PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
SEKRETARIAT DAERAH
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA JalanGunaBaruRangkangTelp. (0562) 441807, 441612, 441553 Fax. (0562) 441808, 441057 B E N G K A Y A N G KodePos 79212
Bengkayang, 28 Oktober 2016 Nomor Sifat Lamp. hal
: : : :
04/SGH-Pokjakonst1/X/ULP/2016 Segera Revisi Jawaban Sangahan
Yth.
Kepada Direktur CV. MAKMUR diTEMPAT
Sehubungan dengan jawaban sanggah Pokja Konstruksi 1 Nomor 01/SGH-Pokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 hal Jawaban Sanggahan terhadap Surat Sanggah CV. Makmur Nomor: 05.MK/X/2016, maka kami sampaikan bahwa : 1. Bahwa jumlah perusahaan yang memasukan penawaran pada paket pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Bengkayang – Sebalo adalah sebanyak 3 (tiga) perusahaan, yakni: CV. Bina Usaha Sanggau,
CV.
Putra Sakti, dan CV. Makmur. 2. Berdasarkan
Pasal
26.7
Dokumen
07/DPU/PokjaKonst1/ULP Tanggal: 3 Oktober
Pengadaan
Nomor
2016 yang berbunyi :
“Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi: a. evaluasi administrasi; b. evaluasi teknis; c. evaluasi harga; dan d. evaluasi kualifikasi” 3. Bahwa memang benar CV. Putra Sakti dan CV. Bina Usaha Sanggau memiliki Komanditer yang sama yakni, An. ROSLI, S.Pd. Proses Evaluasi Penawaran CV. Putra Sakti telah gugur pada tahapan Evaluasi Administrasi dan tidak dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Dimana
pada tahapan evaluasi administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi ( Dokumen Pengadaan BAB.III Instruksi Kepada Peserta, Huruf E. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran, Angka 26. Evaluasi Penawaran, Poin 26.9 Evaluasi Administrasi );
4. Perusahaan yang lulus pada tahap Evaluasi Administrasi hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Bina Usaha Sanggau dan CV. Makmur dan dilanjutkan hingga evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi;
5. Berdasarkan BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP), A. UMUM, 5. Larangan Pertentangan Kepentingan, angka 5.1. yang berbunyi: “Para
pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik langsung
maupun
tidak
langsung,
Pertentangan
kepentingan
sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi : (a). Dalam suatu badan usaha, anggota direksi atau dewan komisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewan komisaris pada badan usaha lainnya menjadi peserta lelang yang sama” dan berdasarkan Pasal 26 (Jabatan Rangkap) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa :
“Seseorang yang menduduki jabatan sebagai Direksi atau Komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut: a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan
atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ”. 6. Menurut I.G. Rai Widjaya : Commanditaire Vennootschap(CV) / Persekutuan Komanditer adalah Suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter) Berdasarkan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, berbunyi:
“Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggungrenteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang”. “Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang. (KUHD. 16, 20, 22 dst.)”
Berdasarkan Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, berbunyi:
“Dengan tidak mengurangi kekecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam firma. (KUHD 19-21.)” “Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun. (KUHD 17, 21, 32.)” “Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya. (KUHPerd. 1642 dst.” 7. Berdasarkan Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:
1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, m elakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam
undang - undang ini serta
peraturan pelaksanaannya. 2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. 3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan
serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan
guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang
bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,
komunitas setempat,
maupun masyarakat pada umumnya. 4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ
Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak
diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang - undang ini dan/atau anggaran dasar. 5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab
penuh
ataspengurusan
Perseroan
Perseroan, sesuai dengan maksud dan
untuk
tujuan Perseroan serta
mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
kepentingan pengadilan
6. Dewan Komisaris
adalah Organ Perseroan yang bertugas
melakukan pengawasan secara umum dan/atau
khusus sesuai
dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. ..............
Berdasarkan 7 (tujuh) poin diatas, kami sampaikan bahwa : a. Commanditaire Vennootschap (CV) / Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas adalah Berbeda; b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikhususkan untuk Perseroan Terbatas Saja, dikarenakan Direksi dan Komisaris hanya ada pada Perseroan Terbatas sesuai pasal Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; c.
Sekutu Komanditer tidak berhak bertindak atas nama bersama semua sekutu dan tidak bertanggungjawab sampai harta kekayaan pribadi sehingga tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut, biar berdasarkan pemberian kuasa sekalipun (pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang); d. Kami sampaikan bahwa sangkaan CV. MAKMUR tentang terjadinya persaingan tidak sehat pada proses pelelangan
paket pekerjaan
Peningkatan Ruas Jalan Bengkayang – Sebalo TIDAK BENAR dan TIDAK TERBUKTI ; e. Dengan ini menyatakan bahwa jawaban sanggah Pokja Konstruksi 1 Nomor: 01/SGH-Pokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang
membenarkan
sanggahan
CV.
Makmur
mengenai
terjadinya Persaingan tidak sehat pada proses pelelangan
telah paket
pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Bengkayang – Sebalo dicabut dan Proses Lelang Tidak Gagal dan tetap bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya; f.
Berkaitan dengan tahap pembuktian kualifikasi sesuai dengan prasangka saudara yang menyatakan bahwa terdapat peserta lelang yang diterima melewati jam kerja sesuai jadwal pembuktian kualifikasi, maka kami sampaikan bahwa proses pembuktian kualifikasi yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur, dimana para peserta yang diundang untuk ikut proses pembuktian kualifikasi telah memenuhi undangan dan mendaftar
di penjagaan pada jam kerja sesuai undangan (Pukul 09.00 s/d 16.00 WIB). Demikian
disampaikan
untuk
dimaklumi,
atas
perhatian
serta
kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. Ketua Pokja Konstruksi 1 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2016
AKAM, SP., M.Si NIP. 19750518 200212 1 005 Tembusan: 1. PPK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkayang; 2. Kepala ULP Kab. Bengkayang.
