BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta adalah daerah setingkat provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan tata pemerintahan. Tata pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana halnya dengan daerah lainnya diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pada UU No. 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang
berskala
provinsi
(lintas
kabupaten/kota).
Pemerintahan
daerah
kabupaten/kota berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berskala kabupaten/kota. Pemerintahan Yogyakarta juga terdapat lembaga perwakilan rakyat (DPRD) yang pemilihan dan masa jabatannya diatur pada undang-undang tentang pemerintahan daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Yogyakarta, selain menggunakan sistem pemerintahan daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, juga menggunakan suatu sistem budaya. Sistem budaya tersebut termanifestasi dalam suatu status istimewa. Status istimewa yang dimiliki Yogyakarta sudah diakui keberadaannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 18 UUD 1945 tentang pemerintahan daerah, yaitu pasal 18 A yang berisi bahwa hubungan wewenang pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dengan undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, dan pasal 18
1
2
B yang berisi bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Yogyakarta pada awalnya adalah negara yang berdaulat sebelum Negara Republik Indonesia terbentuk, namun pada tanggal 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam ke VIII menyatakan bergabung dengan NKRI (Wahyukismoyo, 2008: 1). Yogyakarta dalam status keistimewaannya memiliki wewenang istimewa yang meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang (UU No.13 Tahun 2012). Salah satu manifestasi keistimewaan Yogyakarta adalah dalam hal kepala pemerintahannya. Yogyakarta memiliki keistimewaan dalam cara pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur. Dalam UU No.13 Tahun 2012 dijelaskan bahwa syarat menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon gubernur dan bertahta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon wakil gubernur (Soetarto, 2009: 9). Status istimewa Yogyakarta memberikan implikasi terhadap sistem pemerintahan di Yogyakarta, sehingga memberikan pengaruh terhadap jalannya pemerintahan di Yogyakarta. Adapun penelitian ini berfokus pada sistem pemerintahan daerah yang menyangkut kehidupan politik dan adminstrasi daerah secara kesuluran, bukan pada sistem budaya yang termanifestasi dalam status keistimewaan baik mengenai pemimpin maupun tata kelola tanah dan budaya.
3
Sistem pemerintahan daerah Yogyakarta yang mendapat pengaruh dari sistem budaya memberikan andil terhadap kehidupan Yogyakarta. Kehidupan dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan beberapa kebijakan yang perlu dikoreksi, misal kebijakan ekonomi. Pada tahun 2014 perekonomian Yogyakarta meningkat, tetapi pertumbuhan ekonomi tetap tidak merata.
Dibalik
peningkatan
pertumbuhan
ekonomi,
ada
ketimpangan
pertumbuhan ekonomi yang meningkat pula (www.harianjogja.com). Yogyakarta semakin padat dengan pendirian mall, hotel dan tempat pariwisata, tetapi kepemilikan dan keuntungan tidak dinikmati oleh rakyat Yogyakarta. Malioboro merupakan tempat perputaran modal paling besar, tetapi Malioboro kini menjadi ruang privat. Sejak tahun 80-an sudah terjadi jual beli trotoar di Malioboro. Prinsip pengaturan sosial kini berubah menjadi pengaturan ekonomi, ruang yang semula netral kini berubah menjadi ruang privat yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Apabila dilihat dari fakta empiris dalam kehidupan masyarakat, keistimewaan sulit dicari kesinambungannya (Soetarto, 2009: 231-232). Yogyakarta sebagai kota besar sekarang ini adalah lapangan kompetisi antara kelompok sosial dan kekuatan ekonomi, di tengahnya terdapat pusat bisnis, dan sebelah luarnya adalah daerah transisi yang didiami kelompok masyarakat yang status ekonominya lebih rendah (Soetarto, 2009: 230-235). Pusat bisnis hanya dimiliki oleh beberapa pihak saja, sedangkan rakyat kecil hanya memiliki peran dan kesempatan yang kecil dalam kehidupan ekonomi, sehingga ketimpangan pemerataan ekonomi di Yogyakarta semakin meningkat.
4
Ketidakadilan terhadap rakyat kecil masih ditemui dalam sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah ekonomi Yogyakarta menjadi hal yang perlu untuk dikaji, karena ekonomi merupakan bidang
yang cukup vital dalam kehidupan bernegara.
Ekonomi merupakan bidang yang paling memungkinkan untuk menciptakan kesejahteraan umum. Analisis
akan menggunakan kerangka fikir Francis
Fukuyama mengenai ekonomi. Kerangka fikir Fukuyama tepat untuk mengkaji sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta karena selama ini polemik tentang Yogyakarta hanya sebatas tentang jabatan Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur. Ada satu hal yang kurang mendapat perhatian umum, yaitu kehidupan ekonomi Yogyakarta sebagai daerah Istimewa. Pada kenyataannya, sistem ekonomi di Yogyakarta masih kurang memihak pada rakyat kecil, oleh karena ini perlu untuk menganalisis sistem pemerintahan Yogyakarta lebih dari sekedar perdebatan jabatan Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur. Analisis sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta akan didasarkan pada sistem dan praktek ekonomi yang dijalankan di Yogyakarta. Penggunaan kerangka pikir Fukuyama tentang ekonomi dalam analisis didasarkan pada alasan bahwa Fukuyama mengkaji secara rinci bagaimana ekonomi saling bertaut dengan politik. Fukuyama juga menjelaskan bagaimana sistem politik yang berhasil akan dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi.
Fukuyama juga
5
menjelaskan secara rinci bagaimana kehidupan ekonomi yang mampu menciptakan kesejahteraan umum. Fukuyama menegaskan bahwa isu-isu yang mengitari persaingan internasional, politik, dan ekonomi akan semakin sering menyinggung tema-tema kebudayaan. Fukuyama memandang bahwa wilayah yang sangat krusial dimana kebudayaan sangat berpengaruh pada kesejahteraan rumah tangga adalah ekonomi. Bagi Fukuyama, aktivitas ekonomi secara tidak terhindarkan terkait dengan kehidupan sosial dan politik (Fukuyama, 2002: 7). Keterkaitan ekonomi dengan persoalan sosial dan politik dijelaskan Fukuyama dengan konsep sosial kapital. Terhambatnya ekonomi suatu negara disebabkan kurangnya sosial kapital, adapun sosial kapital adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi satu sama lain. Kurangnya sosial kapital mengakibatkan kurangnya nilai-nilai kepercayaan atau Trust. Kemampuan berasosiasi menjadi modal yang sangat penting, bukan hanya dalam bidang ekonomi melainkan juga aspek sosial lainnya (Fukuyama, 2002: 13).
6
1. Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: a. Bagaimana sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta? b. Bagaimana pemikiran ekonomi Francis Fukuyama? c. Apa analisis kritis terkait sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta jika ditinjau dari pemikiran ekonomi Francis Fukuyama? 2. Keaslian Penelitian Sejauh penelusuran penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan objek material sistem sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain: a. Skripsi dengan judul Refleksi Demokrasi Deliberasi Pada Ritual Pisowanan Ageng Di Yogyakarta (Studi Kasus Proses Pilkada Di Yogyakarta 2008-2013 yang ditulis oleh Andya Dhyaksa, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada
pada tahun 2008. Penelitian ini membahas
tentang pisowan ageng sebagai bentuk penolakan terhadap pemilihan langsung. Peneliti hendak memberi gambaran bahwa konsep pisowan ageng
juga
dapat
merepresentasikan
bentuk
demokrasi.
Peneliti
menggunakan konsep demokrasi deliberatif yang dikembangkan oleh Habermas sebagai pisau analisis. b. Penelitian dengan judul Pergeseran Pemilikan dan Penguasaan Tanah Kesultanan Yogyakarta pada Abad XX
yang ditulis oleh Nur Aini
Setyawati, Fakultas Ilmu dan Budaya Universitas Gadjah Mada pada tahun
7
2000. Penelitian ini membahas tentang pergeseran kepemilikan tanah di Kota Yogyakarta setelah reorganisasi tanah 1917. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana proses perkembangan dan perubahan kepemilikan tanah. Penelitian ini juga ingin mengkaji faktor yang melatarbelakangi adanya sengketa tanah Kesultanan Yogyakarta. Selain melakukan penelusuran objek material, peneliti juga melakukan penelusuran objek formal tentang pemikiran ekonomi Francis Fukuyama, dengan hasil sebagai berikut: a. Skripsi dengan judul Francis Fukuyama: Manusia dan Problematika dalam Era Informasi (Sebuah Tinjauan Filsafat Manusia) yang ditulis oleh Imam Zarkazi, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007. Skripsi ini meneliti tentang pandangan Francis Fukuyama tentang manusia yang terkait dengan kondisi manusia di era informasi. Titik tolak penelitian ini adalah berbagai perubahan sosial yang terjadi pada era informasi. Sejauh Penelusuran dan pengamatan mengenai karya-karya ilmiah, belum ada yang membahas dan mengkaji tentang sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertitik tolak dari kehidupan ekonomi Yogyakarta ditinjau dari pemikiran ekonomi Francis Fukuyama. Penulis hanya menemukan penelitian yang membahas tentang demokrasi di Yogyakarta yang terwakili oleh ritual Pisowan Ageng dan penelitian tentang pergeseran penguasaan tanah kesultanan, adapun perbedaaan penelitian ini yaitu, pertama penggunaan titik tolak kehidupan
8
ekonomi Yogyakarta. Kedua, penelitian ini dianalisis menggunakan pemikiran ekonomi Francis Fukuyama. 3. Manfaat Penelitian Penelitian sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari pemikiran ekonomi Francis Fukuyama diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Bagi Ilmu Pengetahuan Penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis juga berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian
tentang
sistem
pemerintahan
daerah
istimewa
Yogyakarta yang akan dilakukan selanjutnya. 2. Bagi perkembangan Filsafat Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam perkembangan ilmu filsafat dan menjadi salah satu kajian pustaka bagi akademisi jurusan Filsafat. 3. Bagi bangsa Indonesia Penulis berharap dapat memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat Indonesia
mengenai sistem pemerintahan Daerah
Istimewa Yogyakarta. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi alternatif dalam pengelolaan sistem ekonomi pada masyarakat Yogyakarta.
9
B. Tujuan Penelitian Sebagai suatu bentuk penelitian ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan yang ada pada rumusan masalah, yaitu: 1. Menjelaskan sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Menjelaskan pemikiran ekonomi Francis Fukuyama. 3. Menganalisis sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari pemikiran ekonomi Francis Fukuyama.
C. Tinjauan Pustaka Yogyakarta sebelum Indonesia merdeka memiliki bentuk pemerintahan “kerajaan”. Daerah ini terbagi menjadi kesultanan Yogyakarta dan Puro Paku Alaman yang masing-masing diperintah oleh Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII (Kutoyo, 1982: 282). Yogyakarta pada awalnya merupakan negara yang otonom dan memiliki pemerintahan sendiri. Yogyakarta telah memiliki syarat-syarat dasar untuk menjadi sebuah negara. Pada tahun 1945 Yogyakarta dihadapkan pada pilihan untuk memilih bergabung dengan Republik Indonesia atau Belanda (Soetarto, 2009: 16-19). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII setelah proklamasi menerima piagam pengangkatan menjadi gubernur dan wakil gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI. Pada tanggal 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan daerah istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945 (Dhyaksa, 2008: 21).
10
Bergabungnya Yogyakarta dengan RI dan dukungan Yogyakarta terhadap RI menjadi latar belakang pemberian status istimewa pada Yogyakarta. Salah satu manifstasi keistimewaan Yogyakarta adalah dalam hal kepemimpinannya, yaitu gubernur dan wakil gubernur adalah para penerus dari keturunan Sultan dan Paku Alam. Keistimewaan Yogyakarta mengalami kendala dengan diterapkannya demokrasi pada tahun 1998 pasca reformasi. Sistem demokrasi mengusung pemilihan secara langsung. Hal tersebut juga berlaku bagi Yogyakarta, sedangkan dalam keistimewaannya, Sri Sultan Hamengku Buwono selaku penerus kesultanan secara otomatis dipilih menjadi gubernur dan Paku Alam secara otomatis dipilih menjadi wakil gubernur. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur tidak melalui pemilihan umum. Keadaan demikian menjadi polemik ketika gubernur dan wakil gubernurnya tidak dipilih melalui pemilihan langsung (Dhyaksa, 2008: 24). Yogyakarta juga memiliki wewenang istimewa dalam mengelola daerahnya. Yogyakarta memiliki manifestasi keistimewaan dalam mengelola kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Pada awal abad XX, Sultan memiliki tanah yang sangat luas dan sekaligus memiliki kekuasaan yang besar atas tanah-tanah di Yogyakarta. Pada saat itu, Sultan dianggap sebagai penguasa dan pemilik atas tanah dan berhak mengatur sistem penggunaannya. Pada tahun 1925, pemerintah kesultanan Yogyakarta mengadakan reorganisasi kepemilikan dan penguasaan tanah di wilayah kota Yogyakarta. Setelah reorganisasi kepemilikan tanah, terjadi pengalihan hak kepemilikan tanah Sultan menjadi hak milik penduduk (Setyawati, 2000: 70-109). Pada saat ini, tanah yang berstatus milik Kasultanan dan
11
Pakualaman masih ada. Pengelolaan tanah tersebut berada pada penguasaan Sultan dan Paku Alam. Manifestasi keistimewaan Yogyakarta baik dalam pengisian jabatan atau pengelolaan daerah yang dijalankan Yogyakarta setidaknya akan berimplikasi pada sistem pemerintahan daerah yang kemudian juga akan berpengaruh juga pada keadaan ekonomi Yogyakarta karena hal tersebut mempengaruhi cara atau kebijakan termasuk kebijakan ekonomi. Perekonomian Yogyakarta masih terbilang lemah. Pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta tidak merata. Pertumbuhan ekonomi Yogyakarta mengalami sedikit peningkatan, tetapi tidak dibarengi dengan pemerataan ekonomi antar
daerah.
Ketimpangan perekonomian
antarkota/kabupaten di Yogyakarta justru mengalami peningkatan pada 20122013. Ketimpangan meningkat menjadi 45,47 persen pada 2013 dari 45,24 persen pada 2012 (www.harianjogja.com). Yogyakarta juga mempunyai angka kemiskinan yang cukup tinggi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, presentase jumlah penduduk miskin kota dan desa di Yogyakarta sebesar 14,55 %. Angka tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya seperti Jawa Barat yaitu 9,18 %, Jawa Timur 12,28 persen dan Jawa Tengah 13,58 % (www.bps.go.id). Selain masalah penduduk miskin, perekonomian Yogyakarta juga tidak lepas dari persoalan pengangguran. Tingkat pengangguran di Yogyakarta pada tahun 2013 sebesar 3,34 % (www.bps.go.id).
12
D. Landasan Teori Negara merupakan integrasi dari kekuatan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Definisi umum dari negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang dapat menuntut warga negaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan
melalui
penguasaan
(kontrol)
monopolitis
terhadap
kekuasaan yang sah (Budiardjo, 2008: 47-49). Setiap negara, terlepas dari ideologinya mempunyai beberapa minimum fungsi yang mutlak, yaitu: melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan dan menegakkan keadilan (Budiardjo, 2008: 55-56). Negara, dalam pandangan Fukuyama memiliki fungsi yang sangat beragam. Fukuyama membagi fungsi negara menjadi tiga golongan yaitu fungsi minimal, fungsi menengah dan fungsi aktivis. Fungsi minimal meliputi penyediaan kebutuhan publik, pertahanan, hukum dan ketertiban, hak milik pribadi, menajemen perekonomian, kesehatan masyarakat, meningkatkan keadilan dan melindungi kaum miskin. Fungsi menengah meliputi, menangani persoalan eksternal pendidikan dan lingkungan, mengatur monopoli, memperbaiki kualitas pendidikan, asuransi, regulasi keuangan, asuransi sosial. Fungsi aktivis meliputi kebijakan industri dan retribusi kekayaan (Fukuyama, 2005: 1-10). Pandangan Fukuyama tentang negara tidak dapat dilepaskan dari pandangannya tentang
13
ideologi. Menurut Fukuyama hanya akan ada satu ideologi politik dan ideologi ekonomi yang mampu bertahan sebagai akhir sejarah universal. Pandangan Francis Fukuyama tentang sejarah terlihat dalam karyanya yang berjudul The End of History and The Last Man. Buku tersebut Fukuyama menjelaskan bahwa sejarah bukanlah suatu rangkaian yang buta, melainkan suatu peristiwa yang penuh makna, di mana ide-ide manusia berkaitan dengan sifat dari tatanan politik dan sosial berkembang dan memainkan perannya sendiri (Zarkazai, 2007: 51). Fukuyama berpandangan bahwa sejarah akan bergerak sekali lagi. Sejarah dunia akan mengarah pada sejarah universal yaitu hanya ada satu ideologi yang akan bertahan di dunia (Fukuyama, 2002: 33). Memasuki abad XXI terjadi konvergensi lembaga-lembaga politik dan ekonomi yang sangat luar biasa di seluruh dunia. Sebelum abad XXI perpecahan ideologis yang dalam telah mengkotak-kotakkan seluruh dunia (Fukuyama, 2002: 3). Sejarah dihasilkan sebagai akibat dari terbukanya sains alam modern yang bergerak dalam satu arah tunggal yang berhubungan (Fukuyama, 2005: 156). Sains alam modern dijadikan sebagai cara untuk mengarahkan sejarah melalui penaklukan alam yang bertujuan memuaskan hasrat manusia, suatu proyek yang disebut dengan perkembangan ekonomi. Hal ini yang membawa manusia memiliki pemikiran untuk menciptakan mesin-mesin dan teknologi baru dari proses-proses produksi (Fukuyama, 2005: 143).
14
Sains alam modern mengatur arah perkembangan ekonomi dengan membangun suatu horizon perubahan yang secara tetap dari kemungkinankemungkinan produksi (Fukuyama, 2005: 143-145). Menurut Fukuyama, ekonomi akan selalu terkait dengan politik. Fukuyama beranggapan jika suatu masyarakat menginginkan menjadi masyarakat yang modern, maka tidak ada cara lain selain menganut sistem ekonomi pasar dan sistem poitik yang demokratis (Zarkazi, 2007: 52). Fukuyama menghubungkan ekonomi dan politik dengan konsep hasrat. Hasrat yang dimaksud adalah hasrat untuk mendapat pengakuan. “Hasrat untuk memperoleh pengakuan, dapat mengembalikan mata rantai yang hilang antara ekonomi liberal dan politik liberal yang telah lama hilang dari catatan ekonomi tentang sejarah pada bagian ke dua. Hasrat dan akal cukup untuk menjelaskan proses industrialisasi dan bagian terbesar dari kehidupan ekonomi secara lebih umum. Namun, keduanya tidak bisa mengekang perjuangan demi demokrasi liberal, yang pada akhirnya muncul dari thymos, bagian dari jiwa yang menuntut pengakuan” (Fukuyama, 2005: 12). Sama halnya dengan Adam Smith, Fukuyama percaya bahwa kehidupan ekonomi dipengaruhi oleh kehidupan sosial atau yang sering disebut kebudayaan. “Adam Smith memahami dengan baik bahwa kehidupan ekonomi tertanam secara mendalam pada kehidupan sosial, dan tidak dapat dipahami terpisah dari adat, moral dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dimana proses ekonomi terjadi” (Fukuyama, 2002: 17). Kebudayaan yang dimaksud Fukuyama merupakan sumber dari sosial kapital suatu negara. Maju atau tidaknya perekonomian suatu negara sangat terkait dengan sosial kapital yang dimiliki negara tersebut. Sosial kapital atau modal sosial yang dimaksud Fukuyama adalah kepercayaan atau trust. Titik penting kebudayaan dalam ekonomi yaitu tingkat kepercayaan. Setiap negara memiliki
15
budaya masing-masing, dan berdasarkan latar belakang budaya tersebut tingkat kepercayaan yang dimiliki pun berbeda-beda. Tingkat kepercayaan yang dimiliki suatu negara dapat dilihat dari tinggi rendahnya asosiasi diluar asosiasi keluarga. Semakin tinggi asosiasi suatu negara berarti menandakan bahwa tingkat kepercayaan yang dimiliki tinggi, sehingga akan berdampak pada ekonomi yang cukup maju. “Fukuyama menyodorkan teori kondisi ekonomi dalam kaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai kepercayaan menjadi kunci bagi sebuah masyarakat untuk mengembangkan bisnis dan korporasi bisnis berskala besar. Secara garis besar Fukuyama membagi masyarakat dunia kedalam dua kategori. Pertama, masyarakat dengan tingkat kepercayaan rendah (low trust). Kategori kedua adalah kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi (high trust)” (Zarkazi, 2007: 55).
E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian masalah aktual yaitu masalah sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini adalah refleksi filosofis tentang masalah sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bertitik tolak dari kehidupan ekonomi Yogyakarta. Penulis dalam penelitian ini berusaha menganalisis sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari pemikiran ekonomi Francis Fukuyama.
16
2. Bahan Penelitian Data pustaka yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu data pustaka primer dan sekunder. Pustaka primer yang digunakan adalah sebagai berikut: i.
Buku
karya
Endriatmo
Soetarto
berjudul
Keistimewaan
Yogyakarta: Yang Diingat dan Dilupakan. Buku ini diterbitkan pada tahun 2009 oleh penerbit Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Buku ini berusaha mengupas hal-hal yang ada dalam wacana keistimewaan Yogyakarta baik yang sudah cukup diketahui sampai yang belum banyak diketahui. Buku ini sedikit berbeda dengan buku lainnya karena lebih menyorot pada sosok Paku Alam dibandingkan dengan Sri Sultan. ii.
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.
iii.
Undang-Undang Dasar 1945.
iv.
Buku karya Heru Wahyukismoyo berjudul Merajut Kembali Pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Buku ini diterbitkan pada tahun 2008 oleh penerbit Dhamakaryadhika Publisher. Buku ini berisi tentang kumpulan pemikiran dan polemik status keistimewaan Yogyakarta.
17
Data sekunder merupakan tulisan dari sumber lain yang digunakan penulis sebagai bahan pelengkap dan tambahan. Bahan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, artikel dan jurnal internet, yang berhubungan dengan tema penelitian. Pustaka sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut: i.
Buku karya Francis Fukuyama berjudul Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal. Buku ini diterbitkan pada tahun 2005 oleh penerbit Qalam. Buku ini merupakan buku yang memuat berbagai prediksi Fukuyama mengenai masa depan sejarah umat manusia. Buku ini menjelaskan tentang sejarah universal yang akan diahiri dengan demokrasi liberal dan kapitalisme.
ii.
Buku karya Francis Fukuyama berjudul The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonsiliasi Tatanan Sosial. Buku ini diterbitkan pada tahun 2002 oleh penerbit Qalam.
Buku ini
menjelaskan bagaimana landscape kebudayaan manusia, terutama Amerika yang telah mengalami pergeseran besar selama tiga dekade terakhir dalam strukturnya. iii.
Buku karya Francis Fukuyama berjudul Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran. Buku ini diterbitkan pada tahun 2002 oleh penerbit Qalam. Buku ini menjelaskan prinsip-prinsip sosial kehidupan ekonomi. Buku ini juga menjelaskan keterkaitan antara kehidupan ekonomi dengan kehidupan budaya.
18
3. Teknik Pengambilan Data Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah penelusuran pustaka. Peneliti akan mengumpulkan deskripsi dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh ahli di bidang lain. Data yang terkumpul digunakan untuk menggambarkan masalah secara lebih jelas,
kemudian cari inti pemikirannya untuk dijadikan
acuan bagi refleksi filosofis. 4. Jalan Penelitian Penulis melakukan penelitian ini dengan langkah-langkah seperti berikut: a. Mengumpulkan data pustaka kajian sebanyak mungkin, baik objek material maupun objek formal penelitian. b. Setelah data pustaka terkumpul kemudian langkah selanjutnya adalah mengolah data, kategorisasi dan menganalisis objek material dan objek formal penelitian. c. Langkah terakhir adalah analisis sistematis atas kajian objek material dan objek formal.
5. Analisis hasil Unsur-unsur metodis yang digunakan untuk analisis hasil, antara lain (Bakker dan Achmad Charris Zubair, 1990: 111-113). a. Interpretasi Peneliti melalui data-data dan hasil penelitian tentang sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari pemikiran Francis Fukuyama tentang
19
ekonomi mencoba memahami peristiwa problematis dan mencari filsafat tersembunyi, yakni struktur hakiki dan norma yang mendasari keadaan aktual tersebut. Kemudian atas dasar pemahaman tersebut peneliti memberikan evaluasi kritis dan menyajikan filsafat yang lebih lengkap dan sesuai. b. Heuristik Peneliti berusaha mencari pemahaman lebih luas dan baru dalam penelitian tentang sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari pemikiran ekonomi Francis Fukuyama. Asumsi-asumsi dan penilaian-penilaian secara eksplisit atau implisit dalam masalah coba untuk dipertanyakan lagi, dengan demikian dapat diperoleh konsepsi alternatif atau yang dapat menjadi jalan pemecahan baru. c. Deskripsi Perumusan filsafat tersembunyi tidak disajikan secara abstrak, tetapi dideskripsikan sedemikian rupa. Deskripsi dilakukan untuk menjelaskan permasalahan mengenai sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga konsepsi tentang pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta memang terlihat lahir dan tumbuh dari masalah dan situasi yang konkret. d. Refleksi Peneliti Pribadi Peneliti melakukan evaluasi tentang filsafat tersembunyi dari penelitian tentang sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dianalisis dari pemikiran ekonomi Francis Fukuyama. Evaluasi tersebut kemudian disusun secara menyeluruh.
20
F. Hasil Yang Dicapai Penelitian ini diharapkan dapat mencapai hasil sebagai berikut ini: 1. Penjelasan tentang sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Penjelasan mengenai pemikiran ekonomi Francis Fukuyama 3. Analisis kritis sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari pemikiran Francis Fukuyama tentang ekonomi
G. Sistematika Penulisan BAB I: Sebagai bab pendahuluan, bagian ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II: Merupakan kajian objek formal yaitu penjelasan tentang pemikiran ekonomi Francis Fukuyama BAB III: Merupakan kajian objek material yaitu penjelasan tentang sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. BAB IV: Merupakan analisis kritis sistem pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari pemikiran ekonomi Francis Fukuyama . BAB V: Merupakan penutup berupa kesimpulan dan saran dari penulis.
