1
PROGRAM PENGAWASAN MELEKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL POLRI GUNA MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH PERSONIL POLRES SEMARANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMDAGRI
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kepercayaan masyarakat merupakan tujuan atau out comes yang ingin diraih oleh Polri dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.1 Kondisi riil untuk menilai keberhasilan Polri dalam melaksanakan tugas pokok tersebut antara lain ditentukan oleh kualitas moral dan profesionalisme serta persepsi masyarakat terhadap kinerja Polri. Profesionalisme merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari jika menginginkan kinerja yang baik. Selain itu juga tidak boleh mengesampingkan aspek moralitas personil dalam melaksanakan tugas. Profesionalisme dan moralitas yang baik dalam
1
Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2
pelayanan masyarakat akan menghasilkan kinerja yang kreatif dan bersih dari KKN.2 Namun dalam kenyataannya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri senantiasa mengalami pasang surut. Penilaian positif yang dibangun sebagai komitmen menuju profesionalisme Polri, ternyata sering 'dikotori' oleh ulah oknumnya sendiri sehingga Polri sulit untuk keluar dari penilaian negatif masyarakat. Fenomena ini tampaknya menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Polri. Menyelaraskan dengan visi, misi, dan program Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo dalam konteks sistem politik Indonesia, dengan Nawa Cita dan program revolusi mental, yang harus dijabarkan oleh setiap kementerian, lembaga, dan instansi pemerintahan, termasuk Polri. Sebagai organisasi yang berada dalam struktur pemerintahan, Polri dituntut untuk melakukan revolusi mental dalam setiap pelaksanaan tugas pokok Polri, baik dalam penegakan hukum, pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman, maupun pelayanan masyarakat. Fokus revolusi mental Polri telah ditegaskan oleh Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti, pada karakter, jati diri, perilaku, moralitas, mentalitas, dan kepribadian anggota Polri yang didasari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Polri harus mampu mengubah mindset dan culture set organisasi secara cepat sehingga akan mampu menggerakkan revolusi mental dalam setiap kesatuan Polri, baik di tingkat Mabes, Polda, Polres, Polsek, maupun Babinkamtibmas. Paradigma polisi sipil dan community policing harus mampu dijadikan modal untuk melakukan revolusi mental Polri yang nyata, kongret, dan riil dalam tugas pokok Polri.
2
18
Manajemen Pemeliharaan Keamanan, ceramah Kuliah Sespimmen Polri, Lembang, hal
3
Revolusi mental merupakan „resep‟ yang sangat mujarab untuk mengubah mentalitas Polri. Hal itu sebenarnya sejalan dengan reformasi Polri yang digariskan melalui reformasi instrumental, struktural, dan kultural. Revolusi mental Polri sebenarnya telah dilaksanakan Polri dengan melakukan reformasi kultural Polri dengan sasaran perubahan pada mindset dan culture set anggota Polri. Salah
satu
langkah
yang
dapat
ditempuh
untuk
menciptakan
kepercayaan masyarakat adalah dengan mewujudkan personil Polri yang bermoral sesuai
etika profesinya, dan profesional dalam pelaksanaan
tugasnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka salah satu caranya adalah dengan melakukan pengawasan melekat kepada seluruh anggota. Pengawasan melekat dilakukan kepada setiap
anggota dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat agar senantiasa sejalan dengan aturan hukum dan etika profesi Polri, diharapkan bentuk pengawasan melekat akan mencegah sekaligus menghilangkan perilaku negatif yang masih sering dilakukan oleh anggota Polri, oleh karena itu setiap unsur pimpinan dalam tubuh Polri diharapkan agar senantiasa melakukan pengawasan melekat kepada anggota yang menjadi bawahannya secara berjenjang. Demikian pula yang harus dilakukan oleh unsur pimpinan pada satuan Polres Semarang beserta seluruh jajarannya agar melakukan pengawasan melekat secara berjenjang kepada seluruh personilnya, sehingga akan terwujud personil Polres Semarang yang bermoral dan profesional bebas dari penyalahgunaan nrkoba dalam rangka Kamdagri B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam Naskah Karya Perorangan ini adalah: “Bagaimana penerapan program pengawasan melekat sebagai implementasi revolusi
4
mental Polri guna mencegah penyalahgunaan narkoba oleh personil Polres Semarang dalam rangka mewujudkan kamdagri dapat dilakukan” C. Pokok-pokok persoalan Untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut di atas, maka perlu ditentukan pokok-pokok persoalan yang menyertainya. Penulis merumuskan pokok persoalan sebagai berikut: 1.
Bagaimana
menyiapkan
dukungan
sumber
daya
manusia
pelaksana pengawasan melekat yang dimiliki Polres Semarang agar dapat melakukan pengawaan melekat kepada personil bawahannya. 2.
Bagaimana menyusun sistem pengawasan melekat secara efektif guna mewujudkan personil yang bermoral, profesional dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
D. Ruang lingkup Ruang lingkup penulisan naskah ini dibatasi pada upaya menerapkan program pengawasan melekat sebagai implementasi revolusi mental Polri guna mencegah penyalahgunaan narkoba oleh personil Polres Semarang dalam rangka mewujudkan kamdagri. E. Maksud dan tujuan 1.
Maksud Naskah Karya Perorangan ini disusun dengan maksud untuk menggambarkan penerapan program pengawasan melekat sebagai implementasi
revolusi
mental
Polri
guna
mencegah
penyalahgunaan narkoba oleh personil Polres Semarang dalam rangka mewujudkan kamdagri. 2.
Tujuan Adapun tujuan dari penulisan Naskah Karya Perorangan ini adalah:
5
a.
Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti seleksi pendidikan di Sespimmen Polri Dikreg ke-56 T.A 2016.
b.
Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap organisasi, khususnya sebagai wujud kebanggan penulis terhadap Satuan Polres Semarang agar senantiasa dapat menolong, melayani dan melindungi masyarakat dan menjadikan personil Polres Semarang sebagai sosok penegak hukum yang profesional.
F. Metode dan Pendekatan 1.
Metode Dalam menulis Naskah Karya Perorangan ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis fenomena serta
fakta-fakta yang berhubungan
dengan pengawasan melekat dan segala persoalannya yang terjadi dalam fenomena adanya penyalahgunaan narkoba oleh personil Polres Semarang. 2.
Pendekatan Penulisan ini menggunakan pendekatan Manajemen Strategik yakni manajemen yang memperhatikan faktor lingkungan strategi baik yang bersifat internal maupun eksternal.
G. Sistematika Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis membuat sistematika yang tersusun menjadi beberapa bab yang saling berhubungan satu sama lain, sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Membahas tentang latar belakang yang mendorong penulis
untuk
melakukan
penulisan,
disertai
permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan naskah ini, juga pokok-pokok persoalan, ruang lingkup,
6
maksud dan tujuan penulisan, metode yang digunakan serta pengertian utama yang terdapat dalam tulisan ini. BAB II
LANDASAN TEORI Membahas tentang teori atau konsep yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penulisan, kemudian dijadikan pisau analisa untuk mengupas kondisi faktual sehingga
mendapatkan
kondisi
ideal
dan
upaya
pemecahan masalah. BAB III
KONDISI
UPAYA
PENERAPAN
PROGRAM
PENGAWASAN MELEKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI REVOLUSI
MENTAL
POLRI
GUNA
MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH PERSONIL POLRES
SEMARANG
DALAM
RANGKA
MEWUJUDKAN KAMDAGRI SAAT INI Pada Bab ini akan dibahas tentang kondisi faktual dari sumber daya manusia pelaksana pengawasan melekat yang
dimiliki
pengetahuan,
Polres
Semarang
keterampilan
baik
dari
maupun perilaku,
sisi serta
sistem pengawasan melekat yang dilaksanakan saat ini oleh unsur pimpinan Polres Semarang selaku pelaksana pengawasan melekat baik pada sebelum, pada saat pelaksnaan tugas maupun pada saat di luar jam dinas. BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAYA PENERAPAN PROGRAM PENGAWASAN MELEKAT SEBAGAI POLRI
IMPLEMENTASI
GUNA
REVOLUSI
MENCEGAH
MENTAL
PENYALAHGUNAAN
NARKOBA OLEH PERSONIL POLRES SEMARANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMDAGRI Membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya
permasalahan
belum
terselenggaranya
pengawasan melekat, baik itu yang bersifat internal yakni
7
kekuatan dan kelemahan, maupun faktor eksternal yakni peluang dan kendala. BAB V
KONDISI
UPAYA
PENERAPAN
PROGRAM
PENGAWASAN MELEKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI REVOLUSI
MENTAL
POLRI
GUNA
MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH PERSONIL POLRES
SEMARANG
DALAM
RANGKA
MEWUJUDKAN KAMDAGRI YANG DIHARAPKAN Membahas tentang kondisi yang dikehendaki
yang
merupakan kondisi ideal dari pengawasan melekat yang mampu mewujudkan personil Polres Semarang yang bermoral dan profesional dalam rangka Kamdagri BAB VI
UPAYA
PENERAPAN
MELEKAT MENTAL
SEBAGAI
PROGRAM
PENGAWASAN
IMPLEMENTASI
POLRI
GUNA
REVOLUSI MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH PERSONIL POLRES
SEMARANG
DALAM
RANGKA
MEWUJUDKAN KAMDAGRI. merupakan pembahasan mengenai upaya-upaya dari penulis yang dirumuskan melalui
langkah-langkah
pemecahan
masalah
dan
dideskripsikan dengan pendekatan manajemen strategik seperti membuat visi dan misi, menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan strategi dan kebijakan untuk diimplementasikan dalam bentuk rencana aksi (action plan) pengawasan melekat guna mewujudkan personil Polres Semarang yang bermoral dan profesional dalam rangka Kamdagri BAB VII
PENUTUP Merupakan akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan sebagai gambaran dari keseluruhan penulisan dan rekomendasi dari penulis sebagai sumbangan pemikiran
8
mengenai penerapan program pengawasan melekat guna mewujudkan personil Polres Semarang yang bermoral dan profesional dalam rangka Kamdagri H. Pengertian-pengertian
1.
Implementasi Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Kalau diibaratkan dengan sebuah rancangan bangunan yang dibuat oleh seorang Insinyur bangunan tentang rancangan sebuah rumah pada kertas kalkirnya maka impelemntasi yang dilakukan oleh para tukang adalah rancangan yang telah dibuat tadi dan sangat tidak mungkin atau mustahil akan melenceng atau tidak sesuai dengan rancangan, apabila yang dilakukan oleh para tukang tidak sama dengan hasil rancangan akan terjadi masalah besar dengan bangunan yang telah di buat karena rancangan adalah sebuah proses yang panjang, rumit, sulit dan telah sempurna darisisi perancang dan rancangan itu. Maka
implementasi
kurikulum
juga
dituntut
untuk
melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya untuk dijalankan dengan segenap hati dan keinginan kuat, permasalahan besar akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesia-sian antara rancangan dengan implementasi. Rancangan kurikulum dan impelemntasi kurikulum adalah sebuah sistem dan membentuk sebuah garis lurus dalam hubungannya
(konsep
linearitas)
dalam
arti
impementasi
9
mencerminkan rancangan, maka sangat penting sekali pemahaman guruserta aktor lapangan lain yang terlibat dalam proses belajar mengajar sebagai intikurikulum untuk memahami perancangan kuirkulum dengan baik dan benar. 3 2.
Pengawasan melekat Adalah
serangkaian
kegiatan
yang
bersifat
sebagai
pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya,
secara
preventif
atau
refresif
agar
pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan perundang-undangan yang berlaku.4 Konsep pengawasan melekat sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan secara terus menerus yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya baik pejabat struktur maupun Pembina fungsi yang bersangkutan secara preventif atau refresif agar tugas bawahannya berjalan secara berdaya guna dan sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan tugas-tugas umum dan pembangunan kebijaksanaan, rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.
Revolusi Mental Revolusi mental Polri adalah perubahan mental setiap anggota Polri yang pikiran
masyarakat
dilakukan dengan mampu merebut hati dan sehingga
masyarakat
akan
mendukung
eksistensi Polri. Karakter anggota Polri dalam memelihara Kamtibmas dalam revolusi mental harus ditampilkan secara halus, sopan, santun, dan 3
http://el-kawaqi.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html, diunduh pada tanggal 17 Desember 2016, pukul 20.00 wib. 4 Lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989.
10
simpatik di tengah masyarakat. Upaya memelihara kamtibmas harus sejauh mungkin meninggalkan budaya dan mentalitas arogan, militeristis, antagonistis, brutal, dan kasar yang justru akan menimbulkan antipati publik kepada Polri. Polri harus mampu menampilkan diri sebagai anggota yang bermental humanis dan bermoral protagonis yang diimplementasikan kepada perubahan strategi pemolisian dengan menempatkan masyarakat sebagi mitra aktif dengan pemberdayaan bentuk Pamswakarsa, siskamling, ronda keliling, poskamling, polmas, dan mekanisme deteksi dini di tengah masyarakat, termasuk kegiatan quick wins dengan cepat dan sigap mendatangi TKP harus menjadi andalan Polri sehingga masyarakat semakin percaya terhadap kerja Polri dalam menjaga kamtibmas. 4.
Mewujudkan Berasal dari kata ‟wujud‟ yang berarti rupa dan bentuk yang dapat diraba, adanya sesuatu benda yang nyata atau tangible (bukan roh atau intangible). Kata Mewujudkan berarti kata kerja yang dalam tulisan ini diartikan sebagai berikut:5 1) Membuat jadi berwujud (benar-benar ada), 2) Menyatakan, melaksanakan perbuatan cita-cita dan sebagainya, 3) Menerangkan (memperlihatkan dengan benda yang konkrit).
5.
Personil Menurut Kamus Besar Bahas Indonesia, pengertian personil sama dengan kata personel yakni pegawai, anak buah, awak. Dalam tulisan ini yang dimaksud personil adalah anggota, anak buah atau pegawai pada Satuan Polres Semarang.
6.
Polres Semarang Polres Semarang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
5
Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, edisi keempat, Departemen Pendidikan Nasional
11
menegakkan
hukum,
pengayoman,
dan
serta
memberikan
pelayanan
kepada
perlindungan,
masyarakat
dan
melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres Semarang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dimana dalam melaksanakan tugas Polres Semarang menyelenggarakan fungsi :6 a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat
izin/keterangan,
serta
pelayanan
pengaduan
atas
tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning); c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan
hukum,
serta
pembinaan,
koordinasi,
dan
pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); d. pembinaan
masyarakat,
yang
meliputi
pemberdayaan
masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka masyarakat
peningkatan terhadap
perundang-undangan,
kesadaran hukum
dan
dan
terjalinnya
ketaatan
ketentuan
hubungan
warga
peraturan
antara
Polri
dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus; 6
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, pasal 5-6.
12
e. pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP); f. pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan
penyidikan
kecelakaan
identifikasi
lalu
lintas
serta
registrasi
dan
kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan
keamanan,
keselamatan,
ketertiban,
dan
kelancaran lalu lintas; g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan
keamanan di
wilayah perairan; dan 7.
Bermoral Pengertian Bermoral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai pertimbangan baik buruk, berakhlak baik, sesuai adat sopan santun dan sebagainya.7 Dalam tulisan ini, penulis mengartikan bermoral adalah sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan etika profesi Polri.
8.
Profesional Menurut
Kamus
Besar
Bahasa
Indonesia,
pengertian
profesional adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian
7 8
khusus
untuk
menjalankannya.8
Maka
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
penulis
13
mengartikan profesional dalam tulisan ini adalah bekerja sesuai dengan tuntutan tugas kepolisian yang berdasarkan kepada aturan hukum dan perundang-undangan. 9.
Kepercayaan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata. 9 Maka dalam tulisan ini yang dimaksud kepercayaan adalah keyakinan bahwa Polri telah melaksanakan tugas pokok dengan sebaik-baiknya.
10. Keamanan dalam negeri ( Kamdagri) Dalam
memelihara
kamdagri,
Polri
harus
mampu
menerapkan revolusi mental dalam setiap anggota Polri yang bertugas menjaga kamtibmas di tengah masyarakat, Polri harus mampu hadir di tengah masyarakat untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan ketenangan dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakat. Apabila masyarakat telah merasakan kehadiran Polri di tengah masyarakat, revolusi mental Polri di bidang pemeliharaan kamdagri bisa dikatakan telah berhasil. 11. Masyarakat Pengertian
masyarakat
menurut
Kamus
Besar
Bahasa
Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. 10 Untuk itu penulis mengartikan masyarakat adalah seluruh warga Negara Indonesia.
9 10
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
14
15
BAB II LANDASAN TEORI
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan atas suatu kejadian. Teori adalah alat yang terpenting dari suatu ilmu pengetahuan. Menurut Kerlinger (1973) teori didefinisikan sebagai seperangkat konstruktur (konsep), definisi dan proposisi yang menyajikan gejala (fenomena) secara sistematis, merinci hubungan antara variabel-variabel dengan tujuan meramalkan dan menerangkan gejala tersebut. (Consuelo G. Sevilla, dkk, 1993:30). Selanjutnya Drs. Mardalis (1989) mengatakan bahwa: Kerangka teoritis adalah ”untuk memberikan gambaran atau suatu batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan”, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti (Mardalis, 1989: 18). Penulis berpendapat bahwa untuk membahas permasalahan dalam penulisan ini, harus berdasarkan arti dari pengertian teori seperti yang diuraikan di atas, maka penulis menggunakan teori dan konsep di bawah ini sebagai pisau analisa untuk dipergunakan dalam mengupas
fakta yang
ditemukan sehingga diperoleh suatu kondisi ideal yang diharapkan sebagai jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: A. Konsep Pengawasan Melekat Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau refresif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.11 11
Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1989 Tentang Pengawasan Melekat.
16
Dalam
institusi
Polri,
terdapat
fungsi
pengawasan
umum
yang
dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya tugas Polri secara efektif, ekonomis dan efisien serta jauh dari penyimpangan-penyimpangan. Fungsi pengawasan umum tersebut salah satunya
dilaksanakan melalui pola
pengawasan melekat. Sasaran pengawasan melekat adalah: 1.
Meningkatkan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas.
2.
Menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang.
3.
Menekan sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan Negara dan segala bentuk pungutan liar.
4.
Mempercepat penyelesaian perizinan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
5.
Mempercepat
pengurusan
kepegawaian
sesuai
ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Cara melakukan pengawasan melekat adalah: 1.
Menciptakan sarana dan sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana atau ketentuan yang berlaku.
2.
Memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku agar berdaya guna dan berhasil guna.
3.
Mengidentifikasi dan menganalisa gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi guna menentukan sebab dan akibat serta cara mengatasinya.
4.
Merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah yang tepat
sesuai
dengan
kewenangan
dengan
memperhatikan
kewenangan pejabat/instansi yang terkait. 5.
Menjalin kerja sama dengan aparat pengawasan fungsional dan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan melekat.
17
6.
Meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahannya.
7.
Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
8.
Membina bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Dalam penulisan ini, konsep pengawasan melekat digunakan untuk menganalisa bagaimana sistem pengawasan melekat yang selama ini dilakukan oleh unsur pimpinan Polres Semarang, apakah sudah sesuai dengan konsep pengawasan melakat, sehingga diperoleh solusi untuk menerapkan pengawasan
melekat
guna
mewujudkan personil
Polres
Semarang yang bermoral dan profesional dalam rangka Kamdagri “Kelemahan kita (Polri) adalah pada pengawasan. Anggota yang tugas di lapangan harus ada pengawasan. Pengawasan tidak boleh terlalu longgar sehingga mengakibatkan banyak toleransi, hendaknya tugas anggota di lapangan
dicek,
memberdayakan
pengawas
eksternal/masyarakat
dan
meminta masukan dari masyarakat. Hendaknya pimpinan Satker melakukan pengecekan, sehingga dapat mengetahui keluhan dan masalah yang dihadapi masyarakat.” Setiap pelanggaran yang dilakukan harus ditindak tegas, dikaji sebabnya apa. Pelanggaran disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain disebabkan lemahnya pengawasan, moral personel yang bersangkutan sendiri, sehingga jika ada pelanggaran oleh personel, maka atasannya juga harus ditegur, jangan dibiarkan, diberikan treatment khusus terhadap anggota yang sering lakukan pelanggaran serta pemantauan dan pengawasan setelah dilakukan treatment.12
12
http://jagratara.co/rapim-polri-2015-menggapai-polri-penggerak-revolusi-mental-2/ diunduh pada tanggal 15 Desember 2016, pukul 11.30 wib.
18
B. Teori Analisis Swot Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan Kekuatan (Strength) dan Peluang (Oppurtunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan Kelemahan (Weakness) dan Ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. 13 Setiap organisasi tidak bisa terlepas dari keempat faktor tersebut. Kekuatan dan kelemahan merupakan dimensi internal organisasi yang harus dikenali secara akurat sehingga kekuatan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk menghadapi tantangan maupun untuk memanfaatkan peluang yang ada. Kelemahan yang ada pada organisasi harus kita kelola agar tidak mengganggu atau bahkan menggagalkan rencana pencapaian tujuan organisasi. Analisis ini akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan melekat yang dilakukan unsur pimpinan Polres Semarang guna mewujudkan personil Polres Semarang yang bermoral dan profesional dalam rangka Kamdagri C. Teori Broken Window Teori Jendela Pecah (Broken Windows) digagas oleh kriminolog James Q. Wilson dan George Kelling. Wilson dan Kelling berpendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat tak terelakkan dari ketidakteraturan. Jika sebuah jendela rumah pecah dan dibiarkan saja, siapapun yang lewat
13
Freddy Rangkuti. 2006. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
19
cenderung menyimpulkan pastilah di situ tidak ada yang peduli atau bahwa rumah itu tidak berpenghuni. Dalam waktu singkat akan ada lagi jendelanya yang pecah, dan belakangan berkembang anarki yang menyebar ke sekitar tempat itu. Di sebuah kota, awal yang remeh seperti coret-coret, ketidakteraturan, dan pemalakan, kata kriminolog itu, semua setara dengan jendela pecah, yaitu ajakan untuk berbuat kejahatan lebih serius. 14 Teori "broken windows" sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba perhatikan seisi rumah Anda. Adakah keran air yang bocor tapi belum diperbaiki, adakah lampu yang mati tapi belum diganti, adakah atap yang bocor belum diperbaiki, adakah selokan yang mampet belum dibersihkan? Menurut teori "broken windows", maka kerusakan kecil seperti itu harus segera diperbaiki, karena dapat mendorong kerusakan yang lebih besar yang ujung-ujungnya akan memakan biaya yang lebih besar. Seringkali rantai kerusakannya di luar dugaan kita. Misalnya, kebocoran keran air ternyata memicu kerusakan pompa air, kerusakan pompa air memicu hubungan pendek dan listrik mati, listrik mati mendadak memicu rusaknya kulkas dan sebagainya. Demikian juga dalam organisasi Polri, teori ini juga sangat cocok untuk diterapkan terutama dalam hal pengawasan anggota. Jangan pernah membiarkan kesalahan sekecil apapun, karena jika sebuah kesalahan kecil dibiarkan, maka si pelaku merasa bahwa perbuatannya itu benar dan akan mendorong orang lain untuk berbuat kesalahan yang sama, dan pada akhirnya kesalahan tersebut menjadi kesalahan bersama. Lama kelamaan akan muncul kesalahan atau pelanggaran yang lebih besar lagi. Dalam tulisan ini, teori Broken Windows akan digunakan untuk menganalisa dan meyakinkan bahwa pengawasan melekat sangat dibutuhkan oleh organisasi, karena dengan pengawasan melakat ini, sekecil apapun
14
http//fauzirachmanto.blogspot.com/2008/01/sebatang-paku.html diunduh tanggal 02 Desember 2015
20
kesalahan, pelanggaran ataupun ketidakteraturan akan segara diketahui dan diharapkan segera diperbaiki agar tidak menjadi sesuatu yang besar. Untuk itu agar seluruh unsur pimpinan Polres Semarang memahami arti pentingnya pengawasan
melekat, sehingga bisa segera
memperbaiki
kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh anggota bawahannya, sehingga tidak memancing munculnya kesalahan lain bahkan yang lebih besar lagi
yang
pada
akhirnya
dapat
menurunkan
bahkan
menghilangkan
kepercayaan masyarakat terhadap Polri. D. Teori Manajemen Stratejik Manajemen
adalah
sebuah
sistem,
struktur
sistem
merupakan
komponen-komponen yang berkaitan satu dengan lainnya yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem dan merupakan tahap-tahap yang harus dilalui untuk mewujudkan tujuannya. Proses sistem manajemen terdiri dari enam tahap: sistem perumusan strategi, sistem penyusunan rencana strategik, sistem penyusunan program, sistem penyusunan anggaran, sistem implementasi, dan sistem pemantauan. Sebuah
lembaga,
baik
itu
pemerintah
maupun
swasta,
dalam
melaksanakan tujuan organisasinya memerlukan sistem manajemen yang mampu memotivasi personel dalam menempuh langkah-langkah strategik dalam usaha untuk melipatgandakan kinerja lembaga. Manajemen strategik merupakan sistem manajemen yang menjanjikan dihasilkannya langkahlangkah strategik dalam membangun masa depan lembaga. Manajemen strategik adalah suatu proses yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam lembaga untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Pada dasarnya manajemen strategik adalah suatu upaya manajemen untuk membangun masa depan organisasi. Dari definisi manajemen strategik tersebut ada empat hal penting yang menjadi kunci yakni : 1.
Manajemen strategik merupakan suatu proses.
21
2.
Proses digunakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi.
3.
Strategi
digunakan
untuk
menyediakan
value
terbaik
guna
mewujudkan visi organisasi. 4.
Pimpinan dan anggota di dalam lembaga adalah pelaku manajemen strategik.
Manajemen strategik merupakan suatu proses. Sebagai suatu proses, manajemen strategik terdiri dari rangkaian langkah yang melibatkan banyak orang dalam organisasi, mulai dari manajemen puncak sampai dengan bawahan. Manajemen strategik merupakan suatu proses yang berjalan secara terus menerus sepanjang perjalanan organisasi dalam mewujudkan visinya. Manajemen strategik menghasilkan suatu peta perjalanan kegiatan
yang
senantiasa memerlukan pemutakhiran (up dating) sesuai dengan perubahan lingkungan yang dihadapi oleh organisasi. Berdasarkan peta perjalanan inilah, pengelolaan
organisasi
lembaga
dilaksanakan,
sehingga
keberhasilan
organisasi sangat ditentukan oleh seberapa akurat peta perjalanan tersebut mencerminkan teritorial yang digambarkan dalam peta. Beberapa alasan berikut ini menjadi dasar mengapa manajemen Polri sekarang memadukan sistem untuk melaksanakan manajemen strategik: pertama; untuk menghadapi perkembangan lingkungan yang kompleks, kedua; perencanaan dan implementasi rencana memerlukan konsensus, dan yang ketiga; guna mengantisipasi
keluaran suatu organisasi bersifat maya
dan tidak terstruktur. Teori Manajemen strategik ini akan digunakan untuk menganalisa manajemen pengawasan yang dilaksanakan saat ini, sehingga diperoleh upaya untuk pengawasan melekat dengan menggunakan tahapan manajeman strategik dari mulai penentuan Visi, Misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan
22
sampai dengan action plan pengawasan melekat guna mewujudkan personil Polres Semarang yang bermoral dan profesional.
23
BAB III KONDISI UPAYA PENERAPAN PROGRAM PENGAWASAN MELEKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI REVOLUSI MENTAL POLRI GUNA MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH PERSONIL POLRES SEMARANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KAMDAGRI SAAT INI Pada Bab ini akan dibahas tentang kondisi pengawasan melekat yang dilakukan oleh unsur pimpinan Polres Semarang saat ini, yang didukung oleh data-data sumber daya manusia pelaksana pengawasan melekat yang dimiliki Polres Semarang dan bagaimana sistem pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Polres Semarang saat ini. Dengan
melihat
kondisi
pengawasan
melekat
saat
ini,
bisa
tergambarkan mengapa pengawasan melekat di jajaran Polres Semarang belum efektif sehingga masih terdapat penyalahgunaan narkoba di internal Polres Semarang, perlu dibuat sebuah rancagan sistem pengawasan melekat guna mewujudkan personil Polres Semarang yang bermoral dan profesional terbebas dari penyalahgunaan narkoba dalam rangka terciptanya kepercayaan masyarakat, untuk memudahkan dalam memahami kondisi tersebut, di bawah ini akan diuraikan secara detail satu persatu. A. Sumber daya manusia pelaksana pengawasan melekat yang dimiliki Polres Semarang saat ini Secara
struktural pelaksana pengawasan terhadap internal Polres
Semarang adalah dilaksanakan oleh Sipropam sebagaimana dimaksud dalam Perkap Nomor 23 Thaun 2010, Pasal 9 huruf e, sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sipropam Polres Semarang bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan
disiplin,
pengamanan
internal,
pelayanan
pengaduan
masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri,
24
melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel,
dalam
melaksanakan
tugas
Sipropam
Polres
Semarang
menyelenggarakan fungsi: a.
pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polres Semarang;
b.
penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polres Semarang;
c.
pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel Polres Semarang;
d.
pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres
Semarang
yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan e.
penerbitan rehabilitasi personel Polres
Semarang yang telah
melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi; Sipropam Polres Semarang dipimpin oleh Kasipropam yang bertanggung jawab kepada Kapolres Semarang dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres Semarang, Sipropam Polres Semarang dalam melaksanakan tugas dibantu oleh: a.
Unit Provos, yang bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri,
penegakan
disiplin
dan
ketertiban
personel
Polres,
pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan b.
Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal), yang bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan
25
pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi. 1. Secara kuantitas a. Kekuatan personel Polri : per 31 Desember 2014 NO.
POLRI
PANGKAT
1 1. 2. 3. 4. 5. 6.
DSP 3 1 5 33 240 956 1235
2 Kombes Pol AKBP Kompol AKP Inspektur Ba/Ta Jumlah
KET.
RIIL 4
5
1 4 30 49 845 929
b. Personel PNS : per 31 Desember 2014 NO.
POLRI
PANGKAT
1 1. 2. 3. 4. 5.
DSP 3 65 65
2 Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Capeg Jumlah
KET.
RIIL 4 21 14 1 36
5
c. Kekuatan personel Polri : per November 2015 DATA REKAPITULASI JUMLAH PERSONEL POLRI BULAN : NOPEMBER 2015 LAMPIRAN 12 DSP NO
FUNGSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
MAPOLRES POLSEK UNGARAN POLSEK BAWEN POLSEK BERGAS POLSEK AMBARAWA POLSEK BANDUNGAN POLSEK JAMBU POLSEK TUNTANG POLSEK BRINGIN POLSEK BANYUBIRU POLSEK SUMOWONO POLSEK GETASAN POLSEK SURUH POLSEK TENGARAN POLSEK SUSUKAN POLSEK PABELAN POLSEK KALIWUNGU JUMLAH
AKBP KP 1
4 1
AKP 14 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
5
33
IP
RIIL BA
JML
65 379 463 19 78 104 11 36 48 12 51 64 11 36 48 7 23 30 11 36 48 11 36 48 12 51 64 11 36 48 11 36 48 11 36 48 11 36 48 11 36 48 11 36 48 11 36 48 7 23 30 243 1001 1283
AKBP P
1
W
KOMPOL
AKP
IPDA
W
P
W
P
W
P
1
12 4 1 1 1
2
12 2 1
2 1
12 2 1 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IPTU
P
3 1
4
1
1 1 1
1 1
1
1 3 2
1 29 2 20 3 26
W
AIPTU P
W
74 6 30 2 9 1 19 13 7 11 1 8 10 14 10 5 8 8 8 9 4 247 10
AIPDA P
W
19 6 1 2 6 3 2 1 3 1 2 3 2 2 2 54 1
BRIPKA P
93 10 6 8 6 7 6 1 5 2 2 5 2 4 2 4 6 169
W
BRIG P
W
8 149 10 16 1 7 11 1 12 8 2 9 7 6 7 7 6 4 4 4 1 2 8 261 13
BRIPTU P
W
36
6
BRIPDA P
1 1 2 1 1 1
1 2 2 1 1
1 1 1
1 48
6
JML
W
21 16
1 22 22
483 76 29 49 37 25 24 21 27 27 23 20 20 26 19 24 17 947
KET
26
d. Personel PNS : per November 2015 DATA REKAPITULASI PNS POLRI BULAN : NOPEMBER 2015 LAMPIRAN 13 DSP NO
KESATUAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
MAPOLRES POLSEKTA UNGARAN POLSEK BERGAS POLSEK BAWEN POLSEK AMBARAWA POLSEK BANYUBIRU POLSEK JAMBU POLSEK SUMOWONO POLSEK TUNTANG POLSEK BRINGIN POLSEK SURUH POLSEK SUSUKAN POLSEK TENGARAN POLSEK GETASAN POLSEK PABELAN POLSEK BANDUNGAN POLSEK KALIWUNGU JUMLAH
IV
III
III D P W
III C P W
III B P W
2
2
II/I
JML
37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1
63
63
1
1
1 1
III A P W
II D P W
4
3
4 1 2
RIIL II C II B P W P W
1
2
II A P W
2
ID P W
IC P W
IB P W
JML
IA P W
2
KET
25 3 3
1 1 1
0 1 1
1 1
1
0 1
1 1 1
2
2
1
3
8
4
1
5
2
2
3
2
0
36
e. Jumlah pelaksana pengawasan melekat per November 2015
DATA REKAPITULASI PERSONEL POLRI SESUAI UNIT ORGANISASI PADA TINGKAT POLRES BULAN : NOPEMBER 2015 LAMPIRAN 17 DSP NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
FUNGSI PIMPINAN BAG OPS BAG SUMDA BAG REN SIUM SIKEU SIPROPAM SIWAS SPKT SAT INTELKAM SAT RESKRIM SAT RES NARKOBA SAT BINMAS SAT SABHARA SAT LANTAS SAT TAHTI SITIPOL PA DAN BA POLRES JUMLAH
AKBP KP 1
1 1 1 1
AKP
IP
BA
JML
3 3 2
7 8 3 1 1 1 1 4 8 7 4 5 8 6 1 1
9 12 4 6 4 14 6 9 40 52 18 13 114 64 7 7
2 20 24 10 7 5 15 7 13 49 60 23 19 123 71 8 8
1 1 1 1 1 1
1
4
RIIL
14
66
379 464
AKBP P
1
W
KOMPOL P
AKP
IPTU
IPDA
AIPTU
AIPDA
P
P
W
P
1 4 1
1
1
W
P
W
P
W
1
1 1
1
1
2 2 2
W
W
BRIPKA W
P
W
P
4 5 1
1 1
2 11
1
1 1 2
1
1 4 6 2 2 17 20 5 3 23 51
W
BRIPDA P
JML
W
2
1 1 1
1 1 1 1 1 1
3 1
1 1
3
BRIPTU
P
1
1
BRIG
1
2
6
1 3 1 1 1 4 1
1 2 12 2 12 2 12
4 6 8 2 2 17 17 1 2 3 74
1
1
1 1
5 3 1
1 1
4 3
3 1 3 7 14 3
2
2 19 32 1
1
1 2
1
1 1 1 1
4
2 1 6 19
1
93 8 149 10
9
9 11 1 1 36
1 1
1
19 4
6
1 1 1 8 3
21 16
16 29 9 4 5 19 5 11 40 66 15 10 102 134 4 5 7 483
KET
27
DATA REKAPITULASI PNS POLRI SESUAI UNIT ORGANISASI PADA TINGKAT POLRES BULAN : NOPEMBER 2015 LAMPIRAN 18 DSP NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
FUNGSI
IV
PIMPINAN BAG OPS BAG REN BAG SUMDA SIWAS SIPROPAM SIKEU SIUM SPKT SAT INTELKAM SAT RESKRIM SAT RESNARKOBA SAT BINMAS SAT SABHARA SAT LANTAS SAT TAHTI SITIPOL JUMLAH
III
RIIL
II/I
JML
3 5 2 4 4
3 5 2 4 4
2
2
2 6 2 2 2 2
2 6 2 2 2 2
36
36
III D P
W
III C P
W
III B P
W
1 1
III A P
W
II D P
W
II C P
II B
W
P
W
II A P
ID
W
P
1 1 1
2
1
1
2
2
1
1 1
2
1
3
4
4
3
1
P
W
IA P
JML
KET
W
1
1
1
2 1 4
2
26
1
1
IB W
1 5
1
1
1
P
2 2 7 1
1
2
IC W
1
1
2
2
2. Secara kualitas Secara kualitas, sumber daya manusia pelaksana pengawasan melekat yang dimiliki
Polres Semarang saat ini bisa ditinjau dari sisi pengetahuan
(knowledge), keterampilan (skill) dan perilaku (attitude). Di bawah ini akan dijelaskan kualitas sumber daya manusia pelaksana pengawasan melekat yang dimiliki oleh Polres Semarang, sebagai berikut: a. Pengetahuan (knowledge) Pengetahuan bisa diperoleh seseorang melalui sekolah atau pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan khusus. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pengetahuan seorang pimpinan dalam melakukan tugasnya. Oleh sebab itu, kita dapat mengetahui kualitas unsur pimpinan pelaksana pengawasan melekat yang dimiliki Polres Semarang melalui tingkat pendidikannya, baik pendidikan umum, pendidikan dasar kepolisian maupun pendidikan lanjutan atau kejuruan, seperti data di bawah ini:
28
1) Kualifikasi pendidikan umum : Oktober 2015 NO.
PANGKAT
JUMLAH
JENIS PENDIDIKAN S2 S1 D3
SLTA
SLTP
SD
1. 2. 3. 4. 5.
AKBP KOMPOL AKP INSPEKTUR BRIGADIR JUMLAH
1 4 30 49 845 929
1 1 5 3 2 12
1 18 33 622 674
66 66
26 26
2)
1 8 9
Kualifikasi pendidikan pembentukan :per 31 Desember 2014
NO.
GOLONGAN PANGKAT 1. PAMEN 2. PAMA 3. BINTARA JUMLAH
JUMLAH
AKPOL
SIPS
SEBA
SETA
5 79 845 929
3 5 8
1 2 3
1 72 768 841
77 77
SESPIMMA
SIP
SAG
-
2 42
-
Kualifikasi pendidikan pengembangan : per 31 Desember 2014 NO. GOLONGAN JML SES- PIM PTIK/ PANGKAT STIK 1. PAMEN 5 1 3 2. PAMA 46 3 3. BINTARA 24 JUMLAH 3)
2 6 13 121 142
75
-
KET.
-
-
-
-
-
24
-
1
6
-
44
24
Kualifikasi pendidikan spesialis : per 31 Desember 2014
1 1. 2.
2 LANTAS RESERSE
3 4 3
4 -
5 1 3
6 3 -
PEGAWAI NEGERI (PNS) GOL GOL GOL IV III II 7 8 9 -
3.
INTEL
4
-
-
4
-
-
-
-
2 2 15
-
2 6
2 9
-
-
-
-
POLRI NO.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
KEJURUAN
SABHARA BINMAS SDM SARPRAS GARKU PERENCANAAN LAIN-LAIN JUMLAH 4) NO. 1. 2.
K E T
JUMLAH PAMEN
PAMA
BA
Kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil : per 31 Desember 2014 GOLONGAN PANGKAT JUMLAH PNS GOLONGAN IV PNS GOLONGAN III S1 : 5, D3 : 2 SMA : 13 3. PNS GOLONGAN II S1 : 1 , SMA : 11 SMP : 1, SD : 2 4. PNS GOLONGAN I SLTP : 1 JUMLAH 36
SIPIL GOL I 10 -
KET. 11
KET.
29
Dari tabel data pendidikan para pelaksana pengawasan melakat yang dimiliki Polres Semarang di atas, terlihat bahwa pendidikan umum dari para pelaksana pengawasan melekat sebagian besar adalah SMU, oleh sebab itu tidak mengherankan jika pengetahuan para pelaksana pengawasan melekat pun hanya rata-rata saja dan sama dengan anggota lainnya. Demikian halnya dengan pendidikan kepolisian dari para pelaksana pengawasan melekat, sebagian besar adalah golongan brigadir berasal dari pendidikan Bintara (SPN) dan yang perwira pun sebagian besar bersumber dari pendidikan reguler. Tidak jauh berbeda halnya dengan pendidikan kejuruan dari pelaksana pengawasan melekat yang dimiliki Polres Semarang, sebagian besar belum mengikuti pendidkan lanjutan. b. Kemampuan (skill) Kemampuan pengawasan melekat yang dimiliki oleh para pelaksana waskat saat ini dirasa masih sangat kurang. Para unsur pimpinan pelaksana waskat belum memiliki kemampuan mengenai teknik pengawasan yang efektif dalam hal mencari informasi tentang perilaku anggota, apa saja pelanggaran yang dilakukan anggota, dan bagaimana cara mengantisipasi agar anggota tidak melakukan pelanggaran. Selain itu juga belum memiliki kemampuan untuk melakukan pembinaan atau perbaikan perilaku anggota yang sifatnya mendidik, bagaimana memberikan reward and punishment yang benar dan juga dalam hal memberikan motivasi kepada anggota agar melakukan tugas dengan baik dan benar. Para petugas waskat belum memiliki konsep yang jelas tentang bagaimana cara melakukan pengawasan melekat yangefektif.
30
31
c. Perilaku (attitude) Para unsur pimpinan pengemban fungsi waskat belum memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi atas kewajibannya untuk melakukan pengawasan melekat terhadap anggotanya. Pimpinan seolah lupa akan tugasnya, dan cenderung menganggap remeh masalah waskat. Mereka
seakan
dibuat
sibuk
oleh
tugas
lain
padahal
sebagaimana kita ketahui bahwa tugas pokok Polres Semarang adalah menyiapkan
personilnya
untuk
melaksanakan
tugas
pemolisian
sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Polri. Para pimpinan seharusnya melakukan waskat dalam setiap kegiatan anggota. Sikap kurang peduli dari para pimpinan dalam hal waskat inilah yang menyebabkan moral anggota menurun, disiplin menjadi hilang, kesiapan fisik kurang dan latihan kemampuan lapangan juga kurang efektif sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugastugas di lapangan yang menjadi tidak profesional. Para pelaksana pengawasan melekat belum memahami dan melaksanakan Kode Etik Profesi Polri sehingga sikap dan perilaku pengawas pun belum mencerminkan sebagai personil Polri yang sesuai dengan etika profesi. B.
Sistem pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh unsur
pimpinan Polres Semarang saat ini 1. Sistem pengawasan melekat saat ini Unsur pimpinan jajaran Polres Semarang senantiasa berupaya semaksimal
mungkin untuk
melakukan pengawasan terhadap kinerja
anggotanya, baik dalam apel kesiapan sebelum melaksanakan tugas, pada saat pelaksanaan tugas maupun di luar dinas atau dalam kehidupan seharihari. Seluruh kegiatan pengawasan melekat tersebut merupakan sebuah sistem yang tidak bisa dipisahkan karena satu sama lain saling berkaitan.
32
Berikut ini akan diuraikan masing-masing tahapan pelaksanaan pengawasan melekat, sebagai berikut: a.
Pengawasan pada saat apel pagi; pelaksanaan pengawasan pada saat apel pagi dilakukan dengan cara: 1)
Seluruh personil diwajibkan hadir 15 (lima belas) menit sebelum apel pagi dimulai pada pukul 07.00 WIB, namun sering ditemukan banyak personil yang terlambat dengan berbagai
alasan:
seperti
rumah
yang
jauh
atau
mengantar anak sekolah dan sebagainya. 2)
Tidak konsisten bagi setiap anggota melaksanakan kewajiban untuk menandatangani daftar hadir yang telah disiapkan untuk masing-masing unit.
3)
Tidak konsisten melaksanakan proses pemeriksaan berupa
kewajiban
masing-masing
Panit
mengecek
kelengkapan dan kerapian anggotanya serta melaporkan kepada Kanit dan sikap tidak peduli para Kanit melakukan pemeriksaan kesiapan dan sikap korek anggotanya serta melaporkan kepada Kasat. 4)
Anggota dibiarkan bertugas tanpa
didahului briefing /
APP yang jelas, maupun persiapan operasi
tanpa
dipimpin oleh Perwira penanggung jawab/ pengendali. 5)
Untuk
tingkat
Polres,
para
Kasat
sering
abai
menugaskan minimal satu perwira sebagai Pa Piket fungsi dalam melakukan tugas kepolisian sehari-hari khususnya saat diluar jam dinas. b.
Pengawasan pada saat pelaksanaan tugas; pelaksanaan pengawasan melekat pada saat pelaksanaan tugas dilakukan dengan cara: 1)
Setelah selesai apel pagi / kegiatan personil langsung bubar masing-masing tanpa adanya briefing atau APP
33
lebih lanjut dari masing-masing Perwira penanggung jawab kegiatan. 2)
Dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian, anggota terlihat kurang bersemangat. Tidak ada upaya pembinaan fisik yang memadai bagi personil, sehingga banyak personil yang kelebihan berat badan (overweight) dan terlihat loyo.
3)
Kurangnya kemampuan Para Perwira satuan untuk memberikan materi APP secara sistematis dan menarik kepada anggotanya.
4)
Para Perwira Satuan kurang menguasai tugas dan kurang ahli dalam memberikan perintah atau petunjuk kepada jajaranya sehingga kerap menjadi bahan lelucon bawahan karena dianggap tidak kompeten.
5)
Unsur Staff dan pelayanan kurang menyadari tugasnya untuk memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh personil, sehingga terkesan dipersulit, lambat dan membuat personil kecewa terhadap pekerjaan staf.
c.
Pengawasan di luar jam dinas; pelaksanaan pengawasan melekat pada saat di luar jam dinas dilakukan dengan cara: 1)
Kerap lalai setelah selesai kegiatan jam dinas, dilakukan apel siang / apel konsolidasi akhir kegiatan dan diberikan penekanan untuk mengecek kembali ruangan dan meninggalkan kantor dengan tertib dan mematikan seluruh aliran listrik yang tidak digunakan.
2)
Para unsur pimpinan jarang menekankan agar seluruh anggota tidak melakukan pelanggaran atau tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan mencoreng kesatuan.
34
3)
Tidak adanya pengawsan secara struktural terhadap anggota yang memiliki kegiatan pribadi di luar jam dinas dengan alasan untuk mencari tambahan penghasilan.
4)
Pelaksanaan apel malam khusus hanya untuk personil Brigadir remaja dan yang terlibat siaga atau on call pada pukul 21.00 WIB.
5)
Belum ada tindakan tegas ketika menemukan ada anggota yang mendatangi tempat hiburan malam.
6)
Tidak dilakukan pengecekan atau pengawasan kepada para personil oleh unsur pimpinan sebagai pengawas pada saat di luar jam dinas, apalagi terhadap personil yang tinggalnya jauh di luar kesatrian.
7)
Tidak ada kegiatan olahraga bersama secara terkordinir di luar jam dinas sebagai sarana untuk mengawasi personil agar tidak melakukan kegiatan yang tidak perlu.
8)
Tidak rutin melaksanakan kegiatan agama sebagai sarana pembinaan rohani dan mental personil secara terprogram di luar jam dinas, padahal sarana ibadah khususnya bagi personil yang muslim sudah memadai.
2. Beberapa
tindakan
pelanggaran
personil
akibat
belum
terselengaranya program pengawasan melekat saat ini Kinerja anggota Polres Semarang dalam menyelenggarakan tugasnya ambivalent dan kompleks, di satu sisi harus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, tetapi di sisi lain harus bertindak
tegas dan
menegakkan aturan hukum. Personil Polres Semarang dalam melaksanakan tugasnya juga memiliki kewenangan yang besar seperti upaya paksa, melakukan kontrol sosial maupun melaksanakan tindakan tegas atau menggunakan kekuatan bahkan menggunakan senjata, dengan tujuan untuk mewujudkan dan memelihara
35
Kamtibmas dan tentu saja untuk mengangkat harkat dan martabat manusia yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Pada pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari, terdapat anggota Polres Semarang yang masih melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin maupun Kode Etik profesi Polri, seperti terlihat pada laporan dari Unit Provos selama dua tahun terakhir yang tertera di bawah ini. Dengan melihat kondisi sumber daya manusia pengawasan melekat yang dimiliki Polres Semarang saat ini baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku dan sistem pengawasan melekat yang diterapkan oleh unsur pimpinan selaku pelaksana pengawasan melekat, baik pada saat apel pagi, pada saat pelaksanaan tugas ditambah dengan pada saat di luar jam dinas. Fakta masih trend adanya peningkatan pelanggaran khususnya penyalahgunaan narkoba ( tanda kuning ) yang dilakukan oleh personil Polres Semarang saat ini, terlihat jelas bahwa perlunya penerapan dan pelaksanaan program pengawasan melekat guna mewujudkan personil Polres Semarang yang bermoral dan profesional dalam rangka Kamdagri
36
