan sangat lambat dan diduga penyebabnya adalah karena Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2007 Pemprov DKI Jakarta yang dinyatakan

disclaimer atau tidak diberikan pendapat oleh BPK.69

Terhambatnya rencana penerbitan Obligasi Daerah oleh Pemprov DKI Jakarta

karena masalah LKPD yang disclaimer, muncul karena adanya pendapat dari

beberapa pihak antara lain, pertama, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Departemen Keuangan Republik Indonesia Bapak Mardiasmo yang menyatakan

sebelum menerbitkan Obligasi Daerah, Pemprov DKI Jakarta harus memiliki laporan

keuangan yang transparan sesuai aturan dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu

laporan keuangan juga harus mempunyai pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan,

karena diperlukan untuk meyakinkan para investor agar mau membeli surat Obligasi

Daerah. Jika laporan keuangannya baik dan mendapat peringkat AAA, Obligasi

Daerah akan lebih mudah dijual dan sebaliknya Obligasi Daerah akan susah dijual

jika kondisi keuangan daerah buruk,70 Kedua, pendapat Ketua BPK Anwar Nasution

yang menyatakan selama Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih berstatus

disclaimer maka tidak ada orang yang mau membeli Obligasi Daerah.71 Ketiga,

pendapat dari Sekretaris Komlsi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Nurmansyah Lubis

menyatakan Pemprov OKI Jakarta masih belum layak menerbitkan obligasi karena

neraca keuangannya masih sulit mendapatkan opini unqualified atau wajar tanpa

pengecualian.230 Mengenai permasalahan ini perlu dikaji lebih lanjut apakah masalah

opini disclaimer LKPD dan credit rating (peringkat Obligasi Daerah) menjadi

hambatan di dalam proses penerbitan Obligasi Daerah Pemprov DKI Jakarta apabila

dilihat dari segi hukum.

Analisis

LKPD Tahun 2007

Pemprov

DKI

Jakarta

Yang Berstatus

Disclaimer Opinion Dalam Prosedur Penerbitan Obligasi Daerah Dalam pemeriksaan

69

"Laporan Keuangan Ganjal Obligasi DKI Jakarta," op.cit.

70

Ibid.

71

"SILPA Menumpuk, Anggaran Tidak Optimar . 19 Juni 2009.


60 laporan keuangan suatu perusahaan akuntan akan memberikan empat macam

pendapat, yaitu:72

a. Unqualified Opinion (Pendapat Baik Tanpa Pembatasan atau Wajar Tanpa

Pengecualian). Pendapat mi diberikan oleh akuntan apabila, berdasarkan pemeriksaan

yang dilakukan sesuai dengan PSAK, penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAK

yang diterapkan secara konsisten dan mengandung penjelasan-penjelasan yang

diperlukan sehingga tidak ada bahan-bahan hukum yang menghalangi pihak akuntan

untuk melaksanakan pemeriksaan SAK.73

b. Qualified Opinion (Pendapat Wajar dengan Pengecualian atau Pendapat

Kualifikasi). Atas laporan keuangan yang diperiksanya, akuntan memberikan

pendapat wajar dengan kualifikasi atas penyajian laporan keuangan tersebut karena

tidak sesuai dengan SAK atau karena adanya catatan atau pembatasan atau

pengecualian tertentu. Persoalan yang menyebabkan diberikannya catatan oleh

akuntan disebutkan dalam laporan dengan penjelasan mengenai sebab-sebab

diberikan catatan serta akibatnya atas posisi keuangan dan hasil operasional

perusahaan bila dapat dinilai dengan pendapat wajar.

c. Adverse Opinion (Pendapat Tidak Wajar). Pendapat ini disampaikan karena

akuntan dalam pemeriksaannya menemukan penyimpangan yang signifikan terhadap

SAK yang berlaku umum, baik dalam penyajian maupun penyusunan laporan

keuangan.

d. Disclaimer Opinion/No Opinion (Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat/1 anpa

Pendapat). Dalam hal ini akuntan yang bersangkutan menolak memberikan pendapat

atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksanya. Hal ini dapat terjadi karena

laporan akuntan tersebut tidak memiliki cukup bukti yang dapat dipergunakan untuk

memberikan pendapamya secara profesional seperti yang dipersyaratkan oleh PSAK.

Atau penolakan pendapat dapat disebabkan karena pembatasan bidang pemeriksaan

atau karena adanya ketidakpastian yang lu IT biasa mengenai jumlah.

Status disclaimer LKPD Pemprov DKI memang patut disayangkan sebab

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara sebenarnya memiliki berbagai fasilitas

72

"Emisi Bond DKI Terancam Gagal, Gubernur Minta Depkeu Revisi Syarat Penerbitan" . 19 Juni 2009. 73

M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, op. cit., hal. 90-91.


61 dan sumber daya manusia yang cukup mengelola keuangan daerah namun ternyata hal

tersebut tidak dapat dioptimalkaii dengan baik, hal ini menunjukkan lemahnya aspek

manajemen keuangan dari Pemprov DKI Jakarta karena tidak diterapkannya tata

kelola pemerintahan yang baik.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak ditemukan

satupun ketentuan yang secara khusus mensyaratkan adanya Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah hams berstatus tidak disclaimer opinion untuk penerbitan Obligasi

Daerah, meskipun demikian bukan berarti hal tersebut sama sekali tidak diatur. Di

dalam prosedur penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia untuk dapat menerbitkan

Obligasi Daerah maka suatu Pemerintah Daerah harus menempuh alur perizinan yang

ketat dan memenuhi berbagai persyaratan.

Sebagaimana

sudah

diuraikan

pada

Bab

sebelumnya

berbagai

alur

perizinan dan persyaratan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Tahap perencanaan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.07/2006

Tentang Tata cara Penerbitan, Pertanggung jawaban, Dan Publikasi Informasi

Obligasi Daerah pada tahap ini Pemprov DKJ Jakarta hams mendapatkan persetujuan

prinsip dari DPRD yang meliputi:

1.

nilai bersih maksimal Obligasi Daerah;

2.

jumlah dan nominal Obligasi Daerah yang diterbitkan;

3.

penggunaan dana Obligasi Daerah;

4.

pembayaran pokok, kupon dan biaya lainnya yang timbul sebagai

Akibat dari penerbitan Obligasi Daerah yang dimaksud. Berdasarkan Pasal 7

ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.07/2006 Tentang Tata cara

Penerbitan, Pertanggung jawaban, Dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah

persetujuan prinsip dari DPRD baru dapat diajukan jika Pemerintah Daerah telah

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1.

menentukan kegiatan;

2.

membuat kerangka acuan Kegiatan;


62 3.

menyiapkan studi kelayakan Kegiatan yang dibuat oleh pihak yang independen

dan kompeten;

4.

memantau

batas

kumulatif pinjaman

serta

posisi

kumulatif pinjaman

daerahnya; dan

5.

membuat proyeksi keuangan dan perhitungan

kemampuan pembayaran

kembali.

Dari ketentuan mengenai perlu adanya persetujuan prinsip DPRD inilah

kontrol mengenai masalah LKPD dapat dilakukan, meskipun tidak ada ketentuan

yang melarang Pemerintah Daerah dengan LKPD yang berstatus disclaimer untuk

menerbitkan Obligasi Daerah namun DPRD dapat melakukan penolakan atas

permohonan persetujuan prinsip yang diajukan oleh Pemprov DKI Jakarta, hal ini

dimungkinkan sebab di dalam persetujuan prinsip tersebut meliputi masalah

pembayaran pokok, kupon dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat dari

penerbitan Obligasi Daerah. DPRD dapat mengajukan argumentasi bahwa apabila

mereka memberikan persetujuan prinsip sedangkan status LKJPD masih disclaimer

maka mereka juga ikut bertanggung jawab jika di kemudian hari terjadi risiko gagal

bayar padahal sebelumnya mereka sudah menyepakati tentang pembayaran pokok,

kupon dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat dari penerbitan Obligasi Daerah,

Konsekuensinya kondisi APBD akan terganggu sebab berdasarkan Pasal 61 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan

Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa apabila penerimaan dari investasi sektor

publik tersebut belum mampu untuk memenuhinya maka pembayaran pokok, bunga

dan denda Obligasi Daerah dianggarkan dalam APBD sampai dengan Obligas^

Daerah dinyatakan lunas.

Dengan demikian adalah hak dari DPRD DKI untuk menolak memberikan

persetujuan prinsip terhadap rencana penerbitan Obligasi Daerah Pemprov DKI

dengan alasan status disclaimer LKP.3 Tahun 2007 menunjukan kelemahan

manajemen keuangan Pemprov sehingga risiko kegagalan menjadi lebih tinggi, dan

apabila terjadi kegagalan maka APBD DKI Jakarta akan terganggu karena hams tetap

melunasi pokok, bunga, dan denda Obligasi Daerah.

b.

Tahap pengajuan usulan dan persetujuan


63 Jika di dalam proses tahap perencanaan Pemerintah Daerah dalam hal ini

Pemprov DKI Jakarta mendapatkan persetujuan prinsip DPRD untuk menerbitkan

Obligasi Daerah, Pemprov DKI Jakarta sebagai calon emiten harus mengajukan

usulan dan persetujuan mengenai rencana penerbitan kepada Menteri Keuangan

melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan menyertakan syarat-

syarat berikut:

1.

Studi Kelayakan Kegiatan;

2.

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);

3.

Peraturan Daerah tentang APBD tahun yang bersangkutan dan Peraturan

Daerah tentang perhitungan APBD tiga tahun terakhir;

4.

Perhitungan tentang kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kewajiban

pembayaran kembali obligasi daerah/ proyeksi Debt Service Coverage Ratio (DSCR);

dan

5.

Surat persetujuan prinsip DPRD.

Berbagai

persyaratan

tersebut

kemudian

dinilai

berdasarkan kelengkapan

syarat administrasi dan keuangan. Penilaian keuangan meliputi penilaian:

1.

Penilaian kemampuan keuangan Pemerintah Daerah

Penilaian ini dilakukan berdasarkan pada kemampuan Pemerintah Daerah untuk

membayar bunga dan pokok Obligasi Daerah yang akan dikeluarkan, berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah Pasal 12

huruf V pokok Obligasi Daerah akan ditambahkan dalam pinjaman-pinjaman pokok

daerah, untuk menunjukkan bahwa jumlah pokok pinjaman yang baru tidak melebihi

75% dari jumlah penerirnaan umum APBD tahun sebelumnya (dikurangi Dana

Alokasi Khusus/DAK, dana darurat, dan pinjaman pokok Pemerintah Daerah yang

beredar jika ada) dan pada Pasal 12 huruf 'b' yang mensyaratkan perhitungan rasio

proyeksi kemampuan keuangan daerah (debt service coverage ratio/DSCR) untuk

jangka waktu pembangunan proyek-proyek ditambah jangka waktu pinjaman

(obligasi). DSCR untuk mengembalikan pinjaman tersebut paling sedikit 2,5 (dua

koma lima) tiap tahunnya.

Penilaian ini dilakukan berdasarkan pada kemampuan Pemerintah Daerah untuk

membayar bunga dan pokok Obligasi Daerah yang akan dikeluarkan, berdasarkan


64 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah Pasal 12

huruf 'a* pokok Obligasi Daerah akan ditambahkan dalam pinjaman-pinjaman pokok

daerah, untuk menunjukkan bahwa jumlah pokok pinjaman yang baru tidak melebihi

75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya (dikurangi Dana

Alokasi Khusus/DAK, dana darurat, dan pinjaman pokok Pemerintah Daerah yang

beredar jika ada) dan pada Pasal 12 huruf 'b' yang mensyaratkan perhitungan rasio

proyeksi kemampuan keuangan daerah (debt service coverage ratio/DSCR) untuk

jangka waktu pembangunan proyek-proyek ditambah jangka waktu pinjaman

(obligasi). DSCR untuk mengembalikan pinjaman tersebut paling sedikit 2,5 (dua

koma lima) tiap tahunnya.

2.

Penilaian jumlah kumulatif Pinjaman Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah Pasal

10 ayat (1) ditentukan bahwa batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan

Pemerintah Daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik

Bruto tahun yang bersangkutan.

Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah dihitung dengan cara

menjumlah Net Pinjaman Pemerintah dengan Net Pinjaman Pemerintah Daerah. Net

Pinjaman Pemerintah adalah total seluruh pinjaman Pemerintah dikurangi piutang

kepada Pemerintah Daerah. Net Pinjaman Pemerintah Daerah adalah total pinjaman

Pemerintah Daerah setelah dikurangi piutang kepada Pemerintah dan Pemerintah

Daerah lainnya.

Setiap tahun batas kumulatif pinjaman untuk seluruh Pemerintah Daerah ditentukan

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dengan mengikuti variabel jumlah

kumulatif pinjaman Pemerintah. Dalam memberikan penilaian atas usul penerbitan

Obligasi

Daerah,

Direktorat

Jenderal

Perimbangan

Keuangan

juga

harus

memperhatikan apakah nilai Obligasi Daerah melebihi batas kumulatif pinjaman

daerah untuk tahun yang bersangkutan.

3.

Penilaian jumlah defisit APBD

Sebagaimana

diatur

dalam

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

147/PMK.07/2006, dalam memberikan persetujuan penerbitan obligasi daerah,

Menteri Keuangan juga harus memperhatikan jumlah defisit APBD daerah yang


65 bersangkutan dengan memperhatikan batas maksimal kumulatif defisit APBN dan

APBD.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengendalian

Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat

Dan Pemerintah Daerah ditetapkan bahwa batas maksimal jumlah kumulatif defisit

APBN dan APBD Pasal 4 ayat (1) adalah 3% dan PDB tahun yang bersangkutan.

Untuk mengendalikan bahwa jumlah kumulatif APBN dan APBD tidak melebihi

batas tersebut, maka Menteri Keuangan menentukan batas maksimal defisit APBD

masing-masing daerah setiap tahunnya. Dalam memberikan persetujuan atas rencana

penerbitan obligasi daerah, perlu dipastikan bahwa jumlah defisit APBD tidak

melebihi batas tersebut pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan mekanisme di atas terlihat bahwa tidak ada satupun ketentuan yang

melarang suatu daerah dengan LKPD disclaimer untuk menerbitkan Obligasi Daerah.

Ketentuan mengenai kriteria LKPD hanya diatur di dalam Pedoman Penerbitan

Obligasi Daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

yang mewajibkan LKPD harus berstatus minimal pendapat Wajar Dengan

Pengecualian (qualified opinion).74 Jadi kekhawatiran usulan dan persetujuan rencana

penerbitan Obligasi Daerah Pemprov OKI Jakarta akan ditolak oleh Menteri

Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan meskipun Pemprov

DKI Jakarta sudah mendapatkan persetujuan prinsip DPRD dapat dikesampingkan

karena memang tidak ada aturan perundang-undangan yang mengarurnya. Dengan

demikian di tingkat persetujuan Menteri Keuangan atas usul rencana penerbitan

Obligasi Daerah Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak dapat memberikan penolakan

dengan alasan LKPD Tahun 2007 Pemprov DKI berstatus disclaimer sepanjang

usulan tersebut memenuhi syarat administrasi dan syarat keuangan.

2.6.4.1 Analisis LKPD Disclaimer Dan Pemeringkatan Efek Obligasi Daerah

Dalam Prosedur Penerbitan Obligasi Daerah

Dalam sub bab sebelumnya, sudah disampaikan mengenai pendapat dari Direktur

Jenderal

Perimbangan

Keuangan

Daerah

Depkeu

dan

Ketua

BPK

yang

74

Panduan Penerbitan Obligasi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan 2007, op. cit.t bal. 34.


66 mempermasalahkan keterkaitan antara LKPD disclaimer dengan pemeringkatan

Obligasi Daerah yang akan mempengaruhi keputusan calon investor pembeli Obligasi

Daerah. Mengenai LKPD disclaimer sendiri pada dasamya bukanlah menjadi

halangan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menerbitkan Obligasi Daerah selama dapat

memenuhi persyaratan-persyaratan dan mendapatkan izin dari DPRD. Mengenai

pengaruh LKPD disclaimer terhadap credit rating (pemeringkatan efek) Obligasi

Daerah hal ini perlu dicermati lebih mendalam bagaimanakah ketentuan mengenai

pemeringkatan efek terhadap Obligasi Daerah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

lembaga pemeringkat efek akan memberikan peringkat atas Obligasi Daerah

dengan berdasarkan:

a.

rekam jejak {track record) keuangan dan proyeksi kemampuan pembayaran

utang;

b.

prospek perekonomian Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

c.

RAPBD;

d.

Aspek manajemen, administrasi dan hukum;

e.

kelayakan proyek untuk dibiayai oleh Obligasi Daerah;

f.

Usulan rencana penjaminan; dan

g.

Proses pengadaan kontraktor dan pemasok.

Pemeringkatan dilakukan sebelum Obligasi Daerah ditawarkan di pasar modal dan

pada saat Obligasi Daerah sedang dipromosikan oleh Penjamin Emisi Efek. Calon

investor akan sangat bergantung pada peringkat ini untuk memutuskan tingkat

ketertarikan atas Obligasi Daerah tersebut. Dengan kondisi LKPD tahun 2007

Pemprov DKI Jakarta yang berstatus disclaimer jelas akan berpengaruh terhadap

track record keuangan, aspek manajemen dan administrasi dari calon Emiten,

sehingga peringkat rating yang didapat akan menjadi lebih rendah jika dibandingkan

dengan kondisi di mana LKPD berstatus unqualified atau qualified opinion. Dengan

demikian Obligasi Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki risiko lebih tinggi bagi

investor.

Dalam memberikan rating lembaga pemeringkat menentukan peringkat suatu efek

dengan menggunakan sirabol tertentu yang dapat memberikan gambaran kualitas Universitas Indonesia Aspek hukum..., Anthony Pratama Chandra, FH UI, 2011.

67 investasi dari suatu efek yang dinilai berkaitan dengan default risk (risiko gagal

bayar/serah), yaitu :75

a.

AAA: Peringkat Tertinggi (the best quality)

b.

AA: Peringkat Tinggi (high quality)

c.

A: Menengah, Atas, Sehat (upper medium quality)

d.

BBB: Menengah, Kualitas Baik, Sedikit Ketidakpastian (medium grade quality)

e.

BB: Cukup, Lebih Spekulatif

f.

B: Cukup, Lebih Spekulatif

g.

CCC: Spekulatif, Kurang Baik

h.

CC: Spekulatif, Peka untuk Macet

i.

C: Sangat Spekulatif (the lowest class of bonds)

j.

D: Pailit (default)

Menurut panduan penerbitan Obligasi Daerah proses pemeringkatan efek ini

dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek dalam jangka waktu satu bulan. Peringkat

efek ini hams selalu diperbaharui setiap tahunnya hingga jangka waktu Obligasi

Daerah berakhir. Dari analisis pakar,76 mereka merekomendasikan bahwa efek yang

berperingkat AAA sampai BB adalah termasuk efek yang memiliki kualitas sebagai

investment grade, yang berarti cukup aman untuk dibeli investor. Karena pada rating

ini sedikit risiko dilihat segi jumlah pokok dan hasilnya, yang terlindungi oleh aktiva

yang cukup besar, margin laba yang cukup tinggi dan tidak banyak terpengaruh

perubahan iklim usaha, namun biasanya memberikan basil yang relatif rendah, sebab

risiko yang dikandung efek ini kecil. Efek yang mempunyai rating BB ke bawah

dianggap bersifet spekulatif sampai sangat spekulatif. Cirinya antara lain adalah dapat

memberikan hasil yang cukup besar, tetapi investor dihadapkan pada risiko yang

tinggi pula. Biasanya para spekulator bermain di wilayah ini (BB sampai CC).

Pengaturan mengenai pemeringkatan efek bagi Obligasi Daerah dapat ditemukan

di dalam:

75

M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, op.cit., hal. 176-177.

76

ibid ,hal. 177=178.


68 a. angka 5 huruf *d* Peraturan Bapepam dan LK Nomor DC.C. 12 Tentang Pedoman

Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum

Obligasi Daerah yang menyatakan,

"Dalam hal Daerah mencantumkan hasil pemeringkatan Efek dan perusahaan

pemeringkat efek dalam Prospektus, maka hasil pemeringkatan Efek dari perusahaan

pemeringkatan Efek dimaksud wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK. pada saat

penyampaian Pernyataan Pendaftaran."77

b. angka 2 huruf V poin *2)' huruf *d' Peraturan Bapepam dan LK Nomor DC.C. 13

Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam rangka Penawaran

Umum Obligasi Daerah yang menyatakan,

“………..bagian terluar muka Prospektus wajib pula memuat informasi tentang....

hasil

pemeringkatan

Obligasi

Daerah,

jika

pemeringkatan dari Perusahaan Pemeringkat Efek."

Obligasi

Daerah

memperoleh

78

c. angka 4 huruf *d' poin '12)' Peratiiran Bapepam dan LK Nomor DC.C.14 Tentang

Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran

Umum Obligasi Daerah yang menyatakan,

"Data dan informasi dalam Prospektus ringkas wajib diungkapkan dengan urutan

sebagai berikut... data dan informasi tentang Penawaran Umum Obligasi Daerah,

meliputi..,. hasil peringkat Obligasi Daerah dari perusahaan pemeringkat Efek (jika

ada). 79

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pemeringkatan efek bukanlah

sesuatu yang wajib (nomia imperatif) di dalam penerbitan Obligasi Daerah melainkan

hanya nomia fakultatif saja artinya boleh dilaksanakan atau juga tidak dilaksanakan.

Peugaturan mengenai kewajiban pemeringkatan Obligasi Daerah hanya ada di dalrm 77

Departemen Keuangan, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-66/BL/2007, Peraturan Nomor IX.C. 12 angka 5 huruf M1. 78

Departemen Keuangan, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-67/Bl/2007, Peraturan Nomor DC.C. 13 angka 4. 79

Departemen Keuangan, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Ringkas Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-68/BL/2007, Peraturan Nomor IX.C.14 angka 4 huruf 'd' poin '12)'.


69 Panduan Penerbitan Obligasi Daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan.80 Pengaturan yang berbeda dapat kita temui pada ketentuan

mengenai penerbitan obligasi korporasi, berdasarkan pada Peraturan Bapepam dan

LK Nomor IX.C.1 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan

Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum angka 2 huruf V jo. angka 6 huruf *n'

menyatakan,

"Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Umum sebagaimana dimaksud

dalam ang ka 1 peraturan ini sekurang-kurangnya mencakup dokumen lain yang

diwajibkan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran." "Dokumen lain yang disebut

dalam angka 2 huruf *d' peraturan ini adalah peringkat yang dikeluarkan oleh

Perusahaan Pemeringkat Efek atas obligasi atau Efek yang bersifat utang lainnya."81

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pemeringkatan efek adalah wajib

(norma imperatif) di dalam penerbitan obligasi korporasi. Dengan demikian meskipun

LKPD Pemprov DKJ Jakarta berstatus disclaimer berdasarkan peraturan perundang-

undangan masih tetap dimungkinkan untuk menerbitkan Obligasi Daerah, bahkan

kekhawatiran mengenai pengaruhnya terhadap pemeringkatan efek (rating) Obligasi

Daerah yang akan menjadi lebih rendah jika LKPD Pemprov OKI Jakarta berstatus

disclaimer bisa dikesampingkan, karena peraturan perundang-undangan sendiri tidak

mewajibkan pemeringkatan efek bagi Obligasi Daerah sebagaimana ketentuan

tersebut diwajibkan di dalam obligasi korporasi. Ketentuan mengenai kewajiban

Permasalahan laporan keuangan yang berstatus disclaimer tidak hanya dialami

oleh Pemprov DKI Jakarta saja, permasalahan yang sama juga dihadapi oleh

Pemerintah Pusat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) BPK

memberikan penilaian disclaimer selama lima tahun berturut-turut semenjak tahun

80

Panduan Penerbitan Obligasi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan 2007, op. cit., ha). 34.

Di dalam panduan tersebut dinyatakan bahwa ketentuan mengenai pemeringkatan diatur di dalam Peraturan PT. BES Nomor I.F.3 namun setelah di telaah kembali pada peraturan PT. BES Nomor I.F.3 huruf '£' ialah mengecualikan Obligasi Daerah dari kewajiban. pelaporan hasil 81

Departemen Keuangan, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-113/PM/1996, sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.1 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan


70 2004 sampai dengan tahun 2008,82 meskipun demikian Pemerintah Pusat tetap

menerbitkan Surat Utang Negara (SUN)83 dan SUN tersebut ternyata tetap bisa

mendapatkan rating dari lembaga pemeringkat efek. Peringkat SUN pada tahun 2002

adalah CCC (selektif default), pada tahun 2003 B- dan B, pada tahun 2004 dan tahun

2005 pada B-f, pada tahun 2Q06 BB-, dan pada tahun 2007 pada posisi BB (stable).84

Jika SUN yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat bisa mendapatkan rating yang

'lumayan' logikanya hal yang sama juga bisa berlaku bagi Obligasi Daerah yang

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Apabila dibandingkan antara SUN dan Obligasi Daerah, maka akan tampak

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3 Perbandingan antara SUN dan Obligasi Daerah

Obligasi Daerah

No. Karakteristik SUN

1.

Dasar

UU No. 24 Tahun 2002 UU

Hukum

Tentang

Surat

No.

33

Utang Tentang

Negara"85

Tahun

2004

Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah

Pusat

Dan

Pemerintahan

Daerah

2.

Jenis

Ada dua macam :86

Obligasi pendapatan (Special

Surat

Revenue Bond) dengan jangka

Perbendaharaan

Negara waktu lebih dari satu tahun

dengan jangka waktu sampai sesuai dengan syarat perjanjian

dengan

12

bulan

dengan yang bersangkutan.

pembayaran diskonto;

Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep42/PM/2000, Peraturan Nomor IX.C. 1 angka 2 huruf 'e* jo. angka 6 huruf 'n'. 82

"Laporan Keuangan Pemerintah 'Disclaimer' Lima Tahun 27 Juni 2009. disclaimer.5 .tahun.berturut-turut>. 27 Juni 2009.

Berturut-turut," .com/read/xml>.

83

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. 84

“Menkeu: Peringkat SUN Selama Lima Tahun Terakhir Membaik”,
Ibid, Pasal 3 ayat (I), (2), dan (3). 245/iiW.,PasaIS,6,dan7.


71 Obligasi

Negara

dengan

jangka waktu lebih dari

12

bulan

dengan

kupon

dan/atau dengan pembayaran

bunga secara diskonto.

3.

Penerbit

Diterbitkan oleh Pemerintah

Diterbitkan oleh

Pemerintah

Pusat

persetujuan

DPR

sebelumnya

dengan Daerah

RI

dengan

persetujuan

dan DPR 3 (persetujuan prinsip dan

berkonsultasi penerapan Perda) dan Menteri

dengan Bank Indonesia.243

Keuangan (Pemerintah Pusat).

Dari label di atas dapat diketahui bahwa tingkat keamanan investasi Obligasi Daerah

pada dasarnya dapat diandalkan Sebagaimana £UN, karena meskipun tidak dijamin

oleh undang-undang namun Obligasi Daerah dijamin mekanisme penjaminan yang

berlapis oleh aset yang berkembang berupa kegiatan proyek investasi yang

menghasilkan pendapatan dan bermanfaat bagi masyarakat, Am apabila tidak

mencukupi maka pembayaran pokok, bunga, dan denda Obligasi Daerah dianggarkan

dalam APBD sampai dengan kewajiban tersebut lunas, bahkan dalam kondisi tertentu

barang milik Daerah yang melekat pada proyek investasi pun juga dapat menjadi

jaminan, dengan demikian risiko tcrjadinya gagal bayar dapat diperkecil.

Tujuan dari penerbitan Obligasi Daerah adalah untuk membiayai kegiatan

(proyek investasi publik) yang bermanfaat bagi masyarakat dan menghasilkan

pendapatan serta tidak diperuntukkan untuk menutup defisit anggaran daerah

sehingga memiliki efek ganda yaitu meningkatkan pembangunan secara konkrit bagi

masyarakat dan memberi jaminan bagi pembayaran kewajiban Obligasi Daerah.

Berbeda dengan SUN yang bertujuan untuk membiayai defisit keuangan negara.

Obligasi Daerah didesain untuk sebisa mungkin tidak membebani APBD dari suatu

Daerah. Dengan demikian titik berat pembahasan dalam rencana penerbitan Obligasi

Daerah haruslah kepada tingkat kelayakan proyek yang akan dibiayai dan manajemen

pengelolaannya jadi tidak sekedar pada aspek laporan keuangan daerah saja.


72 Menurut Biro Administrasi Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta yang

diwakili oleh Kasubag Penanaman Modal dan Investasi Bapak Pujiono,87 pada saat di

konfirmasi mengenai masalah LKPD tahun 2007 Pemprov DKI Jakarta yang berstatus

disclaimer yang dianggap menghambat proses penerbitan membenarkan bahwa

LKPD 2007 Pemprov DKI Jakarta yang berstatus disclaimer tidak bermasalah secara

hukum di dalam prosedur penerbitan Obligasi Daerah, meski demikian mengingat

sampai dengan saat ini belum ada satupun Daerah yang pernah menerbitkan Obligasi

Daerah maka Pemprov DKI Jakarta bertindak sangat hati-hati terhadap "aturan main"

penerbitan Obligasi Daerah Pemprov DKI Jakarta, sehingga Pemprov DKI Jakarta

lebih memilih untuk menunggu hasil laporan BPK mengenai LKPD tahun 2008

Pemprov DKI Jakarta apakah masih berstatus disclaimer ataukah sudah menunjukkan

perbaikan sehingga menjadi qualified atau unqualified opinion. Hal ini dilakukan

karena Pemprov DKI Jakarta berkeinginan untuk menghindari persoalan yang lebih

besar yang diprediksikan akan muncul jika tetap memaksakan diri untuk menerbitkan

Obligasi Daerah karena risiko penerbitan Obligasi Daerah tidak semata-mata pada

aspek hukum saja melainkan juga pada aspek teknis dari k clay akan proyek dan

aspek perkembangan perekonomian dari Provinsi DKI Jakarta. Jadi di dalam

pelaksanaan rencana penerbitan Obligasi Daerah, Pemprov DKI tidak hanya

memperhatikan aspek hukum akan tetapi juga aspek teknis dan aspek perekonomian

(aspek non-hukum) di dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan Obligasi

Daerah, meskipun itu berarti harus menggeser kembali jadwal pelaksanaan dari

Roadmap DKI Bond Issue,

2.6.4.2 Analisis

Penerbitan

Obligasi

Daerah

Dan

Penerapan

Tata

Kelola Pemerintahan Yang Baik

Kunci sukses Obligasi Daerah menurut Fuad Rahmany, ada lima hal, yaitu :88

a.

Pembayaran bunga secara tepat waktu

b.

adanya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan proyek yang

dibiayai Obligasi Daerah;

87

Wawancara dengan Kasubag Penanaman Modal dan Promosi Biro Administrasi Perekonomian Setda Pemprov DKI Jakarta Bapak Pujiono pada tanggal 23 Juni 2009 88

Fuad A. Rahmany, op.cit


73 c.

diberdayakannya

unit

pengelola

Obligasi

Daerah

yang

khusus

menangani Obligasi Daerah dan permasalahannya;

d.

adanya keyakinan masyarakat pada manajemen keuangan daerah;

e.

diterapkannya prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan daerah.

Menurut Agung Pambudhi,89 penerapan good governance harus diperhatikan

pemerintah pusat dalam penerbitan Obligasi Daerah yang akan dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah, bahkan menurutnya aspek good governance lebih penting

daripada ketertiban laporan keuangan dan potensi suatu Daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance} menurut para ahli90 seringkali

dipandang sebagai “bangunan dengan tiga tiang," ketiga tiang itu adalah transparansi,

akuntabilitas dan transparansi. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua

pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai

peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah, dengan biaya yang

minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable) dan berkala

haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa

yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus

informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat

dipantau. Akuntabilitas atau accountability adalah kapasitas suatu instansi

pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya

dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan

secara periodik. Artinya, setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya

yang dipercayakan kepadanya, mulai dan tahap perencanaan, implementasi, sampai

pada pemantauan dan evaluasi. Partisipasi merupakan perwujudan dan berubahnya

paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah

sekedar penerima manfaat (beneficiaries) atau objek belaka, melainkan agen

pembangunan (subjek) yang mempunyai porsi yang penting. Dengan prinsip "dari dan

untuk rakyat," mereka harus memiliki akses pada perbagai institusi yang 89

"Pertimbangkan Good Governance," . 13 Juli 2009. 90

Max H. Pohan, "Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal Yang Baik (Local Good Governance) Dalam Era Otonomi Daerah" (Makalah disampaikan pada Musyawarah Besar Pembangunan Musi Banyuasin ketiga, Sekayu, 29 September I Oktober 2000), hal, 4-6,


74 mempromosikan pembangunan. Karenanya, kualitas hubungan antara pemerintah

dengan warga yang dilayani dan dilindunginya menjadi penting di sini.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penerapan good governance

menjadi salah satu kunci penting di dalam keberhasilan pclaksanaan penerbitan

Obligasi Daerah. Dari ketiga unsur good governance, ternyata unsur transparansi dan

akuntabilitas sangat terkait erat dengan pengelolaan keuangan. Keuangan daerah yang

transparan dan akuntabel berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap

manajemen keuangan daerah, apabila laporan keuangan daerah semakin transparan

dan akuntabel maka kepercayaan masyarakat akan ikut meningkat Kondisi LKPD

tahun 2007 Pemprov DKI Jakarta yang berstatus opini disclaimer menunjukan belum

optimalnya penerapan prinsip transparan dan akuntabel dalam manajemen keuangan

daerah. Unsur partisipasi masyarakat akan terwujud apabila Obligasi Daerah sudah

diterbitkan dan dibeli oleh masyarakat, itu artinya masyarakat secara langsung ikut di

dalam proses pembiayaan. Partisipasi pembiayaan ini dengan sendirinya akan

meningkatkan kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah,91 namun sebelum hal

itu terwujud, unsur tansparan dan akuntabel hams dipenuhi terlebih dahulu oleh

Pemprov DKI Jakarta perlu juga diingat bahwa pelaksanaan good governance adalah

bersifat menyeluruh dan tidak sektoral sehingga kewajiban pelaksanaan good

governance harus dijalani oleh seluruh instansi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Dengan demikian good governance adalah pra syarat yang terpenting untuk

dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta demi keberhasilan penerbitan Obligasi

Pemprov DKI Jakarta.

2.6.5

Perkembangan Dan Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pemerintah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sampai dengan saat ini rencana penerbitan Obligasi Daerah Pemprov DKI

Jakarta tidaklah terhenti sama sekali, melainkan masih dalam posisi menunggu

momentum yang pas, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu keluarnya hasil

penilaian oleh BPK terhadap LKPD tahun 2008 Pemprov DKI Jakarta, jika hasilnya

menunjukkan adanya perbaikan atau lepas dari opini disclaimer maka pada tahun

2010 rencana penerbitan Obligasi Daerah DKI Jakarta sudah dapat dilanjutkan 91

"Menyibak Manfaat Obligasi Daerah," . 13 Juli 2009.


75 kembali namun di sisi lain jika yang terjadi adalah sebaliknya maka Pemprov DKI

Jakarta kembali menunggu pada hasil penilaian BPK pada LKPD tahun berikutnya,

hal ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian di dalam

pelaksanaan rencana penerbitan Obligasi Daerah.92

Prospek penerbitan Obligasi Pemprov DKI Jakarta dapat dilihat dari dua aspek,

yaitu:

a. Aspek internal, antara lain:

1. Aspek hukum

Berdasarkan pembahasan pada sub bab sebelumnya Pemprov DKI Jakarta

tidak memiliki hambatan hukum untuk menerbitkan Obligasi Daerah.

2. Aspek organisasi

Terdapat dua hal yang hams dipenuhi, pertama Pemprov DKI Jakarta harus

mendapatkan persetujuan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kedua, Pemprov DKI

Jakarta harus mendapatkan izin penerbitan Obligasi Daerah dari Menteri Keuangan.

Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD selain dibutuhkan kesiapan yang

sangat matang dari Pemprov DKI Jakarta untuk mempersiapkan syarat-syarat

sebagaimana dibutuhkan dalam persetujuan prinsip juga dibutuhkan dukungan politik

yang kuat dari DPRD karena meskipun isu mengenai LKPD Pemprov DKI Jakarta

yang mendapat opini disclaimer, tidak menjadi syarat yang menghalangi secara

hukum penerbitan Obligasi Daerah namun isu tersebut dapat digunakan sebagai

alasan yang bersifat politis untuk menolak penerbitan Obligasi Daerah sebab DPRD

memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak suatu Raperda.

3. Aspek keuangan

Aspek keuangan ini terkait dengan kemampuan Pemprov DKI Jakarta dalam

membayar kembali pokok bunga Obligasi Daerah,93 hal ini dapat dilihat dari struktur

keuangan dan keberhasilan Pemprov OKI Jakarta dalam mencapai target-target

terutama target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD.94 Sebagaimana telah 92

Ibid Laporan Persiapan Pelaksanaan Penerbitan Municipal Bond (Obligasi Daerah) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, op.cit., hal. 72.

93

94

Ibid, hal. 78.


76 diketahui bahwa struktur keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari pendapatan

(penerimaan), belanja dan pinjaman daerah atau utang, maka faktor-faktor dari

struktur keuangan Pemprov OKI Jakarta tersebut perlu dipertimbangkan.

4. Aspek kelayakan proyek

Proyek yang akan dibiayai dengan penerbitan Obligasi Daerah harus benar-

benar memenuhi dua syarat, pertama merupakan infrastruktur publik yang bermanfaat

bagi masyarakat sehingga Pemprov DKI Jakarta sebagai emiten akan mendapatkan

dukungan luas dari masyarakat yang merasakan dampak dari pembangunan

infrastruktur publik tersebut. Kedua, proyek tersebut harus bisa memberikan

pendapatan atau penerimaan untuk digunakan sebagai pembayaran kewajiban

Pemprov DKI Jakarta kepada investor pemegang Obligasi Daerah (jaminan

pembayaran kewajiban pokok dan bunga Obligasi Daerah).

Pelaksanaan proyek infrastruktur publik seperti Tanjung Priok Access (jalan

tol pelabuhan Tanjung Priok) yang diusulkan oleh Biro Administrasi Perekonomian

Setda Provinsi OKI Jakarta telah memenuhi periteria ketentuan kegiatan yang dapat

dibiayai oleh penerbitan Obligasi Daerah karena pembangunan Tanjung Priok Access

merupakan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat karena merupakan sarana

transportasi publik dan pengoperasiannya akan dapat memberikan penerimaan kepada

Pemerintah Provinsi OKI Jakarta karena setiap pengguna jalan Tanjung Priok Access

akan dikenai tarif biaya perjalanan, Meskipun demikian studi kelayakan yang lebih

mendalam tetap diperlukan untuk mengkaji kelayakan proyek tersebut, jika tidak

maka aspek kelayakan proyek ini akan menjadi penghambat.

5. Aspek penyelenggara pemerintahan

Penyelenggara pemerintahan, menjadi penting mengingat pengelolaan

Obligasi Daerah langsung di bawah Pemerintah Daerah, dengan demikian akan sangat

rawan dengan risiko praktik-praktik menyimpang penyelenggaraan pemerintahan

(moral hazard),95 untuk itu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) sangat diperlukan. Kondisi LKPD Pemprov DKl Jakarta yang berstatus

disclaimer menjadi salah parameter bahwa tata kelola pemerintahan di Provinsi DKl

95

Bachrul Elmi, op.cit., hal. 37.


77 Jakarta masih harus diperbaiki karena belum sepenuhnya menunjukkan adanya

transparansi dan akuntabilitas.

b. Aspek eksternal, antara lain sebagai berikut :

1. Aspek pasar

Pasar Obligasi Daerah masih cukup menjanjikan, mengingat tingkat

persebaran keluarga sejahtera di Provinsi DKl Jakarta yang tinggi. Meskipun

demikian jika dibandingkan dengan obligasi lainnya, maka investor sangat

mempertimbangkan hasil (yield), risiko, dan likuiditas dari Obligasi Daerah di pasar

sekunder.96 Yield Obligasi Daerah kemungkinan besar akan terpengaruh oleh

ketentuan mengenai perpajakan, jika Obligasi Daerah dibebaskan dari pajak

penghasilan maka Obligasi Daerah akan lebih kompetitif jika dibandingkan dengan

obligasi lainnya. Risiko Obligasi Daerah akan dipengaruhi oleh cash flow penerimaan

proyek investasi yang dibiayai dan kemampuan keuangan Pemprov DKI Jakarta

untuk menjamin pembayaran pokok dan bunga Obligasi Daerah. Tingkat likuiditas

menjadi berpengaruh karena ada kemungkinan investor menjual Obligasi Daerah

yang dipegangnya jika ia membutuhkan uang.

2. Aspek hukum

Faktor hukum ini terkait dengan keamanan bagi investor dalam berinvestasi.97

Meskipun berbeda dengan SUN yang dijamin pembayarannya melalui undang-

undang, namun Obligasi Daerah juga memiliki jaminan yang memadai karena

menurut undang-undang Obligasi Daerah memiliki jaminan yang berlapis, yaitu

jaminan berupa cash flow pendapatan kegiatan investasi publik yang apabila tidak

mencukupi maka akan di-back up dengan APBD sampai dengan kewajiban emiten

dinyatakan lunas, bagikan dalam kondisi tertentu barang milik Daerah yang melekat

dengan kegiatan investasi publik (proyek) dapat dijadikan jaminan.

3. Aspek keuangan

96

Laporan Persiapan Pelaksanaan Penerbitan Municipal Bond (Obligasi Daerah) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, op,cit., hal. 77. 97

Ibid., hal. 78.


78 Investor akan bereaksi terhadap kinerja keuangan dari Pemprov DKI Jakarta.98

Untuk itu diperlukan transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan

Emiten, sehingga diperlukan ad any a tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) untuk mendukung terwujudnya laporan kinerja keuangan yang

transparan dan akuntabel.

4. Aspek perekonomian daerah

Kondisi mengenai perekonomian daerah mencerminkan juga keadaan atau

kondisi keuangan Pemerintah daerah yang bersangkutan. Faktor-faktor yang menjadi

pertimbangan investor adalah pertumbuhan penduduk, potensi sumber daya, dan

pendapatan regional (PDRB), termasuk pendapatan per kapita.99 Tingkat pendapatan

regional yang tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi pula.

Tingkat pendapatan regional yang tinggi juga akan menjadi jaminan bahwa

pendapatan atau penerimaan Pemerintah Daerah juga akan baik. Karena pada

dasarnya besar atau tingginya pendapatan atau penerimaan Pemerintah Daerah

tercermin dari tingkat pendapatan regionalnya.

Kondisi Provinsi DKI Jakarta dalam lima tahun terakhir, Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku secara nominal mengalami

peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari Rp.299,97 triliun pada tahun 2002

menjadi Rp.500,76 triliun pada tahun 2006. Pertumbuhan ekonomi selama lima tahun

rata-rata mencapai 6 persen per tahun. Jika pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi

hanya 4,89 persen, maka pada tahun 2005 telah mencapai 6,01 persen dan tahun 2006

mencapai 5,90 persen PDRB per kapita atas dasar harga berlaku selama lima tahun

juga mengalami peningkatan yang signifikan, yakni dari Rp.35,30 juta per kapita pada

tahun 2002 menjadi Rp.57,26 juta per kapita pada tahun 2006. PDRB per kapita atas

dasar harga kontan tahun 2000 mencapai Rp.29,46 juta per kapita tahun 2002

meningkat, menjadi Rp.35,70 juta per kapita tahun 2007.

Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran mengenai prospek penerbitan

Obligasi Daerah Pemprov DKI Jakarta, saat ini Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki

hambatan aspek internal di bidang hukum, namun di sisi lain pada bidang organisasi

Pemprov DKI Jakarta masih belum mendapatkan dukungan secara penuh karena

pembahasan rencana Obligasi Daerah di DPRD Provinsi DKI Jakarta yang terhenti, di 98 99

Ibid., hal. 78. Ibid., hal. 80.


79 bidang keuangan perlu kajian yang lebih mendalam mengenai kemampuan keuangan

dari Provinsi DKI Jakarta, di bidang kelayakan proyek meskipun sekilas sudah cukup

menjanjikan akan tetapi harus lebih diperdalam mengenai tingkat kelayakan proyek

tersebut karena cash flow pendapatan proyek merupakan jaminan utama alas

pembayaran

kewajiban

Obligasi

Daerah,

dan

di

bidang

penyelenggaraan

Pemerintahan Pemprov DKI Jakarta masih memiliki kelemahan, hal ini terlihat

dengan status LKPD tahun 2007 Pemprov DKI Jakarta yang mendapat opini

disclaimer sehingga menunjukkan belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance) secara optimal. Selanjutnya, aspek eksternal di bidang pasar

obligasi masih cukup menjanjikan, di bidang hukum jaminan pembayaran Obligasi

Daerah cukup menjanjikan karena dibuat berlapis meskipun tidak dijamin dengan

undang-undang seperti SUN, di bidang perekonomian cukup menjanjikan karena

pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta yang signifikan dan laju pertumbuhan

penduduk yang meskipun naik namun presentasenya menurun, di sisi l;iin pada

bidang keuangan harus dikaji lebih mendalam mengenai tingkat target pendapatan,

pengeluaran dan utang dari Pernprov DKI Jakarta apakah layak untuk menerbitkan

Obligasi Daerah ataukah tidak. Dengan demikian Pemprov DKI Jakarta masih

memiliki banyak 'pekerjaan rumah' untuk membenahi aspek internal terutama dalam

hal mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) secara

menyeluruh agar mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga prospek penerbitan

Obligasi Daerah Pemprov DKI Jakarta semakin menjanjikan bagi investor. 2.7 Peran notaris dalam penerbitan obligasi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta ptentik sebagaimana dimaksud dalam UU NO.30 tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris. Peranan Notaris diperlukan dalam emisi efek. Dalam emisi saham, notaris berperan dalam membuat akta perbuahan anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan oleh para emiten, Notaris juga berperan dalam pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian antar penjamin emisi efek dan perjanjian agen penjual. Sedangkan dalam emisi obligasi, Notaris harus berperan dalam pembuatan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian penanggungan. Dilihat dari peran notaris dalam permasyarakatan efek emiten, maka notaris mempunyai tanggung jawab atas semua perjanjian yang dibuat. Di samping itu,


80 notaris juga bertanggung jawab atas profesinya kepada organisasi profesi yang menaunginya. Untuk menjadi profesi lembaga penunjang pasar modal, Notaris harus memenuhi beberapa persyaratan dan mengajukan permohonan kepada ketua Bapepam dengan menggunakan formulir nomor :VIII.D.1-1. Sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi antara lain : telah diangkat sebagai notaris oleh Menteri Kehakiman dan telah diambil sumpahnya sebagai notaris, wajib memiliki keahlian di bidang pasar modal yang dipenuhi melalui program pelatihan yang diakui Bapepam, langsung melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi dan senantiasa bersikap independen, telah atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Idonesia (INI) atas petunjuk PJN dan Kode Etik Profesi. 2.7.1 Tanggung Jawab Notaris Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus memerankan 4 fungsi yaitu: 1. Notaris sebagai pejabat yang membuat akta-akta bagi pihak yang datang kepadanya baik itu berupa akta partij maupun akta relaas. 2. Notaris sebagai hakim dalam hal menentukan pembagian warisan. 3. Notaris sebagai penyuluh hukum dengan memberikan keterangan- keterangan bagi pihak dalam hal pembuatan suatu akta. 4. Notaris sebagai pengusaha yang dengan segala pelayanannya berusaha mempertahankan klien atau relasinya agar operasional kantornya berjalan.Fungsi terakhir ini dalam prakteknya yang kerap menimbulkan polemik intern notaris dan antar notaris. Saat ini sudah banyak notaris yang menjadi saksi di Pengadilan atas akta yang dibuatnya, bahkan sudah banyak yang digugat atau dituntut. Di satu sisi notaris dihadapkan atas kewajiban untuk tidak

boleh menolak klien yang meminta

pertolongan selama tidak bertentangan dengan undang-undang, tetapi di sisi lain notaris harus memiliki profesionalisme dalam tugas jabatannya untuk mengerjakan setiap tugas yang berkaitan dengan fungsi dan jabatan notaris tersebut. Dalam proses penerbitan obligasi daerah di Indonesia notaries melakukan fungsi atau peran notaries sebagai pejabat yang membuat akta-akta bagi pihak yang datang kepadanya. Notaris juga dapat berperan untuk memberikan penyuluhan bagi masyarakat-masyarakat awam yang ingin membeli obligasi daerah, agar lebih mengetahui berbagai informasi yang diperlukan oleh publik mengenai penerbitan


81 obligasi daerah. Notaris dalam kaitannya dengan penerbitan obligasi daerah memilik tanggung jawab yang cukup besar terhadap akta yang dibuatnya karena hal ini bergantung pada kepercayaan publik terhadap dirinya di masa yang akan dating.Dalam proses penerbitan obligasi daerah kepercayaan publik terhadap seluruh pihak-pihak yang terkait dalam proses penerbitan obligasi daerah sangatlah penting. Masyarakat harus memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pihak-pihak tersebut sehingga memunculkan minat yang cukup untuk ikut serta dalam proses penerbitan obligasi daerah ini selain juga ada factor-faktor lain yang menentukan. Tanggung jawab Notaris dalam proses penerbitan obligasi daerah di Indonesia terbatas pada 2 hal tersebut di atas itu saja notaries tidak dapat berperan sebaai hakim seperti dalam pembagian warisan, notaries hanya bertanggung jawab atas pembuatan akta-akta dan dalam memberikan penyuluhan-penyuluhan. 2.7.2 Peluang bagi Notaris untuk ikut serta dalam Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia Diberikannya peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mencari sumber pembiayaan lain/alternatif untuk membangun infrastruktur daerahnya masing-masing dengan menerbitkan obligasi daerah sehingga dapat mendapatkan modal dari masyarakat, tentu memberikan efek terhadap instansi atau pihak-pihak yang terkait dalam pasar modal. Karena proses penerbitan obligasi daerah sama halnya dengan proses penerbitan obligasi hanya berbeda dari segi pihak yang menerbitkan obligasi tersebut. Maka hali ini juga memberikan efek terhadap notaris selaku pihak yang terkait dalam pasar modal Indonesia( profesi penunjang pasar modal). Seperti yang sudah dibahas di atas notaris berperan untuk membuat akta-akta yang terkait dengan perjanjian obligasi seperti perjanjian wali amanat, perjanjian penjamin emisi, dan perjanjian penanggungan. Dalam hal Proses penerbitan obligasi daerah notaris juga dapat memberikan penyuluhan bagi masyarakat, missal dalam perjnajian perwaliamanatan notaris dapat memberikan penyuluhan terhadap masyarakat melalui walinya mengenai potensi dan juga tata cara penerbitan obligasi daerah. Produk penerbitan Obligasi Daerah dapat memberikan peluang baru bagi peran notaries dalam pasar modal Indonesia. Notaris dapat menjadi pihak yang memberikan contoh bagi pihak-pihak lain bahwa hanya dengan kredibilitas tinggi dan independensi penerbitan obligasi daerah ini dapat berjalan dengan baik dan Universitas Indonesia Aspek hukum..., Anthony Pratama Chandra, FH UI, 2011.

82 mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Dengan membuktikan kepada masyarakat sebagai investor untuk bertindak sesuai dengan peran dan jabatannya yang memiliki tanggung jawab dan kredibilitas yang tinggi.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN Universitas Indonesia Aspek hukum..., Anthony Pratama Chandra, FH UI, 2011.

BAB II PASAR MODAL DAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH

Recommend Documents