KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEBIJAKAN UMUM DANA DESA
(Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan PP Nomor 60 Tahun 2014) Disampaikan oleh Menteri Keuangan RI pada Acara Rakornas Dan Peresmian Pendampingan Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Jakarta, 31 Maret 2015
1
Outline • • • • • • • •
Perkembangan Desentralisasi Fiskal Filosofi Lahirnya UU Desa Dasar Hukum Kewenangan Desa Sumber Keuangan dan Pendapatan Desa Roadmap Dana Desa Postur, Kebijakan dan Tantangan APBN 2015 Isue Krusial
2
Perjalanan Desentralisasi Fiskal
2014 2005-current 2001-2004
UU No. 33 Tahun 2004 Unit: DJ-PKPD
UU No. 25 Tahun 1999 Unit: DJ-PKPD
DJAPK/BAPPEKI DJPK
Jumlah Daerah : 367 Daerah
Jumlah Daerah (2013) : 524 Daerah
Transfer: Rp81 T PAD: Rp15 T Volume APBD: Rp100 T
Transfer (2013): Rp529 T PAD (2013): Rp140 T Volume APBD (2013): Rp707 T
Ministry of Finance, Republic of Indonesia
UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Unit: DJPK Disamping Jumlah Daerah : 548 dan terus bertambah serta Transfer/PAD/Vol APBD terus meningkat Pemerintah harus menganggarakan DD sebesar 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan3
Filosofi Dana Desa • Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.
Ministry of Finance, Republic of Indonesia
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan4
DASAR HUKUM PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014
PERMENDAGRI: 1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa PERMENDES: 1. Permendes No.1/205 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa 2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa 3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa
UU 6/2014 tentang Desa
PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari PPAPBN 60/2014 Perubahan PP 60/2014
RPMK Pelaksanaan PP 60/2014 (mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa) 5
Money follows Function Skala Desa Kewenangan Kewenangan berdasarkan hak asal usul
Pelaksanaan
1
Diatur dan diurus oleh Desa
Kewenangan lokal berskala Desa
2 Kewenangan yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota
3
Kewenangan lain yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota sesuai ketentuan 4
Diurus oleh Desa (berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota
Cakupan Kewenangan Hak asal-usul : merupakan warisan yg masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa
• Penugasan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. • Penugasan disertai biaya: Pemerintah Pemda Prov Pemda Kab/kota
Pendanaan 1.
2. 3. 4.
5. 6. 7.
Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; Alokasi APBN; Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab./Kota; Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab./Kota; Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab./Kota; Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA Pendapatan asli Desa Alokasi APBN :
Lain-lain Pendapatan yang sah hibah dan sumbangan pihak ketiga
• Dari realokasi anggaran pusat berbasis desa • 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap
1 7
2
3
6
Bagian dari PDRD kabupaten/kota • Paling sedikit 10%
bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota
5
4
Alokasi Dana Desa (ADD)
• Paling sedikit 10% dari dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK • Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD
7
POKOK-POKOK KEUANGAN DESA DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (1) Anggaran bersumber dari APBN • Diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai:
1. 2. 3. 4.
Penyelenggaraan pemerintahan; Pembangunan; Pemberdayaan masyarakat; Kemasyarakatan.
• Bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (dilaksanakan dengan merealokasi anggaran K/L yang berbasis desa ke anggaran Dana Desa}. • Besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap (dalam rangka memenuhi prosentase anggaran dana desa telah disusun road map dana desa).
Anggaran bersumber dari APBD Prov/Kab/Kota • Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari PDRD; • Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi DAK; • Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. 8
POKOK-POKOK KEUANGAN DESA DAN SUMBER PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (2)
Pengelolaan keuangan Desa : a. Pengelolaan keuangan Desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah; b. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk; c. Pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa ditetapkan dalam APB Desa; d. APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa kepada : a. Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan; b. Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
9
Roadmap Dana Desa Dana Desa (DD): Rp20.766,2 M Rata-rata DD per Desa: Rp 280,3 juta ADD: Rp32.666,4 M Bagi Hasil PDRD: Rp2.091,0 M TOTAL= Rp55.523,6M Rata2 perdesa: Rp749,4 juta
APBN-P 2015
Penggunaan: - Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa - Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa - Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: - APBDes - RKP Des Pedoman Pelaksanaan; Pendampingan; Pengembangan Database Target Keberhasilan
Dana Desa (DD): Rp47.684,7 M Rata-rata DD per Desa: Rp643,6 juta ADD: Rp37.564,4 M Bagi Hasil PDRD: Rp2.412,4 M TOTAL= Rp87.661,5M Rata2 perdesa: Rp1.183,1 juta
Dana Desa (DD): Rp81.184,3M Rata-rata DD per Desa: Rp1.095,7 juta ADD: Rp42.285,9M Bagi Hasil PDRD: Rp2.733,8M TOTAL= Rp126.204,2M Rata2 perdesa: Rp1.703,3 juta
2018
Dana Desa (DD): Rp111.840,2 M Rata-rata DD per Desa: Rp 1.509,5 juta ADD: Rp60.278,0 M Bagi Hasil PDRD: Rp3.376,7M TOTAL= Rp175.494,9 M Rata2 perdesa: Rp2.368,6 juta
2019
2017
2016 Penggunaan: - Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa - Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa - melalui pembangunan infrastruktur dasar Desa - Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: - APBDes - RKP Des - RPJM Des
Dana Desa (DD): Rp103.791,1M Rata-rata DD per Desa: Rp 1.400,8 juta ADD: Rp55.939,8M Bagi Hasil PDRD: Rp3.055,3M TOTAL= Rp162.786,3M Rata2 perdesa: Rp2.197,1 juta
Penggunaan: - Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa - Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa - Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: - APBDes - RKP Des - RPJM Des
Penggunaan: - Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa - Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa - Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: - APBDes - RKP Des - RPJM Des Pedoman Pelaksanaan; Pendampingan; Pengembangan Database: Target Keberhasilan
Penggunaan: - Sesuai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa - Open menu dg prioritas utk mendukung program pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar desa - Tdk dapat digunakan utk penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa Perencanaan: - APBDes - RKP Des - RPJM Des Pedoman Pelaksanaan; Pendampingan; Pengembangan Database: Target Keberhasilan
Jumlah Desa 10 74.093
2019
Roadmap Dana Desa
2018 2017
2016 2015 Penggunaan; Perencanaan; Pedoman Pelaksanaan:
- Permen (alokasi, penyaluran, penggunaan dan monev) - Perbup/Perwali (pembagian/alokasi Dana Desa perDesa);
Pendampingan Pusat:
- Fasilitator eks-PNPM - Fasilitator baru - Pelatihan fasilitator baru
Pelatihan Aparatur:
- TOT /Training for Master Trainer 418 aparat kab/kota - Training 74.093 aparat Desa
Pengembangan Database:
- Koordinasi dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT)
Target keberhasilan: - Tersusunnya RKP Des
dan APBDes - Laporan realisasi dan penggunaan dana sesuai dg aturan
Penggunaan; Perencanaan; Pedoman Pelaksanaan: - Perbup/Perwali Pendampingan Pusat: - Fasilitator (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa) Pelatihan Aparatur: - Training 74.093 aparat Desa
Pengembangan Database:
- Rekonsiliasi dan validasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT) - Koordinator : Kemdes PDT
Target keberhasilan (fokus Monev):
- Tersusunnya RPJM Des, RKP Des, APBDes - Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan - Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 10% dari jumlah Desa)
Penggunaan; Perencanaan; Pedoman Pelaksanaan: - Perbup/Perwali Pendampingan Pusat : - Fasilitator (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa) Pelatihan Aparatur: - Training 74.093 aparat Desa
Pengembangan Database:
- Rekonsiliasi dan validasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT) - Koordinator : Kemdes PDT
Target keberhasilan (fokus Monev):
- Tersusunnya RKP Des dan APBDes - Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan - Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 20% dari jumlah Desa)
Penggunaan; Perencanaan; Pedoman Pelaksanaan: - Perbup/Perwali Pendampingan Pemda - Fasilitator dari Pemda (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa) Pengembangan Database:
- Rekonsiliasi dan validitasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT) - Koord: KemdesPDT
Target keberhasilan (fokus Monev): - Tersusunnya RKP Des dan APBDes - Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan - Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 30% dari jumlah Desa)
Penggunaan; Perencanaan; Pedoman Pelaksanaan: - Perbup/Perwali Pendampingan Pemda - Fasilitator dari Pemda (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa) Pengembangan Database: - Rekonsiliasi dan validitasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT) - Koord: KemdesPDT Target keberhasilan (fokus Monev): - Tersusunnya RKP Des dan APBDes - Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan - Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 40% dari jumlah Desa)
Dalam Miliar Rupiah
2014 POSTUR
2015
PERUBAHAN APBNP 2015 – APBN 2015
APBNP
APBN
APBN-P*
596.504
637.975,1
643.834,5
5.859,40
0,9%
491.882
516.401,0
521.760,5
5.359,50
1,0%
117.663
127.692,5
110.052,0
-17.640,50
-13,8%
1.1.1.1. DBH Pajak
46.116
50.568,7
54.216,6
3.647,90
7,2%
1.1.1.2. DBH Sumber Daya Alam
71.547
77.123,8
55.835,4
-21.288,40
-27,6%
1.1.2. Dana Alokasi Umum
341.219
352.887,8
352.887,8
0,00
0,0%
1.1.3. Dana Alokasi Khusus
33.000
35.820,7
58.820,7
23.000,00
64,2%
16.148
16.615,5
17.115,5
500,00
3,0%
523
547,5
547,5
0,00
0,0%
87.948
104.411,1
104.411,1
0,00
0,0%
-
9.066,2
20.766,2
11.700,00
129,1%
596.504
647.041,3
664.600,7
17.559,40
2,7%
1. Transfer ke Daerah 1.1. Dana Perimbangan 1.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH)
1.2. Dana Otonomi Khusus 1.3. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 1.4. Dana Transfer Lainnya 2. Dana Desa JU M LAH
Nominal
%
12
DANA DESA DALAM APBN-P 2015 PAGU APBN
JUMLAH DESA
ALOKASI DASAR PER DESA (90%)
Rp20, 766 T
74.093
Rp252,24 juta
RATA2 DANA DESA PER DESA (NASIONAL)
DANA DESA TERTINGGI
DANA DESA TERENDAH
STANDAR DEVIASI
Rp280,45 juta
Rp1.121,04 juta
Rp254,47 juta
21,93
(Permendagri No.39/2015)
13
PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA • Anggaran dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis secara merata dan berkeadilan. • Dana Desa dianggarkan dalam APBN dan dialokasikan dengan dua tahap, yaitu: 1. Alokasi dari APBN ke APBD Kab/Kota (alokasi ditetapkan dalam perpres rincian APBN); 2. Alokasi dari APBD Kab/Kota ke APB Desa (alokasi ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah). • Dana Desa yang telah dialokasikan disalurkan dengan mekanisme transfer: 1. Dari rekening kas negara ke rekening kas umum Kab/Kota; 2. Dari rekening kas umum Kab/Kota ke rekening Desa. 14
PENGGUNAAN DANA DESA Sesuai ketentuan UU 6/2014, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Namun agar Anggaran Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam PP 60/2014 penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas untuk pembangunan desa antara lain: pembangunan irigasi desa, jalan desa, posyandu, tambatan perahu, dan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Prioritas untuk pemberdayaan masyarakat antara lain: pembinaan Koperasi Unit Desa, pemberdayaan kelompok tani dan nelayan, pemberdayaan UKM Desa. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas harus mendapatkan persetujuan bupati/walikota; 15
Tantangan dan Peluang Pelaksanaan Dana Desa Tantangan untuk Pemerintah Pusat: • Agar Dana Desa dapat disalurkan tepat waktu (Tahap I: April 2015): o Penyaluran dari RKUN ke RKUD diperlukan: • Perda tentang APBD yang didalamnya memuat Dana Desa yang bersumber dari APBN; • Peraturan Kepala Daerah (Perbup atau Perwali) tentang pembagian Dana Desa untuk setiap desa di wilayah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. o Penyaluran dari RKUD ke rekening desa harus dipenuhi persyaratan: • Perdes tentang APBDesa. • Diperlukan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi alokasi Dana Desa sebesar sebesar 10 persen dari total transfer ke daerah dalam APBN (dipenuhi di tahun 2017). • Diperlukan Capacity building dan tenaga pendamping yang cukup banyak untuk mendukung pelaksanaan good governance dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Tantangan untuk Pemerintah Daerah dan Aparatur Desa: • Aparatur Desa (Kepala Desa/aparat desa) harus mempersiapkan diri dalam pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel, serta diharapkan tidak menambah jumlah aparatur Desa yang berakibat pada ketidakefektifan dan ketidakefisienan penggunaan Dana Desa. Peluang • Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah di wilayah pinggiran serta meningkatkan otonomi desa. • UU Desa sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah yang tercakup dalam program Nawa Cita, yakni membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan daerah utamanya daerah perbatasan dan desa. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal 16 Kementerian Keuangan
Tantangan dan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa Tantangan Pemanfaatan Dana Desa: • Pemanfaatan Dana Desa (DD) harus sensitif terhadap ketersediaan infrastruktur di Desa. • Fungsi alokasi DD adalah mengurangi ketimpangan penyediaan infrastruktur pelayanan publik antar desa sedemikian rupa sehingga masyarakat memperoleh pelayanan publik yang lebih memadai dan merata. • Masyarakat di pedesaan terutama yang miskin cenderung belum memanfaatkan fasilitas pelayanan publik perlu perubahan mindset masyarakat. alokasi DD dimanfaatkan untuk menghubungkan supply dan demand pelayanan publik Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa: • Infrastruktur pedesaan Pemerintah desa mempunyai peluang yang cukup besar dalam memanfaatkan DD untuk membangun infrastruktur. • Social Development DD digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat (miskin) pedesaan dan penanggulangan kemiskinan. • Local Employment DD digunakan untuk meningkatkan peluang penciptaan lapangan kerja di desa. Contoh: Guaranted Employment Programe di India, dari suatu keluarga miskin dijamin 1 orang untuk bekerja selama 60 hari kerja dalam setahun pada saat bukan musim panen. Menteri Keuangan Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
• Akuntabilitas penggunaan Dana Desa tergantung pada Pemerintahan Desa dan merupakan subjek audit BPK • Pengawasan dilakukan disetiap level pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Masyarakat dapat juga melakukan pengawasan jika terjadi penyalahgunaan atas Dana Desa dapat dilaporkan pada aparat penegak hukum. • Monitoring dan pengawasan penggunaan dana Desa utamanya dilaksanakan oleh Pemda.
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN DANA DESA • Dana Desa sebagai bagian dari APBN harus dikelola berdasarkan good governance yang didukung dengan transparansi dan akuntabilitas. • Sesuai dengan filosofi UU Desa, alokasi Dana Desa harus dapat mempercepat pembangunan Desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. • Dengan adanya Dana Desa dan 6 Sumber Pendapatan Desa lainnya, maka urusan yang menjadi kewenangan desa akan didanai dari APBDes, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi antara kegiatan yang didanai dari APBDes dengan kegiatan yang didanai APBD Provinsi/Kab/Kota agar tidak terjadi inefisiensi anggaran. • Tidak ada masa transisi pelaksanaan UU Desa sehingga diperlukan kecepatan dalam menyiapkan SDM di level Kabupaten/Kota dan Desa untuk mengelola keuangan dan pembangunan desa, melalui pelatihan, pendampingan dan supervisi dari berbagai pihak.
19
PERAN SDM DALAM PELAKSANAAN DANA DESA
Pengelolaan keuangan desa mengikuti pola pengelolaan Keuangan daerah Kepala Desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa Kepala desa/perangkat desa perlu memiliki kapasitas dalam pengelolaan keuangan desa
pemerintah (pusat/prov/kab/kota) melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Pendampingan dilakukan oleh tenaga professional, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga (LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan) 20
21
