PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BUMIAYU PATI

Vol. 2 No. 1, Nopember 2014

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BUMIAYU PATI Dwi Astuti (10110049) Mahasiswa PPKn IKIP Veteran Semarang Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan undangundang no 6 tahun 2014 tentang desa di desa Bumiayu Pati. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah di Desa BumiayuKecamatanWedarijaksa Kabupaten Pati. Subjek penelitian adalah warga Desa Bumiayu KecamatanWedarijaksa Kabupaten Pati. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik: (1) wawancara mendalam, (2) observasi, dan (3) dokumentasi. Keabsahan data menggunakan standart atau kriteria validitas data dengan teknik triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: secara garis besar persepsi masyarakat Desa Bumiayu terhadap Undang-undang desa berdasarkan Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa sudah disetujui masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya persetujuan atau kesepakatan program pembangunan desa antara kepala desa dengan warga desa. Keputusan tersebut akan di ambil dengan jalan musyawarah. Dari hasil keputusan tersebut terdapat beberapa program yang akan di jalankan; antara lain memperbaiki jalan, saluran air atau irigasi, dan kantor kepala desa. Program yang akan di jalankan kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat dan semua orang di sekeliling desa Bumiayu. Alasan mengapa memilih program tersebut karena sebagian jalan di desa Bumiayu ada yang rusak, hal itu menyebabkan masyarakat kurang begitu nyaman. Sedangkan kenapa memilih program memperbaiki saluran air atau irigasi karena pada dasarnya jika musim hujan desa bumiayu banjir. Hal ini di sebabkan karena saluran air yang kurang teratur atau masih perlu di perbaiki. Sedangkan untuk program perbaikan kantor kepada desa di pilih karena kantor yang semula sudah tidak pantas untuk di huni maka perlu di perbaiki. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Tehnik Sosialisasi undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa (2) Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Bumiayu Wedarijaksa Pati Kata Kunci : persepsi, desa PENDAHULUAN Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan diIndonesiajauh sebelum Negara bangsa ini terbentuk.Struktur sejenis desa, masyarakat, adat dan sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting.Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relative mandiri.Hal ini ditunjukan dengan tingkat keragaman yang tinggi. Reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakekatnya adalah suatu proses pembalikan paragradigma politik, dimana proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas, kemudian dibalik melalui proses yang berangkat dari desa. Dalam paradigm baru tersebut, desa merupakan kesatuan hokum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri.Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidal lagi menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi independent community, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari

JURNAL ILMIAH PPKn IKIP VETERAN SEMARANG

35


atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang berperan sebagai actor. Untuk mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa tersebut, maka telah dicabut produk hokum setingkat mendagri, Keputusan Mendagri, dan Instruksi Mendagri, Yang diganti dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Pemerintah (PP) diterbitkan untuk menjabarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No 32 / 2004 tentang Pemerintah Daerah.Selain sudah sangat ditunggu-tunggu, keberadaan PP Nomor 72 Tahun 2005 ini juga amat strategis.Kestrategisan PP terletak pada substansi materi yang dikandungnya.PP No 72 / 2005 mengatur tentang desa, di mana pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Di era otonomi, di tingkatan Desa-lah potensi-potensi masyarakat ideal untuk dikembangkan. Mengingat strategisnya PP tersebut, tak aneh kemudian menjadi sorotan banyak pihak, tak hanya dari kalangan masyarakat awam, namun juga stakeholderspemerintah daerah dan terutama para penyelenggara pemerintahan desa. Diberlakukannya UU desa dimaksudkan untuk bisa melakukan penyebaran anggaran secara langsung ke desa-desa, agar bisa mengangkat taraf hidup masyarakat desa, namun perencanaan penggunaannya tentu harus tepat sasaran dan di perkuat dengan aturan-aturan turunannya.Dengan demikian kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik di masa mendatang. Menurut UU tersebut, anggaran untuk desa dialokasikan dari APBn sebesar 10 persen berupa transfer dana ke daerah. Walaupun terjadi penggantian undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap sama yaitu: (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; (2) partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung Jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesame warga desa; (3)Otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa: (4) Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasikan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintah Desa; (5) Pemberdayaan Masyarakat , artinya penyelenggaraan dan pembangunan didesa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kabijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dalam proses pengambilan keputusan didesa ada dua macam keputusan, Pertama keputusan – keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas, kedua keputusan –keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk


36


melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses penan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibaan tertentu. Adapun pada

bentuk kedua, keputusan-keputusan

didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali dibalai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hokum memang diberi fungsi untuk itu yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa(Perdes). Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa.Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi budaya masyarakat desa setempat. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik local yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan deperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan –goncangan yang merugikan masyarakat luas. Diberlakukannya UU desa dimaksudkan untuk bisa melakukan penyebaran anggaran secara langsung ke desa-desa, agar bisa mengangkat taraf hidup masyarakat desa, namun perencanaan penggunaannya tentu harus tepat sasaran dan di perkuat dengan aturan-aturan turunannya.Dengan demikian kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik di masa mendatang. Menurut UU tersebut, anggaran untuk desa dialokasikan dari APBn sebesar 10 persen berupa transfer dana ke daerah. Gambaran umum masyarakat desa Bumiayu Wedarijaksa Pati adalah masih kurangnya pengetahuan terhadap UU no 6 tahun 2014.Hal tersebut dikarenakan aktifitas atau pekerjaan seharihari mereka.Dalam rangka untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 di desa Bumiayu Wedarijaksa Pati, dan Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan

Undang-Undang No 6 tahun 2014 di desa Bumiayu

Wedarijaksa Pati, maka peneliti bermaksud untuk mengkaji, menelaah, meneliti, dan membahas hal tersebut pada penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul : Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Uu Nomor 6

Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Bumiayu Kecamatan

Wedarijaksa Pati.

KAJIAN PUSTAKA Pengertian Persepsi Menurut Zenden dalam Sukmadinata (2004: 33), persepsi adalah tanggapan yang memiliki arti proses penginderaan dan penginterprestasian suatu informasi tentang suatu obyek. Dikemukakan lebih lanjut, persepsi lebih kompleks dan lebih luas bila disbanding dengan penginderaan. Proses persepsi meliputi interaksi yang sulit, dari kegiatan seleksi penyusunan dan penafsiran. Walaupun persepsi


37


sangat tergantung pada penginderaan dari data, proses kognitif barangkali dapat menyaring, menyerdehanakan, atau mengubah secara sempurna data tersebut, namun secara keseluruhan proses persepsi dapat mengatasi proses penginderaan yang dapat menambah atau bahkan mengurangi kejadian senyatanyayang diinderakan oleh seseorang. Adapun menurut Saifuddin Azwar (2007: 84), persepsi diistilahkan dengan “tanggapan” yang merupakan proses kognitif menghasilkan pendapat yang kadangkala bisa lebih, tetapi kadang juga tidak (kurang) tepat. Sedangkan Hasan Sadhily dalam saifuddin Azwar (2007: 85), persepsi adalah suatu proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri sendiri, sehingga dapat mengenal obyek dengan jalan berasosiasi pada suatu ingatan tertentu secara inderawi, hingga bayangan itu dapat disadari. Pemberlakuan Undang-Undang Desa Diberlakukannya Undang-undang Desa dimaksudkan untuk bisa melakukan penyebaran anggaran secara langsung ke desa-desa, agar bisa mengangkat taraf hidup masyarakat desa, namun perencanaan penggunaannya tentu harus tepat sasaran dan diperkuat dengan aturan-aturan turunannya.Itu semua tergantung bagaimana perencanaan yang dibuat oleh aparat desa.Apakah program-program yang mereka buat bisa langsung mengena ke masyarakat atau tidak?Maka harus`ada PP dan Per-Mendagri untuk mengatur penggunaan anggaran desa tersebut. Bila peraturan pemerintah dan keputusan Menteri Dalam Negeri sudah selesai dibuat, diyakini bisa membantu pemetaan pembangunan hingga ke tingkat desa sekaligus bisa mengangkat taraf hidup masyarakat desa. Untuk memastikan anggaran yang diturunkan bisa tepat sasaran dan tepat guna, terutama menngenai masalah penyebaran anggaran agar taraf hidup masyarakat desa bisa lebih baik di butuhkan penyuluhan untuk aparat desa dari pemerintah. Anggaran senilai Rp 600 juta hingga Rp 1,5 miliar yang diatur di dalam UU Desa memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan pelatihan dan pendidikan yang intensif, desa akan semua lurah dan kepala desa akan memiliki kemampuan untuk mengelola anggaran bagi kesejahteraan masyarakat di desanya. Sebagai kepala desa atau lurah, mereka yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apakah kesehatan, pendidikan, infrastruktur, atau yang lainnya. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik di masa mendatang. Menurut UU tersebut, anggaran untuk desa dialokasikan dari APBN sebesar 10 persen berupa transfer dana ke daerah. Jumlah desa di Indonesia lebih 70 ribu desa. Total dana transfer ke desa ini akan lebih dari Rp 1,4 miliar per tahun.

METODE PENELITIAN Jenis dan Desain Penelian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian (Mc Milan dan Schumacher 2003 dalam Syamsudin dan


38


Damaianti 2007 : 73 ). Data hasil penelitian ini berupa data deskriptif yang tidak dihitung menggunakan rumus-rumus 39tatistic( Strauss dan Curbin 2003 dalam Syamsudin dan Damaianti 2007 : 2003 ). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriftif ini, penulis akan menggambarkan dan menganalisis setiap individu dalam kehidupan dan pemikirannya. Penggunaan pendekatan kualitatatif ini adalah untuk meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa di desa Bumiayu Wedarijaksa Pati. 2. Desain Penelitian Desain penelitian yang digunakan adalah etnografi, yaitu merupakan sebuah study yang mendeskripsikan dan menginterprestasikan budaya, kelompok sosial atau sistem (Bungin, 2007: 69). Kelompok yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Bumiayu dalam pelaksanaan undang-undang no 6 tahun 2014, terutama berkaitan dengan: persepsi mereka terhadap undang-undang no 6 tahun 2014tentang desa. Fokus Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bumiayu selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan Mei sampai bulan Juli 2014. Adapun alasan pemilihan lokasi ini, karena; (1) desa tersebut masyarakatnya lebih banyak dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Wedarijaksa, (2) masyarakatnya homogen, dalam arti terdiri dari berbagai macam tingkat sosial ekonomi yang berbeda, dan (3) tempat tinggal peneliti di wilayah Kota Pati sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam memperoleh data. Penelitian dilakukan dengan Kepala desa, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat. Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan ( field research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata penulis atau lesan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati di desa Bumiayu Wedarijaksa Pati. Tehnik Pengumpulan Data Penelitian di samping menggunakan metode yang tepat, juga perlu tehnik dan alat pengumpulan data yang yang relevan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 1. Metode Wawancara 2. Pengamatan (Observasi) 3. Dokumentasi

HASIL PENELITIAN Sajian dan Analisis Data Dalam sub bab sajian dan analisis data ini didasarkan pada rumusan masalah dan pengembangan berdasarkan temuan di lapangan, yaitu: persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Bumiayu Wedarijaksa Pati, selengkapnya seperti dikemukakan berikut ini.


39


Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa didasarkan pada pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang desa itu sendiri. Pada dasarnya masyarakat Bumiayu Kecamatan Wedarijaksa hanya sebagian yang sudah mengetahui tentang undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa. Secara lebih jelas hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Bumiayu sebagai informan kunci (key informan) dapat dikemukakan secara lengkap seperti berikut ini. “Benar adanya tentang undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan saya sendiripun sudah mengetahuinya. Untuk kebijakan yang akan saya tempuh berkaitan dengan undang-undang tersebut adalah memperbaiki administrasi desa. Kemudian untuk strategi meningkatkan kesejahteraan berkaitan dengan undang-undang desa ini rencananya saya akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur desa diantaranya meliputi perbaikan jalan,perbaikan kantor kepala desa, perbaikan saluran air dan saluran irigasi. Kiat-kiat yang saya lakukan adalah dengan cara koordinasi dan komunikasi yang baik antara lembaga dan tokoh masyarakat yang ada selalu bermusyawarah untuk setiap penentuan kebijakan desa. Strategi yang akan saya tempuh itu sendiri sudah mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat. Faktor yang menjadi pendorong adalah mempercepat kemajuan desa sedangkan penghambat dalam menjalankan program sesuai Undangundang no 6 tahun 2014 adalah antara kebutuhan desa dan anggaran desa tidak seimbang. Berkaitan dengan program-program tersebut saya sudah melakukan evaluasi untuk perkembangan di tahun-tahun selanjutnya, karena apa yang sudah dikerjakan harus ada kelanjutannya….” (Dokumentasi dan Hasil Wawancara dengan Kades, 1 Juli 2014). Berdasarkan pendapat Kepala Desa tersebut dapat dikemukakan

bahwa dalam rangka

memajukan desa, Kepala Desa telah memiliki rencana ke depan, yaitu dengan mengemukakan program pembangunan infrastruktur desa yang meliputi perbaikan jalan, perbaikan kantor kepala desa, perbaikan saluran air dan saebut luran irigasi. Hal tersebut didukung oleh pendapat Bapak , selaku tokoh masyarakat, yaitu pemuka agama yang disegani di Desa Bumiayu. Selengkapnya dapat diikuti hasil wawancara berikut ini. “Tentang Undang-undang no 6 tahun 2014 itu sendiri, saya pribadi sedikit banyak sudah tahu lah….Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa itu benar adanya, bahkan saya sebagai orang yang dituakan di sini juga mendukung program Pak Kades itu… bagaimana tidak. Wong program baik kok nggak didukung, apalagi kalau dipikir-pikir bukan untuk dirinya sendiri to… itu kan umtuk anak cucu kita, makanya saya mendukung penuh bahkan seratus atau duaratus persen he.. he,.. Untuk itu saya juga membantu Pak Kades sesuai kemampuan saya, kalau saya tugasnya tidak dibidang pemerintahan, beliau yang jagonya masalah urusan pemerintah. Say amah… masalahnya agama saja, kalau pas kebetulan saya ceramah, yahh saya singgung sedikit-sedikit agar masyarakat mengetahui dan faham dengan program Pak Kades tersebut…” (Dokumentasi dan Hasil Wawancara, 2 Juli 2014). Pernyataan dari tokoh masyarakat tersebut benar adanya, yang intinya mendukung program yang dikemukakan oleh Kepala Desa. Selain hasil wawancara dari Kepala Desa dan tokoh masyarakat, berikut adalah hasil wawancara dari salah satu warga yaitu Bapak Yudi. “Saya sebagai warga Desa Bumiayu mendukung penuh apa yang disampaikan Pak Kades…. Wong perbaikan jalan juga dananya dari pusat,kita nggak mengeluarkan dana sepeserpun.. Toh itu buat kepentingan kita semua. Siapa yang merasa nyaman kalau jalannya mulus,kita semua


40


kan…Kalau untuk perbaikan irirgasi ataupun saluran air saya juga sangat mendukung, sangat tepat sekali itu. Soalnya biasanya di desa ini kalau pas musim hujan banjir, walaupun cuma satu atau dua jam sampai airnya bisa mengalir. Kalau usul sih saya nggak punya,ngikut ajalah. Yang penting kebijakan yang dilakukan pak Kades bermanfaat bagi kita semua” (Dokumentasi dan Hasil Wawancara, 5 Juli 2014). Berikut adalah hasil wawancara dari Sekertaris Desa yaitu bapak Supar. “Mengenai UU no 6 tahun 2014 ya saya sudah dengar lah,bahkan baru buming di debat-debat kemarin di tv. Yaaa saya sih manut sama atasan saja, asal semuanya demi kebaikan bersama. Kalau saya pribadi sih punya usul supaya keamanan di sini lebih di utamakan, mengenai poskampling lah. Mudah-mudahan segera di bangun,per RT atau RWnya. Soalnya kemarinkemarin banyak kemalingan e… .Yaaa bisa dikatakan kurang aman lah desa ini. Kalau ada yang jaga malam kan tentunya bisa aman, itu sih saran dari saya..” (Dokumentasi dan Hasil Wawancara, 3 Juli 2012) Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa semuanya saling mendukung dan bertujuan baik dalam rangka memajukan Desa Bumiayu, baik dari Kepala Desa sendiri, tokoh masyarakat bahkan masyarakat biasa. Temuan Penelitian 1. Tehnik Sosialisasi undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa. Setelah setengah tahun sejak awal tahun 2014 UU Desa disahkan, untuk dapat segera dilaksanakan pada tahun depan tepatnya tahun 2015. Karena kesibukan masing-masing warga masyarakat yang berbeda, maka tidak semuanya mengetahui tentang undang-undang no 6 tahun 2014. Maka dengan langkah sosialisasi di berbagai pertemuan, rapat-rapat, perkumpulan atau arisan RT/RW kepala desa selalu menyinggung tentang hal tersebut. Sosialisasi ditujukan agar semua masyarakat mengetahui tentang uu no 6 th 2005, dan bilamana ada saran atau masukan dari warga. Berbagai hal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sosialisasi yang jelas serta bagaimana desa akan lebih mudah mengimplementasikan UU Desa adalah tugas setiap warga desa, serta menjaga agar sejumlah dana yang memang hanya segitu perdesa dapat digunakan semaksimal mungkin demi sebesar-besarnya kemakmuran Desa. 2. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa Persepsi masyarakat terhadap pemberlakuan undang-undang

no 6 tahun 2014 sudah

disetujui masyarakat bumiayu, hal ini dibuktikan adanya program-program yang di keluarkan dari Kepala Desa dalam rangka memajukan desa. Dan tidak kalah pentingnya tokoh masyarakat maupun warga desa sendiri yang saling mendukung. Faktor yang menjadi pendorong dalam usaha menjalankan program sesuai UU no 6 tahun 2014 adalah mempercepat kemajuan desa. Dengan demikian akan menjadikan penyemangat dari para warga Desa Bumiayu. Kemudian yang menjadi faktor penghambat adalah antara kebutuhan


41


desa dan anggarn desa yang tidak seimbang. Tetapi sedemikian rupa aparat desa akan mengolah supaya anggaran tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa. Pembahasan Hasil Penelitian 1. Tehnik Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Setelah setengah tahun sejak awal tahun 2014 UU Desa disahkan, untuk dapat segera dilaksanakan pada tahun depan tepatnya tahun 2015. Karena kesibukan masing-masing warga masyarakat yang berbeda, maka tidak semuanya mengetahui tentang undang-undang no 6 tahun 2014. Maka dengan langkah sosialisasi di berbagai pertemuan, rapat-rapat, perkumpulan atau arisan RT/RW kepala desa selalu menyinggung tentang hal tersebut. Sosialisasi ditujukan agar semua masyarakat mengetahui tentang uu no 6 th 2005, dan bilamana ada saran atau masukan dari warga Berbagai hal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sosialisasi yang jelas serta bagaimana desa akan lebih mudah mengimplementasikan UU Desa adalah tugas setiap warga desa, serta menjaga agar sejumlah dana yang memang hanya segitu perdesa dapat digunakan semaksimal mungkin demi sebesar-besarnya kemakmuran Desa. Ditegaskan dalam PP tahun 2014 bahwa pemerintah akan mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota, paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Adapun rumus perhitungannya adalah 60 persen dari bagian 10 persen sisanya dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. 2. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 Secara garis besar persepsi masyarakat Desa Bumiayu terhadap pemberlakuan Undangundang

no 6 tahun 2014 sudah setuju. Hal ini dibuktikan dengan adanya persetujuan atau

kesepakatan program pembangunan desa antara kepala desa dengan warga desa. Keputusan tersebut akan di ambil dengan jalan musyawarah. Dari hasil keputusan tersebut terdapat beberapa program yang akan di jalankan; antara lain memperbaiki jalan, saluran air atau irigasi, dan kantor kepala desa. Program yang akan di jalankan kiranya dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat dan semua orang di sekeliling desa Bumiayu. Alasan mengapa memilih program tersebut karena sebagian jalan di desa Bumiayu ada yang rusak, hal itu menyebabkan masyarakat kurang begitu nyaman. Sedangkan kenapa memilih program memperbaiki saluran air atau irigasi karena pada dasarnya jika musim hujan desa bumiayu banjir. Hal ini di sebabkan karena saluran air yang kurang teratur atau masih perlu di perbaiki. Sedangkan untuk program perbaikan kantor kepada desa di pilih karena kantor yang semula sudah tidak pantas untuk di huni maka perlu di perbaiki.


42


KESIMPULAN Berdasarkan analisis data, maka kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian adalah: 1. Tehnik Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Setelah setengah tahun sejak awal tahun 2014 UU Desa disahkan, untuk dapat segera dilaksanakan pada tahun depan tepatnya tahun 2015. Karena kesibukan masing-masing warga masyarakat yang berbeda, maka tidak semuanya mengetahui tentang undang-undang no 6 tahun 2014. Maka dengan langkah sosialisasi di berbagai pertemuan, rapat-rapat, perkumpulan atau arisan RT/RW kepala desa selalu menyinggung tentang hal tersebut. Sosialisasi ditujukan agar semua masyarakat mengetahui tentang uu no 6 th 2005, dan bilamana ada saran atau masukan dari warga 2. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan UU no 6 tahu2014 tentang Desa di Desa Bumiayu Pati. Secara garis besar Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan undang-undang no 6 tahun 2014 sudah setuju, hal ini dibuktikan adanya program-program yang di keluarkan dari Kepala Desa dalam rangka memajukan desa. Dan tidak kalah pentingnya tokoh masyarakat maupun warga desa sendiri yang saling mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. Suharsini. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta. Atmojo. Wihadi. (2003). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Burhan Bungin. (2007). Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Guba dan Lincoln. (1981). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rineka Cipta. Hadi Subrata. (2007). Pengembangan Kepribadian, Jakarta : Gunung agung. Kartono, Kartini. (2005). Metode Penelitian Bidang Sosial. Jakarta : Pustaka Setia Miles Matthew B. (1992). Analisis Data Kualitatif ( Buku Sumber tentang Metode-metode Baru ) Jakarta : UI Pres. Moleong. Lexy J. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosda Karya. Moleono, Moira, dkk. Meretas Kebuntuan: Konsep dan Panduan Pengembangan Zona Khusus Bagi Taman Nasional di Indonesia. Bogor : Cifor. Saifuddin Azwar. (2007). Sikap Manusia, Teori dan pengukurannya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta. Syamsuddin dan Damaianti. (2007). Metode Penelitian Pendidikan Bahasa. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.


43

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BUMIAYU PATI

Recommend Documents