DASAR 1
UNDANG UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2
UURI no. 31 Tahun 1999 ttg pemberantasan tp. korupsi sebagaimana yang telah di ubah dengan UURI No. 20 Tahun 2001 ttg perubahan atas UURI No 31 Tahun 1999
3
Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4
SURAT EDARAN KEPALA LKPP NOMOR 3 TAHUN 2015 TTG PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI E-PURCHASING
5
Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Madiun Nomor : 027/340/401.012/2017 tentang permohonan Narasumber dalam rangka kegiatan bimbingan teknis pengendalian pengadaan barang jasa
SEKILAS TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH
PBJ ….!??? PBJ pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna utk mendapat atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dg menggunakan metoda dan proses tertentu utk dicapai kesepakatan harga, waktu, & kesepakatan lainnya Tujuan diberlakukannya Peraturan ttg PBJ (Keppres DLL) ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan berdasarkan prinsip2 PBJ secara efisien (dana, daya, waktu yg singkat), efektif (manfaat & tepat sasaran), terbuka & bersaing (persaingan sehat), transparan (semua info ttg PBJ terbuka utk masy), adil/tidak diskriminatif (tidak memihak), dan akuntabel (sasaran fisik, keuangan, manfaat).
PENTAHAPAN PBJ TAHAP PERSIAPAN PENGADAAN
perencanaan pengadaan; (utk penentuan paket pengadaan dg memaksimalkan produksi DN (Dalam Negeri) dan perluasan kesempatan bagi usaha kecil tmsk koperasi kecil) pembentukan panitia, penetapan sistem/metode pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan, penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), serta penyusunan dokumen pengadaan.
TAHAP PROSES PEMILIHAN PENYEDIA B/J (LELANG)
Kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan.
Mulai dari PENGUMUMAN S/D PENETAPAN PEMENANG/PENYEDIA B/J
METODE PD DSRNYA MENGGUNAKAN LELANG UMUM TETAPI DPT METODE TERTENTU
Lanjutan ..... TAHAP PENANDATANGANAN & PELAKSANAAN KONTRAK
Tahap pelaksanaan kontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari pemenuhan hak dan kewajiban antara pihak penyedia barang dan pengguna barang yang terikat dalam suatu perikatan dalam rangka memperoleh barang dan jasa sesuai dengan kepentingan masing-masing secara adil.
Mulai dari PENYUSUNAN KONTRAK s/d PENYERAHAN PEKERJAAN DAN PEMBAYARAN
E-Purchasing 1.
Pasal 110 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ttg Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melakukan e-Purchasing TERHADAP Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I
2.
Kewajiban K/L/D/I melakukan e-Purchasing sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikecualikan dalam hal : a. Barang/Jasa belum tercantum dalam e-Cata;ogue; b. Spesifikasi tekhnis barang/jasa yang tercantum pada e-Catalogue tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis yang dibutuhkan oleh K/L/D/I; c. Penyedia barang / jasa tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi; d. Penyedia barang/jasa tidak mampu menyediakan barang baik sebagian maupun keseluruhan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang (stock); e. Penyedia barang / jasa tidak mampu melayani pemesanan barang / jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang / jasa; f. Penyedia barang/jasa tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menyetujui pesanan barang/jasa; g. Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dalam sistem transaksi ePurchasing; dan/atau h. Harga Katalog Elektronik pada komoditas online shop dan hasil negosiasiharga barang/jasa melalui e-Purchasing untuk komoditas online shop pada periode penjualan, jumlah, merk, tempat, spesifikasi tekhnis, dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga yang diadakan selain melalui e-Purchasing
3.
Tata cara e-Purchasing diatur pada angka 5 Surat Edaran Kepala LKPP nomor 5 Tahun 2015 yang tahapannya mulai dari penyampaian permintaan secara tertulis dari PPK yang mengacu pada spesifikasi tekhnis barang, harga barang, dan penyedia yang tercantum dalam katalog elektronik, sampai penerbitan bukti pembelian. Proses pelaksanaan E-Purchasing tersebut cukup sederhana sehingga memungkinkan K/L/D/I untuk memenuhi kebutuhan barang secara efektif dan efisien tanpa melalui proses lelang. Pelaksanaan E-Purchasing dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, atau oleh Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan institusi.
Organisasi Pengadaan Berdasarkan PERPRES No. 54 Thn.2010 ( Pasal 7 ) 1. Terdiri dari : PA / KPA 2.
Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas:
PPK Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
3.
• PA/KPA • PPK • Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksaan Pengadaan Barang/Jasa.
Penjelasan
Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, tim pelaksana Swakelola, dan lain-lain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK.
PARA PIHAK DALAM PROSES PENGADAAN Hubungan Kerja
ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH PROSES PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH
PERSIAPAN PENGADAAN
PENETAPAN PEMENANG
ASPEK HUKUM ADMINISTRASI
PENANDATANGANAN KONTRAK
PELAKSANAAN KONTRAK
ASPEK HUKUM PERDATA
ASPEK HUKUM PIDANA
Konsekuensi Hukum Akibat Hubungan Hukum Antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Uji Materiil (Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1985 Jo Pasal 31 A UU No. 5 Tahun 2004) 1. Sanggahan dan Sanggah Banding (Pasal 81 Perpres 54 Tahun 2010)
1. Hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa 2. Keputusan pejabat TUN 3. Gugatan/sengketa 4. Judical review
SOMASI
2. PERMOHONAN
3. GUGATAN
4. LAPORAN /PENGADUAN
TUN (Pasal 1 Butir 5 Jo Pasal 53 Ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986) Perdata (Pasal 118 HIR Jo Pasal 1365 KUHPerdata Jis Wanprestasi) KPPU Pasal 38 Ayat 1 (UU No 5 Tahun 1999)
Arbitrase (Pasal…. UU No 30 Th 1999)
Pidana (Pasal 1 butir 24 Jo Pasal 108 KUHAP)
TINDAK PIDANA KORUPSI Sebagaimana diatur dalam UURI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, KORUPSI secara umum dijelaskan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
KATEGORI KORUPSI
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH : ① Penyedia Barang/Jasa, dan ② Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa a) Pengguna Anggaran. b) Kuasa Pengguna Anggaran. c) Pejabat Pembuat Komitmen. d) Kelompok Kerja ULP. e) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. f) PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegaiatan)
TITIK RAWAN DAN POTENSI PENYIMPANGAN
Lanjutan .....
Lanjutan .....
Lanjutan .....
Lanjutan .....
KETENTUAN PENGADUAN Jika ditemukan Indikasi penyimpangan
JIKA PENGADUAN DITUJUKAN KE APIP
Penyedia/ Masyarakat
APIP & LKPP
Ditemukan KKN & didukung bukti-bukti
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
Membuat hasil telaah/kajian dituangkan dalam laporan
BPKP
Aparat penegak hukum KPK Kejaksaan Polri LKPP
PENJELASAN : 1. Penyedia/ masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP disertai bukti-bukti yang kuat; 2. APIP K/L/D/I dan LKPP menindaklanjuti pengaduan tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi; 3. Jika terdapat indikasi KKN, dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dapat dilaporkan kepada Instansi yang berwenang dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.
Lanjutan ..... JIKA PENGADUAN DITUJUKAN KE APARAT PENEGAK HUKUM (POLRI) LIDIK TERBUKA -Wawancara -Interograsi - Koord dg Ahli
BUAT REN LIDIK
INFO/LAP diteliti
LAPORAN INFORMASI BUAT REN BUT
INSPEKTORAT BPK / BPKP INTLJEN DPR LSM MASY DLL
SESUAI DENGAN PASAL 3 PP No 71 Th 2000 TTG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
LIDIK
Tuangkan dlm Bentuk BA Ket Tanpa Projustitis
LIDIK TERTUTUP -Observasi -Undercover -Surveillance
E K S P O S E I N T E R N
BUKAN TPK / TDK TERBUKTI
CUKUP BUKTI
BELUM CUKUP BUKTI
L A P O R A N P O L I S I
P E N Y I D I K A N
SANKSI
Lanjutan .....
Lanjutan .....
KETENTUAN PIDANA 30 BENTUK / JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI DAPAT DIKELOMPOKAN
1.
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA : PASAL 2 & 3
2.
SUAP MENYUAP : PASAL 5, 6, 11, 12 & 13
3.
PENGGELAPAN DLM JABATAN : PASAL 8, 9, 10
4.
PEMERASAN : PASAL 12 HURUF E, G & F
5.
PERBUATAN CURANG : PASAL 7 & 12
6.
BENTURAN KEPENTINGAN DLM PENGADAAN : PASAL 12 HURUF I
7.
GRATIFIKASI : PASAL 12 B & C
1.
MERINTANGI PROSES RIKSA TPK ( PASAL 21 )
2.
TIDAK BERIKAN REKENING TSK ( PASAL 22, 28 )
3.
BANK TDK BERIKAN KET REK TSK ( PASAL 22, 29 )
4.
SAKSI/AHLI TDK BERIKAN KET / KET PALSU ( PASAL 22, 35 )
5.
ORG YANG PEGANG RHS JABATAN TDK BERIKAN KET / KET PALSU ( PASAL 22, 36 )
6.
SAKSI YANG BUKA IDENTITAS PELAPOR ( PASAL 24, 31 )
TINDAK PIDANA KORUPSI UU NO.31/1999 UU NO.20/2001
TINDAK PIDANA LAIN YG BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI
Strategi mencegah terjadinya tindak pidana dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus mengikuti :
PRINSIP PENGADAAN
Lanjutan ..... ETIKA PENGADAAN & GOOD GORVENANCE
TERIMA KASIH!!!
