PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUOL PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUOL, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mewujudkan demokrasi di tingkat desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal ini menetapkan dan melaksanakan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam mencapai tujuan Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan di Desa. b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu membentuk Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851); 2. Undang–Undang RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3900); 3. Undang – Undang RI Nomor 10 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI 4389); 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548); 5. Undang–Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587 );
-1-
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL dan BUPATI BUOL
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN
BUOL
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol; 2. Pemerintah
Daerah
adalah
Bupati
dan
Perangkat
Daerah
sebagai
unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Desentralisasi; 6. Camat adalah Kepala Kecamatan; 7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di daerah; 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa; 9. Kawasan Desa adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengolahan; 10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
-2-
BAB II KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN BPD Pasal 2 (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (2) BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pasal 3 (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua rukun tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. (3) Pemerintah Desa mengundang ketua rukun tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, untuk memusyawarahkan yang akan ditunjuk sebagai anggota BPD. (4) Rapat Musyawarah pemilihan anggota BPD dipimpin sementara oleh Kepala Desa sampai terpilihnya pimpinan rapat musyawarah pemilihan BPD (5) Hasil musyawarah penetapan anggota BPD dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat dilampirkan Daftar hadir peserta musyawarah (6) Pimpinan rapat yang telah dipilih atau ditunjuk oleh peserta musyawarah, memusyawarahkan yang akan menjadi anggota BPD sesuai ayat (2) dan dalam berita acara rapat ditanda tangani oleh Pimpinan Rapat dan Kepala Desa.
Pasal 4 Keanggotaan anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut : a. Jumlah penduduk
2000 jiwa
5 (lima) orang anggota.
b. Jumlah penduduk 2.001 s/d 2.500 jiwa 7 (tujuh) orang anggota. c. Jumlah penduduk 2.501 s/d 3.000 jiwa 9 (sembilan) orang anggota d. Jumlah penduduk lebih dari 3.001 jiwa 11 (sebelas) orang anggota
Pasal 5 (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah/ janji secara bersamasama dihadapan dan dipandu oleh Bupati atau yang mewakili. (3) Susunan kata-kata sumpah/ janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :
-3-
“ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan Demokrasi dan UndangUndang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Pasal 6 (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris. (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
Pasal 7 (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD. (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan syah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ (seperdua) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (seperdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan Notulen Rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
BAB III TUGAS, HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BPD Pasal 8 BPD mempunyai tugas dan wewenang : a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa; e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan f. Menyusun tata tertib BPD.
-4-
Pasal 9 (1) BPD mempunyai hak : a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa; dan b. Menyatakan pendapat.
(2) Anggota BPD mempunyai hak : a. Mengajukan rancangan peraturan desa; b. Mengajukan pertanyaan; c. Menyampaikan usul dan pendapat; d. Memilih dan dipilih; dan e. Memperoleh tunjangan.
Pasal 10 Anggota BPD mempunyai kewajiban : a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan; b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat; e. Memproses pemilihan kepala desa; f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
BAB IV KEUANGAN Pasal 11 (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.
Pasal 12 (1) Untuk kegiatan BPD diadakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
-5-
BAB V LARANGAN ANGGOTA BPD Pasal 13 (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang : a. Sebagai pelaksanan proyek desa; b. Merugikan
kepentingan
umum,
meresahkan
sekelompok
masyarakat
dan
mendiskriminasikan warga atau gologan masyarakat lain; c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/ atau jasa pihak lain dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; d. Menyalahgunakan wewenang dan e. Melanggar sumpah/ janji jabatan.
BAB VI MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD Pasal 14 Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 15 Untuk menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah. c. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau sederajat. d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun. e. Bersedia menjadi anggota BPD. f. Penduduk Desa setempat. g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun. h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai denga Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
-6-
Pasal 16 (1) Anggota BPD berhenti antara waktu karena : a. meninggal Dunia. b. Permintaan sendiri secara tertulis Kepada Ketua BPD. c. Bertempat tinggal diluar Desa yang bersangkutan. d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini. e. Melanggar Sumpah/ Janji sebagai anggota BPD. f. Terkena larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah ini. (2) Apabila terjadi kekosongan Anggota BPD yang berhenti antar waktu maka dilaksanakan musyawarah kembali sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah ini.
BAB VII MEKANISME KERJA DAN TATA TERTIB Pasal 17 (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan rapat sekurang-kurannya 3 (tiga) kali (2) Kecuali yang dimaksud ayat (1) diatas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah anggota atau atas permintaan Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dapat mengundang untuk mengadakan rapat. (3) Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat atas undangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
Pasal 18 Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
BAB VIII KETENTUAN LAIN LAIN Pasal 19 Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
-7-
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 21 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 07 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.
Disahkan di Buol pada tanggal 10 Oktober 2006
BUPATI BUOL
H. A. KARIM HANGGI
Diundangkan di Buol pada tanggal 10 Oktober 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL
HENGKYE PARIMO .
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2006 NOMOR 7
-8-
PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 7 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYARAWARATAN DESA
I.
UMUM
Dalam
rangka
mendukung
kelancaran
penyelenggaraan
Pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa, maka untuk menunjang tugas-tugas Aparat Pemerintahan Desa secara berdaya guna dalam pelaksanaan otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata di Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya mengenai Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol.
Dengan demikian Peraturan Daerah ini telah memberikan suatu Landasan Hukum yang kuat dan pasti mengenai Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sehingga menjadi pangkal tolak dalam pembinaan dan pengembangan desa di Daerah.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : Cukup jelas Pasal 2 : Cukup Jelas Pasal 3 Pegawai Negeri Sipil tidak dibenarkan menjadi Anggota BPD Pasal 4 Yang dimaksud dengan keanggotaan yaitu Ketua, Wakil Ketua Sekretaris, anggota Pasal 5 : Cukup jelas Pasal 6 : Cukup jelas Pasal 7 : Cukup jelas Pasal 8 : Cukup jelas
-9-
Pasal 9 : Cukup jelas Pasal 10 : Cukup Jelas Pasal 11 : Cukup Jelas Pasal 12 : Cukup jelas Pasal 13 : Cukup jelas Pasal 14 : Cukup jelas Pasal 15 : Cukup jelas Pasal 16 : Cukup jelas Pasal 17 : Cukup jelas Pasal 18 : Cukup jelas Pasal 19 : Cukup jelas Pasal 20 : Cukup jelas Pasal 21 : Cukup jelas Pasal 22 : Cukup jelas
- 10 -
