PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUOL, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa. b. bahwa untuk untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a), di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851); 2. Undang – Undang RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900); 3. Undang – Undang RI Nomor 10 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI 4389); 4. Undang - Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); 5. Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
1
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL. dan BUPATI BUOL MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol. 2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat Dearah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsipprinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten; 7. Camat adalah Kepala Kecamatan 8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Dusun atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ; 10. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru didalam wilayah Desa atau penataan Desa; 11. Penggabungan Desa adalah dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru ; 12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada ; 13. Desa persiapan adalah Desa baru didalam wilayah Desa sebagai hasil pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri; 14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Kepala Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sara dan prasarana sumber daya manusia denga kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung - jawabkannya kepada yang menugaskan.
2
BAB II TUJUAN DAN SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN DESA Pasal 2 Tujuan pembentukan Desa adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan.
Pasal 3 (1) Syarat – syarat pembentukan Desa adalah harus memiliki faktor-faktor sebagai berikut : a. Faktor penduduk yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu Desa minimal 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga (KK). b. Faktor Luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut. c. Faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan komunikasi antara dusun-dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut. d. Faktor prasarana dan sarana yaitu tersedianya atau memungkinkan tersedianya prasarana dan sarana Desa. e. Faktor Ekonomi yaitu tersedianya peluang atau potensi perekonomian yang memungkinkan peningkatan pendapatan masyarakat Desa. f. Faktor Sosial Budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat. (2) Dalam pembentukan Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus menyebut nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Desa dan jumlah dusun yang akan dibentuk serta potensi Desa.
Pasal 4 (1). Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat berupa penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih atau pembentukan Desa diluar Desa yang telah ada. (2). Pembentukan Desa harus dimusyawarahkan atau dimufakatan terlebih dahulu dengan BPD dengan memperlihatkan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa. (3). Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi pensyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dihapus atau digabung.
3
BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN,PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA Pasal 5 (1). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan pensyaratan Desa yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat atas usul Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (2) Pembentukan Desa harus dimusyawarahkan / dimufakatkan terlebih dahulu dengan BPD dengan memperlihatkan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan desa. (3). Desa persiapan untuk dapat ditingkatkan menjadi Desa harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya Desa sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini. Pasal 6 (1). Penggabungan atau penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, harus dimusyawarahkan / dimufakatkan terlebih dahulu dengan BPD dengan memperhatikan kondisi dan situasi Desa. (2). Usul penggabungan / penghapusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, disampaikan Kepala Desa atau persetujuan BPD kepada Bupati untuk ditetapkan. BAB IV KEWENANGAN DESA Pasal 7 (1). Kewenangan Desa mencakup : Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa. a. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah. b. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten. (2). Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. (3). Pemerintah Desa berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Bagi Desa yang telah ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap sebagai Desa kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan. 4
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan
Daerah
ini
merupakan
pedoman
bagi
Pemerintah
Desa
dan
Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menetapkan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Desa.
Pasal 10 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 11 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 15 tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.
Ditetapkan di Buol Pada tanggal 10 Oktober 2006 BUPATI BUOL
H. A. KARIM HANGGI
Diundangkan di Buol Pada tanggal 10 Oktober 2006 SEKRETARIS KABUPATEN BUOL
HENGKYE PARIMO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2006 NOMOR 10
5
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
1.
UMUM Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa, sebagai pelaksanaan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata di Daerah, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa, khususnya mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol.
Dengan demikian Peraturan ini telah memberikan suatu landasan hukum yang kuat dan pasti mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sehingga dapat menjadi pangkal tolak bagi pembina dan pengembangan Desa di Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 : Cukup Jelas Pasal 3 Ayat (1) huruf d : faktor prasarana dan sarana adalah tersedianya lapangan Sepak Bola, Sekolah Dasar, Rumah Ibadah. Ayat (2) : Cukup Jelas Pasal 4 : Cukup Jelas Pasal 5 : Cukup Jelas Pasal 6 : Cukup Jelas Pasal 7 Ayat (1) : Perkembangan keadaan dan pertimbangan tehnik dan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal ini tidak memenuhi lagi tujuan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pasal 2. Pasal 8 : Cukup Jelas Pasal 9 : Cukup Jelas Pasal 10 : Cukup Jelas Pasal 11 : Cukup Jelas Pasal 12 : Cukup Jelas
6
