DASAR HUKUM 1. 2. 3.
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbend. Negara; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. PP No. 20 Tahun 2004 tentang RKP; 5. PP No. 21 Tahun 2004 ttg Penyusunan RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga Pemerintah).
PLATFORM PRESIDEN
5 Tahun
RPJM
Renstra KL
1 Tahun
RKP
Renja-KL
1 Tahun
APBN
KEPPRES RINCIAN APBN
PAGU INDIKATIF
RKA-KL
DOK. PELAKSANAAN ANGGARAN
PAGU SEMENTARA
RANCANGAN RKP 2007 MASALAH • Kemiskinan tinggi : 16,7 % tahun 2004 • Pengangguran tinggi : 9 % tahun 2003 • Akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan masih rendah • Iklim investasi tidak kondusif daya saing ekspor melemah • Struktur industri lemah, produktivitas pertanian rendah • Jumlah dan mutu infrastruktur belum memadai • Potensi berbagai gangguan keamanan masih tinggi • Kepastian dan penegakan hukum rendah, kinerja birokrasi lemah dan korupsi • Bencana Tsunami d i Aceh dan Nias
RPJMN 2004 – 2009 •Indonesia aman dan damai •Indonesia adil dan demokratis •Meningkatkan kesejahteraan rakyat
RKP 2007 Tema : Reformasi menyeluruh Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berlandaskan indonesia lebih aman, damai, adil dan demokratis
TANTANGAN • Globalisasi semakin pesat • Desentralisasibelum berjalan sesuai harapan • Sumber dana terbatas, SDA menurun
Prioritas Pembangunan Nasional 2007 • Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan • Peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor • Revitalisasi pertanian dan pedesaan • Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
• Penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi • Pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik • Rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias
SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Januari - April
Mei - Agustus
Kebijakan Pemerintah
Pembahasan Pokok2 Kebijakan Fiskal dan RKP
Pembahasan RKA -KL Pembahasan RAPBN
RPJM NASIONAL PerPres tentang RKP Penyusunan Rancangan Awal RKP
Rancangan RKP Akhir
Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran
Nota Keuangan RAPBN dan Lampiran Penelaahan Konsistensi dengan RKP Lampiran RAPBN (himpunan RKA-KL)
SE Pagu Sementara
SEB Prioritas Program dan Indikasi Pagu
RENSTRA-KL 1)
1) 2) 3)
Rancangan RENJA -KL 2)
RKA -KL 3)
Rencana Strategi Kementrian/Lembaga (lima tahunan) Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (tahunan) Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga (tahunan)
Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran
LANGKAH PERUBAHAN RKA-KL 2007 n n n n n n
Perbaikan Kriteria Jenis Belanja Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) mencantumkan besaran angka prakiraan maju dengan benar. Penetapan Anggaran berbasis kinerja antara lain melalui Standar Biaya keluaran masing-masing Kegiatan/Sub Kegiatan. Pengaturan lebih jelas tentang pengelolaan Pinjaman Hibah Luar Negeri, PNBP, dan Badan Layanan Umum. Penyederhanaan penyelesaian RKA-KL dan konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Pengaturan kewenangan revisi dokumen penganggaran (Permenkeu 54 dan 96 Th. 2005)
KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH DAN PRAKIRAAN MAJU n
n
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun-tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Prakiraan maju adalah perhitungan dana yang dibutuhkan di tahun-tahun yang akan datang untuk mendukung program yang telah ditetapkan.
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA n
n
n
Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. Tingkat keluaran kegiatan yang direncanakan dan biaya satuan keluaran menjadi dasar bagi alokasi anggaran dan prakiraan maju pada program yang bersangkutan.
KONDISI PENELAAHAN / PENETAPAN DIPA PENDEKATAN PENGANGGARAN •TERPADU •BERBASIS KINERJA •MTEF
RKA-KL (2006)
RKA-KL (2007)
DIPA
SAPSK / PERPRES RINCIAN APBN
SRAA
PENELAAHAN / PENETAPAN DIPA •PENCOCOKAN
KONDISI NYATA PENYELESAIAN DIPA 2007 n n
n
n n
Terjadi keterlambatan penetapan Perpres Rincian APBN. Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) tidak sesuai dengan Perpres Rincian APBN, SRAA, RKA-KL Satker, dan Konsep DIPA. Terjadi kerancuan penetapan Jenis DIPA : - DIPA Kantor Pusat - DIPA Kantor Daerah - DIPA Dekonsentrasi - DIPA Tugas Pembantuan Terjadi akumulasi dana pada Satker Induk (Propinsi). Terjadi Kelambatan penyampaian usulan DIPA dari Satker.
RENCANA TINDAK 2007 n n
n n n n
Koordinasi dengan penerbit data pengolahan DIPA c.q. DJAPK Koordinasi dengan seluruh Kanwil DJPBN dengan pemberian informasi dan petunjuk lengkap guna mengantisipasi berbagai kendala. Koordinasi dan bimbingan teknis kepada Kementerian Negera/Lembaga sebagai pembuat konsep DIPA. Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana (komputer beserta aplikasinya). Sosialisasi masalah revisi DIPA agar terdapat kesamaan persepsi pemahaman Permenkeu No. 54 dan 96 Th.2005 Monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap kebenaran pagu dan realisasi DIPA dalam rangka mengantisipasi rendahnya daya serap.
