DISTRIBUSI PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMINFO SESUAI PP NOMOR 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
J akarta, 23 J uni 2008 1
I. FILOSOFI DESENTRALISASI DAN OTDA 1.
Kenapa Perlu Ada Pemerintah ? a. Untuk menciptakan “Law and Order” (ketentraman dan ketertiban) b. Untuk menciptakan “Welfare” (Kesejahteraan)
2.
Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah ? a. Wilayah Negara terlalu luas b. Menciptakan kesejahteraan secara demokratis 2
PRINSIP OTONOMI Terdiri dari dua nilai dasar yakni :
Nilai Kesatuan (untuk koridor NKRI) Nilai Otonomi (Implementasi OTDA)
3
MENGAPA KITA MEMERLUKAN PEMERINTAH DAERAH ?? DEKONSENTRASI (PEMERINTAH WILAYAH/FIELD ADMINISTRATION) FUNCTIONAL FIELD ADMINISTRATION; KANDEP/KANWIL
PEMERINTAH PUSAT
INTEGRATED/UNIFIED FIELD ADMINISTRATION; KEPALA WILAYAH
POWER SHARING 1. OTONOMI MATERIIL (ULTRA VIRES) 2. OTONOMI FORMIL (GENERAL COMPETENCE)
DESENTRALISASI (PEMERINTAH DAERAH) 4
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
MPR
DPR
DEKONSENTRASI
GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL
PRESIDEN
DESENTRALISASI
DAERAH OTONOM
BPK
MA
TUGAS PEMBANTUAN
PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA
MK
LEMBAGA NEGARA LAINNYA
DELEGASI
(DESENTRALISASI FUNGSIONAL)
BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL
5
DESENTRALISASI URUSAN PEMERINTAHAN
BEPEKA
DEKONSENTRASI
INSTANSI VERTIKAL
DPR
PRESIDEN
DESENTRALISASI
DAERAH OTONOM
MPR
MA
DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL)
BADAN PENGELOLA, BUMN, OTORITA
6
TUJUAN DESENTRALISASI
KEBIJAKAN DESENTRALISASI
PEMERINTAH DAERAH
PELAYANAN PUBLIK Akuntabel Efektif Efisien Ekonomis
•Tujuan Politis •Tujuan Kesejahteraan
7
APA ITU OTONOMI LUAS ? ISI OTONOMI
FILOSOFI 1.PEMDA ADA ADA RAKYAT
PELAYANAN RAKYAT KARENA
2. RAKYAT MEMBERIKAN POLITICAL LEGITIMASI PADA WAKIL RAKYAT
1. PELAYANAN KEBUTUHAN POKOK 2. PELAYANAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN
OUTPUT 1.PUBLIC GOODS 2. PUBLIC REGULATIONS
8
KEBIJAKAN DESENTRALISASI DARI WAKTU KE WAKTU UU 32/2004 UU 22 / 1999 desentralisasi dominan UU 5 / 1974 dekonsentrasi dominan UU 18 / 1965 desentralisasi dominan PENPRES 6 / 1959 dekonsentrasi dominan UU 1 / 1957 desentralisasi dominan UU 22 / 1948 desentralisasi dominan UU 1 / 1945 dekonsentrasi dominan DESENTRALISATIE WET 1903 dekonsentrasi dominan
9
HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI DAERAH OTONOM
PEMERINTAH PUSAT
TERGANTUNG & SUBORDINASI
DAERAH OTONOM PROVINSI
DAERAH OTONOM KAB/KOTA
10
GUBERNUR (WAKIL PEMERINTAH)
PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
Pembinaan, Pengawasan, Supervisi, Monev Fasilitasi Kab/Kota melaksanakan Otda
PELAYANAN OPTIMAL 11
II.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (PENATAAN URUSAN)
FILOSOFI OTONOMI DAERAH:
EKSISTENSI PEMDA ADALAH UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN SECARA DEMOKRATIS SETIAP KEWENANGAN YANG DISERAHKAN KE DAERAH HARUS MAMPU MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN DAN DEMOKRASI KESEJAHTERAAN DICAPAI MELALUI PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK ADA YANG BERSIFAT PELAYANAN DASAR (BASIC SERVICES) DAN ADA YANG BERSIFAT PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN (CORE COMPETENCE) CORE COMPETENCE MERUPAKAN SINTHESIS DARI PDRB, EMPLOYMENT DAN PEMANFAATAN LAHAN
12
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)
1. Pertahanan 2. Keamanan 3. Moneter 4. Yustisi (Peradilan dan Kejaksaan) 5. Politik Luar Negeri 6. Agama
CONCURRENT (31 Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) 8 Urusan Pilihan Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb
WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) 26 Urusan Wajib Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan
SPM (Standar Pelayanan Minimal) 13
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
Pendidikan Kesehatan Pekerjaan Umum Perumahan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Lingkungan Hidup Pertanahan Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan UKM Penanaman Modal Kebudayaan dan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Statistik Arsip Perpustakaan Komunikasi dan Informatika Pertanian dan Ketahanan Pangan Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian
14
Urusan wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: Pendidikan, Pendidikan Kesehatan, Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perumahan, Pemuda dan Olahraga, Penanaman Modal, Koperasi dan UKM, Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Pertanahan, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian, Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Kebudayaan, Statistik, Arsip dan Perpustakaan.
15
Urusan
pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan ini meliputi Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Industri, Perdagangan, dan Transmigrasi.
16
DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN Kriteria Distribusi Urusan Pemerintahan Antar Tingkat Pemerintahan : 2. Externalitas (Spill-over) Siapa kena dampak, mereka yang berwenang mengurus 4. Akuntabilitas Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai prinsip demokrasi) 6. Efisiensi Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik yang efisien dan mencegah High Cost Economy Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale) pelayanan publik Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan (catchment area) yang optimal 17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA
•
•
•
Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan bidang Perhubunganan dengan eksternalitas Nasional. Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan bidang Perhubungan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan bidang Perhubungan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) 18
Hubungan Antar Tingkatan Pemerintahan 1.
Adanya interkoneksi dan interdependensi antar tingkatan Pemerintahan dalam mengatur dan mengurus urusannya.
Contoh 1: Urusan Pendidikan Dasar & SLTP Kab/Kota Urusan Pendidikan Menengah oleh Provinsi
Ada hubungan interrelasi dan interdependensi
Urusan Perguruan Tinggi oleh Pemerintah Pusat Contoh 2: Jalan Kab/Kota oleh Pemkab/Kota Jalan Prov oleh Pemprov
Ada hubungan interrelasi dan interdependensi
Jalan negara oleh Pem. Pusat 19
III. SUBSTANSI PP NO. 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAHAN PUSAT, PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA
20
A. LATAR BELAKANG Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004. PP 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. PP 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pengganti PP 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai 21 Daerah Otonom.
B. FORMAT BATANG TUBUH PP PP 25/2000
PP 38/2007
5 BAB
9 BAB
Pasal
10 Pasal
23 Pasal
Ayat
12 Ayat
50 Ayat
25 Bidang Pusat 20 Bidang Provinsi Lainnya di Kab/Kota
31 Bidang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
BAB
Lampiran
22
C. SUBSTANSI PENGATURAN DALAM SETIAP BAB Bab I : Ketentuan Umum Bab mengenai pengertian berbagai definisi yang digunakan dalam pengaturan pembagian urusan pemerintahan Bab II : Urusan Pemerintahan Bab yang berisi pengaturan mengenai : • Jenis urusan pemerintahan, yang terdiri dari: 1. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah (absolut) 2. Urusan pemerintahan yang dibagi bersama (conkuren) antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan. 23
Lanjutan…
Bab III : Pembagian Urusan Pemerintahan (Konkuren) • Dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni: 1. Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 2. Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Pembagian urusan pemerintahan ini berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi.
24
Lanjutan Bab III…
• Mekanisme pembagian urusan pemerintahan dibagi dalam: 1. Bidang. 2. Sub Bidang. 3. Sub-Sub Bidang. 4. Rincian lebih lanjut dari Sub-Sub Bidang diatur dengan Permen/Peraturan Kepala LPND setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
25
Lanjutan Bab III…
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah • Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. • Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. • Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan dan ditetapkan oleh pemerintahan daerah. 26
Lanjutan Bab III…
• Urusan pemerintahan yang bersifat wajib meliputi: 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Lingkungan hidup; 4. Pekerjaan umum; 5. Penataan ruang; 6. Perencanaan pembangunan; 7. Perumahan; 8. Pemuda dan olahraga; 9. penanaman modal; 10. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; 11. Kependudukan dan catatan sipil; 12. Tenaga kerja; 13. Ketahanan pangan; 27
Lanjutan Bab III…
14. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 15. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 16. Perhubungan; 17. Komunikasi dan informatika; 18. Pertanahan; 19. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 20. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 21. Pemberdayaan masyarakat dan desa; 22. Sosial; 23. Kebudayaan; 24. Statistik; 12. Arsip; 13. Perpustakaan. 28
Lanjutan Bab III…
• Urusan pilihan meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kelautan dan perikanan; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral; Pariwisata; Perindustrian; Perdagangan; dan Transmigrasi.
29
Lanjutan Bab III…
• Dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. • Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari APBD daerah yang bersangkutan. Hal ini adalah untuk mencegah agar daerah jangan mengabaikan pelayanan dasar yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat karena terkait dengan hak-hak konstitusional warga negara dan kepentingan nasional. • Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan keserasian hubungan antara pemerintah dengan pemerintahan30
Lanjutan Bab III…
• Apabila Menteri/Kepala LPND belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan dalam kurun waktu selambatlambatnya 2 (dua) tahun, maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang ada sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria dimaksud. • Urusan pemerintahan wajib dan pilihan menjadi dasar penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) perangkat daerah.
31
Lanjutan…
Bab IV: Pengelolaan Urusan Pemerintahan Lintas Daerah Bab ini berisi ketentuan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (PP Kerjasama Antar Daerah).
32
Lanjutan…
Bab V: Urusan Pemerintahan Sisa • Bab yang berisi ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa (urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran PP ini) • Tingkatan pemerintahan yang berwenang menyelenggarakan urusan sisa penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan • Bagi daerah yang akan menyelenggarakan urusan sisa mengusulkan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapannya. • Menteri/Kepala LPND menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk melaksanakan urusan 33 sisa.
Lanjutan…
Bab VI: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bab ini berisi pengaturan mengenai mekanisme penyelenggaraan urusan pemerintahan. 1. Urusan pemerintahan yang bersifat absolut: (a) dilaksanakan oleh pemerintah sendiri; (b) didekonsentrasikan kepada Kepala Instansi Vertikal atau kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah (c) ditugaspembantuankan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. . 34
Lanjutan Bab VI…
2. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah: (a) dilaksanakan oleh pemerintah sendiri; (b) didekonsentrasikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah (c) ditugaspembantuankan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
35
Lanjutan Bab VI…
3. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi: (a) dilaksanakan sendiri oleh provinsi. (b) ditugaspembantuankan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa. 4. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota: (a) dilaksanakan sendiri oleh kabupaten/kota. (b) ditugaspembantuankan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa.
36
Lanjutan Bab VI…
5. Urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah yang ditugaspembantuankan kepada daerah, secara bertahap dapat diserahkan menjadi kewenangan daerah apabila daerah tersebut telah mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan untuk melaksanakan urusan tersebut. 6. Urusan provinsi yang ditugaspembantuankan kepada kabupaten/kota, secara bertahap dapat diserahkan menjadi kewenangan kabupaten/kota apabila kabupaten/kota tersebut telah mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan untuk melaksanakan urusan 37
Lanjutan Bab VI…
7. Penyerahan urusan tersebut diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan daerah yang bersangkutan dengan disertai penyerahan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana prasarana. 8. Tatacara penyerahan urusan tersebut diatur dengan Peraturan Presiden.
38
Lanjutan…
Bab VII: Pembinaan Urusan Pemerintahan
• Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. • Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan, untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah. • Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan apabila pemerintahan daerah telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut. 39
Lanjutan…
Bab VIII: Ketentuan Lain-lain Bab yang berisi pengaturan: 2. DKI Jakarta kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi. 3. Untuk NAD, dan Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan masing-masing daerah tersebut.
40
Bab IX: Ketentuan Penutup • Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan pembagian urusan pemerintahan, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan PP ini. • Semua peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP No. 25/2000 sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan PP ini dinyatakan tetap berlaku. • PP No. 25/2000 dinyatakan tidak berlaku
41
IV. IMPLEMENTASI DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMINFO
ISU-ISU STRATEGIS PADA BID KOMINFO 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kebijakan Penyelenggaraan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit Kebijakan ijin penyiaran di daerah Kebijakan ijin radio dan tv lokal Kebijakan pada penyelenggaraan menara telekomunikasi (berkaitan dengan lintas sektor) Kelembagaan di daerah pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kominfo Kelembagaan komunikasi pada pemerintah daerah Subbidang aplikasi telematika yang menjadi urusan sisa 42
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BID KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi Sub-Sub Bidang Pos Perumusan kebijakan di bidang produk dan tarif pos, operasi pos, penyelenggara pos, prangko dan filateli. Perumusan pengaturan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang produk dan tarif pos, operasi pos, penyelenggara pos, prangko dan filateli. Pemberian bimbingan teknis bidang produk pos, operasi pos, penyelenggara pos, prangko dan filateli. Pemberian perizinan penyelenggaraan jasa titipan. Pelaksanaan analisa dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang produk dan tarif pos, operasi pos, penyelenggara pos, prangko dan filateli serta penertiban penyelenggaraan pos dan jasa titipan Sub-Sub Bidang Telekomunikasi
Perumusan kebijakan di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal. Perumusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal. Pemberian bimbingan teknis di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal Pemberian perizinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi, 43 telekomunikasi khusus dan penyelenggaraan kewajiban pelayanan universal.
Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajibanpelayanan universal dan teknologi informasi. Pemberian Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Penguasaan Perangkat Radio Amatir (IPPRA),termasuk untuk warga negara asing, Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan Izin Penguasaan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (IPPKRAP). Pelaksanaan penyelenggaraan ujian amatir radio. Pedoman penyelenggaraan warung telekomunikasi/warung internet/ warung seluler atau sejenisnya. Pedoman panggilan darurat telekomunikasi
Sub-Sub Bidang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat) Perumusan kebijakan di bidang penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio dan orsat. Perumusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio dan orsat. Pelaksanaan penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio dan orsat. Pemberian perizinan penggunaan frekuensi radio dan orsat. Pelaksanaan analisa dan evaluasi di bidang operasi frekuensi radio dan orsat. Perumusan rencana dan alokasi spektrum frekuensi radio dan orsat. Penetapan tabel alokasi spektrum frekuensi radio Indonesia dan orsat. Penyusunan rencana induk frekuensi radio. 44
Penyusunan dan penetapan kajian teknis sistem alat dan atau perangkat yang menggunakan frekuensi radio. Penetapkan persetujuan alokasi frekuensi radio (allotment). Pelaksanaan koordinasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan orsat dalam forum skala bilateral, regional dan internasional . Perumusan hasil koordinasi forum tersebut untuk dapat dilaksanakan sesuai ketentuan internasional. Penghimpunan dan tindak lanjut pengaduan negara lain tentang adanya gangguan interferensi frekuensi radio yang bersumber dari Indonesia. Tindak lanjut pengaduan adanya interferensi yang bersumber dari negara lain. Pelaksanaan penetapan (assignment) penggunaan frekuensi radio sesuai alokasi frekuensi radio. Pelaksanaan teknikal analisis. Pengelolaan loket penerimaan berkas izin frekuensi radio. Penetapan ketentuan dan persyaratan perizinan frekuensi radio. Pelaksanaan penetapan biaya hak penggunaan frekuensi radio. Penerbitan izin stasiun radio. Pelaksanaan verifikasi izin stasiun radio. Pelaksanaan penugasan kepada unit pelaksana teknis untuk monitoring spektrum frekuensi radio.
Pelaksanaan inspeksi instalasi alat/perangkat yang menggunakan spektrum dan
Kesesuaian standarnya 45
Pelaksanaan penegakan hukum. Pelaksanaan rekayasa teknik spektrum. Pengelolaan sarana dan prasarana monitoring frekuensi radio dan orsat. Pengelolaan database frekuensi radio Indonesia. Penetapan peraturan, standar pedoman penggunaan spektrum frekuensi radio dan orsat. Pedoman pembangunan sarana dan prasarana menara telekomunikasi. Penetapan pedoman kriteria pembuatan tower.
Sub-Sub Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi
Perumusan kebijakan di bidang teknik pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi. Perumusan standar di bidang teknik pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi. Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi. Pemantauan dan penertiban standar pos dan telekomunikasi. Perumusan persyaratan teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi. Pengawasan penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi skala nasional. Kerjasama standar teknik tingkat internasional. 46
Sub-Sub Bidang Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi Perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan penanganan fora multilateral, regional dan bilateral di bidang pos, telekomunikasi, informatika, standarisasi serta frekuensi radio dan orsat. Perumusan pedoman, norma, kriteria dan prosedur di bidang kelembagaan dan penanganan fora multilateral, regional dan bilateral di bidang pos, telekomunikasi, informatika, standarisasi serta frekuensi radio dan orsat. Pelaksanaan kerjasama kelembagaan multilateral, regional dan bilateral di bidang pos, telekomunikasi informatika, standarisasi serta frekuensi radio dan orsat. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan internasional dan kegiatan fora internasional di bidang pos, telekomunikasi informatika, standarisasi serta frekuensi radio dan orsat.
Sub Bidang Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi Sub-Sub Bidang Penyiaran Penetapan arah kebijakan penyelenggaraan penyiaran dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi penyiaran, kecenderungan permintaan pasar, ekonomi, sosial, budaya dan kondisi lingkungan lainnya.
Penetapan tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran
Penerbitan izin penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi bagi seluruh lembaga penyiaran 47
Penetapan pedoman teknis pelaksanaan uji coba siaran radio dan televisi. Penetapan kebijakan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan oleh salah satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran. Penetapan kebijakan kepemilikan silang antara lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio, lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi, perusahaan media cetak, dan lembaga penyiaran berlangganan baik langsung maupun tidak langsung. Penetapan kebijakan kepemilikan modal asing pada lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan. Pemetaan usaha penyiaran radio dan televisi. Penetapan wilayah layanan penyiaran radio dan televisi. Pengaturan dan penetapan sistem stasiun jaringan penyiaran radio dan televisi. Penetapan standar teknologi penyiaran radio dan televisi. Penetapan pedoman teknis sarana dan prasarana penyiaran radio dan televisi.
Sub-Sub Bidang Kelembagaan Komunikasi Sosial
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang lembaga media tradisional. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang lembaga komunikasi perdesaan. 48
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang lembaga profesi. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang lembaga pemantau media.
Sub-Sub Bidang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang politik, hukum dan keamanan. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang perekonomian. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang kesejahteraan rakyat. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang badan usaha milik negara.
Sub-Sub Bidang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan kerjasama diseminasi informasi dengan lembaga komunikasi pemerintah daerah wilayah I, II, III dan IV.
Penerbitan panduan paket informasi nasional. 49
Sub-Sub Bidang Kemitraan Media
Perumusan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang kemitraan media radio, media televisi dan media cetak. Perumusan pelaksanaan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan di bidang kemitraan media komunitas.
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BID KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pemerintahan Daerah Provinsi Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi Sub-Sub Bidang Pos Pemberian izin jasa titipan untuk kantor cabang. Penertiban jasa titipan untuk kantor cabang. Sub-Sub Bidang Telekomunikasi Pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 50
Pengawasan layanan jasa telekomunikasi. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) cakupan provinsi. Koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
Sub-Sub Bidang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)
Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi.
Sub-Sub Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi
Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi. Pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/ perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi.
51
Sub-Sub Bidang Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi
Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
Sub Bidang Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi Sub-Sub Bidang Penyiaran
Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi.
Sub-Sub Bidang Kelembagaan Komunikasi Sosial
Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi.
Sub-Sub Bidang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah
Koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
Sub-Sub Bidang Kemitraan Media
Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi. 52
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BID KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sub Bidang Pos Dan Telekomunikasi Sub Sub Bidang Pos
Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
Sub-Sub Bidang Telekomunikasi
Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten/kota. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 53
Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
Sub-Sub Bidang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan). Pemberian izin instalansi penangkal petir. Pemberian izin instalansi genset.
Sub-Sub Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi
Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi. 54
Sub-Sub Bidang Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi
Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
Sub Bidang Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi Sub-Sub Bidang Penyiaran
Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
Sub-Sub Bidang Kelembagaan Komunikasi Sosial
Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten/kota.
Sub-Sub Bidang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah
Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
Sub-Sub Kemitraan Media
Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten/kota.
55
A. PEMERINTAH 1. • • • • • • •
•
Sub Bidang Perhubungan Darat a. Sub-Sub Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Pedoman dan penetapan tata cara penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan nasional Pedoman tata cara penerbitan dan pencabutan sertifikat kompentensi penguji kendaraan bermotor Pedoman dan tatacara pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor (STNK dan BPKB) Pedoman penyelenggaraan angkutan penumpang dengan kendaraan umum Pedoman persyaratan teknis, rancang bangun dan tatacara pengoperasian serta kalibrasi alat penimbangan kendaraan bermotor Pedoman persyaratan teknis, tatacara, penetuan lokasi, rancang bangun, dan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum pedoman analisis dampak lalulintas. Pedoman penyidikan pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan oleh PPNS 56
• • • •
• • •
• • •
Pedoman penyelenggaraan dan tatacara memperoleh dan pencabutan surat izin mengemudi (SIM) Pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi Penetapan Norma, Standar, Kriteria dan Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe A Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah Provinsi atau lintas batas negara Pemberian izin trayek angkutan lintas batas negara dan antar kota antar provinsi Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah Provinsi Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi satu provinsi Penetapan NSPK serta pemberian izin operasi angkutan pariwisata Penetapan tarif dasar penumpang kelas ekonomi antar kota antar provinsi Penetapan persyaratan teknis dan tatacara penempatan pengadaan, pemasangan dan penghapusan rambu lalulintas dan marka jalan 57
• • •
Penetapan persyaratan PPNS bidang LLAJ Penyelenggaraan pemberian SIM dan pendaftaran kendaraan bermotor Pelaksanaan penyidikan pelanggaran ketentuan pidana undang-undang tentang LLAJ pengumpulan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalulintas tingkat nasional
b. Sub-Sub Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (LLASDP) • Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyebrangan yang terletak pada jaringan jalan nasional, dan antar negara, serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara • Penetapan lintas penyebrangan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara, jaringan jalur kereta api dan antar negara • Pedoman rancang bangun kapal,sungai,danau dan penyebrangan (SDP) • Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran, sertifikat kelayakan kapal, sertifikat pengawakan kapal dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau ≥ 7GT • Pedoman penyelenggaraan pelabuhan SDP dan pedoman penetapan lokasi pelabuhan SDP • Penetapan lokasi pelabuhan penyebrangan • Pedoman pembangunan pelabuhan SDP dan penyelenggaraan pelabuhan penyebrangan 58
•
• •
• • • •
•
Pengawasan penyelenggaraan pelabuhan penyebrangan pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara Pedoman penyusunan rencana induk, daerah lingkungan kerja (DLKr)/daerah lingkungan kepentingan (DLKP) pelabuhan SDP Penetapan rencana induk DLKr/DLKP pelabuhan penyebrangan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api naisonal dan antar negara Pedoman penetapan sertifikasi pelabuhan SDP Pemetaaan alur sungai untuk kebutuhan transportasi Pedoman penyelenggaraan angkutan SDP Penetapan tarif angkutan penyebrangan kelas ekonomi pada lintas penyebrangan yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api nasional dan antar negara Pengawasan pengoperasiaan penyelenggaraan angkutan penyebrangan pada lintas antar provinsi dan antar negara
59
2. Sub Bidang Perkeretaapian • Penetapan rencana induk perkeretaapian nasional • Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian tingkat nasional dan perkeretaapian lokal yang jaringannnya melebihi satu provinsi • Penetapan persyaratan, norma, standar, kriteria dan prosedur penyelenggaraan perkeretaapian yang berlaku secara nasional • Pelaksanaan perwujudan pengembangan sistem perkeretaapian tingkat nasional • Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api • Pelimpahan wewenang kepada badan usaha atau lembaga untuk melaksanakan pengujian berkala sarana kereta api • Penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota lintas batas negara, antar kota melebihi satu provinsi • Pemberian izin usaha kegiatan angkutan orang dan atau barang dengan kereta api • Penetapan persyaratan PPNS bidang perkeretaapian 3. Sub Bidang Perhubungan Laut • Penetapan rencana induk pelabuhan laut internasinal hub, internasional dan nasional • Pengelolaan pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional lama 60
• • •
• • •
Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh pemerintah Penetapan daerah lingjkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional Persetujuan pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) yang berlokasi didalam DLKr/DLKP pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional Pemberian izin kegiatan pengerukan dan atau reklamasi didalam DLKr/DLKP pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar provinsi dan internasional Penyusunan jaringan trayek angkutan laut dalam negeri
4 SUB BIDANG PERHUBUNGAN UDARA 1. Sub-sub bidang Angkutan Udara • Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang angkutan udara • Penerbitan izin usaha angkutan udara niaga • Penerbitan izin kegiatan angkutan udara • Penetapan persetujuan rute penerbangan
61
•
•
•
•
•
•
•
Persetujuan terbang Flight Approval (FA) untuk penerbangan ke dan/dari luar negeri Penetapan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara Pemberian sertifikasi personil petugas pengamanan operator penerbangan Penetapan standar dan persyaratan peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara Pengawasan dan pengendalian berlakunya standar dan persyaratan peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara Pemeriksaan secara berkala dan insidentil terhadap berlakunya standar dan persyaratan peralatan pelayanan keamanan dan keselamatan perusahaan angkutan udara Pengawasan tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan. Pemantauan penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan tarif jasa bandar udara, bagi bandar udara di wilayah kerjanya
62
2. Sub-sub Bidang Pesawat Udara • Pemberian tindakan korektif terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan di bidang angkutan udara • Pemberian tanda kebangsaan dan pendaftaran pesawat udara • Sertifikasi kelaikan udara • Sertifikasi pengoperasian pesawat udara • Sertifikasi perekayasaan produk aeronautika • Sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penerbangan (penerbang, teknik, Flight engineer, flight operation officer dan awak kabin) • Sertifikasi penerbang 3. Sub-sub Bidang Bandar Udara • Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang bandar udara • Penetapan lokasi bandar udara umum • Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk • Sertifikasi petugas pengamanan bandar udara • Pembentukan Komite Nasional Fasilitasi (KOMNASFAL) Udara • Pembentukan Komite Fasilitasi (KOMFAL) bandar udara
63
B. PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 3. d. • • • • • •
• • • • •
Sub Bidang Perhubungan Darat Sub-Sub bidang lalu Lintas dan Angkutan jalan Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Provinsi Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dijalan nasional dan jalan provinsi Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe B Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi kab/Kota dalam satu Provinsi Pemberian izin trayek angkutan antar kota dalam Provinsi Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah Kab/Kota dalam satu Provinsi Pemberian rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi Penyelenggaraan pencegahan dan penangulangan kecelakaan lalu lintas dijalan Provinsi Pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarlkan quota yang ditetapkan pemerintah Pelaksanaan penyidikan pelangaran terhadap perda provinsi bidang LLAJ
• 64
b. Sub-Sub Bidang LLASDP • Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyebrangan antar kab/Kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi • Penetapan lintas penyebrangan antar kab dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi • Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan sertifikat kelayakan kapal, sertifikat pengawakan kapal dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau ≤ 7 GT • Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan • Pembangunan pelabuhan SDP • Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyebrangan, DLKr/DLKP yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api • Pemetaan alur sungai lintas Kab/Kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi • Penetapan tarif angkutan penyebrangan kelas ekonomi pada lintas penyebrangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi • Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar Kab/Kota dalam Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi • Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyebrangan antar Kab/Kota dalam provinsi pada jaringan jalan Provinsi 65
2. Sub Bidang Perkeretaapian • Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi • Pembinaan oleh pemerintah provinsi yang meliputi penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian provinsi dan perkeretaapian kab/kota yang jaringannya melebihi wilayah kab/kota • Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kab/kota, pengguna dan penyedia jasa • Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian provinsi • Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha kereta api • Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kab/kota dalam satu provinsi penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu kab/kota dalam satu provinsi 3. Sub Bidang Perhubungan Laut • Pengelolaan pelabuhan regional lama • Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh provinsi • Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional • Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional 66
• • • • • • • • • • •
•
Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional Rekomendasi penetapan DLKr/DLKP pelabuhan laut internasional hub Rekomendasi penetapan DLKr/DLKP pelabuhan laut internasional dan nasional, serta pelabuhan laut regional Izin kegiatan pengerukan didalam DLKr/DLKP pelabuhan laut regional izin reklamasi didalam DLKr/DLKP pelabuhan laut regional Penetapan DUKS di pelabuhan regional Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam wilayah provinsi setempat Izin usaha tally di pelabuhan
67
4. Sub Bidang Perhubungan Udara • Sub-Sub Bidang Angkutan Udara • Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan ke Pemerintah • Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke Pemerintah • Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah • Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah • Pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah • Pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah • Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum • Pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk • Dapat menjadi anggota KOMFAL apabila bandar udara berdekatan dengan wilayah kerjanya
68
C. PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. b. • • • • • • • • •
Sub Bidang Perhubungan Darat Sub-Sub Bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ) Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Kab/Kota Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dijalan Kab/Kota Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam 1 Kab/Kota Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan Kota Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah Kab/kota Pemberian izin usaha angkutan pariwisata Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam Kab/kota Penyelenggaraan pencegahan dan penaggulangan kecelakaan lalu lintas dijalan Kab/Kota
69
b. Sub-Sub Bidang LLASDP • Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyebrangan dalam Kab/Kota yang terletak pada jaringan jalan Kab/Kota • Penetapan lintas penyebrangan dalam Kab/Kota yang terletak pada jaringan jalan Kab/Kota • Rekomendasi lokasi pelabuhan penyebrangan • Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau • Pembangunan pelabuhan SDP • Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau • Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKP pelabuhan penyebrangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara • Pemetaan alur sungai kab.kota untuk kebutuhan transportasi • Penetapan tarif angkutan penyebrangan kelas ekonomi pada lintas penyebrangan dalam kab/kota yang terletak pada jaringan jalan kab/kota • Pengawsan pelaksanaan tarif angkutan SDp dalam kab/kota yang terletak pada jaringan jalan kab/kota • Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyebrangan dalam kab/kota pada jaringan jalan kab/kota 70
2. Sub Bidang Perkeretaapiaan • Penetapan rencana induk perkeretaapian kab/kota • Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kab/kota yang meliputi penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistim perkeretaapian kab/kota yang jaringannya berada di wilayah kab/kota • Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kab/kota • Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksnakan oleh badan usaha prasarana kereta api • Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kab/kota • Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kab/kota 3. Sub Bidang Perhubungan Laut • Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut • Pengelolaan pelabuhan lokal lama • Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kab/kota • Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional
71
72
