IMPLEMENTASI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA disampaikan oleh KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TENGAH
Pada Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga Provinsi Jawa Tengah Tanggal 5 Mei 2015
DASAR HUKUM PERMENDAGRI: 1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 3. Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 4. Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014
PERMENDES: 1. Permendes No.1/205 tentang Pedoman Kewenangan Lokal Berskala Desa 2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa 3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa
UU 6/2014 tentang Desa
PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN
RPMK Pelaksanaan PP 60/2014 (mengatur hal-hal teknis terkait pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa)
PP 22 TH 2015 Perubahan PP 60/2014 2
KEWENANGAN DESA 1. KEWENANGAN YG SUDAH ADA BERDASARKAN HAK ASAL USUL (SEPERTI TANAH KAS DESA, ORGANISASI MASY ADAT, PRANATA DAN HUKUM ADAT, KELEMBAGAAN MASY). 2. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA (SEPERTI PASAR DESA, SALURAN IRIGASI, JALAN DESA, TAMBATAN PERAHU). 3. KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA
4. KEWENANGAN LAINNYA YANG DITUGASKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROV, PEMERINTAH KAB/KOTA SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN CATATAN: KEWENANGAN NOMOR 1 DAN 2, DIATUR DAN DIURUS OLEH DESA KEWENANGAN NOMOR 3 DAN 4, DIURUS OLEH DESA. ( PENUGASAN INI DISERTAI BIAYA
Money follows Function Skala Desa Kewenangan
Pelaksanaan
Hak asal-usul : merupakan warisan yg masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat
Kewenangan berdasarkan hak asal usul
1
Diatur dan diurus oleh Desa
Kewenangan lokal berskala Desa
2 Kewenangan yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota
3
Kewenangan lain yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota sesuai ketentuan 4
Cakupan Kewenangan
Diurus oleh Desa (berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota
Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa
• Penugasan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. • Penugasan disertai biaya: Pemerintah Pemda Prov Pemda Kab/kota
Pendanaan 1.
2. 3.
4.
5.
6.
7.
Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; Alokasi APBN; Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab./Kota; Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab./Kota; Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab./Kota; Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
KEWENANGAN ASAL USUL
BERDASARKAN
HAK
RUANG LINGKUP 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Sistem organisasi perangkat Desa; Sistem organisasi masyarakat adat; Pembinaan kelembagaan masyarakat; Pembinaan lembaga dan hukum adat; Pengelolaan tanah kas Desa; Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; 7. Pengelolaan tanah bengkok; 8. Pengelolaan tanah pecatu; 9. Pengelolaan tanah titisara; dan 10.Pengembangan peran masyarakat Desa
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan
melindungi kewenangan 5berdasarkan hak asal usul.
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA Pendapatan asli Desa Alokasi APBN : Lain-lain Pendapatan yang sah hibah dan sumbangan pihak ketiga
• Dari realokasi anggaran pusat berbasis desa • 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap
1 7
2
3
6
Bagian dari PDRD kabupaten/kota • Paling sedikit 10%
bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota
4
5
6
Alokasi Dana Desa (ADD) • Paling sedikit 10% dari dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK • Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD
6
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA MELIPUTI :
1. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; 2. Pranata hukum adat; 3. Pemilikan hak tradisional; 4. Pengelolaan tanah kas Desa adat; 5. Pengelolaan tanah ulayat; 6. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat; 7. Pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan 8. Masa jabatan kepala Desa adat.
7
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA MELIPUTI: BIDANG PEMERINTAHAN DESA
PEMBANGUNAN DESA
KEMASYARAKATAN DESA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
SELAMA INI DILAKSANAKAN OLEH SKPD DAN INSTANSI PEMERINTAH SKALA 8
BIDANG PEMERINTAHAN DESA meliputi: a. Penetapan Dan Penegasan Batas Desa; b. Pengembangan Sistem Administrasi Dan Informasi Desa; c. Pengembangan Tata Ruang Dan Peta Sosial Desa; d. Pendataan Dan Pengklasifikasian Tenaga Kerja Desa; e. Pendataan Penduduk Yang Bekerja Pada Sektor Pertanian Dan Sektor Non Pertanian; f. Pendataan Penduduk Menurut Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Pencari Kerja, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja; g. Pendataan Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Jenis Pekerjaan Dan Status Pekerjaan; h. Pendataan Penduduk Yang Bekerja Di Luar Negeri; i. Penetapan Organisasi Pemerintah Desa; j. Pembentukan Badan Permusyaratan Desa; k. Penetapan Perangkat Desa; l. Penetapan BUM Desa; 9 m.penetapan APB Desa;
BIDANG PEMBANGUNAN DESA
a.pelayanan dasar Desa; b.sarana dan prasarana Desa; c.pengembangan ekonomi lokal Desa; d.pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.
10
BIDANG PELAYANAN DASAR DESA a. Pengembangan Pos Kesehatan Desa Dan Polindes; b. Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa; c. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: 1) layanan gizi untuk balita; 2) pemeriksaan ibu hamil; 3) pemberian makanan tambahan; 4) penyuluhan kesehatan; 5) gerakan hidup bersih dan sehat; 6) penimbangan bayi; dan 7) gerakan sehat untuk lanjut usia. d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa. 11
BIDANG KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
BIDANG PELAYANAN DASAR DESA
12
PENDAMPINGAN DESA Tujuan pendampingan Desa meliputi: a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa; b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.
13
RUANG LINGKUP PENDAMPINGAN DESA a. Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat b. Desa Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan c. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.
14
PENDAMPINGAN DESA PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAERAH
DANA DESA
15
PENGGUNAAN DANA DESA
MEMBIAYAI KEWENANGAN DESA (ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA)
PEMBANGUNAN DESA
PEMBERDAYAAN MASY
16
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DESA
MEININGKATKAN KESEJAHTERAAN MASY, MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA, PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Pemenuhan kebutuhan dasar; Pembangunan sarana dan prasarana Desa; Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 17
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN mencakup : a. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa; b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya; c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan 18
• Akuntabilitas penggunaan Dana Desa tergantung pada Pemerintahan Desa dan merupakan subjek audit BPK • Pengawasan dilakukan disetiap level pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Masyarakat dapat juga melakukan pengawasan jika terjadi penyalahgunaan atas Dana Desa dapat dilaporkan pada aparat penegak hukum. • Monitoring dan pengawasan penggunaan dana Desa utamanya dilaksanakan oleh Pemda.
KESIAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PROVINSI JAWA TENGAH MEMPERKUAT APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN DESA MELALUI PELATIHAN DAN BIMBINGAN TEKNIS MEMBERIKAN PEMBELAJARAN BAGI PEMERINTAH DESA UNTUK MENGELOLA BANTUAN KEUANGAN (2014 , 2015)
20
MATERI PELATIHAN APARAT PEMDES PERENCANAAN PEMB. DESA
PEMAHAMAN UU DESA PENGELOLAAN KEU. DESA PENGELOLAAN ASET DESA PENYUSUNAN PERATURAN DESA
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASY. DESA 21
KINERJA BANKEU PEMDES TAHUN 2014
Rp 435.320.000.000,(7.809 desa )
99,9% menyampaikan laporan pertanggunjawaban
PROSENTASE JENIS KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMDES DI PROV. JATENG TAHUN 2014 8. BAK AIR/PERPIPAAN 1% 1. PAVING 4% 7. DRAINASE 9% 6. ASPAL JALAN 9% 5. MAKADAM 4%
2. BETON 38%
4. TALUD 28%
3. GORONG²/JEMBATA N 7%
22
KEGIATAN LAIN SEBAGAI PEMBELAJARAN DI DESA
PNPM Mandiri Perdesaan Penataan lingkungan Permukiman Pemugaran RTLH BUMDES Lembaga Ekonomi Masyarakat (UED, Pasar Desa) CPPD Teknolgi Tepat Guna 23
CATATAN PENTING
SETIAP DESA HARUS MEMPUNYAI RPJMDES KEPALA DESA MENGOORDINASIKAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA YANG DILAKSANAKAN OLEH PERANGKAT DESA DAN/ATAU UNSUR MASYARAKAT DESA. PELAKSANAAN PROGRAM SEKTOR DAN/ATAU PROGRAM DAERAH DIINTEGRASIKAN KE DALAM PEMBANGUNAN DESA, PROGRAM SEKTOR DAN/ATAU PROGRAM DAERAH DI DESA DICATAT DALAM APB DESA. APABILA DIDELEGASIKAN , DESA MEMPUNYAI WEWENANG UNTUK MENGURUS (KEPALA DESA MENGOORDINASIKAN PELAKSANAAN PROGRAM, DILAKUKAN OLEH PERANGKAT DESA DAN/ATAU UNSUR MASYARAKAT DESA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU
24
Pengawasan pengelolaan dana desa
GOOD GOVERNANCE PENGELOLAAN DANA DESA
Tujuan Pengelolaan Dana Desa
5/4/2015
APARATUR DESA DAN INFRASTRUKTUR
Mewujudkan pemerintah desa yang baik dan bersih tanpa korupsi
25
Bantuan Dana APBN
K/L
OPINI BPK ???
PADes
DANA DESA
5/4/2015
OBYEK PEMERIKSAAN BPK
26
TERIMA KASIH
