UNSOED
Implementasi e-Procurement Pada Satuan Kerja Pemerintah/ Pemerintah Daerah Disampaikan oleh: Yanuar E. Restianto, SE, M.Acc, Ak Ketua LPSE Unsoed
1
Pendahuluan • •
Korupsi merupakan extraordinary crime dan crime against humanity 43,8% kasus di KPK adalah masalah pengadaan barang/jasa
Sumber: Laporan Tahunan 2010, KPK
Sumber: Laporan Tahunan 2011, KPK
2
3
4
Efisiensi PBJ dengan e-Procurement
• •
Rerata efisiensi PBJ selama 5 tahun terakhir adalah 11,51% Khusus tahun 2011 efisiensi sebesar 11,72% atau Rp 4,4 Triliun
5
• Belanja barang dan modal pemerintah pusat melalui proses pengadaan tahun 2011 lebih dari Rp 200 triliun ( 16% dari total belanja APBN) • Belanja modal pada Pemda mencapai lebih dari Rp 70 triliun ( 20% dari total nilai transfer ke daerah) • Angka tersebut belum termasuk pengadaan yang bersumber dari komponen APBD lain dan pengadaan yang dilakukan oleh BUMN/BUMD
6
Permasalahan Utama • BPK: “...penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa salah satunya karena rendahnya kapasitas manajemen pemerintah atau tidak memadainya pengetahuan para pegawai dan pejabat pemerintah dalam proses pengadaan barang/jasa” • Agus Raharjo: “...solusi untuk mengatasi penyimpangan pengadaan adalah dengan memahami Perpres 54/2010 dengan baik, kemudian mengembangkan LPSE” • Busyro Muqodass: “...aturan yang ketat harus diikuti dengan perbaikan SDM, karena percuma saja sistem dan aturannya ketat jika kapasitas, mental dan integritas SDM rendah”
7
Fakta Pengadaan Konvensional • Dari 86 perkara yang sudah ditangani oleh KPK, penyimpangan yang dilakukan antara lain adalah adanya PENGADAAN (PENUNJUKAN) LANGSUNG yang merugikan hingga 94 persen atau Rp 647 miliar, dan enam persennya (Rp 41,3 miliar) adalah penggelembungan (mark-up) harga atas harga per satuan proyek. • Formula yang dikenal dalam Penujukkan Langsung:
PL = LPc,s,..n 8
Penyimpangan Dalam Pengadaan Konvensional • Pengadaan secara arisan dan adanya kick-back selama proses pengadaan; • Melakukan suap untuk memenangkan pengadaan; • Proses pengadaan yang tidak transparan; • Satker tidak mengumumkan rencana pengadaan; • Pemasok mematok harga yang lebih tinggi (mark-up); • Memenangkan perusahaan saudara, kerabat, atau kelompok tertentu; • Tidak membuka akses bagi peserta dari daerah sekitarnya; • Membuat spesifikasi teknis yang hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu; • Adanya pemasok yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi namun tetap dapat ikut pengadaan dan bahkan menang; • Menggunakan metoda penunjukan langsung untuk pengadaan yang seharusnya dilelang secara terbuka • Pemecahan paket pengadaan yang tidak sesuai ketentuan 9
Kelemahan Pengadaan Konvensional (Manual) • Transparansi – Pengadaan konvensional dinilai tidak memberi informasi tentang seluruh pemasok potensial kepada unit pengadaan – Akibatnya, persaingan menjadi terbatas, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi melemah, terjadi eksklusi terhadap pemasok potensial dan pemberian hak khusus terhadap pemasok tertentu – Pengadaan konvensional juga dinilai tidak menyediakan mekanisme pengawasan kepada publik – Fakta: 4,2 juta perusahaan di Indonesia yang bergerak dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, hanya 3,5 persen (150.000) yang terlibat
10
Kelemahan Pengadaan Konvensional (Manual) • Kurang Efisien – Waktu pengiriman (delivery time) menjadi lebih lama dan biaya menjadi lebih mahal, baik bagi pemerintah maupun penyedia – Harga barang/jasa yang diperlukan menjadi lebih tinggi
11
Critical Point PBJ •
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat terjadi pada seluruh tahap PBJ
Manual = eProc
Perencanaan Pengadaan – Penggelembungan anggaran (gejala penggelembungan terlihat dari unit price yang tidak realistis) – Spesifikasi teknis dengan kriteria yang diarahkan – Tidak mengumumkan secara terbuka rencana PBJ pada awal tahun anggaran – Pemaketan pekerjaan yang direkayasa (memecah/ menggabungkan paket tidak realistis) – Penyusunan jadwal yang tidak realistis – Pemilihan metode pengadaan, metode dokumen, metode kualifikasi dan metode evaluasi yang tidak tepat – Kegiatan yang seharusnya swakelola diganti menjadi kontraktual – Anggaran untuk proses pengadaan tidak tersedia 12
Pembentukan Pokja ULP – Anggota Pokja tidak memenuhi kualifikasi/persyaratan
Manual = eProc
– Integritas Pokja – Independensi Pokja – Rangkap jabatan Pokja dengan PPK/LPSE/Bendahara/Verifikator Tagihan/Validator SPM/Internal Auditor/Tim Pemeriksa atau Penerima BJ
Penyusunan HPS – HPS tidak ada
– – – – – –
Mark-up Mengarah pada merk produk tertentu Harga dasar tidak standar Penentuan estimasi tidak handal Referensi harga tidak memadai Penambahan item biaya yang tidak relevan
Manual = eProc
13
Penyusunan Dokumen Pemilihan – Persyaratan teknis tidak realistis dan menambahkan persyaratan yang tidak perlu – Kriteria kelulusan evaluasi tidak jelas – Dokumen tidak standar (tidak sesuai SDP)
– Dokumen tidak lengkap
Manual = eProc
Pengumuman Pengadaan – Tidak melalui LPSE
– Menghindari menggunakan e-procurement – Jangka waktu pengumuman tidak sesuai aturan – Syarat kualifikasi dalam pengumuman tidak lengkap
Manual > eProc
14
Prakualifikasi/Pascakualifikasi – Dokumen tidak memenuhi syarat tetapi lolos – Evaluasi tidak sesuai kriteria – Dokumen administrasi bersifat “aspal” (Manual) – Dokumen kualifikasi tidak didukung data otentik (Manual)
Manual > eProc
– Dokumen disusulkan (Manual)
Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen pemilihan – Hampir tidak ada titik kritis dalam fase ini jika menggunakan e-proc
– Kemungkinan terjadi pengaturan kapasitas up/down bandwith, namun tidak bisa oleh panitia tetapi panitia berkolusi dengan LPSE (auditor dapat memperoleh bukti dengan melakukan Forensic IT Audit) Manual – Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama (Manual) > – Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari (Manual) eProc
– Menyatakan pendaftaran dan pengambilan dokumen tidak boleh diwakilkan/harus membawa dokumen asli (Manual), dll
15
Penjelasan/aanwijzing – Perubahan penting atas dokumen pemilihan penyedia tidak dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan penyedia – Penjelasan yang kontroversial – Pre bid meeting (Manual)
– Tidak membuat BA penjelasan/tidak disebarluaskan (Manual) – Tidak ada partisipasi masyarakat (Manual) Manual > Pembukaan penawaran eProc – Ketidaklengkapan dokumen penawaran
– Perubahan jadwal pembukaan dokumen penawaran tidak disertai alasan yang logis – Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran (Manual) – Penyimpanan dokumen penawaran tidak pada kotak terkunci (Manual) – Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat (Manual)
– Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada hari libur (Manual) 16
Evaluasi Penawaran – Kriteria evaluasi tidak memadai – Pemilihan tempat evaluasi yang tersembunyi (Manual) – Peserta lelang terpola atau peserta lelang menurunkan secara mencolok (Manual)
– Penggantian dokumen penawaran (Manual)
Pengumuman Pemenang
Manual > eProc
– Perubahan jadwal pengumuman pemenang tanpa alasan jelas
– Tidak ada pengumuman pemenang (Manual) – Pengumuman pemenang tidak diberitahukan kepada seluruh pesertalelang (Manual) – Pengumuman tidak mengindahkan aspek publik atau dilakukan tersembunyi (Manual)
– Pengumuman tidak sesuai kaidah (Manual) 17
Sanggahan – Substansi sanggahan tidak ditanggapi – Surat sanggahan tidak ditanggapi (Manual) – Jawaban sanggahan ditunda-tunda (Manual) – Sanggahan proforma untuk menghindari tuduhan tender diatur (Manual)
– Tidak seluruh sanggahan ditanggapi (Manual)
Penunjukkan Pemenang – Surat penunjukkan yang tidak lengkap
Manual > eProc
– Surat penunjukkan dibuat terburu-buru – Surat penunjukkan yang sengaja ditunda pengeluarannya (Manual) – Tanggal surat penunjukkan dibuat lebih belakangan dibandingkan tanggal kontrak (Manual)
18
Penandatangan Kontrak – Adanya kejanggalan dalam kontrak – Penandatangan kontrak yang ditunda-tunda – Tidak dilengkapi surat jaminan pelaksanaan dari bank (untuk nilai tertentu) – Tanggal surat jaminan pelaksanaan lebih belakangan dibandingkantanggal kontrak
Pelaksanaan/Penyerahan BJ – Kualitas/kuantitas tidak sesuai spesifikasi
Manual = eProc
– Jaminan pasca jual palsu – Keterlambatan penyerahan BJ – Kriteria penerimaan BJ bias/tidak jelas
19
Pembayaran dan Pelaporan – Pembayaran yang tidak sesuai kemajuan fisik – Pembayaran fiktif (khusus di Unsoed kecil kemungkinan terjadi) – Kekurangan pemungutan dan penyetoran pajak – Tidak dibuat berita acara pembayaran
– Pelaporan tidak lengkap/tidak sesuai aturan
Potensi Penyimpangan Pemanfaatan
Manual = eProc
– Kualitas/Kuantitas BJ yang diterima tidak sesuai kebutuhan
– Penyerahan BJ di lokasi yang tidak tepat – Barang/jasa yang belum/tidak dapat dimanfaatkan
20
e-Procurement? • e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara elektronik • Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau epurchasing
21
Dasar Hukum •
• • • •
UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Perpres No. 54 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Inpres No. 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Inpres No. 1 Tahun 2010, tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional; Inpres No. 17 Tahun 2011, tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
22
Tujuan E-Procurement Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time
Mendukung proses monitoring dan audit
Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan
Prinsip-Prinsip Dasar e-Procurement Efisiensi Efektifitas Terbuka & Persaingan Sehat Transparansi Adil & Non-diskriminatif
Akuntabilitas Interoperabilitas Jaminan Keamanan Data 24
Pengadaan Manual VS e-Procurement #1 No.
Tahapan
Manual
Elektronik
1.
Pengumuman
Melalui koran
Melalui koran dan website
2.
Pendaftaran & Pengambilan Dokumen
Datang langsung (tatap muka)
Online dan unduh dokumen di website
3.
Penjelasan Dokumen & Perubahan Dokumen
Datang langsung (tatap muka)
1. 2.
3.
4.
Dokumen Penawaran & Pembukaan Dokumen Penawaran
Bentuk hardcopy dengan sampul tersegel disampaikan secara langsung ke panitia dan dibuka secara manual
Komunikasi online Berita acara tertuang dalam rekaman komunikasi online Perubahan dokumen diunduh di website
Berbentuk dokumen elektronik yang disandikan (encrypt) dikirim (upload) melalui website dan dibuka (decrypt) secara elektronik.
25
Pengadaan Manual VS e-Procurement #2 No.
Tahapan
Manual
Elektronik
5.
Evaluasi Penawaran
Sama
Sama
6.
Evaluasi Kualifikasi
Sama
Sama
7.
Usulan calon pemenang
Sama
Sama
8.
Penetapan Pemenang
Sama
Sama
9.
Pengumuman Pemenang
Datang lihat langsung
Diumumkan di website dan dikirimkan melalui email
10.
Sanggah Hasil Lelang
Datang langsung (tatap muka) atau surat menyurat
Komunikasi online
11.
Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa
Sama
Sama
12.
Penandatanganan Kontrak
Sama
Sama
26
Pihak Yang Terlibat Dalam e-Procurement • • • • •
Agency (Instansi) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan Penyedia Barang/Jasa LPSE
27
Proses e-Procurement 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pengumuman lelang oleh Panitia Upload dokumen lelang oleh Panitia Download dokumen lelang oleh Penyedia Penjelasan lelang Pemasukan dokumen penawaran oleh Penyedia Pembukaan dokumen penawaran oleh Panitia Pengumuman pemenang lelang Sanggahan
28
Mengapa Panitia Pengadaan Memerlukan e-Proc? • Mendapatkan penawaran yang lebih banyak • Mempermudah proses administrasi • Mempermudah PPK/Panitia Pengadaan dalam mempertanggung jawabkan proses pengadaan
29
Mengapa Penyedia Barang/Jasa Memerlukan e-Proc? • Menciptakan persaingan usaha yang sehat • Memperluas peluang usaha • Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang • Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang
30
Jenis e-Procurement e-Tendering e-Catalog e-Reverse Auction
31
E-Tendering merupakan: • Tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan 32
E-Purchasing merupakan:
•Tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik
33
Huruf “e” dalam procurement Pertukaran Dokumen Penyampulan & otentikasi Compliance Perpres 54
Compliance Perpres 54 dan UU no 11 ITE
Urutan & Proses Kerja
• Transparan • Virtual • Aman (digital signature & encryption) • Efisien • Tak berbatas
34
Sirkulasi Dokumen (Physical sequential)
Panitia
Penerimaan Dokumen
Penyedia
35
Sirkulasi Dokumen (Electronic paralel) Panitia
e_ Procurement server Terminal Penyedia Internet
• Keaslian (cross check) • Kemudahan audit • Transparan
36
Keamanan Transaksi Data Manual
E-Procurement
Password Encryption
Decryption
Password 37
UU No. 11 Tahun 2008 - ITE • Merupakan rezim baru dalam khasanah peraturan perundang-undangan yang menganut azas jurisdiksi ekstrateritorial dan mengakui alat bukti elektronik sebagaimana alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHAP serta tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional • BAB I – Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 12 • Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi • BAB III – Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, Pasal 5 ayat 1 dan 5
• Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakkannya merupakan alat bukti yang sah • Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: – Surat yang menurut undang undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan – Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta
38
Website LPSE Unsoed
39
Website LPSE Kementerian Agama
40
Website LPSE Kemdikbud
41
Contoh tampilan e-proc untuk panitia (membuat paket lelang)
42
Contoh tampilan e-proc untuk panitia (mengisikan jadwal lelang)
43
Portal Pengadaan Nasional
44
Terima kasih atas perhatiannya
Kami tunggu kunjungannya ke:
http://lpse.unsoed.ac.id 45
