PEMERINTAH KABUPATEN BUOL PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUOL, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa serta menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian Desa yang kuat dan mandiri, melalui usaha dan pengelolaan potensi serta kekayaan desa, maka dipandang perlu untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); b. bahwa berdasarkan huruf a,
diatas
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
perlu
membentuk
Peraturan Daerah
tentang
pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); Mengingat
: 1. Undang–undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); 2. Undang-undang
Nomor
10
Tahun
2004
tentang
Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti 1
Undang–undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang–undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang–undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 04);. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL dan BUPATI BUOL MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES). 2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buol. 8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 12. Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat Desa atau yang selanjutnya disebut LPM adalah Lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 13. Peraturan Desa adalah Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 14. Keputusan Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan Badan Perwakilan Desa (BPD). 15. Kekayaan Desa adalah Segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan. 3
16. Usaha Ekonomi Masyarakat adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan dari oleh dan untuk masyarakat baik secara perorangan atau secara kelompok. 17. Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan adalah suatu Lembaga yang bergerak di bidang perkreditan dan merupakan milik masyarakat yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat perdesaan. 18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah Badan Usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat setempat dan dikelolah terpisah dari penyelenggaraan pemerintahan desa. 19. Komisaris (Penasehat) adalah orang yang duduk dalam organisasi kepengurusan Badan Usaha Milik Desa, yang secara langsung dijabat oleh kepala Desa yang bersangkutan. 20. Direksi adalah orang yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa.
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP BUMDes Pasal 2 Maksud pembentukan BUMDes adalah: a. Memberdayakan potensi desa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Desa yang mandiri serta mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dengan dalam pembentukannya mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah; b. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan perekonomian Desa pada khususnya; c. Memperoleh keuntungan, yang selanjutnya menjadi salah satu sumber pendapatan Desa. d. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa; e. Sebagai perintis bagi kegiatan-kegiatan usaha yang belum ada atau belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan f. Turut aktif memberikan sumbangan dan bantuan kepada masyarakat, pengusaha dan koperasi. Pasal 3 Tujuan pembentukan dan Pengembangan BUMDes untuk : a. Untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; b. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kepentingan masyarakat; c. Untuk meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran;
4
d. Untuk membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Desanya; e. Menghindarkan anggota masyarakat desa dari pengaruh pemberian pinjaman uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat; f. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelolah sumber-sumber pendapatan lain yang sah; g. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong masyarakat, gemar menabung secara tertib, teratur dan berkelanjutan; h. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa; i. Mendorong berkembangnya usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di Desa; dan j. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
Pasal 4 Prinsip dasar Pendirian/Pembentukan BUMDes: a. Pemberdayaan; memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat; b. Keberagaman; bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha, dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMDes tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada; c. Profesionalisme, bahwa pengelolaan BUMDes dilaksanakan secara professional sesuai dengan prinsip-prinsip kewirausahaan; d. Efisiensi, memiliki bahwa dalam pengelolaannya meganut prinsip-prinsip ekonomi sehingga lebih menguntungkan; e. Transparansi, bahwa informasi mengenai pengelolaan kegiatan unit usaha BUMDes dapat dilaketahui secara luas oleh masyarakat; f. Akuntabilitas, bahwa pegelolaan BUMDes dapat dipetanggung jawabkan baik secara ekonomi maupun secara kelembagaan, sesuai AD/ART dan Peraturan
perundang-
undangan yang berlaku; g. Partisipasi; pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMDes; dan h. Demokrasi yang mempunyai makna bahwa dalam mengelola di dasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar. 5
BAB III PEMBENTUKAN BUMDes Pasal 5 (1) BUMDes dibentuk atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa dengan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut : a. Potensi usaha ekonomi masyarakat; b. Adanya unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelolah secara kooperatif, seperti: UED-SP, dan Lembaga sejenis lainya yang ada di Desa bersangkutan; c. Adanya kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelolah sebagai bagian dari usaha desa; d. BUMDes dalam pembentukannya harus mempunyai AD / ART; e. BUMDes harus berbadan Hukum; dan f. BUMDes berkedudukan didesa yang bersangkutan. (2) BUMDes dibentuk jika Pemerintah Desa dan/atau masyarakat memenuhi pensyaratan sebagai berikut : a. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa yang bersangkutan dalam bentuk kekayaan yang diserahkan dan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa; b. Unit Usaha Lembaga Keuangan masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDes. Lembaga keuangan masyarakat dimaksud sudah terdaftar di desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa. (3) Unit usaha lembaga keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus sudah terdaftar di desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa yang dilengkapi dengan anggaran dasar. Pasal 6 BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 7 (1) Pengaturan jenis usaha dan pengelolaan BUMDes diatur dalam Peraturan Kepala Desa. (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berupa : a. Jasa keuangan : dengan kegiatan usaha simpan pinjam dan perkreditan; b. Unit jasa lain : Listrik desa, telekomunikasi desa, angkutan penyebrangan sungai, angkutan pedesaan, pengelolaan balai latihan dan keterampilan tenaga kerja, pengelolaan limbah buangan sampah;
6
c. Pasar : Pengelolaan pasar desa dan./atau pasar tradisional, penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok, penyaluran dan penyediaan saprodi, pupuk dan bibit pertanian/ perkebunan, pengelolaan tempat pelelangan ikan; d. Industri kecil dan kerajinan rumah tangga; dan e. Kegiatan perekonomian desa lainnya.
Pasal 8 (1) Badan Usaha Milik Desa dapat dikembangkan serta dikelola oleh masyarakat, baik secara kelompok atau bersama sebagai usaha patungan dan pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Dalam hal pengembangan Unit-unit Usaha yang dikelolah oleh 2 (dua) Desa atau lebih, dilakukan dengan keputusan bersama antar desa yang bersangkutan yang diketahui oleh Camat. (3) Peraturan Desa atau Keputusan Bersama antar desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Bupati Buol selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditetapkan untuk dilakukan penilaian. (4) Apabila Peraturan Desa atau Keputusan Bersama
dimaksud bertentangan dengan
Peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Buol, Propinsi dan Pemerintah Pusat, maka Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut dan pemberitahuan pembatalan disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Peraturan Desa atau Keputusan Bersama tersebut oleh Bupati.
BAB IV PERMODALAN Pasal 9 (1) Modal BUMDes bersumber dari : a. Penyertaan modal Pemerintah Desa yang dialokasikan melalui APBDes; b. Tabungan masyarakat; c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten; d. Pinjaman; e. Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan; f. Hibah; dan g. Bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. (2) Setiap penyertaan modal desa dalam rangka pendirian BUMDes yang dananya berasal dari APBDes dan Penyertaan modal dari pihak ketiga yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada BPD.
7
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal desa dalam rangka pendirian atau penyertaan modal kepada BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB V SUSUNAN ORGANISASI KEPENGURUSAN Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 10 (1) Organisasi kepengurusan BUMDes terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat. (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati Buol melalui Camat.
Pasal 11 (1) Susunan Organisasi Kepengurusan terdiri dari: a. Komisaris (penasehat); b. Direksi (pelaksana operasional); dan c. Kepala Unit Usaha. (2) Komisaris (penasehat) secara langsung dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan karena Jabatannya. (3) Direksi dan Kepala Unit Usaha, ditunjuk oleh masyarakat setempat berdasarkan musyawarah yang dituangkan dalam berita acara. (4) Kepengurusan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati Buol melalui Camat. Pasal 12 Bagan struktur organisasi kepengurusan sebagaimana dimaksud pasal 11 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 1 Komisaris Pasal 13 (1) Komisaris sebagai penasehat BUMDes dalam melakukan tugasnya berkewajiban: a. Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes; b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan 8
c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan. (2) Untuk melaksanakan kewajibannya komisaris mempunyai kewenangan: a
Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
b
Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.
Pasal 14 (1) Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar BUMDes dan ketentuan peraturan Perundangan serta wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf d. Paragraf 2 Tugas dan Kewajiban Direksi dan Kepala Unit Usaha Pasal 15 (1) Tugas Direksi dan Kepala Unit Usaha: a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat; b. Melakukan pelayanan agar tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata; c. Memupuk usaha kerja sama dengan Lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa; d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes); dan e. Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun. (2) Kewajiban Direksi dan Kepala Unit: a. Kepala Unit Usaha wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai Laporan Keuangan Unit Usaha dan proses kegiatan dalam bulan berjalan; b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan c. Laporan secara keseluruhan dalam 6 (enam) bulan harus diketahui oleh warga desa dalam suatu rembug / musyawarah desa.
9
BAB VI MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS Pasal 16 (1) Tata cara pembentukan pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), yang dilaksanakan melalui rapat/musyawarah yang dihadiri oleh perangkat desa dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di desa. (2) Rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Desa untuk menyusun atau memilih anggota pengurus secara demokratis. (3) Anggota pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini terdiri dari tokohtokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan desa yang diajukan oleh masing-masing dusun. (4) Penentuan kedudukan dalam kepengurusan BUMDes ditetapkan melalui musyawarah anggota pengurus. (5) Pemilihan Direksi dan Kepala Unit Usaha dipilih berdasarkan persyaratan sebagai berikut: a. Warga Desa yang mempunyai jiwa wirausaha; b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun; c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa; dan d. Pendidikan Formal minimal SLTA atau memiliki pengalaman dan berkemampuan setingkat SLTA. (6) Masa bakti Kepengurusan Direksi dan Kepala Unit Usaha ditetapkan 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya. (7) Pengurus BUMDes berhenti atau diberhentikan apabila: a. Telah selesai masa baktinya; b. Karena meninggal dunia; c. Karena mengundurkan diri; d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa tersebut; dan/atau e. Karena tersangkut tindak pidana. Pasal 17 Kepengurusan BUMDes mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha. Pasal 18 Pergantian pengurus BUMDes antar waktu diisi berdasarkan hasil musyawarah pengurus BUMDes dan masa tugas anggota pengurus BUMDes pengganti disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan. 10
BAB VII TAHUN ANGGARAN DAN BAGI HASIL USAHA Pasal 19 (1). Tahun Anggaran BUMDes adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun berjalan. (2). Bagi hasil usaha BUMDes setiap tahun, yang dipergunakan untuk: a. Untuk modal usaha sebesar
50 %
b. Kas Desa sebesar
20 %
c. Dana Pendidikan Pengurus
10 %
d. Direksi sebesar
5%
e. Kepala Unit Usaha dan Pengurus
10 %
f. Komisaris (penasehat)
5%
BAB VIII PERIKATAN / KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA Pasal 20 BUMDes dapat membuat perikatan / kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan: a. Apabila perikatan kerja sama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes yang melibatkan beban hutang, maka rencana perikatan/kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris yang disetujui oleh masyarakat dalam musyawarah desa; dan b. Apabila perikatan kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan kerjasama tersebut diberitahukan kepada Komisaris.
BAB IX MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN Pasal 21 (1) Pengelolaan kegiatan BUMDes harus dilakukan secara transparan, artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas. (2) Pengelolaan kegiatan usaha harus akuntabel, mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada warga masyarakat. (3) Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan. (4) Pengelolaan Kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat. 11
(5) Pengelolaan kegiatan perlu akseptabel, yakni berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.
Pasal 22 (1) Pengelolaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada pencatatan transaksi yang diklasifikasi kedalam tiga jenis, yaitu: a. Transaksi Penerimaan Tunai, terdiri dari: 1. Setoran Modal Usaha; 2. Pencairan Utang; 3. Penjualan Barang secara tunai; 4. Penerimaan dari Tagihan; 5. Penarikan Tabungan dari Bank; 6. Penerimaan Hibah atau sumbangan secara tunai; dan 7. Penerimaan Tunai lainnya. b. Transaksi Pengeluaran Tunai (Pengeluaran Kas): 1. Pembelian peralatan usaha kebutuhan kantor; 2. Pembelian barang dagangan atau bahan baku secara tunai; 3. Membayar Biaya usaha; 4. Menyetor Tabungan ke Bank; 5. Membayar angsuran hutang; 6. Pembayaran deviden, penarikan modal atau keperluan prive; dan 7. Pemberian hibah atau sumbangan secara tunai. c. Transaksi yang Tidak Tunai (Tidak menyangkut Kas) 1. Pembelian secara kredit; 2. Penjualan secara kredit; 3. Pembayaran melalui Tranfer rekening Bank; 4. Penerimaan melalui Transfer rekening Bank; 5. Koreksi kesalahan pembukuan; dan 6. Menutup buku (mengalokasikan laba bersih usaha). (2) Pencatatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, untuk memperoleh informasi usaha digunakan instrument pembukuan sebagai berikut: a. Buku Jurnal transkasi harian usaha; b. Buku persediaan barang; c. Buku formulir perhitungan Laba-Rugi Usaha; d. Buku Laporan Keuangan dan Statistik usaha (Neraca Usaha); dan e. Baku Bantu atau Buku Besar rekening. 12
Pasal 23 (1) Pertanggungjawaban BUMDes, dilaporkan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sistim pelaporan kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak tertentu di buat berdasarkan jenis usaha sistematika sebagai berikut: a. Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha; b. Kegiatan usaha memuat materi pelaksanaan, tenaga kerja, produksi, penjualan dan pemasaran, keuntungan dan kerugian; dan c. Hambatan, memuat materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan dan mitra usaha.
BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN FASILITASI Pasal 24 (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDes. (2) Pembinaan sebagamana dimaksud ayat (1) dalam arti memfasilitasi, yaitu memberikan pedoman, bimbingan, dan arahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat melimpakan kewenangannya kepada Camat. (4) Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Buol.
Pasal 25 (1) Pembinaan tehnis terhadap BUMDes dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PEMDES) melakukan fasilitasi teknis manajemen melalui pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi BUMDes. (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat memfasilitasi kemitraan dalam mengakses permodalan dengan lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh bank, koperasi dan masyarakat.
13
BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 26 (1) Perselisihan dapat terjadi antar anggota, antar desa dan pengurus mulai dari perencanaan, pembentukan, pelaksanaan dan pelestarian; (2) Apabila perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan secara berjenjang dan berasaskan musyawarah mufakat; (3) Jika perselisihan yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan di proses secara Hukum.
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol. Ditetapkan di Buol pada tanggal 12 November 2008 BUPATI BUOL
AMRAN H. A. BATALIPU Diundangkan di Buol pada tanggal 12 November 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MACHMUD BACULU
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2008 NOMOR 14 14
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) I.
UMUM Dalam rangka meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Perdesaan sehingga perlu adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengembangkan usaha masyarakat desa dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu untuk menampung seluruh kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, baik perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di bentuk berdasarkan peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 15
Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28 Cukup Jelas 16
LMPIRAN
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR : 14 TAHUN 2008 TANGGAL : 12 NOVEMBER 2008
STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN BUMDes
KOMISARIS PENASIHAT
DIREKSI PELAKSANA OPERASIONAL
KEPALA UNIT USAHA
KEPALA UNIT USAHA
KEPALA UNIT USAHA
BUPATI BUOL
AMRAN H. A. BATALIPU
17
BAB IV PERMODALAN Pasal 12
(1) BUMDes mendapatkan modal pangkal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dari kekayaan desa atau kekayaan desa yang dipisahkan dari anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes), serta dari lembaga keuangan yang ada di desa dan sudah diserahkan kepada masyarakat; (2) BUMDes dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; (3) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hakhak kepemilikannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART); (4) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui Lembaga Keuangan Perbankan atau lainnya yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Desa dan diatur dalam Peraturan Desa.
Paragraf 2 Direksi dan Kepala Unit Usaha Pasal .........
(1) Anggota direksi dan Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pasal 12 hurub (b) dan huruf (c) bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMDes untuk kepentingan dan tujuan BUMDes serta mewakili BUMDes baik di dalam maupun di luar pengambilan. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi dan Kepala Unit Usaha harus mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsipprinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. Pasal ......... (1) Anggota Direksi, Kepala Unit Usaha dan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah. (2) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sangsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal .... (1) Anggota Direksi, Kepala Unit Usaha dan Komisaris tidak berwenang mewakili BUMDes, apabila : a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara BUMDes dan anggota Direksi atau Komisaris yang bersangkutan, atau
18
b. Anggota direksi atau Komisaris yang mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMDes. (2) Pihak yang berhak mewakili BUMDes apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar BUMDes. Pasal ........ (1) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan Kepala Unit Usaha dilakukan oleh Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Desa. (2) Pengankatan Direksi dan Kepala Unit Usaha didasarkan pada pensyaratan sebagai berikut : a. Warga desa yang memiliki jiwa usaha. b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa. d. Pendidikan sekurang-kurangnya lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis maupun berupa penyampaian visi dan misi. (5) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan didepan BPD, Pemerintah Desa serta masyarakat di Desa yang bersangkutan. (6) Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan dan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud ayat (3, 4 dan 5 ) diatur dalam Keputusan Kepala Desa. Pasal ........ (1) Bagi calon anggota direksi dan Kepala Unit Usaha yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi. (2) Masa jabatan anggota direksi diteteapkan 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Pasal..... ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi diatur dengan peraturan bupati. Pasal.... (1) Direksi dan kepala unit usaha wajib menyiapkan Rancangan Kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMDes yang hendak dicapai dalam jangka waktu 3(tiga)tahun. (2) Rancangan Kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah ditandatangani bersama dengan komisaris disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk mendapatkan pengesahan. Pasal..... (1) Disamping wajib menyiapkan Rencana Kerja jangka panjang Direksi dan kepala unit usaha wajib menyampaikan rencana anggaran tahunan BUMDes sebagai penjabaran dari rencana kerja jangka panjang. (2) Rancangan anggaran tahunan BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disampaikan kepada kepala desa dan BPD untuk memperoleh pengesahan. Pasal...... 19
(1) Dalam waktu 3(tiga) bulan setelah penutupan tahun buku, Direksi dan Kepala Unit Usaha wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Kepala Desa dan BPD untuk memperoleh pengesahan (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanda tangani oleh semua anggota direksi, KepalaUnit Usaha dan Komisaris. (3) Dalam hal terdapat anggota direksi atau Kepala Unit Usaha atau Komisaris yang tidak bersedia menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus disebutkan alasannya secara tertulis. Pasal ....... Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Jangka Panjang, Rencana Anggaran Tahunan dan Perhitungan Tahunan BUMDes diatur dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal ... Anggota direksi dan kepala Unit Usaha dilarang merangkap jabatan sebagai : a. Anggota direksi atau Kepala Unit Usaha pada BUMD, BUMSwasta dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. b. Jabatan strukturan dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintahan desa. c. Anggota BPD, LKMD/Perangkat Desa, atau d. Jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal ....... Direksi dan kepala unit usaha wajib memelihara rahasia rapat dan menyelenggarakan pembukuan BUMDes.
Pasal ......... Disamping tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal ,.... , ..... , ...... , ..... , ..... , .... , dan pasal ......... direksi dan Kepala Unit Usaha mempunyai tugas dan kewajiban lain, sebagai berikut : 1. Tugas Direksi adalah : a. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembangan menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat. b. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata. c. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa. d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. e. Memberi laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa. Forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setiap tahun. 2. Kewajiban direksi dan Kepala Unit Usaha adalah : a. Unit usaha wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada direksi mengenai : - Laporan keuangan unit usaha - Progres kegiatan dalam bulan berjalan. b. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali dan ditembuskan kepada Instansi pembina. c. Laporan secara keseluruhan dalam 6 (enam) bulan harus diketahui oleh warga desa dalam suatu rembug / musyawarah desa.
20
