PEMERINTAH KABUPATEN BUOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN Alamat : Jln. Perjuangan No. 3 Kali Telp. (0445)

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN Alamat : Jln. Perjuangan No. 3 Kali Telp. (0445) 211009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2001 NOMOR 02 SERI B NOMOR 2

D DITERBITKAN OLEH:

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN BUOL

2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2001 NOMOR 02 SERI B NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR : 02 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUOL Menimbang

: a. bahwa dalam pembentukan Daerah Otonom, Daerah berwenang mengelola sumber daya Nasional termasuk sumber daya kelautan yang berada di wilayahnya untuk meningkatkan kemandirian, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk menambah dan menghasilkan Sumber Pendapatan Asli Daerah. b. bahwa untuk menggali sumber-sumber potensial dalam menunjang peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, retribusi izin usaha Perikanan dan Kelautan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu dipungut. c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan

Limgkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3600);

2. Undang –undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900); 5. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pusat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 195); 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden. 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. 9. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Sistem, Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

BUOL

TENTANG

RETRIBUSI USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BUOL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol. b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. c. Kepala Daerah adalah Bupati Buol. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah. e. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi. f. Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buol. g. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disingkat Dipenda adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah. h. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buol. j. Pemegang Kas adalah Bank Pembangunan Daerah atau Bank Presepsi yang ditunjuk. k. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga Dana Pensiun dan bentuk usaha lainnya. m. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang merupakan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya dapat dinikmati orang pribadi atau Badan. n. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta. o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. p. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. q. Usaha Perikanan dan Kelautan adalah segala bentuk kegiatan dalam bidang perikanan dan kelautan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan. r. Retribusi Usaha Perikanan dan Kelautan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu terhadap usaha perikanan dan kelautan yang dilakukan orang ribadi atau badan. s. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi atas pemanfaatan jasa atau pemberian izin tertentu pada usaha perikanan dan kelautan. t. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak retribusi untuk melakukan data objek retribusi dan wajib pajak sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah. u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan. x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. y. Surat Tagihan Ratribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi adminstrasi berupa bunga dan atau denda. z. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi. aa. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah. bb. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. cc. Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya. dd. Pemanfaatan

sumberdaya

ikan

adalah

kegiatan

menangkap

ikan

dan

atau

pembudidayaan ikan. ee. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hokum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. ff. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan

yang

menggunakan

kapaluntuk

memuat,

mengangkut,

menyimpan,

mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya. gg. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan kecuali, bahan peledak, obat bius, racun dan alatalat lain yang dilarang dipergunakan oleh Badan Peraturan Perundang-undangan.

hh. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan , termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi laut. ii. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya. jj. Usaha hasil budidaya adalah setiap hasil usaha atau penampungan dan pengangkutan dengan tujuan untuk dipasarkan.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan Retribusi Usaha Perikanan dan Kelautan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu terhadap usaha perikanan dan kelautan dan atau hasil produksi usaha perikanan dan kelautan. Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pelayanan dan atau penyediaan fasilitas segala bentuk kegiatan usaha perikanan dan kelautan yang meliputi: a. Budidaya air payau (tambak) terdiri atas: 1. Tambak tradisional 2. Tambak Semi Intensif 3. Tambak Intensif b. Budidaya air tawar (kolam) terdiri atas: 1. Kolam tradisional 2. Kolam Semi Intensif 3. Kolam Intensif c. Budidaya perairan umum (laut) terdiri atas: 1. Budidaya yang menggunakan alat kerangkeng / keramba 2. Budidaya rumput laut 3. Budidaya Teripang d. Budidaya Mina Padi / Tumpang Sari a) Jenis budidaya perikanan dan kelautan lainnya

b) Usaha hasil perikanan dan kelautan terdiri atas: 1. Ikan basah / segar. 2. Ikan kering / asin. 3. Ikan asap (galapea). 4. Ikan hidup. 5. Udang basah. 6. Rumput laut. 7. Nener. 8. Benur. 9. Teripang. 10. Sisik-sisik. 11. Kura-kura 12. Penyu 13. Ular air 14. Sirip ikan hiu 15. Kapi-kapi 16. Bia lolak 17. Kima 18. Jenis usaha hasil perikanan dan kelautan lainnya. g. Hasil pemeriksaan kesehatan ikan dan pelelangan (viskeur) / penjualan produksi usaha perikanan dan kelautan. h. Satuan unit alat tangkap ikan terdiri atas: 1. Satuan Unit Alat tangkap ikan tetap yaitu: a. Bagan tancap b. Rumpon c. Bubu d. Sero e. Jenis alat tangkap tetap lainnya. 2. Satuan Unit Alat tangkap ikan bergerak yaitu: a) Pukat Kantung (purse seine) b) Jaring insang (Gill net) c) Huhate (pole and line) d) Bagan rambo

e) Seser f) Pukat pantai g) Long line h) Jenis alat tang ikan bergerak lainnya. Pasal 4 (1). Izin usaha perikanan dan kelautan terdiri atas: 1. Usaha eksploitasi / pengambilan jenis non ikan. 2. Usaha penangkapan jenis ikan pelagis. 3. Usaha penangkapan jenis ikan demersal. 4. Usaha pengumpulan / penangkapan nener dan benur. 5. Usaha pengolahan, pengawetan dan penyimpanan produk perikanan dan kelautan. 6. Usaha pemasaran produk perikanan dan kelautan. 7. Jenis usaha perikanan dan kelautan lainnya. 8. Tempat dan atau pendaratan kapal perikanan. (2) Tempat pendaratan kapal ikan. Badan yang menggunakan/ memanfaatkan pelayanan dan atau penyediaan fasilitas segala bentuk kegiatan usaha perikanan dan kelautan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi usaha perikanan dan kelautan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis objek retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dengan cara :

a. Segala bentuk kegiatan budidaya air payau (tambak), budidaya air tawar (kolam), budidaya rumput laut dan teripang, Mina padi / Tumpang sari dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan lahan. b. Segala bentuk kegiatan budidaya yang menggunakan alat kerangkeng / keramba dihitung berdasarkan per satu unit dan jangka waktu penggunaan lahan / alat. c. Segala usaha hasil perikanan dan kelautan, hasil pemeriksaan ikan dan pelelangan (viskeur) / penjualan / pemasaran produksi usaha perikanan dan kelautan didasarkan atas volume hasil produksi yang dijual. d. Tingkat penggunaan jasa untuk tempat pendaratan kapal diukur berdasarkan ukuran CT (Cross Tonage) dan jenis kapal yang mendarat dan jangka waktu. e. Segala bentuk penggunaan satuan unit alat tangkap, izin usaha perikanan dan kelautan didasarkan atas jangka waktu dan satuan unit yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layaknya sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. (2) Berdasarkannya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap didasarkan atas kebijaksanaan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa / pelayanan, biaya administrasi, perawatan dan pembinaan yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF DAN RETRIBUSI Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: a. Budidaya air payau (tambak) terdiri atas:

1. 1.Tambak Tradisional sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Ha/Tahun. 2. 2.Tambak semi intensif sebesar Rp 80.000 (delapan

puluh ribu rupiah)

/Ha/Tahun. 3. 3.Tambak Intensif sebesar Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) /Ha/Tahun. b. Budidaya air tawar (kolam) terdiri atas: 1. Kolam Tradisional sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) /Ha/Tahun. 2. Kolam semi intensif sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) /Ha/Tahun.. c. Budidaya perairan umum (laut) terdiri atas: 1. Budidaya yang menggunakan alat kerangkeng / keramba sebesar Rp 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) /Ha/Tahun. 2. Budidaya rumput laut sebesar Rp 40.000 (empa puluh ribu rupiah) /Ha/Tahun. 3. Budidaya Teripang sebesar Rp 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) /Ha/Tahun. d. Budidaya Mina Padi/Tumpang sari sebesar Rp 15.000 (Lima belas ribu rupiah) /Ha/Tahun. e. Satuan Unit Alat penagkapan ikan terdiri atas: 1. Satuan unit alat tangkap ikan tetap yaitu: a) Bagan Tancap sebesar Rp 50.000 (lima puluh lima ribu rupiah) /Unit/Tahun. b) Rumpon sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) /Unit/Tahun. c) Bubu sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah) /Unit/Tahun. d) Sero sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) /Unit/Tahun. e) Jenis alat tangkap tetap lainnya sebesar Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) /Unit/Tahun. 2. Satuan unit alat tangkap ikat tak bergerak yaitu: a) Pukat kantung (purse seine) dengan panjang jarring 50-100m sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) /tahun. b) Pukat kantung (purse seine) dengan panjang jaring100m ke atas sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) /Tahun. c) Jaring insang (Gill Net) dengan panjang 50-100m sebesar Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) /Tahun. d) Jaring insang (Gill Net) dengan panjang 100m ke atas sebesar Rp 40.000,(empat puluh ribu rupiah) /Tahun.

e) Huhate (Pole and Line) sebesar Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) /Tahun. f) Bagan Rambo (Kapal Bagan/Bagan Apung) sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) /Tahun. g) Seser sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) /Tahun. h) Pukat Pantai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /Tahun. i) Long Line dengan panjang 100-200m sebesar Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) /Tahun. j) Long Line dengan panjang 200m ke atas sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) /Tahun. k) Jenis alat tangkap ikan bergerak lainnya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) /Tahun. l) Pejala sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)/ Tahun. f. Hasil pemeriksaan kesehatan ikan dan pelelangan (Viskeur) / penjualan produksi usaha perikanan dan kelautan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) Point f dan g sebesar 5% (lima persen) dari total nilai harga jual. g. Izin usaha perikanan dan kelautan terdiri atas: 1. Usaha eksploitasi/pengambilan jenis non ikan yaitu: a) Jenis Bialola, Japing Mata Tujuh, Batu laga, dan sejenisnya sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) /Tahun. b) Jenis Teripang, udang barong (Lobster), Cumi-cumi dan sejenisnya sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)/ Tahun. 2. Usaha penangkapan jenis ikan pelagis yaitu: a) Jenis ikan cakalang, ikan tuna,ikan tongkol dan sejenisnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) /Tahun. b) Jenis ikan laying, ikan kembung dan sejenisnya sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) /Tahun. 3. Usaha penangkapan jenis ikan demersal yaitu: a) Jenis ikan kakap, ikan sunu, ikan kerapu dan sejenisnya sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima ribu rupiah) /Tahun. b) Jenis ikan Baronang, ikan ekor kuning dan sejenisnya sebesar Rp 50.000,(lima puluh ribu rupiah) /Tahun.

4. Usaha Pengumpulan/penangkapan nener dan atau benur sebesar Rp 75.000,-(Tujuh puluh lima ribu rupiah) /Tahun. 5. Usaha pengolahan, pengawetan dan penyimpanan produk perikanan dan kelautan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) /Tahun. 6. Usaha pemasaran produk perikanan dan kelautan sebesar 5% (lima persen) Kg dari total nilai jual berdasarkan harga pasar. h. Tempat pendaratan kapal perikanan terdiri dari 1. Kapal bermotor ukuran 3-10 GT sebesar Rp 60.000 (Enam puluh ribu rupiah) /tahun. 2. Kapal bermotor ukuran 10-30 GT sebesar Rp 120.000 (Seratus dua puluh ribu rupiah) /tahun. 3. Kapal bermotor ukuran 30-60 GT sebesar Rp 180.000 (Seratus delapan puluh ribu rupiah) /tahun. 4. Kapal bermotor ukuran 60 GT ke atas sebesar Rp 240.000 (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) /tahun. (2) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian. (3) Untuk perubahan penetapan/ penyesuaian besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Untuk penetapan besarnya tarif retribusi dan pungutan bukan pajak sumberdaya perikanan dan kelautan di luar dari kegiatan yang dimaksud pasal 8 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 (1) Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Wilayah Kabupaten Buol. (2) Pemungutan Retribusi ditugaskan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10 Masa retribusi adalah jangka waktu yang waktunya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah. Pasal 11 Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD.

BABIX SURAT PENDAFTARAN Pasal 12 (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD. (2) SPdORD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD. (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktun atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Tata Cara Pembayaran, penyetoran, tempat penyetoran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI Pasal 17 (1) Pengeluaran Surat Teguran/ Surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (2) Setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi melunasi retribusi dan pungutan yang terutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. (4) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi tidak ditepati pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. (5) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN Pasal 18 1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB. 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahas Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. 4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT, SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. 6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan. Pasal 19 (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan yang diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan , keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah terlampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 21 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan: a. Nama dan Alamat wajib retribusi b. Masa Retribusi c. Besarnya kelebihan pembayaran d. Alasan yang singkat dan jelas

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat. (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah. Pasal 22 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi. (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam Pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepla Daerah.

BAB XVIII KADALUWARSA PENAGIHAN Pasal 24 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.. (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertangguh apabila: a. Diterbitkan Surat Teguran.

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA Pasal 25 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa, dapat dihapus. (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini.

BAB XXI PENYIDIKAN Pasal 26 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah. (2) Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dalam ayat ini. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XX KETENTUAN PIDANA Pasal 27 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX11 KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ketentuan yang telah ada yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 29 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjng mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol. Ditetapkan di Buol Pada tanggal 10 Mei 2001 BUPATI BUOL ttd + cap

Drs. A. KARIM HANGGI

Diundangkan di Buol Pada Tanggal 10 Mei 2001 SEKRETARIS KABUPATEN BUOL

Drs. HENGKYE PARIMO Pembina Utama Muda Nip. 570004816

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2001 NOMOR 02 SERI B NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR : 02 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN DI KABUPATEN BUOL I. Umum Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai Pemerintahan Umum, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemayarakatan di Kabupaten Buol. Maka Pemerintah Kabupaten Buol perlu mencari dan menggali sumber potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber potensi tersebut adalah retribusi izin usaha perikanan dan kelautan, diatur dan ditetapkan dalam undangundang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. II. Pasal Demi Pasal Pasal 1 s/d Pasal 2 :

Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (1) a. Budidaya air payau adalah salah satu usaha memelihara ikan pada air payau tau tambak yang merupakan percampuran antara air asin/ laut dengan air tawar. 1. Tambak Tradisioal adalah tambak yang hanya dilakukan pengolahan saja seperti pemupukan, pengapuran, peracunan namun dalam pemeliharaannya perlakuanperlakuan pakan tidak hanya mengandalkan pakan alam saja. 2. Tambak semi intensif adalah tambak yang dilkukan pengolahan dan pemberian pakan pada udang atau ikan yang dipelihara, disamping makanan yang sudah tersedia dalam tambak. 3. Tambak intensif adalah tambak yang sudah menggunakan peralatan modern berupa kincir dan dalam pemeliharaannya hanya mengandalkan pakan buatan.

b. Budidaya ait tawar (kolam) adalah suatu usaha memelihara ikan pada air tawar atau kolam yang terdiri atas kolam air tenang dan air deras. (1) Kolam tradisional adalah kolam yang hanya dilakukan pengolahan saja seperti pemupukan, pengapuran, peracunan, namun dalam pemeliharaannya perlakuan pemberian pakan tidak ada hanya mengandalkan pakan alami saja. (2) Kolam smi intensif adalah kolam yang dilakukan pengolahan dan pemberian pakan pada ikan yang dipelihara disamping makanan yang sudah tersedia dalam kolam (3) Kolam intensif adalah kolam yang sudah menggunakan peralatan modern berupa kincir dan dalam pemeliharaannya hanya mengandalkan pakan buatan. c. 1. Budidaya perairan umum (laut) adalah suatu usaha memlihara ikan atau non ikan pada perairan umum seperti laut 2. Budidaya yang menggunakan alat kerangkeng/ keramba adalah salah satu usaha memelihara ikan dengan dengan cara mengurung dalam suatu wadah yang terbuat dari kayu atau bamboo 3. Budidaya rumput laut adalah usaha memelihara komoditi perikanan non ikan yaitu rumput laut 4. Budidaya Teripang adalah usaha kegiatan memelihara teripang. d. Budidaya mina padi/ tumpang sari adalah suatu usaha memelihara ikan bersama padi di sawah e. Cukup jelas f. Hasil kelautan adalah semua hasil perikanan yang telah diolah baik ikan maupun non ikan yang berada di laut. 1 s/d 5

: Cukup jelas

Nener adalah Benih Ikan Bandeng Benur adalah Benih Udang 8 s/d 13

: Cukup jelas

14. Kapi-kapi adalah suatu komoditi perikanan yang berada di laut yang bentuknya seperti bia 15. Bio lola adalah suatu jenis komoditi perikanan yang berbentuk bundar dengan bagian bawah meruncing. 16. Kima adalah suatu jenis komoditi perikanan yang hidupnya pada sela-sela batu karang.

g. Cukup jelas h. 1. Alat tangkap ikan tetap adalah alat tangkap yang cara operasinya

tetap atau

pasif a. Bagan tancap adalah suatu alat tangkap yang menggunakan kayu atau bambu dengan cara pengoperasiannya di pinggir pantai secara ditancapkan ke dalam tanah dengan system penangkapannya secara pasif menunggu. b. Rumpon adalah suatu alat bantu penangkapan yang dioperasikan di permukaan air laut yang gunanya mengumpulkan ikan. c. Bubu adalah suatu alat tangkap yang terbuat dari bamboo dan dibuat sedemikian rupa sehingga ikan yang masuk ke dalam alat ini tidak dapat keluar. d. Sero adalah suatu alat tangkap ikan pasif yang ditancapkan pada dasar air laut pada kedalaman 4 (empat) sampai 5 (lima) meter. 3. Alat tangkap ikan bergerak adalah alat tangkap yang cara operasinya berpindahpindah atau aktif a. Pukat kantung (purse siene) adalah suatu alat tangkap yang terdiri dari tali ris atas/ bawah pelampung pemberat dan jaring dengan cara operasinya di tengah perairan laut dengan menggunakan perahu kapal motor dengan sistem operasionalnya mengepung gerombolan ikan hingga berbentuk kantong. b. Jaring ingsang (gili net) adalah suatu alat tangkap yang terdiri dari tali pelampung pemberat dengan sistem operasinya tetap atau hanyut dan umumnya ikan yang terjerat pada bagian insangnya. c. Huhate (Pole & line) adalah suatu alat tangkap yang terdiri dari kayu atau bamboo, dan mata pancing dengan jenis ikan yang tertangkap antara lain ikan tuna dan cakalang. d. Bagan rumbo adalah suatu alat tangkap yang dioperasikan secara menetap pada malam hari dengan menggunakan lampu sebagai alat pengumpul ikan. e. Sesar adalah suatu alat tangkap yang digunakan untuk menangkap benih ikan bandeng dan udang di pinggir pantai. f. Pukat pantai adalah suatu alat tangkap yang dioperasikan di pinggir pantai g. Long line adalah suatu alat tangkap yang terdiri dari tali pancing, mata pancing serta pelampung sebagai tanda sistem dari operasinya tetap dan hanyut.

h. 1. Usaha eksplorasi adalah suatu usaha pemanfaatan komoditi perikanan non ikan yang diolah menjadi produk lain. 2. Ikan pelagis adalah jenis ikan-ikan yang berada di permukaan air. 3. Ikan donersal adalah jenis ikan-ikan yang berada di dasar perairan. j

: Cukup jelas

Pasal 4 s/d 7 : Cukup jelas Pasal 18 (4)

: Di luar kekuasaannya apabila wajib retribusi mengalami kepailitan

Pasal 19 s/d 30: Cukup jelas

BUPATI BUOL KEPUTUSAN BUPATI BUOL NO : ……..TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PENGAMBILAN TERUMBU KARANG DAN PENGRUSAKAN HUTAN BAKAU (MANGROVE) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUOL Menimbang

: a. Bahwa Kabupaten Buol merupakan Daerah Otonom yang berwenang mengelola Sumber Daya Nasional yang tersedia di Wilayah dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan. b. Bahwa Hutan Bakau (Mangrove) dan Terumbu Karang (Coral Reef) perlu dipertahankan kelestariannya untuk keseimbangan ekosistem wilayah pesisir pantai. c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka untuk menumbuhkan kearifan masyarakat terhadap daya dukung ekologi Wilayah pesisir, pelestarian Terumbu Karang, Hutan Bakau (Mangrove) dan potensi lainnya perlu diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan

Limgkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3600); 2. Undang –undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai

Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN

DAERAH

KABUPATEN

BUOL

TENTANG

RETRIBUSI USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BUOL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol. b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. c. Kepala Daerah adalah Bupati Buol. d. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi. e. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.

f. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan Penataan, Pemanfaatan, Pengembangan, Pemeliharaan, Pemulihan, Pengawasan, Dan Pengendalian Lingkungan Hidup. g. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan lingkungan hidup adalah upaya Sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. h. Terumbu Karang adalah merupakan bebatuan yang terproses secara alami dan merupakan salah satu penahan abrasi pantai serta tempat habitat perairan berkembang. i. Hutan Bakau (Mangrove) adalah merupakan tipe hutan yang khas terdapat di sepanjang pantai dan muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. j. Pengrusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. k. Ekosisten adalah tatanan unsure lingkup hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup. l. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang atau Badan Hukum. m. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Pasal 2 1) Pengambilan terumbu Karang dan Pengolahan Hutan Bakau (Mangrove) akan berdampak pada Ekosistem Wilayah Pesisir Pantai atau muara sungai yang langsung menurunkan daya dukung terhadap produktifitas kehidupan habitat pantai. 2) Menurunnya Daya Dukung Wilayah Pesisir Pantai atau Muara Sungai akan menyebabkan terganggunya perekonomian Masyarakat Pesisir dan Nelayan. Pasal 3 Pemerintah Daerah berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Buol termasuk wilayah pantai dengan batas laut sejauh 4 (empat) mil.

Pasal 4 Kepala Daerah melarang pengambilan Terumbu Karang (Coral Reef) dan pengolahan Hutan Bakau (Mangrove) serta kegiatan lain yang dapat mengakibatkan menurunnya Daya Dukung Wilayah Pesisir Pantai. Pasal 5 Kegiatan Ekonomi tertentu diperbolehkan dalam Areal Hutan Bakau (Mangrove) dan Areal Terumbu Karang atas Dasar izin Kepala Daerah. Pasal 6 1) Barang siapa dengan sengaja melanggar pasal-pasal di dalam Keputusan ini diancam Pidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan Denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah). 2) Barang siapa karena kealpaannya melanggar pasal-pasal di dalam Keputusan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Pasal 7 Keputusan ini berlaku sepanjang belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Buol yang mengatur tentang pengambilan terumbu karang dan Hutan Bakau (Mangrove). Pasal 8 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan penyempurnaan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buol Pada tanggal,.....................2002 BUPATI BUOL

Drs. A. KARIM HANGGI