Pengalihan PNS Kab/Kota & Provinsi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai UU No. 23 Tahun 2014
Yulina Setiawati NN, SH. MM. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Jakarta, 19 April 2016
KEBIJAKAN DESENTRALISASI 1
UU No. 23/ 2014 Efektivitas Pemerintahan
2
UU 32 /’04 mencari keseimbangan
3
UU 22 / 1999 Dominan Destr
4
UU 5 / 1974 Dominan Sentrl
5
UU 18 / 1965 Dominan Desentr
6
Penetapan Presiden 6 / 1959 Dominan sentrl
7
UU 1 / 1957 Dominan Desentralisasi
8
UU 22 / 1948 Dominan Desentralisasi
9
UU 1 / 1945 Dominan Sentralisasi
10
DESENTRALISATIE WET 1903 Dominan Sentralisasi
BKN
Reformasi Birokrasi Nasional Sasaran RB 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
TATANAN REGULASI 1. RUU ITE – UU. No. 11/2008 2. RUU OMBUDSMAN – UU No. 38 Tahun 2008 3. RUU Pelayanan Publik – UU No. 25/2009 4. RUU ASN – UU No. 05/2014 5. REVISI UU No. 32 Tahun 2004 – UU No. 23/2014 6. RUU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN – UU No. 30/2014
Program Nasional
8 Area Perubahan di Instansi 1. Organisasi; 2. Tatalaksana; 3. Peraturan Perundang-undangan; 4. Sumber Daya Manusia Aparatur; 5. Pengawasan; 6. Akuntabilitas; 7. Pelayanan publik; 8. Mindset dan cultural Set Aparatur.
BKN
Reformasi Bidang Kepegawaian 1. 2. 3. 4. 5. 6.
• • • • • •
• Restrukturisasi organisasi (right sizing; flat org.) • Service Delivery • OutcomesOriented • Mind-set dan Culture set • Strong commitment
Recruitment Placement and promotion Performance-based Mgt./SKP Kinerja Core competency training Welfare dan Renumerasi
Deregulasi Law Enforcement Reward and Punishment De-kooptasi dengan politik Minimalisasi spoiling system Wasdal/supervisi
BKN
SDM Aparatur
Penataan Organisasi/Bis nis Proses
Regulasi
Modernisasi Pelayanan
• Sistem Informasi Kepegawaian • Pemanfaatan TIK (e-office, e-gov dan i-gov) • Transparansi dan akuntabilitas • Efektivitas dan efisiensi • Simplifikasi proses
BKN
MEMBANGUN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN BERBASIS PADA URUSAN
Sinergitas Kualifikasi SDM
Sinergitas Kelembagaan
Sinergitas kebijakan
Sinergitas Perencanaan
Membangun Efektivitas Pemerintahan
Sinergitas Pertanggung jawaban kepada masyarakat
DASAR HUKUM
BKN
1. Peraturan Kepala BKN No. 48 Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan menjadi PNS Daerah Provinsi 2. Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi PNS Daerah Provinsi; 3. Peraturan Kepala BKN No. 2 Tahun 2016 Tanggal 18 Februari 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan selain yang melaksanakan pengelolaan taman hutan raya (tahura) kabupaten/kota menjadi PNS Daerah Provinsi. 4. Peraturan Kepala BKN No. 6 Tahun 2016 tanggal 23 Maret tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana menjadi PNS Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional 5. Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2016 tanggal 24 Maret tentang Pengalihan PNS Daerah Provinsi & Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Perikanan & Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan menjadi PNS Kementerian Kelautan & Perikanan 6. Peraturan Kepala BKN No. 8 Tahun 2016 tanggal 30 Maret tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan. 7. Peraturan Kepala BKN No. 9 Tahun 2016 tanggal 04 April 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Provinsi yang Melaksanakan Metrologi Legal menjadi PNS Daerah Kabupaten/Kota 8. Surat Kepala BKN No: K 26-30/V 34-9/99 tanggal 21 Maret 2016 tentang Kewenangan Penetapan Keputusan Pengalihan PNS.
Penyerahan Urusan Pemerintahan Konkuren o o o o o o o
• Bidang Pendidikan Menengah • Bidang pengelolaan terminal penumpang tipe A & B • Bidang rehabilitasi, perlindungan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan • Bidang metrologi legal (tera, tera ulang dan pengawasan) • Bidang penyuluh/petugas Lapangan KB • Bidang penyuluh perikanan nasional • Bidang pengelola tenaga pengawas ketenagakerjaan
o
• Urusan pemerintah umum
o
• Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
BKN
Pelaksanaan Pengalihan PNS/Pejabat menurut Perka BKN No. 7 Tahun 2016 Pelaksanaan Pengalihan ditetapkan 1 Oktober 2016 PNS yang dialihkan ditempatkan pada unit yang melaksanakan urusan bidang kelautan dan perikanan pada wilayah Prov dan/atau Kab/Kota dan pejabat fungsional tetap menduduki jabatan fungsional Gaji dibayarkan oleh KKP TMT 01 Januari 2017
Gaji Oktober - Desember 2016 dibayarkan APBD Kab/Kota/Provinsi
BKN
KRITERIA PNS PROV/KAB/KOTA YANG DIALIHKAN KE KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANN Jabatan Fungsional
CPNS
PNS
• Penyuluh Perikanan • Pengawas Perikanan Bidang Mutu Perikanan • Mengisi formasi/kebutuhan JF Penyuluh Perikanan • Mengisi formasi/kebutuhan JF Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan • Mengisi kebutuhan JF Penyuluh Perikanan • Mengisi kebutuhan JF Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan
BKN
TATA CARA PENGALIHAN
BKN
Sekda Kab/Kota dan Sekda Prov membuat daftar nominatif PNS yang akan dialihkan untuk disampaikan ke pejabat yang berwenang (Sekretaris Jenderal KKP). Pejabat yang berwenang (Sekretaris Jenderal KKP) berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masing-masing Sekda Kab/Kota dan Prov menyampaikan usul pengalihan kepada Kepala BKN, setelah diperiksa kebenaran dan keabsahannya.
Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan keputusan pengalihan PNS Kab/Kota dan Prov menjadi PNS KKP, berdasarkan usulan dari pejabat yang berwenang (Sekretaris Jenderal KKP).
Keputusan Pengalihan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara disampaikan kepada PNS yang bersangkutan melalui Pejabat yang Berwenang, dan tembusan disampaikan kepada Menteri terkait, Bupati, dan Walikota
Kewenangan Penetapan SK Pengalihan BKN Pusat
Kantor Regional
1. Penyuluh KB/ Petugas lapangan KB; 2. Pengelola Terminal Tipe A dan Penetapan Lokasi dan Pengoperasian, atau Penimbangan Kendaraan; 3. Pengelola Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan; 4. Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan; 5. Pemerintahan Umum
1. Pengawas Ketenagakerjaan; 2. Pengelolaan Pendidikan Menengah; 3. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan selain Pengelolaan Taman Hutan Raya Kab/Kota; 4. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B; 5. Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan; 6. Urusan Ketenagalistrikan, Geologi, atau Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi kecuali Pemanfaatan Panas Bumi.
BKN
Kementerian Kelautan dan Perikanan
BKN
CONTOH DAFTAR NOMINATIF PNS DAERAH PROV/KAB/KOTA YANG AKAN DIALIHKAN
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN DAN PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NO.
1
NAMA
NIP
2
3
TEMPAT TANGGAL LAHIR
JENIS KELAMIN
4
5
JABATAN TERAKHIR
6
PANGKAT TERAKHIR GOL RUANG
TMT
7
8
PENDIDIKAN TERAKHIR
UNIT ORGANISASI LAMA
KETERANGAN
9
10
11
. ...................,*) Sekretaris Jenderal/Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota**) …………………………………………………………... NIP ………………………………………………………
Ket: *) pilihlah salah satu
CONTOH DAFTAR NOMINATIF PNS DAERAH PROV/KAB/KOTA YANG TELAH DITETAPKAN KEPUTUSAN PENGALIHANNYA
BKN
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN DAN PENGAWAS PERIKANAN BIDANG MUTU HASIL PERIKANAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
NO.
1
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR
TANGGAL
2
3
NAMA
NIP
TANGGAL LAHIR
4
5
6
PENDIDIKA PANGKAT/ N GOL.RUANG/T TERAKHIR MT 7
8
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA/ PEJABAT LAIN YANG DITUNJUK*) .................................
Ket: *) pilihlah salah satu
JABATAN
9
BKN
