PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI
LAPORAN FINAL
STRATEGI SANITASI KOTA JAMBI Jilid 1 : Kerangka Kerja Rencana Strategi Sanitasi Kota Jilid 2 : Subsektor Air Limbah Jilid 3 : Subsektor Persampahan Jilid 4 : Subsektor Drainase Lingkungan Jilid 5 : Pemasaran Sanitasi & Partisipasi Masyarakat Dalam Sektor Sanitasi Jilid 6 : Penguatan Institusi & Pengembangan Kapasitas Lembaga Koordinasi Sanitasi Kota/POKJA Sanitasi Kota Jilid 7 : Peningkatan Peran Serta Sektor Swasta & Lembaga Non-Pemerintah Dalam Sektor Sanitasi Jilid 8 : Kondisi Keuangan & Pengaturan Pendanaan
Jilid 9 : Rencana Tindak Sanitasi & Skenario Pendanaan Jilid 10 : Strategi Pemantauan & Evaluasi
KELOMPOK KERJA SANITASI KOTA JAMBI APRIL 2008
KATA PENGANTAR Assalamu'alaikum Wr. Wb. Segala puji dan rasa syukur sudah selayaknya kita panjatkankan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan lindungan, berkah dan berbagai bentuk karunia kepada Kota Jambi baik dalam kapasistasnya sebagai komunitas pemerintahan daerah maupun sebagai komunitas sosial dan budaya. Hanya karena berkah dan karunia NYA maka Kota Jambi dapat berkembang menjadi sebuah Kota yang nyaman untuk ditinggali dan menarik untuk dikunjungi, sedangkan secara sosial politis merupakan sebuah kota yang aman untuk melakukan berbagai kegiatan kehidupan bermasyarakat, bebangsa dan bemegara. Sungguh kondisi seperti ini adalah merupakan sebuah anugerah yang tiada terhingga dan karenanya semua pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan pembangunan Kota Jambi mempunyai tanggung jawab yang sangat berat untuk memelihara bahkan meningkatkan segala yang sudah ada saat ini menjadi lebih baik lagi sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besamya bagi peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan warga Kota Jambi. Tanggung jawab dimaksud merupakan sesuatu yang harus diupayakan bersama mengingat sejak awal proses penyelenggaraan Pembangunan Daerah di Kota Jambi diupayakan dengan dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akutabel dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan pengertian dasar pembangunan yang berkelanjutan agar mekanisme pengelolaan, pemanfaatan semua sumber daya yang ada diharapkan nantinya akan bermuara
kepada
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
dan
mampu
menjamin tetap terjaganya kualitas lingkungan yang memenuhi standar kehidupan baik bagi kita yang hidup dimasa sekarang maupun anak cucu kita yang akan mewarisi dan meneruskan kehidupan pada masa yang akan datang. Berangkat
dari
pemikiran
tersebut,
maka
dalam
pelaksanaan
pembangunan Kota Jambi harus betul-betul memberikan perhatian lebih besar lagi kepada program peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sekaligus mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya permasalahan sosial yang selalu siap mengancam seiring dengan meningkatnya beban yang harus dipikul oleh kota Jambi di masa masa mendatang. i
Satu diantara sekian masalah penting yang harus diprioritaskan dalam peningkatan kualitas lingkungan adalah pengelolaan sanitasi, baik sanitasi dalam kedudukan sebagai salah satu kegiatan sektoral yang menjadi bagian dari program pengelolaan lingkungan maupun sanitasi sebagai bagian dari sistem pengembangan kawasan di wilayah perkotaan. Sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas sanitasi di Kota Jambi lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kualitas sanitasi yang berbasis keluarga, khususnya keluarga miskin. Sedangkan sebagai subsistem pengembangan kawasan, peningkatan kualitas sanitasi di Kota Jambi difokuskan kepada penataan
drainase
lingkungan,
pengelolaan
persampahan
dan
dapat
dicegahnya kontaminasi air tanah dari limbah hasil kegiatan manusia khususnya di lingkungan pemukiman yang padat penduduk dan atau kawasan kumuh. Meskipun sampai saat ini belum muncul permasalahan besar akibat kurangnya kualitas pengelolaan sanitasi di beberapa bagian Kota Jambi, namun dengan memperhatikan perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan lahan akibat pertambahan penduduk Kota Jambi 5 sampai 10 tahun kedepan, dikawatirkan apabila sanitasi kota Jambi tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan permasalahan yang serius dan besar khususnya dilinghkungan pemukiman keluarga - keluarga miskin di kawasan kumuh. Untuk mengantisipasi hal tersebut dicarikan kemungkinan jalan keluamya sejak sekarang misalnya melalui berbagai bentuk bantuan peningkatan kapasitas untuk keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas pengelolaan sanitasi berbasis keluarga di lingkungan masing-masing. Menyadari kondisi tersebut, maka Pemerintah Kota Jambi memanfaatkan dengan baik keberadaan program Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) sebagai salah satu bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Jambi dengan Pemerintah Pusat dan Bank Dunia untuk meningkatkan kualitas pembangunan sanitasi di kawasan perkotaan. Kerjasama yang direncanakan multy years tersebut implementasinya didahului oleh proses penyusunan secara partisipatif dokumen Rencana Strategi Pembangunan Sanitasi Kota Jambi 2008-2012 sebagai landasan utama penerapan berbagai kegiatan pembangunan sanitasi yang telah diagendakan untuk tiga sampai lima tahun kedepan, agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada proses pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditentukan secara partisipatif, ii
bertahap dan berkelanjutan. Partisipatif dalam arti pembangunan sanitasi di Kota Jambi dilakukan secara bersama dengan semangat Gotong Royong oleh semua Pemangku Kebijakan dan Pemangku Kepentingan yang terdiri dari Pemerintah Kota Jambi, DPRD, segenap Komponen Masyarakat dan Dunia Usaha. Bertahap dalam arti dimulai dari kawasan yang paling mendesak dan permasalahan yang paling krusial untuk ditangani. Dan berkelanjutan dalam arti pembangunan sanitasi akan terus dilakukan sampai dengan melembaganya kesadaran pemanfaatan, pemeliharaan dan konservasi lingkungan hidup khususnya yang dilakukan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan sanitasi dasar di masyarakat. Melalui proses penyusunan yang cukup panjang serta diwarnai oleh dinamika saling silang pendapat, argumentasi dan konsep
-
konsep pemikiran
akademis maupun empiris antara unsur Pemerintahan Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang tergabung dalam Kelompok Kerja ( POKJA ) Sanitasi Kota Jambi dibawah arahan dan pendampingan para Konsultan dan manajemen ISSDP, akhimya proses penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Sanitasi Kota Jambi 2008 - 2012 dapat diselesaikan seperti yang diharapkan. Hal ini merupakan sebuah proses pembe1ajaran yang sangat cerdas dan partisipatif sehingga layak untuk dikembangkan sebagai acuan mekanisme kerja bagi proses imnplementasinya. Untuk itu kepada para anggota Kelompok Kerja Sanitasi Kota Jambi dan semua pihak yang telah dengan penuh kesungguhan dan dedikasi mampu memadukan segala daya dan upaya, baik pemikiran maupun tenaga demi terselesaikannya Dokumen Rencana Strategis Sanitasi Kota Jambi 2008 - 2012 ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan setimpal dalam bentuk berkah dan karunia yang berlimpah atas segala bentuk attensi dan kontribusi yang telah diberikan. Akhimya, keberhasilan program peningkatan kualitas sanitasi di Kota Jambi yang secara substansial telah diformulkasikan kedalam Dokumen Rencana Strategis Sanitasi Kota Jambi 2008 - 2012 ini bergantung sepenuhnya kepada
kualitas
penerapannya
dilapangan.
Apabila
berbicara
masalah
implementasi sebuah program atau kegiatan, maka pikiran kita harus tertuju kepada tiga hal, yaitu kemauan, komitmen dan kebersamaan sebagai prasarat utama sedangkan kemampuan atau ketrampilan adalah factor pendukung yang mengikutinya. iii
Hal demikian berarti berhasil atau tidaknya penerapan Rencana Strategis Sanitasi Kota Jambi 2008 - 2012 nantinya akan lebih banyak ditentukan oleh seberapa besar kemauan, komitmen dan kebersamaan kita didalam mentranfer bahasa dokumen menjadi bahasa tindakan dilapangan, sementara kemampuan atau ketrampilan teknis memang penting, tetapi merupakan prioritas kedua setelah kita mampu menanggalkan ego sektoral masing-masing. Karena itulah maka, saya berharap semua pihak yang terkait baik di lingkungan lembaga, Satker Pemda Kota, pihak Swasta, Lembaga Non Pemerintah dan Masyarakat agar kembali bahu membahu didalam menyatukan daya upaya serta pemikiran agar dokumen Rencana Strategis sanitasi Kota Jambi 2008 - 2012 ini dapat diterapkan dengan baik dan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi proses peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan warga masyarakat Kota Jambi tercinta. Amiin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Jambi, April 2008
iv
PRAKATA Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan suatu instrumen untuk meningkatkan perencanaan dan implementasi kegiatan-kegiatan sanitasi dalam upaya untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan sanitasi kota. Dalam konteks yang luas, SSK merupakan langkah penting untuk menyumbang pencapaian target-target Millennium Development Goals (MDGs) nasional, khususnya Target 10. Target 10: Penurunan sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015 (Bappenas, 2004). Indikator: • Proporsi penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan • Proporsi penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak
SSK terdiri dari sepuluh jilid/volume terpisah, yang masing-masing membahas aspek spesifik terkait dengan sanitasi kota. Volume 1
Dokumen ini menetapkan kerangka kerja strategis secara utuh/keseluruhan untuk sanitasi, dan termasuk sasaran-sasaran, visi dan juga strategi – menetapkan prosedur perencanaan, prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, keikutsertaan sektor swasta dan LSM, kebijakan pendanaan dan rencana pembangunan sektor umum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses perencanaan kota.
Volume 2,3,4
Volume-volume ini memuat strategi-strategi rinci untuk air limbah dan sampah serta drainase lingkungan. Volume ini juga menyajikan prioritas, solusi-solusi teknis yang layak, target-target tingkat pelayanan dan cakupannya, peran dan tanggung jawab untuk peningkatan pelayanan, dan daftar proyek rinci (project digest). Aspek penting dari strategi-strategi ini adalah masuknya kebutuhan-kebutuhan tingkat bawah dan prioritas kedalam masing-masing strategi sub-sektor. Dengan menggunakan pengaturan prioritas secara menyeluruh dihasilkan suatu Rencana Tindak Sanitasi (Volume 9) yang akan diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD.
Volume 5
Volume 5 dari SSK ini menyajikan strategi-strategi umum untuk peningkatan kesadaran, promosi higinitas dan partisipasi masyarakat. Strategi-strategi memasukkan suatu penilaian isu-isu utama dan peluang-peluang, juga sasaran dan target untuk peningkatan komunikasi, peningkatan kepedulian/kesadaran, partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan jender dalam perencanaan dan pengelolaan sanitasi.
v
Volume 6
Untuk mencapai perencanaan sanitasi yang terintegrasi berkelanjutan memerlukan pengembangan kapasitas yang memadai dan penguatan institusional – suatu rencana tindak yang ditargetkan untuk menuju ke tujuan ini dimasukkan dalam SSK Volume 6.
Volume 7
Meskipun pemerintah adalah pemeran kunci dalam sektor sanitasi, sektor swasta dan lembaga non-pemerintah juga merupakan aktor penting potensial dalam situasi pasar sanitasi yang berkelanjutan dan mapan, khususnya dalam keadaan sumberdaya pemerintah yang terbatas. SSK Volume 7 membahas peran kedua sektor/aktor penting ini, dan menyiapkan rencana tindak untuk memanfaatkan peluangpeluang untuk keikutsertaan mereka dalam pelayanan jasa sanitasi.
Volume 8
Dalam Volume ini disajikan strategi pendanaan dan rencana tindak untuk pembiayaan investasi dan ‘recurrent cost’. Rencana tindak pendanaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor finansial sekaligus meningkatkan pembiayaan untuk sektor sanitasi.
Volume 9
Volume ini memuat strategi rencana tindak sektor sanitasi yang akan dicantumkan dalam rencana kerja tahunan (Renja) dari masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Volume 10
Volume ini menyajikan strategi keseluruhan pemantauan/monitoring dan evaluasi (M&E) untuk sektor sanitasi kota.
vi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
PRAKATA
v
DAFTAR ISI
vii
BAB I
PENDAHULUAN
1
1.1. Umum: Proses Penyusunan Rencana Tindak Sektor Sanitasi
1
1.2. Maksud dan Tujuan
4
1.3. Sistematika Dokumen
4
BAB II RENCANA TINDAK SEKTOR SANITASI TAHUN 2008
5
2.1
Anggaran Belanja Sektor Sanitasi dalam APBD 2008
5
2.2
Rencana Tindak Sektor Sanitasi Tahun 2008
7
2.3
Program Pemberdayaan Masyarakat
8
2.4
Daftar Usulan Program dan Kegiatan tahun 2008 yang Tidak Dibiayai APBD 2008
BAB III RENCANA TINDAK AWAL SEKTOR SANITASI TAHUN 2009
8
9
3.1
MUSRENBANGKOT Kota Jambi 2008
9
3.2
Usulan Anggaran Belanja Sektor Sanitasi Tahun 2008
10
3.3
Rencana Tindak Awal Sektor Sanitasi Tahun 2009
11
BAB IV RENCANA TINDAK AWAL SEKTOR SANITASI TAHUN 2010-2012
BAB V PENUTUP
27
28
LAMPIRAN
vii
BAB I PENDAHULUAN
Volume ini menjelaskan proses penyusunan rencana aksi sebagai bagian dari keseluruhan proses perencanaan di tingkat pemerintah daerah. Volume ini akan menekankan langkah-langkah dalam proses tersebut yang menghasilkan usulan rencana aksi.
1.2. Umum: Proses Penyusunan Rencana Tindak Sektor Sanitasi Proses penyusunan rencana tindak sektor sanitasi menjelaskan semua langkah yang diperlukan untuk menuju rencana tindak sektor sanitasi, mulai dari proses prioritisasi kelurahan hingga penyusunan daftar akhir kegiatan sebagai bagian dari rencana tindak. Gambar 1 berikut menunjukkan langkah-langkah tersebut sebagai bagian dari proses rencana tindak, yang akan dijelaskan dalam bagian ini.
Data Statistik/Area (Kelurahan) Prioritas
Project Digest
Peninjauan Ulang dan Konsolidasi Kegiatan
Prioritasi dan Pentahapan Kegiatan
Rencana Tindak
Gambar 1. Skema proses penyusunan rencana tindak
1
Gambar di atas menunjukkan langkah-langkah tersebut, mulai dari penentuan kelurahan prioritas; menyusun kegiatan yang dituangkan dalam project digest diikuti penggabungan kegiatan; dan mengkonsolidasikan kegiatankegiatan yang lebih besar ke dalam target pencapaian bersama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Kegiatan-kegiatan ini kemudian dianalisis dan diprioritaskan berdasarkan kriteria prioritasi tertentu, yang akhirnya menghasilkan satu set kegiatan sebagai bagian rencana tindak. Rencana tindak ini akan menjadi bagian kegiatan SKPD dan RKPD melalui koordinasi dan advokasi. Tergantung ketersediaan anggaran dan prioritas program pembangunan daerah, jumlah (lebih banyak atau lebih sedikit) kegiatan dapat dilaksanakan dalam rencana kerja tahunan (RKPD). Sebelum proses konsolidasi atau penggabungan kegiatan ke dalam kegiatan atau program yang lebih besar, kegiatan harus dianalisis terlebih dahulu terkait
dengan
kesiapan
pelaksanaan.
Kegiatan-kegiatan
yang
masih
memerlukan klarifikasi, tidak akan dipertimbangkan dalam langkah proses selanjutnya sampai semua isu atau masalah diklarifikasi melalui misalnya survei tambahan.
Selanjutnya,
semua
kegiatan
SKPD
akan
dianalisis
dan
dipertimbangkan untuk melihat apakah penggabungan kedalam kegiatan atau program lain mungkin dilakukan, dan apakah dengan demikian tujuan dapat dicapai dengan cara yang lebih efektif dan hasil kegiatan diharapkan dapat meningkat. Konsolidasi kegiatan kedalam kegiatan yang lebih besar dilakukan berdasarkan hubungan logis antara kegiatan-kegiatan itu sendiri. Kriteria untuk penggabungan bisa berupa, misalnya, kegiatan-kegiatan kecil yang semuanya terkait dengan tema yang sama seperti survei, desain awal (preliminary design), desain rinci (detailed design) dan kampanye promosi dapat digabungkan kedalam kegiatan atau program yang lebih besar. Selain itu, akan banyak bermanfaat jika mengkonsolidasikan misalnya kampanye sanitasi dari beberapa SKPD yang semuanya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Contoh ketiga adalah kombinasi kegiatan dimana kegiatan yang sama dilakukan di beberapa daerah yang berbeda. Konsolidasi kegiatan-kegiatan ini kedalam kegiatan yang lebih besar akan membuat pendekatan menjadi semakin efektif dan efisien. Menetapkan, menyusun daftar dan menggabungkan beberapa kegiatan kedalam kegiatan yang lebih besar, merupakan langkah persiapan menuju pemilihan kegiatan yang sebenarnya yang dapat meningkatkan layanan sanitasi. Memilih dan memprioritaskan kegiatan merupakan langkah penting walau merupakan proses yang sulit. Beberapa kriteria dapat dipakai dalam proses 2
prioritasi, dan kadang beberapa kegiatan sulit diperbandingkan satu sama lain dan karena itu sulit untuk ditentukan dampak penerima manfaat. Kriteria obyektif hasil
studi
EHRA
dan
kriteria
efektivitas
biaya
dapat
dipakai
untuk
memprioritaskan kegiatan, walau prioritas politik1 juga harus dipertimbangkan sebagai salah satu faktor dalam prioritasi. Prioritasi akan menghasilkan daftar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, tergantung dari anggaran yang tersedia yang dapat berasal dari berbagai sumber. Dalam project digest disebutkan beberapa sumber seperti APBD, APBD-1, APBN dan sumber-sumber eksternal. Konsolidasi dan prioritisasi kegiatan akan menata kembali tahapan dari semua jadual kegiatan agar susunan rencana tahunan dan rencana jangka panjang menjadi benar. Daftar kegiatan yang menjadi prioritas akan diusulkan sebagai masukan untuk Renja-SKPD. Selama tahap penyusunan Renja-SKPD dan proses MUSRENBANG, rencana tindak ini akan disaring dan akhirnya menghasilkan pilihan yang menjadi bagian RKPD. Semua kegiatan yang tidak dipertimbangkan dalam RKPD final akan dianalisis kembali dalam Perubahan APBD atau proses APBD tahun berikutnya. Sebagai tahap awal proses penyusunan rencana tindak sektor sanitasi untuk tahun 2008 – 2012, Pokja Sanitasi Kota Jambi telah mengidentifikasi kelurahan-kelurahan yang menjadi area prioritas, menyusun seluruh program dan kegiatan berdasarkan strategi sanitasi kota (SSK) dalam project digest, melakukan proses konsolidasi awal dengan mengelompokkan program dan kegiatan sesuai Permendagri
No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah serta menetapkan kriteria. Didalam dokumen ini proses konsolidasi secara komprehensif, prioritisasi dan pentahapan kegiatan-kegiatan yang diusulkan belum dimasukkan dan masih akan dibahas lebih lanjut sebagai bagian kegiatan Pokja Sanitasi Kota yang akan dilaksanakan tahun 2008. Dokumen rencana tindak ini hanya akan mencakup program dan kegiatan yang telah tercantum dalam APBD 2008, program dan kegiatan tahun 2009 yang diusulkan dalam MUSRENBANGKOT 2008 dan yang diusulkan dalam SSK Kota Jambi khususnya subsektor air limbah, persampahan, drainase, promosi pola hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat. Pengkajian ulang rencana tindak sektor sanitasi harus dilakukan setiap tahun anggaran sehingga pengendalian, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan sektor sanitasi di Kota Jambi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
1
Sebagai penjabaran Visi dan Misi Walikota dalam bidang sanitasi
3
1.4. Maksud dan Tujuan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Volume-9 ini menjelaskan proses penyusunan rencana tindak sektor sanitasi, sebagai bagian dari keseluruhan proses perencanaan formal di tingkat Kota. Volume-9 ini akan menekankan langkahlangkah dalam proses tersebut yang menghasilkan rencana tindak berupa daftar program/kegiatan usulan dan daftar program/kegiatan terpilih. Adapun tujuan dari penyusunan SSK Volume-9 ini adalah untuk memberikan informasi tentang rencana tindak sektor sanitasi di Kota Jambi yang terintegrasi dan menyeluruh khususnya tahun anggaran 2008 - 2012.
1.5. Sistematika Dokumen Dokumen rencana tindak sektor sanitasi Kota Jambi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: •
Bab 1 merupakan pendahuluan yang menjelaskan proses penyusunan rencana tindak sektor sanitasi, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen.
•
Bab 2 menjelaskan anggaran bcelanja daerah Kota Jambi untuk sektor sanitasi di tahun 2008, rencana tindak sektor sanitasi tahun 2008 serta daftar usulan program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam APBD 2008 dan akan diusulkan sebagai bahan pertimbangan dalam Perubahan APBD 2008.
•
Bab 3 menjelaskan proses perencanaan pembangunan kota melalui mekanisme MUSRENBANGKOT, anggaran belanja yang diusulkan untuk sektor sanitasi tahun 2009 serta rencana tindak awal untuk sektor sanitasi tahun 2009.
•
Bab 4 menjelaskan rencana tindak awal (initial action plan) sektor sanitasi untuk tahun 2010 – 2012.
•
Bab 5 merupakan penutup.
4
BAB II RENCANA TINDAK SEKTOR SANITASI TAHUN 2008
Bab ini menjelaskan rencana tindak sektor sanitasi tahun 2008 yang telah dimasukkan dalam APBD 2008 dan rencana tindak yang memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sektor sanitasi yang menjadi prioritas di tahun 2008 tetapi belum masuk dalam APBD 2008. Beberapa program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan belum tercakup dalam rencana tindak ini dan akan dilengkapi kemudian oleh Pokja Sanitasi Kota Jambi.
2.1 Anggaran Belanja Sektor Sanitasi dalam APBD 2008 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Struktur APBD ini merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Belanja daerah untuk sektor sanitasi dikategorikan menurut urusan pemerintahan daerah sebagai belanja untuk penyelenggaraan urusan wajib yang: (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial; dan (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standard pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan baik untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal2. Belanja langsung untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) berkenaan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
Dalam APBD Kota
Jambi pendanaan atau anggaran untuk pembangunan dan pengembangan sektor
sanitasi
perkotaan
dijelaskan
pada
Tabel
1.
Tabel
tersebut
2
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5
memperlihatkan rekapitulasi belanja daerah yang dikelompokkan sebagai belanja langsung untuk melaksanakan program dan kegiatan sektor sanitasi tahun 2008 Kota Jambi.
Tabel 1 Rekapitulasi Anggaran Belanja Sektor Sanitasi Kota Jambi tahun 2008 No 1
2
SKPD Keuangan Pemerintah Kota Jambi DKP (Dinas Kebersihan & Pemakaman)
Uraian Belanja (APBD Kota Jambi)
620,507,926,996
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
10,730,600,500
1 3
Dinkes (Dinas Kesehatan Kota)
2 3 1
4 Bapedalda 2 3
5
DPU (Dinas Pekerjaan Umum)
Jumlah Dana (Rp)
1
2 3
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya
1,873,204,700
1,007,063,000
4,675,308,000
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pengawasan dan monitoring TOTAL
18,286,176,200 2.95
Sumber: APBD Kota Jambi, 2008
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sekitar 2,95% anggaran belanja dialokasikan untuk belanja langsung sektor sanitasi. Anggaran belanja sektor sanitasi ini secara umum digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sub-sektor persampahan, air limbah, drainase serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran belanja yang diusulkan tidak hanya untuk membiayai program-program SKPD tetapi juga program lintas SKPD seperti program pemberdayaan masyarakat miskin dan peningkatan dan pengembangan pelayanan prima kepada masyarakat; yang bersifat fisik dan non fisik termasuk kegiatan yang berkaitan dengan penguatan dan pengembangan 6
kapasitas Pokja Sanitasi. Jumlah anggaran belanja untuk sektor sanitasi yang tercantum dalam APBD 2008 sama besar dengan jumlah anggaran belanja untuk sektor sanitasi yang tercantum dalam Rencana APBD (RAPBD) 2008. Anggaran belanja sektor sanitasi untuk tahun 2009 dan seterusnya secara detail menurut urusan, organisanisasi, program dan kegiatan
dapat dilihat pada lembar
Lampiran 3.
2.2 Rencana Tindak Sektor Sanitasi Tahun 2008 Tabel 2 memperlihatkan rekapitulasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan sektor sanitasi yang tercantum dalam APBD 2008.
Tabel 2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi dalam APBD 2008 No 1
SKPD DKP (Dinas Kebersihan & Pemakaman)
Uraian Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1
2
Dinkes (Dinas Kesehatan Kota)
2 3 1
3 Bapedalda 2 3
4
DPU (Dinas Pekerjaan Umum)
1
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Jumlah Dana (Rp) 10,730,600,500
1,873,204,700
1,007,063,000
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya 4,675,308,000
2
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
3
Pengawasan dan monitoring TOTAL
18,286,176,200
Sumber: APBD 2008 Kota Jambi
7
2.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Anggaran belanja Kota Jambi juga digunakan untuk melaksanakan program khusus pemberdayaan yang berkaitan dengan sektor sanitasi; salah satunya adalah peningkatan dan pengembangan pelayanan prima kepada masyarakat melalui program P2WKSS (Program Pemberdayaan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera) yang melibatkan banyak sekali SKPD Kota dan simpul simpul penggerak masyarakat yang dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pada tahun anggaran 2008 dilakukan Program Pembinaan terhadap program P2W-KSS di kelurahan – kelurahan wakil dari tiap Kecamatan sekota Jambi mulai dari bulan Maret sampai dengan akhir bulan Mei 2008. SKPD yang terlibat dalam pembinaan ini antara lain: TP-PKK, Bappeda, PMKS, PDE, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Pertanian, P dan K, Kandepag, BKBKS, Tata Kota, Nakerdupil, Perindagkop, PDAM Tirta Mayang, Bapedalda, Kehutanan, Kebersihan dan Pemakaman, Bina Kesbang, Bag. Hukum Setda dan Bag. Sosial Setda. Didalam menerapkan kebijakan otonomi daerah, sejak tahun 2006 Pemerintah Kota Jambi telah memberikan desentralisasi kewenangan dan pengelolaan
anggaran
(fiskal)
kepada
Kelurahan
yang
pelaksanaannya
diimplementasikan melalui pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Jambi kepada Lurah dan melalui penerapan program Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) sebesar Rp 10 juta per Kelurahan.
2.4 Daftar Usulan Program dan Kegiatan tahun 2008 yang Tidak Dibiayai APBD 2008 Rencana tindak yang memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sektor sanitasi yang menjadi prioritas di tahun 2008 tetapi belum masuk dalam APBD 2008 akan dibahas Pokja Sanitasi Kota dalam kegiatan rutin Pokja di tahun 2008 untuk dijadikan sebagai program dan kegiatan yang dapat diusulkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2008 atau pada tahun anggaran 2009.
8
BAB III RENCANA TINDAK AWAL SEKTOR SANITASI TAHUN 2009
3.1 MUSRENBANGKOT Kota Jambi 2008 Sejak dimulainya desentralisasi pada tahun 1999, sistem perencanaan dan penganggaran di Indonesia berubah dari pendekatan perencanaan top-down menjadi proses perencanaan dua-arah, top-down dan bottom-up, termasuk pendekatan
partisipatif
yang
dikenal
dengan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan (MUSRENBANG). UU Perencanaan Nasional (UU 25/2004) memberikan legitimasi peran Bappeda di tingkat daerah. Sistem daerah mencerminkan sistem nasional dan mencantumkan rencana pembangunan jangka panjang (duapuluh tahun), rencana pembangunan jangka menengah (lima tahun) dan rencana kerja tahunan. Ketiganya harus dipresentasikan (disajikan) dihadapan pertemuan publik, dan harus mencantumkan hasil proses MUSRENBANG. Konsep dasar pembangunan yang diterapkan di Kota Jambi adalah pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dengan pendekatan pembangunan
partisipatif
(participatory
development)
yang
berbasis
pembangunan komunitas (community based development). Dilatarbelakangi oleh perkembangan ini maka pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Kota Jambi tahun 2008 yang dilaksanakan tanggal 11 Maret menjadi sangat penting karena telah memasuki tahun keempat RPJMD. Agar kondisi yang diinginkan benar-benar siap pada tahun 2009, maka dalam MUSRENBANGKOT tahun 2008 akan dicermati dan didiskusikan kelayakan dari berbagai usulan masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah tertampung melalui mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) dan sinkronisasi program dan usulan. Maksud penyelenggaraan MUSRENBANG tingkat Kota adalah untuk melakukan inventarisasi, verifikasi, pengolahan dan penyajian informasi atas usulan SKPD yang merupakan adopsi darihasi MUSRENBANG Kecamatan sehingga menjadi dokumen pendukung yang layak untuk dibahas dalam MUSRENBANGKOT.
9
3.2 Usulan Anggaran Belanja Sektor Sanitasi Tahun 2008 Tabel 4 menggambarkan rekapitulasi usulan anggaran belanja kegiatankegiatan pembangunan bidang sanitasi. Anggaran belanja tersebut diusulkan oleh SKPD terkait (DLH, DPU, Dinas Kesehatan Daerah beserta Unit Kerja yang berada dibawahnya, Bappeda dan Kecamatan) dengan total anggaran belanja untuk sektor sanitasi adalah Rp. 21.129.248,722. Anggaran belanja yang diusulkan ini akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan3 sebagaimana pada Tabel 5. Program dan kegiatan yang diusulkan dalam MUSRENBANGKOT ini telah mencakup seluruh program dan kegiatan yang diusulkan dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) Jambi sub-sektor air limbah, persampahan, dan drainase. Daftar kegiatan yang terangkum dalam MUSRENBANGKOT ini akan diusulkan sebagai masukan untuk Renja-SKPD tahun anggaran 2009. Tabel 3.
Rekapitulasi Usulan Anggaran Belanja untuk Kegiatan Pembangunan Sanitasi Tahun Anggaran 2009 (masih dalam proses pembahasan)
No 1 2
SKPD Keuangan Pemerintah Kota Jambi DKP (Dinas Kebersihan & Pemakaman)
Uraian
Jumlah Dana (Rp)
Belanja (APBD Kota Jambi) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
3
Dinkes (Dinas Kesehatan Kota)
4 Bapedalda
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pencegahan Dan Penanggulangan 3 Penyakit Menular Program Pengendalian Pencemaran Dan 1 Perusakan Lingkungan Program Pengembangan Kinerja 2 Pengelolaan Persampahan 2
3 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
5
DPU (Dinas Pekerjaan Umum)
1
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan lainnya
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 3 Pengawasan dan monitoring TOTAL
2
Sumber: MUSRENBANGKOT Kota Jambi 2008
3
Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13/2006
10
Tabel 4.
Rekapitulasi Usulan Kegiatan Pembangunan Sanitasi Tahun Anggaran 2009 (masih dalam proses pembahasan)
No 1
SKPD DKP (Dinas Kebersihan & Pemakaman)
Uraian Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1
2
Dinkes (Dinas Kesehatan Kota)
2 3 1
3 Bapedalda 2 3
4
DPU (Dinas Pekerjaan Umum)
Jumlah Dana (Rp)
1
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa DanJaringan Pengairan lainnya
2
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
3
Pengawasan dan monitoring TOTAL
Sumber: MUSRENBANGKOT Kota Jambi 2008
3.4 Rencana Tindak Awal Sektor Sanitasi Tahun 2009 Rencana tindak pembangunan sektor sanitasi Kota Jambi tahun 2009 terdiri dari daftar program dan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2008 tetapi tidak dapat dibiayai oleh APBD 2008, dan daftar program dan kegiatan yang disusun dalam SSK Kota Jambi untuk tahun 2009. Sebagai tahap awal proses penyusunan rencana tindak sektor sanitasi untuk tahun 2009, Pokja Sanitasi Kota Jambi telah menyusun program dan kegiatan berdasarkan strategi sanitasi kota (SSK) dalam project digest, dan melakukan proses konsolidasi awal dengan mengelompokkan program dan kegiatan menurut program dan kode program sesuai Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan belum tercakup di dalam rencana tindak ini dan akan dilengkapi kemudian oleh Pokja sanitasi. Tabel 5 memperlihatkan rencana tindak awal tahun 2009 yang telah disusun oleh Pokja Sanitasi Kota Jambi untuk tahun 2009.
11
Tabel 5. Rencana Tindak Awal Sanitasi Tahun 2009 - 2010
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
BAB IV RENCANA TINDAK AWAL SEKTOR SANITASI TAHUN 2010-2012
Sebagai tahap awal proses penyusunan rencana tindak sektor sanitasi untuk tahun 2010 – 2012, Pokja Sanitasi Kota Jambi telah mengidentifikasi kelurahankelurahan yang menjadi area prioritas, menyusun program dan kegiatan berdasarkan strategi sanitasi kota (SSK) dalam project digest, melakukan proses konsolidasi awal dengan mengelompokkan program dan kegiatan sesuai Permendagri
No. 13/2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta menetapkan kriteria. Hanya beberapa program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan belum dituangkan dalam project digest dan akan dilengkapi kemudian oleh Pokja Sanitasi Kota Jambi. Untuk rencana Tindak tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 5. Rencana Tindak tahun 2011 – 2012 belum dibahas secara serius mengingat hal ini akan dibarengkan dengan penyusunan RPJM Kota Jambi setelah Walikota perioda 2009 – 2014 terpilih pada akhir tahun 2008 ini.
27
BAB V PENUTUP Seleksi, konsolidasi dan prioritasi program dan kegiatan merupakan kata kunci dalam penyusunan rencana tindak. SSK Volume 9 ini memuat seluruh program dan kegiatan yang perlu dikonsolidasikan secara komprehensif, diverifikasi, dan diseleksi berdasarkan kriteria prioritas untuk dapat diimplementasikan sesuai ketersediaan anggaran. Seluruh rencana tindak yang disusun oleh Pokja Sanitasi Kota Jambi diharapkan dapat dilaksanakan sehingga akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana serta jasa pelayanan sektor sanitasi dapat ditingkatkan.
28
LAMPIRAN
29
LAMPIRAN 1 FLOWCHART CSS Proses Perencanaan Sektor Sanitasi Dalam gambar di bawah, proses perencanaan tahunan hingga bulan Mei ditunjukkan lebih rinci. Proses ini dimulai dari rancangan awal rencana kerja tahunan (RKPD) yang disusun berdasarkan RPJMD serta hasil kegiatan tahun sebelumnya. Hasilnya menjadi masukan untuk penyusunan Renja-SKPD (rencana kerja sektoral) sebagai bagian akhir dari rancangan SKPD. Draf rencana kerja ini kemudian dipakai dalam proses MUSRENBANG yang melibatkan partisipasi masyarakat. Setelah itu, RKPD ditetapkan dengan mencantumkan hasil proses MUSRENBANG. Berdasarkan RKPD tersebut masing-masing SKPD menyusun Rencana Kerja SKPD. Proses penyusunan rencana tindak merupakan langkah pertama dari proses ini. Pada saat penyusunan desain kegiatan dan penggabungan kegiatan-kegiatan dari beberapa Dinas ke dalam kegiatan-kegiatan terpadu yang lebih besar. Rencana tindak sektor sanitasi menjadi masukan bagi Renja-SKPD dan karena itu akan dicantumkan dalam rencana kerja tahunan. Rencana tindak akan mempunyai jangka waktu yang lebih panjang bukan hanya satu tahun, tetapi harus memiliki target kegiatan tahunan karena keterbatasan penganggaran tahunan atau prioritas pembangunan daerah/kota. Tugas pokja sanitasi kota adalah memprioritaskan kegiatan, menganalisis dan menggabungkan kegiatan, dan akhirnya melakukan advokasi pelaksanaan rencana tindak sebagai bagian dari RKPD dan Renja SKPD. Jan
Draft Project Digests
Ranc. Awal RKPD
Action plan process
Ranc. Renja SKPD
Feb
Actionplan
Ranc. RKPD Filtered
Mar
May
Musrenbang
RKPD
PER Walikota
Renja SKPD
RKA- SKPD
Gambar Proses perencanaan tahunan dan proses rencana tindak
30
LAMPIRAN 2 PROSEDUR PERENCANAAN KOTA Prosedur dan Jangka Waktu Perencanaan Dalam proses perencanaan, beberapa dokumen telah disusun oleh tim kerja yang dibentuk Pemerintah Kota dalam bentuk dokumen perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan termasuk anggaran. Kota Jambi telah memberlakukan prosedur perencanaan ini dan setiap tahun selalu dikaji berbagai kekurangan dan kelebihan serta dicari upaya-upaya peningkatan dan penyempurnaannya. Tabel berikut memberikan gambaran tentang berbagai dokumen perencanaan daerah tersebut.
Tabel Dokumen Perencanaan Daerah Singkatan Nama Pemerintah daerah RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJMD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Dinas Renstra-SKPD Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Renja-SKPD Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD Rencana Kerja dan Anggaran - SKPD
Tipe
Jangka Waktu
Rencana pembangunan jangka panjang daerah Rencana pembangunan jangka menengah daerah Rencana tahunan pemerintah daerah
Rencana 20 tahun
Rencana strategis tingkat dinas Rencana kerja tingkat dinas Rencana kerja dan anggaran sektoral pemerintah daerah
Rencana 5 tahun
Rencana 5 tahun
Rencana tahunan
Rencana tahunan Rencana tahunan
Penyusunan Anggaran Tahunan dan Prosedur Revisi Berdasarkan program multi-tahun, rencana kerja disusun di tingkat sektor oleh semua Dinas/Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD), dan hasilnya adalah Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Semua Renja SKPD ini dipadukan dan dirangkai dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Gambar di bawah ini menunjukkan proses perencanaan dan penganggaran tahunan, dalam rangkaian yang dimulai dari masukan dari dokumen perencanaan multi-
31
tahun hingga penetapan anggaran tahunan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Dalam gambar tersebut proses MUSRENBANG tidak ditunjukkan, walau kenyataannya proses ini terjadi dalam bagian pertama proses perencanaan selama periode Januari hingga Mei setiap tahun. Proses perencanaan sektor sanitasi tidak dilakukan terpisah tetapi menjadi satu kesatuan dalam proses perencanaan formal seperti diuraikan di atas. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa bagian pertama proses perencanaan tahunan ini yang akan menghasilkan RKPD, sehingga sektor sanitasi harus disatukan dan menjadi bagian dan prioritas dalam RKPD.
32
Gambar Proses Perencanaan Tahunan
33
LAMPIRAN 3 ANGGARAN BELANJA SEKTOR SANITASI APBD 2008 KOTA JAMBI
34
35
36
37
