REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN BERDASARKAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014
DISAMPAIKAN OLEH :
KASUBDIT KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH NOVEMBER 2015
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TUGAS DAN FUNGSI KEMENDAGRI TUGAS
Kemendagri
Menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
FUNGSI ( 1 dari 10 fungsi) Perumusan, Penetapan dan pelaksanaan kebijakan bidang: Politik dan Pemerintahan Umum
Otonomi daerah Pembinaan administrasi kewilayahan Pembinaan Pemerintahan Desa
Perpres 11 Tahun 2015
Pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah Pembinaan keuangan daerah Kependudukan dan pencatatan sipil
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH TUGAS Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan peundangundangan
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENDAGRI 2
Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan
1 Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila
4 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif
3 Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah
5
6
7
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah
8 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat
9 Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah
Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM Itergrasi SPM ke dalam Dok Perencanaan Daerah dan Penerapan indikator utama SPM di daerah Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan 8 urusan pilihan Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan
10 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINA BANGDA Perpres 11 Tahun 2015 TUGAS Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan
FUNGSI
1
Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan system informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat
2
Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat
3
Pelaksanaan pembinaan umum serta koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan system informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat
4
Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta standar pelayanan minimal urusan pemerintahan
5
Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan system informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat
6
Pemberian bimibingan teknis dan supervise di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan system informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat
7
Pelaksanaan administrasi direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
8
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN BINA BANGDA
Ditjen Bina Pembangunan Daerah Sekretariat Ditjen
Direktorat Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I
Pertanahan & Penataan ruang ESDM Pertanian & pangan Kehutanan LH
Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II PU Perumahan dan kawasan permukiman
Kelautan dan perikanan Perhubungan Kominfo, statistik persandian
Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV
Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III
&
Kesehatan Sosbud Koperasi, UKM & Penanaman Modal Perindustrian & Perdagangan
Pendidikan Nakertrans PP & PA KB Olahraga, Perpustakaan Pariwisata, dan PMD
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4.
PENDIDIKAN KESEHATAN PU DAN PR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL
KONKUREN
Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
WAJIB (24)
YAN DASAR
(6)
PILIHAN (8)
NON YAN DASAR (18)
SPM
NSPK Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas kuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.
URUSAN PEMERINTAHAN ( Pasal 9 s.d Pasal 26 UU NO 23 TAHUN 2014)
ABSOLUT Sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 6 Urusan • politik luar negeri • pertahanan • keamanan • yustisi • moneter dan fiskal nasional • Agama Pemerintah Pusat: • melaksanakan sendiri • melimpahkan kpd Instansi Vertikal di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah
KONKUREN dibagi antara Pemerintah Pusat & provinsi & kab/kota.
6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
8 Urusan Pemerintahan Pilihan.
PEMERINTAHAN UMUM kewenangan Presiden sbg kepala pemerintahan Meliputi: • pembinaan wawasan kebangsaan & ketahanan nasional • pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa • pembinaan kerukunan antarsuku & intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional • Konflik sosial • koordinasi pelaksanaan tugas • pengembangan kehidupan demokrasi • pelaksanaan semua Urusan pemerintahan yg bukan merupakan kewenangan Daerah
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG DISELENGGARAKAN DAERAH ( Pasal 11)
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN: • pendidikan • kesehatan • pekerjaan umum dan penataan ruang • perumahan rakyat dan kawasan permukiman • ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan Masyarakat • sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 18 URUSAN : • tenaga kerja • pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak • pangan • pertanahan • lingkungan hidup • administrasi kependudukan dan pencatatan sipil • pemberdayaan masyarakat dan Desa • pengendalian penduduk dan keluarga berencana • perhubungan; • komunikasi & informatika • koperasi, usaha kecil, dan menengah • penanaman modal • kepemudaan dan olah raga • statistik • persandian • kebudayaan; • perpustakaan; • kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan 8 URUSAN: • kelautan dan perikanan • pariwisata • pertanian • kehutanan; • energi dan sumber daya mineral; • perdagangan; • perindustrian; dan • transmigrasi.
26
PEMETAAN URUSAN (sesuai Pasal 24 UU 23/2014)
.
1. K/L bersama Pemda melakukan Pemetaan Urusan 2. Hasil pemetaan ditetapkan dengan peraturan menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. 3. Pemetaan Urusan dan pembinaan kepada Daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.
Untuk menentukan intensitas Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah
Digunakan oleh Daerah dalam penetapan:
• ckelembagaan, • cperencanaan, • cpenganggaran
Pemetaan Urusan
Digunakan oleh K/L sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah secara nasional.
NAWA CITA
ASPEK KELAUTAN DALAM NAWA CITA
1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara 2 Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 5 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6 Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional kemandirian ekonomi dengan 7 Mewujudkan menggerakkan sector-sktor strategis ekonomi domestik 8 Melakukan revolusi karakter bangsa 9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social Indonesia
Agenda Peningkatan pangan
kedaulatan
Ketahanan air Kedaulatan energi Pelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
Pengembangan ekonomi maritime dan kelautan Penguatan keuangan
sector
Penguatan kapasitas fiscal negara
PENGEMBANGAN EKONOMI MARITIM DAN KELAUTAN DALAM RPJMN SASARAN 1 Termanfaatkannya sumberdaya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir 2 Tersedianya data dan informasi sumberdaya kelautan yang terintegrasi (one map policy) 3 Terwujudnya TOL LAUT dalam upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut serta meningkatkan konektifitas laut 4 Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya hayati laut
5 Terwujudnya SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatkan wawasan dan budaya bahari
ARAH KEBIJAKAN 1 Pecepatan kelautan
pengembangan
ekonomi
2 Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut 3 Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDAM dan IPTEK Kelautan 4
Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir
RENSTRA KKP 2015-2019 VISI Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional
Kedaulatan
Keberlanjutan
Kesejahteraan
Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi, yang dilakukan melalui: 1. Pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. 2. Sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengadopsi konsep blue economy dalam mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab dengan prinsip ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan produktivitas, yang dilakukan melalui: 1. Pengelolaan ruang laut. 2. Pengelolaan keanekaragaman hayati laut. 3. Keberlanjutan sumberdaya dan usaha perikanan tangkap dan budidaya. 4. Penguatan daya saing produk hasil kelautan dan perikanan.
Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dilakukan melalui: 1. Pengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat. 2. Pengembangan inovasi iptek kelautan dan perikanan.
PROGRAM KKP 2015-2019 1
Program Pengelolaan Ruang Laut
2
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3
Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya
4
Program Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
5
Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6
Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan
7
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
8
Program Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
9
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP
10
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP
PRIORITAS TAHUN 2016
Kegiatan Utama PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kegiatan Utama PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Tata ruang dan masterplan nasional dan antar wilayah (38 paket) Pembangunan pulau terintegrasi (10 pulau) Breakwater/jetty di pesisir dan pulau-pulau kecil (50 unit) Rehabilitasi dan rekonstruksi pesisir (mangrove 4 juta batang, sabuk pantai 15 km, dan rekayasa hybrid 50 km ) Bantuan masyarakat di kawasan konservasi (100 kelompok)
Kapal penangkap ikan (3.547 unit) Alat penangkapan ikan (16.675 unit) Perlindungan nelayan /premi asuransi ( 1 juta orang) Sertifikasi ABK (1.200 orang) Pembentukan KUB menjadi koperasi (200 KUB) Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan (2.000 bidang)
PRIORITAS TAHUN 2016 Kegiatan Utama PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN BUDIDAYA
Kegiatan Utama PROGRAM PENGUATAN DAYA SAING DAN LOGISTIK HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
KJA laut dan tawar (500 unit) Excavator (100 unit) Kincir (2.000 unit) Bibit/benih dan induk unggul di UPT (100 juta ekor) Bantuan pakan dan sarpras pakan mandiri (1.000 ton) Bantuan pakan mandiri (200 unit) Kebun bibit rumput laut (300 unit) Sertifikasi CBIB dan CPIB di 34 provinsi Laboratorium kesehatan ikan 15 UPT
Kapal angkut ikan (2 unit) Kapal procesing 1.000 GT/UPI terapung (1 unit) Integrated cold storage (20 unit) Single cold storage (40 unit) Ice flake machine 1,5 ton/hari (500 unit) dan > 10 ton/hari (20 unit) Integrated fish market (4 unit) Sarana usaha garam (44 kab) Pabrik rumput laut (10 unit) dan warehouse (8 unit) Pabrik tepung ikan (30 unit)
PRIORITAS TAHUN 2016 Kegiatan Utama PROGRAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kegiatan Utama PROGRAM KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Hari operasi kapal pengawas 138 hari (26 unit kapal pengawas) Sarana pengawasan (kapal patroli 3 unit : ukuran 60 m, 48 m, dan 140 m) Pesawat Patroli [patrol planes] (2unit) Operasional satgas Illegal Fishing [Tindak lanjut Perpres tentang Satgas Pemberantasan Illegal Fishing (1 tahun) Pembangunan Prasarana pengawasan [Pos, detention centre, tempat barang bukti] ( 10 unit) Biaya Penanganan pelanggaran dan penanganan kapal hasil tangkapan Pelatihan PPNS Perikanan 60 orang dan Polsus PWP3K 100 orang Pengawasan ketaatan pemanfataan sumber daya kelautan dan perikanan
Peralatan laboratorium mutu (10 UPT dari 47 UPT) Penyelenggaraan pos lintas batas (9 unit) Pembangunan Unit Pelayanan Ekspor dan pengendalian Impor (5 unit) Sertifikat HACCP (1.300 sertifikat) Sertifikat CKIB (175 sertifikat) Sistem aplikasi dengan INSW (16 unit) Biaya penanganan perkara (46 UPT) Sertifikasi sistem perkarantinaan ikan (253.500) sertifikat Pengawalan impor (46 unit) Pemetaan lokasi penyebaran HPIK (339 lokasi) Verifikasi kelayakan instalasi karantina ikan milik pihak ketiga (230 unit) Akreditasi standar ISO (42 UPT) Penerapan traceability bahan baku pengolahan di UPI (50 UPI)
PRIORITAS TAHUN 2016 Kegiatan Utama PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kegiatan Utama PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kapal riset ukuran 60 meter (1 unit) Pembangunan lembaga riset bertaraf internasional (2 unit) Stock assessment WPP (11 unit) dan KPP-PUD (6 unit) Riset strain ikan tumbuh cepat dan cepat tumbuh (25 komoditas) Riset Vaksin dan Probiotik (13 jenis) Riset Bioteknologi untuk farmasetika (2 jenis) Research buoy (20 unit) Lanjutan pembangunan laboratorium rumput laut (2 unit) Riset dan penelitian inovatif
Politeknik KP (3 unit lanjutan, 2 unit baru) Technnopark KP (4 unit lanjutan, 4 unit baru) Operasional tenaga penyuluh (3.200 orang) Degree program (50 orang) Non degree program (100 orang) Pendidikan anak pelaku utama (7.225 orang) Pelatihan (35.000 orang masyarakat & 8.000 aparatur) Penyuluhan dan pemberdayaan (600.000 orang) Hari layar Kapal Latih (90 hari) Pembangunan Balai Pelatihan (1 lokasi)
PEMBANGUNAN DAERAH 1. Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan: a. pendapatan masyarakat; b. kesempatan kerja; c. lapangan berusaha; d. akses dan kualitas pelayanan publik; dan e. daya saing Daerah. 2. Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
10 PERUBAHAN KEWENANGAN
Ada perubahan kewenangan yang diberikan kepada provinsi, kab/kota terkait dengan penyelenggaraan bidang Kelautan
dan Perikanan, sehingga perlu menjadi perhatian bagi urusan Kelautan dan Perikanan Pilkada serentak : Provinsi Kab/Kota Total
: 9 Daerah : 260 Daerah : 269 Daerah
Bagi daerah yang melaksanakan pemilukada diwajibkan menetapkan
RPJMD dan Ditetapkan dengan PERDA, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Provinsi)
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah – (Kabupaten/Kota)
ALUR DOK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Pola hubungan antar dokumen perencanaan dan penganggaran, mengharuskan adanya konsistensi dan sinkronisasi perencanaan antar SKPD, Antar Daerah, dan antar level pemerintahan. Tugas Bangda adalah menjaga konsistensi dan sinkronisasi ini, dan memastikan bahwa indicator SPM secara konsisten direncanakan dan dianggarkan dalam RPJMD, RKPD, dan APBD.
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 268-269
RPJPD
merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah
Renstra SKPD
RPJMD
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN
Renja SKPD
RKPD
Apabila hasil evaluasi menteri tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur menetapkan rancangan Perda RPJMD/RPJPD menjadi Perda, Menteri membatalkan Perda dimaksud
merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
POLA KERJA BUTUH KOORDINASI YANG KUAT
Pembinaan Fasilitasi daerah dalam integrasi Kebijakan K&P dalam Dok Renc (Melibatkan K/L)
PEMDA
SUBDIT2 YG LAIN
Memastikan bahwa Daerah memasukkan Kebijakan K&P ke dalam Dok perencanaan Evaluasi
BANGDA Koordinasi
Koordinasi
SUBDIT K & P
Memastikan bahwa Daerah memasukkan kebijakan K&P ke dalam APBD
KEUDA
EKSTERNAL BANGDA Koordinasi
INTERNAL DAGRI
INTERNAL BANGDA
Koordinasi terkait penyusunan SPM dan NSPK, serta penerapannya di daerah
K/L
PEMDA
Pem binaan penerapan kebijakan K&P di daerah
PEMBAGIAN URUSAN DAN KEWENANGAN TERKAIT PERIKANAN KELAUTAN (LAMPIRAN UU 23/2014)
SUB URUSAN
Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
PEMERINTAH PUSAT a. b. c. d.
e. f.
Pengelolaan ruang laut di atas a. 12 mil dan strategis nasional. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional. Penerbitan izin pemanfaatan b. jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegara. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara c. internasional. Penetapan kawasan konservasi. Database pesisir dan pulaupulau kecil.
DAERAH PROVINSI
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Pengelolaan ruang laut a. Pengelolaan SDA dan sampai dengan 12 mil bangunan pengaman di luar minyak dan gas pantai pada wilayah bumi. sungai dalam 1 (satu) Penerbitan izin dan Daerah kabupaten/kota. pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di b. Pengembangan dan pengelolaan sistem luar minyak dan gas irigasi primer dan bumi. sekunder pada daerah Pemberdayaan irigasi yang luasnya masyarakat pesisir kurang dari 1000 ha dan pulau-pulau kecil. dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
SUB URUSAN
Perikanan Tangkap
PEMERINTAH PUSAT a.
b. c.
Pengelolaan penangkapan ikan diIWilayah laut di atas 12 mil. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB). Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk: a) kapal perikanan berukuran di atas 30 Gross Tonase (GT); dan b) di bawah 30 Gross Tonase (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
DAERAH PROVINSI a.
b.
c.
d.
e.
DAERAH KABUPATEN/K OTA
Pengelolaan penangkapan ikan a. Pemberdayaan di wilayah laut sampai dengan 12 nelayan kecil mil. dalam Daerah Penerbitan izin usaha perikanan kabupaten/kot tangkap untuk kapal perikanan a. berukuran di atas 5 GT sampai b. Pengelolaan dengan 30 GT. dan Penetapan lokasi pembangunan penyelenggaraa serta pengelolaan pelabuhan n Tempat perikanan provinsi. Pelelangan Penerbitan izin pengadaan kapal Ikan (TPI). penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
SUB URUSAN
Perikanan Budidaya
PEMERINTAH PUSAT a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan. b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia. c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing.
DAERAH PROVINSI Penerbitan IUP di a. bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota b. dalam 1 (satu) Daerah c. provinsi.
DAERAH KABUPATEN/KOTA Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUSAT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Penyelenggaraan Pengawasan sumber daya infrastruktur padakelautan dan perikanan permukiman di kawasansampai dengan 12 mil. strategis Daerah provinsi.
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.
Pengolahan dan Pemasaran
a. Standardisasi dan sertifikasi Penerbitan izin usaha pengolahan hasil perikanan. pemasaran dan pengolahan b. Penerbitan izin pemasukan hasil hasil perikanan lintas Daerah perikanan konsumsi dan kabupaten/kota dalam nonkonsumsi ke dalam wilayah 1 (satu) Daerah provinsi. Republik Indonesia. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah provinsi dan lintas negara.
Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
SUB URUSAN
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan
PEMERINTAH PUSAT
Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. a. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional. b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan. c. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan.
DAERAH PROVINSI
DAERAH KABUPATEN/KOTA
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
