PEMERINTAH KABUPATEN BUOL PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LIPUNOTO, KECAMATAN TILOAN, KECAMATAN BUKAL DAN KECAMATAN GADUNG DI KABUPATEN BUOL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
BUOL
Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan yang menyebutkan ibukota Kabupaten Buol adalah sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Biau, maka perlu diadakan perubahan atau revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Lipunoto, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bukal dan Kecamatan Gadung di Kabupaten Buol. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Lipunoto, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bukal dan Kecamatan Gadung di Kabupaten Buol. Mengingat
: 1. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang– undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang1
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5. Undang–undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 05).
2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL dan BUPATI BUOL MEMUTUSKAN Menetapkan
:
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LIPUNOTO, KECAMATAN TILOAN, KECAMATAN BUKAL DAN KECAMATAN GADUNG DI KABUPATEN BUOL Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Lipunoto, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bukal dan Kecamatan Gadung ( Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2003 Nomor 25 ) diubah sebagai berikut : 1.
Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini Nama Kecamatan Lipunoto diubah menjadi Kecamatan Biau Dan Nama Kecamatan Biau diubah Menjadi Kecamatan Lakea, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bukal dan Kecamatan Gadung di wilayah Kabupaten Buol.
2.
Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ketentuan Pasal 3 ayat 1 diubah, sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3 (1). Kecamatan Lakea adalah wilayah Kecamatan Biau sebagaimana telah diubah pada pasal 2 yang terdiri dari : a.
Desa Lakuan Buol
b.
Desa Lakea II
c.
Desa Lakea I
d.
Desa Bukaan
e.
Desa Tuinan
(Ia). Kecamatan Biau adalah wilayah Kecamatan Lipunoto sebagaimana telah diubah pada pasal 2 yang terdiri dari: a.
Kelurahan Kumaligon
b.
Kelurahan Leok I
c.
Kelurahan Leok II
d.
Kelurahan Kali 3
e.
Kelurahan Buol
f.
Kelurahan Kulango
g.
Kelurahan Kampung Bugis
(2). Kecamatan Tiloan berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Momunu yang terdiri dari: a.
Desa Boilan
b.
Desa Air Terang
c.
Desa Kokobuka
d.
Desa Panilan Jaya
e.
Desa Jati Mulia
(3). Kecamatan Bukal berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bokat yang terdiri dari : a.
Desa Winangun
b.
Desa Rantemaranu
c.
Desa Modo
d.
Desa Mopu
e.
Desa Potangoan
f.
Desa Unone
g.
Desa Diat
h.
Desa Biau
i.
Desa Bungkudu
(4). Kecamatan Gadung berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Bunobogu yang terdiri dari :
3.
a.
Desa Diapati
b.
Desa Bulagidun
c.
Desa Labuton
d.
Desa Lokodoka
e.
Desa Matinan
f.
Desa Taat
g.
Desa Lokodidi
Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ketentuan pasal 4 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4 (1). Dengan diubahnya nama Kecamatan Lipunoto menjadi Kecamatan Biau sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Wilayah Kecamatan Biau adalah keseluruhan wilayah kecamatan Lipunoto sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1a) Peraturan Daerah ini.
4
(Ia). Dengan diubahnya nama Kecamatan Biau menjadi Kecamatan Lakea sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Wilayah Kecamatan Lakea adalah keseluruhan Kecamatan Biau sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini. (2)
Dengan terbentuknya Kecamatan Tiloan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 peraturan Daerah ini, wilayah Kecamatan Momunu dikurangi dengan Kecamatan Tiloan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) peraturan Daerah ini.
(3)
Dengan terbentuknya Kecamatan Bukal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini wilayah Kecamatan Bokat dikurangi dengan Kecamatan Bukall sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
(4)
Dengan terbentuknya kecamatan Gadung sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, wilayah Kecamatan Bunobogu dikurangi dengan Kecamatan Gadung sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
4.
Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ketentuan pasal 5 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5 (1). Kecamatan Lakea mempunyai batas – batas sebagai berikut : a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi
b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karamat
c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tiloan
d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tolitoli
(Ia). Kecamatan Biau mempunyai batas – batas sebagai berikut : a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karamat
b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi
c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bokat
d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Momunu
(2). Kecamatan Tiloan mempunyai batas – batas sebagai berikut : a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Momunu
b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukall
c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong dan Propinsi Gorontalo
d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tolitoli
(3). Kecamatan Bukal mempunyai batas – batas sebagai berikut : a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bokat
b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bunobogu
c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Gorontalo
d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tiloan 5
(4). Kecamatan Gadung mempunyai batas – batas sebagai berikut :
5.
a.
Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi
b.
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Paleleh
c.
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tiloan
d.
Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bunobogu
Ketentuan pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 Wilayah Kecamatan Lakea, Kecamatan Biau, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bukal dan Kecamatan Gadung sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, dan batas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam Peta dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6.
Ketentuan pasal 8 ayat (1) diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1). Dengan diubahnya nama Kecamatan Lipunoto dengan Kecamatan Biau, dan nama kecamatan Biau menjadi kecamatan Lakea, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bukal dan Kecamatan Gadung, maka perlu diadakan peninjauan kembali terhadap penataan ruang wilayah Kabupaten Buol sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan yang berlaku. (2)
Penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dengan penataan ruang wilayah propinsi Sulawesi Tengah dan Penataan Ruang Nasional.
7.
Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ketentuan pasal 9 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 (1). Ibukota Kecamatan Lakea berkedudukan di Desa Lakea II (Ia). Ibukota Kecamatan Biau berkedudukan di Kelurahan Leok II (2). Ibukota Kecamatan Tiloan berkedudukan di Desa Air Terang (3). Ibukota Kecamatan Bukall berkedudukan di Desa Unone (4). Ibukota Kecamatan Gadung berkedudukan di Desa Bulagidun (5). Dengan diubahnya nama Kecamatan Lipunoto menjadi Kecamatan Biau, dan nama kecamatan Biau menjadi kecamatan Lakea, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bukal dan Kecamatan Gadung sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka Ibukota Kecamatan Biau dipindahkan dan berkedudukan di Kelurahan Leok II.
6
8.
Ketentuan pasal 10 diubah sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut : Pasal 10 Sebagai akibat diubahnya Nama Kecamatan Lipunoto menjadi Kecamatan Biau dan Nama Kecamatan Biau menjadi Kecamatan Lakea, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bukal dan Kecamatan Gadung, maka pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol.
9.
Ketentuan pasal 12 diubah sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut : Pasal 12 (1) Semua Peraturan Perundang–undangan yang saat ini berlaku bagi Kecamatan Momunu, Kecamatan Bokat dan Kecamatan Bunobogu dinyatakan tetap berlaku dan harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. (2) Dengan diubahnya Nama Kecamatan Lipunoto menjadi Kecamatan Biau dan Nama Kecamatan Biau menjadi Kecamatan Lakea, maka semua Peraturan Perundang-undangan yang saat ini berlaku harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.
Ditetapkan di Buol pada tanggal 8 September 2008 BUPATI BUOL
AMRAN H. A. BATALIPU Diundangkan di Buol pada tanggal 8 September 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MACHMUD BACULU
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2008 NOMOR 10
7
