GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Sosialisasi PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Jakarta, 14 Desember 2010
www.ksap.org
DASAR HUKUM Psl 1 UU17/2003
• Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih • Belanja negara/daerah adalah kewajiban ke ajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
• Ketentuan mengenai pengakuan dan Psl 36 ayat y ((1)) pengukuran p g pendapatan p p dan belanja j UU 17/2003 berbasis akrual dilaksanakan selambatlambatnya dalam 5 (lima) tahun • Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis Psl 70 ayat (2) UU 1/2004 akrual k l dilaksanakan dil k k selambat-lambatnya l b tl b t tahun anggaran 2008 www.ksap.org
PENYUSUNAN SAP AKRUAL • SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan
dalam PP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector S Accounting Standards S ( S S) dan (IPSAS) memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. • Pertimbangan: – SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual, – Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat kesinambungannya.
www.ksap.org
KRONOLOGIS SAP AKRUAL 1. Dengar Pendapat (hearing hearing)) telah dilaksanakan dari tahun 2007 sampai tahun 2008 2 September 2. S t b 2008 2008,, konsultasi k lt i ke k DPR 3. Desember 2008 2008,, draft final telah disampaikan ke BPK untuk dimintakan pertimbangan 4. Februari 2009 2009,, Surat Pertimbangan BPK 5. Agustus 2009, 2009, RPP SAP Akrual disampaikan ke Menkeu dan Menhukham 6. November 2009 2009--Juni 2010 2010,, pembahasan dengan Menhukham 7. Juli 2010 2010,, RPP SAP Akrual disampaikan ke Mensesneg 8. Oktober 2010 2010,, terbit PP 71 71//2010 SAP Akrual www.ksap.org
LINGKUP PENGATURAN PP 71 71/2010 /2010 (PENJELASAN UMUM)
• Meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual • SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas • SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yyang g belum siap p untuk menerapkan p SAP Berbasis Akrual
www.ksap.org
PENERAPAN BASIS AKRUAL (PASAL 7)
• Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat p dari p p dilaksanakan secara bertahap penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual • Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah i t h pusatt di diatur t d dengan P Peraturan t Menteri Keuangan • Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri www.ksap.org
PERUBAHAN PSAP (PASAL 5)
• Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP perubahan tersebut diatur dengan PSAP, Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan • Rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP
www.ksap.org
STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL (LAMPIRAN I)
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1. 1 PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4. 4 PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7 PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 7. 8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9 PSAP Nomor 9. N 09 tentang t t Akuntansi Ak t i Kewajiban; K jib 10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11 PSAP Nomor 11. N 11 tentang Laporan L Keuangan K Konsolidasian; K lid i 12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional. www.ksap.org
KERANGKA KONSEPTUAL
• Dimodifikasi dan diperbarui p sehingga menjadi Kerangka Konseptual berbasis akrual
Page 9
www.ksap.org
30/12/2010 www.ksap.org
KOMPONEN LK 1. Laporan Realisasi Anggaran 2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 2. (SAL) 3. 3 Neraca 4. Laporan Arus Kas 5. Laporan Operasional 6. Laporan Perubahan Ekuitas 7. Catatan atas Laporan p Keuangan g
Page 10
www.ksap.org
30/12/2010 www.ksap.org
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (1 (1--2) • Menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja transfer belanja, transfer, surplus/defisit surplus/defisit-LRA, LRA dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode • Untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan (statutory)
Page 11
www.ksap.org
30/12/2010 www.ksap.org
STRUKTUR LRA (2 (2--2) • • • • • •
Page 12
Pendapatan-LRA Belanja Transfer Surplus/defisit-LRA Pembiayaan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)
www.ksap.org
30/12/2010 www.ksap.org
LAPORAN PERUBAHAN SAL •
Page 13
Melaporkan mutasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang merupakan akumulasi saldo SiLPA/SiKPA dari LRA
www.ksap.org
30/12/2010 www.ksap.org
STRUKTUR LP SAL • Saldo Anggaran Lebih awal; • Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; • Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; b j l • Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebel mn a dan Sebelumnya; • Lain-lain
Page 14
www.ksap.org
30/12/2010 www.ksap.org
NERACA • Aset • Kewajiban • Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke EDL, EDI, EDC) Ekuitas merupakan surplus/defisit Laporan Operasional atau selisih antara pendapatan dan beban akrual
Page 15
www.ksap.org
30/12/2010 www.ksap.org
LAPORAN OPERASIONAL • Pendapatan-LO dari kegiatan operasional • Beban dari kegiatan operasional • Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila bil ada d • Pos luar biasa, bila ada • Surplus/defisit-LO
Page 16
www.ksap.org
30/12/2010 www.ksap.org
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS • Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal, awal Surplus/Defisit-LO Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana
Page 17
www.ksap.org
30/12/2010 www.ksap.org
HUBUNGAN ANTAR LAPORAN ¾ Laporan Finansial: LO ÆLaporan Perubahan Ekuitas ÆNeraca ¾ Laporan Pelaksanaan Anggaran: LRA ÆLaporan Perubahan SAL
Page 18
www.ksap.org
30/12/2010 www.ksap.org
STRATEGI PENERAPAN SAP SAP AKRUAL (1 (1--2)
2010
• Penerbitan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual • Mengembangkan Framework Akuntansi Berbasis Akrual dan BAS • Sosialisasi S i li i SAP Berbasis B b i Akrual Ak l
2011
• Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi; • Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan detail requirement) • Pengembangan kapasitas SDM
2012
• Pengembangan Sistem Akuntansi dan TI (lanjutan) • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
www.ksap.org
STRATEGI PENERAPAN SAP SAP AKRUAL (1 (1--2)
2013
• Piloting beberapa KL dan BUN • Reviu, Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
2014 0
• Parallel Run dan Konsolidasi seluruh LK • Reviu, Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem g g kapasitas p SDM ((lanjutan) j ) • Pengembangan
2015
• Implementasi I l iP Penuh h • Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
www.ksap.org
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lt. 2, Kementerian Keuangan Jl B Jl. Budi di Utomo Ut N 6 No. 6, Jakarta J k t Pusat P t Telepon/Fax (021) 352 4551 Website: www.ksap.org Email:
[email protected] webmaster@ksap org
www.ksap.org
