KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Menurut PP No 71 Tahun 2010 ttg SAP)

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Menurut PP No 71 Tahun 2010 ttg SAP)

 Latar Belakang Terbitnya SAP  Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan  Pengakuan, pengukuran dan Penyajian/pengungkapan  Pernyataan SAP tedi – last 09/16

LATAR BELAKANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1) Terbitnya UU no 22 Tahun 1999 ttg Otonomi Daerah – dengan fokus tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, efektif,dan akuntabel. 2) Terbitnya UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat kekuasaan pengelolaan keuangan negara, APBN/APBD, hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Bank Indonesia (Bank Sentral), Pemerintah Daerah, luar negeri (negara/lembaga), Perusahaan privat, dan organisasi nir laba. – UU tsb menandai dimulainya Reformasi Keuangan Negara. 3) Terbitnya UU no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. – dengan fokus desentralisasi yang menekankan kepada efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah dan good governance.

Lanjutan : Latar Belakang ...

Reformasi keuangan negara mendorong lahirnya Standar Akuntansi Pemerintahan melalui PP No 24 tahun 2005 yang diganti dengan PP No 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut merupakan prinsipprinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintahan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan diartikan sebagai serangkaian prosedur pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi serta operasi keuangan negara. Sejalan dengan otonomi daerah, sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat Pemerintah Pusat diatur dengan peraturan Menteri Keuangan, sedangkan pada tingkat Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan Gubernur/Walikota/Bupati

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN. Karakteristik tujuan dan pelaporan keuangan negara dipengaruhi oleh lingkungan operasional organisasi pemerintahan. Lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan tujuan dan pelaporan keuangan negara adalah : 1) Struktur pemerintahan dan pelayanan yg diberikan, dgn ciri (1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan ; (2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan pemerintah ; (3) adanya pengaruh proses politik, dan ; (4) hubungan pembayar pajak dengan pelayanan pemerintah. 2) Keuangan pemerintah, dengan ciri : (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian ; (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan ; (3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

Lanjutan : Kerangka Konseptual…

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki tujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna (masyarakat ; DPR/D ; Lembaga Pengawas ; Lembaga Pemeriksa ; Pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman ; Pemerintah). Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing pengguna. Pemerintah harus mempertimbangkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bagi keperluan : 1) perencanaan, 2) pengendalian, dan 3) pengambilan keputusan.


Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan, yaitu : 1) Pemerintah Pusat, 2) Pemerintah Daerah, 3) Satuan Organisasi pada pemerintah pusat/daerah, 4) organisasi lain yang ditentukan oleh UU. Penetapan entitas pelaporan mempertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, penguasaan aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.


Laporan keuangan terutama digunakan untuk : 1) membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiyaan dengan anggaran yang ditetapkan ; 2) menilai kondisi keuangan ; 3) mengevaluasi efektifitas dan efisiensi entitas pelaporan, 4) menentukan kepatuhannya kepada regulasi/hukum. Laporan keuangan tersebut disusun untuk kepentingan : 1) Akuntabilitas 2) Manajemen 3) Transparansi 4) Keseimbangan antar generasi


Tujuan pelaporan keuangan secara rinci menyediakan informasi mengenai : 1) Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 2) Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 3) Jml sumber daya yang digunakan serta hasil yang dicapainya. 4) Pendanaan seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas. 5) Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari penerimaan pajak dan pinjaman. 6) Perubahan (kenaikan/penurunan) posisi keuangan entitas pelaporan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan..


Asumsi dasar yang dibangun dalam pelaporan keuangan dengan maksud agar standar akuntansi pemerintahan dapat diterapkan adalah : 1) Kemandirian entitas dlm pengelolaan anggaran, 2) Kesinambungan entitas, 3) Keterukuran dalam satuan uang.


Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, yaitu : 1) Relevan, artinya bahwa laporan keuangan dapat dihubungkan dengan tujuan penggunaannya, memiliki manfaat umpan balik, prediktif, tepat waktu dan lengkap. 2) Andal, artinya laporan keuangan disajikan secara jujur, dapat diverifikasi, dan objektif. 3) Dapat dibandingkan, artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. 4) Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh users.

…lanjutan ; kerangka konseptual

Prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah : 1.Basis akuntansi 2.Prinsip nilai historis 3.Prinsip realisasi 4.Prinsip substansi mengungguli bentuk formal 5.Prinsip periodisitas 6.Prinsip konsistensi 7.Prinsip pengungkapan lengkap 8.Prinsip penyajian wajar.

…lanjutan : kerangka konseptual

Faktor yang menjadi kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah adalah : 1. Materialitas 2. Pertimbangan biaya dan manfaat 3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Catatan : Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan.


Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merinci laporan keuangan yang harus disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan keuangan, yaitu : A. Laporan Pelaksanaan Anggaran (Budgetary Reports) : 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) B. Laporan Finansial (Financial Reports) : 3) Neraca 4) Laporan Operasional (LO) 5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE 6) Laporan Arus Kas (LAK) 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)


Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan menggunakan Basis akuntansi Akrual untuk pemgakuan :  Pendapatan – LO, dan beban  unsur pada LO.  Aset, kewajiban, dan ekuitas  unsur pada Neraca Penggunaan Basis Kas masih memungkinkan bila ada peraturan perundang-undangan mewajibkan demikian, misalnya pada LRA untuk pengakuan :  Pendapatan – LRA, dan Belanja,  Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan

PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PENGAKUAN. Pengakuan dalam akuntansi  proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian/peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatanLRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan. Pengakuan atas suatu kejadian/peristiwa dalam akuntansi mempertimkan aspek materialitas.

…

Kriteria Pengakuan suatu kejadian/peristiwa : 1. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi dari suatu kejadian/peristiwa tsb akan mengalir ke/dari entitas pelaporan ybs.  Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan. 2. Kejadian/peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal  Kriteria pengakuan didasarkan pada : (a) nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya, atau ; (b) hasil estimasi yang layak.

…

PENGUKURAN. Pengukuran dalam akuntansi  proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis menggunakan mata uang rupiah, dan bila terdapat transaksi dalam mata uang asing maka dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. PENYAJIAN/PENGUNGKAPAN. Penyajian/pengungkapan dalam akuntansi  memberikan informasi keuangan berikut penjelasanya secara terstruktur dalam laporan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat memberikan manfaat bagi penggunanya.

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.

Standar Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Standar tersebut dikembangkan dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan bentuk standarisasi pengaturan dalam perlakuan akuntansi (pengakuan dan pengukuran) dan penyajian/pengungkapannya dalam laporan keuangan.

Lanjutan : Pernyataan SAP

SAP Terdiri atas :  PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan  PSAP 02 : Laporan Realisasi Anggaran  PSAP 03 : Laporan Arus Kas  PSAP 04 : Catatan Atas Laporan Keuangan  PSAP 05 : Akuntansi Persediaan  PSAP 06 : Akuntansi Investasi  PSAP 07 : Akuntansi Aset Tetap  PSAP 08 : Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan  PSAP 09 : Akuntansi Kewajiban  PSAP 10 : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa  PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian  PSAP 12 : Laporan Operasional

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN (Menurut PP No 71 Tahun 2010 ttg SAP)

Recommend Documents