PELAKSANAAN UU. NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Oleh
BUPATI BANGKA Disampaikan dalam Rakor Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Prov. Kep. Bangka Belitung Pangkalpinang, 2 Desember 2014
ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (UU No. 23 / 2014
A. MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI : PENINGKATAN PELAYANAN,
PEMBERDAYAAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH
DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASI, PEMERATAAN, KEADILAN, DAN KEKHASAN SUATU DAERAH DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (UU No. 23 / 2014) lanjutan B. PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN LEBIH MEMPERHATIKAN ASPEK-ASPEK:
HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN DAERAH DAN ANTAR DAERAH,
POTENSI DAN KEANEKARAGAMAN DAERAH, SERTA
PELUANG GLOBAL
DAN
TANTANGAN
PERSAINGAN
DALAM KESATUAN SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN (UU 23/2014) : URUSAN WAJIB (24) TERKAIT PELAYANAN DASAR (6)
TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR (18)
1. Pendidikan
1. Tenaga Kerja
2. Kesehatan
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
3. Pangan
4. Perumahan & Kawasan Permukiman 4. Pertanahan 5. Ketentraman, 5. Lingkungan Hidup Ketertiban Umum, dan 6. Administrasi Perlindungan Kependudukan dan Masyarakat Pencatatan Sipil 6. Sosial 7. Pemberdayaan Masyarakat & Desa
URUSAN PILIHAN (8) 1. Kelautan dan Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. Energi dan Sumber daya mineral 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN (UU 23/2014) : lanjutan URUSAN WAJIB (24) TERKAIT PELAYANAN DASAR (6)
TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR (18) 8.
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.
Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 12. Penanaman Modal 13. Kepemudaan dan Olahraga
14. Statistik 15. Persandian 16. Kebudayaan 17. Perpustakaan
18. Kearsipan
URUSAN PILIHAN (8)
IMPLIKASI BAGI DAERAH
DAERAH MEMPUNYAI KEWENANGAN MUTLAK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN “WAJIB MAUPUN PILIHAN”;
PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR PADA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BERPEDOMAN PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT;
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DIWUJUDKAN DALAM DOKUMEN ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
PERENCANAAN DAN ANGGARAN KHUSUS UNTUK URUSAN WAJIB YANG BERBASIS PELAYANAN DASAR, PERLU MEMPEDOMANI SPM YANG DITETAPKAN PEMERINTAH;
PENGINTEGRASIAN SPM DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK MEMASTIKAN TERBANGUNNYA SINERGITAS ANTARA “DOKUMEN RENCANA PENCAPAIAN TARGET SPM” DENGAN “DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH”.
DAERAH ANTARA PERENCANAAN
LAIN DAN
Konsekuensi Adanya Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Pasal 28 ayat (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
PENYELENGGARAAN PEMDA TELAH DIAMANATKAN UNTUK MEMPRIORITASKAN PELAKSANAAAN URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.
PELAKSANAAN PELAYANAN DASAR PADA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BERPEDOMAN PADA SPM YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT, SEKALIGUS MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN.
MENDAPAT PERLAKUAN KHUSUS DALAM PENYUSUNAN KELEMBAGAAN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DIPUSAT DAN DIDAERAH.
KINERJANYA AKAN DIKONTROL SECARA KETAT OLEH BERBAGAI STAKEHOLDERS.
KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN KONKUREN (PASAL 16) :
Menetapkan NSPK, yaitu berupa ketentuan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (yang dilaksanakan oleh K/L) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan yang menjadi kewenangan daerah. Melaksanakan pembinaaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan wajib berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat tidak mempedomani NSPK, pemerintah pusat membatalkan kebijakan daerah.
Penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
KELEMBAGAAN DAERAH PERANGKAT DAERAH KABUPATEN : SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT, DINAS, BADAN DAN KECAMATAN (TIDAK ADA KANTOR;
DAN KELURAHAN MERUPAKAN PERANGKAT BERTANGGUNGJAWAB KEPADA CAMAT).
KECAMATAN,
LURAH
DINAS DIBENTUK UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH. DINAS DIKLASIFIKASIKAN A,B,C SESUAI BEBAN KERJA. PENENTUAN BEBAN KERJA DIDASARKAN PADA JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH, BESARAN MASING-MASING URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH, DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB. NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAH DIBUAT DAN MEMPERHATIKAN PEDOMAN DARI K/L YANG MEMBIDANGI URUSAN PEMERINTAHAN TERSEBUT. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, PERINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATAKERJA PERANGKAT DAERAH DITETAPKAN DENGAN PERKADA.
Pasal 230 1) Pemerintahan daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten/ Kota untuk pembangunan sarana dam prasarana lokal Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan kedalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
POKOK PERSOALAN :
DIRASAKAN PEMDA BAHWA FAKTANYA MASIH BANYAK URUSAN TEKNIS YANG DIWARNAI OLEH PEMERINTAHAN PUSAT TANPA MENIMBANG KEPENTINGAN DAERAH.
DAERAH MERASAKAN ADANYA INKONSISTENSI PADA SEMANGAT OTONOMI DAERAH, JIKA KONDISI INI MASIH BERLANJUT, SISTEM PEMERINTAHAN CENDERUNG KEMBALI PADA SISTEM SENTRALISASI DALAM BERBAGAI ASPEK BAIK ANGGARAN MAUPUN KEBIJAKAN.
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH MENUNJUKKAN KECENDERUNGAN RESENTRALISTIK, DALAM ARTI PROGRAM PEMBANGUNAN DIRENCANAKAN SECARA TERPUSAT OLEH PEMERINTAH PUSAT (WAJIB MEMENUHI SPM), DISUSUN SECARA SERAGAM TANPA MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN, KARAKTERISTIK DAN SPESIFIKASI MASING-MASING DAERAH, SERTA MENGASUMSIKAN KEBUTUHAN DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SETIAP DAERAH ADALAH SAMA
POKOK PERSOALAN (lanjutan:
ANGGARAN DAERAH SANGAT TERBATAS DAN SEBAGIAN BESAR DIPRIORITASKAN UNTUK SPM YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT, SEKALIGUS MENDUKUNG INDICATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN.
MELALUI DESENTRALISASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN, SEHARUSNYA DAERAH MEMPUNYAI KEWENANGAN YANG LUAS DAN UTUH UNTUK MENGATUR DAN MENGELOLA ASPIRASI/TUNTUAN MASYARAKATNYA SERTA UNTUK MERENCANAKAN DAN MENGELOLA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAHNYA DALAM KORIDOR PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
HARAPAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASI UU. NO.23 TAHUN 2014
HARAPAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASI UU. NO. 23 TAHUN 2014 1.
IMPLEMENTASI UU. 23/2014 DIHARAPKAN MAMPU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN MAMPU MENJAWAB BERBAGAI MASALAH YANG SELAMA INI TIMBUL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.
2.
BISA MEMBANGUN HUBUNGAN HARMONIS ANTARA PRESIDEN DENGAN GUBERNUR, WALIKOTA DAN BUPATI BERLANDASKAN PRINSIP DEMOKRASI
3.
PEMERINTAH PUSAT SEGERA MEMBUAT REGULASI TEKNIS TERKAIT UU.NO.23 TAHUN 2014 KARENA HAL INI MEMPENGARUHI TERHADAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN TERSEBUT
4.
DIHARAPKAN PEMERINTAH PROVINSI TIDAK MENYULITKAN KABUPATEN/KOTA TERKAIT URUSAN-URUSAN YANG SEMULA MERUPAKAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA, KINI SUDAH MENJADI KEWENANGAN PROVINSI Contoh : urusan pengelolaan pendidikan menengah yang sudah menjadi kewenangan Provinsi
HARAPAN DAERAH DALAM IMPLEMENTASI UU. NO. 23 TAHUN 2014 (lanjutan)
5.
DIHARAPKAN PROVINSI LEBIH PROAKTIF DAN SELALU KONSISTEN DALAM MELAKSANAKAN URUSAN YANG SUDAH MENJADI KEWENANGAN PROVINSI
6.
DIHARAPKAN PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN SOSIALISASI TERLEBIH DAHULU TERHADAP UU.NO.23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH INI SEHINGGA AKAN DIKETAHUI PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA
TERIMA KASIH
