DASAR HUKUM UU. NO. 23 TAHUN 2014 ttg. PEMERINTAHAN DAERAH PP No. 55 TAHUN 2005 ttg. DANA PERIMBANGAN
LATAR BELAKANG
SUMBER PENDAPATAN DAERAH
PAD
TRANSFER PEM. PUSAT
DANA PERIMBANGAN DANA OTSUS
PENDAPATAN TRANSFER
LAIN-LAIN PENDAPATAN YG SAH TRANSFER-ANTAR DAERAH
DAU DBH
DANA KEISTIMEWAAN DANA DESA
DAK
URUSAN PEMERINTAHAN DALAM UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Urusan Pemerintahan
Absolut Konkuren (sbg. Dasar pelaksanaan otda)
Gubernur atau Instansi Vertikal
Yan Dasar
Wajib
Pilihan
Pemerintahan Umum (Kewenangan Presiden sbg Ka. Pemerintahan)
Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; ESDM; Perdagangan; Perindustrian; Transmigrasi
1. Pendidikan. 2. Kesehatan. 3. PU dan Penataan Ruang. 4. Perum Rakyat dan Kawasan Permukiman. 5. Trantibum dan Linmas. 6. Sosial. 1. Tramtibum 2. Bencana 3. Kebakaran
Non Yan Dasar
1. 2. 3. 4.
Tenaga kerja Lingkungan Hidup Perhubungan Dst…
KONSEKUENSI MENJADI URUSAN WAJIB YANSAR (BENCANA & KEBAKARAN)
PRINSIP
1. Mengandung Pelayanan Dasar Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. 2. Memerlukan SPM: Ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 3. Menjadi Prioritas: Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 4. Pembentukan Kelembagaan Untuk Menyelenggarakan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebaran Dalam Satu Dinas dengan Tipelogi sesuai hasil pemetaan. 5. Pengintegrasian Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dan Kebakaran dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
TUJUAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DAK SUB-BIDANG SARPRAS DAMKAR
Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan DAK Sub-Bidang Sarpras Damkar terbagi atas 2 (dua) aspek tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, diantaranya: 1. Secara umum DAK Sub-Bidang Sarpras damkar ditujukan untuk membantu mendanai pengadaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran yang merupakan prioritas pembangunan nasional dan merupakan urusan pemerintah daerah. 2. Secara khusus DAK Sub-Bidang Sarpras Damkar ditujukan untuk mendanai kegiatan bidang pelayanan serta perlindungan dan pengurangan kebakaran yang merupakan urusan daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana kebakaran untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran dan membantu pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) bidang damkar yang merupakan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan di daerah.
SASARAN PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DAK SUB-BIDANG SARPRAS DAMKAR Sasaran dari dilaksanakannya kegiatan DAK Sub-Bidang Sarpras Damkar terbagi atas 2 (dua) aspek sasaran yaitu sasaran umum dan sasaran khusus, diantaranya:
1.
2.
3.
sasaran umum dak sub-bidang sarpras damkar adalah meningkatkan kinerja daerah dalam melaksanakan pemadaman kebakaran melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memang menjadi prioritas kebutuhan dari setiap daerah yang teralokasi dana alokasi khusus (dak). sasaran khusus dak sub-bidang sarpras damkar adalah optimalisasi tugas pokok dan fungsi damkar atau yang lebih dikenal dengan panca dharma damkar melalui pemerataan mutupelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran dengan pemenuhan capaian 4 indikator yang tertuang dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 69 tahun 2012 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri di kabupaten kota. pemenuhan respon time, Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan lainnya, sebagaimana pelayanan dasar yang ada dalam cakupan damkar dan tertuang pada Standar Pelayanan Minimum (SPM).
DAK TAHUN 2016 SUB BIDANG PEMADAM KEBAKARAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
NAMA DAERAH Kab. Aceh Besar Kab. Pidie Kota Sabang Kota Langsa Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Jaya Kab. Pidie Jaya Kota Tebing Tinggi Kab. Pakpak Barat Kab. Padang Pariaman Kab. Pasaman Kab. Solok Selatan Kota Dumai Kb. Bungo Kab. Kerinci
DAK REGULER BIDANG PRASARANA PEMDA SARPRAS DAMKAR 1,163.65 788.01 1,258.88 561.83 2,871.90 1,915.36 1,055.94 1,017.61 1,737.38 1,457.16 1,058.86 1,421.67 256.64 820.90 937.54
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Kab. Tebo Kota Pagar Alam Kab. Banyuasin Kab. Penukai Abab Lematang Ilir Kab. Bengkulu Tengah Kab. Lampung Utara Kab. Mesuji Kab. Cirebon Kab. Indramayu Kab. Tuban Kab. Tulung Agung Kab. Kota Waringin Barat Kab. Tabalong Kab. Kepulauan Sangihe Kota Bitung Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kab. Toli-toli Kab. Donggala Kab. Bantaeng Kota Palopo Kab. Sinjai Kab. Soppong Kab. Takalar Kab. Wajo Kab. Muna
765.63 196.11 2,147.89 2,357.62 861.02 811.45 641.63 4,115.93 2,100.87 1,131.28 403.22 236.63 332.03 369.46 537.67 292.18 816.11 3,142.67 1,016.22 2,044.67 2,610.07 784.56 1,873.53 4,336.59 2,226.13
41 42 43 44 45 46 47 48
Kota Bima Kab. Kupang Kab. Lanny Jaya Kota Ternate Kota Batam Kota Sorong Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa TOTAL JUMLAH DAERAH
2,689.52 5,454.88 4,054.65 906.31 1,951.70 691.26 1,776.67 2,217.35 74,216.84 48
Ruang Lingkup dan Menu Kegiatan : 1. Pembangunan Kantor Damkar; 2. Pembangunan gudang dan garasi Damkar di Kabupaten/ Kota; 3. Pembangunan Pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Damkar; 4. Pengadaan Kendaraan Damkar; 5. Pengadaan Kendaraan Support Damkar; 6. Pengadaan alat proteksi Damkar; dan 7. Pengadaan alat pertolongan dan penyelamatan korban kebakaran.
PELAKSANAAN DAK TAHUN 2016 SUB BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAERAH PENERIMA DAK TAHUN 2016 AGAR : 1. Menindaklanjuti Permendagri No. 85 Tahun 2015 ttg Juknis penggunaan dana alokasi khusus sub-bidang prasarana pemerintahan daerah, subbidang sarana dan prasarana satuan polisi pamong praja, sub-bidang sarana dan prasarana pemadam kebakaran, dan sub-bidang transportasi perdesaan tahun 2016 2. Pengadaan Kendaraan Damkar memenuhi SNI No. 09-7053-2004
3. Pembangunan Gedung Kantor dan Pos WMK memehui ketentuan : a. Perpres No. 73 Tahun 2011 ttg Pemb. Gedung Negara b. Permendagri No. 7 Tahun 2006 ttg Standarisasi Sarpras Kerja Pemda c. Permen PU No 45/PRT/M/2007 ttg Pedoman Teknis Pemb. Bagunan Gedung Negara d. Permen PU No. 20/PRT/M/2009 ttg Pedoman Teknis Manajemen Proteksi kebakaran di Perkotaan
4. Mengutamakan penggunaan produk buatan dalam negeri dan produk yang memenuhi standar SNI. 5. Terkait dengan vendor/konsensi ATPM yang telah mengacu dengan SNI 09-7053-2004 agar : a. Mencantumkan Nomor Seri Rangka Mesin Pompa b. Melengkapi dengan Surat Keterangan Pengujian/Hasil Inspeksi untuk setiap kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran pompa dari UPT Laboratorium Kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Prov. DKI Jakarta.
PELAPORAN Laporan realisasi pelaksanaan DAK Tahun 2016 bidang Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran agar disampaikan kepada Menteri Dalam Negri Cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan alamat Gedung H Jl. Medan Merdeka Utara Nomort 7-8 Jakarta 10110 atau melalui email
[email protected]
