BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Perubahan sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan reformasi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan sistem tersebut berdasarkan prinsip-prinsip dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, yang diselenggarakan dengan titik berat otonomi daerah pada kabupaten dan kota dengan maksud mewujudkan: 1. peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik; 2. pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan; 3. pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan tatanan sistem pemerintahan yang baik (good governance) yang mampu menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Kelemahan yang paling menonjol dalam proses tercapainya good governance di Indonesia selama ini adalah masih tingginya tingkat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang bahkan telah merajalela di hampir seluruh lapisan masyarakat, baik di sektor publik maupun swasta dan sering pula terjadi di kedua sektor tersebut secara simultan/bersamaan. Peran serta badan atau institusi inspektorat dalam rangka penyelenggaran pemerintahan yang memenuhi kriteria good governance adalah penting untuk diperhatikan. Inspektorat merupakan lembaga resmi yang berperan dalam pengawasan pemerintahan, baik di tingkat pusat 1
2
maupun di daerah. Keberadaan inspektorat mutlak diperlukan, sebagaimana pentingnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan memenuhi unsur good governance, salah satunya adalah inspektorat di Provinsi Jawa Tengah. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Inspektorat sebagai perangkat daerah di bawah Gubernur mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi pemerintah daerah. Sebagai aparat pemerintah daerah yang membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan intern pemerintah, Inspektorat memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Jawa Tengah. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
Inspektorat juga
melaksanakan tugas-tugas lainnya, meliputi audit/pemeriksaan, review kebijakan pemerintah daerah, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya. Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi: 1. perencanaan program pengawasan; 2. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan; 3. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. 4. evaluasi dan pelaporan bidang pengawasan; 5. pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat;
3
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Inspektorat juga menjalankan fungsi yaitu: 1. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah; 2. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; 3. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja; 4. pengusutan
atas
kebenaran
laporan
mengenai
adanya
indikasi
terjadinya
penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; 5. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; 6. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya, juga membutuhkan peran serta auditor-auditor untuk melakukan pemeriksaan, pemantauan, dan pengawasan. Kinerja auditor adalah mutlak dalam rangka kredibilitas inspektorat. Kedudukan Auditor berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa kedudukan Auditor sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Auditor-auditor yang terdapat pada Inspektorat khususnya Inspektorat Jawa Tengah memiliki wewenang sebagai berikut. 1. Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait. 2. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta
4
pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan. 3. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan. 4. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi. 5. Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga auditor, jika diperlukan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, bahwa tugas struktural Inspektorat adalah sebagai berikut. 1. Inspektur Berdasarkan pasal 4, tugas Inspektur adalah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. 2. Sekretaris Berdasarkan pasal 6, tugas Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat. 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, dan IV 4. Inspektur
Pembantu
Inspektorat
Propinsi
Jawa
Tengah
mempunyai
tugas
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah masing-masing. Kinerja inspektorat sangat tergantung pada auditor-auditor yang dimiliki. Auditor pada inspektorat memiliki andil yang besar dalam pelaksanaan tugas inspektorat. Kinerja auditor yang maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga sangat terkait dengan kondisi kerja, motivasi, budaya organisasi, kepuasan kerja yang dirasakan. Pada
5
wilayah Inspektorat Jawa Tengah berdasarkan pengamatan dan observasi yang peneliti lakukan, motivasi kerja auditor-auditor cenderung tidak maksimal. Auditor sering dihadapkan pada tekanan kerja, rutinitas penyusunan laporan yang kompleks, dan tugas pengawasan yang memerlukan ekstra tenaga dan pikiran. Kepuasan kerja para auditor cenderung rendah. Auditor melaksanakan pekerjaan bukan karena pengabdian pada tugas institusi, melainkan karena faktor tekanan dan regulasi yang membuat mereka harus bekerja keras dan patuh pada aturan. Budaya organisasi yang terdapat pada inspektorat terlihat kaku, dan penuh unsur hirarkhi yang menyebabkan para auditor tidak mampu berikap fleksibel dalam menjalankan tugas. Namun karena tuntutan pekerjaan, para auditor ditekankan untuk melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya. Kondisi-kondisi demikian sudah tentu akan berdampak pada kinerja auditor secara keseluruhan. Berdasarkan kondisi empiris di atas, peneliti melakukan penelitian dalam rangka mengkaji kembali akan kondisi kinerja para auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Judul yang di pilih peneliti adalah “Analisis Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah”. Alasan peneliti memilih judul ini adalah sebagai berikut: pertama, keberadaan inspektorat khususnya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah mutlak dan penting dalam rangka melakukan pengawasan pada pemerintahan yang menjadi wilayah kerjanya. Kedua, kinerja inspektorat sangat tergantung pada kinerja auditor-auditor pelaksana tugas, motivasi kerja, budaya organisasi, dan kepuasan kerja berperan penting terhadap keberhasilan kinerja. Ketiga, peneliti sebagai pegawai pada Inspektorat Provinsi Papua memandang penting untuk melakukan penelitian pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Peneliti melakukan hal ini sebagai pembanding dan bahan masukan bagi jajaran pimpinan Inspektorat Provinsi Papua agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan tugas pengawasan.
6
1.1.1 Rumusan masalah Belum terdapatnya penelitian dan kajian mendalam mengenai kinerja pada instansi inspektorat, menyebabkan penelitian ini relevan dan menarik untuk dilakukan. Inspektorat selaku instansi yang langsung berada di bawah Gubernur provinsi memegang peran penting dalam melakukan pengawasan dan evaluasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan pada dinas-dinas terkait. Namun demikian inspektorat juga dihadapkan pada kondisi dimana para auditor belum semuanya memiliki kinerja handal. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang sebelumnya, dapat dinyatakan motivasi kerja, budaya organisasi, dan kepuasan kerja merupakan variabel penting dan berperan besar terhadap kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Kinerja auditor-auditor yang terdapat pada inspektorat dapat dilihat berdasarkan peran serta dari variabel-variabel tersebut. Motivasi kerja dan kepuasan yang rendah sudah tentu akan berdampak pada penurunan kinerja auditor inspektorat. Budaya organisasi inspektorat yang tidak efektif dalam mendukung pencapaian kinerja juga akan berdampak pada penurunan kinerja. Berdasarkan hal ini, pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian dapat disusun sebagai berikut. 1. Seberapa besar pengaruh dari motivasi kerja terhadap kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah? 2. Seberapa besar pengaruh dari budaya organisasi terhadap kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah? 3. Seberapa besar pengaruh dari kepuasan kerja terhadap kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah? 1.1.2 Batasan masalah Permasalahan di dalam penelitian ini dibatasi pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang digunakan adalah pada auditorauditor yang merupakan pelaksana tugas inspektorat dalam melakukan tugas pengawasan
7
dan tugas-tugas lainnya. Variabel yang digunakan hanya mencakup motivasi kerja, budaya organisasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja inspektorat.
1.2 Keaslian Penelitian Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas dan menganalisis kinerja pegawai telah dilakukan oleh banyak peneliti, baik peneliti domestik maupun peneliti luar domestik (asing). Namun demikian belum banyak yang membahas kinerja pada organisasi sektor publik, khususnya inspektorat. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas kinerja pegawai dapat dilihat melalui tabel berikut. Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu Mengenai Kinerja Pegawai
No
1
Nama Peneliti dan Tahun Penelitian Soedjono (2005)
Variabel Penelitian Yang Digunakan Budaya organisasi, kepuasan kerja dan kinerja organisasi
Alat Analisis Yang Digunakan Struktural Equation Modeling (SEM)
Hasil Penelitian
Budaya organisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja organisasi. Kinerja organisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Budaya organisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Budaya organisasi melalui kinerja organisasi, tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan.
8
2
3
4
5
6
7
8
Srie Yono (2004)
Insentif, Analisis Jalur Terdapat pengaruh dari insentif, motivasi, disertai motivasi, disiplin kerja dan disiplin pengujian budaya kerja terhadap kinerja kerja, budaya validitas dan pegawai pada Kantor Badan kerja dan reliabilitas Pengelola Keuangan Daerah kinerja instrumen Kabupaten Banyumas. pegawai Pengaruh ini bersifat positif. Koesmono Budaya Regresi linier Budaya organisasi (2005) organisasi, berganda berpengaruh terhadap motivasi, Motivasi dan Kepuasan kerja kepuasan serta Kinerja kerja, kinerja pada karyawan industri karyawan pengolahan kayu skala menengah di Jawa Timur. Mangkunegara Budaya Analisis Penerapan budaya kerja (2005) kerja, kinerja deskriptif secara efektif terbukti karyawan kualitatif memiliki dampak positif terhadap peningkatan kinerja karyawan Universitas Mercu Buana. Listianto dan Motivasi, Regresi linier Variabel motivasi, kepuasan Setiaji (2005) kepuasan berganda kerja, kerja, dan variabel disiplin kerja disiplin terbukti mempunyai pengaruh kerja, kinerja positif dan signifikan terhadap karyawan kinerja pegawai kantor PDAM Kota Surakarta. Setyaningsih Budaya Regresi linier Budaya organisasi, kepuasan (2009) organisasi, berganda kerja, dan motivasi terbukti kepuasan secara statistik memiliki kerja, pengaruh yang signifikan motivasi dan terhadap kinerja pegawai pada kinerja Dinas Tenaga Kerja pegawai Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Arifin dan Sejarah bank, Behavioral Kinerja pegawai bagian Teller Nurmayani visi dan misi, Observation terlihat baik meskipun belum (2011) kinerja Scale (BOS) mencapai taraf tinggi. kepegawaian dan pengembang an SDM Heryanti (2007) Budaya Structural Berdasarkan hasil penelitian, organisasi, Equation budaya organisasi kepuasan Modeling berpengaruh positif terhadap kerja, gaya (SEM) kepuasan kerja, gaya kepemimpina kepemimpinan berpengaruh n, kinerja positif terhadap kepuasan karyawan kerja, kepuasan kerja
9
9
Eskandari (2012)
Organization al Climate, Job Motivation, and Organization al Citizenship Behavior
Descriptive Kuantitative, Person’s Correlation dan Multiple Regression
10
Hira dan Waqas (2012)
Job Satisfaction and Performance
Factor Analysis
11
Rasheed (2012)
Rewards, Job Motivation, and Job Satisfaction
Multiple Regression
berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi, komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja, budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja. Pearson correlation coefficient revealed that there is a significant positive correlation between organizational climate and job motivation, and organizational citizenship behavior. The results of multiple regression analysis indicated that the components of organizational climate, factors of reward satisfactionand role clearness and agreement are most effective in predicting job motivation, and the factor of aim clearness and agreement has the highest impact prediction of organizational citizenship behavior. Analysis of these factors showed that employees in early stages of careers are more satisfied then older employees and they performed also better than those employees. From the findings of this research we concluded there is a positive relationship between job satisfaction and job performance. In this study 568 employees were participated from both sectors. To conduct the study regression analysis was developed to test the relationship between rewards, motivation and job
10
12
Mahmood ( 2010)
Work Motivation, and Job Satisfaction
Stepwise Regression Analysis
satisfaction. Results indicate that (1) rewards have positive significance on motivation, (2) motivation is positively related to the job satisfaction (3) rewards have a positive significant effect on job satisfaction. The results are inconsistent with previous studies conducted to analyse the relationship of rewards, motivation and job satisfaction in different contexts. As p-value is less then .05 so it can be said that the variables chosen for the study are not highly significant. The value of R square is too low that can be used for the relationship analysis of the variables. The value of beta is showing the positive relationship between the dependent and independent variables but not a strong relationship. The employees in the telecom organizations are quite satisfied by their jobs.
Tabel 1.1 di atas menggambarkan referensi penelitian terdahulu yang membahas mengenai kinerja pegawai atau karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terdapat kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, khususnya pada variabel yang digunakan seperti motivasi, budaya organisasi, kepuasan kerja serta kinerja. Namun demikian terdapat perbedaan mendasar pada penelitian yang peneliti lakukan, yaitu pada objek yang dijadikan penelitian. Peneliti menggunakan wilayah Inspektorat Jawa Tengah sebagai objek, sedangkan penelitian terdahulu belum ada yang membahas kinerja pegawai pada wilayah inspektorat. Dengan kata lain penelitian yang
11
peneliti lakukan adalah masih dalam kategori original dan berbeda dengan penelitian terdahulu.
1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian. 1.3.1 Tujuan penelitian Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh dari motivasi kerja terhadap kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 2. Untuk mengetahui pengaruh dari budaya organisasi terhadap kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 3. Untuk mengetahui pengaruh dari kepuasan kerja terhadap kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. 1.3.2 Manfaat penelitian Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan informasi dan kajian mengenai kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, sehingga diharapkan pihak terkait dapat melakukan evaluasi dan pengkajian kembali terhadap kinerja para auditor. 2. Penelitian ini bermanfaat bagi jajaran inspektorat wilayah lain, yaitu sebagai bahan informasi dan kajian sehingga dapat dijadikan pembanding dalam evaluasi kebijakan, dan tugas-tugas keseharian inspektorat. 3. Penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa pasca sarjana, sarjana, dan masyarakat umum dalam mengetahui gambaran kinerja inspektorat. 4. Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dimasa yang akan datang dalam melakukan penelitian mengenai kinerja inspektorat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan pada penelitian-penelitian berikutnya.
12
1.4 Sistematika Penelitian Sistematika penelitian terbagi dalam empat bab, yang meliputi Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori dan Kajian Pustaka, Bab III Analisis Data dan Pembahasan, Bab IV Kesimpulan dan Saran. Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. Bab II Landasan Teori dan Kajian Pustaka meliputi landasan teori, keaslian penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian dan metode penelitian. Bab III Analisis Data dan Pembahasan meliputi deskripsi inspektorat Provinsi Jawa Tengah, kondisi kerja di inspektorat Provinsi Jawa Tengah, analisis data kuantitatif dan pembahasan. Bab IV meliputi kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian.