PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI
LAPORAN FINAL
STRATEGI SANITASI KOTA JAMBI Jilid 1 : Kerangka Kerja Rencana Strategi Sanitasi Kota Jilid 2 : Subsektor Air Limbah Jilid 3 : Subsektor Persampahan
Jilid 4 : Subsektor Drainase Lingkungan Jilid 5 : Pemasaran Sanitasi & Partisipasi Masyarakat Dalam Sektor Sanitasi Jilid 6 : Penguatan Institusi & Pengembangan Kapasitas Lembaga Koordinasi Sanitasi Kota/POKJA Sanitasi Kota Jilid 7 : Peningkatan Peran Serta Sektor Swasta & Lembaga Non-Pemerintah Dalam Sektor Sanitasi Jilid 8 : Kondisi Keuangan & Pengaturan Pendanaan Jilid 9 : Rencana Tindak Sanitasi & Skenario Pendanaan Jilid 10 : Strategi Pemantauan & Evaluasi
KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA JAMBI APRIL 2008 1
KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Wr. Wb. Segala puji dan rasa syukur sudah selayaknya kita panjatkankan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan lindungan, berkah dan berbagai bentuk karunia kepada Kota Jambi baik dalam kapasistasnya sebagai komunitas pemerintahan daerah maupun sebagai komunitas sosial dan budaya. Hanya karena berkah dan karunia NYA maka Kota Jambi dapat berkembang menjadi sebuah Kota yang nyaman untuk ditinggali dan menarik untuk dikunjungi, sedangkan secara sosial politis merupakan sebuah kota yang aman untuk melakukan berbagai kegiatan kehidupan bermasyarakat, bebangsa dan bemegara. Sungguh kondisi seperti ini adalah merupakan sebuah anugerah yang tiada terhingga dan karenanya semua pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan pembangunan Kota Jambi mempunyai tanggung jawab yang sangat berat untuk memelihara bahkan meningkatkan segala yang sudah ada saat ini menjadi lebih baik lagi sehingga
dapat
memberikan
manfaat
yang
sebesar-besamya
bagi
peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan warga Kota Jambi. Tanggung
jawab
dimaksud
merupakan
sesuatu
yang
harus
diupayakan bersama mengingat sejak awal proses penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kota Jambi diupayakan dengan dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akutabel dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan pengertian dasar pembangunan yang berkelanjutan agar mekanisme pengelolaan, pemanfaatan semua sumber daya yang ada diharapkan nantinya akan bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mampu menjamin tetap terjaganya kualitas lingkungan yang memenuhi standar kehidupan baik bagi kita yang hidup dimasa sekarang maupun anak cucu kita yang akan mewarisi dan meneruskan kehidupan pada masa yang akan datang. Berangkat
dari
pemikiran
tersebut,
maka
dalam
pelaksanaan
pembangunan Kota Jambi harus betul-betul memberikan perhatian lebih besar lagi kepada program peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sekaligus mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya permasalahan sosial yang selalu siap mengancam seiring dengan meningkatnya beban yang i
harus dipikul oleh kota Jambi di masa masa mendatang. Satu diantara sekian masalah penting yang harus diprioritaskan dalam peningkatan kualitas lingkungan adalah pengelolaan sanitasi, baik sanitasi dalam kedudukan sebagai salah satu kegiatan sektoral yang menjadi bagian dari program pengelolaan lingkungan maupun sanitasi sebagai bagian dari sistem pengembangan kawasan di wilayah perkotaan. Sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas sanitasi di Kota Jambi lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kualitas sanitasi yang berbasis keluarga, khususnya keluarga miskin. Sedangkan sebagai subsistem pengembangan kawasan, peningkatan kualitas sanitasi di Kota Jambi difokuskan
kepada
penataan
drainase
lingkungan,
pengelolaan
persampahan dan dapat dicegahnya kontaminasi air tanah dari limbah hasil kegiatan manusia khususnya di lingkungan pemukiman yang padat penduduk dan atau kawasan kumuh. Meskipun sampai saat ini belum muncul permasalahan besar akibat kurangnya kualitas pengelolaan sanitasi di beberapa bagian Kota Jambi, namun
dengan
memperhatikan
perkembangan
tingkat
pertumbuhan
ekonomi dan pemanfaatan lahan akibat pertambahan penduduk Kota Jambi 5 sampai 10 tahun kedepan, dikawatirkan apabila sanitasi kota Jambi tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan yang serius dan besar khususnya dilinghkungan pemukiman keluarga - keluarga miskin di kawasan kumuh. Untuk mengantisipasi hal tersebut dicarikan kemungkinan jalan keluamya sejak sekarang misalnya melalui berbagai bentuk bantuan peningkatan kapasitas untuk keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan sanitasi berbasis keluarga di lingkungan masingmasing. Menyadari
kondisi
tersebut,
maka
Pemerintah
Kota
Jambi
memanfaatkan dengan baik keberadaan program Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) sebagai salah satu bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Pusat dan Bank Dunia untuk meningkatkan kualitas pembangunan sanitasi di kawasan perkotaan. Kerjasama yang direncanakan multy years tersebut implementasinya didahului oleh proses penyusunan secara partisipatif dokumen Rencana Strategi Pembangunan Sanitasi Kota Jambi 2008-2012 sebagai landasan utama penerapan berbagai kegiatan pembangunan sanitasi yang telah ii
diagendakan untuk tiga sampai lima tahun kedepan, agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada proses pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditentukan secara partisipatif, bertahap dan berkelanjutan. Partisipatif dalam arti pembangunan sanitasi di Kota Jambi dilakukan secara bersama dengan semangat Gotong Royong oleh semua Pemangku Kebijakan dan Pemangku Kepentingan yang terdiri dari Pemerintah Kota Jambi, DPRD, segenap Komponen Masyarakat dan Dunia Usaha. Bertahap dalam arti dimulai dari kawasan yang paling mendesak dan permasalahan yang paling krusial untuk ditangani. Dan berkelanjutan dalam arti pembangunan sanitasi akan terus dilakukan sampai dengan melembaganya kesadaran pemanfaatan, pemeliharaan dan konservasi lingkungan hidup khususnya yang dilakukan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sanitasi dasar di masyarakat. Melalui proses penyusunan yang cukup panjang serta diwarnai oleh dinamika saling silang pendapat, argumentasi dan konsep
-
konsep
pemikiran akademis maupun empiris antara unsur Pemerintahan Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang tergabung dalam Kelompok Kerja ( POKJA ) Sanitasi Kota Jambi dibawah arahan dan pendampingan para Konsultan dan manajemen ISSDP, akhimya proses penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Sanitasi Kota Jambi 2008 - 2012 dapat diselesaikan seperti yang diharapkan. Hal ini merupakan sebuah proses pembe1ajaran yang sangat cerdas dan partisipatif sehingga layak untuk dikembangkan sebagai acuan mekanisme kerja bagi proses imnplementasinya. Untuk itu kepada para anggota Kelompok Kerja Sanitasi Kota Jambi dan semua pihak yang telah dengan penuh kesungguhan dan dedikasi mampu memadukan segala
daya
dan
upaya,
baik
pemikiran
maupun
tenaga
demi
terselesaikannya Dokumen Rencana Strategis Sanitasi Kota Jambi 2008 2012 ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan setimpal dalam bentuk berkah dan karunia yang berlimpah atas segala bentuk attensi dan kontribusi yang telah diberikan. Akhimya, keberhasilan program peningkatan kualitas sanitasi di Kota Jambi yang secara substansial telah diformulkasikan kedalam Dokumen Rencana Strategis Sanitasi Kota Jambi 2008 - 2012 ini bergantung sepenuhnya kepada kualitas penerapannya dilapangan. Apabila berbicara iii
masalah implementasi sebuah program atau kegiatan, maka pikiran kita harus tertuju kepada tiga hal, yaitu kemauan, komitmen dan kebersamaan sebagai prasarat utama sedangkan kemampuan atau ketrampilan adalah factor pendukung yang mengikutinya. Hal demikian berarti berhasil atau tidaknya penerapan Rencana Strategis Sanitasi Kota Jambi 2008 - 2012 nantinya akan lebih banyak ditentukan oleh seberapa besar kemauan, komitmen dan kebersamaan kita didalam mentranfer bahasa dokumen menjadi bahasa tindakan dilapangan, sementara kemampuan atau ketrampilan teknis memang penting, tetapi merupakan prioritas kedua setelah kita mampu menanggalkan ego sektoral masing-masing. Karena itulah maka, saya berharap semua pihak yang terkait baik di lingkungan lembaga, Satker Pemda Kota, pihak Swasta, Lembaga Non Pemerintah dan Masyarakat agar kembali bahu membahu didalam menyatukan daya upaya serta pemikiran agar dokumen Rencana Strategis sanitasi Kota Jambi 2008 - 2012 ini dapat diterapkan dengan baik dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi proses peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan warga masyarakat Kota Jambi tercinta. Amiin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Jambi, April 2008
iv
PRAKATA Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan suatu instrumen untuk meningkatkan perencanaan dan implementasi kegiatan-kegiatan sanitasi dalam upaya untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan sanitasi kota. Dalam konteks yang luas, SSK merupakan langkah penting untuk menyumbang pencapaian target-target Millennium Development Goals (MDGs) nasional, khususnya Target 10. Target 10: Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015 (Bappenas, 2004). Indikator: • Proporsi penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan • Proporsi penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak
SSK terdiri dari sepuluh jilid/volume terpisah, yang masing-masing membahas aspek spesifik terkait dengan sanitasi kota. Volume 1
Dokumen ini menetapkan kerangka kerja strategis secara utuh/keseluruhan untuk sanitasi, dan termasuk sasaran-sasaran, visi dan juga strategi – menetapkan prosedur perencanaan, prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, keikutsertaan sektor swasta dan LSM, kebijakan pendanaan dan rencana pembangunan sektor umum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses perencanaan kota.
Volume 2,3,4 Volume-volume ini memuat strategi-strategi rinci untuk air limbah dan sampah serta drainase lingkungan. Volume ini juga menyajikan prioritas, solusi-solusi teknis yang layak, target-target tingkat pelayanan dan cakupannya, peran dan tanggung jawab untuk peningkatan pelayanan, dan daftar proyek rinci (project digest). Aspek penting dari strategi-strategi ini adalah masuknya kebutuhankebutuhan tingkat bawah dan prioritas kedalam masing-masing strategi sub-sektor. Dengan menggunakan pengaturan prioritas secara menyeluruh dihasilkan suatu Rencana Tindak Sanitasi (Volume 9) yang akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Volume 5
Volume 5 dari SSK ini menyajikan strategi-strategi umum untuk peningkatan kesadaran, promosi higinitas dan partisipasi masyarakat. Strategi-strategi memasukkan suatu penilaian isu-isu utama dan peluangpeluang, juga sasaran dan target untuk peningkatan komunikasi, peningkatan kepedulian/kesadaran, partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan jender dalam perencanaan dan pengelolaan sanitasi.
v
Volume 6
Untuk mencapai perencanaan sanitasi yang terintegrasi berkelanjutan memerlukan pengembangan kapasitas yang memadai dan penguatan institusional – suatu rencana tindak yang ditargetkan untuk menuju ke tujuan ini dimasukkan dalam SSK Volume 6.
Volume 7
Meskipun pemerintah adalah pemeran kunci dalam sektor sanitasi, sektor swasta dan lembaga non-pemerintah juga merupakan aktor penting potensial dalam situasi pasar sanitasi yang berkelanjutan dan mapan, khususnya dalam keadaan sumberdaya pemerintah yang terbatas. SSK Volume 7 membahas peran kedua sektor/aktor penting ini, dan menyiapkan rencana tindak untuk memanfaatkan peluang-peluang untuk keikutsertaan mereka dalam pelayanan jasa sanitasi.
Volume 8
Dalam Volume ini disajikan strategi pendanaan dan rencana tindak untuk pembiayaan investasi dan ‘recurrent cost’. Rencana tindak pendanaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor finansial sekaligus meningkatkan pembiayaan untuk sektor sanitasi.
Volume 9
Volume ini memuat strategi rencana tindak sektor sanitasi yang akan dicantumkan dalam rencana kerja tahunan (Renja) dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Volume 10
Volume ini menyajikan strategi keseluruhan pemantauan/monitoring dan evaluasi (M&E) untuk sektor sanitasi kota.
vi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
I
PRAKATA
V
DAFTAR ISI BAB I
vii
PENDAHULUAN
1
1.1
Latar Belakang
1
1.2
Maksud dan Tujuan
2
1.3
Ruang Lingkup
3
1.4
Sistimatika Laporan
3
BAB II KONDISI SAAT INI SUBSEKTOR DRAINASE
5
2.1. Sistim Pengelolaan Drainase Kota
5
2.2. Pembagian Blok Drainase
5
2.3. Identifikasi Permasalahan
8
2.4
9
Daerah Genangan
BAB III KONDISI YANG DIHARAPKAN
12
3.1. Penetapan Sasaran
12
3.2. Prioritas Penanganan
13
3.3
13
Peran Serta Masyarakat
BAB IV HAMBATAN YANG DITEMUI
14
4.1. Kebijakan
14
4.2. Kelembagaan
14
4.3. Keuangan
15
4.4. Teknologi
15
4.5. Partisipasi dan Sumber Daya Manusia
15
BAB V STRATEGI
16
vii
BAB VI TARGET SEKTOR DRAINASE
18
BAB VII KEGIATAN TAHUN PERTAMA DAN KEDUA
23
BAB VIII LEMBAGA PELAKSANA
24
8.1. Pemerintah Kota
24
8.2. Pemerintah Propinsi
27
8.3. Masyarakat
28
BAB IX KEBUTUHAN SUMBER DAYA LAINNYA
29
BAB X ANGGARAN BIAYA
30
LAMPIRAN
viii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Secara geografis, Kota Jambi terletak antara 103° 30′ 1,67″ sampai 103° 40′ 0,22″ Bujur Timur dan antara 01° 30′ 2,98″ sampai 01° 40′ 1,07″ Lintang Selatan, dengan luas 205,38 km², terdiri atas 8 kecamatan dan dibagi dalam 62 kelurahan. Kota Jambi dilalui oleh Sungai Batanghari yang membagi kota menjadi dua bagian, yaitu Jambi Kota dan Kota Seberang. Kondisi topografi di Kota Seberang dan Jambi Kota sangat berbeda. Pada umumnya elevasi permukaan tanah di Kota Seberang sangat rendah dan berawa. Pada musim hujan daerah ini tergenang dengan kedalaman air mencapai 2 meter namun pada musim kemarau genangan menjadi kering sehingga penduduk dapat memanfaatkan tanah di sekitarnya dengan menanami tanaman yang berusia pendek seperti jagung, ketela dan kacangkacangan. Sebenarnya daerah ini tidak cocok untuk pemukiman, namun demikian sebagian kecil penduduk Jambi (kurang lebih 5% dari total penduduk) menghuni daerah ini dan membangun rumahnya
diatas pilar-pilar kayu atau pilar beton
bertulang. Di beberapa lokasi permukaan tanah cukup tinggi sehingga rumah tidak perlu dibangun diatas tiang. Bagian kota yang disebut Jambi Kota adalah daerah dataran rendah yang menjadi berbukit-bukit pada bagian selatan. Sekitar 95 % penduduk Jambi tinggal di kawasan ini. Namun demikian bagian kota yang letaknya dekat sungai Batanghari dan cabang-cabangnya relatif permukaannya rendah dan sebagian juga yang merupakan rawa-rawa. Pada musim hujan kawasan yang rendah ini hampir sama keadaannya dengan Kota Seberang karena sering digenangi air walaupun hanya oleh hujan lokal apabila muka air sungai Batanghari dalam keadaan tinggi. Dan jika muka air sungai Batanghari semakin tinggi, akan terjadi luapan, sehingga air masuk ke rawa-rawa dan dapat mencapai level yang sangat tinggi membawa sampahsampah dari sungai Batanghari, dan pada saat air surut, sampah seringkali tidak ikut hanyut kembali ke sungai Batanghari, namun tersangkut pada semak-semak yang tadinya terendam, ataupun pada tiang-tiang rumah, seperti pada banjir yang terjadi bulan Maret 2008 yang lalu.
1
Keadaan ini menimbulkan kondisi sanitasi yang tidak sehat, oleh karena itu telah ada rencana untuk melindungi kota Jambi dari luapan sungai Batanghari dengan membuat polder-polder pada sungai-sungai yang menuju ke Batanghari.
Rencana ini baru diterapkan pada daerah aliran sungai Asam, dengan membangun pintu air di dekat pasar Angso Duo. Peralatan mekanikal telah terpasang lengkap, namun belum ada peralatan elektrikal maupun pompa air. Polderisasi pada daerah aliran sungai lainnya belum dimulai sama sekali.
1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dari Strategi Sanitasasi Kota ini adalah untuk inventarisasi dan identifkasi permasalahan drainase dan banjir/genangan yang sering terjadi di Kota Jambi, melalui pengungkapan permasalahan pengelolaan sistim drainase kota, selanjutnya dengan menetapkan penentuan sasaran dan target, hambatanhambatan dalam pencapaian target serta strategi yang akan diterapkan dalam pembangunan sanitasi kota Jambi sektor drainase.
2
1.3. Ruang Lingkup Ruang lingkup dari penerapan strategi sanitasi sub sektor drainase kota ini adalah daerah-daerah banjir/genangan baik akibat air hujan maupun luapan dari sungai Batanghari yang terjadi setiap tahun, bahkan seringkali beberapa kali dalam setahun.
1.4. Sistimatika Laporan Laporan ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut : Bab 1
: Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan laporan, ruang lingkup dan sistimatika laporan.
Bab 2
: Kondisi saat ini sub sektor drainase. Dalam bab ini diuraikan sistim drainase Kota Jambi, pembagian blok drainase, identifikasi permasalahan yang ada, dan daerah lokasi (titiktitik) genangan.
Bab 3
: Kondisi yang diharapkan Pada bab ini mengulas tentang penetapan sasaran yang tepat, skala prioritas penanganan sistim drainase kota, dan peran serta masyarakat Kota Jambi.
Bab 4
: Kendala dan hambatan yang terjadi Bab 4 ini menguraikan seluruh kendala dan hambatan yang ditemui dalam mencapai target atau sasaran. Kendala dan hambatan dapat berupa kebijakan, kelembagaan, keuangan, teknologi ataupun patisipasi masyarakat dan sumber daya manusia.
Bab 5
: Strategi Dalam bab ini diuraikan strategi-strategi yang akan ditempuh dalam mencapai target atau sasaran yang diungkapkan dalam Bab 3.
Bab 6 :
Target Sektor Drainase Bab ini menguraikan mengenai target yang akan dicapai pada sektor Drainase
Bab 7 :
Kegiatan dalam 3 Tahun Pertama Bab ini berisikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2008, 2009 dan 2010
3
Bab 8 :
Lembaga Pelaksana Dalam
bab
ini
diuraikan
lembaga-lembaga
yang
terlibat
dalam
pencapaian target atau sasaran.. Bab 9 :
Kebutuhan Sumber Daya Lainnya Bab ini mengungkapkan mengenai kemungkinan adanya sumber daya lain yang dibutuhkan.
Bab 10 : Anggaran Biaya Bab ini berisikan uraian besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan sistim drainase kota yang diharapkan. Lampiran :
Berisi tabel kegiatan tahun 2008, 2009, 2010 dan sesudah tahun 2010.
4
BAB II KONDISI SAAT INI SUBSEKTOR DRAINASE
2.1. Sistim Pengelolaan Drainase Kota Sungai utama di kota Jambi adalah sungai Batanghari yang merupakan muara dari semua sungai-sungai di kota Jambi, mengalir dari barat kearah timur. Umumnya sungai-sungai di Jambi Kota mengalir kurang lebih dari arah selatan ke utara ke sungai Batanghari. Sungai-sungai tersebut, urutannya dari barat ke timur adalah Sungai Kenali Kecil, Sungai Kenali Besar, Sungai Kambang, Sungai Sri Sudewi, Sungai Telanai, Sungai Asam, Sungai Tembuku dan Sungai Selincah. Ke semua sungai-sungai inilah saluran-saluran drainase yang lebih kecil mengalir, sehingga membentuk sistim drainase Kota Jambi. Ada empat danau di Kota Jambi, dua di Jambi Kota, yaitu danau Teluk Kenali dan danau Sipin, serta dua lagi di Kota Seberang, yaitu danau Penyengat dan danau Teluk. Danau Sipin, Penyengat dan Teluk mengalir ke Sungai Batanghari, sedangkan danau Teluk Kenali mengalir ke danau Sipin.
2.2. Pembagian Blok Drainase Sistim drainase Kota Jambi dibagi dalam beberapa daerah aliran sungai, yaitu •
Sungai Kenali Kecil merupakan sungai paling barat di kota Jambi, mengalir ke danau Kenali. Dari danau Kenali ada pengaliran menuju danau Sipin, dan dari danau Sipin mengalir ke Sungai Batanghari.
•
Sungai Kenali Besar dengan catchment area di sebelah timur Sungai Kenali Kecil, mengalir masuk ke sungai Kenali Kecil sebelum yang terakhir ini bermuara ke danau Teluk Kenali.
•
Sungai Kambang merupakan sungai dengan daerah pengaliran yang lebih kecil dibandingkan dengan Sungai Kenali Kecil atau Sungai Kenali Besar, mengalir langsung ke danau Sipin.
•
Sungai Sri Sudewi dan Sungai Telanai, dua sungai yang pendek dengan daerah aliran yang kecil, mengalir ke danau Sipin.
5
•
Sungai Asam mengalir dari selatan ke utara, kurang lebih di bagian pusat kota Jambi, merupakan sungai dengan daerah pengaliran yang terbesar, mengalir ke Sungai Batanghari. Sungai ini sudah dilengkapi dengan pintu air untuk menghalangi luapan dari Sungai Batanghari masuk ke dalam sistim drainase kota.
•
Sungai Tembuku di bagian timur kota Jambi, mengalir ke arah utara ke sungai Batanghari.
•
Sungai Selincah, sungai yang paling timur di kota Jambi. Dibagian hilirnya, sungai ini masuk ke sungai Tembuku sebelum bermuara ke sungai Batanghari.
6
Pembagian Daerah Aliran Sungai Kota Jambi terlihat pada peta berikut :
7
2.3. Identifikasi Permasalahan Secara
umum
permasalahan
drainase
di
Kota
Jambi
dapat
diidentifikasikan sebagai berikut : 1. Bagian kota Jambi di kedua sisi sungai Batanghari di banyak lokasi permukaan tanahnya lebih rendah dari muka air banjir sungai Batanghari, sehingga lokasi-lokasi ini secara rutin digenangi oleh banjir sungai Batanghari. Muka air sungai yang tinggi juga menghalangi pengaliran dari sistim drainase ke sungai, sehingga menimbulkan juga genangan di lokasilokasi yang permukaannya relatif lebih tinggi. 2. Kondisi
topografi
Kota
Jambi
yang
bergelombang,
menyebabkan
pembangunan beberapa saluran drainase membutuhkan biaya yang lebih untuk mendapatkan disain yang sesuai dengan aspek teknis. 3. Perkembangan kota yang pesat dan dinamis (pembangunan kompleks hotel, sarana rekreasi, perumahan, pasar, pertokoan serta ruko-ruko) yang tidak lagi memperhatikan keberlangsungan fungsi daerah resapan. Dengan berubahnya fungsi kawasan/ daerah resapan (retarding) atau kantong-kantong air menjadi kawasan hotel, perumahan, pertokoan/ ruko serta kawasan komersil lainnya mengakibatkan bertambahnya volume air limpasan. 4. Beberapa saluran drainase saat ini berada di bawah rumah atau di dalam pekarangan rumah pribadi, sehingga menyebabkan pemeliharaan saluran tidak dapat dilaksanakan. 5. Kesadaran masyarakat yang sangat rendah dalam memelihara saluran. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai (saluran alam) dan saluran drainase kota sehinggga mengakibatkan pendangkalan dan penyempitan. 6. Banyaknya instansi yang terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan sistim drainase di kota Jambi menyebabkan sering timbul hambatan yang mengakibatkan terjadi genangan-genangan. 7. Sering kali ada masyarakat yang tidak bersedia mengorbankan sedikit lahannya yang terkena pembangunan saluran drainase.
8
2.4. Daerah Genangan Genangan seringkali terjadi pada sebagian wilayah Kota Jambi. Genangan tersebut sering menimbulkan kerugian berupa terganggunya aktifitas masyarakat, terganggunya arus lalu lintas (kemacetan) dan bahkan seringkali menjadi sebab timbulnya berbagai macam penyakit. Akibat lain adalah rusaknya struktur jalan (aspal jalan terkikis dan menimbulkan lubanglubang). Jika hujan turun pada saat sungai Batanghari sedang mengalami banjir, maka pengaliran sistim drainase ke sungai Batanghari mengalami hambatan yang akan menimbulkan genangan-genangan.
Tabel Lokasi Genangan 1. Akibat luapan sungai Batanghari
No A. 1 2 3 4 5 6 7
Besaran Luas Tinggi (Ha) (m) Banjir karena Luapan Sungai Batanghari Kec. Pasar Jambi 120 0.5 – 2 Kec. Jelutung 157 1–2 Kec. Telanai pura 900 1–2 Kec. Jambi Timur, Sungai 140 1–3 Tembuku 750 1–4 Kec. Jambi Timur, Sungai 1450 1–3 Selincah 998 1–3 Kec. Danau Teluk Kec. Pelayangan Lokasi / Kecamatan
Waktu Waktu Frekuensi (day) (kali/thn) 4 – 20 4 – 20 4 – 20 4 – 20 5 – 30 5 – 25 5 – 25
2 2 2 2 2 2 2
9
2. Akibat Curah Hujan
No B. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Lokasi / Kecamatan Banjir karena Genangan Rutin Jl. Rd.Pamuk (Pertamina) Talang Banjar Budiman Terminal Pasar Pasar Jambi Jl. Abdul Rahman Saleh Simpang III Sipin Kel. Rawasari Jalan Siswa Jalan Metu Hotel Aini Jl. Cokro Aminoto, Serunai Malam Jalan Sri Sudewi Jalan Sungai Putri
Besaran Luas Tinggi (Ha) (m) 4.00 3.00 3.28 1.54 1.24 1.50 4.50 2.00 1.50 1.60 3.25 2.08 1.00 1.42
0.5 – 1.5 0.4 – 0.6 0.4 – 0.6 0.2 – 0.4 0.2 – 0.4 0.2 – 1.0 0.2 – 0.8 0.4 – 0.6 0.4 – 0.6 0.3 – 0.5 0.5 – 0.7 0.6 – 1.0 1.0 – 1.5 0.3 – 0.6
Waktu Waktu Frekuensi (day) (kali/thn) 10 3 3 5 5 3 3 3 5 6 6 4 8 5
6 6 6 10 10 5 4 4 5 9 9 7 17 10
10
Lokasi daerah genangan dapat dilihat pada peta berikut
11
BAB III KONDISI YANG DIHARAPKAN
Dari penjelasan pada Bab II mengenai Kondisi saat ini Subsektor Drainase, tergambar bahwa banyak hal yang harus dibenahi untuk menghilangkan genangangenangan yang terjadi, sehingga mendorong
terciptanya kondisi sanitasi yang
sehat. Untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan langkah-langkah penanganan agar : •
Luapan sungai Batanghari dapat dikendalikan, se tidak-tidaknya dari bagian kota dengan kerapatan penduduk yang tinggi dan dari daerah dengan kegiatan ekonomi, seperti pasar.
•
Perencanaan saluran drainase agar terpadu sehingga perencanaan detailnya tidak lagi membutuhkan biaya yang tinggi, sehingga lebih banyak saluran yang dapat dikerjakan DED nya per tahun.
•
Agar perkembangan kota dapat dikendalikan sehingga tidak menimbulkan pertambahan debit air yang besar. Tersedianya daerah resapan yang cukup untuk menyerap debit puncak sungai atau saluran pada saat hujan-hujan puncak.
•
Sungai dan bantarannya terhindar dari pemukiman yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemeliharaan dan pengawasan.
•
Saluran drainase mempunyai kapasitas yang cukup untuk mengalirkan air hujan dengan intensitas yang tinggi.
•
Tumbuhnya kesadaran masyarakat yang tinggi sehingga tidak lagi membuang sampah ke saluran drainase.
3.1. Penetapan Sasaran Dari kondisi yang ada saat ini dapat ditetapkan sasaran yang diharapkan yakni pada daerah-daerah genangan, terutama daerah padat dan kumuh perlu ditangani dengan lebih intensif, baik dengan cara membangun baru atau
meningkatkan
dari
saluran
alam
menjadi
saluran
permanen,
memperbaiki dan memelihara saluran-saluran drainase yang tidak mampu
12
lagi mengalirkan debit air, maupun dengan melakukan normalisasi sungai dan anak sungai.
3.2. Prioritas Penanganan Skala
prioritas
penanganan
sistim
drainase
ini
direncanakan
penanganannya berdasarkan pada permasalahan banyak dan luasnya lokasi genangan yang terjadi, tingkat kebutuhan saluran drainase,
banyaknya
saluran drainase yang memerlukan rehabilitasi baik yang disebabkan oleh pendangkalan, penyempitan, rusaknya tebing saluran maupun kapasitas yang sudah tidak mencukupi lagi. Dari semua prioritas tersebut ditentukan lagi kawasan prioritas seperti kawasan pusat kota pada sekitar jalan protokol dan kawasan permukiman padat dan kumuh sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
3.3. Peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan sistim drainase Kota Jambi, sangat diharapkan adanya peran serta masyarakat yang dapat diwujudkan dalam kegiatankegiatan sebagai berikut : •
Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran drainase dengan tidak membuang sampah ke dalam saluran drainase agar tidak tersumbat sehingga saluran dapat berfungsi maksimal sebagai saluran pembuang air hujan.
•
Kesadaran masyarakat untuk memelihara saluran drainase dilingkungan depan rumah masing-masing, umpamanya dengan membersihkan lumpur dan sampah secara berkala sehingga tidak terjadi pendangkalan akibat penumpukan lumpur atau endapan di saluran drainase.
13
BAB IV HAMBATAN YANG DITEMUI
4.1. Kebijakan Sering ditemui berubahnya kebijakan terhadap Tata Ruang Kota sehingga berubahnya fungsi kawasan/ daerah, yang tidak memperhatikan kelestarian daerah tangkapan air (catchment area). Belum adanya pengaturan bahwa pembangunan (perumahan dan pertokoan) diharuskan membangun sarana sanitasi yang baik. Walaupun ada, monitoring untuk menjamin pelaksanaannya belum ada. Disamping itu ada juga permasalahan kebijakan yang menyebabkan Dinas Pekerjaan Umum Kota tidak dapat melaksanakan pengoperasian sistim drainase secara penuh.
4.2. Kelembagaan Kurang kepekaan instansi yang terkait sehingga penanganan terhadap masalah perkotaan kurang berjalan optimal, termasuk lemahnya instansi yang bertugas mengeluarkan dan mengawasi IMB sehingga banyak drainase kota yang ditutup oleh rumah atau toko. Ada saluran drainase yang sekarang sudah berada di dalam pekarangan rumah yang di tutup, sehingga tidak dapat di kontrol. Dari informasi masyarakat, ternyata di dalam rumah, saluran dibendung untuk keperluan pemeliharaan ikan, sehingga pada saat hujan menimbulkan genangan pada daerah di hulunya. Juga banyak saluran drainase yang tersumbat di daerah Pasar, dan permukiman. Hal ini akibat tebalnya lumpur yang mengendap dan sampah yang dibuang ke dalam saluran, koordinasi yang baik antara Dinas Kebersihan dan Dinas Pekerjaan Umum Kota akan dapat menghindarkan pendangkalan dan penyempitan saluran akibat sampah yang dibuang oleh masyarakat. Kurangnya koordinasi antara Dinas PU kota dan Dinas PU propinsi juga menghambat kearah penyelesaian genangan yang segera.
14
4.3. Keuangan Keterbatasan
dana
sehingga
berpengaruh
terhadap
operasional
pemeliharaan prasarana dalam hal ini sungai dan drainase tidak berjalan maksimal. Dana yang sangat terbatas harus dibagi untuk pembangunan saluran
baru,
normalisasi
saluran/sungai,
revitalisasi
saluran/sungai,
perencanaan dan pengawasan. Ketersediaan dana yang lebih akan membuat pengelolaan sistim drainase perkotaan menjadi lebih baik.
4.4. Teknologi Dalam menghadapi luapan sungai Batanghari, tingginya muka air sungai dan
kondisi
topografi
yang
rendah
di
sekitar
sungai
Batanghari
menyebabkan penerapan sistim polder tidak dapat dihindarkan. Rencana penerapan sistim polder dan pemompaan membutuhkan perencanaan detail yang harus dikerjakan oleh konsultan yang kompeten. Perencanaan harus diawasi secara ketat agar menghasilkan desain yang tepat dan dapat diterapkan, baik pembangunan fisik maupun SOPnya, untuk itu dibutuhkan teknologi yang agak tinggi.
4.5. Partisipasi dan Sumber Daya Manusia Masih kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama menjaga dan memelihara drainase kota, juga masih kurangnya kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia yang handal dalam menangani sistim drainase kota.
15
BAB V STRATEGI
Berdasarkan kondisi drainase saat ini dan hambatan-hambatan yang ditemui serta
kondisi
drainase
yang
diinginkan,
maka
disusunlah
strategi
untuk
melaksanakan pembangunan Sanitasi Kota Subsektor Drainase sebagai berikut : 1. Untuk mengatasi luapan sungai Batanghari, harus dilakukan polderisasi. Berhubung biaya yang dibutuhkan sangat mahal, antara lain untuk pembuatan pintu-pintu air, pengadaan pompa-pompa air, penempatan tenaga operator, biaya operasi dan biaya pemeliharaan, maka harus dilakukan studi kelayakan pembentukan polder-polder. Ada tiga polder yang harus dibangun, yaitu polder sungai Asam, polder sungai Tembuku dan polder Danau Sipin. Oleh karena biaya yang tinggi, maka pembiayaannya harus melalui pinjaman pada negaranegara donor, salah satu yang sedang dijajaki sekarang adalah Jepang. 2. Untuk kondisi topografi yang bergelombang, perlu dilakukan revisi masterplan, agar mencakup pembagian subdas, arah aliran, sehingga memudahkan dalam perencanaan DED nya, sehingga lebih banyak saluran yang dapat dilakukan DED per tahunnya. 3. Strategi untuk mengatasi berubahnya tata guna lahan dimana areal resapan dibangun menjadi kawasan perumahan, pertokoan serta kawasan komersial lainnya adalah dengan cara melakukan koordinasi antara Dinas PU Kota dengan Dinas Tata Kota, sehingga Dinas PU dapat memberikan input kepada Dinas Tata Kota areal mana yang harus dipertahankan untuk daerah resapan dan areal mana yang boleh dibangun. Termasuk dalam point ini adalah agar Dinas Tata Kota konsisten menjaga agar tidak terjadi pembangunan rumah ataupun toko diatas saluran seperti yang sering terjadi selama ini. Jika lahan resapan terpaksa harus dibangun diusahakan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan konstruksi yang tidak banyak pengaruhnya/ tidak merubah fungsi lahan resapan (rumah panggung/ tidak diurug). Pertumbuhan rumah, ruko-ruko dan hotel pada lahan konservasi atau lahan yang tidak boleh dibangun, seharusnya dihindarkan. Dinas Tata Kota seharusnya sudah
16
mempunyai peta peruntukan atau peta tata lahan dimana ditentukan zona-zona mana yang bisa dibangun dan mana yang tidak boleh dibangun. Peta tataguna lahan ini harus ditaati. Kasus hotel Abadi dan WTC seharusnya tidak terjadi. Waduk-waduk retensi yang diidentifikasi oleh masterplan, yaitu di Paal lima dan Kelurahan Kasang harus segera dibangun. Disamping itu, untuk meredam debitdebit
puncak,
harus
dibuat
sumur-sumur
resapan
jika
kondisi
tanah
memungkinkan. Untuk daerah-daerah terbangun, dimana sulit mengadakan lahan untuk sumur resapan, pembuatan lubang-lubang biopori sangat dianjurkan. 4. Menurunnya kapasitas saluran diakibatkan oleh beberapa hal. Sering kali ditemukan saluran-saluran yang kapasitas awalnya mencukupi, namun akibat pemeliharaan yang tidak memadai, terjadi pengendapan lumpur yang mempersempit saluran secara perlahan-lahan sehingga kapasitas saluran yang ada sudah tidak mencukupi lagi untuk menampung debit maksimal. Kasus seperti ini, dapat diatasi dengan meningkatkan pemeliharaan saluran dalam satu tahun sekali sampai tiga kali pembersihan. Dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai/ saluran, dilakukan himbauan dan sosialisasi untuk tidak membuang sampah ke saluran. Namun hal ini dapat ditingkatkan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Kebersihan untuk mengadakan sosialisasi/ kampanye PHBS agar masyarakat tidak membuang sampah dan limbah rumah tangga ke saluran drainase/ sungai. 5. Pemukiman di bantaran dan diatas saluran atau sungai, diatasi dengan mengadakan koordinasi dengan Dinas Tata Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Dinas Tata Kota agar melakukan sosialisasi di Kelurahan-kelurahan tentang larangan membangun rumah di bantaran sungai dan diatas saluran. 6. Lemahnya
koordinasi
antar
SKPD
kota
kedepan
diusahakan
dengan
memanfaatkan tim Pokja sanitasi. Tim ini diharapkan menjadi koordinator antar dinas dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu agar segera dirintis koordinasi antara Dinas PU Kota dengan Dinas Kimpraswil Propinsi yang diformalitasi antar kepala Dinas dan selanjutnya dijalankan oleh antar kepala Subdinas.
17
BAB VI TARGET SEKTOR DRAINASE
Target yang ingin dicapai pada sektor drainase dibagi dalam beberapa target sesuai dengan institusi pelaksananya, yaitu •
target pembangunan saluran drainase baru atau peningkatan saluran alam ke saluran permanen oleh Dinas PU Kota Jambi melalui Subdin Pengairan dan Drainase. Dari seluruh saluran drainase di kota Jambi dengan total panjang 105 km, baru sekitar 37 % yang sudah dibangun permanen, sehingga masih ada sekitar 63 % atau 66,53 km yang belum terbangun.
Dilihat dari
ketersediaan anggaran saat ini, diprediksi seluruh saluran drainase akan selesai terbangun dalam 15 tahun, atau sekitar 3 – 4 % pertahunnya. Adapun prioritas pembangunan selalu di usulkan pada daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi sehingga dapat memecahkan permasalahan yang utama, namun setiap tahunnya usulan selalu dibandingkan prioritasnya dengan usulan dari Musrenbang. Urutan usulan pembangunan saluran drainase baru sebelum mempertimbangkan usulan dari Musrenbang adalah seperti terlihat pada peta di halaman berikut : •
target penyelesaian daerah genangan oleh Dinas Kimpraswil propinsi Jambi Subdin Cipta Karya. Ada 7 daerah genangan yang diakibatkan oleh kurangnya kapasitas
gorong-gorong
pada
jalan
propinsi,
sehingga
penanganan
penggantian gorong-gorong dengan box culvert adalah oleh dinas Kimpraswil propinsi Jambi Subdin Cipta Karya. Ditinjau dari alokasi dana Dinas Kimpraswil propinsi untuk sistim drainase kota Jambi, jumlah kegiatan yang dapat dilakukan hanya 1 kegiatan per tahun, maka seluruh masalah genangan ini akan diselesaikan dalam 7 tahun anggaran dengan urutan prioritas sebagai berikut 1.Kel. Rawasari, dekat UPCA 2. Simpang tiga Sipin, sungai Kambang
18
PETA TAHAPAN PEMBANGUNAN SALURAN DAN REHABILITASI SALURAN / NORMALISASI SUNGAI.
3. Sungai Putri 4. HOS Cokroaminoto, Serunai malam 5. Jl Orang Kayo Pingai, Talang Banjar 6. Jl Prof Dr Sri Sudewi 7. Jl Abdulrahman Saleh, Paal Merah
19
URUTAN PRIORITAS PENANGANAN DAERAH GENANGAN OLEH KIMPRASWIL PROPINSI DAN PU KOTA
Lokasi dari daerah genangan ini seperti terlihat pada peta di halaman berikut :
20
•
target penyelesaian daerah genangan oleh Dinas PU kota Subdin Pengairan dan Drainase. Disamping 7 daerah genangan yang harus ditangani oleh Dinas Kimpraswil Propinsi, terdapat 3 daerah genangan yang penyelesaian genangannya berupa rehabilitasi atau pembuatan saluran baru oleh Dinas PU Kota yang pengerjaannya juga satu lokasi per tahun anggaran, dengan urutan prioritas pelaksanaan sebagai berikut 1. Hilir gorong-gorong kelurahan Rawasari. 2. Depan Hotel Aini, pembuatan saluran yang masuk ke sungai Asam 3. Genangan Jl Pangeran Hidayat, depan pabrik Honda, dengan penanganan saluran di Jl Metu. Urutan prioritas ini juga terlihat pada peta di atas.
•
target pelaksanaan polderisasi oleh Dinas Kimpraswil propinsi Jambi Subdin Pengiran. Oleh karena pelaksanaan polderisasi membutuhkan dana yang sangat besar, pelaksanaannya juga membutuhkan waktu yang lama, diperkirakan 5 tahun untuk satu polder, jika tidak ada halangan dalam perolehan dana. Adapun urutan pelaksanaannya adalah 1. penyempurnaan polder sungai Asam 2. pembentukan polder sungai Tembuku 3. pelaksanaan polder Danau Sipin Urutan pelaksanaan polder dapat dilihat pada gambar berikut :
21
Peta Pentahapan Pelaksanaan Polder
22
BAB VII KEGIATAN TAHUN PERTAMA DAN KEDUA
Pola penangangan penataan saluran drainase dibagi dalam beberapa program
antara lain :
1. Pemeliharaan jaringan drainase, program ini dilaksanakan untuk daerah atau jalan yang sudah ada jaringan saluran drainasenya sehingga pekerjaannya berupa perbaikan saluran yang rusak dan penggalian endapan lumpur/tanah akibat sedimentasi . 2. Pembangunan saluran Drainase, program ini dilakukan pada jalan atau daerah yang belum ada jaringan drainasenya atau meningkatkan saluran alam menjadi saluran permanen 3. Normalisasi Sungai, program ini dilakukan pada sungai-sungai yang mengalami pendangkalan sehingga memerlukan pengerukan dan pelebaran untuk tetap memperlancar aliran sungai. 4. Pembersihan parit, kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan swasta melalui Dinas Kebersihan, hanya pada saluran drainase sepanjang jalan protokol. 5. Sistim polder, diperlukan karena luapan sungai Batanghari yang bersifat rutin, bahkan akhir-akhir ini sudah semakin sering, 3 – 5 kali setahun. Meningkatnya frekwensi ini menunjukkan semakin parahnya kondisi DAS Batang hari di bagian hulu, dan terjadinya iklim yang ekstrim Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pertama, kedua dan seterusnya dari rencana Strategis Sanitasi Kota komponen drainase, berdasarkan pada program-program SKPD terkait yang disesuaikan dengan Musrenbang, juga didasarkan atas kesepakatan pada penyusunan rencana strategis sanitasi kota komponen drainase adalah seperti yang diuraikan pada lampiran.
23
BAB VIII LEMBAGA PELAKSANA
Pembangunan dan pengelolaan sistim drainase di Kota Jambi ditangani bersama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi, antara lain
8.1. Pemerintah kota Peran Pemerintah Kota dalam pembangunan dan pengelolaan sistim drainase telah dilimpahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota dalam membangun saluran-saluran dan prasarana drainase baru, pemeliharaan saluran maupun pembangunan gorong-gorong, berdasarkan Keputusan Walikota Jambi nomor 248 tahun 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Pembangunan daerah Kota Jambi. •
Dalam melakukan normalisasi sungai, pembersihan sampah dan lumpur yang mengendap baik di sungai maupun di saluran-saluran drainase serta rehabilitasi saluran drainase, wewenang dan kewajiban dilimpahkan pada Subdinas Pengairan dan Drainase, seksi Pemeliharaan.
•
Dalam melaksanakan pembangunan saluran-saluran drainase baru atau peningkatan dari saluran alam menjadi saluran diperkuat beton, wewenang dan kewajiban dilimpahkan pada Subdinas Pengairan dan Drainase, seksi Pembangunan
•
Dalam
melaksanakan
pembangunan
gorong-gorong
baru
atau
penggantian gorong-gorong pipa menjadi box culvert pada jalan-jalan kota, wewenang dan kewajiban dilimpahkan pada Subdinas Bina Marga Suatu hal yang perlu diperhatikasn dalam kelembagaan DPU Kota Jambi adalah mengenai rekomendasi bebas banjir. Rekomendasi ini selalu dimintakan oleh BTN sebagai Bank pemberi Kredit Kepemilikan Rumah kepada pengembang (developer) untuk meyakinkan bahwa rumah/kompleks yang akan diberi kredit adalah bebas banjir. Rekommendasi ini dikeluarkan oleh Dinas PUK cq Subdin Pengairan dan Drainase, namun beberapa tahun terakhir
rekomendasi
diproses
oleh
Subdin
Cipta
Karya.
Sebaiknya
24
kewenangan rekomendasi ini dikembalikan kepada Subdin Pengairan dan Drainase, karena Subdin inilah yang mempunyai kapasitas untuk memproses rekomendasi tersebut. Disamping itu, kewenangan ini akan mendukung tugas Subdin dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan komplekskompleks perumahan baru. Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi, adalah sebagai terlihat di halaman berikut :
25
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi
26
8.2. Pemerintah Propinsi Peran Pemerintah Propinsi dalam pembangunan sistim drainase dan bangunan pelengkapnya di kota Jambi serta sistim pengendalian banjir adalah melalui : •
Untuk pembangunan saluran drainase dilakukan oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Subdin Ciptakarya
•
Untuk pembangunan dan peningkatan gorong-gorong pada jalan-jalan propinsi di kota Jambi dilakukan oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Subdin Binamarga
•
Untuk sistim pengendalian banjir pada sungai-sungai di kota Jambi yang diakibatkan oleh luapan sungai Batanghari, wewenang dan kewajiban ada pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Subdin Pengairan Dengan
banyaknya
instansi
yang
terlibat
dalam
pelaksanaan
pembangunan dan pemeliharaan sistim drainase di kota Jambi, maka sangat diperlukan koordinasi antar instansi, yang dalam hal-hal tertentu belum ada. Koordinasi antar subdin didalam suatu SKPD relatif tidak bermasalah, umpamanya antar subdin pada Dinas PU kota atau antar subdin pada Dinas Kimpraswil propinsi. Namun koordinasi antar kedua SKPD tersebut masih sangat minim. Sejauh ini baru dilakukan pada tahap antar kepala seksi, secara informil terbatas pada pengecekan agar pekerjaan tidak tumpang tindih. Idealnya koordinasi adalah antar Kepala Subdinas kedua instansi, yang di formalitaskan antar Kepala Dinas PUK dan Kepala Dinas Kimpraswil Propinsi. Sebaiknya koordinasi dilakukan minimal 2 kali setahun, sebelum penyusunan anggaran APBD dan sebelum penyusunan anggaran ABT, dan masing-masing memberikan informasi kepada pihak yang lain, setelah pengesahan anggaran oleh DPRD. Dengan koordinasi sebelum penyusunan anggaran, banyak persoalan dapat dipecahkan.
27
8.3. Masyarakat Peran masyarakat dalam pengelolaan drainase seperti yang telah diuraikan dalam sub bab 3.3, walaupun dalam bentuk peran serta, namun akan banyak membantu jika dilaksanakan secara bersama dan benar. Peran masyarakat yang sangat diharapkan adalah partisipasi masyarakat dalam ikut memelihara kebersihan saluran dan tidak membuang sampah ke saluran.
28
BAB IX KEBUTUHAN SUMBER DAYA LAINNYA
Pengelolaan sistim drainase di Kota Jambi memerlukan sumberdaya lainnya dalam pelaksanaannya. Sumberdaya lainnya yang diperlukan adalah sebagai berikut : •
Sumberdaya manusia; saat ini jumlahnya sangat terbatas, sehingga merupakan kendala utama dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pengawasan pembangunan serta pengawasan rehabilitasi sistim drainase. Juga dirasakan sumberdaya yang ada sekarang masih sangat terbatas kemampuannya, sehingga dibutuhkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya yang ada.
•
Teknis Pengelolaan sistim drainase memerlukankan kemampuan teknis yang memadai dari personil Dinas PU khusus Subdinas Pengairan dan Drainase. Sebaiknya sudah mulai dipikirkan untuk melengkapi staf-staf Subdin Pengairan dengan Sistim Informasi Geografis, sehingga akan memudahkan dalam menangani tugas se hari-hari, baik dalam pengawasan, terutama dalam pengumpulan data..
•
Keuangan Pengelolaan sistim drainase yang baik memerlukan dana operasional dan pemeliharaan yang sangat besar. Sumber dana yang ada pada saat ini adalah dari APBD Kota Jambi (dana terbatas). Adanya pendanaan yang memadai akan meningkatkan mutu pengelolaan sistim penataan sungai dan drainase Kota Jambi.
29
BAB X ANGGARAN BIAYA
Dalam melaksanakan program-program pengelolaan dan pembangunan sistim drainase, Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi memperoleh dana dari APBD yang bersifat rutin. Pengelolaan sistim drainase yang baik memerlukan dana pembangunan, operasional dan pemeliharaan yang sangat besar. Sumber dana dari APBD Kota Jambi, Tahun Anggaran 2007 alokasi untuk pembangunan saluran drainase baru sebesar Rp. 4.109.975.000,- dan untuk rehabilitasi saluran dan normalisasi sungai sebesar Rp. 897.350.000,- (APBD murni) sehingga APBD murni untuk subdin Pengairan dan Drainase 2007 adalah Rp 5.007.325.000,- Disamping itu ada tambahan sebesar Rp 464.160.000,- (ABT) untuk normalisasi sungai, sehingga total untuk normalisasi sungai 2007 adalah Rp. 1.361.510.000,- dan secara keseluruhan dana untuk subdin Pengairan dan Drainase untuk 2007 adalah Rp 5.471.485.000,-. Pada Tahun Anggaran 2008 alokasi dana yang dianggarkan untuk pemeliharaan dan normalisasi sungai adalah Rp 746.640.000,- (APBD murni) sehingga terjadi penurunan sebesar 17
% dan untuk pembangunan saluran drainase baru adalah
Rp 3.946.661.000,- juga terjadi penurunan sebesar 4 % sehingga secara keseluruhan dana untuk subdin Pengairan dan Drainase adalah Rp 4.693.301.000 ,(APBD murni), terjadi penurunan sebesar 6 %. Sedangkan dana APBD Propinsi yang disalurkan lewat Dinas Kimpraswil Propinsi Subdin Ciptakarya untuk pembangunan drainase di kota Jambi pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 2.500.000.000,- dan untuk tahun 2008 sebesar Rp 3.100.000.000,-. Terdapat peningkatan sebesar 24 %, suatu peningkatan yang bagus.
30
LAMPIRAN
