KEBIJAKAN KEFARMASIAN DAN ALKES DI ERA JKN DALAM KORIDOR IMPLEMENTASI UU No. 23/2014 TTG PEMERINTAH DAERAH
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian & Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
Pertemuan Policy Dialogue Jakarta, 5 Mei 2015
OUTLINE I. Kebijakan Obat Nasional II. Peta Strategi: Aksesibilitas Obat dan Vaksin
III. Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyediaan Obat – UU No. 23/2014 ttg Pemerintah Daerah IV. Dukungan Aksesibilitas Obat dan Vaksin bagi Program Kesehatan V. Roadmap Pengembangan Sediaan Farmasi dan Alkes dalam Implementasi JKN
KEBIJAKAN OBAT NASIONAL SK Menkes No.189/Menkes/SK/III/2006 TEPAT DIAGNOSA
KETERSEDIAAN
TUJUAN
PEMERATAAN
K O N A S
KETERJANGKAUAN
KEAMANAN
KHASIAT
TEPAT OBAT
PENGGUNAAN OBAT RASIONAL TEPAT PENGGUNAAN
MUTU
TEPAT DOSIS
PETA STRATEGI KEMENKES 2015-2019 T2. MENINGKATNYA RESPONSIVENESS & PERLIN-DUNGAN MASY THD RISIKO SOSIAL & FINANSIAL DI BIDANG KESEHATAN
T1. MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT
VISI – MISI PRESIDEN AKI, AKB, % BBLR, % RMH TANGGA PHBS
ARAH KEBIJAKAN KEMENKES: •Penguatan primary health care (UKP dan UKM) •Continum of care thru life cycle •Intervensi berbasis health risk
SASARAN STRATEGIS/PROGRAM
PROGRAM GENERIK & TEKNIS KEMENTERIAN
ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL (RPJMN 20152019)
Out of pocket peserta JKN, responsiveness
(1)
Meningkatnya Kesehatan masyarakat
(2)
Meningkatnya Pengendalian Penyakit
Meningkatnya Jumlah, Jenis, (4) Kualitas, dan Pemerataan Tenaga Kesehatan
Meningkatnya (6) Sinergitas Antar K/L Pusat & Daerah
Meningkatnya tata (10) kelola kepemerintahan yang baik dan bersih
KERANGKA REGULASI: (3)
Meningkatnya Akses & Mutu Fasyankes
Meningkatnya Kemandirian, (5) Akses & Mutu Sediaan Farmasi (Obat, Vaksin, Biosimilar) & Alkes
Meningkatnya Dayaguna (7) Kemitraan (DN & LN) Meningkatnya Integrasi (8) Perencanaan, Bimtek & Monev
Meningkatnya Kom-(11) petensi & Kinerja Aparatur Kemenkes
(9)
Meningkatnya Koordinasi & Efektivitas Litbangkes
(12)
Meningkatnya Sistem Informasi Kes. Terintegrasi
LINGKUNGAN STRATEGIS: GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL
• Percepatan Regulasi • Penyempurnaan Sistem JKN KERANGKA PENDANAAN : • Peningkatan Pendanaan Preventif & Promotif • Peningkatan Efektivitas Pembiayaan Kesehatan KERANGKA KELEMBAGAAN: Peningkatan Efektivitas Organisasi
PETA STRATEGI 2015-2019: KEMANDIRIAN, AKSES, MUTU SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN TERWUJUDNYA PENINGKATAN KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN DI PUSKESMAS
TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN BAHAN BAKU OBAT, OBAT TRADISIONAL DAN ALAT KESEHATAN
TERJAMINNYA PRODUK ALAT KESEHATAN & PKRT YANG MEMENUHI SYARAT DI PEREDARAN
ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI RPJMN serta RENSTRA KEMENKES 20152019
ARAH KEBIJAKAN PROGRAM: •Penguatan pelayanan kefarmasian sebagai salah satu pilar pelayanan kesehatan •Pendekatan rantai supplai untuk menjamin aksesibilitas •Regulasi dan pembinaan berbasis resiko
KEGIATAN TEKNIS & GENERIK
SASARAN STRATEGIS
Peningkatan ketersediaan kterjangkauan obat Peningkatan kapasitas SCM obat- teknologi di IFK
KERANGKA REGULASI:
Peningkatan promosi penggunaan obat & tekn. rasional
Penguatan upaya kemandirian di bidang BBO, OT dan alat kesehatan
Peningkatan mutu yanfar di Puskesmas
Peningkatan daya saing industri farmasi dan alkes
Meningkatnya Sinergitas Antar Program/Sektor Pusat & Daerah
Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih
Peningkatan pengawasan pre- market alat kesehatan & PKRT
Peningkatan pengawasan post-market alat kesehatan dan PKRT
Meningkatnya Dayaguna Kemitraan (DN & LN)
• Penyusunan Regulasi • Perbaikan Regulasi KERANGKA PENDANAAN:
• Peningkatan Sinergisitas Pendanaan Kefarmasian • Peningkatan Efektivitas Pembiayaan
Meningkatnya Koordinasi & Efektivitas Litbang Meningkatnya Integrasi Perencanaan, Bimtek & Monev
Meningkatnya Kompetensi & Kinerja Aparatur
Meningkatnya Sistem Teknologi Informasi Komunikasi Terintegrasi
LINGKUNGAN STRATEGIS: GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL
KERANGKA KELEMBAGAAN: • Peningkatan Efektivitas Org. • Pengembangan Organisasi sesuai Mandat
UU No. 23 Thn 2014 ttg PEMDA KESEHATAN: URUSAN WAJIB YG TERKAIT PELAYANAN DASAR
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah Provinsi
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota FARMASI, ALKES, MAKANAN
PEMBERDAYAAN MASY.
UPAYA KESEHATAN
SDM KESEHATAN
KETERSEDIAAN OBAT: - Pusat: Obat Program Nasional - Pemda: Obat PKD dan obat program nasional (dalam kondisi tertentu)
Pembagian Urusan: Upaya Kesehatan
PEMERINTAH PUSAT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB/KOTA
Pengelolaan UKP rujukan nasional/lintas daerah prov
Pengelolaan UKP rujukan tk daerah prov/lintas kab/kota
Pengelolaan UKP kab/kota dan rujukan tk daerah kab/kota
Pengelolaan UKM nasional dan rujukan nasional /lintas daerah prov.
Pengelolaan UKM daerah prov dan rujukan tk daerahprov/lintas kab/kota
Pengelolaan UKM daerah kab/kota dan rujukan tk daerahkab/kota
UU No. 36 Tahun 2009 ttg Kesehatan
Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yg dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dlm bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan upaya kesehatan didukung oleh sumber daya kesehatan
Sumber daya di bidang kesehatn adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dsan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yg dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
Pembagian Urusan: Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman –Penyediaan Obat
PEMERINTAH PUSAT Penyediaan obat, vaksin, alkes, dan suplemen kesehatan program nasional
DAERAH PROVINSI
DAERAH KAB/KOTA
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sesuai UU 23 Th 2014 yang terkait Alkes dan PKRT No
1
Urusan
Pemerintah Pusat
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan , dan Makanan Minuman
a. Penyediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan suplemen kesehatan program nasional. b. Pengawasan ketersediaan pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan. c. Pembinaan dan pengawasan industri, sarana produksi dan sarana distribusi sediaan farmasi, obat tradisional, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), bahan obat, bahan baku alam yang terkait dengan Kesehatan.
Pemerintah Provinsi
a. Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK)
Pemerintah Kab/kota
a. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. b. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Sesuai UU 23 Th 2014 yang terkait Alkes dan PKRT No
Urusan
Pemerintah Pusat
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan , dan Makanan Minuman
d. Pengawasan pre-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman. e. Pengawasan post-market obat, obat tradisional, kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan minuman.
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kab/kota
DUKUNGAN AKSESIBILITAS OBAT DAN VAKSIN BAGI PROGRAM KESEHATAN FORNAS
MONITORING & EVALUASI
PEMILIHAN / SELEKSI
POR Good Prescribing Practice Good Pharmacy Practice
PENGGUNAAN
TATA KELOLA OBAT-VAKSIN TERPADU
PERENCANAAN
- LP-LPO - e-logistic Good Distribution Practice Good Storage Practice
DISTRIBUSI
PENGADAAN
RKO
Aksesibilitas Obat: Determinan
ROADMAP PENGEMBANGAN FARMASI DAN ALKES
Kondisi Umum & Permasalahan Aksesibilitas Obat dan Vaksin di Indonesia
PRODUKSI, DISTRIBUSI, & PENGGUNAAN KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN Sumber: BAPPENAS, Desember 2014
PELAYANAN OBAT DAN BMHP DALAM JKN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA : PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP, TERMASUK PELAYANAN OBAT DAN BMHP
Rehabilitatif
Obat dan BMHP
DAFTAR DAN HARGA OBAT YANG DIJAMIN BPJS, DITETAPKAN OLEH MENTERI (UU SJSN PS 25, PERPRES JAMKES PS 32)
Promotif
Kuratif
AKSESIBILITAS
Preventif
KETERJANGKAUAN
PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
FORMULARIUM NASIONAL Daftar obat yang disusun oleh Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional, didasarkan pada bukti ilmiah terkini, berkhasiat, aman, dan dengan harga terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan untuk penulisan resep dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
FORUM KOMUNIKASI STAF AHLI MENTERI Tangerang, 28 – 30 April 2015
PENETAPAN HARGA OBAT MELALUI LELANG HARGA SATUAN DILAKSANAKAN DI PUSAT OLEH TIM LKPP DAN KEMENKES
DAFTAR OBAT YANG AKAN TERCANTUM DALAM E-CATALOGUE ADALAH NAMA GENERIK INN BERDASARKAN FORNAS RENCANA KEBUTUHAN OBAT NASIONAL ADALAH ESTIMASI KEBUTUHAN DARI DINKES KAB/KOTA, DINKES PROVINSI DAN RS PEMERINTAH HARGA DALAM E-CATALOGUE ADALAH HARGA SATUAN TERKECIL SUDAH TERMASUK PAJAK DAN BIAYA DISTRIBUSI (RUMAH SAKIT, APOTEK, INSTALASI FARMASI KABUPATEN/KOTA )
FORUM KOMUNIKASI STAF AHLI MENTERI Tangerang, 28 – 30 April 2015
IMPLEMENTASI E-CATALOGUE OBAT
Kewajiban
Obat Tayang
- Perpres No. 4/2015 WAJIB
Perpres No. 70/2012 :
- Komitmen 3 pihak (IF, PBF, Satker)
tidak eksplisit
- Kepastian hukum bagi penyediaan obat
Berdasarkan
- Perpanjangan kontrak payung s.d. 31 Desember 2015
Fornas
- Percepatan proses penayangan obat di E-Catalogue - Belum tayang, gunakan metode pengadaan lain sesuai ketentuan
- Perencanaan yg akurat
RKO
- Dukungan data RKO dari Satker dan Faskes - E-Monev Realisasi thd RKO
Sistem E-Purchasing
- Jangkauan internet - Kecepatan akses
- Kepastian penyediaan bagi Industri Farmasi - Tidak terjadi over/under supply
- Koordinasi dg Kemenkominfo - Server terpisah
- Aplikasi baru 20
Hal Baru pada Kontrak Payung Kewajiban IF Penyedia: Menanggapi pesanan melalui e-purchasing paling lambat 7 hari kalender Penerapan Sanksi: Pengenaan denda 5 kali lipat (500%) dan disetor ke kas negara dalam hal IF Penyedia: Tidak menanggapi pesanan 3 kali berturut-turut Tidak melayani seluruh atau sebagian pesanan sesuai kapasitas yg didaftarkan Tidak mengirimkan seluruh atau sebagian pesanan sesuai transaksi 21
PERKIRAAN PASAR FARMASI INDONESIA 2010 - 2020 120.00 102.05
92.56
100.00 83.95 76.15
80.00
69.07 61.89 54.61
60.00
40.00
62.65
37.53
42.53
MARKET (Rp. Triliun)
48.19
20.00 0.00 2010
2011
2012f
2013f
2014f
2015f
2016f
2017f
2018f
2019f
2020f
Source : business Monitor Q3 2011
Catatan : Pasar Obat Generik 8-10% Pasar Obat Bermerk Dagang 67% Pasar Obat Originator 23 – 25%
DATA PRODUKSI, IMPOR, DAN EKSPOR PRODUK FARMASI Impor bahan baku obat mencapai lebih dari 96%
Bahan baku tertentu, importasi = 100% dari bahan baku yang digunakan (impor bbrp bahan antibiotik misalnya, mencapai 88% dari total kebutuhan )
Ketergantungan BBO impor industri farmasi sangat rentan pada harga pasar internasional
PENINGKATAN KEMAMPUAN INDUSTRI FARMASI Pengembangan Riset Peningkatan Kemampuan
KEUNGGULAN KOMPETITIF YANG SUSTAINABLE
Pengembangan Produk
Pasar Farmasi Indonesia : 75% Domestik 25% Asing Top 20 ; 50% Top 60 ; 84% Top 140 ; 16%
Skenario Road Map Planning
TERIMA KASIH
